MOCHAMAD TOHA

Jihad Era Sekarang

Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, manipulasi, politik uang, penistaan agama, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi ulama, dan teror buzzer, serta penyebaran hoaks. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ISTILAH jihad sangat populer di dunia, baik di Timur maupun Barat. Salah satu konsep pokok ajaran Islam tersebut paling sering disalahpahami, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Dua pandangan ekstrem di kalangan Muslim, yakni jihad dipahami sebagai perang fisik melawan orang kafir dan perang melawan hawa nafsu. Stereotipe pandangan Barat bahwa jihad adalah perang suci untuk menyebarkan agama Islam. Secara bahasa jihad berarti mencurahkan daya upaya. Menurut istilah jihad adalah perjuangan untuk melakukan transformasi guna mewujudkan ideal-ideal Islam. Jihad ialah bekerja sepenuh hati untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya. Kosakata jihad terulang 41 kali dalam Al-Quran. Sebagian turun pada periode Mekah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah. Dalam sejarah Islam peperangan antara umat Islam dan kaum Kafir terjadi pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad saw bersama para sahabat ke Madinah. Di antara ayat-ayat jihad periode Mekah adalah sebagai berikut. “Andaikata Kami menghendaki benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar”. (QS 25:51-52). Betapa pun beratnya beban dakwah itu, Nabi Muhammad SAW tidak boleh tunduk kepada kemauan orang kafir. Maka, janganlah engkau taati kemauan orang-orang kafir, karena mereka berada pada jalur kehidupan yang salah. Berjuanglah menghadapi mereka dengan Al-Quran, dengan membaca, menghayati, mengamalkan, dan menjelaskan isinya kepada mereka dengan semangat perjuangan yang besar. Engkau berhadapan dengan manusia yang sangat angkuh. Hadapilah orang-orang kafir dengan ketegasan dan kesungguhan hati. Bantahlah ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil dan argumentasi yang kuat. Jangan sekali-kali berhenti dari berjuang di jalan Allah walaupun hal itu menjadikan kamu lelah. Ini akan menambah derajatmu di hadirat Tuhanmu dan akan memberikan manfaat sangat besar di seluruh alam.     Diantara pesan jihad dalam Al-Quran periode Medinah adalah sebagai berikut. “Orang-orang mukmin ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ragu-ragu, berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati”. (QS 49:15). Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah, meyakini semua perbuatan dan sifat-sifat-Nya, serta membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Kemudian, sepanjang waktu mereka tidak ragu-ragu sedikit pun dan tidak goyah pendiriannya. Mereka berjihad dengan menyerahkan harta dan mengorbankan jiwa raga di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar dalam ucapan dan perbuatan mereka. Mereka benar-benar beriman, dan benar imannya.  Jihad adalah ujian keimanan. Pada periode Madinah, sebagian ayat-ayat jihad adalah dalam konteks perang, sebagaimana tertera dalam surat Al-Anfal dan At-Taubah berikut. “Mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah; dan mereka yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah yang saling melindungi satu sama lain. Sedangkan mereka yang beriman, tetapi tidak berhijrah, kamu tidak berkewajiban melindungi mereka sebelum mereka juga berhijrah. Tetapi, jika mereka meminta bantuan dalam soal agama, maka wajib kamu menolong mereka, kecuali kepada suatu golongan, yang antara kamu dengan mereka terikat oleh suatu perjanjian. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS 8:72). “Berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, dan yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah orang yang beriman sebenarnya. Mereka diberi ampunan dan rezeki yang mulia”. (QS 8:74). “Mereka yang beriman kemudian dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, maka mereka termasuk golongan kamu. Tetapi, mereka yang mempunyai pertalian kerabat, lebih berhak satu sama lain menurut Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segalanya”. (QS 8:75). Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik”. (At-Taubah/9:24). Jihad bertujuan agar manusia mengabdi kepada Allah swt semata dengan menghilangkan segala bentuk kekerasan, dan menundukkan dunia kepada kebenaran, serta menciptakan keadilan. Jihad meliputi perang, membelanjakan harta, dan segala upaya untuk mendukung agama Allah. Kaum muslim diizinkan berperang ketika diserang musuh dan untuk mempertahankan kebebasan dakwah di jalan Allah, mencegah fitnah, menegakkan keadilan, dan membela kaum tertindas, serta menjamin keamanan dari segala bentuk permusuhan. Jihad di waktu damai dilakukan dalam bentuk membangun kehidupan yang baik dengan kekuatan tenaga, otak, dan keikhlasan berkorban dalam mengisi jiwa dan mendidik umat. Jihad dilaksanakan berdasar tuntunan Al-Quran dan sunah Rasulullah, serta teladan langkah-langkah perjuangan Nabi saw sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Sasaran jihad adalah orang-orang kafir, munafik, dan siapa pun yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunah Nabi SAW. Sarana jihad adalah harta benda dan jiwa-raga. Imbalan jihad adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sedangkan sanksi meninggalkannya ialah neraka jahanam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, “Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa raga dan harta mereka supaya mereka beroleh surga. Mereka berperang di jalan Allah; mereka membunuh atau dibunuh. Itulah janji sebenarnya dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Bergembiralah dengan janjimu yang telah kamu berikan, dan itulah kemenangan yang besar”. (QS At-Taubah/9:111) Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad. Ilmuwan berjihad dengan ilmunya, pemimpin berjihad dengan kekuasaannya, pengusaha berjihad dengan hartanya, dan seterusnya. Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan jihad dilakukan dalam kerangka dakwah amar makruf nahi munkar. Bertindak mengajak berbuat kebajikan dan mencegah segala kemungkaran. Rasulullah saw bersabda, “Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi… Siapa yang menyaksikan kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman”. (HR Muslim). Allah SWT mencela orang-orang yang tidak satu antara kata dan perbuatan. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dalam pandangan Allah sangat keji bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS 61:2-3) Mengajak kepada kebajikan harus dilakukan secara baik dan bijak. Demikian pula, mencegah kemungkaran niscaya dilakukan dengan baik dan elegan. Mencegah kemungkaran secara mungkar hanya akan beranak kemungkaran belaka. Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, manipulasi, politik uang, penistaan agama, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi ulama, dan teror buzzer, serta penyebaran hoaks. Allah SWT juga memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh karya maupun angan-angannya. “Janganlah kamu menyangka orang yang bergembira dengan apa yang mereka kerjakan, dan ingin mendapat pujian dari yang tidak mereka kerjakan, dan janganlah kamu mengira mereka akan lolos dari azab. Bahkan azab yang mengerikan itulah buat mereka”. (QS 3:188) Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra) Semoga ujung pena masih lebih tajam daripada ujung pedang. (Ebiet G Ade) Selamatkan Negerimu dengan HP-mu! (*)

Yatim Politik?

Bagi para bandar politik, kepresidenan Anies tidak banyak membawa masalah asalkan sebagai Presiden Anies mau mengakomodasi banyak kepentingan para bandar politik itu. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts TULISAN Prof. Ahmad Humam Hamid dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, baru-baru ini tentang peran Surya Paloh sebagai “Wali Politik” Anies Baswedan menarik dicermati. Deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022, yang lalu seolah mengakhiri status yatim politik Anies selama ini. Melalui tradisi Aceh tueng bila, sebagai orang Aceh, Paloh menyatakan bahwa dia siap pasang badan menghadapi siapapun yang berniat mengganggu Anies. Sebagai bakal calon presiden, Anies memiliki cukup rekam jejak yang boleh mengantarkannya sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan. Namun segera harus dicatat bahwa sejak MPR digusur dari posisinya sebagai lembaga tertinggi negara melalui penggantian UUD 1945 menjadi UUD 2002, tidak cuma Anies yang menjadi yatim politik, seluruh rakyat Indonesia pun menjadi yatim politik. Tidak ada lagi yang bisa melindungi rakyat dari perundungan politik, justru oleh partai politik sendiri yang melalui UUD 2002 itu praktis telah merampas hak-hak politik rakyat melalui Pemilu. Pemilu telah menjadi alat legitimasi kekuasaan parpol untuk terus melakukan perundungan atas pemilihnya sendiri melalui berbagai maladministrasi publik. Berbagai UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat pemilih, tetapi untuk kepentingan para elit parpol dan para taipan yang menyediakan logistik bagi partai-partai politik itu. Dengan UUD 2002 dan berbagai UU politik turunannya justru telah membuka peluang monopoli radikal politik oleh parpol. Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi lontong sayur yang menghilang begitu hajatan Pemilu selesai. Dengan data pemilih yang acakadut, keamanan data pemilu yang meragukan, rakyat pemilih harus menghadapi para bandit politik yang disokong oleh para bandar politik untuk menerima apapun hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh para badut politik. Begitulah Pemilu menempatkan rakyat pemilih menjadi jongos politik, lalu segera menjadi yatim politik yang memilukan. Oleh karena itu penting untuk diwaspadai, bahwa siapapun presidennya, keyatiman politik rakyat pemilih serta kepiluan hidup yang menimpanya kemudian adalah konsekuensi secara langsung dari arsitektur legal perpolitikan nasional saat ini. Kita tahu bahwa negara yang kuat hanya mungkin dibangun olen masyarakat sipil yang mandiri, cerdas, dan merdeka. Masyarat sipil seperti itu tak mungkin diawaki oleh warga negara yang yatim politik, apalagi harus menghadapi polisi yang intimidatif, dan brutal sebagai alat kekuasaan serta instrumen kriminalisasi lawan-lawan politik penguasa. Setelah skandal Ferdy Sambo, lalu skandal Kanjuruhan menjadi bukti paling mutakhir kebrutalan polisi. Supremasi sipil harus dimulai dengan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai UUD 1945. Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, MPR akan menjadi wali politik bagi bangsa yang majemuk dan hidup dalam bentang alam kepulauan bercirikan Nusantara seluas Eropa ini. Presiden hanya mandataris MPR yang diberi amanah untuk menjalankan GBHN, bukan petugas partai untuk memenuhi kepentingan para bandar politik. Melalui permusyawaratan oleh para wakil rakyat itulah dipastikan bahwa Republik ini mampu menjalankan misinya bagi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apapun hasil Pilpres 2024 nanti sudah pasti harus sesuai dengan skenario yang telah disiapkan dan direstui oleh para bandar politik. Anies bisa terpilih bisa tidak. Bagi para bandar politik, kepresidenan Anies tidak banyak membawa masalah asalkan sebagai Presiden Anies mau mengakomodasi banyak kepentingan para bandar politik itu. Apakah sebagai presiden kelak, Anies memiliki keberanian yang cukup untuk mengakhiri keyatiman politik rakyat pemilihnya ? Gunung Anyar, 6 Oktober 2022. (*)

“Lebih Dari 100 Orang Dibunuh Polisi”

Siapa yang perintahkan dan mengizinkan Brimob Polda Jatim itu membawa gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Masa’ sekelas AKBP, apalagi Irjen tidak tahu (atau pura-pura tidak tahu) ada larangan FIFA itu? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) ANGKA Resmi korban tewas akibat tembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sebanyak 131 orang supporter Arema FC. Sementara, data “tidak resmi” berdasarkan fakta di lapangan hingga malam tadi mencapai 219 korban tewas. Banyaknya korban tewas, termasuk diantaranya anak-anak itu, telah menarik perhatian dunia. Tidak hanya FIFA. Bahkan, Fans klub raksasa asal Jerman Bayern Munich mengecam polisi yang menggunakan gas air mata sehingga menewaskan lebih 100 orang meninggal dunia termasuk belasan anak-anak dalam Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) itu. “Lebih dari 100 Orang Dibunuh Polisi” – demikian umpatan dalam spanduk kecaman fans Bayern Munich yang berduka atas korban tembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan. “Tragedi” Kanjuruhan itu menjadi insiden kelam kedua di dunia sepak bola setelah tragedi Peru. Sekedar catatan, Top 5 korban sepak bola di dunia: 1. Stadion Nasional Lima: Peru vs Argentina, 318 (m), 500 (s), 26/05/1964; 2. Stadion Kanjuruhan - Malang: Arema vs Persebaya, 219 (m), 150 (s), 02/10/2022; 3. Accra Sport Studium: Hearts of Oak vs Asante Kotoko; 126 (m), 7K (s), 09/05/2001; 4. Hillsborough Studium - Sheffield; Liverpool vs Nothingham Forest; 96 (m); 5. Ellispark, Johannesburg: Soweto vs Orlando Pirates, 11/04/2001. Aksi solidaritas suporter atas tragedi Kanjuruhan terus bermunculan. Terbaru fans Bayern Munich yang melakukannya saat menyaksikan laga Viktoria Plzen dalam lanjutan Liga Champions, di Allianz Arena, Rabu (5/10) dini hari WIB. Fans Bayern Munich membentangkan spanduk besar. Isinya menyalahkan tindakan polisi yang menembakkan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) malam WIB. Berawal dari beberapa suporter Arema FC, Aremania, yang turun ke lapangan. Pertandingan berakhir dengan penaklukan Persebaya atas Arema 3-2. Mereka langsung turun ke lapangan, tidak jelas apa maksudnya. Menariknya, dari video yang beredar bisa dilihat, tak lama berselang, tiba-tiba polisi berseragam Brimob dari Polda Jatim menembakkan gas air mata ke arah Tribun penonton, bukannya “mengamankan” suporter yang turun ke lapangan tadi. Itulah yang membuat pononton di Tribun 1-14 menjadi panik, berusaha untuk  menyelamatkan diri lari ke beberapa titik pintu keluar yang ternyata terkunci. Sehingga, terjadi penumpukan di titik-tidik tersebut.   Penonton yang panik tersebut berdesakan dan saling injak sehingga kesulitan bernapas saat berusaha keluar dari pintu stadion. Akibatnya, sebanyak 131 orang dinyatakan meninggal dunia. Ratusan lainnya kini sedang dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang Raya. Sebenarnya, masuknya suporter ke tengah lapangan setelah peluit panjang ditiupkan adalah hal yang lazim di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Hal itu pula yang saat itu dilakukan “perwakilan” suporter Arema FC pasca pertandingan vs Persebaya, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tapi, hal yang lazim di dunia sepakbola itu berbuah “tragedi” mengenaskan. Ratusan pendukung Arema yang menyaksikan pertandingan big match tanpa kehadiran suporter Persebaya itu harus meregang nyawa. Kepanikan akibat lontaran gas air mata yang membabi-buta oleh polisi ke tribun penonton ditengarai sebagai penyebabnya. Aparat keamanan telah melanggar SOP yang ditetapkan FIFA, induk organisasi sepak bola tingkat Dunia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat dari jabatannya. Pencopotan Kapolres Malang ini terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Selain mencopot Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot sembilan pejabat di kepolisian lainnya terkait dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang itu. Berdasarkan rilis resmi, korban tewas mencapai 131 orang. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, keputusan menonaktifkan Kapolres tersebut setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri. “Malam ini, Kapolri sudah mengambil satu keputusan, memutuskan untuk menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat,” kata Dedi yang dikutip dari Antara, Senin (3/10/2022). Dedi menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST 20 98 X KEP 2022. Ferli dimutasi sebagai Perwira Menengah Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Ferli Hidayat digantikan AKBP Putu Kholis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. “Ferli Hidayat dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan AKBP Putu Kholis Arya,” kata Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menyebut sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalyon (Danyon), Komandan Kompi (Danki), dan Komandan Peleton (Danton) Brigade Mobile (Brimob). “Sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jatim juga melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan, jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak sembilan orang,” katanya. Nama-nama yang dinonaktifkan tersebut adalah AKBP Agus, AKP Hasdarman, Aiptu Solihin, Aiptu M Samsul, Aiptu Ari Dwiyanto, AKP Untung, AKP Danang, AKP Nanang, dan Aiptu Budi. Hingga kini, semua masih dalam proses pemeriksaan tim. “Semuanya masih dalam proses pemeriksaan tim malam ini,” katanya. Menurut pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (4/10/2022), khusus tentang soal Malang ini, orang mau mem-by pass itu dengan menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Itu juga keliru. Karena dalam tragedi itu tidak ada unsur manusia. Tragedi itu sesuatu yang terjadi karena nasib manusia dikendalikan oleh hal-hal di luar kemampuannya. “Itu namanya tragedi,” tegasnya. Sekarang, kita harus minta pertanggungjawaban. Artinya, dia bukan tragedi. Dia adalah satu add of commission atau minimal add commission, pembiaran. “Kalau mungkin bukan kesengajaan itu masih orang catat juga, kalau bukan kesengajaan kenapa ditembakkan ke arah Tribun, sehingga itu bikin panik sebetulnya,” ujar Rocky Gerung pada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Mungkin kita bisa sebut sementara itu add of commission, yaitu pembiaran. “Nah, ini soalnya dan sampai sekarang yang saya ikuti keterangan pers dari PSSI, Kapolda, segala macam, seolah-olah itu datar saja, sebagai peristiwa biasa itu,” lanjut Rocky Gerung. Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta akhirnya meminta maaf atas insiden Stadion Kanjuruhan. Nico mengakui kesalahan dalam pengamanan di sana, sehingga ratusan nyawa hilang dalam tragedi tersebut. “Saya sebagai Kapolda prihatin sekaligus meminta maaf jika di dalam proses pengamanan yang berjalan terdapat kekurangan,” ujar Irjen Nico Afinta, saat menjenguk korban luka yang dirawat di RSUD Syaiful Anwar, Kota Malang, Selasa (4/10/2022). “Ke depannya akan kami evaluasi bersama pihak terkait. Harapannya ke depan adalah pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan menggerakkan ekonomi,” sambungnya. Ia menambahkan, Polda Jatim bersama tim Mabes Polri berupaya semaksimal mungkin agar setiap korban luka mendapatkan bantuan perawatan. “Bapak Kapolri memberikan perhatian secara khusus kepada seluruh korban dengan memberikan bantuan perawatan kepada setiap korban dan diserahkan kepada keluarga masing-masing,” katanya. Usai proses kemanusiaan selesai, jenderal bintang dua itu menegaskan bakal melakukan proses penegakan hukum kepada siapa saja yang bersalah dalam tragedi Kanjuruhan. “Kami berdoa semoga semua permasalahan ini bisa diselesaikan bersama-sama,” tutur Nico Afinta. Selain itu, Polda Jatim juga akan berkoordinasi dengan pemprov terkait perbaikan sarana dan prasarana yang rusak di stadion itu.  Sebelumnya, Irjen Nico Afinta mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya menghalau serangan oknum suporter yang merangsek turun ke lapangan Stadion Kanjuruhan. “Para penonton turun ke tengah lapangan, dan berusaha mencari para pemain dan official untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan,” ujar Kapolda, seperti dikutip Democrazy.id (Oktober 04, 2022). “Oleh karena itu, pengamanan dan pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka (penonton) tidak masuk ke dalam lapangan atau mengejar para pemain,” sambungnya. Akan tetapi imbas dari penembakan gas air mata ini mengakibatkan ribuan suporter yang datang ke stadion, keluar dengan cara yang tak teratur. Jadi, “Akhirnya setelah terkena gas air mata, mereka pergi ke satu titik di pintu keluar pintu 10 dan 12,” ungkap Nico Afinta. Di sana terjadi penumpukan, di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. “Kemudian dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit,\" ujar Kapolda. Mungkinkah Kapolri Listyo Sigit “dikerjain” oleh jaringan Ferdy Sambo yang masih kuat di lingkungan Polri? Sudah jelas aturan FIFA tidak boleh ada gas air mata di dalam stadion, koq malah menembakkan gas air mata. Buktinya video pada 5 jam sebelum even, Kapolres Malang Firli Hidayat hanya melarang pasukan tidak boleh membawa senjata. Tapi, tidak menyebutkan larangan membawa gas air mata. Video pengarahan itu kini beredar di media sosial. Jika persoalan “pembunuhan” Stadion Kanjuruhan ini tak diusut tuntas, dan mengadili pimpinan Polri yang harus bertanggung jawab (bukan sekedar polisi di level eksekutor lapangan), efek dominonya berpotensi chaos: Rakyat vs Polri. Siapa yang perintahkan dan mengizinkan Brimob Polda Jatim itu membawa gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Masa’ sekelas AKBP, apalagi Irjen tak tahu (atau pura-pura tidak tahu) adanya larangan FIFA itu? Jangan sampai peristiwa Stadion Kanjuruhan itu disebut sebagai “the killing field” suporter Aremania. (*)

Reformasi Kepolisian Dengan Penataan Ulang

 Rakyat harus berani meminta dan menekan pada negara untuk membubarkan kepolisian yang ada pada saat ini dan harus ditata ulang dengan ketat untuk mengembalikan Tugas Pokok Kepolisian. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BELUM kering ingatan masyarakat kekejaman aparat kepolisian (sebelum kasus Ferdy Sambo terbongkar) yang sangat kejam mengatasi massa demo, dipukul, diseret, diinjak, ditendang, dan perilaku kejam lainnya di luar nalar perikemanusiaan. Muncul peristiwa pembantaian 6 (enam) laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi. Terbongkarnya kasus Sambo setelah membunuh ajudannya merembet ke kasus 303 dengan segala fakta yang mengerikan tergambar betapa keji dan kejam perilakunya. Tepat sehari setelah momentum G-30-S/PKI, tepatnya pada Sabtu, 1 Oktober 2022, terjadi “ladang pembantaian” (the killing field) oleh polisi yang memakan korban ratusan orang meninggal dunia. Dalam satu serangan perangpun tidak memakan korban demikian banyak, dan tak satupun yang gentle bertanggung jawab. Gila: terkesan sedang dibangun membela diri dengan mengerahkan pasukan BuzzerRp, dan terpantau beberapa pejabat negara merekayasa membenarkan tindakan brutal dan kejam pembantaian tersebut. Prof Rizal Ramli spontan membuka tabir kebiadaban mereka, dikatakan: Polisi Indonesia telah dilatih oleh polisi China dalam beberapa tahun terakhir, tidak heran tidak menghormati hak asasi manusia,\" ujar Rizal Ramli dikutip dari unggahan twitternya, @RamliRizal (4/10/2022). Gaung bersambut The New York Times mengatakan: “Indonesia\'s pollice force is highly militarised poorly trained in crowd control, has never been held accountable for missteps, expert say” (Kepolisian Indonesia sangat termiliterisasi, kurang terlatih dalam pengendalian massa, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah, kata pakar). Kata The Times, polisi Indonesia tidak pernah seberkuasa dan \'sekejam\' ini. Selama tiga dekade lebih Soeharto berkuasa, militer sering dianggap berkuasa. Namun selepas 1998, polisi berkuasa sangat. Soal pembantaian massal itu: “without warning sprayed tear gas at tens of thousands of spectators crowded in a stadium” (tanpa peringatan lebih dulu lalu menyemprotkan gas air mata ke puluhan ribu penonton yang memadati sebuah stadion). Kita dikejutkan dengan pernyataan Aaron Connely: Jokowi has been building a uniquely close relationship with the police. The police now act as both a security and political force, actively building legal Cases againt govenent opponent (and) silencing critics. (Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi. Polisi sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik). Kalau analisa Aaron Connely tersebut benar, maka semua kekacauan aparat kepolisian yang semakin liar dan kejam, Presidenlah yang paling bertanggung jawab. Pengamat sosial politik dari Australia, Jacqui Baker, menilai kegagalan reformasi di institusi Polri sebagai salah satu penyebab tak langsung tragedi maut di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022 ). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kalau Tupoksi Kepolisian sudah diabaikan dan tidak berfungsi lagi maka jalan keluarnya adalah: Rakyat harus berani meminta dan menekan pada negara untuk membubarkan kepolisian yang ada pada saat ini dan harus ditata ulang dengan ketat untuk mengembalikan Tugas Pokok Kepolisian. Mencontoh Negara Meksiko yang telah berhasil menata ulang kepolisian yang terlanjur rusak berat terlibat jaringan korupsi. (*)

PKI dan Keppres 17 Tahun 2022

Yang jelas bukan untuk menjadikannya PKI korban. Kalau PKI korban, siapa penjahatnya yang dituduh? TNI AD, NU, Muhammadiyah, atau KAPPI, KAMI? Tentu ini akan mengorek luka lama dan bisa terjadi perang saudara. Oleh: Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KEPUTUSAN Presiden Nomor 17 Tahun 2022 banyak mendapat perhatian. Di satu sisi banyak yang curiga untuk minta maaf ke PKI yang telah melakukan pembunuhan sadis terhadap Jenderal Angkatan Darat dan Kudeta terhadap negara. Juga, oleh antek-antek PKI digoreng terus untuk menghilangkan jejak dan fakta kudeta disertai pembunuhan sadis dan menuduh orang lain untuk bertanggung jawab, kelakuan PKI, memfitnah, berdusta, dan menimpakan kesalahan pada orang lain sudah hal yang biasa dilakukan. Berbohong, berdusta itu adalah karakter PKI. Kalau kita membaca Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tersebut memang tidak ada klausul untuk menyelesaikan persoalan PKI, tetapi kita perlu waspada. Mari kita coba membaca Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Pertimbangan Keppres Presiden Nomor 17 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; Bahwa hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; Bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Jadi, kalau kita baca di atas yang akan diselesaikan itu pelanggaran HAM masa lalu, soal PKI tidak disebutkan, memang PKI bukan pelanggaran HAM tetapi perang saudara. PKI bukan pada1965 saja melakukan makar, tetapi pada 1946 dan 1948 juga melakukan pemberontakan di Madiun yang banyak membunuh Kiai-Ulama, Pegawai Negeri yang kemudian dimasukan ke sumur, hal ini rupanya modus yang sering dilakukan. Pada 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan G-30-S/PKI itu juga telah terjadi kudeta sekitar pukul 13.00, Untung melalui RRI Dewan Revolusioner mengumumkan Kabinet demisioner dan kepangkatan tentara di atas Kolonel diturunkan Untung yang berpangkat Kolonel inilah kudeta sesungguhnya. Sementara simpatisan PKI menuduh Pak Harto melakukan kudeta merangkak itu ndak ada. Itu karangan dan agitasi PKI saja. Penjelasan ini disampaikan oleh Amelia Yani, putri Pak Yani. Dari cerita ini jelas bahwa PKI melakukan kudeta. PKI telah melakukan kudeta dengan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat jadi PKI telah berkhianat tidak bisa negara meminta maaf. Kalau Keppres Nomor 17 Tahun 2022 untuk kepentingan PKI, dan memutar balikkan fakta menjadi korban, tentu tidak akan bisa. Sebab ada Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Isi dari TAP MPRS XXV/1966 terdiri dari empat pasal, yaitu: Pasal 1 Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS. Pasal 2 Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Pasal 3 Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Pasal 4 Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia. Jadi jelas Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo bukan untuk menyelesaikan PKI. Tetapi, bisa untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, misal kasus Munir, Kasus KM 50, kasus banyaknya pendemo yang mati di depan KPU saat Pilpres 2019, tewasnya 800 lebih petugas KPPS. Yang jelas bukan untuk menjadikannya PKI korban. Kalau PKI korban, siapa penjahatnya yang dituduh? TNI AD, NU, Muhammadiyah, atau KAPPI, KAMI? Tentu ini akan mengorek luka lama dan bisa terjadi perang saudara. Kasus PKI secara alamiah sudah selesai, banyak anak turun PKI duduk di DPR MPR, DPRD. Juga banyak yang menjadi pejabat. Tetapi yang namanya PKI itu gak bisa menerima dan bersyukur, selalu kalau merasa kuat ingin bangkit dan menggilas Umat Islam dan mengganti Pancasila dengan Trisila, Ekasila, itu sudah tabiat PKI. Maka waspada kalau tidak ingin terjadi perang saudara. (*)

Tanggapan dan Klarifikasi Rumah Pancasila

Beberapa hari terakhir dan ada informasi bahkan sudah berlangsung dalam 3 tahun terakhir di setiap bulan September, beredar informasi organisasi-organisasi yang konon adalah underbow atau berafiliasi pada PKI, yang satu diantaranya tertulis Rumah Pancasila.  Dalam kaitan itu, kami, Rumah Pancasila merasa perlu memberikan tanggapan dan klarifikasi sebagai berikut:  1. Bahwa kami merasa keberatan, sangat dirugikan dan terusik dengan informasi itu, apalagi tidak jelas siapa yang menyebarkan dan memasukkan Rumah Pancasila sebagai organisasi yang dinyatakan sebagai organisasi berafiliasi PKI/komunisme.  2. Kami, Rumah Panca Sila adalah organisasi yang bukan organisasi massa, namun lebih menekan pada aktivitas kajian-kajian dan menulis tentang Panca Sila dan ideologi Pancasila. Banyak sekali tulisan -tulisan kami tersebar di media sosial seperti Facebook, Whatapp Group, dan medsos lainnya. Karena hal ini, maka kami sama sekali tidak pernah melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan massa dalam jumlah besar.  3. Dalam aktivitas kami, justru kami lebih sering berkunjung dan berdiskusi tentang Pancasila dan UUD 1945 di pondok-pondok pesantren dengan kyai-kyai dan para santrinya. 4. Kami adalah organisasi yang sangat terbuka dalam berdiskusi dan membungun wacana-wacana tentang Panca Sila dan UUD 1945 dengan siapa saja, bahkan dengan aparat-Apara negara kami juga terbuka dan berinteraksi dengan intensif.  5. Kesemuanya bisa manjadi bukti tak terbantahkan bahwa tidak satu pun kegiatan dan pemikiran yang menyimpulkan bahwa kami berafiliasi pada PKI/komunisme.  6. Basis pemikiran dan falsafah yang kami anut adalah Pancasila. Panca Sila bagi kamu justru adalah anti liberalisme dan komunisme sekaligus. Sehingga justru menjadi sangat aneh dan mencurigakan mengapa kami dimasukkan sebagai bagian dari organisasi-organisasi yang berafiliasi pada PKI.  7. Oleh karena itu, kepada penyebar informasi itu, kami menuntut agar menghapus Rumah Pancasila dari daftar tersebut, sekaligus mengundang dan menantang diskusi terbuka tentang hal tersebut agar semua menjadi terang benderang duduk persoalannya.  Demikian tanggapan dan klarifikasi kami, Rumah Panca Sila untuk menjadi periksa.    Prihandoyo Kuswanto (Ketua) Bagus Taruno L (Sekretaris Jenderal)

Ngotot Jadikan Anies Tersangka, KPK Bisa Menjebak Anies Sekaligus Jokowi

TAMPAKNYA Ketua KPK Firli Bahuri masih bersikeras melanjutkan proses “hukum” Anies Rasyid Baswedan ke tingkat penyidikan terkait gelaran balap mobil listrik Formula E. “Kan kemarin saya bilang, pasti akan dilanjutkan karena duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya sudah, habislah. Ganjar habis, Puan habis, segala macam itu. Kan begitu KPK bilang oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan kan. Karena itu orang merasa ini dia penyelamat kita,” kata pengamat politik Rocky Gerung. “Tapi, sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung, kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju di dalam kompetisi,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (5/10/2022). “Padahal kita cuma ingin ada satu aura, yaitu kompetisi. Kompetisi adalah kemampuan akal pikiran untuk mengucapkan program, untuk berdebat dengan lawan politik,” tegas Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, berikut ini petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo Bung Rocky, ketemu lagi kita, ngobrol. Kemarin kalau nggak salah saya bertanya kepada Anda, ini setelah Nasdem mendeklarasikan capresnya, berani tidak KPK meneruskan kasus ini. Dan kalau kita simak pernyataan dari wakil ketua KPK, Alexander Marwata, mereka bilang jalan terus, karena ini kan belum resmi pencalonan, baru satu partai saja. Jadi, ini tidak menghalangi proses penyidikan yang harus dilakukan oleh KPK.   Ya, kemarin saya bilang, pasti akan dilanjutkan karena ini duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya sudah, habislah. Ganjar habis, Puan habis! Begitu KPK bilang oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan. Karena orang merasa ini dia penyelamat kita. Psikologi itu akan terjadi. Nah, pasti kekuasaan menghitung itu. Karenanya, saya bikin teori bahwa pasti Anies akan dijegal. Bukan saya ingin Anies dijegal, tetapi secara kalkulasi politik real Anies pasti dijegal. Jadi, KPK pasti akan melawan deklarasi itu tuh. Nah, sekarang kita bandingkan, bayangkan misalnya begitu KPK bilang “enggak kami akan terus” maka akan ada reaksi. Dari mana reaksi? Pertama pasti dari pendukung Anies. Siapa pendukung Anies yang pasti akan marah. Pertama, pasti 212. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan? Lalu negara bilang, nah, tuh kan Anies cuma didukung 212. Lalu Nasdem mungkin akan bilang, iya, kita sudah lakukan yang maksimal, tapi ya sudah kita percaya pada sistem hukum, lalu Nasdem kemudian melemah lagi. Ya, ini karena KPK kita hormati. Habis juga akhirnya Anies. Itu yang saya uji sebagai jebakan-jebakan kecil yang berbahaya bagi Anies. Tapi, oke, mungkin Anies juga sudah antisipasi itu. Tetapi, sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung, kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju dalam kompetisi. Kan orang akan bilang ya Ganjar juga masih ada kasus sprindik, sama saja sebetulnya. Begitu Ganjar dicalonkan, lawan politiknya mulai aduk-aduk lagi itu. Ada soal e-KTP. Tetapi, kita musti fair, kasih kesempatan pada Anies, kasih kesempatan pada Ganjar Pranowo, Ibu Puan, siapapun, AHY atau Ridwan Kamil bahkan, supaya ada kegembiraan dalam politik ini. Jadi, jangan hal-hal kecil itu dipakai untuk menjegal seseorang. Kalau memang faktanya kriminal, ya sudah putuskan itu sebagai kriminal. Dan sebenarnya gini ya, kita ini sekarang dengan peristiwa ini membuat publik semakin paham dan semakin terbuka permainan di balik layar yang selama ini. Kan selama ini coba ditutupi gitu, kemarin misalnya Pak SBY nyebut soal turun gunung gitu, Beny Harman menyebut genderuwo, dan kita sekarang jadi tahu siapa genderuwonya itu. Tapi kan genderuwo, setan, dan lain-lain tuyul kan biasanya ada yang memelihara juga, begitu. Ya jelas, tuyul diumpankan. Kalau genderuwo dijadikan sebagai pengganggu. Lalu kita berpikir bahwa berarti banyak dukun yang lagi bermain di belakang politik. Padahal kita cuma ingin ada satu aura, yaitu kompetisi. Itu intinya. Kompetisi ya kemampuan akal pikiran untuk mengucapkan program, untuk berdebat dengan lawan politik. Kalau begini ini, bagaimana kita menikmati perdebatan intelektual di forum-forum publik tentang siapa yang layak jadi capres kalau isu di belakang itu genderuwo, tuyul, segala macam, kan nggak fair itu. Apalagi kalau soal Anies. Anies ini to be or not to be bagi negara. Lain halnya kalau Anies bilang oke, saya mencalonkan diri karena saya ingin meneruskan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi, maka kedudukan Anies sama dengan Pak Prabowo, sama dengan Ganjar, sama dengan siapapun yang ingin meneruskan. Tetapi, karena Anies itu dianggap berbeda secara ideologi perencanaan pembangunan dengan Pak Jokowi, maka dia akan dijegal. Itu bahayanya. Sebetulnya biasa saja kan? Orang nggak ingin meneruskan program Pak Jokowi, emang kenapa? Kan setiap 5 tahun programnya berubah sesuai dengan visi presiden baru. Itu dasar pertandingannya di situ selalu. Tapi gini ya, kalau toh kemudian KPK tetap nekat dan artinya KPK itu, kita nyebut juga bukan hanya KPK ya, itu ada kepentingan-kepentingan di belakangnya, dalam hal ini kekuasaan. Apakah dalam situasi sekarang ini mereka tidak menyadari bahwa melakukan mitigasi gitu ya. Situasinya berbeda. Pemerintah sekarang tidak sepowerfull sebelumnya. Ya, dia tahu. Tapi, dia anggap kami cuma alat. Kami juga nggak mungkin lakukan hal yang sebaliknya kalau nggak ada perintah dari agen-agen yang lebih tinggi dari dia. Kan sinyal itu dari awal kita tangkap gituan selalu kita hubungkan dengan memangnya status KPK sekarang itu sama seperti KPK di awal-awal? Kan enggak. Dan orang-orang kritis di KPK justru tersingkir. Jadi, bagian-bagian ini yang orang anggap ya KPK sebetulnya paham bahwa nggak etis mempersoalkan sesuatu yang masih bersifat administratif. Penyelenggaraan administrasi kegubernuran Anies itu dikait-kaitkan dengan potensi Anies untuk melawan Jokowi. Kan di benak kepala orang, kalau KPK menghalangi Anies, dianggap bahwa Anies memang akan melawan kebijakan Jokowi. Ya memang, kan harus ada kontras. Orang bosen misalnya dengan kepemimpinan Pak Jokowi, biasa saja kan. Lalu, terbaca di dalam elektabilitas bahwa kepuasan publik menurun, tetapi kemudian dimanipulasi oleh lembaga survei. Tapi faktanya Anies tidak pernah mengatakan akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi, melanjutkan program Pak Jokowi, itu yang saya anggap kejujuran dari Anies mengatakan bahwa saya memang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Anies sama dengan Pak Jokowi ngapain gua dukung Anies, mending gua dukung Pak Jokowi saja. Kan beliau yang lebih lebih dulu memberi jalan bagi kemajuan Indonesia. Kalau begitu. Apalagi kalau ilmunya lebih rendah dari Pak Jokowi. Untuk apa kita pilih lagi ya. Iya, kalau retorika Anies buruk, ya sudah. Kan Anies akan bilang saya akan ikuti cara diplomasi Pak Jokowi, yaitu pergi ke forum internasional sambil nenteng-nenteng laptop atau apa, ya nggak begitulah. Kan orang mau lihat ada orang yang masuk dalam forum internasional dengan pikiran yang cerdas dan manfaatkan momentum internasional untuk menagih kepentingan Indonesia di forum internasional. Itu yang Pak Jokowi enggak pernah lakukan, bertahun-tahun Pak Jokowi nggak pernah hadiri persidangan internasional yang memerlukan kecepatan berpikir. Bukan saya katakan Jokowi tidak mampu, tapi Pak Jokowi memang wataknya begitu. Dia mungkin nggak suka forum-forum internasional, tapi Anies suka. Nah, kita, orang yang suka pada forum internasional dimanfaatkan pasti akan menganggap Anies harus lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Jokowi. Apakah Jokowi buruk karena nggak masuk forum internasional? Nggak juga. Karena itu wataknya Pak Jokowi itu. Tetapi, dalam kalkulasi kita seharusnya presiden memanfaatkan forum-forum internasional. Itu intinya. Iya. Oke. Beginilah. Tadi Anda memperkirakan bahwa misal kalau kemudian pemerintah nekat itu mungkin mereka bisa kendalikan dan Nasdem juga bisa buang badan gitu, kalau orang Medan bilang gitu. Tetapi kalau Anda lihat mood publik yang sangat merasakan, kita bisa merasakannya, mood publik ingin ada perubahan, apakah yang ini akan kembali lagi seperti kasus-kasus serupa gitu, ketika ada banyak korban tewas pada saat Pilpres lalu, kemudian juga banyak kasus-kasus unlawfull killing dan sebagainya, rakyat akan diam saja kalau itu sampai dilakukan oleh KPK. Ini akan terjadi yang disebut public justice itu. Orang akan tagih keadilan di jalanan, atau street justice. Jadi, itu bahayanya. Karena orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu seolah-olah ingin menyelamatkan Pak Jokowi dengan menutupi mata Pak Jokowi tentang keresahan publik. Pak Jokowi saya kira tidak punya akses yang riil untuk merasakan bahwa ada kemarahan publik. Ini adalah kesalahan dari orang-orang di luar Pak Jokowi itu. Ketidakmampuan Jokowi untuk berinteraksi langsung secara intelektual dimanfaatkan oleh mereka supaya Pak Jokowi terlindungi. Padahal, itu justru berbahaya. Saya ingin menyelamatkan figur Pak Jokowi jutru supaya Pak Jokowi ngerti bahwa bagian-bagian masyarakat itu ada yang dimanipulasi untuk sekedar menjilat-jilat beliau. Itu intinya. Dan kita mulai meragukan apakah betul Pak Jokowi bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya sampai 2024. Potensi social unrest, potensi kekacauan kita hari ini. Jadi tingkat kemarahan publik itu tinggi sekali hari ini. Itu yang tidak dikenali Pak Jokowi. Kenapa? Karena akses Pak Jokowi untuk mengerti itu dihalangi oleh para penasihatnya tuh. Saya pikir itu. Selain kritik saya yang langsung tertuju pada Pak Jokowi, ya saya juga menganggap bahwa ada lingkungan yang jadi bemper di situ. Tentu itu disewa oleh oligarki, disewa oleh intelijen segala macam. Itu bahayanya, presiden yang kapasitasnya kurang, lalu dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan. Jadi, artinya bukan hanya Anies dong yang terjebak ya. Pak Jokowi juga mungkin tanpa sadar juga bisa dijebakkan dalam situasi semacam ini. Iya, tentu banyak orang yang menganggap Pak Jokowi, Anies nanti akan memenjarakan Anda setelah dia terpilih. Lalu, Pak Jokowi mulai pasang strategi, kalau begitu kita upayakan supaya Anies jangan maju tuh. Kan padahal nggak ada percakapan itu di publik. Orang Indonesia adalah pemaaf, orang Indonesia mengerti bahwa kapasitas Pak Jokowi tidak mampu untuk dipakai membuktikan janji-janjinya. Ya sudah, orang sudah anggap itu kan. Dan semua publik internasional juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya kapasitas melebihi yang dia janjikan, yang ekonomi akan tumbuh sekian, oposisi nanti tidak diperlukan segala macam, itu berbalik kan? Jadi, biasa saja di ujung kepemimpinan seseorang yang sudah 7 tahun, Pak Jokowi ngerti tentang politik, tetapi publik menganggap bukan itu yang kita tagih dari Pak Jokowi. Janji-janjinya itu musti diperlihatkan dan itu nggak terjadi. Lalu, Pak Jokowi berdasarkan informasi penasihatnya, ini kan ada covid, karena segala macam. Loh, sebelum covid pun Indonesia sudah nggak tumbuh. Jadi apologia itu yang justru membuyarkan harapan kita bahwa Jokowi bisa tampil sebagai pemimpin bermutu dan dicatat dalam sejarah kita. Nanti setelah 2024 orang akan tanya apa sejarah Pak Jokowi? Yang orang ingat adalah beliau nggak mau minta maaf soal Arema. Apa prestasi Pak Jokowi? Prestasi dia adalah menghalangi Anies jadi presiden. Kan itu buruk ya, dan itu yang kita ingatkan sebetulnya. Kalau saya katakan Istana itu dungu karena cara itu, bukan pribadi orang yang dungu tapi cara mereka melindungi Pak Jokowi itu dungu. Itu yang nggak mungkin berubah dari cara saya menganalisis. Jadi sikap KPK akan tetap terus maju untuk menghalangi Anies Baswedan ini sesungguhnya tidak hanya menjebak Anies saja tapi juga menjebak Pak Jokowi juga ya. Betul. Itu Pak Jokowi terjebak di situ tuh. Mungkin dia ingin bercakap-cakap dengan Anies, tapi lingkungannya bilang jangan. Mungkin Pak Jokowi ingin bercakap-cakap dengan Habib Rizieq Shihab, tapi lingkungannya yang bilang jangan, berbahaya itu, tuker tambahnya berat segala macam. Jadi ini soalnya tuh. Jadi, Pak Jokowi dihipnosis oleh lingkungannya sendiri untuk makin tidak punya kapasitas membaca arah demokrasi itu. Dan bagi kita semua sebenarnya kita nikmati saja soal ini dan karena kita sebenarnya mengingatkan bahwa biang persoalan seluruhnya itu adalah 0%. (Sof/sws)

Aktivis Petisi 28 Curigai Semua Institusi Terlibat Kasus Sambo

Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J adalah pintu dugaan adanya dugaan kejahatan yang dilakukan Satgassus Merah Putih. Haris Rusly, aktivis Petisi 28 merasa ada sikap tidak serius dari penguasa untuk mengusut tuntas kasus ini. Seminar \"Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang!?\" dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022) di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat. Terdapat 5 pembicara yang hadir dalam seminar ini: Said Didu, Anthony Budiawan, Yusri Usman, Boyamin Saiman dan Haris Rusly. Menurut Haris, kejahatan Satgassus yang sudah terbongkar dan juga telah diumumkan seperti mafia judi online, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Ia berharap bukan hanya kasus pembunuhan Brigadir J saja yang ditangani serius dan jangan sampai ada sikap lepas tangan. “Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ada kesan, apa ya? Kalau kita perhatikan yang ada di negara kita hari ini. Jangan-jangan semua terima, semua terlibat. Sehingga tidak ada pejabat yang berani bertindak,” ungkap Haris. Aktivis Petisi 98 itu merasa pejabat dan penegak hukum hanya memberikan pernyataan di depan publik. Tapi setelah itu tidak ada tindakan nyata. Publik pun akan menciptakan rasa curiga menurutnya. Haris juga meminta kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk membenahi institusi Polri. Saat ini wajah Polri sudah bonyok dan berbau busuk. Menurutnya, walau Polri sudah melakukan pencitraan, itu tak akan cukup. Jadi ia meminta kepada Presiden untuk memimpin dan manata ulang Polri secara langsung. “Presiden harus pimpin langsung, menata ulang. Mengajukan revisi terhada Undang-Undang Polri agar kewenangannya itu dibatasi. Lalu menempatkan Polri seperti TNI di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Supaya apa? Supaya Polri ini lebih fokus pada fungsi utamanya,\" pungkas Haris. (Fer)

Publik Kecewa Ferdy Sambo Diumpetin dalam Pelimpahan Tahap II Tersangka

Jakarta, FNN – Pihak media mengaku merasa kecewa saat Ferdy Sambo tidak ditampilkan kepada publik ketika pelimpahan tahap II tersangka kasus pembunuhan Brigadir J digelar di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada Rabu (05/10). Sebelumnya, pihak kejaksaan berjanji untuk menampilkan tersangka kepada media seusai pemeriksaan. Namun, hal tersebut gagal dilakukan dikarenakan anggota Brimob mengawal ketat Ferdy Sambo saat hendak meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung dan langsung digiring ke dalam kendaraan taktis Mako Brimob. Aksi saling dorong antara pasukan Brimob dengan awak media pun tidak terhindarkan. Dalam pantauan lapangan, terlihat anggota Brimob membentuk border dengan mengelilingi Ferdy Sambo sehingga menyulitkan para awak media untuk mengambil gambar maupun video. Amarah reporter semakin tersulut lantaran sikap anggota Brimob yang cenderung menghalang-halangi tugas mereka dalam meliput. Oleh karena itu, banyak reporter yang menyampaikan rasa kecewa mereka kepada aparat yang bertugas. Protes dan sindiran seperti \"Jangan dihalangi, Pak\", \"Brimobnya suruh pergi saja\", serta ujaran lainnya sebagai ungkapan kekecewaan para reporter dan mereka menanyakan urgensi dikerahkannya Brimob dalam mengawal tersangka. Pihak kejaksaan sempat meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan dengan alasan keamanan. Kemudian, pihak media mengajukan kesepakatan bahwa akan tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan dengan syarat pihak kejaksaan tidak lagi menurunkan anggota Brimob untuk menghalangi wartawan. Permintaan tersebut dipenuhi dan kejaksaan menampilkan para tersangka lainnya secara bergilir dan kondusif. Selain itu diketahui, istri FS, Putri Candrawathi juga digiring menuju mobil taktis saat aksi protes reporter dengan anggota Brimob terjadi sehingga hanya sebagian kecil dari wartawan yang berhasil menangkap momen PC meninggalkan Gedung Kejagung. (oct)

Survei IPO soal Pj Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar dinilai paling diharapkan Publik

Jakarta, FNN – Bahtiar, calon Penjabat Gubernur Jakarta menjadi sosok yang paling dipilih warga untuk menahkodai roda pemerintahan DKI Jakarta paska periode kepemimpinan Anies Baswedan selesai. Persepsi warga itu tercermin dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menelaah siapa tokoh yang paling diharapkan publik Jakarta untuk mengisi jabatan Pj Gubernur hingga 2024 mendatang. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa warga Jakarta menginginkan sosok yang menahkodai wilayah yang telah menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan di republik ini, adalah sosok yang ramah dan merakyat (34 persen), netral dari kepentingan politik (27 persen), dan netral dari polarisasi politik masa lalu (11 persen). “Bahtiar dianggap masyarakat Jakarta sebagai tokoh yang paling mungkin meredam polarisasi, dan ini bagus karena akan berdampak pada kepercayaan publik atas penunjukan Pj Gubernur,” ujar Dedi saat menggelar Konferensi pers hasil survei yang dilakukan pada periode 23-26 September 2020 itu pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam survei tersebut, Bahtiar mampu mengungguli dua calon Pj lainnya, yaitu Heru Budi Hartono dan Marullah Matali ketika responden disodori pertanyaan siapakah calon penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih jika Bapak/Ibu diberi hak suara untuk memilih. Dari pertanyaan itu, Bahtiar meraih skor 37 persen, Marullah Matali 24 persen, dan Heru Budi Hartono 8 persen. Sementara 31 persen responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab. “Masyarakat berharap pada Bahtiar setidaknya karena tiga fakto, ia dinilai mapan dan punya kapasitas dalam hal birokrasi, tidak memiliki latar belakang politis dan memiliki integritas sebagai ASN,” imbuhnya. Menurutnya, posisi Bahtiar yang saat ini tercatat sebagai ASN di Kemendagri, menjadikan ia dinilai publik sebagai sosok yang paling netral di antara dua calon Pj Gubernur Jakarta lainnya sehingga terbebas dari intervensi dan kepentingan politik. Untuk diketahui, Heru Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretriat Kepresidenan, kemudian Marullah Matali menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. “Bahtiar diuntungkan oleh posisinya di Kemendagri, dengan posisi itu ia menjadi satu-satunya tokoh yang bebas persepsi, bukan orangnya Anies Baswedan, juga bukan orangnya Jokowi (Joko Widodo). Ini harapan publik mengapa Bahtiar diunggulkan untuk rekomendaesi Pj Gubernur,” pungkas Dedi. Untuk diketahui, survei IPO tersebut dilakukan di DKI Jakarta secara hybrid (melalui kuesioner digital dan sambungan telepon) dengan jumlah responden 400 orang melalui sambungan telepon, dan 1.000 orang melalu kuesioner digital. Margin error 2,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Bun/*)

Ketua DPD RI Dorong Proses Ratifikasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan pertemuan dengan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, untuk (segera) mendorong proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. Dalam pertemuan di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (5/10/2022), LaNyalla menjabarkan perjanjian yang diresmikan di Bintan pada 25 Januari 2022 oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo. Namun, perjanjian tersebut ternyata belum dapat direalisasikan karena belum diratifikasi. \"Khususnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, Flight Information Region, dan Perjanjian Ekstradisi,\" papar LaNyalla. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, tertundanya proses ratifikasi perjanjian-perjanjian itu karena dibuat menjadi satu paket. Sehingga, proses ratifikasinya juga harus dilakukan secara bersamaan. Seandainya ratifikasi bisa dipisahkan, prosesnya akan berjalan secara bertahap. Pada tahap pertama Perjanjian Ekstradisi bisa diratifikasi terlebih dahulu. \"Kemudian menyusul ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, karena pembahasannya di parlemen sedikit lebih kompleks,\" tutur LaNyalla. Pada 25 Januari silam, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa bahwa Perjanjian Ekstradisi dan Kerja Sama Pertahanan ini sebagai bentuk kedewasaan hubungan kedua negara. Dan, perjanjian ini juga telah mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan mewakili keseimbangan manfaat yang baik. \"Yang kami lihat bukan saja bentuk kedewasaan, tetapi adanya trust yang semakin matang sebagai negara bertetangga yang mempunyai hubungan baik, karena saling membutuhkan,\" ujar LaNyalla. Soal Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, LaNyalla menilai ada satu permasalahan utama yang sejak tahun 2007 lalu hingga saat ini adalah tentang latihan bersama Angkatan Laut Singapura dengan negara-negara lain di dalam perairan Indonesia sebanyak empat kali dalam setahun. \"Singapura dan Indonesia melihatnya sebagai bentuk kedewasaan dalam bertetangga. Sementara parlemen dan berbagai komponen masyarakat Indonesia melihat hal ini sebagai urusan kedaulatan yang tak bisa ditawar-tawar. Sebab, ada dasar hukumnya di konstitusi dan berbagai undang-undang terkait,\" tutur LaNyalla. Itu sebabnya, LaNyalla menilai ratifikasi perjanjian-perjanjian itu sebaiknya dipisah, jangan dipaketkan, agar kita bisa secepatnya melangkah ke depan secara bersama-sama tanpa ada hambatan. Sebab, saat ini, kita seperti disandera oleh kesepakatan untuk memaketkan ratifikasi perjanjian-perjanjian itu ke dalam satu paket. \"Di situ masalahnya, meskipun yang saya tahu sudah ada banyak penyesuaian antara narasi perjanjian yang ditandatangani di Bali tahun 2007 dengan yang ditandatangani di Bintan pada 25 Januari tahun ini,\" urai LaNyalla. LaNyalla juga menyambut baik Kerja Sama Strategis Tiga Jembatan yang telah ditegaskan dalam pertemuan para menteri kedua negara kita pada 12 Maret 2021. Yaitu kerja sama pembangunan Jembatan Digital, Jembatan Travel Bubble dan Jembatan Batam-Bintan. \"Pembangunan jembatan Bintan-Batam yang melibatkan kepentingan Singapura akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia termasuk wisatawan ke dan dari Singapura sehingga dapat meningkatkan dan memperluas interaksi perekonomian kedua negara bertetangga, bahkan semakin memperbesar peluang interaksi bisnis di kawasan Sijori,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga mengapresiasi peningkatan FDI Singapura ke Indonesia sebesar 34 persen sejak 2020 mencapai hampir USD10 miliar, justru ketika Covid-19 sedang melanda kawasan ini. \"Hal ini peningkatan terbesar investasi Singapura ke Indonesia dalam 8 tahun terakhir,\" tutur LaNyalla. LaNyalla berharap agar kerja sama ekonomi Singapura-Indonesia terus diperluas mencakup kerja sama dengan semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Katanya, semua ini akan terjadi bila hubungan pelaku usaha dan institusi-institusi negara kita semakin akrab. Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, mengatakan perjanjian bilateral yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia merupakan kesepakatan yang telah terjalin antarkedua negara. \"Ini bukan hanya bentuk kematangan konektivitas kedua negara, tetapi juga merupakan wujud betapa pentingnya hubungan antara Singapura dan Indonesia,\" tutur Tan Chuan-Jin. Perjanjian Kerja Sama Ekstradisi dan Pertahanan misalnya, Tan Chuan-Jin menilai hal itu sebagai bentuk kebutuhan kedua negara yang tidak dapat dihindarkan. “Kami di parlemen membuka kesempatan untuk berdiskusi dan membicarakan detail mengenai perjanjian bilateral tersebut,” lanjutnya. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama Bidang Keamanan, Tan Chuan-Jin menilainya hal tersebut sebagai bentuk memperkuat pertahanan kedua negara. Namun, Tan Chuan-Jin tak tahu persis bagaimana Indonesia menindaklanjuti perjanjian bilateral tersebut. \"Kami berharap Indonesia bisa secepatnya untuk melakukan ratifikasi terhadap perjanjian bilateral tersebut, karena menjadi kebutuhan bersama. Bagaimana teknisnya, apakah seperti yang disampaikan Ketua DPD RI tadi, untuk dipisah, saya kira kita bisa mendiskusikan hal itu lebih jauh,\" tutur Tan Chuan-Jin. Ia percaya Indonesia bisa segera menyelesaikan problematika di internal mereka terkait ratifikasi perjanjian bilateral tersebut. \"Yang pasti, kami berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kami melihat ini sebagai langkah penting ke depan untuk memajukan hubungan kedua negara. Dalam banyak hal, ini melambangkan komitmen kedua negara melangkah ke depan sebagai sahabat,\" ucap Tan Chuan-Jin. Di sisi lain, Tan Chuan-Jin juga menegaskan bahwa negaranya sangat terbuka bagi kerja sama ekonomi dan investasi. \"Saya berharap Singapura dan Indonesia bisa berkembang bersama-sama untuk memperkuat perekonomian masing-masing. Tentu ini semua dilakukan untuk kemajuan bersama Indonesia dan Singapura,\" ucap Tan Chuan-Jin. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Sylviana Murni, Ketua BKSP DPD RI yang merupakan Senator dari DKI Jakarta, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty, Kepala Biro Setpim Sanherif Hutagaol, Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media (PHM) DPD RI, Mahyu Darma serta staf ahli Ketua DPD RI bidang luar negeri Pitan Daslani. Sedangkan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin didampingi sejumlah staf, di antaranya Kwok Fook Seng (Singapore Ambassador to Indonesia), Janson Chang (Counsellor) dan Anne Quah (Senior Principal Assistant Clerk). (mth/*)

Pembacaan Naskah Prestasi Anies Baswedan di Depan Gedung KPK

Jakarta, FNN – Relawan Anies Baswedan membacakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan selama menjabat. Muhammad Hamim selaku Humas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) membacakan sejumlah prestasi yang digapai Anies. “Pak Anies dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memberikan sederet prestasi. Pertama, dengerin nih prestasi Pak Anies, mendapatkan Transportasi Award 2020, kemudian dari Kemenag juga dapat penghargaan. Dari PT Transportasi Jakarta juga dapat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Hamim memaparkan. “Kemudian Pak Anies juga berhasil membina BUMD terbaik selama 5 tahun, seluruh BUMD-nya mendapatkan Top Award dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian meraih sembilan kategori juara umum anugerah publik dari PTSP. Kemudian layanan JAKI (Aplikasi Jakarta Kini), kata Hamim menambahkan. Hamim juga mengatakan pencapaian Anies lainnya adalah banyaknya ruang terbuka hijau (RTH), Jakarta Internasional Stadium (JIS), juga jalan-jalan di Sudirman, Kota peduli Hak Azasi Manusia (HAM), serta penghargaan nasional dan internasional lainnya. Dan pencapaian Anies juga dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas sebagaimana yang dikatakan oleh Mia selaku Ketua Kemonitas Disabilitas Kreatif Indonesia (DKI). “Dengan program-program pak Anies ini, kota Jakarta jadi semakin maju dan pesat, dan juga semakin cantik dan bagus terutama untuk kaum disabilitas, terima kasih Pak Anies, telah memfasilitasi banyak sekali jalan-jalan untuk program-program disabilitas. Jalan dan akses untuk para disabilitas,” ucap Mia. “Salah satu yang mendukung kami, Rusunawa. Rusunawa dari pak Anies ada akses untuk disabilitas,” tukas Mia menambahkan. Selain itu, berdasarkan informasi dari Bang Japar, ketua KPK Firli Bahuri telah menerima perwakilan massa aksi untuk diskusi. Walaupun cuaca mendung, massa aksi tetap melanjutkan acara sekitar pukul 10.00 WIB. Acara berakhir sekitar pukul 11.00 WIB yang ditutup dengan foto bersama massa aksi di depan gedung KPK. Lalu massa aksi membubarkan diri dengan teratur. (Rac)

Relawan Anies Mendesak KPK Usut Kasus Besar, Bukan Formula E

Jakarta, FNN – Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) menyatakan sikap menolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alat politik penguasa. Rabu, 5 Oktober 2022, Bang Japar yang disuarai oleh M. Hamim selaku Humas bersama elemen masyarakat dari Komunitas Aspirasi Emak-emak, Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia, dan Tokoh Masyarakat Makassar, menyatakan tujuh seruan terhadap KPK agar terus menjaga integritas dan independensi, yaitu: 1. KPK harus independen tidak boleh berpolitik praktis; 2. KPK harus mengusut tuntas kasus Sumber Waras yang merugikan negara; 3. KPK tidak boleh berpolitik dan mengkriminalisasi orang; 4. Jika KPK berpolitik, negeri ini akan semakin pelik; 5. Selamatkan KPK dari tangan orang-orang yang haus kuasa; 6. Saat hukum dijadikan alat politik, maka tinggal menunggu waktu negeri ini runtuh; 7. KPK lembaga antikorupsi, bukan lembaga penjegal capres yang punya integritas. Selain dari seruan sikap, Bang Japar juga akan terus mendukung Anies Baswedan dalam ajang Pemilihan Presiden 2024. Dan. juga Ketua Umum Komunitas Aspirasi Emak-emak meminta kepada ketua KPK, Firli Bahuri untuk fokus terhadap kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Harun Masiku, dan Djoko Tjandra karena memberikan kerugian besar terhadap negara. Dan, tidak sekedar mengurus kasus Formula E yang tidak ada bukti terhadap Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. “Buat KPK, tolong KPK, Pak Firli fokus pada kasus-kasus besar dan kasus-kasus lama. Kasus lama itu salah satunya itu kasus Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) Sumber Waras (rumah sakit), terus kasus Harun Masiku yang tak ketemu, sampe sekarang masih berkeliaran. Tolong KPK fokus yang terbaru, ayo siapa nih yang kabur? Djoko Tjandra Rp107 triliun,” tukas Wati. Wati juga mendesak ketua KPK agar KPK terus memburu koruptor yang masih berkeliaran, “Halo Pak Firli buruan cari itu, jangan yang kecil yang ecek-ecek dikerjain. Tapi cari yang besar-besar, KPK itu ongkosnya mahal triliunan cari yang koruptor yang korupsinya itu triliun dan ratusan triliun.” “Jadi, tolong Pak Firli tangkap yang pada kabur itu, fokus ke sana jangan fokus yang kecil-kecil, apalagi Anies Baswedan gak ada korupsinya gak ada hubungannya ya kan semuanya?” ucap Wati menambahkan. (Fik)

Baku Cepat, Baku Cegat

Publik melihat kualitas kepemimpinannya di DKI Jakarta. Begitu juga hasil kerjanya. Dan bukankah para calon lawannya juga mengakui kualitas dan kapabilitasnya itu? Kalau tidak mengakui, kenapa mereka harus takut? Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior BAKU Cepat, Baku Cegat. Apakah itu yang terjadi dalam deklarasi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon (Balon) Presiden pada Pilpres 2024 oleh Partai Nasdem? Seperti diduga banyak kalangan? Yakni, ketika Ketum Nasdem Surya Paloh memutuskan untuk adu cepat agar segera mendeklarasikan Balon Presidennya, Senin (03/10/2022) lalu. Setelah berkembangnya isu bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sangat ngotot agar Anies segera dijadikan tersangka dugaan korupsi perhelatan balap mobil Formule E. Hal itu sebagai salah satu upaya Ketua KPK mencegat pencapresan Anies. Sebelum ada yang mencapreskan Gubernur DKI Jakarta itu. Bagaimanapun, pendeklarasian Anies Baswedan oleh Surya Paloh dan dugaan pemaksaan kehendak untuk mentersangkakan Anies oleh Firli Bahuri tak pelak menjadi isu terpanas minggu ini. Publik tentu saja segera merespon. Komentar pro dan kontra di berbagai platform media sosial karenanya juga tak henti bermunculan. Ada yang beranggapan Surya Paloh terlalu kesusu. Karena terlalu cepat mengumumkan Balon Presidennya. Memajukan tanggalnya dari tanggal 16 November yang direncanakan sebelumnya. Tapi di balik itu, ada pula yang berpandangan bahwa langkah Surya Paloh ini sangat brilian. Sebagai “king maker”, dia begitu piawai mengambil keputusan. Menjatuhkan pilihan terhadap seseorang yang menurutnya memiliki potensi paling besar untuk meraih kemenangan dalam pilpres 2024 mendatang. Dan bila itu terjadi, Nasdem tentu akan memperoleh coattail effect-nya. Yaitu meningkat tajamnya perolehan suara Nasdem, sebagai akibat dari popularitas dan elektabilitas Anies. Selain itu, bukankah ada pula yang menganggap langkah Surya Paloh ini sebagai langkah yang kontroversial dan sangat berani? Berseberangan langsung dengan keinginan penguasa. Mbalelo dari kesatuan koalisi pemerintahan yang partainya ada di dalamnya. Dan yang paling disorot, karena langkah ini bertolak belakang juga dengan keinginan Presiden Joko Widodo, khususnya, yang mengharapkan agar pilpres 2024 mendatang hanya diikuti dua pasang calon. Dan di mata publik, dua pasang calon dimaksud adalah para calon di luar Anies. Sementara, beberapa hari lalu, publik bahkan dikejutkan oleh pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Dalam rekaman video berdurasi 1.52 menit – sebagaimana dikutip beberapa media Ahad (25/9) – dia membongkar strategi untuk memenangkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Balon Presiden andalan yang digadang-gadang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Andi mengatakan, satu-satunya cara Puan menang Pilpres 2024 adalah dengan menjegal lawan politik dan calon presiden lainnya dengan cara kriminalisasi. “Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, semua ditangkapin aja,” katanya. Lalu, apakah dengan begitu Anies sebagai salah satu balon paling potensial akan ditangkap menggunakan KPK? Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku mentersangkakan, kemudian memenjarakan seseorang, dengan bukti-bukti yang tidak cukup? Apakah pemerintah dan partai penguasa begitu khawatir terhadap potensi seorang Anies Baswedan? Apakah dengan begitu tidak akan berpikir ulang menggunakan lembaga anti rasuah itu sebagai strategi licik untuk meraih kemenangan? Calon Nihil Kualitas Terlepas dari kasak-kusuk sejumlah pihak dalam menyongsong pilpres dan pemilu legislatif 2024 mendatang, berbagai pertanyaan tentu berkelebat di benak masyarakat Indonesia sekarang. Tapi pertanyaan paling penting bagi bangsa ini adalah bagaimana menerapkan sistem demokrasi yang benar. Setelah banyak kalangan yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Buktinya, ada sebagian masyarakat yang menyebut rezim yang dihasilkan dari pemilu 2019 ini, misalnya, sebagai “rezim kardus digembok”. Seperti sering ditemukan dalam komentar-komentar warganet di berbagai platform media sosial. Terkait kotak suara yang digunakan. Yaitu yang terbuat dari kardus yang digembok. Lucu dan aneh. Tapi juga nyata. Di kalangan anak bangsa yang dapat berpikir jernih, dirasakan semakin tumbuhnya kesadaran tentang betapa pentingnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Baik pada 2024 maupun pemilu-pemilu selanjutnya. Yaitu bila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua mendapat perlakuan yang sama. Bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Bila semua itu terpenuhi, maka bolehlah kita berharap bahwa bangsa ini akan mampu menghadirkan dan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dari situ pun kita boleh berharap bisa menghasilkan para pemimpin yang kualified. Memiliki kapasitas terbaik, punya kapabilitas dalam mengatasi masalah dan merupakan sosok pemimpin yang integritasnya tidak diragukan lagi. Yang akan berjuang memajukan kesejahteraan bersama. Sehingga seluruh rakyat sejahtera. Sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Sejauh ini, amat sangat disayangkan bahwa kita terperangkap dalam sistem yang buruk. Calon pemimpin yang muncul ke permukaan tidak lepas dari kenyataan L4. Yaitu “Lu Lagi Lu Lagi”. Itu semua disebabkan adanya keterbatasan jumlah calon, sebagai akibat dari kebijakan mempertahankan Presidential Threshold 20 persen. Yang semakin memperdalam cengkeraman partai-partai besar dan koalisinya. Sementara mereka minus calon pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, sekarang semakin terang benderang  bahwa pemunculan nama-nama bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang begitu nihil kualitas. Karena masing-masing calon yang dimunculkan tidak diukur elektabilitas, kapasitas dan integritasnya dari segi konsep yang hendak mereka usung. Sebaliknya, pengusungan mereka hanyalah dari kuatnya dukungan partai maupun dukungan oligarkhi politik dan ekonomi. Sebab itu, pemilu 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya akan sulit disebut sebagai pemilu yang jurdil. Bila keadaan ini tidak berubah. Pertarungan yang akan terjadi hanyalah soal-soal kuat-kuatan semata. Artinya, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Yang besar akan menundukkan yang kecil. Melaksanakan apa yang disebut “hukum rimba”. Karena itulah, ketika Anies tampil sebagai salah satu calon alternatif, banyak yang panik. Terutama mereka yang akan ikut bertarung dalam perebutan jabatan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 nanti. Sehingga ada yang mencoba menjegal langkahnya, agar jangan sampai dicalonkan. Pertanyaanya, kenapa? Tentu saja, karena selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, Anies sudah memperlihatkan kualitasnya. Diakui atau tidak, Anies sudah menunjukkan prestasinya. Prestasi yang tidak dimiliki para calon lawan. Masyarakat di seantero Nusantara – tak hanya masyarakat Jakarta – melihat dengan mata telanjang kenyataan-kenyataan itu. Sehingga mereka mengelu-elukannya sebagai calon pemimpin masa depan. Bahwa segala macam survei dan poling pendapat selama ini yang tidak menempatkan elektabilitas Anies pada peringkat satu ternyata dipandang publik sebagai kepalsuan dan kebohongan. Upaya sejumlah pihak yang selama ini sengaja mengerdilkan namanya, ternyata berbuah sebaliknya. Publik melihat kualitas kepemimpinannya di DKI Jakarta. Begitu juga hasil kerjanya. Dan bukankah para calon lawannya juga mengakui kualitas dan kapabilitasnya itu? Kalau tidak mengakui, kenapa mereka harus takut? Yang tidak kalah menarik, ternyata lembaga think tank seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS), termasuk Indonesia Lawyers Club (ILC), dalam surveinya belum lama ini, menempatkan elektabilitas Anies di urutan pertama. Jika pemilu diselenggarakan sekarang. Rakyat sudah sangat merindukan tampilnya pemimpin yang mumpuni. Memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas. Yang mampu keluar sebagai pemenang dalam pertarungan adu konsep. Bukan kuat-kuatan dukungan partai atau pun oligarkhi. Jangan sampai terjebak lagi seperti beli kucing dalam karung. (*)

Rocky Gerung: Amarah Itu Masih Ada pada Pendukung, juga Publik Indonesia, Keadaan Ini Bisa Menjadi Pemicu Kerusuhan Lebih Besar

KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat dari jabatannya. Pencopotan Kapolres Malang ini terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Selain mencopot Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot sembilan pejabat di kepolisian lainnya terkait dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang itu. Berdasarkan rilis resmi, korban tewas mencapai 131 orang. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, keputusan menonaktifkan Kapolres tersebut setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri. “Malam ini, Kapolri sudah mengambil satu keputusan, memutuskan untuk menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat,” kata Dedi yang dikutip dari Antara, Senin (3/10/2022). Dedi menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST 20 98 X KEP 2022. Ferli dimutasi sebagai Perwira Menengah Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Ferli Hidayat digantikan AKBP Putu Kholis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. “Ferli Hidayat dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan AKBP Putu Kholis Arya,” kata Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menuturkan sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalyon (Danyon), Komandan Kompi (Danki), dan Komandan Peleton (Danton) Brigade Mobile (Brimob). “Sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jatim juga melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan, jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak sembilan orang,” katanya. Nama-nama yang dinonaktifkan tersebut adalah AKBP Agus, AKP Hasdarman, Aiptu Solihin, Aiptu M Samsul, Aiptu Ari Dwiyanto, AKP Untung, AKP Danang, AKP Nanang, dan Aiptu Budi. Hingga ini, semua masih dalam proses pemeriksaan tim. “Semuanya masih dalam proses pemeriksaan tim malam ini,” katanya. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat peristiwa Kanjuruhan ini? Ikuti dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (4/10/2022). Berikut petikannya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, tetap semangat ya. Kita terus terang sampai sekarang masih terus berduka dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan. Dan jujur ini sebenarnya membuat mood kita menjadi makin buruk hidup di negara Indonesia ini. Begitu ya Bung Rocky. Apalagi sampai sekarang belum ada satupun otoritas yang merasa bertanggung jawab dan menyatakan pasang badan. Ya, itu tadi kalimat yang benar, bukan bagus, tapi benar itu mood kita makin hilang itu. Dan memang kedukaan itu silih berganti, tapi khusus tentang soal Malang ini, orang mau mem-by pass itu dengan menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Itu juga keliru. Karena dalam tragedi itu tidak ada unsur manusia. Tragedi itu sesuatu yang terjadi karena nasib manusia dikendalikan oleh hal-hal di luar kemampuannya. Itu namanya tragedi. Sekarang, kita harus minta pertanggungjawaban. Artinya, dia bukan tragedi. Dia adalah satu add of commission atau minimal add commission, pembiaran. Kalau mungkin bukan kesengajaan itu masih orang catat juga, kalau bukan kesengajaan kenapa ditembakkan ke arah Tribun, sehingga itu bikin panik sebetulnya. Mungkin kita bisa sebut sementara itu add of commission, yaitu pembiaran. Nah, ini soalnya dan sampai sekarang yang saya ikuti keterangan pers dari PSSI, Kapolda, segala macam, seolah-olah itu datar saja, sebagai peristiwa biasa itu. Dan berupaya untuk bahkan ada yang menyalahkan boneknya tuh, ada yang menyalahkan panitianya tuh. Ya memang, kalau kita usut satu-persatu, ada emosi dari Arema itu. Tapi itu biasa di dalam pertandingan yang to be or not to be. Bahwa ada tambahan karcis yang dijual mungkin saja. Karena memang itu prime time, orang ingin dapat tambahan buat panitia, misalnya. Begitu pikirannya. Dilakukan pada malam hari, karena mengejar jam tayang supaya iklan masuk. Itu segala macam hal bisa kita lukiskan di situ. Tidak ada narkoba segala. Itu upaya untuk mengalihkan masalah. Ini adalah kesalahan prosedur. Pertama-tama itu yang harus dipastikan. Dan FIFA menganggap itu yuridiksi kami kalau soal aturan, kenapa kalian langgar. Jadi, hal-hal semacam ini yang jadi kontroversi. Tetapi, dalam kontroversi ini harus ada satu orang datang ke depan publik dan saya bertanggung jawab. Setelah itu kemudian yang lain mungkin akan menganggap oke, kalau Anda bertanggung jawab, apa yang mesti Anda lakukan. Sebelum tim yang dibentuk Menkopolhukam atau siapa lakukan pekerjaan, semuanya musti mengundurkan diri, yang merasa terlibat sedikit pun harus mengundurkan diri. Ketua panitia, ketua PSSI, Menpora, segala macam. Jadi, ini pelajaran etik kita. Karena ini bukan tragedi kemanusiaan, tapi ini kekacauan koordinasi. Itu intinya. Kalau segala sesuatu tragedi kemanusiaan, nggak ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab alam semesta, nggak mungkin begitu, nggak boleh begitu. Jadi etika pertanggungjawaban itu yang kita tagih sekarang, termasuk Kapolri. Kalau di tingkat akhir Kapolri bilang saja bahwa saya memang gagal karena tadi, publik akhirnya bertambah-tambah pada ketidaksiapan polisi untuk menangani hal yang paling remeh-temeh saja dia nggak mampu itu. Itu menjaga keamanan di dalam stadion, apalagi nanti menjaga lapangan yang lebih luas, lapangan politik Pemilu segala macam. Itu saya kira kemarahan kita akhirnya mesti kita ucapkan. Iya. Dan memang kalau kita amati, mix feeling di publik itu saja mereka yang   terlibat langsung berduka, apalagi korban, mereka yang keluarganya menjadi korban, bahkan para pemain. Saya membaca mereka banyak yang kemudian mengalami traumatis karena mereka melihat bagaimana mayat bergelimpangan di ruang yang mencoba menyelamatkan ruang pemain, tapi di depan pemain. Saya kira ini panjang rangkaiannya ini, trauma healingnya masih panjang, dan karena ada 32 orang yang tewas itu anak-anak. Sebetulnya bisa dibuatkan simulasi sebelumnya kalau terjadi berantakannya pertandingan itu ke mana exit-nya. Polisi harusnya terlatih bikin antisipasi itu. Ada dana banyak untuk melatih aparat kepolisian kita. Kenapa hal itu terjadi? Kedisiplinan. Kenapa tidak ada disiplin. Mungkin juga itu bagian dari frustrasi sosial, boleh saja bikin analisis itu bahwa penonton atau suporter itu sebetulnya ada frustrasi itu bahwa nanti malam timnya kalah, tapi juga harga BBM buat pulang pakai motor tinggi. Jadi, itu sudah bertumpu di situ, antara kesulitan ekonomi dan kemarahan psikis itu. Tetapi, itu semua bisa diantisipasi. Kan manajemen sepak bola seluruh dunia standar dan kita tahu semua kemungkinan jenis kerusuhan sudah ada di video. Kita sudah belajar dari sejarah segala macam. Yang paling bahaya juga di Argentina berapa puluh tahun lalu. Jadi, semua hal, Liverpool. Jadi, ada sebetulnya modeling untuk bikin itu. Tetapi, terlihat ada arogansi juga di lapangan bahwa tembak kiri kanan itu pakai gas air mata kan. Ya, itu konyolnya di situ. Tetapi, sekali lagi, peristiwa itu sudah terjadi, harus ada yang bertanggung jawab sampai ke tingkat yang paling atas.  Iya. Ini semua mata sebenarnya tertuju kepada aparat kepolisian. Ada juga memang tentara yang diperbantukan di situ dan juga mengambil tindakan-tindakan yang juga melakukan bukan hanya pelanggaran, menurut Panglima TNI, sudah pidana. Karena menghajar penonton yang tidak bersenjata, apalagi menendang dari belakang dan sebagainya. Saya kira ini tepat. Kapolri juga sudah mencopot Kapolres Malang, dan juga sejumlah Komandan Brimob. Tetapi, kita tetap melihat saja bahwa tidak ada sensitifitas terhadap situasi. Misalnya, mereka tidak sadar menjadi perhatian publik ketika ketua umum PSSI dalam pidatonya menyatakan “para hadirin yang berbahagia”. Itu pun membuat para netizen marah luar biasa, ditambah lagi ternyata ada akun Twitter dari Polsek yang mengucapkan kata-kata tidak pantas di Bantul, Yogyakarta, yang justru menyakan itu bencana ini. Kemudian ada juga, mungkin ini kesalahan informasi saja, ada seorang dosen yang menulis di Kompas cetak, yang menyebut itu akibat dipicu oleh tawuran Persebaya dengan Arema. Padahal, tidak ada penonton dari Persebaya. Ini semua orang marah dan Kompas juga harus minta maaf karena ini. Jadi, ini kekacauan pengertian apa yang disebut sebagai kerusuhan, apa yang disebut sebagai crowd. Tetapi selalu orang melihat apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga hal yang betul-betul menyebabkan air mata hanya ditanggapi dengan konferensi pers. Kan itu soalnya. Jadi, dalil-dalil peradaban kita hilang. Nah, Panglima TNI mengambil atau memberi contoh yang juga terobosan itu. Oke, kami ambil-alih kalau aparat kami itu langsung kena pidana. Kan kepolisian juga bisa tiru itu kan. Oke, bahwa sudah terjadi semacam kekacauan maka untuk sementara Kapolri mengatakan oke, tersangka pertama adalah Kapolres. Kira-kira begitu. Lalu nanti yang akan kami proses pada Kapolda berlanjut begituan. Karena kalau orang sebenarnya lihat kalau itu sekedar Kapolres, ya apa? Emang ini hanya hal kecelakaan beruntun saja? Jadi, sebetulnya masyarakat kita kalau kita baca reaksi netizen itu, netizen betul-betul paham apa yang disebut keadilan, apa yang disebut kejujuran informasi. Karena itu, mereka marah. Bahkan, statement kecil netizen marah. Jadi, ada stok etika sebetulnya pada rakyat kita, yang baru bisa dimunculkan ketika ada peristiwa yang dramatis semacam ini. Jadi, bagian-bagian ini kita ucapkan terima kasih karena netizen peka sekali dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Dan, itu juga sebenarnya energi kita untuk melakukan perubahan total dalam cara kita bernegara. Ya. Saya kira Kapolda layak untuk dicopot karena desakannya sangat kuat, apalagi pada statement pertamanya dia dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan gas air mata itu sesuai dengan SOP. Bayangkan ada seorang Kapolda yang tidak memahami bahwa itu ada statuta FIFA hal macam ini. Ya, itu saja sudah menunjukkan bahwa itu kalimat apologetik atau kalimat defensif bahkan. Seolah-olah ya sudah itu prosedurnya betul. Jadi, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disiplin etik yang harusnya dipegang oleh polisi nggak ada tuh. Nah, seharusnya ketika terjadi peristiwa itu, Prima faci, si Kapolda bilang, itu, apapun, saya bertanggung jawab. Maka saya mengundurkan diri. Bahwa soal itu prosedur boleh nggak boleh, itu lain soal. Karena, ini ada jumlah yang fantastis dalam kasus sejarah persepakbolaan atau sejarah olahraga dunia. Oke, satu hal sebetulnya, kita satu mendapati, saya membaca juga ini menarik bagaimana komentar netizen, saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh komika Abdurahman (anak Malang), yang menyimpulkan kenapa semua ini terjadi, ya karena bangsa ini dipimpin oleh orang yang bodoh. Itu saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bjorka juga. Dan, memang damoaknya ya seperti ini. Dan memang seperti tidak semata-mata Pak Jokowi, tetapi di hampir semua level terjadi semacam kebodohan itu. Ya, itu wisdon yang bisa ditangkap oleh seorang komika dan fasilitas yang dijalankan oleh negara untuk menghasilkan pemimpin yang cerdas memang tidak berjalan, dari atas sampai kepada pimpinan-pimpinan yang harusnya mengawasi potensi ketegangan sosial, kekacauan semacam ini, kan semua adalah kesalahan komandan. Kira-kira begitu harusnya diterjemahkan. Komandan tertinggi itu ya Presiden, komandan di wilayah keamanan ya Kapolri, demikian seterusnya. Jadi, betul komika itu mengatakan bahwa kita memang ada di dalam suasana seolah-olah kepemimpinan-pemimpinan di wilayah publik itu kekurangan pengetahuan. Jadi, hal-hal yang sepele tadi soal aturan FIFA, ya sudah, bilang oke memang kami salah, tapi jangan wah itu dimungkinkan segala macam, dan nanti ada debat, ini juga lapangan terbuka kan? Ya enggak, lapangan bola itu lapangan tertutup karena dikelilingi oleh tembok itu. Lapangannya terbuka, tapi di dalamnya enclav. Jadi, cara ngeyel-nya itu memang bodoh. Itu masalahnya. Jadi, si komika itu betul. Dia nangkap dengan baik suasana kepemimpinan kita atau kondisi kepemimpinan bangsa ini. Sementara ini, kan menurut saya nggak perlu terjadi, ini para suporter ada kemudian memberikan semacam ultimatum kepada pemerintah, kalau dalam 7 hari tidak ada yang bertanggung jawab mereka akan mencari sendiri. Karena mereka merasa bahwa mereka punya rekaman videonya, mereka juga melihat rekaman CCTV yang ada di situ, saksi-saksi mata mereka banyak, bahkan mereka bisa bercerita bagaimana ada satu pintu yang ditutup rapat dan itu kemudian jadi semacam kuburan massal karena orang berdesak-desakan di situ. Ya, ini suasana balas dendam itu, amarah itu masih ada pada pendukung. Bahkan, publik Indonesia marah sebetulnya. Dan keadaan ini yang bisa jadi pemicu kerusuhan yang lebih besar itu. Akan ada demonstrasi mahasiswa, demonstrasi buruh yang tertunda tapi agendanya tetap ada, lalu kemarahannya ini meledak, misalnya, karena diambil alih oleh para suporter yang memang tahu siapa-siapa pelaku itu. Walaupun mungkin si pelaku itu merasa kami cuma aparat.  Tetapi, keadaan ini kan membutuhkan outlet, membutuhkan saluran kemarahan. Jadi, jangan sampai terjadi ada penghakiman jalanan lagi itu. Ini penting kenapa kondisi ini mesti dinyatakan sebagai kedaruratan sosial atau ada istilah di dalam hukum. Tetapi, sifat kedaruratan ini nggak boleh sekadar dicarikan penyelesaiannya lewat penghukuman yang kecil-kecilan atau keterangan pers yang terlalu dangkal. Jadi, musti betul-betul secara dalam diperlihatkan dari awal persiapan itu kacau, dari awal aspek-aspek bisnis lebih ditekankan daripada aspek-aspek keselamatan. Kan ini semuanya tuh. Karena itu, kalau ada tim, tim itu betul-betul harus berjarak dengan kekuasaan, berjarak dengan para sponsor, agar betul-betul terbuka apa yang terjadi di lapangan Kanjuruhan ini. Pemburukan Kita kemarin bicara bahwa ini kenapa terjadi pemburukan di seluruh sektor. Dan kita mesti bersiap-siap gitu ya bahwa ini bukan yang terakhir apa yang terjadi ini. Kita tidak tahu dalam bentuk apa. Kalau kemarin kita lihat ekonomi yang buruk, politik memburuk, sekarang bahkan olahraga yang menjadi ini salah satu, bahkan satu satunya mungkin, hiburan untuk kelas bawah, ini juga memburuk. Kita mesti bersiap-siap bahwa akan ada pemburukan-pemburukan lain. Ya, itu saya bisa tangkap bahwa sebagian besar publik menganggap memang polisi nggak bermutu lagi. Tetapi, demikian sebaliknya, polisi merasa kami tertekan terus dengan suasana. Kami juga orang sipil yang ditugaskan untuk membawa senjata. Keadaan ekonomi buruk, psikologi prajurit kelihatan tertekan karena soal psikososial yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Jadi, nanti akan ada salah menyalahkan itu. Nah, ini bahayanya kalau akhirnya aparat kepolisian merasa jatuh mentalnya, lalu mengakui kalau begitu sudah deh, silakan kalian suka-suka. Padahal, tetap kita butuh satu institusi kepolisian yang di tengah keadaan yang berbahaya ini, tampil, tunjukkan bahwa kami tetap bersama dengan rakyat, kami tahu penderitaan itu, kami ingin perbaiki. Kalau itu enggak ada lagi maka lenyaplah yang disebut pembusukan institusi kepolisian ini. Ini hal yang mendasar dan saya kira Pak Kapolri harus bikin semacam, ya saya enggak tahu menyebut apa, tapi satu keputusan radikal untuk mengatakan bahwa saya masih akan memimpin dan saya akan memimpin itu dengan cara yang sangat cepat. Itu yang ditunggu. Kendati orang juga menganggap ya sebaiknya Kapolri sekaligus tinggalkan jabatan saja, kembalikan mandat itu pada Pak Presiden. Kalau itu terjadi juga akan ada peristiwa lainnya, yaitu persaingan para bintang ini untuk menjadi Kapolri. Padahal, masih ada kasus Sampo yang juga bagian dari kesulitan untuk menentukan pemimpin Polri selanjutnya. Jadi, betul tadi, kompleksitas ini seolah-olah dicurahkan dari langit supaya kita belajar sebagai bangsa bahwa problem kita banyak betul. Bukan sekadar deklarasi-deklarasian capres. Tapi begini ya, saya membayangkan, katakanlah Pak Kapolri sekarang ini memutuskan mundur karena banyak sekali persoalan yang dia tidak bisa tangani secara tuntas gitu. Tapi sebenarnya persoalannya, intinya itu pada internal lembaga institusi kepolisian itu sendiri. Saya teringat berkali-kali juga banyak yang menyatakan bahwa polisi kita itu memang sudah overloaded. Tugasnya banyak sekali: mengamankan sepak bola, urusan administrasi, sampai lalu-lintas. Mulai SIM, STNK, kemudian lalu-lintas, narkoba, macam-macam. Semua diurus kepolisian, sehingga akhirnya tugas pokok utama dia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jadi terabaikan. Belum lagi tugas-tugas politik yang juga harus dikerjakan. Iya, saya mau terangkan tadi, ada penugasan politik dan itu bikin frustrasi sebetulnya. Jadi, ambang frustrasi atau ambang kemarahan publik juga jatuh bersamaan dengan ambang frustrasi dalam lembaga kepolisian sendiri. Karena banyak juga teman-teman polisi yang agak berjarak melihat ini bagaimana ya institusi yang saya bayangkan kok jadi rapuh sekali. Jadi itu poinnya. Tapi, kalau kita mau katakan oke ini semacam penanda bahwa diperlukan reformasi total. Nah, kalau istilah reformasi total diajukan, itu betul-betul maksudnya total. Kita mungkin berpikir bahwa yaitu beban hirarki polisi itu terlalu besar. Dari Kapolri sampai ke Kapolres. Kenapa polisi nggak dikembalikan saja kepada kabupaten di bawah Bupati sehingga lebih enteng bebannya. Tapi kemudian orang akan menganggap wah itu berat betul, karena musti bongkar segala hal. Ya, memang itu konsekuensinya, mengubah sistem kepolisian itu. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa polisi itu diasuh oleh masyarakat sipil. Jadi, misalnya pengangkatan Kapolri itu nggak perlu Presiden, masyarakat sipil saja bersepakat. Kami mau si polisi ini. Jadi, bukan fasilitas politik yang menentukan seorang itu jadi Kapolri dan dilambangkan bahwa kepolisian itu di bawah presiden. Enggak, polisi itu adalah hasil transaksi masyarakat sipil untuk meminta negara mengamankan atau memberi rasa aman. Itu poinnya. Jadi, yang berkepentingan adalah masyarakat sipil, bukan masyarakat politik. Itu yang saya anggap bahwa paradigma pengasuhan polisi itu kembalikan pada masyarakat sipil. Biarkan masyarakat sipil nentuin siapa Kapolres. Kira-kira begitu gampangnya. (Ida/sws)

Pelangi Indonesia

Clifford Geertz melukiskan etos klasik Islam kepulauan ini bersifat menyerap, adaptif, gradualistik, estetik, dan toleran. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, dalam agama cinta (rahmat bagi semesta), kebenaran dan keadilan tak mengenal penganut dan bukan penganut. Cinta itu memeluk semuanya. Warga bangsa boleh berbeda keyakinan, tapi cinta menyatukannya. Kekuatan mencintai dengan melampuai perbedaan inilah yang kemudian melahirkan pelangi Indonesia indah. Harmoni dalam kemajemukan adalah cetakan dasar bangsa ini. Berbilang bangsa dalam zona keseragaman terguncang hadapi globalisasi keragaman. Bahkan, bangsa maju kembali mengeja multikulturalisme secara tergagap. Tak sedikit gagal, berujung populisme dengan supremasi tribalisme anti-asing, anti-perbedaan. Beruntung, Indonesia banyak makan asam garam. Bangsa maritim di tengah persilangan arus manusia dan peradaban dunia, sudah terbiasa menerima perbedaan. Jauh sebelum merdeka, para pemuda lintas etnis dan agama sudah menemukan penyebut bersama dalam keragaman bangsa. Saat dasar negara dan konstitusi dirumuskan, perwakilan berbagai golongan terwakili, menghadirkan negara semua buat semua. Dalam napak tilas refleksi diri bisa kita kenali hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk negeri ini. Sejak zaman Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman agama telah diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam Sutasoma, “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”. Islam Indonesia sendiri, yang dianut sebagian besar penduduk, meski – seperti agama lainnya – tak luput dari sejarah kekerasan, dalam sapuan besarnya didominasi warna kedamaian dan toleransi kuat. Walau doktrin dan mazhab radikal memang selalu ada, tapi pengaruhnya relatif terbatas dan dilunakkan oleh ragam ekspresi komunitas Islam dan kehadiran ragam agama. Clifford Geertz melukiskan etos klasik Islam kepulauan ini bersifat menyerap, adaptif, gradualistik, estetik, dan toleran. Dengan demikian terbuka lebar kemungkinan untuk melampaui perbedaan religio-kultural, memperlunak perbedaan itu dan menjadikannya pada batas toleransi yang memberi prakondisi kesiapan bekerjasama lintas-kultural. Modal sosial terpenting bangsa ini terlalu berharga untuk dikorbankan demi ambisi elit politik. Mari kita jaga dengan memperluas jaring interaksi dan kesetaraan dengan semangat bersatu dan berbagi. (*)

Wah, Beneran: Jokowi dan Polisi Dikulitin, Nih!

Kepolisian menjadi semakin penting bagi Jokowi. Ketika Polri terjun lebih dalam ke politik untuk mengamankan pemerintah, ia juga menuai lebih banyak manfaat. Oleh: Made Supriatma, Peneliti Tamu di Institut ISEAS–Yusof Ishak, Singapura PADA Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengangkat Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Dengan menunjuk Tito Karnavian yang relatif muda, Jokowi mewariskan beberapa generasi pejabat senior kepolisian yang sudah memiliki hubungan baik dengan elit politik Jakarta. Karnavian terbukti menjadi sekutu presiden yang andal, mengawasi kasus-kasus penting terhadap kritikus pemerintah seperti Robertus Robet, seorang aktivis hak asasi manusia yang menyanyikan lagu yang mencerca militer dalam sebuah demonstrasi, dan Dandhy Laksono, seorang pembuat film dokumenter pembangkang. Bantuan polisi terlihat dalam kasus Muhammad Rizieq Shihab, seorang ulama dan kritikus vokal Jokowi. Rizieq adalah orang di balik demonstrasi 2016 yang bertujuan menggulingkan mantan Gubernur Jakarta Basuki \'Ahok\' Tjahaja Purnama dengan alasan bahwa ia telah menista agama Islam. Habib Rizieq akhirnya didakwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membawanya ke pengasingan diri di Arab Saudi. Penggunaan UU yang meragukan ini secara ekstensif telah memicu klaim bahwa pemerintahan Jokowi telah beralih ke otoritarianisme. Dukungan polisi juga terlihat selama pencalonan kembali Jokowi pada 2019. Meskipun polisi tidak secara terbuka berkampanye untuk Jokowi, dukungan mereka adalah bagian dari keberhasilan pemilihannya di daerah. Politisi di Sumatera Selatan secara terbuka mengakui kepada saya bahwa polisi membantu menstabilkan harga karet yang jatuh, dengan beberapa pengusaha di Lampung mengingat bahwa mereka diminta oleh petugas polisi untuk mendanai kelompok sukarelawan pro-Jokowi. Jokowi telah memberikan konsesi politik kepada polisi dalam masa jabatan keduanya, seringkali mengesampingkan tentara dalam prosesnya. Elit polisi diangkat ke beberapa posisi penting dan strategis yang sebelumnya dipegang oleh jenderal militer dan biasanya dianggap sebagai domain tentara. LSM HAM Kontras mencatat, sebanyak 30 pensiunan atau jenderal polisi aktif memegang posisi strategis di pemerintahan Jokowi, termasuk di kementerian, lembaga pemerintah, dan duta besar. Ombudsman Indonesia juga melaporkan bahwa 25 petugas polisi duduk di dewan perusahaan milik negara dan anak perusahaannya. Pensiunan atau perwira polisi yang menjabat kini memimpin Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Urusan Logistik (BULOG), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Yang paling kontroversial, mantan Komisaris Jenderal polisi Firli Bahuri adalah ketua KPK saat ini, yang telah lama menjadi duri di pihak kepolisian, mendakwa beberapa jenderal polisi. Kepolisian juga diuntungkan dengan peningkatan anggaran dan penambahan personel. Belanja negara untuk kepolisian mencapai Rp 107 triliun (US$ 7 miliar) pada 2020, naik dari Rp 94,3 triliun (US$ 6,3 miliar) pada tahun sebelumnya. Pada 2020, jumlah personel polisi meningkat 27.012 atau naik 5,7 persen dari 2018. Peningkatannya signifikan: dari 2016-2018 polisi hanya menambah 1.898 personel. Saat ini, polisi sekarang kira-kira berukuran sama dengan tentara. Kepolisian menjadi semakin penting bagi Jokowi. Ketika Polri terjun lebih dalam ke politik untuk mengamankan pemerintah, ia juga menuai lebih banyak manfaat. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa polisi semakin berperan ganda, baik sebagai aparat keamanan maupun sebagai instrumen politik. (*)

Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan, PSSI Sebut 3 Keputusan

                                                                                                                                                                                                      Jakarta, FNN – Terdapat tiga keputusan dari hasil investigasi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Badan pelaksana pertandingan, Ketua Pelaksana, dan petugas keamanan disebutkan telah melakukan kelalaian. Investigasi ini akan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan sepakbola di Indonesia. Konferensi pers PSSI ini dilakukan di Malang pada Selasa (4/10/2022) pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, Sabtu (1/10/2022) telah terjadi tragedi mengenaskan di dunia sepakbola Indonesia. Setidaknya, sebanyak 125 penonton jadi korban meninggal dan ratusan lainnya luka berat dan ringan karena gas air mata. Komdis PSSI Erwin Tobing menerangkan bahwa ada 3 pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini. “Ada kekurangan, kesalahan, kelalaian dari panitia pelaksana/badan pelaksana dan klub. Ada juga kesalahan dari Ketua Panitia (person) dari pertandingan Arema melawan Persebaya. Dan juga kami melihat ada kesalahan, kekurangan dari security officer,” katanya dalam konferensi pers. PSSI memberikan hukuman kepada 3 pihak ini sesuai dengan kode disiplin. Arema FC sebagai badan pelaksana diberikan sanksi denda 250 juta rupiah. Arema juga dilarang menyelenggarakan pertandingan sepakbola dengan penonton dan hanya bisa menyelenggarakan pertandingan kandang sejauh 250 km dari stadion Arema. “Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat,” tegas Erwin. Ketua Pelaksana pertandingan Abdul Haris dan petugas keamanan Suko Sutrisno dilarang beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup. Menurut PSSI, Ketua pelaksana dan petugas keamanan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan gagal mengantisipasi akan terjadinya kerusuhan. “Saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan/security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup,” tutup Erwin. (Fer)                           

Utang Makin Menggunung, Ketua DPD RI Minta Presiden Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi

Jakarta, FNN – Semakin membengkaknya utang pemerintah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi. Hingga akhir Juli 2022, utang pemerintah diketahui mencapai Rp7.163 triliun. Belum lagi pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp400 triliun tahun ini. Terlebih, dalam nota rancangan APBN Tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun. Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat treatment khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Ini angka yang sangat besar, dan fakta sumber dari Pajak tidak mampu mengcover. Apalagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang angkanya segitu-gitu aja, sehingga utang baru menjadi jalan keluar terus menerus,” kata LaNyalla, Selasa (4/10/2022). Ditegaskannya, saat ini dunia dihadapkan pada badai resesi sekaligus ancaman krisis pangan dan energi. Kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk fokus menjaga kondisi perekonomian nasional agar terus stabil. “Salah satu cara bisa dengan melakukan evaluasi atas program dan proyek strategis nasional yang bisa ditunda atau dialihkan term waktunya,” tukasnya. Senator asal Jawa Timur itu juga menegaskan, sektor industri nasional kita belum mampu bergerak secara signifikan. Apalagi iklim investasi kian menurun. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun. Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp73 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juli 2022 yang senilai Rp7.163 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,30%. Angka tersebut meningkat dibanding rasio utang pada akhir Juli 2022 yang sebesar 37,91%. Secara rinci, utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,79%. Hingga akhir Agustus 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp 6.425,55 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,21% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2022 yang sebesar Rp811,05 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp15,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 795,13 triliun. (mth/*)

Etika Politik “Legowo” Bisa Dipilih Profesor Fadel Muhammad

Dengan begitu, secara hukum pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad telah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) HINGGA tulisan ini dibuat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung yang terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggantikan Fadel Muhammad belum bisa juga menempati pos barunya. Pergantian tersebut dilakukan lewat pemungutan suara yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 malam. Dalam pemungutan suara itu, Tamsil berhasil menyisihkan tiga calon lainnya, yaitu Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Yorrys Raweyai. Senator asal pemilihan Sulawesi Selatan itu berhasil meraih 39 suara dari 96 suara. Sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI, Tamsil sudah menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI. Tamsil Linrung adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 mewakili Sulsel. Sebelumnya, Tamsil adalah anggota DPR RI tiga periode sejak 2004 hingga 2019 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tamsil adalah seorang politikus kelahiran Pangkep, Sulsel pada 17 September 1961. Selain menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI, dia juga menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Guru Honorer. Perhatiannya terhadap guru honorer sangat tinggi, mengingat ia juga menjadi seorang pengelola sejumlah sekolah berbasis pendidikan agama Islam. Misalnya, Sekolah Insan Cendikia Madani (ICM), Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tamsil siap membawa terobosan di MPR RI. Hal itu disampaikan setelah terpilih menjadi Wakil Ketua MPR utusan DPD melalui Sidang Paripurna, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Tamsil, senator DPD RI harus didorong dan diberi ruang dalam mengemban tugas sebagai Anggota MPR. Senator DPD RI bisa berkiprah dalam mendiseminasi nilai-nilai kebangsaan karena basis keterpilihan berdasarkan daerah. Hal itu akan bernilai positif bagi kelembagaan MPR karena dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat.  Apalagi, lanjut Tamsil, sejumlah provinsi sudah memiliki kantor perwakilan DPD sebagai sarana representaif yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Peran-peran itu yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat sehingga seorang anggota parlemen bisa kembali terpilih untuk bisa melanjutkan tugas-tugas konstitusional.  “Provinsi Bali yang memiliki kantor perwakilan DPD bisa menjadi pilot project atau proyek percontohan bagaimana spektrum terhadap nilai-nilai kebangsaan disebarluaskan oleh anggota MPR,” ujar Tamsil Linrung. Tak hanya itu, Tamsil mendorong senator DPD bisa berperan dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait daerah. Khususnya dana transfer daerah dan mandatory spending. Yaitu anggaran di sektor pendidikan dan di bidang kesehatan. Namun hal itu harus dikomunikasikan dengan unsur parlemen yang lain. Khususnya para tokoh-tokoh partai dari DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode dan jejaring di banyak partai, ia optimis hal itu bisa dicapai dalam dua tahun masa tugasnya ke depan. Selain mengoptimalkan peran Senator selaku anggota MPR, Tamsil Linrung juga menegaskan komitmen kelembagaan DPD dalam mengawal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Selama memimpin DPD di MPR sebagai Ketua Kelompok, salah satu konsen kami adalah memastikan lahirnya PPHN yang tadinya diinginkan melalui  amandemen,” ungkap Tamsil. Namun karena pertimbangan situasi politik tak memungkinkan hal itu, maka PPHN didorong dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan. Subtansi yang kita inginkan dari PPHN ini agar pembangunan punya arah dan tujuan yang jelas. “Selaras dengan tujuan nasional kita,” lanjutnya. Menurut Tamsil, telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh DPD RI dalam merumuskan PPHN. Apalagi Tamsil ditunjuk sebagai unsur pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diplot khusus menyiapkan rancangan atau draft awal PPHN. “Tugas unsur-unsur DPD di MPR ke depan adalah memastikan aspirasi rakyat yang telah kita introdusir, dan tetap menjadi napas PPHN. Kontribusi DPD di dalam menyiapkan dan merumuskan PPHN merupakan salah satu bentuk optimalisasi peran kelembagaan DPD. Kita bangga akan hal itu,” ujarnya. Tamsil didapuk sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD menggantikan Fadel Muhammad. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting terbuka setelah nama-nama kandidat disaring dari empat sub wilayah. Yaitu Barat Satu yang diwakili oleh Abdullah Puteh, Barat Dua diwakili oleh Ahmad Bustami, Timur Satu aklamasi menunjuk Tamsil Linrung dan Timur Dua, Yorrys Raweyai. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPD, AA La Nyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. Persoalannya, meski sudah terpilih menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD, namun hingga kini Tamsil Linrung belum bisa menempati pos barunya itu. Politik Legowo Sebagai politisi senior, tidak seharusnya Fadel Muhammad mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD. Apapun alasannya, karena pergantian ini sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika Profesor Universitas Brawijaya (UB) Malang itu merelakan dengan legowo tanpa syarat ke koleganya yang sama-sama berasal dari Pulau Sulawesi, Fedel akan dikenang sebagai politisi yang punya etika politik sehat dan santun. Apalagi, dari sisi tinjauan yuridis, apa yang dilakukan DPD pimpinan LaNyalla Mahmud Mattalitti ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik di DPD maupun MPR. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2019 telah menegaskan bahwa Pimpinan MPR dapat berhenti dari jabatannya salah satunya karena “diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD”. Dengan ketentuan ini Pimpinan MPR dari unsur Kelompok DPD dapat saja diberhentikan di tengah masa jabatannya dengan mekanisme pengusulan penggantian yang disampaikan oleh anggota-anggota MPR Kelompok DPD RI. Meski alasan ini dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian, namun Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2019 tidak mengatur secara rigid apa saja kondisi-kondisi yang bisa membuat Kelompok DPD berhak mengusulkan penggantian Pimpinan MPR di tengah masa jabatannya. Bahwa apabila merujuk kepada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (“Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022”). Dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) menyatakan “calon Pimpinan dari unsur DPD dipilih dari dan oleh Anggota dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan DPD”. Ayat (2) menyatakan “Anggota DPD yang telah menjadi calon Pimpinan DPD tidak dapat lagi menjadi calon Pimpinan MPR”. Bahwa Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 juga telah menentukan persyaratan khusus bagi Anggota untuk dapat dipilih dan diusulkan menjadi Pimpinan MPR dari Unsur DPD. Dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) disebutkan “Calon Pimpinan MPR unsur DPD seabgaimana dimaksud dalam Pasal 135 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas; b. Berjiwa kenegarawanan; c. Memiliki pengetahuan tentang wawasan nusantara; dan d. Menandatangani pakta integritas”. Bahwa pakta integritas yang dimaksud dalam ketentuan di atas, diperjelas dalam pasal 136 ayat (2) yakni “Pacta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kesediaan calon pimpinan MPR unsur DPD untuk: a. Mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati peraturan perundang-undangan; b. Tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian dan gratifikasi serta janji yang dilakukan sendiri atau melalui orang lain; c. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan lembaga negara lain; dan d. Bersedia mengundurkan diri sebagai Pimpinan MPR unsur DPD apabila dikemudian hari ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. Bahwa ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan (2) Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 juga menentukan mekanisme pemilihan calon Pimpinan MPR unsur DPD. Dalam ayat (1) disebutkan: “Pemilihan calon Pimpinan MPR dari unsur DPD dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah untuk mufakat dan keterwakilan wilayah”. Sementara ayat (2) menyatakan, “Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara”. Bahwa bukti Pimpinan MPR Unsur DPD RI hanyalah mandataris Kelompok Anggota DPD yang menunjuknya, dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 yakni: “MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum”. Hal serupa juga dipertegas oleh ketentuan tentang Pengambilan Keputusan. Bahwa mosi tidak percaya dari segi istilah apa yang diajukan oleh Kelompok Anggota DPD di MPR hanyalah sekedar persoalan peristilahan saja. Sekalipun nama yang disematkan adalah “mosi tidak percaya” namun secara substansial tindakan yang diambil 97 (sembilan puluh tujuh) Anggota MPR unsur DPD secara faktual adalah sebuah pernyataan keputusan tertulis yang tak lagi melanjutkan atau menarik mandat yang selama ini diterima pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad. Atas dasar itu, tindakan 97 anggota DPD tersebut dapatlah dianggap sebagai pelaksanaan penarikan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, yakni: “pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD dengan cara diusulkan penggantian oleh Kelompok DPD”. Dengan begitu, secara hukum pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad telah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019. Uraian singkat secara yuridis di atas tentu saja bisa menjadi bahan renungan Profesor Fadel Muhammad agar bersikap legowo untuk menyerahkan kursinya   sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD itu kepada Tamsil Linrung.   Sehingga, hubungan Fadel dengan para anggota DPD lainnya masih berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya sebagai Senator. (*)

LQ Indonesia Lawfirm Tanggapi Tuduhan Ketua ICPW Bambang Suranto

Jakarta, FNN – LQ Indonesia membantah tegas statement dari Ketua ICPW Bambamg Suratno yang berisi keterangan tidak benar dan fitnah. Advokat Leo Detri, SH, MH selaku Co Founder LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan tuduhan Bambang Suratno bahwa Alvin Lim memeras klien Rp 1- 10 miliar jelas fitnah karena sampai sekarang tidak ada laporan polisi pemerasan. “Jika memeras laporkan. Mengenai kasus gratifikasi Ses Jampidum Chaerul Amir, sudah jelas di sidang etik dan diakui Natalia Rusli pula ketika diperiksa Jamwas, dan juga sudah ada putusan Jaksa Agung bahwa SesJam dicopot karena terbukti terlibat dalam mafia hukum dan menerima gratifikasi dari Natalia Rusli,” katanya. “Tak terbantahkan ada rilis resmi dari Kejaksaan. Juga tuduhan lain tentang mafia penipuan asuransi tidak berdasar karena tidak pernah Alvin Lim kena pasal penipuan,” jelasnya. Leo menyayangkan statement Bambang Suratno yang adalah pendapat pribadi namun menggunakan nama organisasi ICPW (Indonesia Civillian Police Watch). “Bambang Suratno ini kecewa karena Alvin Lim tidak mau memberikan kantor untuk ICPW. Alvin Lim beranggapan bahwa sudah ada organisasi IPW yang lama memantau kepolisian. Dan Alvin Lim merasa tidak perlu ada ICPW apalagi visi dan misi ICPW tidak sejalan dengan idealisme Alvin Lim,” jelasnya. ICPW dipandang hanya sebagai Humas POLRI yang menjadi advertising dan iklan untuk memuji kepolisian, padahal diperlukan saat ini adalah organisasi pengawas POLRI agar meluruskan oknum nakal. “Ini saya lampirkan bukti percakapan WA antara Alvin Lim dan Bambang Suratno sebagai bukti dimana Bambang menekan agar bisa ada kolaborasi dan diberikan kantor,” terangnya. “Bambang sudah lama kenal, jika tahu Alvin Lim adalah mafia asuransi dan menipu 60 juta? Silahkan bawa bukti dan segera laporkan ke kepolisian. Kenapa malah cuap-cuap di media, dendam dan menyebar berita bohong karena Alvin Lim tidak mau kolaborasi dengan ICPW?\" kata Leo dalam rilis LQ Indonesia Lawfirm, Kamis pekan lalu. Leo menduga Bambang Suratno dendam karena Alvin menolak bergabung dengan ICPW karena ICPW ini hanyalah corong memuji Polri dan tidak ada nilai value yang berguna, makanya Alvin menolak. Juga sebelumnya Alvin Lim menggunakan jasa Bambang Suratno sebagai wartawan dalam meliput Video dan membayar Rp 2 juta per video dan Rp 500 ribu untuk media online. Sejak tidak sepaham, Alvin Lim menghentikan kerjasama media/pemasangan berita ke Bambang pula. Leo juga membeberkan di sinilah Bambang kecewa dan jadi dendam serta dengki kepada Alvin Lim yang berhasil dan sukses dalam penegakan hukum. Melihat ada celah menyerang, maka Bambang Suranto seperti anak kecil ngambek dan melemparkan kekesalannya ditambahkan bumbu-bumbu fitnah. “Jika tahu dan ada bukti tindakan kriminalitas Alvin Lim (kami) persilahkan Bambang Suranto segera laporkan ke pihak kepolisian. Masa’ ngaku Ketua ICPW/Police Watch, ga mengerti hukum dan tidak lapor polisi ketika tahu ada kejahatan, kan banyak kenalan polisi ICPW. Laporkan saja segera,” tantang Advokat Leo Detri, SH, MH sambil menunjukkan bukti screen WA Bambang ke Alvin Lim. Leo meminta agar masyarakat berhati-hati atas fitnahan sumber tidak jelas dan meminta agar jika butuh klarifikasi dan bantuan hukum bisa hubungi LQ di 0818-0489-0999 (LQ Jakarta) dan 0818-0454-4489 (LQ Surabaya). “Makin tinggi posisi Alvin Lim Ketua Pengurus kami, makin kencang angin bertiup, selama ini beliau berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang baik dan lurus serta melawan oknum aparat yang ada, sehingga serangan balik bertubi-tubi,” pungkasnya. (mth/*)

Gugatan Ijazah Palsu Presiden Jokowi

Jakarta, FNN – Akhirnya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Under Cover, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022. Gugatan ditujukan kepada: Pertama, Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam kapasitas juga sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (Presiden RI), sebagai  Tergugat I. Kedua, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai Tergugat II. Ketika, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), sebagai  Tergugat III. Dimana Gugatatan diajukaan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kelas IA Khusus, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24. Gunung Sahari Selatan. Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat  10610. Keempat, Mendikbud Ristek (Dahulu Mendikbud), sebagai Tergugat IV. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan sehubungan dengan adanya Keterangan Yang Tidak Benar dan/atau Memberikan Dokumen Palsu berupa Ijazah (Bukti Kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Salah satu tuntutannya yaitu menghukum agar Presiden Jokowi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2022. (mth/*)

Konsistensi Sikap Surya Paloh Energi Dahsyat Bagi Anies Menyelamatkan NKRI

Luar biasa ucapan Bang SP tersebut, dan betul-betul disambut sangat baik, bahkan kalau kita amati dari raut wajah Anies, beliau terharu, mungkin kalau tidak malu bisa menitikkan air mata seorang Anies Baswedan. Oleh: Anhar Nasution, Mantan Anggota Komisi 3 DPR RI dan Mantan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila HAMPIR semua aktivis tidak bisa mengelak bahwa Surya Paloh adalah Sosok  pemberi Aspirasi dan motivasi bagi Setiap anak bangsa yang berlabelkan Aktivis. Beliau bukanlah Tokoh Politik yang muncul tiba-tiba di tengah jalan ketika Bangsa ini sudah memanen buah dari Kemerdekaan. Beliau sudah mengikuti pahit getirnya kehidupan Sejak Beliau melangkahkan kakinya dari kampung halaman di Aceh lalu ke kota Medan dan berjaya di Ibu Kota DKI Jakarta. Saya tidak usah menguraikan panjang lebar latar belakang seorang Surya Paloh, aktivis sejati yang menjadi contoh dan motivasi bagi para Aktivis. Begitu beliau membangun sebuah gerakan masyarakat yang ketika itu hanya berupa Ormas Nasional Demokrat. Kebetulan saya berkesempatan ikut serta sebagai Deklarator untuk DKI Jakarta. Dengan wadah ini beliau mulai mengenalkan Restorasi Indonesia, mungkin banyak orang yang terheran-heran dan bingung Binatang apa itu Restorasi kalau yang kita kenal Restorasi Meyji di Jepang. Namun beliau tanpa lelah dan bosan terus menyampaikan dan memberikan motivasi pentingnya Restorasi bagi Indonesia untuk bersaing di dalam Dunia Internasional. Saat Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan, Senin, 3 Oktober 2022 sangat jelas sikap dan prinsip Bang SP (Surya Paloh) yang konsisten akan perjuangan membangun Bangsa ini ke arah yang lebih baik dan disambut sangat baik oleh Anies Baswedan. Dalam kesempatan itu Bang SP menyebutkan bahwa Anies adalah kader terbaik dari yang baik. Untuk itu Bang SP legowo memberikan kesempatan kepada Anies untuk memilih dan menentukan sendiri calon wakil beliau dalam memimpin bangsa ini. Luar biasa ucapan Bang SP tersebut, dan betul-betul disambut sangat baik, bahkan kalau kita amati dari raut wajah Anies, beliau terharu, mungkin kalau tidak malu bisa menitikkan air mata seorang Anies Baswedan. Menyikapi situasi politik yang saat ini semakin memanas, saya sebagai kader Pemuda Pancasila, mantan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) yang ketika peristiwa 98 banyak berperan merasa terpanggil dan Wajib bagi kami menyahuti Perintah Ketua Umum kami Mas Japto SS (Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistyo Soerjo Sumarno, SH) untuk mendukung Pak Anies dan bahkan membentengi segala hal yang akan menghambat perjalanan beliau menuju RI-1 sebagai mana Prinsip dan Semboyan Pemuda Pancasila. Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang… Pancasila...Abadi! (*)

Anies Dicapreskan, Ini Awal dari Gempa Politik, NasDem Menang Banyak

PARTAI NasDem akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Deklarasi Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022 itu tanpa kehadiran PKS dan Partai Demokrat. Padahal, rencana sebelumnya, Nasdem akan deklarasi pada 10 November 2022. Berikut ini perbincangan pengamat politik Rocky Gerung bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, pada Senin (3/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, Senin ini Senin yang seru dan akan ada satu peristiwa yang saya kira sangat menarik dan banyak ditunggu orang setelah kemarin muncul goro-goro berkaitan dengan sprindik yang rencananya dikeluarkan oleh Firli Bahuri dan hari ini (Senin, 3 Oktober 2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal, rencananya kan deklarasinya baru 10 November, masih bulan depan itu bersama dengan PKS dan Nasdem. Eh, tiba-tiba mendadak dan penting. Wah itu undangannya begitu kan yang kita baca. Undangannya pokoknya dan semua kakak harus hadir dalam pencapresan. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini awal dari “gempa bumi politik”. Jadi, kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum dan semua orang memang menganggap bahwa ini memang Firli niat banget njeblosin Anies ke penjara, ngapain. Tentu FirlI bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firli jadi proksinya saja sebetulnya. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama, elektabilitas Anies naik terus. Nah, itu konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap sebelum jadi sprindik mending gue pasang badan dulu. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Jadi, itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa sudah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya sudah, orang yang sudah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita mau lihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu  capres itu dipaksakan bukan karena besok sudah mau Pemilu tapi karena ditunggu oleh sprindik. Bagian-bagian itu. Tapi memang unik. Anies Baswedan ini fenomenal saja? Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi, sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang gitu, oh kami akan teruskan. Ya, buat apa di dalam kontras hari-hari ini untuk orang ingin menghindar dari Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan dielu-elukan rakyat. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses. Ada saja yang dianggap sukses. Tapi orang merasa sudahlah, sudah cukuplah Pak Jokowi. Sudahlah kita ganti eralah. Kan bosen 7 tahun. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lepas sukses atau enggak sukses orang akan menganggap sudahlah beli baju baru. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politika Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan Pak Jokowi cuma bisa kerja kerja kerja. Apa bedanya itu. Kerja kerja kerja sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi itu, oleh konsep. Nah, Anies ambil-alih isu itu. Jadi, dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Jokowi untuk kerja kerja kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja kerja kerja nggak ada hasilnya, mending narasi-narasi saja tuh. Jadi, untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal, kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang melindungi Anies dengan mengatakan jangan ada yang ganggu Anies. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kita tahu kan memang pasti itu tidak mudah soal persaingan dua tokoh ini, dan kepentingan juga di antara dua tokoh itu. Dalam situasi ini Surya Paloh lebih rileks karena bagi dia nggak penting siapa calonnya, yang penting pokoknya gue menang. Kan begitu. Sementara PAK SBY ini punya kepentingan menjadikan Agus Harimurti sebagai cawapreslah setidaknya kalau sepakat dengan Anies sebagai presidennya. Kan begitu ya. Dan sekarang ini kenekatan Surya Paloh ini yang sekarang ditunjukkan dengan cara begitu. Dia bisa mengklaim bahwa walaupun dia bukan kader Nasdem tapi setidaknya bau Nasdem lah, karena pernah jadi deklarator Nasdem. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu. Dan perebutan itu kita tahu di ujungnya akan ada semacam kesepakatan antara Nasdem dan Demokrat. Kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh berteman di awal. Kan Pak Surya Paloh pendukung Pak SBY dulu bahkan di periode pertama, tapi kemudian ada friksi-friksi. Namun, berhadapan dengan administrasi pemerintahan Pak Jokowi, kalau kita sebut rezim nanti lalu orang anggap itu kok begitu. Padahal sebetulnya kata rezim itu adalah goverment, rezim artinya yang sedang memerintah. Rezim Jokowi memang harus diperlihatkan kontrasnya dengan penggantinya tuh. Yang saya bayangkan yaitu Anies. Yang lain mungkin ya belum ada kira-kira. Tapi, aspek-aspek lain dari kenekatan (sebut saja kenekatan) Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh Istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan? Kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan saja, pasti akan ada reshuffle, yaitu Nasdem akan di-reshuffle satu paket dengan PPP akan direshuffle, Pak Suharso Monoarfa. Nah, pada saat ini orang akan bersiap-siap paling tidak 2-3 menteri itu akan di-reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti. Nah, itu masalahnya kalau nggak ada yang diundang Pak Jokowi masuk kabinet lalu merasa mending nggak, di luar saja tuh. Karena sudah ada semacam psikologi lebih baik dipecat Pak Jokowi daripada diundang jadi menteri untuk reshuffle. Karena bebannya besar betul. Banyak menteri yang sebenarnya menunggu untuk dipecatlah. Saya kira Sri Mulyani juga menunggu-nunggu lebih baik dia di-reshuffle karena sudah berat itu. Dia sekarang mondar-mandir ke Amerika untuk cari pinjaman, bikin negosiasi, dan balik ke sini tiba-tiba ada keguncangan politik. Jadi. ini enaknya politik Indonesia. Hal yang tidak direncanakan, karena kekonyolan desain untuk mencegah seseorang, terjadilah masalah ini. Apa nggak enak mundur duluan daripada dipecat Bung Rocky. Kayak Pak Suharso Monoarfa itu masa dia tetap bertahan di kabinet, termasuk Ibu Sri Mulyani. Kalau Pak Suharso sebetulnya ya dia mundur karena memang sudah dipecat dari P3. Kalau sudah dipecat dari PPP kan artinya sudah dipecat dari kabinet. Tinggal momentum yang mungkin lagi dihitung Pak Suharso, di mana dia mendeklarasikan mundurnya itu, supaya ada gempa susulan setelah Nasdem kan. Kita ingin begitu. Saya juga bicara dengan banyak kalangan yang dekat dengan istana, merasa bahwa memang ya sebaiknya kalau bisa dipecat deh. Tapi kan nggak mungkin Sri Mulyani dipecat, salahnya apa? Atau tokoh-tokoh lain yang punya potensi untuk bikin gempa bumi di istana. Jadi, betul kita minta sebetulnya sisa kabinet yang masih mampu untuk memahami pikiran masyarakat sipil, itu ya mundur saja. Karena makin lama makin susah. Bukan demi kepentingan dia tapi demi kepentingan Pak Jokowi juga. Kan Pak Jokowi juga mungkin berharap beberapa mundur deh supaya saya lebih lega untuk mengatur orang-orang yang betul-betul tinggal kor dia tuh. Betul, kalau Pak Pratikno nggak mungkin karena itu kornya Jokowi. Kalau kita hitung mungkin ada empat orang yang menteri yang betul-betul kor self-nya atau inti dari rezim Pak Jokowi. Itu lebih lebih bermutu sebetulnya kalau kita biarkan Pak Jokowi tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul dari awal mengerti hakikat kekuasaan versi Jokowi. Kalau yang lain ini menteri-menteri yang terpaksa musti masuk di kabinet karena janji tukar tambah. Yang sering saya catatkan, Pak Jokowi kan nggak punya pengetahuan lengkap tentang elit politik Jakarta tuh. Dan, itu memang faktual karena beliau datang dari seolah-olah Jakarta. Peta persekongkolan politik Jakarta belum dia pahami. Tetapi, dia berupaya untuk belajar lebih banyak. Nah, sekarang ada masalah tuh. Nasdem yang pertama kali mengatakan semua kita, “Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah Kita”. Itu kan Surya Paloh yang bilang begitu, waktu kampanye-kampanye pertama di Bundaran HI. Juga Surya Paloh yang akan membawa pulang gerbongnya dari Istana. Saya ingat betul pada waktu itu nggak ada konsesi apapun ketika mendukung Pak Jokowi. Kan ngomongnya begitu waktu itu, tanpa konsesi apapun. Saya kira sama juga pasti ketemu Anies juga akan bilang begitu, ini tanpa konsesi apa-apa. Tapi setelah jadi tentu saja dong karena dia orang yang pertama kali mendeklarasikan. Nah, tapi begini, ayo kita balik lagi itu hitungannya. Kalau ini seperti semacam kalau dalam operasi intelejen itu intersect. Menurut Anda, berani tidak Firli Bahuri melakukan lebih atau meneruskan rencananya mentersangkakan Anies karena kita tahu sekali lagi pasti memang bukan Firli. Kita ingat ya, Firli pada waktu itu menyatakan bahwa PT 20% membuat korupsi kan gitu, korupsi makin parah. Ya, justru ujian pada Pak Firli. Saya kira setelah Nasdem deklarasi, Pak Firli juga akan deklarasi, yaitu mundur sebagai Ketua KPK. Kita berharap begitu. Kan nantinya Pak Firli nggak bisa menjalankan tugas remote kontrolnya. Kakak Pembina bilang penjarakan Anies, justru Anies dicalonkan jadi presiden kan? Jadi, sebetulnya ini soal pertahanan etis saja dari tokoh-tokoh ini. Kalau Pak Firli merasa bahwa dia enggak berhasil, misalnya, dia musti kasih sinyal bahwa bukan dia sebetulnya yang ingin Anies dipenjara. Kan maksudnya bukan sekedar dipanggil-panggil, mau dipenjara tuh. Nah, itu intinya. Bagi hitungan saya, Firli pernah mengucapkan sesuatu yang ternyata menggembirakan masyarakat sipil, yaitu 20% adalah sumber dari korupsi itu. Dan itu yang orang akan tagih dari Pak Firli. Kalau Anda konsisten, teruskan ide itu, minta Mahkamah Konstitusi supaya berubah. Datangi saja MK, seperti Pak Mahfud dengan gagah berani dan Pak Jimly Assidiki datang ke MK untuk kasih sinyal dukungan tuh. Paling nggak ada dukungan pada masyarakat sipil. Jadi, kalau Pak Firli juga ingin dapat dukungan masyarakat sipil, dia ubah saja narasinya. Jangan lagi ngomongin soal Anies tapi ngomongin terus soal 20% yang berbahaya dan sumber dari korupsi. Jadi orang akan anggap bahwa kalau begitu ya berarti Pak Firli sekadar disuruh untuk mengganggu Anies. Sekarang dia pulih lagi dengan ide demokrasi. Itu intinya. (Ida/sws)

Anies Dikriminalisasi KPK, Forum Advokat Indonesia Ajak Presiden Berdialog

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo diajak berdialog oleh Forum Advokat Indonesia (FAI) untuk mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki seorang pemimpin negara. Ini adalah upaya perlawanan FAI terhadap kriminalisasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, KPK berada di bawah Presiden, dan KPK dengan campur tangan Presiden diduga melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menghalangi Anies menjadi Capres 2024. Konferensi pers FAI pada Senin (3/10/2022) di Jakarta Selatan merupakan respon dari berita Tempo berjudul \"Manuver Firli Menjegal Anies\". Eggi Sudjana advokat FAI mengajak dialog Presiden Jokowi. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan rekan-rekan advokat tetap pada konstruksi konstitusional atau berada pada bangunan hukum. “Kita mau mendatangi Presiden supaya terjadi dialog antara Presiden dan kita para advokat. Kita juga pengen ngerti, dia ilmu hukumnya ngerti apa enggak. Kalau Presiden gak ngerti kan bahaya sekali,” katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, bila Presiden nantinya tidak menerima ajakan dialog FAI, maka itu akan membenarkan dugaan bahwa Presiden juga melanggar hukum. “Itu membuat justifikasi bahwa Presiden itu telah juga melanggar hukum dan kita akan usulkan kepada MPR (untuk) melakukan Sidang Istimewa,” tegas Eggi Sudjana.. Jika nantinya Presiden mendengar ajakan dialog FAI, Eggi Sudjana merasa  sudah sepatutnya Presiden mengundang FAI sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. FAI mengakui legitimasi kekuasaan Presiden dan meminta Presiden untuk mengakui FAI sebagai rakyatnya. Diketahui sebelumya, Anies Baswedan dipanggil KPK pada Rabu (7/9/2022) dengan alasan adanya korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri diduga memanfaatkan jabatannya untuk merekayasa dalam kasus hukum dan menjegal pihak lain mencalonkan diri menjadi Presiden 2024. Salah satu dugaan rekayasa yang dilakukan Firli Bahuri itu adalah meminta Satgas Penyelidikan untuk menaikan tahap ke penyidikan walau tidak ada bukti permulaan yang cukup. (Fer)

Pusham Surabaya minta Komnas HAM Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM pada Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan

Surabaya, FNN – Aksi Penembakan Gas Air Mata terhadap Suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Kabupaten Malang, yang menewaskan ratusan orang adalah tragedi kemanusiaan. Ironisnya, hilangnya ratusan nyawa manusia ini terjadi bukan karena tawuran suporter vs suporter, namun justru karena adanya dugaan kesalahan di dalam mitigasi kerusuhan oleh aparat negara maupun pihak penyelenggara. Johan Avie, SH, Direktur Pusham Surabaya sangat menyayangkan terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Menurut Johan, ada dugaan Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Aparat Negara. “Ini bukan semata-mata kesalahan prosedur mitigasi keamanan. Kalau dilihat dari kronologis kasusnya, ada tindakan aparat negara di situ, ada korban jiwa yang jumlahnya ratusan orang dan ada rantai komando saat aksi penembakan air mata. Layak jika ini diduga masuk dalam Pelanggaran HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM,” ujar Johan Avie. Untuk itu, Johan Avie, Pusham Surabaya sebagai Lembaga Sosial yang selama ini concern di bidang Hak Asasi Manusia meminta kepada Komnas HAM untuk turun melakukan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM di dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. “Ini korban jiwanya sudah ratusan orang lho. Bukan cuma orang dewasa saja yang jadi korban. Ada anak-anak, dan ada perempuan. Oleh karenanya saya minta kepada Komnas HAM untuk melakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Jangan cuma diproses ke ranah Kode Etik saja. Ini juga harus dilihat dari sudut pandang dugaan pelanggaran HAM,” tegas Johan Avie. Di luar semua itu, Pusham Surabaya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia akibat tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Pusham Surabaya juga akan berusaha membantu memberi pendampingan hukum bagi para keluarga korban yang berusaha mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh sanak keluarganya. (mth/*)

Capres NasDem: Anies Baswedan

Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, dan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) DEKLARASI Partai NasDem untuk Anies Baswedan sebagai Bakal Capres 2024 demikian mengejutkan. Seolah berkejaran dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan begitu ngotot ingin “memenjarakan” Anies. NasDem-lah salah satu pemegang saham utama rezim Joko Widodo hingga dia terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014 (dan berlanjut Pilpres 2019). Saat  2014 NasDem-lah yang turut pengaruhi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan PDIP untuk mencapreskan Jokowi. Padahal ketika itu hasrat Mega masih besar dan ingin kembali tampil sebagai pimpinan nasional. Maka dalam perolehan Kabinet NasDem dapat proporsi kursi yang cuma kalah Kuantitas dari PDIP, tapi menang Kualitas. NasDem menguasai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc sebagai Menteri sejak 2014 hingga kini; Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menterinya dijabat Johnny Gerard Plate; Dan, Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian, dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan PDIP mendapat posisi empat menteri kabinet. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Hamonangan Laoly), MenPAN-RB baru (Abdullah Azwar Anas, menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (I Gusti Ayu Bintang Darmawati), dan Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung). Publik pun menangkap hubungan yang spesial antara Surya Paloh dengan Jokowi. Dengan posisi di luar kabinet, Surya Paloh justru lebih lentur dan fleksibel. Tadinya publik merasa skenario lama terulang ketika NasDem menominasikan Ganjar Pranowo untuk kembali yakinkan Mega. Namun, seperti kata Voltaire, sejarah sulit terulang pada momen yang sama. Di saat ada dugaan Jokowi ingin kriminalisasikan Anies melalui KPK, ternyata NasDem bergerak cepat tidak menunggu rencana bersama Demokrat dan PKS deklarasikan 10 November 2022, tepat hari ulang tahun NasDem. Ada 2 tesis dari Pencapresan Anies Baswedan ini: Pertama, Surya Paloh dan NasDem sudah ambil putusan strategis dengan pencapresan Anies, paling tidak sudah keluar dari kemauan atau Setting Jokowi. Kedua, Surya Paloh sudah tahu beban rezim gagal Jokowi ini terlalu berat jika dipikul NasDem dengan usung Anies yang selama ini di luar orbit kekuasaan, setidaknya NasDem tetap eksis sebagai parpol demi menjaga elektoral kursi di Parlemen. Toh Anies lebih berbau NasDem ketimbang yang lain. Deklarasi NasDem itu sudah tepat agar publik tahu jauh hari sang capres. Saya menduga, PDIP akan makin kuat hasrat untuk dukung kader utamanya Puan Maharani sebagai Capres. Deklarasi Capres PDIP sepertinya akan tidak lama lagi. Sehingga akan tercipta 3 poros Pilpres yakni: Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Puan Maharani. Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP. Parpol yang cuma pendukung tidak perlu cabut meski akan lebih baik juga keluar dari kabinet. (*)

Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin di Dunia, Jokowi 7 Tahun Ngapain Aja?

Jakarta, FNN – Dua lembaga dunia, salah satunya orld Population Review, memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya US$ 3.870 perkapita tahun 2020. Sementara, GF mac.com menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor urut 91 di dunia. “Anda tinggal pilih yang mana datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang,” ujar Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi sebab angka resesi kita lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.   Sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu membandingkannya bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. “Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Bu Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung, bahkan mungkin hujan deras,” ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-73 sebagai negara termiskin di dunia tahun 2022 versi laporan World Population Review. Pemeringkatan negara miskin didasarkan pada pendapatan nasional bruto atau gross national incomes (GNI) per kapita masing-masing negara, yang merupakan ukuran pendapatan total negara dibagi dengan populasinya. GNI ini sangat mirip dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Nah merujuk data World Population Review, Indonesia menempati urutan ke-73 negara paling miskin di dunia. GNI per kapita Indonesia tercatat sebesar US$ 3.870 pada tahun 2020. Posisi Indonesia lebih baik dari sejumlah negara ASEAN lain seperti Filipina di urutan ke-66, Vietnam yang ada di urutan 55, Timor Leste (44), Kamboja (39), Myanmar (33). Sementara, Burundi, Somalia dan Mozambik menduduki urutan teratas negara paling miskin di dunia. Masing-masing dengan GNI per kapita sebesar US$ 270, US$ 310 dan US$ 460 pada tahun 2020. Di bawah sistem Bank Dunia, negara-negara berpenghasilan rendah adalah negara-negara yang memiliki GNI (disesuaikan dengan dolar AS saat ini) kurang dari US$ 1.046 per 01 Juli 2021. “Nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai,” kata Rocky Gerung. “Jadi itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul,” lanjutnya. (Ida/sws)

Presiden Yang Paling Bertanggungjawab: Negara Berduka Kembali...

Tragedi Kanjuruhan kini sudah mendunia. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah siapa yang memerintahkan aparat membawa masuk gas air mata itu? Mengapa sampai bisa masuk, bukankah FIFA melarangnya? Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SANGAT memilukan terjadinya tragedi nyawa melayang dan banyak yang luka parah hanya untuk memenangkan emosi penonton sebakbola. Ratusan nyawa melayang, sangat jelas akibat ketidak-profesionalan dan juga kebrutalan para aparat berseragam polisi, di lapangan sepakbola Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, ratusan orang nyawa melayang. Mendapatkan pendidikan dari mana mereka tetap beringas, kasar, dan tega melakukan kekerasan di luar perikemanusiaan yang normal sebagai sesama manusia. Bagaimana polisi menghayati fungsinya itu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sisa-sisa ingatan pembunuhan gaya “Samboisme” masih melekat di benak masyarakat luas, tiba-tiba dikejutkan kekerasan dengan korban ratusan nyawa melayang dan luka luka. Perilaku mereka masih liar tanpa aturan dan tanpa rasa perikemanusiaan – seolah-olah nyawa manusia sudah tidak ada harganya lagi. Masyarakat luas bertanya, ini salahnya apa sampai terjadi tindakan sangat tragis dan memilukan. Himbauan Presiden Joko Widodo agar diusut tuntas sudah hambar karena dugaan kuat Presiden sendiri yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Presiden salah mengelola aparat kepolisian yang terlalu dimanjakan, diberi peluang bertindak melebihi tupoksinya. Berkali-kali berbuat fatal membawa nyawa manusia melayang. Cara-cara dan penanganan ala samboisme ternyata sudah meluas dan terus terjadi. Disamping Kapolda Jatim Irjen Nico Afanta dan jajarannya harus bertanggung jawab maka yang paling bertanggung jawab adalah Presiden. Apakah sudah tidak ada rasa malu lagi, dan tidak bisa belajar dari pejabat di Jepang ketika diterpa rasa malu yang tinggi, mundur bahkan kadang mereka harus melakukan hara kiri. Presiden Jokowi harus paham, menyadari, mawas diri – tiba-tiba aparat polisi semua sudah berubah bergaya ala Sambo. Harus menjadi fokus perhatiannya bahwa rakyat sudah memberikan stigma: Presiden Sambo, Kabinet Sambo, DPR Sambo, KPK Sambo. Merembet semua pejabat penyelenggara semua terkena sebutan Sambo. Jalan keluar atas kejadian ini masyarakat harus check ulang pendidikan semua strata di lingkungan Polri. Kembalikan polisi sesuai tupoksinya. Dalam Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila polisi tingkat kerusakannya sudah kronis bisa mencontoh Meksiko yang membubarkan seluruh kesatuan polisi pada Rabu 21 Desember 2011. Sebelumnya, Meksiko telah memecat 30 Jenderal polisinya. Juru Bicara Pemerintah Meksiko, Gina Domingues, mengatakan sekitar 800 anggota polisi dan 300 staf administrasi telah diberhentikan. Mereka bisa melamar kembali, namun harus melalui standar seleksi yang lebih keras. \"Siapa pun yang lebih terlatih dan lebih berkomitmen dan bisa bekerja dalam sistem keamanan saat ini bisa bergabung kembali,” ujar Dominguez seperti dikutip The Guardian. Atas semua tragedi polisi yang masih liar cara-cara mengatasi kerusuhan dan terus mengulang-ulang terjadi korban nyawa melayang, tetap saja Presidenlah yang paling bertanggung jawab. Tragedi Kanjuruhan kini sudah mendunia. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah siapa yang memerintahkan aparat membawa masuk gas air mata itu? Mengapa sampai bisa masuk, bukankah FIFA melarangnya? Dari sini nanti bisa tahu, siapa yang bertanggung jawab dalam eksekusi atas suporter Aremania itu. (*)

Tragedi Kanjuruhan: LaNyalla Sesalkan Penanganan Polisi di Stadion

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyesalkan pola penanganan terhadap suporter yang turun ke stadion oleh polisi dengan menghajar dan menembakkan gas air mata, sehingga terimbas pada penonton yang ada di tribun. Menurut LaNyalla, akibat kepanikan massal dan dampak dari gas air mata, ratusan orang berdesakan yang ingin keluar dari tribun menjadi korban. Larangan penggunaan gas air mata itu telah diatur FIFA dan tertuang pada Bab III tentang Stewards, pasal 19 soal Steward di pinggir lapangan. “Jelas ditulis; Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa,” tegas LaNyalla, mantan Ketum PSSI. Hal itu membuktikan lemahnya koordinasi. Padahal sebelum match, pasti ada rakor pengamanan antara Panpel dengan Kepolisian. “Entah apa alasan yang membuat polisi menembakkan gas air mata ke tribun itu, sehingga membuat kepanikan massal,” lanjut LaNyalla. Strategi evakuasi yang utama adalah mengamankan pemain, dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya tinggal mencegah penonton melakukan perusakan atau saling serang antara dua kubu. Sambil semua pintu keluar dan jalur evakuasi dibuka untuk pengosongan stadion. “Pengosongan tribun dengan menembakkan gas air mata, jelas menyalahi aturan FIFA,” tandas LaNyalla. Diberitakan, dunia sepakbola tanah air berduka. Ratusan pendukung Arema FC meninggal setelah terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kerusuhan sepakbola memang pernah terjadi. Tapi kejadian di Kanjuruhan ini sangat luar biasa, karena jumlah korban sangat besar. “Sebuah catatan kelam bagi persepakbolaan nasional, bahkan dunia. Saya prihatin dan menyesalkan kenapa hal itu harus terjadi,” ungkap LaNyalla. (mth)

KAMI Lintas Provinsi Kecam Tindak Represif dalam Tragedi Kanjuruhan

Solo, FNN – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menyampaikan empati dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang terjadi usai laga pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022. “KAMI menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use force) melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan,” kata Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi dalam rilisnya yang diterima FNN, Ahad (2/10/2022). Menurut KAMI, bahwa penggunaan gas air mata tersebut telah dilarang dan sangat jelas menyalahi ketentuan FIFA sebagaimana disebutkan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan, penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. KAMI menduga tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: 1. Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa; 2. Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 3. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI; 4. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara; 5. Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara. Atas pertimbangan tersebut, KAMI menyatakan: 1. Mendesak Kapolri, Ketua Umum PSSI, Dekom dan Direksi PT Liga Indonesia Baru dan semua pihak terkait bertanggung jawab secara sosial dan moral terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka  dalam tragedi Kanjuruhan Malang; 2. Mengecam Tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI; 3. Mendesak Negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini yang mengakibatkan jatuhnya 182 korban jiwa (terpantau sampai pada 2 Oktober 2022) dan korban luka dengan membentuk tim investigasi independen; 4. Mendesak Kapolri untuk melakukan Evaluasi secara Tegas atas Tragedi yang terjadi yang memakan Korban Jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian; 5. Mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut; 6. Hentikan pelaksanaan liga sepakbola sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada jaminan keamanan setiap pelaksanaan pertandingan liga sepak bola di Indonesia. (mth)

PSSI dan Persija Pun Bantu Rezim Redam Anies?

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Persija Jakarta enggan memakai Jakarta Internasional Stadium (JIS), murni soal harga? Atau ada \'titah\' penguasa? Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawati Senior Forum News Network (FNN) JIS yang kini menjadi stadion paling modern di Indonesia, suka tidak suka memang identik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pada 16 Oktober nanti akan habis masa jabatannya dan langsung bersiap untuk running sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dibangun di era kepemimpinannya, dengan biaya fantastis Rp 5 triliun, JIS diprediksi bakal mendongkrak elektabilitas Anies secara fantastis pula. Anies akan disejajarkan dengan Presiden Pertama Indonesia Soekarno yang juga membangun Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Itulah yang ditakuti calon-calon lawannya dalam pilpres nanti, utamanya calon pilihan Istana alias suksesor Presiden Joko Widodo. Melihat keengganan PSSI dan Persija memakai ikon Kota Jakarta ini banyak yang menduga itu juga bagian dari meredam sinar Anies. Betul JIS masih memiliki kekurangan, tapi bukankah itu bisa diperbaiki dan dievaluasi bersama? Kalau pun harga sewanya yang mahal, ada yang menyebut Rp 1 miliar, dibandingkan dengan pemasukan tiket dan hak siar itu pun bisa jadi \'kecil\'. Sebagai perbandingan, pada 2010 saat timnas berlaga di Stadion Utama GBK, yang saat itu menampung 60.000-70.000 penonton, pemasukan dari tiket lebih dari Rp 10 miliar, belum hak siar dan sponsor. Sementara daya tampung JIS 82.000 penonton. Faktor keamanan? Biarlah menjadi tugas kepolisian. Selama ini klub-klub juga sudah keluar uang cukup besar untuk biaya keamanan, yang di liga tetangga Malaysia saja gratis, karena itu memang sudah menjadi tugas polisi Diraja (negara). Jadi sangat disayangkan tim nasional senior besutan Shin Tae-yong tidak menjajal stadion megah ini saat friendly match resmi FIFA melawan Curacao pekan lalu. Dalihnya pun seperti mengada-ngada, tapi banyak yang menduga PSSI, yang dijanjikan Jokowi akan dibangunkan pusat latihan di kawasan Ibukota Negara Baru (IKN), diminta untuk tidak ikut \'membesarkan\' Anies. Sebaliknya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule), yang kabarnya akan maju pada pemilihan gubernur Jawa Barat, memanfaatkannya untuk \'branding\' dirinya dengan memainkan dua pertandingan melawan Curacao di dua kota di Jabar, Bandung (Stadion Gelora Bandung Lautan Api) dan Bogor  (Stadion Pakansari). Persija pun demikian. Seakan lupa bahwa Anies membangun JIS karena desakan Jak Mania, Persija belum mendeklarasikan JIS sebagai kandangnya. Persija tidak memakai JIS dalam laga di Liga 1, juga untuk friendly match saat menjamu Jeonbuk Hyundai yang rencananya digelar pada akhir November, menyambut ulang tahun Persija ke-94 pada 28 November 2022. PSSI dan Persija mengabaikan bahwa kecintaan masyarakat pada timnas dan warga Jakarta pada Persija akan menghadirkan eforia gaya baru di JIS. Seperti eforia fans Grup Band Dewa besutan Ahmad Dhani, yang hanya dalam satu jam 60 ribu tiketnya sold out, untuk konser yang baru akan berlangsung 52 hari lagi! PSSI dan Persija lupa bahwa tidak selamanya rezim ini berkuasa. Bagaimana kalau Anies ditakdirkan yang Maha Kuasa jadi Presiden RI berikutnya? Karya nyata Anies di Jakarta sungguh luar biasa, tak ada kandidat lain yang menyainginya. Anies sulit dibendung meski skenario jahat KPK berusaha menjeratnya. Anies memang bukan tipe pendendam (jadi memang tak punya musuh,  buzzerRp yang memusuhinya), tapi masyarakat tidak akan pernah lupa. Bahwa pada suatu masa PSSI dan Persija pernah menjadi alat penguasa, yang ingin terus berkuasa dengan menghalalkan segala cara. (*)

Rocky Gerung: Saya Mendorong Sri Mulyani Keluar dari Kabinet, Serahkan Mandat kepada Rakyat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta pakar politik Rocky Gerung untuk segera keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Pasalnya, “Yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan.” Menurut Rocky Gerung, Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; “Yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih pada Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja,” tegasnya. “Saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu,” lanjut Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Berikut dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo halo Bung Rocky, apa kabar nih? Ketemu di akhir pekan dan selamat datang kembali ke Jakarta, dan welcome to the jungle. Iya, itu cuma ada acara di Tokyo satu minggu dan ketemu banyak masyarakat Indonesia juga. Saya ada acara seminar soal lingkungan sebetulnya, terus dibajak oleh beberapa teman di Yokohama, Tokyo, untuk diskusi tentang keadaan Indonesia. Dan, semua menganggap bahwa lebih baik nggak pulang daripada tersesat secara ekonomi. Itu serius, bener-bener. Kemudian saya anggap ada semacam sinisme, tapi mereka bilang dilema kita adalah kita balik ke Indonesia dalam keadaan Indonesia berantakan secara ekonomi dan politik. Mending tinggal di Jepang semuanya terjamin itu. Tapi, mereka tetap ingin agar Indonesia tumbuh, karena itu saya anggap ya sudah itu pilihan mereka. Tapi apa yang mereka pilih sebetulnya bagian dari kenyataan hidup kita yang kebanyakan sinyal bagus, ekonomi membaik segala macam. Nah, bagi mereka yang ada di luar negeri tentu tahu bahwa itu bohong semua dan mereka anggap bahwa pemerintah Indonesia itu seperti memberi angin surga. Menanam padi sambil maju itu artinya kita menginjak sendiri tanamannya. Begitu kira-kira. Ini benar ini, karena kita kan kemarin menyinggung ketika kita bahas Pak Luhut ygn sudah bilang akan ada badai besar, Ibu Sri Mulyani juga memberi sinyal ekonomi kita memburuk, sementara Pak Jokowi masih membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 ini akan ini lebih tinggi dibandingkan seluruh negara G20. Walaupun kita tahu bahwa perbandingan itu pun juga tidak Apple to Apple gitu. Tetapi, yang lebih bikin terkejut sehari kemudian Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa akan ada awan gelap dan badai besar pada tahun depan. Jadi kita bingung ya dalam sehari Jokowi itu pernyataannya sudah berubah-ubah gitu. Itu sudah biasa itu sebetulnya. Jadi nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai. Cuman Pak Luhut nggak mungkin ucapkan itu karena beliau tahu tentang keadaan ekonomi segala macam. Demikian juga Sri Mulyani. Kan terpaksa beberapa menteri yang pintar di kabinet, Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut, harus mengucapkan itu bahwa akan ada badai besar. Apa penyebab badainya tuh? Ya kelemahan dari layar ekonomi Indonesia sendiri kan. Walaupun badainya sebesar apapun, kalau layarnya kuat, perahu itu pasti meluncur justru lebih kencang, gitu. Kan kita mau nunggu badai supaya perahu itu riding the titan wave, ‘menunggangi arus pasang itu’. Tetapi, kalau layar kita rapuh, tiangnya patah, tiangnya itu Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Jadi Pak Jokowi memberi peringatan tentang dirinya sendiri. Begitu kan? Oke. Jadi Anda bisa buka-buka lagi nanti filenya. Kita lihat pidato Pak Jokowi tanggal 29 seperti apa, kemudian tanggal 30 seperti apa. Itu berbeda antara bumi dengan langit gitu. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi karena angka resesi kita lebih rendah dibandingkan. Sebelumnya kan terlalu begitu. Dan Pak Jokowi selalu membandingkan bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. Tetapi, ini ada hasil semacam publikasi dari berbagai lembaga dunia itu yang sekarang itu ternyata memasukkan kita Indonesia dalam 100 negara tersendiri di dunia.  Ini ada dua lembaga, yang satu dari World Population Review, itu memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya 3.870 perkapita tahun 2020. Kemudian GF mac.com ini menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor 91 di dunia. Anda tinggal pilih mana yang datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang. Jadi, itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul. Itu 100 negara termiskin di dunia itu dan Indonesia berada pada nomor 91. Jadi, masalah ini betul-betul masalah yang fundamental buat kita. Jadi, gunanya apa Pak Jokowi 7 tahun dan nggak menghasilkan apa-apa itu. Jadi, sebetulnya itu tamparan bukan sekadar pada bangsa ini, tapi juga pada generasi ke depan yang berharap bahwa Indonesia punya bonus demografi. Jadi, semua kemewahan kita untuk melihat bonus demografi ibukota baru segala macam itu, dipukul satu kali oleh data tadi dan kita tahu bahwa kita betul-betul buruk. Nah, ini buzer-buzer ini mau ngapain lagi kan. Dia nanti akan bilang wah itu statistiknya bohong itu. La, Jokowi sendiri bilang bahwa badai pasti datang, ada awan gelap, dan sebetulnya sudah tiba tuh. Jadi, inilah akibatnya kalau tidak ada oposisi. Kalau ada oposisi, dari dulu pasti akan ada koreksi pada kebijakan, koreksi pada kehidupan sosial.  Karena nggak ada oposisi maka seolah-olah diam-diam pemerintah kalau orang Medan bilang sour sendiri gitu. Itu bahayanya demokrasi yang tidak dituntun oleh counter filling force. Aktivitas kritik yang dilakukan oleh Awali, Anthony Budiawan, Rizal Ramli, Faisal Basri, Ihsanuddin Noorsy segala macam dianggap sebagai nggak bener tuh. Nah, sekarang mereka yang ternyata benar kan. Jadi, itu dasarnya kenapa kita minta supaya ya baiknya percepat Pemilu saja. Ngapain lagi nunggu lama-lama. Kalau nggak Indonesia akan menjadi nomor sekian itu dalam skala dunia. Demikian juga kita mesti kasih kritik kepada Ibu Sri Mulyani terutama, yang terus memberi sinyal positif, sehingga Pak Jokowi terbuai juga dengan mulut manis Sri Mulyani. Kan begitu kan? Kan kalau kita mau fair, Ibu Sri Mulyani nggak pernah kasih data yang tegas pada Pak Jokowi. Data tegas itu diberi Ibu Sri Mulyani ke DPR, ke masyarakat. Bukan pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi nggak punya sense of crisis? Kalau Sri Mulyani bilang ekonomi memburuk itu dia terangkan pada publik, bukan pada presiden. Jadi, pada presiden diterangkan hal yang sebaliknya. Begitu sidang mungkin saya bayangkan Sri Mulyani bilang, iya Pak, nggak apa-apa Pak, ini bisa saya atasi. Tapi, di publik dia nggak mungkin berbohong begitu karena publik punya data pembanding. Jadi, ini akibatnya kalau menteri-menteri itu yes man saja atau yes man gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menyimak pidatonya Sri Mulyani pada penutupan sidang paripurna kemarin, itu pada akhir penutupnya, meskipun ada gimik-gimik yang bikin heboh. Media seperti lebih menyoroti pada soal dia memberikan salam restorasi, salam Demokrat, salam pada Mega PDIP, tapi saya justru malah melihat itu noticenya ini pada pidato dia. Dia menutupnya itu dengan sebuah ayat dalam Alquran, tapi saya lupa persisnya, di mana dia yang menyebutkan bahwa kalau orang-orang itu yang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Kira-kira begitulah kalimatnya.  Coba kita simak ya penutupan pidato Ibu Sri Mulayani: “Mari kita berkolaborasi di dalam perbuatan baik, menjaga Indonesia, menjaga APBN seperti dikatakan bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Semoga kita semuanya terus dapat berbuat yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, menjaga Indonesia, dan menjaga APBN, dan terus berserah diri sepenuhnya kepada sang Pencipta. Insya Allah Indonesia akan dapat melalui masa-mana penuh tantangan ini dengan baik dan selamat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta\'ala.” Jadi, dari kalimatnya Sri Mulyani itu, ini bukan gaya seorang menteri keuangan yang itung-itungannya rasional, ini sudah kayak orang buntu dalam segala macam upaya, akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Betul. Sri Mulyani tahu bahasa yang mesti dia pakai. Dia nggak bisa pakai bahasa bahwa kita bakal nyungsep segala macam itu. Walaupun di beberapa forum dia katakan itu, “kita potensial menuju Sri Lanka”.  Jadi Sri Mulyani sedang melangkah menuju Sri Lanka itu. Tapi, buat publik yang lebih luas mungkin Indonesia, dia pakai metafor itu bahwa kita sebaiknya berdoa, kita sebaiknya tobat, kira-kira begitu kan. Itu artinya, ada kesalahan yang mereka buat sehingga dan bilang kita mari saya bertobat, mustinya begitu kan? Karena yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan. Jadi, kalau Ibu Sri Mulyani merasa bahwa dia gagal untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa keadaan ekonomi nggak boleh diperas seperti pohon, kan Pak Jokowi membayangkan APBN itu seperti pohon jadi daunnya itu adalah uang, bisa dipetik-petik saja itu, brankasanya ada isi uang.  Jadi, itu yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa dia gugup untuk menerangkan keadaan sebenarnya pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi selalu merasa di atas angin, ini biasa-biasa saja, baik itu. Nah, baru sekarang Ibu Sri Mulyani akhirnya harus menyerah dan pasrah pada keadaan itu. Jadi, mari kita tuntun kembali Sri Mulyani untuk jangan pergi pada Sri Lanka tapi keluar saja dari kabinet? Karena, itu gampangnya. Supaya ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademis. Karena Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja, kita akan kembali pulih, kita akan tetap meroket sampai ke 10 persen. Ini kegagalan komunikasi publik dan mata internasional melihat bahwa Indonesia itu selalu berbohong. Pada publiknya sendiri presiden berbohong, bagaimana pada kita, misalnya. Begitu kira-kira pikiran jurnalis dunia. Oke. Jadi sebenarnya kan kita kemarin bicara, harusnya pemerintah jangan ngomong soal cuma awan gelap, terus kemudian badai besar, dan sebagainya. Harusnya pemerintah bicara dong, mitigasinya bagaimana. Iya, kan di depan ada mercusuar, sudah kasih sinyal tuh, jangan mendarat di pulau itu karena berbahaya ada badai di situ. Eh, masih merapat juga. Poin kita selalu mitigasinya bagaimana? Kan gampang sebetulnya. Ada anggaran yang di-refocusing, ada infrastruktur yang mesti dihentikan, ada IKN yang harusnya berisi akal tapi ternyata itu kongkalingkong doang tuh. Jadi, semua hal yang disebabkan oleh kebijakan itu yang mesti dia mitigasi kan? Kan dia sendiri yang lakukan. Nah, kalau posisi yang melakukan mitigasi itu enggak akan dipercaya oleh pemerintah, seolah-olah akan menjatuhkan pemerintah. Padahal, memang ini sebetulnya kalau dari awal mitigasi itu dikerjasamakan dengan independen researcher, itu mungkin kita masih bisa selamat. Mungkin Awali akan bilang ganti datanya Pak, ambil yang paling bener. Lalu Said Didu yang paham tentang kebijakan di dalam mengusulkan sesuatu supaya BUMN ini jangan sembunyi-sembunyiin akuntansinya tuh. Kan banyak akademisi kita yang jujur. Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama bahwa paradigma pembangunan ini kacau, keliru Pak. Tetapi, Pak Jokowi nggak mau mendengar itu. Dia cuma mau dengar sesuatu yang comply dengan gagasan dia bahwa Indonesia 2045 akan ada bonus demografi, bahwa Indonesia akan setara dengan pendapatan negara-negara besar dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, bahwa karbon trading akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Semuanya batal itu karena kekacauan dalam negeri. Jadi, kalau kita bilang mitigasi, dia nggak mungkin melakukan mitigasi sesuatu yang dia rencanakan memang untuk hancur. Ini tadi kalimatnya Sri Mulyani tadi kan sebenarnya itu isyarat jelas gitu ya, meskipun dia menggunakan bahasa agama gitu. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik begitu maka dia tidak akan takut dan akan dapat pahala. Ini bukan soal berserah diri. Kalau berserah diri itu urusan kita sebagai orang beragama, tapi tugas pemerintah itu bukan berserah diri. Tugas pemerintah itu bagaimana dia mengeluarkan rakyatnya dari bencana, kan itu yang harusnya tugas dia sebagai nahkoda. Ya, mustinya Sri Mulyani bilang, setelah berserah diri saya menyerahkan diri pada persidangan rakyat. Kan gampangnya begitu. Demikian juga presiden. Kan mereka semuanya musti disidang oleh rakyat karena kalau disidang oleh DPR kan dia-dia juga. Kalau para pemimpin kita disidang di DPR itu jeruk ngupas jeruk, cuma itu yang terjadi. Tetapi, menyerahkan diri itu atau berserah diri itu artinya harus betul-betul fundamental. Saya berserah diri artinya saya sudah berbuat salah gitu kan. Maka orang yang berbuat salah menyerahkan diri dong. Itu sebetulnya. Yang kita perlukan adalah keterangan semacam itu dari Sri Mulyani. Dan, saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu. Jangan seolah-olah minta tolong pada Tuhan. Padahal Tuhan nggak akan menolong orang yang nggak mampu menolong dirinya sendiri. Kan begitu. Ya Bung Rocky, saya kira kita mesti menyiapkan kalau toh pemerintah tidak mau menyatakan kita menghadapi situasi yang buruk, saya kira kita mesti mulai mengingatkan gitu bahwa situasi ke depan itu akan semakin memburuk. Yang bisa kita ingatkan itu adalah bahwa bagaimana kita tolong-menolong di antara kita, solidaritas di antara kita diperkuat, perpecahan yang seperti diembuskan buzer sudah lupakan saja semua. Karena ini eranya kalau toh ada bencana itu tidak pandang buzer, tidak pandang orang baik. Semua akan terkena bencana. Itu yang kita omongin ini buzer nggak ngerti pembicaraan kita, karena mereka cuma nunggu nanti Pak Jokowi ucapin lagi kalimatnya tuh. Kan begitu? Jadi begitu Pak Jokowi ucapkan kalimat buzer rugi lagi. Padahal buat makan di warteg dia berhutang itu. Kan begitu. Jadi ini buzer-buzer yang kalau dungu mungkin kita sudah tahu lah itu jalan pikirannya dungu. Tapi berharap yang tidak mungkin itu kan dungu dua kali. Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung bahkan, dan mungkin hujan deras. Tapi ya sudah, kita sama-sama kita lucuti pikiran-pikiran buruk kita sendiri sebagai orang yang selalu mencurigai orang lain. Jadi, buzer ini berhentilah mencurigai oposisi. Oposisi itu gunanya baik betul. Buat bikin counter feeling atau balancing di dalam pikiran. Jadi, sekali lagi terima keterangan bahwa kita memang buruk. Bukan saja di Asia, tapi di dunia kita dianggap sebagai bangsa yang gak pernah bertumbuh secara ekonomi. Tidak pernah mulus melakukan transisi demokrasi. Ya, jadi semua klaim-klaim itu dibatalkan dengan data tadi bahwa Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia. Lebih sedih lagi nanti kalau lebih kuat lagi datanya dan kemudian ternyata di Asia Tenggara juga kita mungkin terburuk. Itu lebih menyedihkan karena kemarin kan kita juga melihat data IQ kita juga rendah di Asia Tenggara, hanya di atas Timor Leste. Ya, itu paralel. Kalau IQ rendah pasti ekonomi juga buruk dan masa depan juga buruk. Itu sudah jadi satu tarikan nafas. Keburukan itu terjadi karena ketiadaan kontrol oposisi dan itu yang menyebabkan kita ingin 0% itu dibuat bener-bener supaya ada oposisi dalam persaingan politik. Begitu kira-kira. Yes 0%. (Sof/sws)

Jika Anies Dipenjarakan

Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya ummat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle ISU memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media massa memberitakan video Andi Arief, seorang tokoh Partai Demokrat, yang mengungkapkan percakapan seseorang dengan Presiden Joko Widodo terkait Jokowi akan memenjarakan siapa saja tokoh-tokoh yang memang dia inginkan dipenjara sehubungan dengan Pilpres 2023 nanti. Bisnis.com dalam \"Klarifikasi Andi Arief Usai Sebut Jokowi Bakal Penjarakan Anies dan Ketum KIB\", 26/9, memuat pernyataan Andi Arief itu, “Kenapa dua calon Pak Presiden [Jokowi]? Kan Ada Anies ada Ganjar. \'Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu\'.” Meski Andi mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi Arief sendiri sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya, bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti dua calon presiden saja. Pernyataan Andi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini awalnya ditanggapi beragam, seperti menyepelekan kredibilitas isu itu. Sebab, mereka melihat langkah SBY sebatas mengamankan anaknya AHY untuk bisa menjadi Cawapres Anies Baswedan saja, ketimbang urusan bangsa. Namun, hari ini kita digegerkan oleh berita Koran Tempo (1/10/2022), yang memberitakan upaya Ketua KPK Firli Bahuri untuk memenjarakan Anies Baswedan. Dalam berita yang viral di seluruh media sosial, Tempo menulis judul \"Manuver Firli Menjegal Anies\", yang memuat antara lain “Ketua KPK Firli Bahuri ditenggarai terus menerus mendesak satuan tugas pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Namun, tim pengusut kesulitan menemukan bukti permulaan... “ Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi berita, menguraikan bahwa Firli berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum Anies ditetapkan sebagai Capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya. Intervensi Firli ini juga dengan mencari berbagai ahli, seperti Professor Romli Atma Sasmita, untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka - dalam berita ini Romli menolak. Alhasil kita melihat rangkaian co-existensi pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo hari ini, memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini. Mengapa Anies Harus Dipenjarakan? Memenjarakan Anies adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk menjegal Anies mengikuti pilpres 2024. Cara yang lainnya adalah mempertahankan PT (Presidential Threshold) yang tinggi (20%), menghalangi terbentuknya koalisi partai-partai yang bisa mengusung Anies dan menghancurkan potensi logistik (pengusung) Anies. Namun, cara ini kelihatannya tidak akan sukses. Sebab, koalisi pendukung Anies, yang dimotori Surya Paloh, semakin kemari semakin solid. Ada tiga hal penting memotivasi penjegalan Anies. Pertama, survei-survei pilpres tentang Anies. Kedua, pandangan geostrategis Anies. Ketiga, trauma kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 2017. Soal survei-survei kita harus membagi survei yang tergolong kredibel dan propagandis. Dari semua survei dengan jenis manapun, Anies masuk dalam 3 besar. Artinya, sulit menyingkirkan Anies dari survei. Nah, selanjutnya adalah survei kredibel. Kredibel bukan dalam pengertian Reasearsch (Validitas dan Reliabilitas), tapi lembaga surveinya. Yang ingin saya bahas adalah CSIS (Center for Strategic and International Studies) terbaru. Lembaga ini didirikan oleh Orde Baru, dengan tujuan pembangunan, free market capitalism, dan penghilangan politik ideologis. Terutama penihilan Islam politik. (Anomali terjadi ketika pimpinan CSIS, Dr. Rizal Sukma, menduduki jabatan pimpinan di Ormas Muhammadiyah, beberapa tahun lalu). Pada saat pertemuan tokoh-tokoh oposisi nasional, di Blok M, (20/9/2022), yang diselenggarakan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI), Rizal Dharma Putra, pimpinan Lesperssi, lembaga \"Think-Tank Pertahanan\" (Lembaga ini diundang terbatas bertemu dengan Jenderal Mark Milley, The United States Joint Chiefs of Staff, pada kunjungan ke Jakarta Juli 2022 lalu) memetakan CSIS saat ini pro Tiongkok. Perjalanan panjang CSIS, terlepas dari misi sebenarnya, lembaga ini adalah lembaga Think-Tank tertua dan terbesar. Sehingga, kepentingan lembaga ini untuk mempertahankan kredibilitas cukup tinggi. Nah, CSIS mengeluarkan survei terbaru yang mengagetkan. Jika terjadi Head to Head antara Anies, Ganjar maupun Anies-Prabowo, Anies menang. Anies vs Ganjar 47,8 % vs 43.9 % (7, 6 % belum tahu), Anies vs Prabowo 48, 6 % vs 42,8% dan Ganjar vs Prabowo, 47,25 % vs 45%. Kenapa kaget? Dari sisi metodologi, konsep survei dengan metode \"general to focus\" mulai 14 capres, pengecilan ke 7 capres, lalu ke 3 capres dan diakhiri ke head to head adalah metode reiterasi dan penegasan, di mana responden berjenjang tanpa keraguan memilih calonnya. Hasil ini sulit diragukan, karena konsistensi responden dapat menunjukkan reliabilitas alat survei tersebut. Survei CSIS ini mengambil responden milenial dan generasi Z (umur 18-39 tahun). Jumlahnya diperkirakan 60% pemilih kita saat ini. Meskipun kita tidak bisa menarik ekstrapolasi dan membangun kesimpulan untuk seluruh populasi, namun suara milenial dan suara generasi Z ini adalah suara masa depan Bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti pembusukan terhadap Anies selama ini, baik dengan isu hukum, identitas Arab/non Jawa, gagal membangun Jakarta, tidak mampu menghancurkan Anies. Alasan lain penjegalan Anies adalah pandangan Geostrategis Anies. Selama ini Anies terlihat sangat dekat dengan barat. Berbeda dengan Jokowi yang dekat ke Peking. Terakhir terlihat Anies Baswedan menjadi tamu keluarga Lee, penguasa Singapura, selama 5 hari, beberapa minggu lalu. Menjadi tamu keluarga Lee berbeda dengan beberapa elit kita yang hanya diundang oleh Rajaratman Institute, Nangyang Technology University atau lembaga lainnya di Singapura. Diundang keluarga Lee artinya Anies tidak diragukan oleh barat dan \"Chinese Overseas Network\". Kedekatan Anies dengan barat tentu mencemaskan Peking yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Rizal Dharma Putra, pengangkatan mantan Duta Besar China di Indonesia menjadi direktur Asia Kementerian Luar Negeri Peking, merupakan simbol keseriusan China untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya, kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan, khususnya ketika pertarungan Barat vs China semakin menegangkan di kawasan ini, dan laut China Selatan. Ketiga, adanya benturan (politik) identitas yang tersimbol pada Anies, sejak pertarungan Anies vs Ahok pada tahun 2017 di Jakarta. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan \"identitas Anies\" meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi. Tiga alasan penjegalan Anies di atas sebenarnya adalah bukan problem Anies Baswedan sendiri. Pertama, kemenangan seseorang dalam bingkai demokrasi adalah tanggung jawab bangsa ini secara keseluruhan. Upaya-upaya (rezim) Jokowi untuk merusak demokrasi dengan isu perpanjangan jabatan dan isu 3 periode semakin kemari semakin mengecil. Terakhir upaya kelompok tersebut menjadikan Jokowi calon wakil presiden 2024, mungkin mendampingi Prabowo. Namun, rencana ini tidak mendapat dukungan rakyat. Jikalau demokrasi dijalankan dan Anies memenangkan pertarungan melawan Ganjar dan Prabowo, maka itulah pilihan terbaik rakyat. Tentu saja jangan sekali-kali diintervensi kekuasaan. Soal geopolitik, Indonesia memang sampai saat ini belum melihat untungnya bersekutu dengan Peking. Baik dari sisi pembangunan maupun pengentasan kemiskinan. Yang berkembang selama ini malah kemiskinan dan pengangguran yang terus membesar, berkuasanya oligarki, hutang melangit, munculnya kebencian terhadap ulama, hancurnya demokrasi dan hal-hak asasi manusia serta penangkapan tokoh-tokoh oposisi (seperti pada saya, dkk) tanpa tuduhan yang jelas. Sehingga, wajar saja kehadiran Peking di Indonesia kurang populer dan sulit dipertahankan. RRC harus refleksi diri dalam membangun hubungan yang baik dengan Indonesia ke depan. Jika meniru era Sukarno Poros Jakarta-Beijing, tentu dapat dimaklumi, karena persekutuan yang dibangun adalah untuk kesejahteraan kaum proletar. Sedangkan soal ketiga, yang menyangkut pertarungan identitas, pihak \"non-Anies\" harus refleksi diri. Identitas yang terafiliasi dengan Anies adalah identitas perlawanan terhadap kaum kolonial. Artinya bersifat historis. Apalagi berbagai tokoh yang tadinya berseberangan dengan Anies, seperti Sunny Tanujiwidjaja, tangan kanan Ahok, dan Surya Tjandra, tokoh buruh yang membangun partai PSI, sudah menyatakan mendukung Anies ke depan. Keduanya adalah kelompok oposit Anies, selama ini. Artinya, urusan identitas ini dapat diselesaikan, jika mau. Resiko Memenjarakan Anies Memenjarakan Anies bisa saja dilakukan jika nafsu kekuasaan dan konspirasi oligarki serta Peking tetap menguat. Persoalannya adalah resiko yang akan kita tanggung bersama. Pertama, Anies adalah kanalisasi kelompok identitas yang selama ini oposit terhadap rezim Jokowi. Politik kanalisasi sejak dulu kalau diperlukan untuk meredam gejolak sosial yang besar. Kelompok Islam yang merasa teraniaya oleh rezim Jokowi selama ini, berpretensi bahwa jalan demokratis masih merupakan sebuah jalan, dengan Anies sebagai pemimpinnya. Anies membuat adanya migrasi dukungan politik, dari yang revolusioner yang didengungkan Habib Riziek, menjadi teknokratis yang dilakukan Anies. Jika ini tidak terjadi, maka gejolak ummat akan bertemu dengan situasi tanpa pilihan, yakni mendukung Habib Rizieq Shihab. Kedua, resiko atau ancaman ekonomi politik ke depan terlalu besar untuk dihadapi rezim Jokowi sendiri. Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani sudah menyinggung ini berkali-kali bahwa tahun 2023 kita akan memasuki resesi. Mereka mengatakan saatnya memperkuat persatuan nasional, solidaritas dan kerjasama menghadapi ancaman resesi besar. Dalam pidatonya di Puncak Hari Maritim, Luhut mengatakan \"Kalau kita semua kompak, semua kita satu bahasa dalam keadaan yang sangat krusial ini di mana dunia diramalkan akan memasuki global crisis, perfect storm akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, kita harus menata negeri kita dengan baik\" (Liputan 6, 27/9/2022). Bahkan, Luhut dan anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming, mendatangi Rocky Gerung, tokoh oposisi, untuk menyampaikan pesan perdamaian. Lalu bagaimana jika Anies dipenjarakan? Tentu saja gelombang oposisi dan umat Islam tidak bisa menerimanya. Sebab, Anies, selain mendapatkan berbagai penghargaan nasional, dia juga terlalu banyak menyandang penghargaan internasional untuk pembangunan yang berhasil dia lakukan. Kasus E-Formula sangat diragukan unsur korupsinya, berbeda dengan kasus E-KTP, di mana diberitakan bahwa Ganjar menerima uang suap $500 ribu. Ketiga, jika Anies dipenjarakan, untuk menjegal Anies, atau kriminalisasi politik, maka tentu saja rezim Jokowi terus menerus meruntuhkan demokrasi. Tidak ada tanda-tanda Jokowi ingin memulihkan demokrasi. Sejarah yang dibangun Jokowi ini akan menjadi sejarah buruk yang dikenang bangsa kita. Tentu Jokowi harus berubah. Bangsa ini terlalu banyak cacatnya selama Jokowi berkuasa. Satu soal saja seperti Kasus Ferdy Sambo, dimana cita-cita Supremasi Hukum berubah menjadi Mafia Hukum, sudah menyita energi bangsa yang besar. Apalagi jika merusak demokrasi. Catatan Penutup Berita Tempo tentang upaya KPK memenjarakan Anies dan pernyataan SBY adanya rekayasa pilpres dan penjegalan calon serta video Andi Arief soal pemenjaraan Anies telah mengagetkan kita semua. Memenjarakan Anies sangat beresiko pada gejolak sosial ke depan. Hal ini bertentangan dengan kata-kata rezim yang melihat perlunya kekompakan dalam menghadapi krisis ke depan (Perfect Storm). Situasi \"rumput kering\" bangsa ini, yang gampang terbakar, dapat seketika berubah menjadi ganas dan liar. Banyak negara lain menjuluki kita sebagai bangsa ramah tamah, tapi kita tahu puluhan tahun lalu, ditanggal hari ini, jutaan rakyat mati karena saling bunuh, karena kebencian politik dan dendam. Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya ummat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun, memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan, merupakan jalan kekerasan, yang akan selalu dikenang sebagai jalan haram. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. (*)

Pemimpin Jangan Selalu Mau Disetir

Namun dalam perjalananya selalu saja mengalami keganjilan yang amat signifikan karena harus menuruti kemauan komunitas tertentu yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kominitas lain. Oleh: Prof. Fauzul Iman, Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten “DAN ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kafasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus” (al-Hujurat : 7) Melalui firman ini Tuhan ingin membangun sistem masyarakat yang kuat dan berperadaban. Yaitu, sistem masyarakat yang terdiri dari pemimpin yang power, kharisma dan istiqamah di satu sisi dan masyarakat yang patuh secara inguin pada pimpinannya sebagai epicentrum di sisi lain. Pemimpin sebagai epicentrum harus tegak di tengah dengan berkarakter pengendali yang ajeg/istiqamah. Ia tidak boleh terbawa arus pemikiran dari pihak kelompok manapun baik yang minoritas maupun yang mayoritas. Dalam ayat ini Tuhan menfigurasi Rasul Muhammad sebagai patron/ pemimpin yang harus tegak berdiri di tengah. Ia dilarang berpihak ke kelompok manapun apalagi terbawa arus kepentingan yang bertendensi materi dan kekuasaan. Rasul Muhammad ditetapkan Tuhan sebagai sumber dan inspirator primer yang tidak boleh seenaknnya menuruti kemauan atau tekanan umatnya. Betapapun kelompok umat yang terhitung besar menekannya, Muhamad tidak akan bergeming sedikitpun untuk menuruti kemauan mereka Di sinilah pentingnya keunggulan pemimpin dengan yang dipimpinnya. Pemimpin dari segi baik segi wibawa, ilmu, kecerdasan, manajemen dan keteladanan moral harus lebih unggul dari yang dipimpinnya. Keunggulan ini merupakan modal karakter yang cukup kuat untuk dapat mempengaruhi dan membawa umat yang dipimpinnya ke jalan yang lurus. Mengomentari ayat ini, Wahbah Zuhaeli, pakar tafsir kontemporer menegaskan bahwa masyarakat sebanyak apapun yang menekan pemimpinnya yang baik dan berkualitas agar menuruti kemauan masyarakat pasti akan terjadi bencana dan kehancuran besar di tengah masyarakat mereka sendiri Di abad kontemporer ini kita mengenal kepemimpinan demokrasi yang telah diakui sebagai satu satunya alterntif. Namun dalam perjalananya selalu saja mengalami keganjilan yang amat signifikan karena harus menuruti kemauan komunitas tertentu yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kominitas lain. Dengan tanpa menafikan kepemimpinan demokrsi, ayat ini sesungguhnnya telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi setiap pemimpin (rektor) untuk tetap teguh di atas prinsip dan tidak selalu mengikuti baling-baling/ tekanan kemauan orang banyak. Pemmpin sejatinya berhasil menjadi epicentrum keteladanan moral yang dapat menjinakkan umatnya menjalani misi kepemimpinan bersama Wallahua\'lam. (*)

Teladan Nabi Muhammad Dalam Membangun Peradaban

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Ia mengangkatnya di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Dosen S3 PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, dan S3 Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jogjakarta Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta MUHAMMAD SAW adalah manusia paling berpengaruh di dunia sepanjang masa dengan akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad SAW teladan dalam hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Jutaan bibir setiap hari mengucapkan nama yang begitu mulia, sejak seribu empat ratus tahun yang lalu. Berjuta bibir akan terus mengucapkan sampai akhir zaman. Setiap hari kala fajar menyingsing, muadzin bangkit berseru kepada setiap insan, bahwa shalat lebih baik daripada tidur. Ia mengajak mereka bersujud kepada Allah swt, juga membaca shalawat buat Rasul-Nya. Seruan itu disambut jutaan umat manusia dari segenap penjuru dunia, menyemarakkannya dengah shalat menyambut pahala dan rahmat Allah swt. Selama dalam rangkaian shalat lima waktu, bergetarlah jantung mereka menyebut asma Allah dan menyebut nama Rasulullah. Begitulah mereka, dan akan terus begitu, setelah Allah swt memperlilhatkan agama yang ini dan melimpahkan nikmat-Nya kepada seluruh umat manusia.  Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan banyak mengingat Allah. (QS Al-Ahzab/33:21) Sekarang sudah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri; terasa pedih hatinya bahwa kamu dalam penderitaan, sangat prihatin ia terhadap kamu, sangat kasih sayang terhadap orang beriman. (QS At-Taubah/9:128) Nun, demi pena dan demi catatan yang ditulis manusia,- Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Dan sungguh, bagimu pahala yang tiada putusnya. Dan engkau sungguh mempunyai akhlak yang agung. (QS Al-Qalam/68:1-4). Sungguh, Allah telah memenuhi mimpi Rasul-Nya; pasti engkau akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah berkenan, dengan aman, bercukur dan bergunting rambut, tanpa merasa takut. Dia tahu apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia memberikan kemenangan dalam waktu dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Ia mengangkatnya di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, kasih sayang antara sesamanya. Kau lihat mereka rukuk dan sujud dalam shalat mencari karunia Allah dan ridha-Nya. Di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat, dan perumpamaan mereka dalam Injil; seperti benih tanaman yang mengeluarkan tunas, kemudian bertambah kuat, lalu bertambah besar, dan tegak di atas batangnya, menyebabkan  para penanam takjub bercampiur gembira. Akibatnya, orang-orang kafir jadi marah kepada mereka. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan yang mengerjakan amal kebaikan, ampunan dan pahala yang besar. (QS Al-Fath/48:27-29) Nabiku Teladanku Nabiku Teladanku mengatakan, “Aku diutus Allah bukan untuk melaknat, tapi menebar rahmat.” Nabiku Teladanku ajarkan untuk memilih perkara yang mudah dan tidak menyulitkan diri. Nabiku Teladanku tuntunkan, muslim itu yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Nabiku Teladanku pesankan untuk menolong orang yang menganiaya maupun yang dianiaya. Nabiku Teladanku, ajarkan untuk menolong dan memberi tanpa berharap mendapat lebih banyak. Nabiku Teladanku, nasihatkan untuk menebar salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Nabiku Teladanku, bila berjabat tangan tak pernah melepas genggamannya lebih dahulu. Nabiku Teladanku memberi nasihat: “Jangan marah, jangan marah, jangan marah.” Nabiku Teladanku ajarkan kita berjalan dengan rendah hati, tidak hiraukan mereka yang benci, dan hindari pertengkaran. Nabiku Teladanku melarang kita merusak kehormatan sesama muslim dengan ghibah, fitnah, dan kebohongan (hoaks). *Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku memperlihatkan ketenangan, kecerdasan, dan pandangan yang jauh. Nabiku Teladanku memperlihatkan kemampuan berpikir cepat dan tepat, serta keteguhan hati terhadap setiap kata dan perbuatan. Nabiku Teladanku memiliki metode dakwah yang serupa dengan metode ilmiah modern. Nabiku Teladanku melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabiku Teladanku melarang kita memaki Tuhan dan sesembahan agama lain. Nabiku Teladanku ajarkan,- bahkan dalam kondisi perang pun, kita harus mematuhi etika dan tidak melampaui batas. Nabiku Teladanku, mempersaudarakan mereka yang berhijrah dari Mekah “Muhajirin,” dengan muslimin Madinah yang digelari “Anshar - penolong.” Nabiku Teladanku, memberikan kesempatan kepada para tawanan perang yang cakap untuk menebus dirinya dengan mengajari Muslim membaca dan menulis. Nabiku Teladanku, mengikat penduduk Madinah apa pun agamanya dalam sebuah ikatan “Mitsaq Madinah – Piagam Madinah.” Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku membangun Masjid Quba` menjelang memasuki kota Yatsib dalam hijrah. Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku ajarkan untuk berbuat adil meski terhadap orang yang tidak kita sukai. Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku menegakkan keadilan dalam segala hal. Ini Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku berseru saat membuka dan membebaskan kota Mekah dari dominasi kafir, “Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dijamin aman.” Inilah Rasul rahmatan lil ‘alamin. Islam rahmatan lil ‘alamin itu membuat semua nyaman dan aman, bukan membuat orang ketakutan, dan merasa dilecehkan. Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bershalawatlah untuk nabi dan ucapkan salam kepadanya. (QS Al-Ahzab/33:56) Allahumma shalli ‘ala Muhammad… Ya Rabbi shalli ‘alaihi wa sallim… Shalatullah salamullaah, ‘ala thaha rasulillah… Shalatullah salamullah, ‘ala yasin habibillah… Shallallah ‘ala Muhammad… Shallallah ‘alaihi wa sallam… Shallahu ‘ala Muhammad… Shallalahu ‘alaihi wa sallam… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa asyghilizh-zhalimin bizh-zhaminin… wa akhrijna min bainihim salimin… wa ‘ala alihi wa sahbihi ajmain… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ahlikizh-zhalimin bizh-zhaminin… wa akhrijna min bainihim salimin… wa ‘ala alihi wa sahbihi ajmain… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad, al-fatihu lima ughliqa, wal khatimu lima sabaqa, nashirul haqqi bilhaqqi, wal hadi ila shirathikal mustaqim, wa ‘ala alihi haqqa qadrihi, wa miqdarihil ‘azhim... Shalawat dan salam bagi baginda Rasulullah saw, keluarga, dan sahabat-sahabat, serta para pengikutnya. Aku berlindung kepada Nur Wajah-Mu dari kemurkaan-Mu, yang telah menyinari kegelapan, dan membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Keridaan-Mu juga yang kuminta. Tak ada suatu daya dan upaya kalau tidak dengan-Mu. (*)

DPR Makin Arogan: "Mencopot" Hakim MK Seperti Cara Me-recall Anggota DPR

Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik Inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo JAKARTA, CNN Indonesia tanggal 29 September 2022 mewartakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Sebagai pengganti, DPR menunjuk Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Coba kita bayangkan pertanyaan yang mengemuka dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/9/2022). “Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan sidang terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” Lalu apa alasannya DPR \"mencopot\" Aswanto yang seharusnya masih bisa menjabat hingga tahun 2029? Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan mengapa Aswanto diberhentikan dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi meski masa pensiunnya masih panjang. Bambang Pacul menjelaskan bahwa Aswanto merupakan hakim konstitusi usulan DPR. Tetapi, menurut dia, Aswanto menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi. Bambang Pacul mengatakan: \"Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh”. Aneh bukan? Bukankah salah tugas MK secara umum untuk menganulir atau membatalkan suatu UU jika memang terbukti melalui persidangan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Saya mendapat kesan bahwa \"pencopotan\" hakim MK Aswanto merupakan bentuk intervensi legislatif terhadap lembaga yudikatif secara terang-terangan dan sekaligus menunjukkan betapa DPR itu sangat arogan karena mencopot hakim MK yang konon \"mewakili\" DPR seperti \"mencopot\" anggota DPR dari suatu partai dengan cara \"recall\". Ini yang disebut Demokrasi? Ini yang disebut Negara Hukum? Saya yakin, bukan cermin negara hukum dan demokrasi tetapi negara kekuasaan, dan cenderung terjadi \"abuse of power\". Mestinya disadari oleh DPR dan juga Partai Politik bahwa jika seseorang telah terpilih dan menjadi anggota dalam suatu badan negara, ia tidak lagi menjadi wakil mutlak yang harus selalu satu kata, satu warna dalam menyikapi sebuah kebijakan negara. Artinya, yang terpenting anggota tersebut menjalankan tugasnya dengan baik sekalipun tidak sesuai dengan harapan pengusul awalnya. Jika model recall ini dilanjutkan, prinsip negara hukum dan demokrasi pasti akan berantakan dan setiap anggota (MK, DPR) yang dipilih atau diusulkan rentan untuk dicopot lantaran sikap anggota dianggap tidak sesuai dengan pengusul (DPR, Partai). Dulu saya pikir Mahkamah Konstitusi (MK) ini lembaga yudikatif yang berisi Dewa-Dewa hukum dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kapasitas keilmuan ketatanegaraan. Atas kasus ini kita bisa memetik pelajaran, patut diduga bahwa MK pun menjadi alat permainan politik DPR dan Presiden. Jika kedua lembaga ini bersatu, siapa yang bisa mengalahkan? Apalagi telah terbukti melalui penelitian dosen-dosen Universitas Trisakti (2020) bahwa ada sekitar 22,01 % putusan MK tidak dipatuhi oleh Presiden dan DPR atau pihak lain terkait. Ketika kedua lembaga ini bersatu, anggota hakim MK bisa berbuat apa karena sebagian mereka pun dianggap Utusan dari DPR dan Presiden yang ternyata harus Tunduk, Patuh dan Menyerah kepada Tuannya jika tidak ingin dicopot dan atau tetap diperpanjang masa jabatannya. Atas kasus \"pencopotan\" hakim Aswanto lantaran berani menganulir produk DPR berupa UU Cipta Kerja, kita bisa pun bisa menduga bahwa kasus ini hanya Puncak Gunung Es. Artinya sangat mungkin putusan-putusan MK di masa lalu sangat mendapatkan intervensi dari DPR maupun Presiden. Perkara sengketa pemilu 2019, UU Cipta Kerja, UU Pemilu (soal Presidential Treshhold) yang sudah puluhan kali diuji namun MK tetap berpendapat hal itu merupakan Open Legal Policy dari DPR dan Presiden, patut diduga kuat terjadi Intriks politik hingga konspirasi gelap yang sebenarnya mencerminkan keadaan adanya Industri Hukum yang dibangun sendiri oleh DPR, Presiden dan MK yang berpotensi menjadi Mafia Hukum. Mengingat kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, saya kira memang sudah saatnya dilakukan Restorasi Kepemimpinan Nasional agar kembali kepada The Truth and Justice. Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik Inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Dengan jalan apa kita memperbaiki kerusakan akut negeri ini? Anda punya solusi? Katanya kita punya Pancasila, bukan? Sanggupkah Pancasila menjadi solusi? Sanggupkan Pancasila menunjukkan Kesaktian-nya yang setiap tanggal 1 Oktober kita peringati? Anda yang mengaku \"Saya Pancasila\" saya tantang sekarang! Jika tidak mampu, maka benar statement saya bahwa Pancasila 404: Not Found. Tabik...!!! Bogor, Sabtu: 1 Oktober 2022. (*)

Pancasila Sebagai Kalimatun Sawa'

4). Perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat dzalim la udwana illa aladdzolimin (tidak ada ketidakadilan kecuali bagi mereka yang zalim/khianat). Oleh: Masruri Abdul Muhit, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso, Jawa Timur MENGINGAT posisi yang sudah terdesak dan untuk mengambil simpati rakyat dan para pejuang Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI mengemukakan pendapat mengenai nilai dasar negara yang nantinya dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia. Namun sampai akhir sidang BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik terang terkait rumusan dasar negara Indonesia. Hal itu karena terdapat perbedaan pendapat dan muncul perdebatan yang tajam antara golongan nasionalis dan tokoh-tokoh Islam. Untuk itulah kemudian dibentuk panitia kecil sebagai perantara golongan nasionalis dan tokoh-tokoh Islam yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara, yang kemudian masyhur disebut sebagai panitia sembilan. Karena terdiri dari 9 orang tokoh, yakni Soekarno sebagai ketua, Moh Hatta sebagai wakil, Achmad Soebardjo sebagai anggota, Mohammad Yamin sebagai anggota, KH Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakkir sebagai anggota, Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai anggota, Agus Salim sebagai anggota, dan AA Maramis sebagai anggota. Tugas panitia sembilan ini menyusun naskah rancangan yang akan dijadikan dalam pembukaan hukum dasar negara yang kemudian disebut Mohammad Yamin sebagai “Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh panitia sembilan berisi gabungan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Rumusan dasar negara dari panitia sembilan kemudian dijadikan preambule atau pembukaan UUD ‘45. Rancangan pembukaan UUD ‘45 inilah yang disebut sebagai Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945 seperti berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat dan sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Namun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sorenya terjadi perubahan terhadap isi dari Piagam Jakarta. Ceritanya Mohammad Hatta didatangi oleh perwakilan rakyat Indonesia bagian timur, mereka menyatakan bahwa ada beberapa wakil protestan dan katolik yang merasa keberatan dengan salah satu kalimat dalam P000iagam Jakarta yang berbunyi \"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya\". Menanggapi protes itu beliau mengajak beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo dan Mr Teuku Muhammad Hassan melaksanakan rapat. Hasilnya bersepakat untuk menghilangkan kalimat yang dipermasalahkan dan mengganti dengan \"Ketuhanan Yang Maha Esa\". Setelah ada perubahan isi, Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan UUD 1945, yang diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Demikian sejarah berdirinya negara kita Indonesia dengan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan kata lain bahwa negara kita Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila pada hakikatnya didirikan oleh founding father dan atas hadiah serta kelapangan dan sikap toleransi tokoh-tokoh Islam. (Baca tulisan saya Berislam Otomatis Berpancasila). Banyak tafsir mengapa hadiah dan kelapangan serta sikap toleransi para tokoh dan umat Islam menerima Pancasila diantaranya anggapan bahwa Pancasila dianggap sebagai Kalimatun Sawa\', kesepakatan bersama. Hal itu mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rosulullah SAW pada “Piagam Madinah”. Piagam Madinah sendiri bermula dari hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin ke Madinah (Yatsrib), setelah 2 tahun di Madinah dan mendapatkan penduduk Madinah yang majemuk ada kaum Anshar, Aus dan Khozroj serta kelompok Yahudi, maka kemudian Nabi Saw kemudian membuat kesepakatan untuk mewujudkan kehidupan yang damai yang di kemudian hari dinamakan sebagai Piagam Madinah. Sebenarnya secara teks Pancasila dan Piagam Madinah tidaklah sama persis, namun kalau diperhatikan ada persamaannya diantaranya seperti yang disampaikan oleh seseorang. 1) Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama dibangun berdasarkan kesatuan masyarakat yang menghuni suatu tempat tertentu. Kesatuan tersebut didasari kesamaan senasib dan sepenanggungan untuk membela tanah air. Itulah satu umat satu kesatuan masyarakat yang saling mempertahankan dan melindungi bila ada serangan. Perjanjian berjalan beberapa waktu sampai kelompok Yahudi berkhianat pada saat perang Ahzab. 2). Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama memberikan hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan prinsip lakum dinukum wa liya din (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) 3). Piagam Madinah dan Pancasila dibangun di atas prinsip demokrasi, tanpa mendahulukan atau mengutamakan satu kelompok atas kelompok yang lain. Setiap kelompok mempunyai kewajiban dan hak yang sama di atas hukum yang dibangun secara bersama sama yakni prinsip syuro. 4). Perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat dzalim la udwana illa aladdzolimin (tidak ada ketidakadilan kecuali bagi mereka yang zalim/khianat). Semoga bermanfaat dan berkah. Talangsari, 30 September 2022. (*)

Istri Ferdy Sambo Ditahan

Jakarta, FNN – Putri Candrawathi (PC), salah seorang tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Nofriyansyah Hutabarat alias Brigadir J secara resmi ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri. PC yang ditemani tim kuasa hukumnya melaksanakan wajib lapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan evaluasi kesehatan pada Jumat, 30 September 2022. Setelah dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akhirnya PC resmi ditahan di Rutan Mabes Polri. Ketika berjumpa dengan awak media, PC mengenakan baju tahanan dan mengatakan ikhlas untuk ditahan. PC juga berpesan kepada anak-anaknya agar rajin belajar dan menggapai cita-cita, serta selalu berbuat baik. “Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu. Dan selalu berbuat yang terbaik,” ucap PC dengan isak tangis. Sebelumnya, PC menjadi satu-satunya tersangka pembunuhan Brigadir J yang tidak ditahan karena alasan kesehatan dan memiliki anak balita dan hanya diminta wajib lapor dua kali seminggu. Kini PC ditahan untuk mempermudah proses pelimpahan berkas tersangka yang telah ditetapkan P21 atau sudah lengkap. Sehingga, hanya menunggu waktu pelimpahan tahap 2 sekitar 3 atau 5 Oktober ke Kejaksaan. (Rac)

Pancasila Sakti atau Sakit?

Kemerdekaan bagi Muslim adalah perwujudan tauhid, dan keadilan bagi semua adalah cita-cita setiap jiwa yang merdeka. Itulah hakekat Kesaktian Pancasila. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts AYAH saya suatu ketika bercerita saat satu tim RPKAD yang berhasil merebut RRI dari tangan sekelompok prajurit tak dikenal yang kemudian ternyata itu bagian dari Gerakan G30S/PKI. Kurang dari 10 menit, RRI beralih tangan ke RPKAD, dan kegagalan G30S/PKI pun dimulai. Ayah saya pada akhir September dan awal Oktober 1965 itu banyak berada di sekitar stasiun Gambir, Jakarta, setelah selesai bertugas sebagai Jaksa di Ambon. Tanda-tanda kejatuhan Soekarno dari puncak kekukasaan otoriternya diam-diam disambutnya dengan penuh sukacita. Sebagai sosok yang diasingkan di lingkungan kerjanya yang sangat memuja Soekarno, di akhir hidupnya kemudian, dia malah membayangkan sebuah prospek kejatuhan Soeharto sebagai sosok otoriter dengan varian yang berbeda. Kedua rezim pra-reformasi itu memiliki karakter yang nyaris sama: memusuhi Islam, jika bukan takut pada Islam. Sekalipun Soeharto menjelang kejatuhannya relatif lebih dekat dengan Islam melalui ICMI, agenda senyap Islamophobic ini sulit dihentikan begitu saja, karena terus digarap oleh kelompok kiri dan nasionalis sekuler senantiasa mengelilingi Soekarno maupun Soeharto. Kaum muslim Indonesia, kecuali Masyumian, tidak memiliki ambisi politik yang cukup besar untuk berkuasa. Baik kaum Muhammadiyyin maupun Nahdliyin berpuas diri menjadi ormas sambil berbicara tentang NKRI harga mati. Akibatnya, Republik ini sejak proklamasi terombang-ambing ke sosialisme komunis atau kapitalisme liberal. Pancasila dan UUD 1945 bahkan boleh dikatakan hanya semacam bungkus rapi kedua paham dominan itu. Hingga hari ini. Revolusi industri dan gelombang globalisasi serta kemenangan kapitalisme ikut membentuk sejarah Republik ini. Soekarno kemudian harus jatuh karena melawan kampiun kapitalisme. Soeharto terbukti berhasil melahirkan sebuah generasi kapitalisme semu (Yoshihara Kunio, Ersatz Capitalism in South East Asia, 1988) di sekitar segelintir taipan China dan beberapa pribumi jet set binaan Soeharto. Namun kedekatannya pada Islam (justru) terbukti menjadi salah satu sebab kejatuhannya menjelang Reformasi. Namun perlu dicatat, bahwa kebangkitan kapitalisme semu selama Orde Baru telah menjadi lahan subur kebangkitan komunisme gaya baru di negeri ini. Kaum kiri sekuler radikal ini kemudian berhasil memanfaatkan kemunduran  kapitalisme global yang semula diakui berjaya oleh Francis Fukuyama dalam The End of History, 1992 setelah keruntuhan Uni Sovyet. Seiring dengan kebangkitan China sebagai raksasa ekonomi dan militer, kaum kiri sekuler radikal di Indonesia mencoba membangkitkan kembali agenda lama mereka untuk menyingkirkan Pancasila dan mengambil alih Republik melalui kudeta konstitusi. Sementara itu umat Islam Indonesia selalu diperalat sebagai sekedar kekuatan change follower, bukan perancang perubahan. Bagaikan pendorong mobil mogok Republik ini. Berkali-kali Pemilu, umat Islam diperalat menjadi legitimator dalam setiap Pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, namun selalu dicegah untuk memajukan agenda Islam. Setiap upaya politik umat Islam selalu dituduh sebagai bagian dari gerakan anti-NKRI, intoleran, anti kebhinnekaan, bahkan anti-Pancasila. Menjelang 2024, kini gencar narasi publik oleh kaum sekuler radikal yang menyudutkan Islam politik sebagai politik identitas. Padahal Pancasila kini sudah dikubur hidup-hidup di bawah kaki kaum kiri sekuler radikal dengan, seperti kata Lenin, memanfaatkan kaum nasionalis radikal sebagai useful idiots. Sulit untuk menolak kesimpulan bahwa saat ini Republik sudah dikuasai oleh kaum kiri sekuler radikal ini. Sebagai koreksi diri, situasi sekarang ini adalah kekalahan, jika bukan kesalahan elit Islam sekaligus kaum cendekiawan. Elit Islam terjebak pada mitos mayoritas Islam, sehingga dakwahnya gagal menjangkau kaum abangan yang jumlahnya makin besar seiring dengan proyek sekulerisasi besar-besaran sejak Orde Baru. Para pendakwah terjebak pada rutinitas internal di masjid-masjid yang semakin menjauhkan umat Islam dari politik. Sementara itu kaum cendekiawan di kampus-kampus sibuk memantaskan diri untuk menjadi lawan berwacana para profesor di Oxford, Sorbonne, Harvard atau UCLA. Akibatnya proses mem-Pancasila-kan ilmu-ilmu sosial, terutama ekonomi, praktis terbengkalai. Pembangunan, kemudian, dirumuskan sekedar peningkatan konsumsi listrik, bensin, dan beton. Pembangunan tidak dirumuskan sebagai upaya perluasan kemerdekaan setelah proklamasinya. Bagi H. Agus Salim, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo, sebagai penerus perjuangan HOS Tjokroamimoto sudah jelas bahwa Pembukaan UUD ‘45 yang berintikan Pancasila adalah rumusan maqoshid syariah bangsa Indonesia di ruang Nusantara di era post-colonialism. Pembukaan itu adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia secara komprehensif. Umat Islam bukan imigran di negeri ini, apalagi penumpang gelap. Islam adalah pandangan yang memungkinkan bangsa Indonesia lahir terbebas dari perangkap sukuisme dan feodalisme, sedangkan nasionalisme tidak menjadi semacam glorified tribalism. Kemerdekaan bagi Muslim adalah perwujudan tauhid, dan keadilan bagi semua adalah cita-cita setiap jiwa yang merdeka. Itulah hakekat Kesaktian Pancasila. Jika kemerdekaan dan keadilan itu lenyap, maka Pancasila tidak lagi sakti, tapi sakit. Nobar di DK 61, Surabaya, 30/9/2022. (*)

Pertamina Peta Jalan Net Zero Emission

Itulah mengapa Indonesia berada di pucuk pimpinan yang mengusung agenda perubahan ini, Indonesia menjadi kekuatan super power baru, dengan senjata di tangannya, senjata kemanusiaan. Senjata untuk menyelamatkan bumi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) KAGET, Blok Rokan punya hutan lebih dari 600 ribu hektar, Blok Mahakam punya hutan lebih dari 200 ribu hektar. Itu adalah aset masa depan yang dimiliki Pertamina saat ini. Bukan aset tak ternilai, tapi aset yang ternilai tinggi. Kita memasuki suatu era Baru, dimana aset hutan akan mengambil alih aset sumber daya alam atau sumber daya ekonomi lain. Pada setiap jengkal hutan, setiap batang pohon, setiap miligram O2 yang dihasilkan adalah kekayaan financial yang dapat dihitung secara pasti. Tidak pura-pura Inggris jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk memberi gelar kepada Presiden Joko Widodo dan Indoneaia sebagai climate change super power. Tahu apa artinya ini? Kekuatan super power telah bergeser. Yang lebih mendasar lagi konsep super power-nya telah diubah. Jika dulu punya senjata, punya industri berat, punya teknologi, maka akan mendapat julukan super power. Kekuatannya super, dan power-nya besar. Lalu dayanya besar untuk mengangkat beban dunia. Tapi, sekarang ini semua super power lama sudah tidak berdaya mengangkat beban dunia, mereka telah ketakutan, mereka tidak berdaya menghadapi tantangan pendinginan alam, dan pemanasan yang ekstrim. Senjata mereka sudah tidak berguna lagi menghadapi hawa dingin. Jika tidak segera memperbaiki diri maka mereka akan bernasib sama dengan kaum sebelumnya, suatu kaum yang dihantam gelombang yang sangat dingin, sehingga mereka terjatuh seperti pelepah pohon kurma. Itulah mengapa Indonesia berada di pucuk pimpinan yang mengusung agenda perubahan ini, Indonesia menjadi kekuatan super power baru, dengan senjata di tangannya, senjata kemanusiaan. Senjata untuk menyelamatkan bumi. Bahwa doa dalam Pembukaan UUD 1945 berkat rahmat Allah maka Indonesia menjadi harapan bagi zaman baru mengganti zaman lama. “Rimbun Bhumi Amparan Salam”. Pertamina kembali menjadi kunci, karena pertanian bukanlah kebun sawit, Pertamina bukan tambang batubara, Pertamina punya hutan, Pertamina memelihara jutaan pohon, kembali akan menjadi kunci green rupiah system menggantikan petrodolar system. Perlu dicatat, Indonesia mengklaim memiliki 100 juta hektar kawasan hutan, lebih dari 50 persen luas seluruh daratan Indonesia. Tapi berbagai lembaga internasional mempersoalkan bahwa sektor kehutanan sebagai penyumbang emisi, dia datang dari tambang batubara dan sawit. Padahal hutan adalah tumpuan dunia dan Indonesia sendiri dalam mencapai kesepakatan iklim global. (*)

Alasan Kenaikan BBM Karena APBN Jebol Ternyata Dusta!

Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol itu? Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu tersebut dapat dibenarkan? Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute PEMERINTAH disinyalir menyampaikan informasi salah dalam penjelasannya soal kenaikan BBM pada Sabtu, 3 September 2022 lalu. Dalam pengumuman kenaikan harga BBM, para pengambil keputusan menyampaikan, kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan dalam rangka menyelamatkan agar APBN tidak jebol. Nyatanya, baru dirilis Senin, 26 September 2022, kemarin APBN pada Agustus 2022 dinyatakan surplus sebesar Rp 107,4 triliun. Dalam publikasi APBN kita hingga 31 Agustus 2022, pendapatan negara kita mencapai Rp 1.764,4 triliun atau 77,9% dari pagu. Sementara dari pos Belanja Negara, realisasinya mencapai Rp 1.657 triliun atau 53,3% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu) hingga akhir Agustus ini. Rinciannya, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.178,1 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp 478,89 triliun atau 59,5% dari pagu, tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Pengumuman Surplus APBN per 31 Agustus 2022 Rp 107,4 triliun membuat publik bertanya, kok tega benar, kenapa 3 hari kemudian diumumkan untuk menghindari APBN jebol, BBM Pertalite dan Solar harus dinaikan menjadi Rp 10,000 dan Rp 6,800 atau naik sekitar 30,72-32.04 persen. Padahal, APBN mencapai surplus per 31 Agustus 2022 alias punya ada dana yang memadai. Ditambah lagi ternyata per 31 Agustus 2022 ada SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) sebesar Rp 394,2 triliun. Ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya Juli 2022 yaitu Rp 302,4 triliun dan jauh dari tahun lalu yang sebesar Rp 148 triliun. Dalam narasi Pemerintah, jumlah subsidi BBM sebesar Rp 502,4 triliun ini, kuota subsidinya hanya cukup untuk 23 juta kiloliter (kl) pertalite dan 15,1 juta kl solar. Setelah dikalkulasi lagi, anggaran subsidi tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan sampai pada awal Oktober 2022. Kalau dipaksakan sampai akhir tahun atau Desember 2022, maka pemerintah mengestimasikan kebutuhan BBM yang disubsidi menjadi 29,1 juta kl untuk pertalite dan 17,4 kl untuk solar. “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu (subsidi) bisa sampai Rp 700 triliun. Uangnya dari mana? Enggak mampu APBN kita,” tutur Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip berbagai media. Di sini terlihat pemerintah tidak jujur saat mengumumkan kenaikan BBM 3 September lalu. Berdasarkan kalkulasi APBN Kita, per 31 Agustus Pemerintah memiliki ruang fiskal dari Surplus APBN dan SILPA totalnya sebesar Rp 501,6 triliun dengan rincian Surplus APBN Rp 107,4 triliun dan SILPA Rp 394,2 triliun. Bila berpihak pada rakyat, seharusnya tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun dapat diambil dari keluasan ruang fiskal per 31 Agustus 2022 tersebut Rp 501,6 triliun. Toh masih ada selisih positif Rp 306,6 triliun. Jelas sekali, selain tidak jujur terkait data surplus dan SILPA, Pemerintah juga tidak mau mengambil keluasan ruang fiskal tersebut untuk memperbesar subsidi BBM tersebut. Rakyat dikorbankan, inflasi sengaja dibuat naik terutama komponen inflasi administered price-nya, agar peluang bisnis SPBU swasta semakin marak. Bila itu yang terjadi seharusnya pengawas pemerintah yaitu anggota DPR RI bisa memanggil pemerintah untuk menjelaskan duduk persoalannya. Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol itu? Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu tersebut dapat dibenarkan? Pertanyaan seperti ini harus dijawab oleh pemerintah ketika ditanya anggota DPR. Masalahnya adalah DPR seperti apa yang bisa membela rakyat manakala anggota DPR sudah tersandera oleh partai politiknya yang harus selalu setuju dengan pemerintah. Kacau demokrasi Indonesia hari ini! (*)

Rocky Gerung: Namanya Negeri Tirai Bambu, Kita Hanya Bisa Mengintip, Yang Jelas China Rapuh

Jakarta, FNN – Setelah ‘menghilang’ beberapa hari, Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul di depan publik di tengah rumor kudeta politik. Xi terlihat mengunjungi sebuah pameran di Beijing dalam tayangan televisi pemerintah China yang disiarkan pada Selasa (27/9/2022) waktu setempat. Seperti dilansir Associated Press, Rabu (28/9/2022), Xi Jinping terlihat tengah mengunjungi sebuah pameran dengan tema \'Menempa Menuju Era Baru\' yang digelar di Beijing Exhibitian Hall dalam tayangan televisi pemerintah China pada Selasa (27/9) waktu setempat. Tampak Perdana Menteri (PM) Li Keqiang dan beberapa jajaran pejabat tinggi China mendampingi Xi dalam momen tersebut. Xi sendiri tampak melihat-lihat beberapa benda yang dipamerkan dan sempat mengomentari kemajuan ekonomi China dalam satu dekade terakhir. Kunjungan itu menjadi penampilan pertama Xi di televisi pemerintah China semenjak dia kembali dari pertemuan puncak di Uzbekistan akhir pekan lalu. Diketahui bahwa di bawah aturan pandemi virus Corona (COVID-19) yang berlaku di China, Xi yang juga menjabat sebagai pemimpin Partai Komunis China dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) tersebut juga wajib menjalani karantina selama seminggu usai kembali dari kunjungan luar negeri. Sistem politik yang buram di China kerap memicu desas-desus soal pertikaian politik atau upaya kudeta, meskipun stabilitas yang dijunjung tinggi dalam negara dengan pengawasan otoriter itu berarti adanya penindakan tanpa henti setiap tanda-tanda perbedaan pendapat yang muncul. Xi secara luas dianggap sebagai pemimpin paling kuat dan berpengaruh di China dalam beberapa tahun terakhir, dengan tidak ada penantang kuat baginya. Bahkan Xi telah menghapuskan batasan masa jabatan yang diatur konstitusional China, yang mengizinkannya untuk menjabat seumur hidup jika dia berkenan. Sebenarnya, bukan hal yang tidak biasa bagi para pemimpin China untuk absen dari pandangan publik selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Seperti yang terjadi saat pertemuan politik informal digelar di resort tepi pantai Beidaihe setiap musim panas. Namun, waktu hilangnya Xi dari mata publik hanya beberapa pekan sebelum digelarnya kongres partai yang penting, yang hanya digelar setiap lima tahun, semakin mengobarkan rumor-rumor yang beredar. Xi diperkirakan akan menerima masa jabatan ketiga, selama 5 tahun, sebagai pemimpin Partai Komunis China (PKC) dalam kongres yang akan dimulai 16 Oktober 2022 mendatang. Masa jabatan ke-3 itu mematahkan tradisi sejak lama yang hanya membatasi pemimpin China untuk menjabat maksimum dua periode saja. Menurut Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, sementara spekulasi tersebut mereda, tetapi tetap saja namanya sistem yang tertutup, negara yang tertutup semacam itu, selalu saja ada spekulasi-spekulasi  yang akan bermunculan. “Kemarin kita membahas soal Xi Jinping yang berkembang rumor di Nepal dan di India dia dikudeta karena dia ternyata tidak muncul dalam waktu beberapa hari setelah pertemuan di Uzbekistan,” katanya saat dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Ternyata dia kemudian kemarin itu mulai muncul dan dia membuka sebuah pameran di Beijing. Dengan begitu ini polanya bagus selalu seperti negara-negara yang otoriter. Kita ingat selalu dulu rumor muncul itu seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, terus tiba-tiba muncul-muncul dan polanya selalu seperti itu. Dan, ini bukan berarti bukan menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa ya walaupun Jinping muncul. “Kelihatannya sinyal-sinyal semacam itu menunjukkan ada hal yang rapuh di China. Secara ekonomi, ekonominya tidak bertumbuh dan dimensi politiknya ada ketegangan kelas menengah yang melihat demokrasi terhalang di China dan pasti ada operasi intelijen,” tandas Rocky Gerung. “Jadi, standar bahwa negara yang tertutup, namanya tirai bambu itu ya hanya bisa diintip. Sebetulnya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Dan sangat mungkin sebenarnya Xi Jinping sedang ikut musra itu, musyawarah rakyat,” sindirnya. (Ida/sws)

Pengamat Ekonomi INDEF Sepakat Dengan Hasil Survei Pusat Data Bersatu (PDB)

  Jakarta, FNN – Dr. Agus Herta Sumarto sebagai Pengamat Ekonomi INDEF memberikan tanggapan bahwa sepakat terhadap hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB). Kata sepakat tersebut diungkapkan dalam rangkaian acara Hasil Survei Pusat Data Bersatu yang dilaksanakan pada Kamis (29/30) di Restoran Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan. Publikasi Hasil Telepolling yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022 oleh PDB dengan 400 responden terpilih di semua kota di DKI Jakarta menghasilkan angka 83,8% merasa puas aras kinerja Anies – Riza. Namun, responden cukup sadar DKI Jakarta terjadi masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi. Terkait dengan calon pengganti, mayoritas responden yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan oleh calon Pj. Gubernur DKI Jakarta. “Ya, sebelum pergantian Gubernur memang sangat tepat mengadakan survei oleh PDB. Saya sepakat. Meskipun responden rasional, meskipun merasa puas. Masyarakat masih sadar, mengenai PR DKI Jakarta,” ungkap Agus. Kemudian, Agus juga mengatakan bahwa Jakarta memiliki fungsi dan letak yang diibaratkan Jantung (Ibu Kota). Hal ini menjadi PR besar, sepatutnya ekonomi setelah pandemi, ada tiga hal yang dibangun oleh calon pengganti Anies – Riza. “Sosok yang memiliki pergerakan, interaksi, dan relasi menghasilkan modal sosial yang dapat memajukan perekonomian DKI Jakarta,” tambahnya. Tak hanya itu, Calon Gubernur DKI Jakarta juga digadang-gadang harus bisa mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralis, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat. “Yang diharapkan oleh publik memang Gubernur selanjutnya mengayomi, dalam hal ini dibutuhkan pemimpin yang punya kondisivitas politik jakarta dan mengakhiri polarisasi masyarakat,“ tutupnya. (Ind)  

Rocky Gerung: Di Ujung Kekuasaan, Politik Itu “Single Player”, Bisa Jadi Nasdem Suruh Keluar

PARTAI NasDem berencana mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 nanti pada 10 November 2022. Pertanyaannya, Deklarasikan Anies Capres 2024, Nasdem Siap Keluar dari Kabinet? Ikuti dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Berikut petikannya. Halo halo Bung Rocky, masih betah di Jepang ini kelihatannya ya. Ya, ada beberapa kegiatan soal lingkungan, ada pertemuan kecil-kecilan gitu. Tapi lebih sebetulnya saya naik ke Gunung Fuji, cuma ditutup karena cuaca dan kebijakan setempat. Tapi ya sempat pinggir-pinggir hutanlah situ. Itu masih bisa, kalau ke puncak nggak boleh. Jadi kelihatannya ini menu baku ya, ke manapun Anda berkunjung, itu harus ke gunung, walaupun cuman sampai kaki harus tetap dilakukan. Ya, harus dilakukan karena itu yang membuat saya mengiyakan permintaan seminar atau undangan diskusi. Kalau ada gunung pasti saya datang. Tapi apakah benar ya ada orang yang katanya kalau sudah terbiasa naik gunung itu memang harus secara berkala harus naik gunung gitu. Rasanya nggak enak gitu nggak nyaman kalau nggak naik gunung atau bagaimana itu? Ya, itu sama seperti orang yang kalau sudah biasa korupsi, dia akan korupsi terus-menerus makin lama makin gede. Atau yang sudah berkuasa maunya terus-menerus, kalau bisa 7 periode. Kan sama saja. Cuman niatnya saja yang membedakan. Saya naik gunung supaya sehat dan melihat keindahan. Ada yang naik kursi kekuasaan untuk pamer arogansi, kira-kira begitu, dan mengintai harta-harta negara. Nah, itu bedanya tuh. Sama dengan spekulasi yang terjadi di dalam negeri juga gitu. Karena ini dalam beberapa hari, sejak kemarin malam saya kira, ini berkembang isu yang sangat kuat dan itu dikonfirmasi oleh sejumlah politisi Nasdem bahwa tanggal 10 November nanti itu sudah akan dideklarasikan calon presiden mereka, yakni Anies Baswedan. Sementara siapa wakilnya itu sedang digodok. Bisa saja akan diumumkan tanggal 10 atau belum. Yang penting presidennya sudah dimunculkan gitu. Walaupun saya begitu baca di internal Nasdem sendiri kelihatannya belum sampai kata sepakat dan itu sekali lagi diserahkan kepada Pak Surya Paloh. Ya, itu tetap masih MoU juga sebetulnya. Kalau kita baca secara detail, tentu yang dimaksud dengan tanggal 10 ada upaya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem sendiri itu, bukan Anies Baswedan sebetulnya. Tetapi, memang ada survei yang memperlihatkan gerak-gerik rakyat itu mengarah pada Anies Baswedan. Karena itu, kalau Nasdem nggak ngomong nanti partai lain yang ngambil keuntungan dari naiknya apresiasi terhadap Anies Baswedan. Jadi minimal Nasdem sudah kasih sinyal bahwa tolong pilih kami sebagai partai karena kami akan memilih seseorang yang punya jejak lebih baik dari Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Tetapi, dengan mengatakan itu, tentu Pak Jokowi juga bersiap-siap untuk cari siasat agar Anies makin lama makin disingkirkan. Nasdem mungkin juga bisa kena sentil atau kena jeweran dari Pak Jokowi karena bagaimanapun itu politik. Tetapi, politik kan selalu di ujung waktu kekuasaan semua akan jadi single player. Dan sekiranya itu terjadi maka Surya Paloh akan menjadi tokoh pertama yang mungkin bilang, oke, maaf Pak Presiden kami sudah tidak mau lagi di dalam kekuasaan. Kami tarik menteri dari kekuasaan karena kami fokus buat Anies. Kan mestinya begitu konsekuensinya tuh supaya fair. Demikian juga partai yang lain. Saya kira cuma Nasdem yang bermasalah. Masih ada dua kaki tuh. Demokrat dan PKS jelas ada di luar. Jadi, trik atau bukan trik bahkan, intrik semacam ini bisa menimbulkan ledakan baru nanti. Mungkin dalam 3-4 hari ini ada sinyal dari Presiden Jokowi supaya Nasdem sebaiknya mundur dari kabinet. Kan begitu jalan pikirannya. Tapi, Nasdem juga bisa melakukan serangan balik. Ini bergantung pada siapa yang punya komorbid paling besar dalam politik Indonesia. Kalau Nasdem ada komorbit ya pasti akan nego tuh. Kira-kira itu intinya. Yang lebih aman sebetulnya ya PKS sama Demokrat, karena di luar. Jadi tetap bola panas Anies ini akan dimainkan oleh para politisi, termasuk mereka yang nyari-nyari sponsor baru dengan pakai nama Anies kan pasti banyak yang mulai nanya NPWP-nya berapa ya. Kira-kira begitu. Tapi ini analisis yang bagus dan FNN selalu kasih sinyal saja kan kita enggak bisa lalu mensponsori seseorang. Tapi kita kasih sinyal bahwa Anies kelihatannya nggak akan pindah dari Jakarta, dia cuman akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya ngomong begini nanti orang bilang kalau gitu ada yang masuk amplop. Enggak. Kita cuma buat analisis. Yang dapat untung ya partai-partai yang sponsori Anies. Tapi itu bagus buat mendorong supaya terjadi pembelahan politik baru, jangan sekedar mengikuti keinginan Pak Jokowi bahwa hanya boleh ada dua calon. Nggak bisa itu. Tak ada amplop-amplop yang masuk ke FNN. Kita bukan wartawan amplopan. Oke. Sebelum kita ngomongin soal ini, tadi lanjutin soal Anies, saya jadi ingin memberikan semacam penekanan pada Anda karena tadi Anda menyatakan bahwa publik sekarang ini menginginkan agar ada presiden yang lebih bagus dari Pak Jokowi dan Anies itu lebih bagus dari Pak Jokowi. Itu kesimpulan Anda, pengakuan Anies, atau apa? Karena kalau pengakuan Pak Prabowo kan Pak Jokowi itu lebih hebat, ilmunya dan strateginya di atas Pak Prabowo. Gitu loh. Iya, Pak Prabowo sama juga, pencitraan. Pak Prabowo kan kita sudah kenal siapa Pak Prabowo, mengasuh-asuh sesuatu yang dianggap bisa menambah kelucuan politik. Sebab kalau Pak Prabowo anggap Pak Jokowi lebih hebat dari dia ya nggak usah tantangin Pak Prabowo kan. Ya dukung saja calon dari Jokowi atau pastikan bahwa Gerindra akan mengusulkan tiga periode. Kan logikanya begitu. Tapi, kita paham Pak Prabowo sudah berapa tahun, mungkin 5 tahun, ada di dalam lingkaran ini dan terlihat bahwa memang Prabowo mengerti apa yang terjadi di Istana. Tentu dia punya cara tertentu dengan style Prabowolah. Kan nggak mungkin Pak Prabowo bilang iya saya lebih hebat dari Pak Jokowi, karena itu pilih saya. Nggak bisa itu. Kalau kita mampu untuk bikin analisis bahwa ya pasti Anies lebih bisa dong. Sebab, kalau Anies bilang ya saya juga kurang atau belum mampu untuk menandingi prestasi Pak Jokowi, ya buat apa nyaleg kalau begitu. Ya, itu yang dibilang oleh netizen, hati-hati Pak Prabowo, karena itu bisa di blunder karena mereka akan berpikir dengan yang lebih pintar saja kondisi Indonesia seperti sekarang, apalagi dengan yang nggak lebih pintar. Ya, jadi ketegangan psikologi di kalangan capres-cawapres ini, ada yang terpaksa keceplosan musti memuji Pak Jokowi. Itu artinya, itu lagi kasih sinyal supaya Pak Jokowi puji balik. Kalau Anies nggak mungkin minta puji balik Pak Jokowi. Kalau Anies minta puji balik Pak Jokowi, elektabilitasnya langsung drop. Oke, kita teruskan ya tadi analisisnya. Jadi, menurut Anda ini bagian bagian dari “main-main” dalam tanda petik untuk menaikkan elektabilitas dan posisi tawar yang lain gitu. Karena nantinya kalau toh dia yang pertama kali menyebutkan dan juga ini sudah disebutkan di Rakernas sebagai salah satu calonnya, kan orang akan melihat bahwa ketika nanti akhirnya betul-betul Anies diusung oleh tiga partai ini, ya Nasdem bisa mengklaim dia sebagai pemilik saham utama, gitu ya. Ya, itu bahayanya. Buat Demokrat, misalnya, tentu lain lagi hitungannya. Demokrat pasti merasa bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dari Nasdem kenapa Nasdem yang klaim. Kan bakal begitu nanti. Kan popularitas Demokrat lagi naik. Jadi, terlihat itu persaingan juga di kalangan internal mereka, di antara internal mereka yang potensial untuk mendukung Anies. Kalau PKS ya stabil-stabil saja. Kan PKS nggak mungkin mendahului pencalonan Anies. Saya kira strategi PKS bener. Kalau PKS yang calonkan Anies maka PKS akan dibuli, dikepung, wah itu memang Kadrun. Jadi memang musti ada partai nasionalis yang mendukung Anies, baru PKS ada di situ. Nanti di dalam lalu dibikin negosiasi. Jadi ini gimmick-gimmick aja ini sebetulnya. Nasdem political gimmick-nya its a smart political gimmick dan SBY juga ambil gimmick yang sama tuh, menyelamatkan Anies. Anies sebetulnya diselamatkan oleh statement SBY, bukan oleh Surya Paloh. Kan Surya Paloh memposisikan Anies dicalonkan. SBY lebih pinter: Anies itu akan disingkirkan, karena itu mari selamatkan Anies. Kan secara moral lebih kuat daripada sekadar menjunjung kan? Jadi sudah kita tahu trik dan intrik saja. Begitu. (Ida/sws)

Jelaskan Pelanggaran Etik, LaNyalla Minta BK Berhentikan Fadel

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Kehormatan (BK) menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD RI kepada Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad. LaNyalla juga meminta Fadel Muhammad menyampaikan maaf kepada dirinya di hadapan Sidang Paripurna DPD RI dan media nasional. Menurut LaNyalla, Fadel Muhammad telah melakukan pelanggaran kode etik, terutama pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan DPD nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. Permintaan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Sidang Badan Kehormatan DPD RI di Ruang Mataram, Gedung B DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda sidang adalah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh LaNyalla sebagai pengadu. Hadir Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy, Wakil Ketua BK, Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa, serta 8 anggota BK lainnya. LaNyalla sebagai pengadu, menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadel Muhammad terjadi pada 13-14 Agustus 2022 saat Rapat Badan Kehormatan (BK) di Hotel Mercure Jakarta. Saat itu hadir 8 orang anggota BK dengan agenda kegiatan finalisasi hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik. “Dalam rapat, Saudara Fadel Muhammad mengeluarkan pernyataan yang menuduh saya mengkoordinir anggota DPD mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menarik dia sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Saudara Fadel juga menuduh saya melakukan pemberian uang kepada anggota DPD untuk memudahkan proses mosi tidak percaya tersebut,” ucapnya. Selain itu, pada 15 Agustus 2022 ketika Sidang Paripurna ke-13 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V yang dihadiri 114 anggota, Fadel yang seharusnya menyampaikan laporan kinerja sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, justru kembali menyampaikan tuduhan seperti yang terjadi saat Rapat BK. Mengenai penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel, LaNyalla mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Aspirasi itu ditampung dan ditindaklanjuti olehnya, sebagai pimpinan DPD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI. “Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib di pasal 57. Yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,” katanya. Oleh karena itu, dengan beberapa pernyataan Fadel tersebut, LaNyalla merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya di hadapan para anggota DPD RI. “Saudara Fadel menuduh tanpa bukti otentik yang valid dan tidak meminta klarifikasi dahulu dari saya. Pernyataan beliau juga tidak rasional, bagaimana mungkin saya memobilisasi sampai memberikan uang dalam menggalang mosi tidak percaya,” tuturnya. Dijelaskan juga oleh LaNyalla bahwa dirinya bertemu dengan Fadel pada 11 Agustus 2022 namun tidak pernah mengarahkan Fadel yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD untuk walk out pada Sidang Bersama tanggal 16 Agustus 2022. “Saya juga tidak pernah mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi dan kasar kepada beliau,” ucap dia. (mth/*)

Menghidupkan Nilai-Nilai Pancasila

Amandemen UUD 1945 di era Reformasi membuktikan adanya tarikan Pancasila pada kepentingan tertentu. Begitu pula RUU Haluan Ideologi Pancasila. Oleh: Prof. Dr. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PANCASILA adalah hasil penggalian nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah pada 1 Juni 1945 menjawab tantangan Dr. Radjiman Wediodiningrat tentang perlunya suatu filosophische grondslag, dasar falsafah/dasar negara, bagi Negara Indonesia yang merdeka. Bung Karno merumuskan Pancasila: (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; (3) Mufakat atau demokrasi; (4) Kesejahteraan sosial; (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat rumusan Pancasila: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 18 Agustus 1945 rumusan Pancasila disahkan sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ibarat lautan, Pancasila membersihkan dan menyerap nilai-nilai tanpa mengotori lingkungannya serta menerima, menumbuhkan segala budaya dan ideologi positif yang dapat berkembang berkelanjutan. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dari lima sila, jiwa seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; cerminan suara hati nurani manusia. Pancasila memberi keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai berdasarkan keselarasan dan keseimbangan kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menggariskan bahwa warga negara Indonesia niscaya percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, dan beribadah menurut ajaran agamanya. Negara berkewajiban memfasilitasi sarana kehidupan beragama untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing pemeluk agama. Setiap warga negara niscaya menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sikap hormat-menghormati, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi persatuan Indonesia; menempatkan persatuan, kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan satu Negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan Negara, “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Demikian, kata Bung Karno. Sila keempat merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat; menjunjung tinggi hak rakyat, musyawarah, dan perwakilan; mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama; keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan, berorientasi ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak; menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Bangsa Indonesia menghidupkan nilai sila keempat Pancasila dalam mufakat, dan permusyawaratan. Dengan cara mufakat bangsa Indonesia memperbaiki segala hal, termasuk keselamatan agama, dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Kata kunci dalam sila keempat ialah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Kata hikmat, dari bahasa Arab, hikmah, yang artinya kebijaksanaan, petunjuk, dan amanat. Istilah permusyawaratan juga berasal dari bahasa Arab, syura, musyawarah, artinya pembicaraan, pembahasan, permufakatan, perundingan, rembukan. Kata perwakilan dari bahasa Arab wakil, yang artinya pemangku, representasi. Kata-kata kunci tersebut merepresentasikan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad saw. Nilai-nilai pada sila keempat tersebut pada hakikatnya adalah dasar-dasar ajaran Islam dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan, apa pun namanya.   Hikmat kebijaksanaan adalah nilai yang amat sangat berharga. Hikmah mengandung arti perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hikmah ialah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara amaliah dan amal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Musyawarah adalah salah satu pilar penyangga kepemimpinan yang kokoh dan berwibawa. Dalam sistem demokrasi permusyawaratan pemimpin adalah perwakilan rakyat. Konsekuensinya, rakyat niscaya menaati para representasi selama undang-undang dan peraturan yang dibuat selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad saw. Praktik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati secara langsung tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila. Pemilihan kepala pemerintahan niscaya dilakukan melalui permusyawaratan perwakilan, yakni dipilih dan ditentukan oleh para wakil rakyat. Titik lemah demokrasi Indonesia dengan prinsip one man one vote sebagai penyangga pemilihan Presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia terletak pada penghargaan sama per kepala tanpa mempertimbangkan isi kepalanya. Dalam demokrasi permusyawaratan suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi empat prasayarat. Pertama, didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang. Ketiga, berorientasi jauh ke depan. Keempat, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Di bawah orientasi etis hikmah-kebijaksanaan, demokrasi permusyawaratan direalisasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan keadilan. Orientasi ‘hikmah-kebijaksanaan” mensyaratkan adanya wawasan pengetahuan yang mendalam tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah mereka bisa merasakan, menyelami, dan mengetahui apa yang dipikirkan rakyat, serta membawa pada keadaan yang lebih baik. Orientasi “hikmah-kebijaksanaan” mensyaratkan kearifan untuk dapat menerima perbedaan secara positif dengan memuliakan kebajikan keberadaban.   Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengamanatkan hak dan kewajiban manusia Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bersama. Dalam melaksanakan amanat negara, para pemimpin niscaya berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kalangan tertentu yang memiliki keistimewaan untuk memonopoli kekayaan alam maupun asset negara. Demikian pula dalam menerapkan undang-undang dan aturan untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran bersama. Pancasila adalah satu kesatuan utuh terpadu. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia Indonesia niscaya bertuhan, berkemanusiaan, bepersatuan, dan berkerakyatan, serta berkeadilan sosial. Pancasila merupakan landasan Undang-Undang Dasar dan Undang-undang lain serta peraturan turunannya. Segala yang tak sejalan dengan Pancasila harus ditinjau kembali. Amandemen UUD 1945 di era Reformasi membuktikan adanya tarikan Pancasila pada kepentingan tertentu. Begitu pula RUU Haluan Ideologi Pancasila. Pancasila tidak mungkin diringkas menjadi Trisila dan Ekasila, gotong royong. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila dengan saksama untuk selamanya! (*)

IPW Apresiasi Kerja Timsus Bentukan Kapolri

Jakarta, FNN – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja keras Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil menyelesaikan penyidikan perkara tewasnya Briptu Nofryansyah Josua Hutabarat (Brigadir J) oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pasalnya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 atas perkara FS, Brigadir  RR, Bharada RE, KM dan Ny. PC. Sehingga dengan keluarnya P21 itu, membuktikan Kapolri telah mewujudkan komitmennya memproses perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan itu secara profesional, akuntabel dan transparan. Hal ini, akan membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat, dari sebelumnya yang sempat merosot. “Imbas dari kepercayaan publik tersebut juga akan menghilangkan spekulasi tentang motif dari pembunuhan Briptu Josua yang dibangun pihak Ferdy Sambo untuk meringankan hukuman. Dimana, publik berpendapat pelecehan terhadap Putri Chandrawathi yang semula terjadi di rumah dinas Duren Tiga berpindah di Magelang adalah sebuah rekayasa konstruksi hukum untuk membebaskan Ferdy Sambo,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 28 September 2022. Sugeng mengatakan, kerja keras dari Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani perkara pembunuhan Briptu Josua oleh Ferdy Sambo, jelas sebagai upaya institusi untuk menjaga marwah Polri. “Kendati banyak masalah yang dihadapi terutama karena rusaknya bukti-bukti di tempat kejadian perkara, tekanan dan skeptisme publik yang besar bahkan kritikan IPW semuanya terjawab dengan dapat diselesaikan dan diserahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung jauh sebelum habisnya masa penahanan para tersangka untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum,” ujar Sugeng. Oleh karena itu, lanjut Sugeng, IPW mendorong dan mendukung Kejagung untuk mengajukan perkara matinya Brigadir Joshua itu dengan dakwaan pasal 340 jo 338 jo. 55 dan 56 KUHP sesuai konstruksi dari pihak kepolisian. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Joshua Hutabarat dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah lengkap dan segera disidang. “Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP,” kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9/2022). Dengan begitu, dalam bulan Oktober nanti Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah menjadi terdakwa di PN Jakarta Selatan dengan pengawalan sidang yang cukup ketat. (mth/*)

Webinar P3S: Menakar Puan Maharani Dalam Pilihan Presiden 2024

Jakarta, FNN – Sorotan terhadap sosok Ketua DPR RI Puan Maharani makin menguat sebagai kandidat Presiden RI dalam Pilihan Presiden 2024 dalam seminar yang diselenggarakan Political and Public Policy Studies (P3S), Rabu (28/9/2022). P3S menggandeng para pengamat politik dari beragam latar belakang dalam proses diskursus ini. Mereka terdiri dari Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing; Founder Lembaga Survei Kedaikopi, Hendri Satrio; dan Direktur P3S, Dr. Jerry Massie. Pakar Komunikasi Politik Dr. Emrus Sihombing mengatakan, Puan ada modal kompetisi yang jelas. “Menurut pandangan saya, sejatinya pasangan Puan haruslah dari kalangan partai politik juga. Karena mereka memiliki basis politik, perjuangan dan pengalaman politik, serta identitas politik yang jelas untuk menjadi modal kompetisi kedepannya,” katanya. “Kalau bukan dari parpol, pasti bargaining position-nya akan lebih berat dalam menjalankan strategi politik,” lanjutnya. “Tanpa sokongan power politik dari wakil presiden, mereka pasti butuh effort lebih untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Politik transaksional dengan calon-calon koalisi akan lebih banyak,” ungkapnya. “Nama-nama yang menurut saya layak mendampingi Puan adalah Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan ketua-ketua partai lannya,” tambahnya. Founder Lembaga Survei Kedaikopi Hendri Satrio menetapkan dua indikator unggul yang harus dimiliki calon wakil presiden pada periode pertama Puan. “Pertama kekuatan elektoralnya harus kuat, kedua harus punya modal finansial yang mumpuni. Meskipun sayangnya, menurut saya, premis dan hipotesa ini hanya dimiliki satu orang. Namanya Jusuf Kalla,” ungkapnya. “Dari sekian banyak figur yang ada, belum ada yang punya dua modal ini secara komplit. Baik itu Ridwan Kamil, meskipun memiliki elektoral yang kuat di Jawa Barat, lalu Khofifah Parawansa, Edy Rahmayadi, atau Erick Thohir yang hanya unggul dari sisi finansial,” paparnya. Adapun sosok yang dinilai Hendri mendekati dua kriteria itu adalah Sandiaga Uno. “Yang hampir seperti Jusuf Kalla mungkin Sandiaga Uno. Dia punya kekuatan elektoral dari sisa-sisa Pilpres dan sangat mungkin punya kekuatan finansial selama menjadi menteri,” jelasnya. Perspektif yang berbeda juga datang dari Direktur P3S Jerry Massie. Kali ini Prabowo Subianto menjadi figur unggulan untuk disandingkan dengan Puan Maharani pada Pemilu 2024. Barulah setelah itu diikuti tokoh-tokoh potensial lainnya. “Dari sebelumnya juga saya sudah menyebutkan ini di beberapa media mainstream. Prabowo Subianto saya akan tempatkan di nomor satu, Anies Baswedan nomor dua, Agus Harimurti Yudhoyono ketiga,” katanya. \"Selanjutnya Airlangga Hartarto keempat, Sandiaga Uno kelima, dan keenam ada Ridwan Kamil,” ungkap Jerry Massie. Jerry mengatakan mengapa Prabowo ada dalam urutan pertama? \"Karena kita tahu bersama bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian batu tulis di antara mereka. Silaturahmi dan sowan politik juga sudah sering terlihat di beberapa momen. Dengan pola komunikasi politik seperti ini, kita bisa mengindikasikan peluang keduanya di masa mendatang,” tambahnya. Namun begitu, Jerry tetap melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi, dengan mempertimbangkan kedinamisan yang merupakan ciri khas politik. “Apalagi Prabowo bukan satu-satunya pribadi yang pernah melakukan komunikasi politik dengan PDIP dan Puan secara langsung,” ungkapnya. “Tapi tidak menutup kemungkinan, kedepannya terjadi skenario politik yang tidak diduga sebelumnya. Seperti Airlangga Hartarto yang tiba-tiba menyatakan diri mendukung Puan dan calon wakil presiden dari PDIP, juga Surya Paloh yang mengirim Anies Baswedan sebagai wakil Puan, atau dari Prabowo sendiri yang menyatakan diri mendampingi Puan,” ungkapnya. “Nama-nama tadi kita jadikan saja barometer dan referensi di Pemilu 2024 mendatang. Tapi menurut saya, merekalah figur yang berpotensi menjadi calon wakil presidennya Puan,” pungkas pengamat politik Amerika Serikat itu. (mth/*)

Memaknai Arah Survei CSIS

Publik curiga, 3 bulan sebelumnya CSIS melakukan survei yang menyudutkan Anies, 51,8% para ahli Tidak Puas dengan kinerja Anies: sebagai koreksi survei sebelumnya, 73% Puas dengan kinerja Anies? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HASIL survei CSIS ‘mengejutkan’, dan menarik untuk dicermati terutama dikaitkan dengan pernyataan SBY dan Andi Arief, Kepala Bappilu Partai Demokrat. Dalam video ‘turun gunung’, SBY mengatakan hanya akan ada dua calon presiden pada pilpres 2024: jahat bukan? Seperti diberitakan media, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul secara head to head melawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kalangan pemilih muda. Hal ini tergambar dari hasil survei yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap pemilih berusia 17-39 tahun pada 8-13 Agustus 2022 lalu. Kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, ketika \'diadu\' dengan Ganjar, elektabilitas Anies unggul dengan angka 47,8 persen. “Ketika dilakukan head to head antara Pak Anies dengan Pak Ganjar, nah jadi kami menemukan angka yang ini, Pak Anies 47,8 persen, Pak Ganjar 43,9 persen,” kata Arya dalam acara rilis survei, Senin (26/9/2022). Dalam simulasi Anies vs Ganjar, CSIS mencatat ada 7,6 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia dan 0,8 persen responden mengaku belum menentukan pilihan. Anies pun kembali unggul saat disimulasikan menghadapi Prabowo meski ada 8,3 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia dan 0,3 persen belum menentukan pilihan. Anies mendapat angka yang lebih besar, 48,6 persen, Prabowo 42,8 persen. Dalam simulasi Ganjar vs Prabowo, elektabilitas Ganjar sebesar 47,2 persen mengungguli Prabowo (45 persen), tidak tahu/rahasia (7,5 persen), dan belum tentukan pilihan (0,3 persen). Namun, dalam survei yang sama, Ganjar tercatat unggul pada simulasi 14,7, dan 3 nama. “Kenapa terjadi seperti ini karena tadi ada switching karena ada perpindahan dukungan pemilih dari dukungan sebelum-sebelumnya,” kata Arya, seperti dilansir Kompas. Survei diselenggarakan CSIS pada 8-13 Agustus 2022 kepada 1.200 responden berusia 17-39 tahun di 34 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error +/- 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jadi, menurut survei CSIS, Anies unggul head-to-head lawan Ganjar maupun Prabowo. Sepertinya CSIS ingin menyampaikan Anies bakal tidak terbendung menjadi presiden pada 2024. Meskipun surveinya unggul di kalangan pemilih muda, tapi realitanya mungkin saja unggul di seluruh kalangan pemilih. Tapi, banyak pihak berpendapat motif survei CSIS ini untuk justifikasi, Anies bahwa tidak terbendung. Maka itu silakan ambil langkah yang diperlukan. Hal ini bisa membuat pernyataan SBY dan Andi Arief menjadi realita, cuma ada dua calon presiden pada 2024, dan Anies akan disingkirkan? Publik curiga, 3 bulan sebelumnya CSIS melakukan survei yang menyudutkan Anies, 51,8% para ahli Tidak Puas dengan kinerja Anies: sebagai koreksi survei sebelumnya, 73% Puas dengan kinerja Anies? Sebelumnya, CSIS menunjukkan, mayoritas responden tak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam laporan survei berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara: Prospek Kepemimpinan Jakarta dan Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi ke Depan”, sejumlah ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian berperan sebagai responden. “Kita dapati persepsi yang terbelah, tingkat kepuasan angkanya 47,6 persen. Sementara yang tidak puas kinerja Pemprov adalah 51,8 persen,” kata peneliti CSIS Noory Okthariza dalam konferensi pers, Senin (6/6/2022). Sementara, 0,6 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ). Oktha menyebut bahwa temuan tersebut memperlihatkan ada perbedaan persepsi antara responden ahli yang digunakan CSIS dan masyarakat umum yang digunakan sejumlah lembaga survei. Misalnya, kata dia, hasil survei Populi Center pada Februari 2022 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat umum atas kinerja Anies dan Riza Patria mencapai 73 persen. Tetapi, hasil itu berbeda dengan temuan CSIS kali ini. Hal ini terjadi karena para ahli yang menjadi responden CSIS dianggap lebih obyektif dalam melihat persoalan. Selain itu, para ahli juga diklaim mengerti mengenai persoalan di Jakarta termasuk lebih mengetahui plus dan minus dari suatu kebijakan yang dikeluarkan Anies dan Riza Patria. “Tapi mungkin ada jawaban lain, misalnya banyak kebijakan di Jakarta itu dipersepsikan atau dirasakan secara berbeda oleh banyak lapisan yang ada di masyarakat kita di Jakarta,” terang Oktha. Temuan CSIS juga melaporkan kepuasan para ahli atas kinerja Anies dan Riza Patria di sejumlah bidang. Misalnya dalam bidang pengupahan. Sebanyak 69,4 persen responden puas, 30 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Hal yang Baik Bidang transportasi, sebanyak 64,7 persen responden puas, 34,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Kemudian bidang harga kebutuhan pokok, sebanyak 54,1 persen responden puas, 42,9 persen tidak puas, dan 2,9 persen TT/TJ. Bidang harmoni sosial, sebanyak 53,5 persen responden puas, 45,3 persen tidak puas, dan 1,2 persen TT/TJ. Bidang birokrasi, sebanyak 47,1 persen responden puas, 52,4 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Selanjutnya bidang lapangan kerja, sebanyak 37,6 persen responden puas, 60,6 persen tidak puas, 1,8 persen TT/TJ. Bidang lingkungan, sebanyak 32,4 persen responden puas, 66,5 persen tidak puas, 1,2 persen TT/TJ. Lalu, bidang hunian layak, sebanyak 24,7 persen responden puas, 74,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Adapun sampel penelitian ini yakni kelompok ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memprediksi dan menganalisa isu sosial, politik, dan ekonomi. Kategori sampelnya yakni peneliti, dosen, profesional, anggota DPR/DPRD hingga birokrat. Survei ini dilakukan pada 29 Maret-12 April 2022 dengan cara wawancara tatap muka dan virtual. Pertanyaannya, apa relevansi pendapat ahli dibandingkan rakyat yang telah merasakan langsung hasil kinerja Anies Baswedan? (*)

Hanya Pemimpin Negara Berdarah Komunis Yang Akan Mengabaikan Bangkitnya Komunis Gaya Baru

Kebangkitan PKI Gaya Baru dengan dukungan full militer RRC akan bisa melumpuhkan Indonesia dalam waktu singkat. Hanya pemimpin negara berdarah komunis yang akan mengabaikan ancaman ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih WARGA Tionghoa sangat memegang teguh seni perang ajaran dan filsafat Sun Tsu. Dipelajari dan dipraktikkan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis: bahwa bisnis itu perang. Kalau pasar itu adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) - “Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga tetap diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Serangan ekonomi via kekuatan Oligarki di Indonesia mendekati sempurna sampai penguasaan tanah: Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia. Ranah politik via amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 yang hakekatnya telah mengubah UUD ‘45 dan hilangnya falsafah dan Pancasila. Target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Keadaan yang sangat menyakitkan terjadi ketika pribumi sedang terus terkena gempuran, lantas keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Seni perang tanpa senjata telah berjalan dalam waktu panjang dan China juga konsisten untuk mencapai tujuannya menguasai Indonesia. Kebijakan China perantauan meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Telah masuk berbondong- bondong TKA China (banyak pengamat menilai, mereka adalah tentara merah) leluasa masuk tanpa hambatan, bahkan karpet merah telah disediakan oleh rezim saat ini dengan dalih paket investasi. Benar-benar Indonesia telah jebol. China sangat berusaha menghindari perang di Indonesia, bukan karena takut atau akan gagal apabila perang fisik dengan senjata terjadi, tetapi strategi melumpuhkan perang tanpa senjata itu adalah strategi jitu yang telah terjadi. Sejalan dengan sukses RRC menguasai Indonesia saat ini sesungguhnya sebuah strategi yang sudah terbaca jauh sebelumnya oleh Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, dalam kurun waktu 35 sampai 45 tahun PKI akan bangkit kembali. Sarwo Edhi Wibowo sangat memahami bahaya PKI dan strategi Mao Zedong yang terkenal kejam ini berkata, “Politik adalah sebuah peperangan besar tanpa pertumpahan darah. Sedangkan Perang adalah peperangan dengan pertumparan darah.” Ini tidak bisa ditafsirkan RRC sebagai kekuatan di balik PKI tidak siap perang secara fisik dengan senjata. Fakta kekuatan China kalau keadaan memaksa hanya dalam waktu singkat akan mampu melumatkan Indonesia. China memiliki militer terbesar kedua di dunia. China memiliki tentara tetap terbesar di dunia. China memiliki angkatan laut terbesar di dunia secara numerik. China adalah satu-satunya negara lain yang mampu membangun supercarrier. China memiliki rudal hipersonik operasional; bahkan AS tidak. China juga melampaui AS dalam banyak bidang teknologi, khususnya, 5G/6G. China berada di garis depan eksplorasi ruang angkasa dengan penjelajah di Mars dan stasiun luar angkasa internasionalnya sendiri. Meski dikabarkan dicopot oleh PKC dari jabatannya sebagai Sekjen PKC yang membawahi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Mr. Xi Jinping masih Presiden RRC. Dalam Kongres PKC mendatang Mr. Xi akan dicopot sebagai Sekjen. Tapi naik sebagai Ketua Umum PKC. Artinya, Mr. Xi berpotensi jadi Presiden RRC yang full power. PLA ke Beijing itu dalam rangka pengamanan Kongres PKC. Jadi, di China tidak ada kudeta. Aman. Nah, kebangkitan PKI Gaya Baru dengan dukungan full militer RRC akan bisa melumpuhkan Indonesia dalam waktu singkat. Jadi, hanya pemimpin negara berdarah komunis yang akan mengabaikan ancaman ini. Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kecewa kepada pihak yang selalu membantah adanya bahaya laten dari kebangkitan PKI. “Mereka bilang, enggak ada lagi bahaya laten PKI. Eh, nyatanya sekarang ada lagi. Mungkin jangan-jangan dia kali yang komunis,” ujar Ryamizard dalam acara Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri serta Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Mei 2016. (*)

Kontribusi Koperasi dan UMKM Jatim Terhadap PDRB Tembus 57,81 Persen

Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementerian Keuangan I Jawa Timur kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jatim. Orang nomor satu di Jatim itu optimis, dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak semakin mewujudkan terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di Jawa Timur. “Apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu Satu melalui festival UMKM ini sesuatu yang perlu kita dukung bersama. Alhamdulillah hari ini kita melakukan proses penguatan sinergi dan kolaborasi yang diharapkan akan menjadi bagian dari seluruh penguatan energi kita untuk bisa membangun percepatan pensejahteraan masyarakat melalui program UMKM Jatim supaya naik kelas,” tutur Gubernur Khofifah. Sebanyak 120 pelaku UMKM Jatim binaan Kemenkeu Jatim, mengikuti festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur bertajuk, “UMKM Jatim Bangkit, Ekonomi Melejit” mulai tanggal 28-30 September 2022 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 39, Semambung, Kabupaten Sidoarjo. Opening Ceremony Festival UMKM Satu Jawa Timur yang dihadiri Staf Ahli Kemenkeu Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jatim John L Hutagaol, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani secara resmi dibuka oleh Gubernur Khofifah ditandai dengan pemukulan kentongan pada Rabu, (28/9/2022). Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, sinergi mewujudkan UMKM yang terus tumbuh dan tangguh sangat diperlukan. Melalui konsep Pentahelix collaboration antara pemerintah, dunia bisnis, komunitas, perguruan tinggi, media, dan sektor keuangan, menjadi kunci dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM Jawa Timur. “Ini menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi telah dilakukan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur,” tuturnya. Upaya aktif Gubernur Khofifah dan sinergi berbagai pihak itu terbukti meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2021, Koperasi UMKM Jatim memberikan kontribusi sebesar 57,81 persen terhadap PDRB Jatim atau setara dengan Rp 1.418,94 triliun. Capaian tersebut, lanjutnya, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2020 yang mencapai Rp 1.361,39 triliun dengan kontribusi sebesar 57,25 persen dengan jumlah koperasi aktif saat ini sebanyak 22.970. Hal ini semakin menegaskan bahwa koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. “Sedangkan berdasarkan data Kementerian UMKM RI, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta dengan kontribusi PDRB sebesar 61 persen atau senilai Rp 574 triliun. Jumlah yang sangat signifikan. Maka dampaknya juga besar. Jadi UMKM merupakan salah satu motor penggerak ekonomi kita,” imbuhnya. Dalam mendukung aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan berbagai program dengan pendekatan lima aspek pemberdayaan, yaitu penguatan kelembagaan dan SDM, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan serta pemasaran. Khusus akselerasi pemasaran produk dan mendorong digitalisasi koperasi UMKM, Gubernur Khofifah mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek, dan Grab. Bahkan sudah ada Kampus UMKM Shopee Ekspor yang ada di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM yang bertempat di Malang. “Jawa Timur salah satunya bekerja sama dengan shopee. Bahkan ada kampus UMKM shopee dan dalam satu batch bisa 40 orang. Sekali proses 3 bulan dan itu free of charge. Karena itu proses literasi digital dilakukan sangat detail bagaimana cara memotret, hingga diajarkan bagaimana live streaming cara memasarkan produk sistem managemen FIFO (first in first out),” urainya. Selain itu, sertifikasi halal yang menjadi target nasional. Sejauh ini, kata Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim mengkoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara rutin. Namun saat ini masih ditemuian beberapa kendala. Hal ini menyebabkan sulit melakukan percepatan layanan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Semoga sinergi dan kolaborasi yang lebih luas akan berseiring dengan upaya percepatan seritifikasi produk halal. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM. Selama ini, Pemprov Jatim dibantu Bank Indonesia telah menyiapkan rumah kurasi untuk mengkurasi produk-produk UMKM sehingga standar dari produk UKM ini relatif baik dan mengetahui bagaimana grade dari produk mereka. “Kita membutuhkan lebih banyak lagi rumah kurasi dan format-format pelatihan seperti itu supaya standardisasinya juga semakin bagus,” ungkapnya. Menurutnya, sangat penting menekankan literasi digital melalui rumah kurasi. Sebab, seperti yang disampaikan founder Alibaba Jack Ma, bahwa tahun 2030 UMKM di dunia 99% secara online dan 85 persen menggunakan e-commerce, maka literasi digital adalah sebuah kebutuhan mendesak. “Ini akan menjadi bagian dari sinergitas merajut bagaimana penguatan UMKM kita. Jadi apa yang sudah diinisiasi Kemenkeu Satu Jatim saya rasa akan jadi gravitasi. Setiap gravitasi baru insya Allah akan memberikan nilai tambah dan semangat baru seperti yang sudah dilakukan bu Uly mengolah potensi sarang burung walet sampai eksport,” tandasnya. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Produk minuman sarang burung walet, Uly Sarojah menceritakan kesan dan pesan peran pemerintah membantu usahanya menjual minuman sarang burung walet. Mulanya, Uly bercerita, saat pandemi covid mewabah di Indonesia, Februari 2020, usaha fashion menjual sepatu mengalami gulung tikar. Tidak menyerah, Uly melihat peluang menjual asupan produk minuman kesehatan. Setelah melakukan riset dan penelitian, ditemukan peluang untuk mengolah dan menjual minuman sarang burung walet. “Saat itu banyak orang belum paham khasiatnya. Kami pun mulai melakukan penjualan,” ujarnya. Diakui Uly, awalnya sulit mencari pasar. Ditambah belum memiliki perizinan dan lain-lain. Namun dukungan Dinkop, Kabupaten Gresik penjualan produknya sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. “Dibantu pembuatan kelengkapan izin legalitas, membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mencari market pasar,” ungkapnya. Usaha minuman sarang burung walet semakin meningkat ketika Uly bertemu dengan Bea Cukai Gresik. Melalui program klinik ekspor, dirinya dibantu membuat NIB untuk bisa memasarkan produk ke luar negeri. Hasilnya, beberapa negara seperti Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang tertarik dengan produk minuman sarang burung walet. “Melalui bisnis matching, buyer asal Hongkong tertarik dengan produk kami. Oktober 2021, kami ekspor ke Hongkong dengan transaksi senilai Rp 800 Juta. Saat ini proses ke negara Jepang. Selain dibantu NIB ekspor, Uly mengaku ada beberapa hal yang dibantu bea cukai Gresik, yakni pengurusan BPOM dan meningkatkan kualitas produk. “Packaging sangat mempengaruhi minat pembeli di Hongkong dan Alhamdulillah diterima oleh negara Hongkong,” ungkapnya. (mth/*)

Hadir di Musprovlub Muaythai Indonesia Jatim, LaNyalla Minta Kepentingan Organisasi Diutamakan

Surabaya, FNN – Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepentingan organisasi Muaythai diutamakan untuk mendukung prestasi dan kesejahteraan atlet. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur, di Graha Kadin Jatim, Rabu (28/9/2022). Dalam sambutan yang dibacakan Ketua Harian PB Muaythai Indonesia, Fachrul Razi, LaNyalla meminta seluruh insan Muaythai di Indonesia untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. “Karena sukses cabang olahraga bukan diukur dari sukses organisasi saja, tetapi juga sukses prestasi para atlet,” tegas LaNyalla. LaNyalla yang juga Ketua DPD RI, percaya seluruh pihak yang terlibat dalam Musprovlub Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur dapat mengutamakan musyawarah mufakat agar organisasi ini cepat bergerak dan melakukan konsolidasi, untuk kemudian mencapai sasaran. LaNyalla juga mengucapkan terima kasih KONI Jawa Timur yang memberikan dukungan terselenggaranya Musprovlub Muaythai Indonesia Jawa Timur. Sehingga roda organisasi dan kepengurusan Pengprov Muaythai Jawa Timur segera terbentuk. “Tugas utama kita sebagai pengurus cabang olahraga ini adalah bergerak cepat untuk melakukan konsolidasi organisasi, terutama di tingkat Pengprov, agar cabang olahraga ini segera siap menyongsong PON ke XXI di Aceh dan Sumatera Utara,” tegas LaNyalla. Hal ini menjadi prioritas utama Muaythai Indonesia, selain dari persiapan-persiapan menghadapi event dan turnamen yang ada. Sebab, katanya, kejuaraan berjenjang akan memacu prestasi yang lebih tinggi lagi di tingkat internasional. “Karena pencarian bibit atlet Muaythai untuk menyongsong kejuaraan yang lebih tinggi, di tingkat ASEAN dan Asia dapat diukur dari kejuaraan di tingkat nasional kita, salah satunya melalui Pekan Olahraga Nasional,” tutur LaNyalla. Pada kesempatan itu, hadir Ketua Umum KONI Jatim, Muhammad Nabil, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemprov Jatim, Pulung Chausar dan seluruh pengurus Muaythai Indonesia se-Jawa Timur. (mth/*)

Anggaran Siber Naik, Bjorka Menghilang, Anggota Polri Diduga Retas Akun Jurnalis

PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa ini juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada, dan bahkan, menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. “Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama,” tegas Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (28/9/2022). Jadi, lanjutnya, masalah bangsa ini pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan dari Presiden Joko Widodo untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, “tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum.” “Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Jadi, bahayanya yaitu anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Bagaimana dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung? Berikut ini dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Ketemu di hari Rabu, 28 September. Kebiasaan lama sebagai wartawan nggak pernah memperhatikan tanggal merah, tanggalnya sama semua, pokoknya on terus. Tinggal berapa hari lagi nih G30S PKI dan seperti biasa situasinya kalau menjelang G30S PKI menghangat gitu dan beberapa stasiun televisi ini menariknya sudah mulai memutar film G30S PKI yang sudah sempat tidak boleh tayang. Ya, selalu, setiap September kita dag dig dug karena ingat kembali beberapa peristiwa di masa lalu yang sebetulnya adalah ideologi-ideologi perang dingin waktu itu, kemudian masuk ke Indonesia, lalu berubah jadi peristiwa yang kemudian dicatat sejarah sebagai pelaku manusia. Sekarang kita ikuti lagi ritme yang sama, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia gagal dalam beberapa hal, termasuk kegagalan pemerintah Jokowi untuk meneliti ulang dan memutuskan status dari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran HAM itu. Pada ‘65 lalu macam-macam sampai soal reformasi. Tapi khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada dan bahkan menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama. Itu dasarnya dan itu yang kita mau ingatkan bahwa bangsa ini sebetulnya bisa disatukan kembali kalau pemimpinnya punya konsep, punya konsep yang mendasar, yang juga orang tuntut otentik dari beliau, dari Presiden terutama, bukan konsep-konsep yang disodorkan oleh pembantu-pembantu dia, baik yang mempunyai kepentingan oligarkis atau yang punya kepentingan mendekat pada kekuasaan. Jadi masalah bangsa pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan Pak Jokowi untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum. Nah itu yang nggak ada. Dan kita mulai ragu apakah pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi bisa mengatasi masalah ini. Kalau masalah ekonomi sudah pasti berat, tapi masalah perpecahan bangsa ini. Mungkin ekonomi bisa pulih, satu waktu nanti negara-negara barat menganggap oke kita bantu Indonesia, karena Pak Jokowi nggak presiden. Tapi soal-soal sosial politik, terutama yang bersifat ideologis, itu nggak bisa dipulihkan dengan bantuan Barat. Itu hanya boleh kita kerjakan sendiri sebagai bangsa. Nah, itu yang nggak ada pada Pak Jokowi. Pengetahuan beliau tentang demokrasi itu minus sekali, di mana-mana demokrasi kebebasan, tapi indeks demokrasi kita tidak membaik. Ya. Dan di tengah situasi Itu orang sekarang dihebohkan dengan peretasan dari sejumlah jurnalis. Peretasan jurnalis narasi terutama, karena belakangan ini kan Najwa Shihab sangat mengkritisi soal polisi gitu. Dia sebenarnya melakukan edukasi bahwa publik harusnya tahu hak-haknya berhubungan dengan polisi, juga berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Dan, kemudian mereka diretas. Dan orang juga kemudian dikait-kaitkan kemarin ada adanya fenomena Bjorka. Kemana ini bjorka kok ngilang, karena bersamaan dengan itu DPR menyetujui penambahan anggaran untuk BSSN. Dan orang selalu curiga dengan masalah-masalah semacam itu, ini memang sengaja dimainkan itu. Ya, itu berminggu-minggu kita bahas soal bjorka dan orang bilang bjorka itu bukan orang, bjorka itu institusi. Ya, kan orang menduga kalau dia institusi ya artinya dia resmi disodorkan untuk mengalihkan opini publik. Tapi ketika betul tadi, di mana anggaran bidang security lalu ketemulah asumsi kita dengan politik itu bahwa DPR akhirnya secara resmi menaikkan anggaran. Sama seperti jeruk balas jeruk kan akhirnya. Jadi bjorka itu .... Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Mungkin bagian-bagian tertentu dari sistem intelijen kita itu merasa anggaran masih kurang. Oleh karena itu, tambah lagi tuh. Tapi, bahkan setelah anggaran berlebih, ketegangan sosial nggak berhenti juga. Kan mestinya anggaran intelijen itu diam-diam dipakai juga untuk menimbulkan kesetaraan sosial, kesejahteraan ideologi. Itu nggak jalan. Jadi, bahayanya anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan. Kalau wilayah intelijen itu nggak bisa dikontrol oleh publik, wah, itu bahaya betul. Nah, kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh intelijen. Tiba-tiba mungkin sudah ada di sekitar kita lalu data diserap atau upaya untuk menekan. Proyek penekanan itu kemudian pertama-tama tentu akan diarahkan pada para jurnalis kritis. Najwa Shihab pasti sangat kritis tentang kepolisian dan memang berhak kita tahu kenapa lamban betul. Apa betul ada sesi baru di wilayah kriminal itu. Apa benar bahwa pada akhirnya Presiden Jokowi juga cuma bisa meminta dipercepat. Begitu tahu bahwa percepatan itu bisa juga merembet ke istana, lalu berhenti sinyal-sinyal itu. Itu bahayanya tuh. Nah, ini kan memang heboh soal peretasan sejumlah jurnalis dan sekarang jumlahnya bertambah. Tapi yang menarik tentu saja apa yang disampaikan oleh Usman Hamid, dari Amnesti Internasional, yang dia dengan tegas langsung meminta bahwa Polri untuk menertibkan anggotanya, menindak anggotanya yang melakukan peretasan. Jadi, artinya ini amnesti internasional sudah punya data berarti ya bahwa yang melakukan peretasan itu adalah anggota Polri. Dan saya kira ini sangat berbahaya kalau kemudian ada masyarakat yang kritis terhadap lembaga kepolisian, kemudian ada jurnalis yang kritis, dan kemudian dibalas dengan peretasan.  Padahal, kita ingat Pak Listyo Sigit pada waktu itu siapa yang kritiknya paling keras terhadap polisi itu akan jadi teman saya. Pada waktu itu kan begitu Pak Listyo Sigit menjanjikan. Tetapi, realitasnya sebaliknya. Ada keadaan yang kita lagi tunggu sebetulnya. Kasus Ferdy Sambo ini mau sampai di mana kira-kira. Jadi, sebetulnya kalau kasus ini dijadikan alat untuk negosiasi di kalangan petinggi Polri sendiri maka yang akan terjadi adalah fight back dari kelompok antar kelompok di situ. Jadi, sangat mungkin ini bukan kebijakan kepolisian, tapi efeknya akhirnya membuat kita melihat bahwa Pak Lisyo Sigit akhirnya nggak mampu untuk mengasuh kasus ini, sebut saja mengasuh kasus ini supaya nggak pergi ke mana-mana. Jadi, tanda-tanda bahwa ada fight back itu ditunjukkan bahwa sebagai Kapolri gagal atau tidak sempurna memelihara suasana menjelang Pemilu nanti. Itu berbahayanya. Jadi, seharusnya kasus Sambo selesai, lalu kemudian masuk pada soal-soal yang sangat politis karena soal jaringan Sambo yang dianggap juga terkait dengan kepentingan-kepentingan kemenangan Pemilu satu pihak di 2019, itu macam-macam. Jadi, sangat mungkin ada kecemasan yang terbaca dari awal bahwa kepolisian itu tahu arahnya bakal terlalu berat beban, sebut saja beban politik dari kasus Sambo ini terlalu berat. Karena itu, mereka yang potensial untuk memperdalam kasus ini, kemudian mulai diretas. Jalan pikirannya begitu kan. Jadi, jangan sampai bagian yang merupakan kebebasan pers itu dikait-kaitkan dengan kasus ini. Justru pers membantu. Najwa Shihab orang yang pintar, berani, dan tentu kupingnya juga ada di mana-mana, selain matanya ada di mana-mana. Ya, “Mata Najwa” itu pasti ada di mana-mana.  Kita jangan sampai Mata Najwa dimata-matai oleh ... Nggak boleh, itu tidak etis. Ini serius, karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Masih untung ini cuma peretasan, kalau dulu kan biasanya diikuti dengan kelompok-kelompok yang sekarang kita cukup berlega hatilah, ada kelompok-kelompok yang biasanya tugasnya tukang melaporkan dan kemudian ditangkap oleh polisi. Tapi sejak Pak Listyo Sigit kasus-kasus semacam ini sudah mulai berkurang. Tapi ini ada intensi, ini balik lagi seperti yang Anda sebut tadi, fight back gitu, misalnya kasus Sambo, benar kita sampai sekarang mesti mengamati dengan waspada, bukan curigalah. Misalnya sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan, yang sampai sekarang ditunda-tunda terus karena katanya saksi kuncinya sakit. Nah, kita kemudian tanya apakah benar ini ada kaitannya dengan sakit atau bagian dari upaya untuk tawar-menawar yang masih belum deal sehingga sidangnya ditunda. Jadi, ini membuktikan tersendat-sendatnya kasus ini bahwa Pak Sambo itu akarnya sangat kuat sekali. Ini permasalahannya. Jadi, daun-daunnya sudah dipangkas tapi akarnya masih memproduksi klorofil, zat hijau daun. Dan, mulai terlihat bahwa Pak Kapolri itu sebetulnya telah melemah. Dari segi waktu sudah habis, sudah inflasi emosi publik dan belum ada keputusan itu. Keadaan ini yang kita inginkan diterangkan sebetulnya oleh Pak Mahfud MD karena Pak Mahfud yang dari awal mendorong-dorong ini kan. Mustinya Pak Mahfud datang juga dong ke depan pers, kasih tahu bahwa ini ternyata ada hambatan-hambatan internal segala macam. Kan Pak Mahfud jago dalam memberi sinyal. Jadi, paling enggak Pak Mahfud kasih sinyallah, kasih kisi-kisi kenapa ini macet, supaya orang tahu, dia macetnya karena variabel politik atau karena variabel pembuktian atau karena menyusun dakwaan yang agak rumit. Kan itu nggak mungkin kalau soal dakwaan kan gelar perkara sudah, segala macem, potensi dari kasus ini untuk melebar sudah dikendalikan. Kemudian apalagi? Kenapa nggak dialihkan saja ke Kejaksaan? Kan itu. Jadi, satu-satu penjelasan adalah ada akar politik yang kuat di bawah kasus Sambo. Ya, memang betul yang Anda sebut tadi. Kalau soal Kejaksaan kan sempat dikembalikan lagi waktu itu. Kasus berkasnya Ferdy Sambo ini kan sempat dikembalikan oleh Kejaksaan karena perlu dilengkapi. Dan orang mengawasi dengan cermat pada waktu itu, banyak, bukan hanya orang biasa tapi ada juga seorang mantan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun misalnya mengingatkan bahkan sampai ketua Komnas HAM juga mengingatkan bahwa potensi dari Sambo untuk lepas atau untuk setidaknya hukumannya ringan, itu sangat besar. Karena konstruksi hukumnya lemah. Padahal, hakim itu selalu punya prinsip  dia lebih baik melepaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Dan itu bisa jadi justifikasi. Ini kasus yang sering jadi cause selebre yang diselebrasikan. Karena dalil kita dari awal Pak Sambo ini bukan sekadar seorang pejabat tinggi Polri, tapi yang punya kemampuan khusus yang sangat mungkin orang anggap diwariskan oleh Pak Tito (Tito Karnavian, mantan Kapolri). Ada aktivitas yang di luar kontrol, tetapi dimaksudkan untuk jaga bangsa ini. Kira-kira ini. Karena itu dibikin staf khusus (Satgassus Merah Putih) supaya dia bisa melampaui birokrasi di dalam Kapolri sendiri atau birokrasi. Pada waktu itu kita bayangkan kegiatan-kegiatan semacam itu biasa dalam kepolisian. Tetapi, waktu dia mulai memperlihatkan ada penimbunan uang, itu orang mulai curiga bahwa kalau begitu ini sarang korupsi juga dong. Kalau begitu uang yang berlebih itu bisa dipakai untuk apa saja dong. Itu bahayanya. Kan bagian ini yang saya kira sekarang lagi dinegosiasikan diam-diam. Bagaimana kalau itu sampai harus dibawa ke pengadilan. Tapi sebetulnya nggak ada soal juga, bangsa ini kan sudah paham dan sudah tahu bahwa polisi memang harus direformasi total itu. Sudah nggak ada soal. Yang baru para politisi di belakang itu, yang pernah ada di dalam sinyal yang sama, lalu kecipratan beberapa proyek misalnya, mungkin mereka yang mulai blingsatan, lalu mulai menunda proses ini. Jadi, itu yang kita sebut bahwa kasus Sambo ini akan membuka banyak gorong-gorong yang akan menghubungkan apa yang terjadi oleh peristiwa di rumah-rumah yang lain. Tentu bukan kriminal tapi aktivitas politik. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kita bayangkan, kalau kita lihat dari atas, bisa pakai drone, itu jalan ke arah Sambo itu bukan sekadar jalan di sekitar daerah Duren Tiga saja, tapi ke arah Menteng, bisa ke arah Kebayoran, bahkan bisa ke arah Solo, Surabaya. Maksud saya ke Surabaya lewat Solo. Jadi, kita lihat bahwa pemanasan di atas kertas sudah selesai dan sekarang tinggal orang tunggu ke arah mana panah-panah yang dulu itu dibuat peta itu akan berakhir sampai ujung. (Ida/sws)

Seragam KOKAM Muhammadiyah Masuk Museum

Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ust Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJARAH mencatat, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) lahir sebagai jawaban atas keprihatinan segenap kader persyarikatan Muhammadiyah pada awal tahun 1965. Pada waktu itu tujuan KOKAM lahir adalah untuk memberi dukungan fisik terhadap perjuangan bangsa, inilah bentuk peran konkrit bela negara dari persyarikatan Muhammadiyah bersama komponen bangsa lainnya dalam memberi dukungan fisik terhadap berbagai bentuk ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Diketahui, pada saat itu menjelang peristiwa Gestapu PKI, kaum komunis mulai berusaha mematangkan kadernya dengan meningkatkan ofensif revolusionernya. Melihat keadaan genting saat itu, atas usul pimpinan dan disambut dengan suara bulat oleh peserta kursus untuk membentuk Kesatuan Perjuangan di dalam Muhammadiyah Jakarta Raya dengan nama Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah yang disingkat KOKAM. Tepat pukul 21.30 tanggal 1 Oktober 1965 diproklamirkan berdirinya KOKAM. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah disingkat KOKAM adalah salah satu bidang program kerja organisasi otonom dari persyarikatan Muhammadiyah adalah Pemuda Muhammadiyah, yaitu program kerja bidang KOKAM dan SAR. Nama Prodjokusumo lekat dengan dengan KOKAM. Karena di tangannya itu KOKAM dilahirkan. Nama lengkapnya Haji Sudarsono (HS) Prodjokusumo. Nama populernya yaitu Pak Prodjo, lahir pada 31 Agustus 1922 di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Untuk mengenang dan mengamankan jejak-jejak sejarah KOKAM, maka kader Muhammadiyah Mulkan Sangidu (ayah Mudrick S. Mulkan Sangidu), sebagai penguasa konveksi membuat seragam pertama KOKAM. Seragam tersebut selama ini tersimpan rapi di rumah Mudrick SM Sangidu, menunggu waktu yang tepat untuk diserahkan ke PP Muhammadiyah untuk masuk ke Musium Muhammadiyah. Tepat pada Selasa, 27 September 2022, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir bersedia menerima Jaket pertama seragam KOKAM di Kantor PP Muhammadiyah: Jl. Cik Di Tiro Nomor 23, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ustad Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Sesuai rencana, Jaket tersebut akan disimpan di Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang akan diresmikan menjelang dibukanya Muktamar Muhammad pada 18 - 20 November 2022. (*)

Skenario Berlapis Dalam Operasi Intelijen

Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) BAGI seorang analis intelijen strategis, membaca titik lemah agen lawan, nggak usah harus repot-repot nyari data-data rahasia dan eksklusif. Dengan bermodalkan analisis psikologis yang tajam, dari biodata resmi yang bersifat terbuka pun bisa kebaca titik kekuatan sekaligus titik lemahnya. Waktu deputi operasi badan intelijen Soviet Vasily Gordik mendapat bocoran informasi yang masih serba samar ihwal maksud dan tujuan sebenarnya dari pertemuan intensif antara delegasi Inggris dan Amerika berkedok pertemuan kerjasama dagang di sebuah hotel mewah, maka perlu diadakan penyusupan ke jantung daerah musuh, untuk mendapat informasi yang lebih dalam apa misi di balik pertemuan dua delegasi dua negara sekutu tersebut. Maka Vasily Gordik meminta nama-nama siapa motor dari pertemuan dua negara tersebut, berikut biodata atau curriculum vitae masing masing. Kemudian mencuat dua nama, Howard dari CIA dan Peter Gemmel dari MI-6 Inggris. Kebetulan memang kedua orang inilah para pemain kunci Operasi Mirage. Operasi Mirrage adalah sebuah operasi intelijen yang didasari gagasan untuk memunculkan sosok pemimpin Muslim, dia seolah-olah lahir dari rahim umat, padahal binaan Inggris Namun, setelah menelaah biodata kedua agen andalan AS dan Inggris ini, Gordik lebih tertarik menjadikan Gemmel untuk jadi sasaran penyusupan agennya untuk mengorek informasi. Apa yang membuat Gordik yakin Gemmel lebih mudah ditembus walapun praktiknya nanti pasti nggak mudah juga. Rupanya berkat kejelian Gordik yang sejatinya merupakan seorang psikolog, dua hobi Gemmel yaitu main ski dan berselancar olah raga air, serta menonton tari balet, bagi Gordik ini sebuah petunjuk yang orang lain, termasuk Gemmel sendiri nggak menyadarinya, atau bukan merupakan hal istimewa. Bagi Gordik, dua hobi ini menggambarkan kalau Gemmel orangnya romantis. Dan, untuk seorang agen yang terlatih menggerus perasaannya sendiri, ini rada kontrakdiktif. Orang yang hobi bersilancar dan jet ski serta menonton tari balet, biasanya orangnya romantis. Dan, dari sini Gordik melihat peluang buat menembus pertahanan Gemmel dan itu berarti juga menembus jantung pertahanan badan intelijen Inggris MI-6. Maka disusunlah operasi \"perangkap madu\". Karena Gemmel hobi tari ballet, maka Gordik mengirim seorang Balerina kawakan Rusia yang kebetulan juga agen binaan Gordik, untuk memikat Gemmel. Ketika rombongan balet Rusia road show ke Inggris, dengan terlebih dulu sang Balerina mengontak Gemmel, dengan bersandiwara bahwa dirinya ingin membelot ke Inggris, karena merasa dikekang kebebasannya di negaranya sendiri. Teori Gordik terbukti benar. Gemmel yang saat itu sudah menduda bertahun- tahun setelah istrinya meninggal dunia, tiba-tiba selain kepincut juga jatuh cinta dengan sang Balerina. Untuk cerita seterusnya, nggak perlu diceritakan lagi. Intinya, sang Balerina berhasil mendapatkan info yang diharapkan Gordik. Bahwa AS dan Inggris sedang berencana menciptakan sosok Al Mahdi “jadi-jadian” sebagai upaya mengendalikan dan menjinakkan kekuatan Islam di Timur Tengah. Dan, dengan bermodalkan bocoran informasi ini, Rusia mendesak Inggris dan AS agar diikutsertakan dalam Operasi Mirage. Kalau tidak, rencana kedua negara itu akan dibongkar. Cuma ya itu tadi. Dalam skenario besar Pickhard itu, kebocoran informasi Operasi Mirage, memang sesuatu yang diharapkan. Bocoran itu justu sebuah undangan tidak resmi pada Rusia untuk ikut bermain. Sebab, kalau terang- terangan diajak, KGB malah curiga. Namun yang tidak disadari oleh Howard dan para petinggi CIA, ada skenario dalam skenario, yang disusun secara senyap oleh Pickhard, Perryman dan Gemmel. Tanpa sepengetahuan CIA apalagi KGB. Dalam power game ini, Inggris tetap masih unggul dalam permainan catur menolak pembukaan gambit menteri. Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Tapi tokoh sentralnya yang semula memplot binaan CIA yaitu Haji Maskan sebagai Al Mahdi, diganti oleh seseorang yang selama ini jadi tangan kanan Haji Maskan namun ternyata sudah jadi agen tanam binaan M-16 di dalam komunitas Islam Timur Tengah bertahun-tahun dan dianggap sosok tidak penting di balik bayang-bayang ketokohan Haji Maskan. Sehingga CIA dan KGB tetap ikut dalam konsorsium Operasi Mirrage tapi Inggrislah sang sutradaranya. Cheers! (*)

Membaca Survei CSIS

Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, Eksponen Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia/PMKI SUNGGUH mengaggetkan Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyatakan Anies Baswedan bisa menang baik melawan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto dengan angka margin yang relatif sama 5% an. CSIS menemukan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kerap unggul dalam sejumlah simulasi survei elektabilitas capres 2024. CSIS melakukan beberapa simulasi mulai dari 14 nama, 7 nama, 3 nama, hingga 2 nama (head to head). Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan hasil survei 2 nama dan mengatakan Anies unggul terhadap Ganjar. Elektabilitas Anies mencapai 47,8 persen, sementara Ganjar 43,9 persen. Sementara sisanya tidak tahu/tidak jawab. Mengutip Tempo.co, Senin (26 September 2022 14:58 WIB), survei simulasi pemilihan capres ini bukan hanya melibatkan elektabilitas dan popularitas para tokoh politik. Tetapi juga melibatkan pandangan generasi muda terhadap isu-isu politik saat ini yang menjadi populasi utama pada survei tersebut. Pada simulasi 14 nama dengan membandingkan tingkat elektabilitas, Ganjar berada pada posisi pertama dengan perolehan angka 25,9 persen. Sedangkan Anies berada di posisi ke-3 dengan 18,1 persen. Lalu pada simulasi 7 nama, Ganjar masih memimpin di peringkat pertama dan cenderung meningkat dengan perolehan angka 26,9 persen. Untuk Anies juga memperoleh peningkatan angka, namun tidak mengalami perubahan posisi dan tetap pada urutan ketiga dengan perolehan 19,9 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya switching atau perpindahan pemilih saat pengerucutan nama tokoh politik yang tidak ada dalam daftar pilihan. Pada simulasi 3 nama, Ganjar dan Anies mendapatkan peningkatan perolehan angka. Hasil menunjukkan Ganjar memperoleh 33,3 persen, sedangkan Anies memperoleh 27,5 persen. Dalam tahap ini, Anies naik peringkat dan berhasil menduduki posisi kedua. Meskipun saat simulasi ini, Anies belum mendapatkan posisi pertama, tetapi saat survei 2 nama Anies menduduki peringkat pertama dan Ganjar bergeser ke peringkat kedua. Menurut Arya, CSIS melakukan survei head to head ini karena memiliki dugaan bila hanya survei 3 nama, maka akan terjadi 2 putaran dan tidak ada calon yang memperoleh polling di atas 50 persen. Kenapa head to head? Begini, kalau kita lihat 3 nama, itu kemungkinan akan 2 putaran. Karena tidak ada calon mendapatkan di atas 50 persen, dan data ini populasinya milenial besar, “Kemungkinan tidak akan bergerak jauh dari populasi umum,” ungkap Arya dalam pemaparan hasil survei CSIS bertajuk “Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi”, Senin, 26 September 2022. Survei CSIS ini dilakukan pada populasi pemilih muda berusia 17-39 tahun (generasi Z usia 17-24 tahun dan generasi milenial usia 24-39 tahun) dan dilakukan pada periode 8-13 Agustus 2022. Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dan telah dilakukan proses kendali mutu dengan data yang valid dianalais sebesar 1.192 sample. Margin of error sebanyak +/-2,84 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Itu di atas margin of eror setiap survei 2-3 %. Padahal, belum lama ini survei Charta Politika menempatkan Ganjar di urutan pertama. Perlu dicatat, semua survei yang terindikasi seragam dari kepentingan Istana selalu menempatkan Ganjar di urutan pertama hasil survei. Memang survei CSIS tidak menjelaskan Anies dan Ganjar itu didukung parpol apa berikut pasangan cawapresnya? Sampai detik ini pun baru berupa sinyal dukungan parpol kepada Anies dari NasDem, Demokrat, dan PKS. Kalau Ganjar sulit dapat dukungan PDIP karena kedekatan Ganjar dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves. Tentu akan ciptakan relasi negatif bila terulang hal sama dengan Joko Widodo, PDIP pasti mengalami kesulitan yang sama. Dengan rentang pencapresan yang masih lama, semua dinamika bisa terjadi meski waktu yang kian mepet tidak ada ruang figur Capres baru muncul. Lain halnya pada masa akhir Presiden Jokowi insyaf dan berlakukan Perppu Nol persen buat Presidential Threshold (PT), barulah ajang pilpres nanti lebih menarik. Sehingga, publik punya pilihan yang banyak. Menariknya survei CSIS berdekatan dengan sinyalemen Ketua Bapilu Partai  Demokrat Andi Arif yang bilang Presiden Jokowi akan gunakan otoriterisme demi muluskan agenda pilpresnya. Bahkan, dibilang tokoh potensial seperti Anies akan dipenjara. Demikian juga para pimpinan parpol yang tidak nurut. Lantas benang merah dari survei CSIS yakni: Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Kedua, Memberi sinyal kepada PDIP untuk usung Puan Maharani sebagai Capres. Toh terbukti Ganjar keok. Buat apa usung figur yang bakal kalah. CSIS melakukan survei ini untuk mengukur dan mengetahui preferensi politik muda ke depan tentang calon presiden dan partai poltik. (*)

Ketua DPD RI Minta Semua Pihak Perbaiki Kualitas Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, turut memberikan perhatian terhadap Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur. Sebab, hasil survei IKP tahun 2022 yang dilakukan Dewan Pers (DP) menempatkan Jawa Timur pada posisi terbawah ketiga, di atas Papua Barat dan Maluku Utara. Untuk itu, LaNyalla meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebab, hasil survei itu jelas mengindikasikan jika kemerdekaan pers di Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja. “Gubernur harus mencari jalan dan menemukan masalahnya mengapa IKP di Jawa Timur pada posisi yang rendah,” jelas LaNyalla ketika bertemu Ketua Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, bersama pengurus harian. LaNyalla juga mendorong PWI turut mencarikan jalan keluar untuk mendongkrak angka IKP. “Teman-teman  PWI harus ikut terlibat dalam meningkatkan IKP di Jatim,” jelasnya. Menurut LaNyalla, Jawa Timur adalah barometer dalam segala hal di Indonesia. Jika kemudian angka IKP-nya rendah, hal itu tentu itu sangat memprihatinkan. Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, mengaku siap untuk membantu Gubernur meningkatkan IKP Jawa Timur. Menurut Lutfil, hasil survei Dewan Pers terkait IKP di Jatim memang tidak menggembirakan. Namun, ia berharap semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri. “Walaupun hasilnya masih bisa kita perdebatan terkait dengan metodologi dan indikator yang survei yang digunakan, namun langkah bijak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depannya nanti,” jelas Lutfil. Oleh karena itu, PWI akan pro aktif melakukan komunikasi baik dengan Dewan Pers menyangkut penyempurnaan metodologi survei agar bisa benar-benar memotret indeks kemerdekaan yang lebih tepat. Ia juga akan mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian terhadap peningkatkan indeks kemerdekaan pers di Jatim. Menurut Lutfil, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah menghadirkan regulasi yang mengatur tentang peran pers dalam memberitakan isu-isu terkait pengarusutamaan gender, pemberitaan ramah anak hingga peran pers dalam membuka akses bagi penyandang disabilitas. Untuk mendongkrak nilai indeks kemerdekaan pers, lanjut Lutfil, Gubernur juga harus menunjukkan komitmennya meningkatkan kapasitas dan kualitas pers di daerah. “Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pers melalui sejumlah kebijakan seperti  penyelenggaraan Uji kompetensi wartawan atau sertifikasi perusahaan pers, harus didukung oleh pemerintah daerah,” tegas Lutfil. Menurutnya, dukungan inilah yang perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi yang  bisa berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan atau berupa Peraturan Daerah (Perda). “PWI Jatim siap menginisiasi dan membantu pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang bisa mendongkrak indeks kemerdekaan pers di masa mendatang,” tegas Lutfil. (mth/*)

Aparat Tak Mau Fasilitasi Audiensi Sebelum Jalan di Depan DPR Steril

Jakarta, FNN – Demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali digelar oleh elemen Petani, buruh, dan mahasiswa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 27 September 2022. Tuntutan yang dibawa oleh para demonstran mulai dari menolak kenaikan harga BBM, menuntut kesejahteraan petani dan buruh, hingga pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam aksi hari ini, para demonstran sedianya menghadirkan perwakilan untuk temu diskusi dengan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. Adapun perwakilan massa aksi dari elemen petani diwakili oleh Dewi Sartika selaku Sekjend KPA dan Agustiana selaku Sekjend Serikat Petani Pasundan, serta Nining Elitos, Ketua Umum KASBI dan Juru Bicara GEBRAK. Namun, dalam upaya audiensi terjadi penolakan atau tidak difasilitasi oleh pihak aparat kepolisian sebelum jalan di depan DPR steril. Oleh sebab itu, terjadi penggiringan para massa aksi menuju pintu Timur DPR RI. (Rac)

Politik Identitas Jujur Vs Palsu

Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIKA musim politik mendekat akan banyak keanehan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Keanehan-keanehan itu terkadang menggelikan karena lucu. Tapi tidak jarang juga menjengkelkan karena buruk bahkan busuk. Seringkali juga keanehan-keanehan itu dibumbui oleh drama-drama lucu, khususnya di kalangan para pendukung. Satu di antara keanehan itu adalah apa yang disebut politik identitas dan drama tuding-menuding. Hal ini saya katakan aneh karena kerap menjadi isu yang samar, abu-abu, tidak jelas lagi membingungkan. Selain tidak jelas defenisinya, juga tidak jelas siapa dan kenapa seseorang dianggap bermain politik identitas. Yang paling membingungkan lagi biasanya yang paling getol menuduh orang lain bermain politik indentitas, justeru sadar atau tidak, terjatuh ke dalam perangkap yang sama. Ragam identitas menjadi simbol-simbol kegiatan politik demi meraup dukungan dari masyarakat. Politik Identitas Sejujurnya saya tidak terlalu paham apa defenisi dari politik identitas itu. Namun merujuk kepada dua kata itu, politik dan identitas, saya memahami bahwa yang dimaksud adalah ketika identitas pribadi/kelompok terpakai untuk meraih keuntungan politik. Anggaplah ketika seorang calon melakukan kampanye dengan menjual atau menampakkan identitas agama tertentu. Identitas itu sesungguhnya banyak. Tapi yang populer adalah suku, ras/etnis dan agama. Hal-hal ini menjadi identitas dasar bagi setiap orang dalam mendefenisikan dirinya. Idetitas itu seringkali justeru menjadi bagian alami dari seseorang. Jika identitas-identitas itu dikaitkan dengan perpolitikan, maka diakui atau tidak politik dan identitas tidak akan bisa terpisahkan. Di bawah alam sadar perpolitikan di Indonesia sejak lama telah memakai politik identitas. Bagaimana tidak, sejak dahulu faktor kesukuan atau etnis sering menjadi penentu kemenangan atau kekalahan seorang kandidat politik. Ambillah Jawa dan non Jawa misalnya. Selain itu sejak Kemerdekaan bangsa ini perpolitikan telah diwarnai dengan ragam identitas itu. Dan itu diterima normal dan berjalan secara alami saja. Dulu ada partai yang berbasis Islam, nasionalis, bahkan sosialis komunis. Partai berbasis Islam pun juga bahkan terpecah kepada identitas Islam traditional (NU) dan Islam modern (Masyumi). Semua itu berjalan secara alami dan menjadikan identitas masing-masing sebagai “engine” atau energi dalam melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan identitas masing-masing terjadi “fastabiqul khaerat” dalam mengambil bagian bagi pembangunan bangsa dan negara. Jika kita melihat pada semua partai politik saat ini, disadari atau tidak, juga mengikut pola yang sama. Masing-masing memiliki identitas yang bersifat partikukar. Identitas ini biasanya menjadi pertimbangan utama bagi pemilih atau pendukung untuk memilih atau mendukung. Bahkan, sebelum melihat kepada apa program-programnya. Di antara partai tersebut ada yang beridentitas nasionalis murni, ada yang nasionalis-religious, ada pula yang religius-agamis. Bahkan partai-partai yang berbasis agama juga punya identitas yang berbeda yang tidak perlu saya rincikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa identitas dalam perpolitikan itu menjadi keniscayaan. Jangankan di negara-negara yang memang sangat peduli dengan identitas kelompok seperti Indonesia. Amerika saja perpolitikan masih diwarnai identitas masing-masing. Demokrat lebih dikenal dengan liberalism. Sementara Republican populer dengan identitas konservatisme. Dan, karenanya isu idenitas dalam perpolitikan jangan dibesarkan, apalagi dipolitisir dan dijadikan senjata untuk merusak karakter pihak atau kelompok lain. Biarkanlah masing-masing menggunakan identitasnya untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan besar bangsa dan negara. Identitas keislaman itu bisa menjadi dorongan bagi Umat Islam untuk ikut berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Ada nilai-nilai positif ke-Islaman yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Demikian tentunya Umat-Umat yang lain. Umat Kristiani pastinya memiliki identitas yang dapat menjadi motivasi dalam berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Saudara-Saudara kita di Bali dengan identitas Hindu-nya melakukan yang terbaik bagi kemajuan Bali dan negeri. Jujur Vs Palsu Yang memang seringkali menjadi masalah, bahkan menjengkelkan dan meresahkan adalah ketika identitas itu dijadikan tameng untuk memburu kepentingan sempit (kelompok) dan mengorbankan kepentingan luas (negara dan bangsa). Tapi yang lebih busuk dan menjengkelkan lagi ketika identitas-identitas itu dipergunakan secara tidak jujur dan tidak dengan kesungguhan. Tapi sekedar untuk tujuan sempit dan sesaat demi meraup dukungan masyarakat luas. Di musim politik seringkali ada pihak-pihak yang tidak pernah tampil dengan identitas keagaman tertentu, tiba-tiba berubah drastis. Jarang bahkan hampir tak pernah ke masjid tiba-tiba rajin berkunjung dari masjid ke masjid. Bahkan memakai jubah dan sorban sekalipun. Ada pula yang bukan saja memang tidak berjilbab. Tapi, rekaman jejaknya memperlihatkan sikap yang anti jilbab. Tiba-tiba di musim politik memakai jilbab, berkunjung ke rumah-rumah ibadah dan pesantren-pesantren. Bahkan lebih aneh lagi ketika non Muslim yang kemudian tanpa malu-malu mempertontonkan indentitas-identitas yang memang dikenal sebagai bagian dari identitas Islam. Memakai baju koko dan peci bahkan memaki baju jubah dan sorban berkunjung ke masjid-masjid dan pesantren. Syukurlah saya belum pernah mendapatkan ada kandidat politik Muslim yang memakai identitas Kristiani, salib misalnya. Walau di Amerika hal ini biasa. Hampir semua kandidat politik jika berkunjung ke synagogue Yahudi akan memakai kippah (songkok Yahudi). Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan politik identitas atau menampilkan identitas dalam politik bukan sesuatu yang negatif dan perlu dimasalahkan. Justeru bisa menjadi motivasi untuk melakukan yang maksimal dan terbaik bagi bangsa. Dengan catatan tentunya bahwa identitas partikular itu tidak menjadi alasan untuk membatasi diri pada kepentingan sempit kelompok. Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Hal ini negatif bahkan berbahaya karena dapat dilihat sebagai ketidak jujuran, bahkan penipuan. Karenanya hati-hati dengan para penipu politik! New York, 27 September 2022. (*)

Survei CSIS Tiba-tiba Unggulkan Anies: Isyarat Supaya Sprindik Segera Diterbitkan?

FAKTANYA, elektabilitas Anies Rasyid Baswedan yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu memang tinggi, dan lebih unggul dibandingkan dengan nama-nama yang disebut-sebut sebagai Calon Presiden 2024. Tampaknya CSIS mengamati itu semua. “Itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu,” kata pengamat politik Rocky Gerung. Jadi, “Daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan saja supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies ini berbahaya, ya supaya Sprindik dikeluarin lebih cepat.” “Jadi, kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita musti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (27/9/2022). “Kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pastikan amplop. Tapi, kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis karena nggak ada di CSIS main amplop. Dia memainkan persepsi,” tegas Rocky Gerung. “Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu akseptabilitasnya sudah sampai ke daerah apa belum karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan atau ke kiri atau ke tengah. Dan, bagi CSIS saya kira tetap dianggap bahwa Anies itu akan didukung oleh politik kanan Islam, gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan apapun kalau duel,” lanjujtnya. “Nah, itu sebetulnya, kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies, itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi tuh,” ungkap Rocky Gerung. Apa sebenarnya yang membuat CSIS mengunggulkan Anies? Berikut dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat. Kita ketemu di hari Selasa dan saya masih akan mengajak ngobrol Bung Rocky ini sekarang karena ada di kejauhan. Jadi lebih enak itu ngeliatnya Indonesia. Kalau berita di Tokyo itu pemerintah Tokyo, pemerintah Jepang, menaikkan anggaran pertahanannya menjadi dua persen dari GDP, yang bisa dianggap berbahaya karena dulu waktu selesai Perang Dunia ke-2, Jepang ditekan oleh Amerika Serikat supaya tidak boleh anggaran militernya itu melampaui satu persen dari GDP. Sekarang dia doubelin itu dengan alasan ada ancaman China dan Korea Utara. Tetapi itu juga akan menyebabkan kompetisi menaikkan anggaran di negara-negara yang lain. Selalu begitu prinsipnya. Si vis pacem, para bellum, Belanda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Karena itu anggaran militer bertambah. Jadi, Asia Tenggara Asia Pasifik akan bertambah lagi berlomba membeli senjata. Tapi Indonesia itu ada dalam problem yang lain, yaitu membeli survei karena berupaya untuk menaikkan elektabilitas itu. Ganjar Pranowo pasti juga sudah lakukan itu dan Puan Maharani juga lakukan. Anies nggak mungkin karena Anies juga nggak tahu dia nggak punya uang. Jadi nggak mungkin dia. Nah, itu yang menarik kalau tiba-tiba survei Anies itu naik di beberapa lembaga survei, itu memang riil sebetulnya itu. Justru itu yang saya mau tanyakan pada Anda karena ini khususnya yang menarik adalah survei yang baru saja dipublikasikan oleh CSIS. Kita tentu tahu di belakang CSIS itu siapa dan apa kepentingan CSIS kita juga tahu. Tapi ketika dia kemudian mempublikasikan hasil sebuah survei yang menyatakan bahwa ketika head to head itu Anies menang lawan Ganjar dan juga lawan Prabowo, saya jadi bertanya-tanya apa yang terjadi sesungguhnya ini. Kan selama ini kita selalu skeptis kalau melihat soal hasil lembaga survei kan. Ya, akhirnya yang kita bahas bukan Anies, yang kita bahas CSIS, karena orang tahu ini ada sebuah brain trust sebuah think tank yang punya afiliasi dengan think tank yang sama, mungkin di Amerika, di negara-negara yang sifatnya sekuler tuh. Yang kita tahu juga di situ berkumpul konglomerat yang punya kepentingan sejak orde baru itu ditampung di CSIS. Itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu. Jadi, daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan saja supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies berbahaya ini supaya Sprindik dikeluarin lebih cepat. Kira-kira begitu. Jadi, kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita musti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS. Lain lagi kalau cara melihat. Kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pastikan amplop. Tetapi kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis karena nggak ada di CSIS main amplop. Dia memainkan persepsi. Itu bedanya antara CSIS dengan lembaga yang lain. Jadi, kita boleh berhitung bahwa memang ditemukan survei Anies itu tinggi dan itu CSIS pasti benar. Yang lain kalau ada yang lain bilang Anies rendah itu pasti salah. Karena itu pasti lawannya yang bayar kan. Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu akseptabilitasnya sudah sampai ke daerah apa belum karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan atau ke kiri atau ke tengah. Dan bagi CSIS saya kira tetap dianggap bahwa Anies itu akan didukung oleh politik kanan Islam, gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan apapun kalau duel. Nah, itu sebetulnya kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies, itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi tuh. Mungkin nggak dapat tiket atau ditolak oleh beberapa partai politik. Macam-macamlah. Tapi, saya anggap bahwa membaca CSIS harus membaca dua dimensi itu, dimensi elektabilitasnya dan dimensi ideologisnya. Kira-kira itu. Dan sebenarnya sejak awal kita tahu soal itu dengan gencarnya diwacanakan kembali soal politik identitas dan sebagainya, kita tahu siapa yang sebenarnya disasar tentunya. Betul. Kan ini berkaitan dengan isu politik identitas yang masih berkembang terus kan. Dan, bagi publik atau bagi peneliti atau pengamat politik yang cerdik, dia harus membaca juga dengan cerdik survei CSIS. Saya menduga bahwa itu sengaja diucapkan bukan saja dia dinaikkan, tapi sengaja diucapkan bahwa Anies potensial untuk menang dan itu diajukan untuk siapa? Tentu untuk Pak Jokowi. Jadi orang melihat atau CSIS bahkan mau lihat reaksi Pak Jokowi apa. Kan kalau rasional Pak Jokowi akan bilang ya sudah kalau begitu Anies saja yang saya pilih. Nah, kalau itu terjadi tentu akan ada komplain dari Pak Prabowo karena Pak Prabowo merasa dia yang membantu presiden, kenapa dia nggak dapat restu dari presiden. Kenapa pindah ke Anies? Jadi, ini adalah sesuatu yang disodorkan untuk jadi complicated nanti dan dalam kekalutan itu presiden terpaksa musti memutuskan. Ganjar kalau begitu nggak perlu didukung lagi dong. Kan begitu. Padahal, sebetulnya kecenderungan CSIS harusnya pada Ganjar. Itu intinya. Kita masih meraba-raba sebetulnya, ini arahnya apa research CSIS. Saya tetap konsisten menganggap itu dalam upaya untuk mencegah Anies justru. Gitu ya. Jadi semacam teori Ballon. Digelembungkan untuk dikempeskan. Iya, begitu. Kan tetap ada kecemasan. Kita lihat konsistensinya Pak Jokowi mengatakan silakan Anies maju, Ganjar maju. Tapi Pak Jokowi nggak ingin Anies maju dan itu pertanda bahwa CSIS terpaksa membaca pikiran Pak Jokowi. Karena dia baca pikiran Pak Jokowi maka dilakukan reverse psikologi. Itu kalau psikologi kita sebut psikologi terbalik. Sesuatu yang menggembirakan untuk oposisi tentu berbahaya bagi kekuasaan. Karena itu, harus dipercepat upaya untuk menjegal Anies. Kan kita sebenarnya tidak punya preferensi terhadap siapapun juga, begitu. Preferensi kita adalah bahwa rakyat diberikan pilihan sebanyak mungkin dan pilihan-pilihan itu adalah tentu saja pilihan-pilihan orang yang memang secara kualitas yang Anda sebut sebagai moralitas, akhlak, etikabilitas,  intelektualitas, kapabilitas, dan kemudian baru soal elektabilitas. Tapi tetap saja sekarang dengan kita bicara soal lembaga survei, itu kita pasti terjebak soal yang tadi, yang soal elektabilitas tadi. Ya, itu masalahnya di kita itu, seolah-olah hasil lembaga survei itu akan disodorkan ke KPU. Kan kira-kira begitu. Jadi bahayanya juga Pak Jokowi tetap menyimpan ambisi. Itu susahnya kan. Jadi seolah-olah ya sudah tunggu dulu sinyal Pak Jokowi ke siapa? Kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan ya udah silakan terakhir diputuskan sendiri, ngapain Pak Jokowi masih mondar-mandir dari satu musra ke musra yang lain. Kan besok dia akan datang juga ke musyawarah rakyat yang dibuat di Makassar itu. Jadi, yang panas sekarang di Makassar dan itu musyawarah kedua. Lalu ada musyawarah keliling Indonesia. Dari awal Pak Jokowi tahu bahwa dia sedang dielu-elukan atau ingin dielu-elukan oleh satu kelompok. Nah, kita menganggap kalau sinyal itu tetap musyawarah rakyat, itu artinya Anies akan dijegal. Kan nggak mungkin Anies tiba-tiba masuk ke musyawarah rakyat lalu jadi nomor satu. Kalau terjadi, itu juga semacam jebakan Batman sebetulnya. Lain kalau kita lihat bahwa beberapa relawan merasa bahwa sudahlah kalau Ganjar nggak bisa tinggal milih Anies atau Prabowo. Dan, terlihat kan kita ingin kalau Ganjar nggak bisa maju suara Ganjar pergi ke mana tuh? Tentu nggak bakal pergi ke Anies. Jadi, pasti ke Prabowo yang akan nampung limpahan itu. Ok. Jadi, sekarang ini kita memang tidak tentu saja karena media juga sudah membombardir publik dengan hasil-hasil lembaga survei, saya kira ini pasti cukup besar pengaruhnya terhadap publik. Apalagi mereka yang tidak cukup kritis melihat hasil lembaga survei. Tapi kita penting untuk terus mengingatkan itu bahwa kalau tadi kita tidak ada urusannya dengan seorang Anies tapi kita membaca apa kepentingannya CSIS gitu. Bagaimana kita musti memandu publik untuk menghadapi Pemilu atau Pilpres 2024. Saya kira publik nggak perlu dipandu lagi karena publik merasa bahwa memang yang rasional itu ya cuman Anies. Jadi, walaupun digede-gedein, misalnya, tiba-tiba kalau kita lihat misalnya nanti dua minggu lagi ada survei tentang elektabilitas Ibu Puan. Kan nggak mungkin Ibu Puan itu elektabilitasnya tiba-tiba melampaui Anies. Publik merasa ya kok bohongnya gede banget. Tapi, lembaga survei kan sudah digaji untuk menggelembungkan tokoh-tokoh itu, termasuk Puan. Saya kira itu. Jadi nanti orang bilang bahwa itu fitnah, bukan. Saya melihat record dari awal kelakuan dari lembaga-lembaga survei ini. Yang bisa dipercaya hasil survei CSIS dan itu menunjukkan, metodologinya benar. Siapa yang mau nyogok CSIS. Dia sendiri punya duit kok. Nah kalau nggak punya duit ngapain dia main-main dengan elektabilitas yang memang dipalsukan. Nggak ada urusan dengan dia tuh. Satu-satunya urusan dengan CSIS adalah mengikuti Anies itu mau ke mana arah ideologisnya tuh. Sampai sekarang pasti CSIS menganggap Anies akan diasuh oleh politik kanan alias politik muslim. Jadi dengan mudah sebetulnya kita petakan bahwa ya semua ini akan berantakan juga karena yang satu bergelimpangan duit yang satu fobia ideologi. Kan begitu. Nah, fobia ideologi ini yang sebetulnya lebih bagus kita perhatikan tuh. Dan satu waktu, kalau misalnya Anies sudah masuk 40% itu lalu riil. Siapa lagi yang mau terima duit untuk mengalahkan, seluruh akan diikuti riil kalkulasinya tuh. Nah, itu yang akan nanti memaksa Pak Jokowi untuk secara pragmatis mungkin oh kalau begitu Anies aja. Nah, kalau Anies yang terpilih oleh Pak Jokowi, relawan-relawan Ganjar itu tidak akan mendengarkan pilihan dari Pak Jokowi itu karena mereka sendiri menganggap nggak akan ke Anies. Lalu datang ke Prabowo. Nah, itu juga jadi lucu nanti. Akhirnya, Jokowers ini datanya ke Prabowo juga. Kita lihat saja itu kegelian-kegelian semacam itu. (Sof/sws)

Peringati Hari Tani Nasional: Mahasiswa, Petani, dan Buruh Gelar Demo di DPR

Jakarta, FNN – BEM SI beserta Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi demo pada hari ini (27/09/2022) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat. Yuza Augusti, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI mengatakan aksi ini adalah rangka untuk memperingati Hari Tani Nasional dengan tema “Seruan Aksi Nasional III BBM Melejit, Petani Menjerit”. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, ada sekitar 2.000 massa yang hadir di demo ini berdasarkan surat pemberitahuan. “Kita lihat estimasi massa yang hadir dan pokoknya kita bisa manfaatkan halaman gedung DPR, untuk dijadikan tempat penyampaian pendapat,” ujar Komarudin. Ada 4.400 personel polisi yang ditugaskan untuk mengawal aksi hari ini. Dikabarkan, ada beberapa titik di Jakarta Pusat akan dijadikan tempat untuk menyampaikan pendapat. “Hari ini ada di beberapa titik juga, makanya disiapkan 4.400 personel,” jelas Komarudin. Komarudin mengharapkan demo hari ini akan berjalan kondusif, sehingga tidak mengganggu lalu lintas di depan gedung DPR. Menurut pengamatan FNN, mahasiswa belum hadir saat berita ini ditulis. Sementara itu, massa buruh dan petani sudah memenuhi depan gedung DPR. Tuntutan yang disampaikan pada demo kali ini berjumlah 5. Dari penolakan kenaikan BBM hingga kesejahteraan petani dan buruh. (Fer)

Selama 9 Bulan Guru PPPK Tak Dapat Gaji, LaNyalla Ingatkan Pemda

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang abai terhadap nasib guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurutnya, gaji adalah hal yang paling mendasar dan sangat diharapkan. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi dana transfer dari pusat, sudah dikhususkan untuk pos tersebut.   “Pemerintah daerah jangan sampai lalai. Gaji merupakan hak lanjutan dari guru PPPK yang seharusnya mendapat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Sehingga mereka berhak dibayar. Dan hal itu adalah bentuk penghargaan terhadap para guru PPPK tersebut,\" ujar LaNyalla yang sedang berada di Surabaya, Selasa (27/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta hak para guru PPPK untuk mendapat SPMT dan kemudian gaji yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan agar diselesaikan. “Sangat disayangkan ada sekian banyak pejabat di sana mengapa tidak ada yang peduli nasib mereka, sehingga mereka harus mengadu ke pihak luar,\" tukas dia lagi. Dikatakan oleh LaNyalla, fakta tersebut sangat kontradiktif dengan tujuan pendidikan nasional yang digalakkan pemerintah. “Jika seperti itu saja masih terjadi, bagaimana pendidikan kita mau maju, bagaimana SDM kita menjadi unggul dan bagaimana masa depan bangsa ini?” tanya LaNyalla. Ia juga minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan Kota Bandar Lampung. Karena menurut Komisi X DPR RI, Kemenkeu sudah mentransfer DAU sebesar Rp 43 miliar, di mana sebesar Rp 38 miliar bisa digunakan untuk membayarkan gaji dari Januari hingga Desember. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @hotmanparisofficial dan kemudian viral, puluhan guru PPPK Bandar Lampung mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny, Senin (26/9/2022). Mereka meminta bantuan agar gaji mereka dibayarkan. Setidaknya, terdapat 1.166 guru honorer yang diterima PPPK pada bulan Oktober dan Desember tahun 2021 hingga saat ini belum menerima SPMT (surat pernyataan melaksanakan tugas), sebagai dasar penggajian. (mth/*)

BPIP Harus Bisa Menjelaskan Negara Ini Masih Berideologi Pancasila Atau Tidak

Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BUDAYAWAN Sujiwo Tejo mengkritisi tudingan radikal yang selalu dikaitkan dengan Pancasila. Menurutnya, Pancasila sekarang ini tidak ada. “Pancasila itu gak ada. Yang ada itu gambar Garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang tidak ada?” kata Sujiwo dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (5/11/2022). Pernyataan Sujiwo Tejo memang benar, Pancasila sudah tidak ada, mengapa? Sebab, Pancasila sebagai dasar negara yang ada di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 kemudian oleh Bapak dan ibu pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen dan diganti dengan UUD 2002 yang tidak mengacu pada pembukaan UUD 1945. Bukti bahwa Pancasila tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara  Indonesia adalah: 1. Sistem kolektivisme MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR. 2. Sistem MPR diganti dengan sistem Presidensil yang basisnya individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, maka kekuasaan dipertarungkan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan maka lahir mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah, maka dengan demokrasi mayoritas ada oposisi, dan ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Jadi jelas sistem ini menghabisi Pancasila, tidak ada lagi Permusyawaratan perwakilan, tidak ada lagi nilai \"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan”, sila ke-4 dikhianati diganti dengan banyak-banyakan suara. 3. Tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia, sila ke-3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Menurut Arief Budiman, mantan Ketua KPU, total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika Pilpres 2019 lalu. Jadi, di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jadi, dalam sistem presidensil itu tidak mengenal Kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa melayang nyawanya yang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya, misterius. 4. Pemilu pada 2024 dianggarkan dengan anggaran Rp 110 triliun, jelas bukan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemilu membutuhkan biaya yang besar, maka lahirlah cukong-cukong atau bandar-bandar pemilu yang kemudian menjadi kristalisasi lahir Oligarki. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Maka ketika terpilih lahirlah peraturan atau konsensi untuk kemudahan para cukong menggarong kekayaan Ibu Pertiwi. Jadi, korupsi kebijakan itulah yang mengkhianati bangsanya dan korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bertentangan dengan sila ke-1 Pancasila. Dengan keadaan saat ini seharusnya ada lembaga yang bertangungjawab pada ideologi Pancasila, yaitu BPIP yang dibayar mahal, harus mampu memberikan kajian keadaan bangsa Indonesia saat ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Apakah Pancasila itu masih ada? Artinya apakah Pancasila itu masih menjadi dasar negara Indonesia? Apakah Ideologi Pancasila itu masih ada? Apakah dengan Sistem demokrasi liberal itu sesuai dengan Pancasila? Apakah dengan sistem Presidensil itu mengganti Visi Misi negara dengan Visi Misi Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Apakah negara ini masih mempunyai Tujuan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia? Dengan menjalankan ekonomi super kapitalis seperti ini apa sesuai dengan Pancasila? Jadi, semua ini tanggungjawab BPIP yang dibayar mahal, kita tidak pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, apakah negara ini masih berdasarkan Pancasila atau tidak. Apakah Pancasila masih ada atau tidak, paling tidak harus mampu menjawab pertanyaan Sujiwo Tejo. Harusnya BPIP bisa menjelaskan sistem negara berideologi Pancasila dengan negara yang berideologi Liberalisme Kapitalisme hasil amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 itu banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak pada 2002 itu telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensil yang dasarnya Individualisme Liberalisme Kapitalisme. BPIP perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensil berideologi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila. Kalau BPIP sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak mampu menjelaskan sistem negara berdasarkan Pancasila harus malu pimpinannya seorang Profesor dan Ketua Penasehatnya anaknya Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, apa tidak malu? Dibayar ratusan juta hanya diam tidak melakukan tugasnya. Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR. Sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan utusan daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR, dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya, apalagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipinpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil Hikma, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah. Sebab musyawarah bukan kalah-menang, bukan pertaruhan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah, tidak ada pengerahan masa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan masa yang tidak perlu, sebab yang dipertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 894 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungan. Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Maka rakyat harus cerdas dan mampu mengoreksi negeri ini dan membangun kesadaran untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli. (*)

Jangan Eksploitasi Rakyat dengan Penghapusan Daya Listrik 450 VA dan Batalkan Konversi Kompor Listrik!

Jakarta, FNN – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menyerukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat. Jangan eksploitasi rakyat karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan pers tertulis Selasa (27/09/2022). Sikap ASPEK Indonesia ini untuk menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA. Juga terkait rencana Pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap. Mirah Sumirat mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri? Setelah memaksakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor. Dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat. Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan menggantinya dengan kompor listrik. “Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi,” tegas Mirah Sumirat.   Menurutnya, rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa untuk beralih ke kompor listrik? Mirah Sumirat mengingatkan Pemerintah dan DPR, berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat. “Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik,” lanjut Mirah Sumirat. Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik. “Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing,” tegas Mirah Sumirat. ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. “Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” pungkas Mirah Sumirat, Presiden DPP ASPEK Indonesia. (mth/*)

Ketua IPW Dilarang Masuk Lewat Gerbang Depan, Sekjen DPR Bakal Dipanggil MKD

Jakarta, FNN – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR meminta maaf kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang membatalkan kehadirannya dalam sidang terkait laporan soal privat jet anggota DPR. Pasalnya, Sugeng dipersulit untuk memasuki gedung DPR/MPR. “Hari ini kami mengagendakan klarifikasi mengundang Pak Sugeng Teguh Santoso sebagai saksi terkait ada pemeriksaan di MKD soal private jet tersebut. Di mana ada anggota DPR yang diadukan karena mengutip pernyataan beliau, kami ingin mengklarifikasi, mengundang Pak Sugeng,” ujar Wakil Ketua MKD Habiburokhman kepada wartawan, Senin, 26 September 2022. “Undangan resmi kami berikan, tetapi ada insiden Pak Sugeng sudah baik-baik datang lewat gerbang depan, kok enggak boleh masuk oleh Pamdal,” lanjut Habiburokhman. Menurut Habiburokhman, alasan pengamanan dalam DPR bermacam-macam dan tidak mengonfirmasi lebih dulu ke MKD perihal tamunya tersebut. Dia pun geram karena Sugeng diundang resmi oleh MKD untuk membantu tugas-tugas mahkamah etik tersebut. “Alasannya harus lewat belakang, kami juga enggak tahu. Kami enggak dikonfirmasi. Makanya Pamdal yang bertugas saya panggil dan saya tegur keras,” kata anggota Komisi III DPR itu. Habiburokhman menegaskan, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar untuk mengevaluasi prosedur kedatangan tamu resmi DPR. MKD akan mengkomunikasikannya dengan pimpinan DPR. “Saya juga akan panggil Sekjen DPR, dalam waktu dekat ini terkait prosedur masuknya tamu DPR ini. Kan DPR rumah rakyat jangan dipersulit orang yang mau datang ke sini, apalagi orang yang mau membantu kerja-kerja DPR,” tegasnya. “Kami minta evaluasi, orang sudah tunjukkan surat undangan MKD, mestinya mereka konfirmasi ke MKD. Justru ini orang baik, pak Sugeng beberapa kali kita undang mau datang. Harusnya kita kasih karpet merah ke DPR ini, tapi kok diperlakukan seperti ini. Ini disuruh lagi masuk belakang ya marah, dong wajar dong. Kita juga akan panggil pak Indra juga harus dievaluasi,” imbuh Habiburokhman. Habiburokhman pun menyampaikan permintaan maaf atas nama MKD DPR atas insiden tersebut. MKD, kata dia, akan menjadwalkan ulang undangan kepada Ketua IPW. Terkait waktu, Habiburokhman mengatakan, sedang berkoordinasi dengan Sugeng. “Kami meminta maaf kepada bapak Sugeng Teguh Santoso atas insiden dan ketidaknyamanan hari ini. Kami akan mengundang lagi,” katanya. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membatalkan kehadirannya dalam sidang MKD DPR di gedung Nusantara I, gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 September, pukul 11.00 WIB. Hal itu karena Ketua IPW merasa mendapatkan perlakuan tidak hormat dari petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR di gerbang depan kompleks parlemen, dengan alasan pintu tersebut dikhususkan untuk anggota Dewan. “IPW membatalkan kehadiran ke MKD DPR RI karena adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan. Pasalnya, pintu masuk depan hanya diperuntukkan kepada anggota Dewan saja,” kata Sugeng dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 26 September 2022. Sugeng menjelaskan dirinya mendapat undangan dari MKD DPR untuk hadir pada Senin, 26 September, guna memberikan keterangan terkait pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Dewan. Menurutnya, komunikasi dengan staf MKD DPR sudah berjalan sejak 23 September 2022. Dalam chat tercantum IPW menegaskan akan hadir pada 26 September 2022 pukul 10.40 WIB. Kesediaan IPW ini sebagai wujud penghormatan terhadap tugas MKD. Komunikasi berlanjut saat dirinya menuju ke Gedung DPR, tapi ia diminta melewati gerbang belakang meski sudah menunjukkan surat undangan. “Tapi, saat memasuki pintu depan gedung DPR, dihalangi oleh Pamdal dan dilarang masuk karena ada perintah dari Ketua DPR dan Sekjen DPR bahwa tamu harus lewat pintu belakang. Padahal saat mau masuk ke gedung DPR, Ketua IPW sudah menunjukkan surat undangan dari DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR/Korkesra A Muhaimin Iskandar,” pungkasnya. (mth/*)

Terkait Alvin Lim Dilaporkan Para Jaksa ke Polisi, Presiden KAI: Jadikan Bahan Introspeksi

Jakarta, FNN – Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Advokat Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto turut menanggapi laporan para jaksa ke polisi terkait pernyataan Alvin Lim yang dinilai mencemarkan nama baik institusi kejaksaan. Tjoetjoe beranggapan bahwa rekan-rekan jaksa seharusnya jangan baper (bawa perasaan) terhadap Alvin Lim. “Pernyataan Alvin Lim baiknya dijadikan bahan introspeksi. Rekan-rekan jaksa harusnya dapat lebih bijak dan positif dalam menerima masukan, kritik, dan saran,” tutur Tjoetjoe di Jakarta, Senin (26/9/2022). Ia menekankan bahwa rekan-rekan jaksa seharusnya tidak perlu sensitif tentang bagaimana cara Alvin menyampaikan kritiknya, tapi yang harus dilihat dan diperhatikan adalah substansi dari pernyataan dan saran tersebut. “Jangan lihat cara ia menyampaikannya, tapi perhatikan isinya,” tukas founder kantor hukum Officium Nobile IndoLaw yang berkantor di Sampoerna Strategic Square Jakarta Selatan itu. Semua kritik yang disampaikan Alvin Lim terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat, secara umum sebenarnya sejalan dengan pemikiran Presiden KAI yang menggagas Omnibus Law Penegak Hukum sebagai solusi karut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Ia juga memberikan masukan agar para jaksa yang melaporkan Alvin Lim untuk mencabut dan menghentikan laporannya. “Sebaiknya gerakan untuk melaporkan Alvin Lim dihentikan, dan saya himbau untuk semua penegak hukum polisi, jaksa, hakim, tidak terkecuali para advokat untuk menanggapi semua kritik dan saran dari sisi yang positif sebagai sarana membangun institusi penegak hukum ke arah yang lebih baik,” tegas doktor ilmu hukum ini. Deretan kejadian negatif yang menimpa para penegak hukum mulai dari kasus Jaksa Pinangki, Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo, kasus suap hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati yang juga melibatkan pengacara Yosep Parera harus menjadi momentum untuk bebenah diri. “Sistem yang mengatur para penegak hukum di negeri ini buruk. Kita semua harus bebenah diri dengan segala kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Aturan-aturan tentang penegak hukum perlu diperbaiki sehingga celah-celah perilaku korup dan abuse of power dari para penegak hukum dapat diminimalisir,” kata Tjoetjoe dilansir dari kai.or.id. Rencana besar perbaikan penegak hukum juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menganggap ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia. “Saya liat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita,” tutur Presiden Jokowi seperti dilansir dari Kompas, Senin (26/9/2022). (mth/*)

Pancasila dan Indonesia

Tentu saja gagasan negara Pancasila tidak mungkin dikerjakan oleh penguasa yang rabun Pancasila dan konstitusi walaupun mereka tinggal di Istana Indonesia. Sebab, solusi mereka masih sama: utang, gadai, dan obral. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center HARI-hari ini, secara reflektif, Pancasila sedang menghadapi enam hal genting: 1) Darurat politik. Semua ilmuwan politik dan politisi Indonesia menyepakati bahwa politik kita sangat liberal, sehingga sangat mahal dan beresiko sangat tinggi. 2) Darurat ekonomi. Banyak ekonom waras dan warga negara cerdas setuju bahwa ekonomi kita sangat neoliberal. Dikte pasar dan kuasa oligarki. Menciptakan kesenjangan tanpa ada ujung. 3) Darurat kebudayaan. Sebagian besar budayawan besar setuju bahwa budaya kita kini sangat amoral. Memuja yang bayar. Ekonometriks. 4) Darurat agensi. Para alim di berbagai bidang yakin sekali bahwa tokoh-tokoh nasional dan lokal kita kini sangat individualis dan fasis. Kehilangan perilaku gotong-royong, mentradisikan gotong-nyolong. 5) Darurat agama. Para spiritualis dan pelaksana multikultural berkeyakinan bahwa kita kini terjangkiti penyakit fundamentalis bin teroris. Merasa benar sendiri, masuk sorga sendiri. 6) Darurat mental. Semua warganegara kini yakin bahwa mental semua pemimpin kita rusak dan bermental kolonial. Tak membela kepentingan nasional. Hampir semua profesi menjadi santri KPK. Sedih dan malu. Lalu, bagaimana mengatasinya? Perlu proyeksi besar yang harus berdentum keras. Agar tak mogok dan mubazir. Agar ada kemajuan. Menurut penulis, ternyata mudah di ide, tetapi sulit di praktik. Idenya ada dua: 1) Menjadikan Pancasila sebagai alat juang dalam the battle of sovereignty (perang kedaulatan) guna mendapat prosperity (kemakmuran bernegara). 2) Merealisasikan negara Pancasila. Negara yang dalam praktiknya menjadi law governed state (negara berpanglima hukum). Sebuah negara yang praksisnya mengerjakan enam hal: 1) Nasionalisasi seluruh aset strategis. Yaitu, mengambilalih semua aset nasional yang telah dirampok para raja rampok. Tanpa itu, negara kita belum berdaulat. Dalam praktik nasionalisasi ini tak ada konglomerasi, yang ada koperasi. 2) Melakukan transformasi shadow economic. Selama ini, bisnis shadow hanya diharamkan tanpa solusi. Maka, kita harus membuat UU-nya. Sebab, kita belum punya UU Narkoba, UU Prostitusi, UU Perjudian. UU itu akan merubah bisnis ilegal yang bersekutu dengan bedil menjadi legal dan bayar pajak secara adil. 3) Merekapitalisasi BUMN. Yaitu membuat holding yang profesional, progresif, terstruktur dan masif. Inilah pilar ketiga yang dahsyat karena menjadi bagian integral dari revolusi nalar dan revolusi mental. Dalam praktik ini tak ada asengisasi dan asingisasi, yang ada trias-ekonomika (BUMN, koperasi, swasta). 4) Merealisasikan pajak super progresif. Makna pajak super progresif di sini adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang sangat tajam naiknya dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Kenaikan persentase untuk setiap jumlah kekayaanya per satuan menjadi seratus prosen. 5) Mempraktikkan gagasan strong state. Yaitu praktik negara yang harus dipimpin manusia jenius dan crank (menyempal) karena anti duit, anti lawan jenis dan anti kemapanan (kursi dan waktu). Ia harus zuhud, spiritualis dan \"miskin\" tapi jenius. Dalam strong state tak ada main hakim sendiri, yang ada konsensus untuk dipatuhi. 6) Merealisasikan negara multikultural. Yaitu praktik negara yang melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan dan membariskan seluruh warga menjadi warga negara. Dalam negara multikultural ini mentalnya adalah mental Pancasila: merdeka, mandiri, modern, mendunia dan martabatif. Enam problema dengan 6 solusi. Mudah dituliskan, betapa sulit dipraktikkan. Dus, kita butuh kesabaran revolusioner yang berdentum keras. Butuh kalian yang mengerti, memahami dan mempraktikkan negara Pancasila. Sebuah negara gotong-royong yang dinamis dan bersendikan hukum. Tapi, hukum negara Pancasila harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung dan merealisasikan keinginan seluruh warga negara yang multikultural. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan penjaga. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Makna hukum seperti ini menggambarkan anti fasis, anti fundamentalis dan anti feodalis. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum harus menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap warga negara. Tentu saja gagasan negara Pancasila tidak mungkin dikerjakan oleh penguasa yang rabun Pancasila dan konstitusi walaupun mereka tinggal di Istana Indonesia. Sebab, solusi mereka masih sama: utang, gadai, dan obral. Di atas segalanya, kita harus mengikat semua program di atas dengan keimanan pancasila; mencetak agensinya kapanpun dan di manapun. Segera hari ini juga. (*)

Eforia Anies, Tapi Jangan Lupa Mafia Ferdy Sambo Masih Sangat Kuat

Pekerjaan Listyo masih sangat banyak dan sangat “toxic”. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior Forum News Network (FNN) HARI-hari ini, semua orang sibuk dengan Pilpres 2024. Wajarlah. Pertama, karena rakyat menginginkan agar Indonesia tidak lagi amburadul. Kedua, karena rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap proses demokrasi. Mereka ditipu saat Pilpres 2019. Para penguasa jahat sepakat menipu rakyat. Meskipun penipuan itu akhirnya membawa hikmah juga. Nanti hikmah penipuan itu kita bahas terpisah. Tidak apa-apa Anda semua bergelut 24 jam untuk memastikan agar Anies Baswedan bisa ikut pilpres dan menang. Agar Anies tidak menjadi objek permainan partai-partai politik dan elit bandit yang selama ini memang kerjanya menipu. Silakan Anda beraktivitas agar rakyat tidak lagi diperdaya. Silakan Anda semua membentuk relawan pendukung Anies agar figur-figur yang bakal menjadi boneka oligarki tidak sampai masuk ke istana kekuasaan. Cukuplah sekali saja kita dipresideni oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak pula berkapasitas. Sehingga, sebagian besar rakyat sekarang ini memberikan perhatian kepada Anies Baswedan. Tidak masalah. Lanjutkan saja.    Tetapi, Anda jangan lupa bahwa di tengah kesibukan Anda itu, geng mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. Jaringan mafia Ferdy Sambo di Polri sudah terlanjur masif dan berakar dalam. Geng mafia itu membuat polisi-polisi yang baik menjadi tertutupi, tersingkir, dan tak berdaya. Seperti kata Arteria Dahlan, anggota DPR Komisi III, polisi yang baik-baik menjadi stress. Jaringan Sambo tak bisa dianggap remeh. Dia dan kaki-tangannya, menurut Kamaruddin Simanjuntak – pengacara Brigadir Yoshua atau Brigadir J yang diduga kuat dibunuh secara sadis oleh Sambo – masih sangat ditakuti. Yang takut itu termasuk pimpinan Polri. Yang berbintang tiga, dan bahkan yang berbintang empat sekalipun. Kamariddin mencoba mendalami mengapa mereka merasa takut. Ketika Ferdy Sambo dinonaktifkan, para jenderal masih takut. Sambo dijadikan tersangka, mereka masih tetap gemetar. Kemudian, Satgatsus Merah Putih dibubarkan, tetap saja takut. Terus, Sambo dipecat. Masih saja kelihatan takut. Ini menunjukkan bahwa Sambo bukan jenderal sembarangan. Lebih-kurang, orang yang digambarkan sebagai Kaisar Judi ini bagaikan punya senjata pamungkas yang bisa melumpuhkan siapa saja di jajaran pimpinan Polri. Sekarang ini, kita bisa memahami situasi yang terjadi di Kepolisian. Sambo masihlah tetap Sambo. Dalam arti, jaringan yang dia bangun selama ini terbukti mampu membungkam semua polisi – yang tinggi, apalagi yang rendah. Alat bungkam Sambo bukanlah pistol. Tapi, kartu truf dan uang besar. Sambo tahu apa-apa saja yang pernah dilakukan oleh para pembesar Trunojoyo, kata seorang sumber berbintang yang tidak masuk lingkaran Sambo. Tidak hanya itu, Sambo juga menjaga hubungan baik dengan mereka. Yaitu, hubungan persaudaraan cuan. Sambo memahami kesenangan para pembesar di lingkungan Polri. Para hedonis yang haus cuan itu. Untuk itulah dia membentuk jaringan pengumpul duit judi – judi online atau judi offline. Inilah yang dijelaskan oleh diagram Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Diagram ini dibuat sangat detail dengan “deep knowledge” (pengetahuan yang dalam) tentang perlindungan judi dan aliran dananya ke Ferdy Sambo. Intinya, jaringan Sambo masih sangat kuat. Kalau pun kita melihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil tindakan tegas kepada Sambo dan para perwira tinggi (pati), perwira menengah (pamen), dan perwira pertama (pama) yang ikut dalam gerbong mafia mantan Kadiv Propam ini, itu hanya langkah-langkah kosmetik belaka. Bukan satu tindakan serius untuk membersihkan Polri. Kalau Kapolri Listyo Sigit serius, kata Kamaruddin Simanjuntak, seharusnya jumlah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J minimal 35 orang. Hingga saat ini hanya dimunculkan 5 tersangka saja. Ke mana yang 30 orang lagi? Boleh jadi bukan karena Kapolri tidak sungguh-sungguh. Melainkan karena dia tahu ranjau-ranjau Sambo yang bisa menyebabkan fatalitas. Salah-salah, Jenderal Listyo Sigit sendiri bisa tergiring ke pojok yang mematikan. Semua orang sepakat bahwa Polri harus diselamatkan dari virus Sambo. Mafia Sambo harus diberantas habis. Untuk saat ini, yang harus berada di depan adalah Kapolri. Dia harus menunjukkan kepada publik bahwa dia masih memegang kendali navigasi Polri. Pekerjaan Listyo masih sangat banyak dan sangat “toxic”. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Di tengah eforia pencapresan Anies Baswedan yang saat ini menyita perhatian kita semua, jangan lupa mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. (*)

Beda Kelas Jauh: Kepala BRIN Kok Bandingkan dengan Habibie, Mendag dengan Pak Harto

PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, kalau sebuah pemerintah itu membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu. “Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi, kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (26/9/2022). “Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenernya. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang mereka nggak bisa kerjanya,” lanjutnya saat dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikan dialog lengkapnya., Halo halo Bung Rocky. Ini Background-nya beda nih, suasananya. Kelihatannya nggak di tempat yang biasa Bung Rocky. Oh, iya, saya lagi di Tokyo. Ada seminar soal lingkungan, soal energi alternatif. Kelihatannya soal-soal biomassa itu menjadi favorit isu dunia sekarang. Tahun ini dibicarakan di sebuah forum di Tokyo dan saya diundang untuk jadi pengamat, bukan jadi pengusaha. Kan ada pengusahanya, pengusaha cangkang dan ada researcher. Jadi begitu kira-kira. Cangkang sawit ya ini maksdunya? Cangkang bekas batok-batok sawit. Cangkang sawit. Jangan banding-bandingkan antara insiden cangkang. Ada orang yang hanya cangkangnya doang. Itu bedanya. Kalau cangkang sawit masih berguna tapi kalau cangkang kepala atau batok kepala kadangkala nggak berguna karena, bahkan, isinya nggak ada. Ini saya perhatikan orang memang lagi senang membanding-bandingkan. Kemarin setelah sekian lama pendukung Pak Jokowi selalu membanding-bandingkan dengan Pak SBY, sekarang giliran demokrat melalui AHY mulai membandingkan kinerja bangunan di masa Pak SBY dengan Pak Jokowi yang dianggap Pak Jokowi itu tinggal gunting pita. Kan pernah juga di Jakarta Pak Anies di Jakarta juga dikatakan tinggal gunting pita pada proyeknya Pak Jokowi dan Ahok. Tapi yang tidak menarik justru Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Laksana Tri Handoko, yang kini sedang menjadi sorotan karena dia juga membanding-bandingkan dengan eranya Pak Habibie yang katanya jangan diulang lagi. Terus, yang terakhir ini yang lagi ramai juga tentang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang menyinggung soal beras dalam negeri yang sekarang ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan zaman Pak Harto. Ini saya jadi ingat tentang penyanyi Farel Prayoga, Ojo Dibanding-bandingke. Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau itu. Makanya, kalau Pak SBY membandingkan dengan Pak Jokowi nggak boleh sebetulnya. Biarkan pengamat yang membandingkan. Demikian juga Pak Jokowi jangan membandingkan dengan Gajah Mada. Jadi, sebetulnya itu biasa saja analis membandingkan prestasi Pak Harto di bidang swasembada pangan dan Pak Jokowi entah swasembada apa itu kan. Jadi, sebetulnya kalau ada riset itu boleh dibandingkan, tapi kalau dari menteri perdagangan langsung bikin perbandingan ngapain. Memang dia researcher. Datanya. Oh iya, datanya ada, tapi bukan datanya yang dibandingkan tapi kebijakannya. Jadi, kalau sekarang ini menteri-menteri Pak Jokowi mulai membanding-bandingkan itu tanda nggak percaya diri. Jadi, kalau sebuah pemerintah membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu.   Yang boleh membandingkan itu researcher-nya atau penelitinya. Kalau ada kalangan kampus membandingkan ya masuk akal. Kalau pemerintah Jokowi membandingkan dengan SBY pasti Pak Jokowi membesar-besarkan dirinya. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bilang oh Pak SBY lebih bagus dari kita tuh, Pak Harto lebih bagus dai kita. Nggak bisa itu pasti. Jadi dari awal itu sudah pasti buyers. Pertanyaannya, kenapa musti membandingkan? Kan yang penting dipercaya. Jadi, dibandingkan pun kalau faktanya nggak ada ya emak-emak bisa bilang yang zaman Pak Harto memang lebih bagus kok. Tersedia bahan pokok. Lalu dibilang enggak emak-emak, Pak Harto lebih buruk. Kalau begitu sekarang tersedia dua kali lipat dibanding Pak Harto dong. Ada juga. Jadi itu yang seringkali kita anggap nggak ada kerjaan rezim ini. Mencari pembenaran dengan membandingkan. Tapi justru dari situ sebagai pengamat kita mencium adanya sebuah indikator itu ya, mengapa kok tiba-tiba sering bener memunculkan perbandingan. Itu kan jadi seperti yang Anda sebut tadi: Satu kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua, dia ingin memberikan justifikasi. Itu kayak anak kecil saja kan. Dia bikin salah tapi bilang ya tapi lo salahnya lebih gede. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi. Kan dicatat dalam statistik dunia bahwa Indonesia nggak tumbuh. Apalagi, kalau perbandingannya itu dipakai yang dari Pak Jokowi, bahwa 7% lalu 10% meroket. Oke, mungkin dikortinglah karena ada covid dan sebagainya dan pandemi masih berlangsung. Global supply change-nya macet. Tapi bukan dengan cara membandingkan, tapi akui saja. Kalau mau membandingkan misalnya membandingkan jumlah investasi di bidang pertanian antara Indonesia dan Vietnam lalu lihat, mana yang berhasil. Bukan dengan membandingkan dengan Pak Harto, itu nanti diketawain Pak Harto dari alam baka.     Ya, mari kita bersikap adil. Begitu ya Bung Rocky. Mari kita membuat penilaian karena kan kelihatannya mereka membanding-bandingkan itu karena ingin mengunggulkan mereka sendiri. Kalau saya lihat ini lebih pada Pak Zulkifli Hasan karena beliau kan seratus hari kinerjanya. Jadi beliau itu ingin memberikan semacam atau menyampaiakn keberhasilan programnya dia. Tapi orang kemudian tidak bisa lepas menilai bahwa ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Memang itu. Kalau membandingkan ya menteri yang sekarang dengan menteri sebelumnya yang habis dipecat. Kan begitu mustinya. Jadi kalau rakyat ternyata menemukan bahwa oh ya, yang dilakukan oleh menteri sekarang, itu artinya PAN lebih bagus dari menteri sebelumnya yang dari PKB. Berarti, elektabilitas PAN lebih tinggi dari PKB. Nggak ada juga itu. Jadi, nggak ada gunanya bikin perbandingan kalau sekadar mau bikin raport. Itu raport-nya dia tulis sendiri akhirnya tuh. Pak Zulkifli Hasan bisa menulis sendiri raport-nya itu, yang sebetulnya merah terus dikasih tinta biru. Padahal, sebetulnya hal yang paling masuk akal, yang paling kasat mata yaitu melambungnya harga-harga. Bagaimana mumgkin kita bisa bandingkan Pak Harto yang pernah swasembada dengan yang sekarang yang impor terus. Itu saja sudah lain bedanya kan? Jadi, kita musti importir beras. Jadi, hal-hal semacam itu yang nggak masuk akallah. Mungkin Pak Mendag sekarang lagi frustasi, sehingga apa yang mau dibandingkan ya sudah tiba-tiba dapat ide. Di luar Pak Zulkifli Hasan tadi ada juga Pak Kepala BRIN yang sekarang sudah mulai membandingkan dengan pada era Pak Habibie. Dan, beredar videonya yang dikomentari oleh Fadli Zon. Jadi, ini saya kira bukan gejala pada Pak Zulkifli Hasan tapi juga gejala pada pejabat di pemerintahan ini. Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenarnya. Berupaya untuk bercermin lalu dia anggap dia cantik. Padahal di belakang cermin itu diketawain sama genderuwo yang di belakang cermin. Ngapain muji-muji diri sendiri. Tetapi ini sudah saatnya kita beri semacam peringatan agar berhenti membanding-bandingkan, mulailah dengan prestasi sendiri, kan itu sebetulnya. Dan, Pak Jokowi akhirnya akan membanding-banndingkan antara dirinya dengan Pak Jokowi sebelumnya kan? Kan Jokowi periode pertama dan Jokowi periode kedua. Akhirnya begitu perbandingannya. Lalu apa sih? Ya sama-sama Jokowi. Jadi intinya seperti itu. Kalau orang bilang ya Jokowi periode pertama gagal memberi janji janji, periode kedua lebih gagal lagi kan. Kan kalau di awal sudah gagal ya di ujung juga gagal. Sekarang malah masih memaksa. Tapi, kita mau kasih beban baru pada pemerintahan ini saja untuk menjawab tuntutan kenaikan harga. Itu saja. Dasar itu saja sebetulnya sudah nggak bisa itu. Jadi, mau membandingkan dengan Pak Harto ya Pak Harto tetap pelihara stabilitas harga. Nggak pernah ada harga yang naik di zaman Soeharto. Dan, itu yang orang ingat bahwa semua ketersediaan kebutuhan pokok tersedia di zaman Pak Harto. Bensin nggak ada yang naik gila-gilaan. Sembilan bahan pokok itu diterangkan setiap hari oleh ahlinya. Kalau sekarang siapa yang mau terangkan bahwa ada stabilitas 9 bahan pokok. Dan itu tidak mungkin kita percaya bahwa ada hal yang bagus yang harus diperlihatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang nggak bisa kerjanya. Yang bisa kerja cuma satu orang, namanya LBP. Jadi, nggak ada kemungkinan lagi kita memperbaiki diri karena orang yang mampu memperbaiki diri, coba lihat Pak Zulkifli Hasan sudah berapa lama jadi menteri, dan nggak ada hasilnya. Sekarang stabiltas politik nggak ada, pertumbuhan ekonomi nggak ada, lalu orang cari-cari cara untuk menjagokan diri atau memuji-muji dirinya sendiri. (Ida/sws)

Menjegal Langkah Anies Baswedan

Apakah pidato itu hanya dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan para kader PD? Apakah itu juga dimaksudkan sebagai tanda-tanda kecurangan itu akan dilakukan terhadap Anies? Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior MESKIPUN baru pada tahap isu, namun suara-suara yang akan menolak calon presiden yang bukan dari partai politik ternyata bukan isapan jempol. Karuan saja hal ini mendapatkan perhatian serius dari beberapa kalangan tertentu. Karena dikuatirkan akan melahirkan suasana baru yang kontra produktif bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis di negeri ini.   Bagaimanapun, wacana ini tentu saja melahirkan sejumlah praduga. Ke manakah arah wacana ini dikembangkan? Siapa yang akan disasar oleh mereka yang menggagas ide ini? Secara gamblang, tentu orang akan mengasosiasikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tak bisa dipungkiri lagi, Mantan Menteri Pendidikan itulah sejatinya yang hendak dibidik. Sebab dialah salah satu bakal calon presiden yang sangat potensial akan maju pada pemilu 2024 mendatang. Dengan elektabilitas yang tak boleh dianggap enteng. Dan yang paling penting, dia adalah satu-satunya yang tidak berasal dari partai politik. Selain itu, bukan tak mungkin para bakal calon lain merasa ketar-ketir bila nanti berhadapan dengan Anies. Yang semakin mendapatkan perhatian dari rakyat pemilih dari berbagai pelosok tanah air. Anies dielu-elukan orang di banyak kesempatan. Padahal dia belum berkampanye. Dan, penting untuk diingat, bahwa survey-survey yang memperlihatkan elektabilitasnya yang tinggi sama sekali tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Tidak bohong alias tidak dibuat-buat. Dan so pasti tidak dibayar olehnya. Misalnya, polling pilpres yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC), 17-19 September lalu. Dari 56 ribu lebih warganet yang berpartisipasi dalam polling itu, hasilnya: Anies memperoleh 77,3 persen vote, Ganjar Pranowo 14,2 persen, dan Prabowo 8,6 persen. Wacana balon Capres dan Cawapres harus kader partai ini bukanlah barang baru. Sudah ada jauh sebelum Anies menyatakan siap menjadi bakal calon presiden. Seandainya ada partai yang mencalonkan dirinya. Seperti diungkapkannya kepada Reuters, dikutip dari Taipeitimes, Jumat (16/9/2022). Bukan rahasia lagi, Anies memiliki potensi yang besar. Dengan kualitas, kapasitas dan integritas diri yang tidak diragukan lagi. Jika dibandingkan dengan sejumlah nama yang disebut-sebut bakal maju, Anies dianggap paling unggul. Dengan kerja kerasnya yang tanpa gembar-gembor. Lalu, prestasi yang berhasil ditorehkannya membuat namanya semakin harum. Semakin menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan bisa dipastikan, tentunya, hal inilah yang mendorong lahirnya wacana itu. Sebelumnya, tidak banyak yang menduga wacana ini akan berhembus begitu rupa. Tapi, politisi PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi barangkali termasuk yang terbuka mengemukakannya di ruang publik. Dalam percakapan di podcast Refly Harun, yang diunggah pada Senin, 4 Juli 2022. Tentu saja, bisa jadi ada orang yang tak sependapat. Bahwa hal itu adalah upaya untuk menjegal Anies. Tapi sejumlah fakta secara terang-benderang bicara tentang hal itu. Diakui atau tidak, sekarang banyak kenyataan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta itu maju sebagai bakal calon presiden. Artinya, itu hanya salah satu upaya. Tapi bukan berarti tidak ada upaya lain, yang sedang dan akan dilakukan. Sepanjang Anies masih tetap dianggap ancaman bagi lawan-lawannya yang akan bertarung nanti. Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui, wacana itu pernah bersebaran di kalangan anggota parlemen. Tapi, katanya, berkat perlawanan dari sejumlah pihak, khususnya PKS, wacana tersebut dapat dikatakan sudah layu sebelum berkembang. Meski demikian, tentu HNW tidak menolak bahwa upaya dengan cara itu pernah ada.  Menjegal Anies Sejak terpilih sebagai pemenang pemilihan Gubernur DKI Jakarta awal Mei 2017 lalu, berbagai rintangan dihadapkan kepadanya. Betapa pun, Anies adalah pemenang Pilkada DKI Jakarta, yang sukses mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Calon petahana yang didukung pemerintah pusat, oligarki, bahkan media mainstream. Kekuatan-kekuatan luar biasa. Sebelumnya nyaris mustahil untuk bisa mengalahkan Ahok. Tapi itu sudah terjadi. Akibat kerasnya pertarungan antar pendukung, bangsa ini terbelah jadi dua. Sudah muak kita mengulangi menyebut cebong dan kampret. Tapi apakah ada yang berusaha menghilangkan keterbelahan itu? Sebaliknya terkesan malah berusaha memeliharanya. Apalagi kemudian ada buzer pemerintah yang tiada henti mengipas. Memprovokasi. Agar bangsa ini makin terbelah. Kalau mau memperhatikan agak jeli, upaya untuk menjegal Anies dapat dilihat dari berbagai cara. Pertama, melalui kasak-kusuk pembentukan undang-undang di parlemen. Seperti kita sebutkan di atas. Bahwa bakal calon presiden itu harus berasal dari kader partai politik. Kedua, tudingan adanya kriminalisasi atas Anies dengan menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Soal ini banyak yang menilai bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Anies selama 12 jam lebih di KPK membuktikan tudingan ini. Ketiga, serangan lewat media. Bukankah sudah jadi rahasia umum bahwa tidak satu pun media mainstream di negeri ini yang mau melirik berita-berita positif tentang Gubenur DKI Jakarta itu. Apalagi untuk memberitakan sejumlah prestasi yang sudah dia ukir. Sebaliknya. yang ada adalah upaya mendegradasi citra dirinya. Pemasangan foto Anies yang disandingkan dengan berita korupsi di harian Kompas, pada Kamis, 8 September 2022, lalu adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Walaupun Kompas mengakui lalai pasang foto Anies dalam Head News Tentang Koruptor, namun publik bisa menilai. Bahwa kebencian itu ada. Tidak bisa dinalar media besar seperti Kompas mengaku lalai melakukan serangan yang mengerdilkan dirinya sebagai media yang independen tidak memihak. Bagaimanapun, banyak yang menilai bahwa tindakan Kompas ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah keteledoran biasa. Pengamat politik Rocky Gerung bahkan mengatakan bahwa hal itu merupakan framing bahwa Anies itu koruptor. Sebagai media dari kelompok non-muslim yang mengaku non partisan terbukti Kompas dalam bawah sadarnya terperangkap dalam perbuatan Islamofobia. Sejumlah pihak yang tidak suka Anies dengan menggunakan media selalu menyerang Anies menggunakan narasi kebencian. Salah satunya adalah dengan mencap dirinya sebagai tokoh yang suka memainkan politik identitas. Padahal bukankah perbuatan Islamofobia seperti yang dilakukan Kompas membuktikan bahwa mereka sendirilah sebenarnya yang tiada henti melakukan politik identitas. Seperti maling teriak maling. Keempat, memilih untuk tidak memilih. Hal ini dapat dilihat dari upaya Nasdem sebagai partai yang lebih awal menyatakan akan mencalonkan Anies sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Mestinya publik jangan sampai terkecoh. Bisa jadi hal ini hanyalah akal-akalan untuk menggerek elektabilitas partai. Karena begitu besarnya kegandrungan publik terhadap sosok Anies. Jangan sampai tindakan Nasdem ini hanyalah hembusan angin surga saja buat para pencinta Gubernur DK Jakarta itu. Soalnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Kamis (22/9/2022) mengatakan, partainya tidak akan mendukung figur calon presiden yang tak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Jum’at (23/9/2022). Hal itu menunjukkan bahwa Nasdem hanya memilih untuk tidak memilih. Dengan mengajukan syarat yang rasa-rasanya tidak akan diterima Anies. Tokoh populis yang punya karakter dan kapasitas untuk membangun bangsa ini ke depan. Bisa jadi juga tidak akan disetujui orang-orang di PD dan PKS yang berharap adanya perubahan kebijakan pemerintah sesudah ini. Kelima, soal kemungkinan terjadi pemilu dicurangi. Di kalangan netizen belakangan ini banyak sekali suara-suara kritis terhadap rejim. Dengan menyebutnya sebagai rejim kardus digembok. Sebagai bukti ketidakpuasan masyarakat pemilih terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2019 silam. Walaupun tidak dapat dibuktikan secara hukum di MK bahwa pemilu 2019 itu curang. Meski demikian, pidato Presiden Indonesia ke-6, DR. Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Rapimpnas PD di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta beberapa hari lalu, sempat membuat publik geger dan viral. Dia menjelaskan akan “turun gunung” karena mendapatkan informasi akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Apakah pidato itu hanya dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan para kader PD? Apakah itu juga dimaksudkan sebagai tanda-tanda kecurangan itu akan dilakukan terhadap Anies? Yang jelas, Anies tampaknya sudah semakin bulat akan disandingkannya dengan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono. Tentunya terpulang kepada anda semua untuk menjawabnya. (*)

Jokowi: Sebentar Lagi Anies Masuk Penjara!

People Power bisa jadi solusi menghentikan kecurangan itu. Artinya, lebih baik revolusi rakyat dengan meminta Jokowi turun sendiri dengan bijak seperti Pak Harto dan Gus Dur, daripada rencana kecurangan itu terjadi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “THE ballot is stronger then the bullet,” kata Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln: Ya, dalam pemilu, suara lebih kuat dari peluru. “Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu,” kata Franklin D. Roosevelt. Kecurangan Pilpres 2024 (kalau jadi dilaksanakan), sebelum keburu rezim tumbang oleh kekuatan massa yang saat ini terus merangsek meminta Presiden Joko Widodo turun. Skenario kecurangan seperti sukses kecurangan pada Pilpres 2019 sudah dirancang jarak jauh oleh kekuatan Oligargi yang akan mengerahkan semua energi kekuatan dan finansialnya untuk tetap berkuasa dan mengendalikan negara ini. Tataran demokrasi tetap harus ada dalam kendalinya, apapun yang terjadi adalah kemenangan dan kembali berkuasa. Nampaknya Jokowi kebagian sebagai pelaksana untuk memaksakan proses skenario yang harus dilaksanakan. Skenario tersebut tercium oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), buru-buru menginformasikan jarak jauh skenario kecurangan yang akan terjadi pada Pilpres 2024, kepada masyarakat luas. Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti diinginkan oleh mereka hanya ada dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” urai SBY dalam video di akun TikTok @pdemokrat.sumut, seperti dikutip Liputan6.com, Ahad (18/9/2022). Kabar tersebut diperkuat oleh politisi Demokrat, Andi Arief, yang mengatakan bahwa menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal elektabilitas tinggi tidak jaminan bisa nyapres. Andi curiga, pernyataan Kepala Negara itu, sebagai upaya menjegal Anies untuk mendapatkan tiket capres. Kecurigaan Andi itu menuai pro dan kontra di kalangan warga dunia maya. Kecurigaan Andi itu dituangkannya dalam beberapa cuitan, di akun Twitter miliknya, @Andiarief_, kemarin (24.09.2022). Tiba tiba muncul dalam sebuah tayangan video oleh Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief (terpantau 25.09.2022). “Silahkan saja mau dimuat muatlah” Menurutnya, SBY bukan orang sembarangan informasinya kualitasnya dia cek satu-persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai selain PDIP, semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu, dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya P Presiden. P. Presiden hanya mau dua calon. Kena apa hanya dua calon P Presiden. Kan ada Anies dan Ganjar O, Anies sebentar lagi masuk penjara Terus partai partai lain di KIB apa segala, kalau nggak nurut. Tinggal masuk penjara aja itu. Ini adalah sebuah informasi politik yang mengerikan bukan hanya masalah SBY dengan Presiden Jokowi tetapi harus menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Bahwa kecurigaan akan terjadinya kecurangan pada Pilpres 2024 bukan omong kosong. Tanpa pengawalan dan perlawanan sejak dini dan super ketat dari masyarakat luas, proses demokrasi yang kita dambakan dan kita bangun bersama akan dibajak dan dihancurkan oleh sekelompok para bandit, bandar, dan badut politik jahat di Indonesia. Informasi ini harus dimetamorfosa menjadi perhatian sejak dini dan harus dilawan It\'s now or never .. Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – Besok atau semua terlambat). Pilihannya adalah: Aut non tentaris, aut perfice (laksanakan hingga tuntas atau jangan mengupayakan sama sekali). Diam tertindas atau bangkit melawan. People Power bisa jadi solusi menghentikan kecurangan itu. Artinya, lebih baik revolusi rakyat dengan meminta Jokowi turun sendiri dengan bijak seperti Pak Harto dan Gus Dur, daripada rencana kecurangan itu terjadi. Skenario kecurangan pada Pilpres 2024 harus digagalkan dan kembali pada proses demokrasi dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan mestinya tidak boleh dikangkangi atau bunuh oleh kejahatan politik para Oligarki. (*)

Kereta Cepat Melanggar dan Merugikan Keuangan Negara?

Jadi, cost overrun Rp 16,8 triliun, 25% dari pemegang saham = Rp 4,2 triliun, porsi Indonesia 60% = Rp 2,52 triliun. Kenapa minta tambahan modal Rp 4,1 triliun? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) perkirakan ada cost overrun sekitar Rp 27 triliun, sedangkan menurut BPKP “hanya” Rp 16,8 triliun: US$1,176 miliar. Siapa yang harus menanggung cost overrun ini? Siapa pengendali manajemen proyek? Pihak China? Apakah sudah ada kerugian keuangan negara? Pembengkakan biaya atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kelar diaudit (review) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Juru Bicara BPKP Eri Satriana menerangkan, pihaknya diminta Kementerian BadaN Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan review biaya proyek KCJB mulai akhir Desember 2021 lalu. Menurut Eri, adapun metode yang digunakan BPKP dalam perhitungan cost overrun dengan melakukan review dokumen atas asersi yang disampaikan Kementerian BUMN melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/6/2022, PT KCIP yang merupakan pelaksana pembangunan dan penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, memperkirakan cost overrun mencapai Rp 27,09 triliun.Namun berdasarkan perhitungan BPKP, dijelaskan Eri, angka yang didapat lebih rendah dari perkiraan KCIC, atau di bawah Rp 20 triliun. Pasalnya, auditor hanya menghitung biaya pembangunan saja.Sedangkan biaya operasional setelah kereta cepat beroperasi nantinya tidak termasuk dalam biaya cost overrun. “Seperti yang sudah dimuat di beberapa media, untuk angkanya sebesar 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp 16,8 triliun,” ungkap Eri. Eri memastikan BPKP sudah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat menyesuaikan cost overrun sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan.Apakah itu sudah dikonsultasikan, lanjut Eri, silakan dikonfirmasi kepada pihak yang meminta penugasan menghitung biaya cost overrun kepada BPKP. Karena BPKP berkewajiban memberikan hasil review ke pihak yang meminta. Indonesia meminta China Ikut tanggung jawab cost overrun, tapi justru China minta Indonesia yang tanggung jawab. Beda sekali permintaan kedua negara ini! Mohon Menkeu infokan, bagaimana selanjutnya? Apakah cost overrun ini bisa dianggap merugikan keuangan negara? Pembengkakan biaya pada proyek KCJB muncul setelah BPKP melakukan audit. Meski begitu, tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China. Sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia dan China harus sama-sama menanggung cost overrun yang terjadi pada proyek KCJB. Bahwa cost overrun pada proyek KCJB muncul setelah BPKP melakukan audit. “Cost overrun kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang memiliki porsi 60 persen, sedangkan China 40 persen. Kenaikan cost overrun (tentu) juga harus ditanggung 60:40,” katanya pada rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, Kamis (25/8/2022). Meski begitu, tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China. Sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman. Sri menjelaskan bahwa semua hal tersebut sedang dirundingkan dengan pihak China. Pasalnya, saat ini infrastruktur proyek KCJB sudah terbangun dan pemerintah tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak. “Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya ya harus kita jadikan saja karena gak mungkin mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif pada ekonomi,” imbuhnya. Terkait penggunaan APBN untuk proyek KCJB, Menkeu mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Kami akan transparan kalau APBN masuk pasti itu ada dasar hukumnya dan dipertangungjawabkan secara optimal melalui audit BPKP dan BPK,” ucapnya. Porsi sumber pembiayaan Proyek Kereta Cepat itu meliputi ekuitas PT KCIC sebesar 25 persen serta 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB). Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa agar pinjaman dari CDB cair, China meminta adanya semacam penjaminan. Karena itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditunjuk sebagai leading consortium dari BUMN Indonesia (PT PSBI) pada PT KCIC mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun guna menambal cost overrun proyek. “Kita sedang diskusi. Mereka (China) minta 75 persen utang ini some sort of penjaminan. Kita sedang cari kalau melalui KAI gimana,” ujar pria yang disapa Tiko ini beberapa waktu lalu. Dengan estimasi cost overrun sekitar US$1,1 miliar sampai dengan US$1,9 miliar, PMN sebesar Rp 4,1 triliun melalui KAI diharapkan bisa menjadi penjaminan agar pinjaman kredit dari CDB cair. Namun, sampai dengan saat ini, KAI masih menunggu PMN tersebut cair agar bisa disetor ke KCIC, kendati sudah diberikan lampu hijau dari DPR Juli 2022 lalu. Tiko menyebut sebagian dari PMN untuk KAI akan cair tahun ini dan berasal dari APBN 2022. “Kita lagi tektokan melihat sisa anggaran (2022) karena kalau baru dapat tahun depan akan lambat lagi (dari target proyek Juni 2023). Sebagian sekitar Rp 3 triliun cair tahun ini supaya bisa bernegosiasi sama CDB agar (pinjaman) cair,” jelasnya. Selain itu, negosiasi tersebut dilakukan untuk memperpanjang periode konsesi pengelolaan China. Hal itu, jelas Tiko,supaya masa pembayaran bisa menjadi lebih panjang juga. China, yang memiliki kepemilikan saham di KCIC sebesar 40 persen, memiliki konsesi pengelolaan selama 50 tahun sejak kereta cepat beroperasi. Selain cost overrun, tadi sama ada perpanjangan periode konsesi supaya masa pembayaran juga lebih lama. Sebagai bagian dari recovery cash flow. Jadi, cost overrun Rp 16,8 triliun, 25% dari pemegang saham = Rp 4,2 triliun, porsi Indonesia 60% = Rp 2,52 triliun. Kenapa minta tambahan modal Rp 4,1 triliun? Apakah tambahan modal bisa langsung dikasih, meski belum ada anggaran? Indikasi penyimpangan APBN? (*)

Jalur Sutra di Mana?

Hasilnya berupa pembangunan ekonomi oleh orang luar, dari orang luar dan untuk orang luar. Kita hanya jadi penonton dan jongosnya para jongos. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center PADA akhirnya, globalisasi adalah terusan perampokan. Antara siapa melawan apa? Prifate capitalism versus state capitalism. Jika prifate capitalism menempatkan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai subjek yang mengembangkan segi empat setan (WB, IMF, WTO, TPP), maka state capitalism menempatkan China dan sekutunya sebagai subjek yang mengembangkan segi empat setan (SR, CD, II, AIIB). Silk Road (jalur sutra) sesungguhnya jalur kolonial China masa lalu. Ia ada sekitar 114 SM sampai 1.450 Masehi. Inilah rute kolonial dan perdagangan penting yang menghubungkan Timur dan Barat; pertukaran budaya, agama, ideologi, SDA dan SDM. Kini, China berusaha menghidupkan kembali Jalur Sutra dalam bentuk baru. Presiden China Xi Jinping pada 2013 mengumumkan inisiatif \'Jalur Sutra Baru Abad ke-21\' atau The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road atau yang dikenal juga sebagai Belt and Road Initiative. Tujuannya, untuk menciptakan beberapa koridor ekonomi yang membentang lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Mengintegrasikan Asia, Eropa, dan juga Afrika. Wilayah darat, udara dan lautnya. Inisiatif tersebut, khususnya di bidang maritim melibatkan Indonesia. Presiden Tiongkok itu bahkan memilih Indonesia sebagai tempat pertama melontarkan rencana menghidupkan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Hal yang kemudian dibebekkan Presiden Joko Widodo dengan progran kembali ke laut (poros maritim dunia). Maka, negara yang dipimpin Jokowi kini hanya the battle ground bagi tarung kuasa dua perampokan dunia. Tak ada sikap ksatria kecuali jadi bebek-bebek saja yang membebek pada asing-aseng. Maklum kelas pemimpin kita barus sekelas penjual kayu. Jalur Sutra (The Great Silk Road) adalah jalan yang menghubungkan China dan Kerajaan Romawi sepanjang 7.000 kilometer lebih. Dinamakan jalur sutra karena barang dagangan utama lewat jalur ini awalnya adalah sutra China. Namun seiring waktu barang yang diperdagangkan berkembang perhiasan, emas, besi, dan SDM. Rute utama jalur ini adalah pegunungan Thien San, Asia Tengah, Afghanistan, Iran, bagian pantai Mediterrania, Afrika Utara, menuju Eropa. Para pedagang melewati jalur ini dengan kereta kuda. Merekalah yang diyakini memberikan pengaruh penting bagi perkembangan kehidupan modern Asia dan Eropa di segala bidang. Jalur ini begitu penting sebagai cara China menguasai dunia. Jalur yang melewati kerajaan Rusia dan China sampai menjelang abad 20. Selanjutnya negara-negara Asia Tengah yang meliputi Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta 10 negara yang ada di sekitarnya sempat menjadi negara bagian dari Uni Sovyet selama lebih dari 70 tahun. Ketika Glasnost dan Perestroika berhembus dan mengakibatkan jatuhnya Sovyet pada awal 1990-an, negara-negara bagian tersebut satu demi satu memerdekakan diri. Asia Tengah yang sangat kaya dengan sumber daya alam (khususnya untuk energi seperti minyak, gas, uranium, batubara) membuat secara geostrategis posisi mereka menjadi penting. Karenanya, Rusia dan China terus berupaya menjalin persahabatan dengan negara-negara baru merdeka itu demi mempertahankan pengaruh di sana. Negara Barat lain seperti Eropa dan Amerika Serikat tidak mau ketinggalan. Dengan berbagai alasan (seperti perang terhadap terorisme dan kejahatan lintas batas) AS dan EU membangun berbagai pangkalan militer di kawasan tersebut. Kini negara-negara tersebut mulai bebenah mengintegrasikan diri demi memperlancar arus komunikasi dan transportasi. Terlihat dari semakin banyaknya infrastruktur berupa jalan, rel kereta, dan jembatan. Jalur-jalur penerbangan juga dibuka untuk saling menghubungkan dengan negara lain. Bagi Indonesia, Asia Tengah merupakan pasar non tradisional yang sangat prospektif. Mengingat, ada kesamaan latar belakang agama Islam yang dianut penduduk Asia Tengah dan melimpahnya sumber daya alam. Sektor ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut antara lain tekstil, hasil pertanian dan perkebunan, informasi dan teknologi, otomotif, furnitur, real estate, makanan halal, perhotelan, pariwisata khususnya wisata sejarah, migas dan bahan mineral lainnya. Para pengusaha Indonesia yang bergerak pada bidang-bidang tersebut perlu mengantisipasi peluang pasar di kawasan ini. Indonesia harus mulai melirik ke Asia Tengah sebagai alternatif pasar di Asia. Tetapi, ini sangat memerlukan presiden yang dahsyat, elite yang cakap dan pemerintahan yang kuat. Tanpa itu, negara ini hanya jadi tempat berak dua gajah yang berkelahi memperebutkan dunia yang penuh birahi. Sayangnya hari ini yang terjadi adalah “ekonomi di Indonesia”. Yang sedang berlangsung adalah “pembangunan di Indonesia”. Hasilnya berupa pembangunan ekonomi oleh orang luar, dari orang luar dan untuk orang luar. Kita hanya jadi penonton dan jongosnya para jongos. Lembaganya lembaga dengan model dan strategi asing. Jadi tidak compatible dengan suasana dan hati warga negara Indonesia. Impor semua ini: ilmu dan kelembagaan. Maka, mau merdeka 100% itu berat dan berliku. (*)

Dikeroyok Jaksa, Alvin Lim Tantang Debat Jaksa Agung: Buktikan Kejagung Bukan Sarang Mafia

Jakarta, FNN – Pertama kalimya dalam 77 tahun sejarah Indonesia sejak Indonesia merdeka, Kejaksaan RI kebakaran jenggot dan Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia menyerang seorang advokat yang mengkritik keras atas praktik korup oknum kejaksaan. Persatuan Jaksa Garut, DKI Jakarta, Kuningan, Riau, Lampung, Cianjur, dan banyak daerah lainnya secara serentak membuat laporan polisi ITE. Dimana kejaksaan keberatan dikritik sebagai sarang mafia hukum dari seorang advokat yang terkenal vokal. Advokat tersebut adalah Alvin Lim, seorang pengacara keturunan Tionghoa, tapi dengan semangat nasionalisme tinggi dan urat takut yang sudah hilang karena sudah dua kali menjadi korban kriminalisasi oknum. Berbeda dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang setelah masuk penjara, keluar membungkam, Alvin Lim keluar dari penjara semakin membara niat dan semangatnya melawan para oknum korup terutama oknum Aparat Penegak Hukum. Bukan tanpa taring, sebelumnya Alvin Lim membongkar dugaan mafia kasus di Kejagung yang melibatkan Chaerul Amir, seorang pejabat Kejaksaan bintang dua yang akhirnya dicopot oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin karena terbukti terlibat mafia kasus. Kini Alvin mendengungkan banyaknya oknum di Kejaksaan Agung, sehingga mengkritik kejaksaan agung sebagai sarang mafia. Tidak gentar dipolisikan ribuan jaksa seluruh Indonesia, Alvin Lim justru menantang balik Jaksa Agung. “Jika masih ada kejantanan dalam diri Jaksa Agung, saya menantang Jaksa Agung untuk berdebat di TV Nasional,” tegasnya di Jakarta, Ahad (25/9/2022) Jaksa Agung ST Burhanuddin harus membuktikan bahwa kejaksaan tempat para malaikat yang suci dan tidak tercela, tidak pernah korupsi dan bukan sarang mafia hukum. Alvin akan buktikan bahwa Kejaksaan Agung sarang mafia, pejabat Kejagung korup, dan patut dibersihkan. “Jika Alvin Lim kalah, selamanya Alvin Lim akan tutup mulut, tapi jika Alvin Lim menang, ia meminta Jaksa Agung punya keberanian meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya. Alvin Lim menyoroti keterangan Jaksa di Garut yang menyatakan bahwa tindakan lapor serentak adalah atas perintah Pimpinan Kejaksaan. “Ini bukti arogansi kejaksaan terhadap kritik masyarakat dan merupakan bukti kemunduran di era Burhanuddin,” katanya “Di mana-mana kritik itu ditanggapi dengan klarifikasi. Namun kejaksaan bukannya menyanggah dan mengkoreksi dan meminta klarifikasi, malah memidanakan masyarakat yang mengkritik,” ungkapnya. “Apakah rakyat mau kejaksaan buang uang APBN untuk memenjarakan masyarakat yang kritik? Lucu, di mana ada kejaksaan yang tugasnya adalah pelayan masyarakat malah menyerang tuannya sendiri. Di sinilah ditunjukkan keangkuhan Kejaksaan Agung,” lanjutnya. Alvin Lim ingin masyarakat luas melihat dan menilai bagaimana di media Kejaksaan pamer pencitraan restorative justice dan penegakan hukum yang humanis tapi realitasnya, anti kritik dan tajam ke masyarakat. “Kita tunggu apakah masih ada kejantanan Jaksa Agung untuk menerima tantangan debat ini. Apakah pemimpin tertinggi Kejaksaan Agung punya keberanian membuktikan institusinya ataukah hanya seorang banci yang banyak bicara dan pencitraan? Jika takut, lebih baik mundur saja dari jabatan. Untuk apa oknum jenderal banci digaji masyarakat?” katanya. Masyarakat menilai kemunduran terjadi di Kejaksaan, karena sikap kejaksaan yang melawan masyarakat yang seharusnya dilayani. “Kami kecewa, institusi kejaksaan kerjanya malah pidanakan masyarakat yang memberikan kritik. Ibarat pepatah buruk muka, cermin dibelah. Bukan sikap negarawan,” pungkasnya. Persatuan Jaksa Garut melaporkan Alvin Lim, Jumat (22/9/2022). (mth/*)

Ramai-Ramai Menjegal Anies dengan Politik Identitas

Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Oleh: Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Depok “SAYA ingin ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa dari waktu ke waktu. Konsolidasi nasional harus senantiasa diperkuat,” kata Presiden Joko Widodo, 18 Agustus 2022, di depan Sidang MPR. “Bagi PDIP berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecenderungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, 2 September 2022. “Sesuai pernyataan saya sebelumnya, bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI,” kata mantan Ketum PSI Grace Natalie, 28 Juni 2022. “Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam RGTV Channel, 21 September 2022. Berbagai cara yang digunakan musuh-musuh politik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk menjegalnya jadi calon presiden. Satu cara yang kini massif digunakan, adalah menstigma Anies dengan politik identitas. Kemenangan Anies pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, 2017 lalu dianggap mereka karena politik identitas. Mereka tidak mau tahu jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat itu juga menggunakan politik identitas. Ahok menang di wilayah-wilayah Jakarta yang banyak dihuni kaum China dan Kristen. Kampanye massif yang digunakan presiden Jokowi tentang politik identitas ini, menurut pengamat politik Rocky Gerung, karena Jokowi dikelilingi orang-orang dungu. Rocky juga menegaskan, kampanye negatif politik identitas ini bertujuan untuk mencegah tampilnya politisi Muslim (sebagai presiden). Dalam diskusi buku Politik Identitas di Jakarta (24/9/2022), Rocky Gerung menjelaskan bahwa bangsa ini dibentuk dengan identitas para founding fathers. “Mereka berbeda-beda identitas, kemudian bersatu,” ujarnya. Jadi, menurutnya, wajar orang menggunakan politik identitas. Rocky Gerung menceritakan bagaimana Piagam Jakarta mewarnai dalam sejarah politik bangsa. Menurutnya, Piagam Jakarta tidak bisa dihapus dalam memori sejarah bangsa. Tokoh PDIP dan PSI, Hasto Kristiyanto dan Grace Natalie secara terus terang menyerang Anies Baswedan karena menggunakan politik identitas. Mereka tidak mau tahu, bahwa partai mereka – terutama PDIP – juga menggunakan politik identitas, yaitu Soekarnoisme. Jokowi yang merupakan petugas partai PDIP, juga gemar untuk menstigma buruk politik identitas. Tentu sebagai presiden, ia tidak menunjuk hidung Anies. Tapi, bagi yang paham politik tahu pernyataan Jokowi itu ditujukan kemana. Para Aniesfobia ini akan terus melakukan serangan opini buruk agar Anies terjegal sebagai capres. Terakhir adalah opini yang dibuat Luhut Pandjaitan ketika berdialog dengan Rocky Gerung. Dalam forum itu, Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa kalau bukan orang Jawa, jangan maksa jadi presiden. Pernyataan Luhut ini bisa dibaca, bahwa ia tidak menginginkan Anies untuk jadi presiden. Ia ingin Ganjar Pranowo yang orang Jawa. Sebab, Anies adalah orang Sunda-Arab. Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Kita hanya berdoa semoga Anies lolos dari penjegalan-penjegalan yang tidak fair ini. Semoga Allah memberikan presiden terbaik untuk bangsa Indonesia di tahun 2024. Wallahu azizun hakim. (*)

Kudeta Militer di China: Presiden Jinping Ditahan, Dampaknya Serius bagi Indonesia?

AKHIR pekan lalu beredar isu kudeta militer di China, dikabarkan merebak usai sejumlah netizen membincangkan rumor Xi Jinping telah dicopot sebagai kepala Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Jenderal Li Qiaoming disebut ada dibalik kudeta yang menerpa rezim komunis China. Benarkah telah terjadi kudeta di China, hingga kini belum ada berita yang terkonfirmasi dari China. “Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. “China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup,” lanjutnya. “Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini kan nggak bisa diverifikasi semua soal. Semua berita nggak bisa diverifikasi bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri,” jelas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (25/9/2022). Berikut petikan dialog selengkapnya. Hersu: Halo halo Bung Rocky. Ini akhir pekan begini tapi kita mau bahas berita yang ngeri-ngeri sedap, meskipun ini masih berupa rumor. Banyak media di India dan Nepal yang memberitakan bahwa Jinping, pemimpin China, itu dikudeta oleh panglima-panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, dan ditempatkan di tahann rumah. Tapi sepanjang saya Googling di mana-mana dan biasanya Amerika yang sangat sensitif dengan isu-isu semacam ini belum ada pemberitaannya. Nah, tapi tetap saja menurut saya, sebagai negara tertutup seperti China itu, sangat mungkin hal-hal semacam itu terjadi. Ya, itu betul. Di mana negara otoriter kalau orang mau intip apa yang di dalam. Tapi semakin diintip tentu semakin ditutup. Kan sama halnya dengan Korea Utara juga begitu, negara komunis yang berlapis-lapis sehingga tidak mungkin ditembus berita, dulu Kim Jong Il ya sakit segala macam. Jadi, itu berita yang harus diverifikasi, tetapi yang jadi persoalan kenapa tidak bisa diverifikasi. Kan ini masalahnya? Mustinya kalau rumors sudah dibantah oleh China. Mungkin Amerika juga merasa ini belum sempurna atau sehingga dia bermain di dalam momentum taktisnya bagaimana tuh. Tapi kita musti asumsikan bahwa semua berita yang keluar dari China itu pasti disensor oleh pemberitaannya. Jadi memang tidak ada kebebasan pers, internet dikendalikan segala semacam. Tapi, bagi mereka yang mengamati China menduga keras bahwa ada peristiwa di China, ada sesuatu yang sedang berlangsung, entah apa namanya. Dan itu yang berhubungan dengan keadaan ketegangan di China, terutama di Taiwan kalau sekarang. Dan bisa dipastikan bahwa ketegangan China dengan Taiwan itu pasti juga hasil operasi intelijen CIA yang mungkin ada di Taiwan atau menyebrang ke China daratan. Lalu terjadi komplikasi-komplikasi itu. Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh. Kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. Kan tidak semua rakyat China itu menikmati pertumbuhan ekonomi kendati growth-nya tinggi. Tetapi disparitas juga tinggi. Beberapa tahun lalu saya datang ke Beijing dan mengintip apa yang disebut kota tua Tiananmen Square itu, itu temboknya ada dua lokasi, temboknya sama. Sama persis dari luar. Tapi kalau kita masuk ke dalam, yang satu perumahan mewah yang satu betul-betul perumahan kumuh yang tempatnya betul-betul kalau kita mau lihat mana yang kumuh dan yang mewah, kita lihat saja gardu di depannya itu. Kalau gardu itu ada enam misalnya berjejer 6 meteran, itu artinya satu rumah yang 6 x 6 itu juga ada 6 meteran. Tapi kalau rumah yang mewah besar cuma satu meteran. Itu dengan mudah kita lihat. Lalu saya coba berbincang-bincang di situ dengan beberapa emak-emak di wilayah yang kumuh, mereka masuk ke dalam, karena takut dianggap saya wartawan. Tapi saya anggap saya agak tipu, saya bilang saya analis, lagi bikin riset. Jadi, ketegangan di China itu, ini di Beijing loh, terlihat sekali ditutup-tutupi. Tembok dari luar besarnya sama, tetapi di dalamnya ada yang parah betul. Dinding sudah keropos, jendela yang betul-betul jendela bekas. Kita hanya bisa intip kecil dari situ.  Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi, kalau kita bikin analisis tentang China, potensi kelas menengah untuk menuntut kebebasan besar sekali di China. Dan semakin lama kita lihat krisis di China itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Karena pertumbuhan yang menurun, inflasi yang naik, dan proyeksi-proyeksi. Itu mungkin terjadi sedikit ketegangan di kalangan PKC. Dan, biasa saja di China kalau terjadi kudeta hal yang biasa. Di negara-negara otoriter itu hal yang sama berlangsung. Mungkin sering dalam dua tiga hari nggak ketahuan apa yang terjadi di belakang persaingan jenderal-jenderal itu. Kita bisa menduga kalau nggak benar ya sudah. Itu artinya, ada problem dengan pemberitaan China. Kenapa nggak diluruskan duluan. Atau China memang lagi mancing saja tuh bahwa seolah-olah ada kudeta. Tapi kalau dia benar, itu mudah diduga bahwa memang itu hal yang bisa terjadi. Kan kita teringat juga ketika serbuan Rusia ke Ukraina beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai lembaga intelijen Inggris, misalnya, menyebarkan rumor bahwa Putin itu sudah meninggal dunia, dan yang muncul adalah orang kembarannya dan sebagainya. Bisa jadi ini juga operasi semacam itu ya. Tapi kalau India kan sekarang ini juga punya ketegangan di perbatasan dengan China itu dan berapa kali sering terjadi bentrokan. Ya, India itu sudah lama bersitegang dengan China, dan India itu bertegang-tegangan dengan China dan Pakistan. Kalau dengan Pakistan sudah lama sekali. Tapi kalau beritanya dari India atau dari Nepal, negara kedua saya tuh. Nepal itu adalah negara boneka dari China sebetulnya, pemerintahannya ditunjuk saja oleh China. Jadi Nepal mungkin juga punya kepentingan atau Amerika, negara-negara barat punya kepentingan untuk mengatur isu-isu semacam ini. Itu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi yang lebih utama adalah memastikan bahwa China memang dulu disebut sebagai mini super power atau junior super power, nggak bisa lompat jadi super power karena tiba-tiba kena covid, krisis ekonomi. Sementara China sangat tergantung energinya dari negara-negara luar. China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu relasi Indonesia dengan China potensi mau ngapain itu, ikut berantakan. Nah itu pentingnya. Saya kira itu yang lebih penting karena kan bagaimanapun juga belakangan ini ketergantungan kita kepada China sangat tinggi, meskipun itu dibantah oleh pemerintah bolak-balik, termasuk Pak Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa menafikan. Itu sangat tinggi sekali dan kita pasti sensitif dengan perubahan-perubahan kekuasaan di China juga. Betul, Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini nggak bisa diverifikasi semua soalnya. Semua berita nggak bisa diverifikasi, bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nggak bisa pemerintah Indonesia bilang wah itu nggak ada apa-apa atau ada apa-apa. Tapi tetap pemerintah Indonesia juga menduga ada sesuatu mengapa berita itu agak masif tapi hanya keluar dari beberapa negera. Apakah ini diatur oleh Amerika supaya disuruh India sedikit kasih rumor atau Nepal dibujuk oleh pemerintah China karena Nepal adalah bagian protektorat China kendati dia negara independen tapi kita tahu negara itu dikendalikan oleh China. Lalu China bilang oke sodorkan dulu berita semacam ini untuk memancing opini publik. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Kesamar-samaran itu membuat orang curiga benar apa nggak, tapi antara benar dan nggak kita bisa pastikan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dalam pemerintahan Partai Komunis China sendiri. Oke. Jadi, seperti apa yang Anda bayangkan kalau ini terjadi. Katakanlah ini terjadi perubahan sikap. Ini kan ada berkaitan dengan G20 untuk yang paling dekat gitu. Yang kedua, tentu saja tadi kelangsungan dari proyek-proyek China di Indonesia karena bagaimanapun ketika terjadi perubahan pemerintahan itu, hampir pasti akan ada revisi-revisi berbagai kebijakan. Ya, tentu kalau terjadi political uphheaval, ‘pergolakan politik’, di China, pasti yang diukur pertama adalah fungsi Amerika Serikat dalam perubahan itu. Itu dasarnya tuh. Lalu kita lihat Rusia mau bantu China nggak, sementara Rusia lagi bersiap-siap untuk mempertahankan Ukraina dari kemungkinan eskalasi di situ karena faktor NATO. Kan kita lihat bahwa China dan Rusia itu diam-diam saling membantu. Kira-kira begitu poinnya. Jadi, kalau betul ada krisis di China dan kita andaikan saja karena memang potensi untuk krisis, Indonesia terdampak besar sekali itu karena intensitas perdagangan kita dengan China, karena ketergantungan China atau ekspor Indonesia yang selalu dibutuhkan China dalam soal energi. Nah, soal-soal semacam ini tentu yang akan memporak-porandakan desain-desain yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, terutama soal G20. Itu langsung menjadi heboh dan bisa fatal. G20 pasti batal kalau eskalasi itu berlangsung. Dan biasanya kalau kita perhatikan cara China menyelesaikan persoalan adalah dengan yang disebut summer the execution, artinya diam-diam dilenyapkan semua itu. Jadi, kalau terjadi pergantian di China juga terjadi dengan kekerasan. Nah, kita yang menghitung adalah Tiananmen itu bisa berulang karena kelas menengah resah dengan keadaan di China. Sebetulnya itu dasarnya. Jadi, kalau kelas menengah itu menuntut kebebasan itu karena ekonominya sudah naik, sudah tumbuh. Karena dalilnya setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, orang menuntut kebebasan. Dan, itu nasib kita juga akan begitu. Cuman buruknya kita justru lagi turun pertumbuhan ekonomi. Tapi, itu sama saja di negara demokratis, kalau Indonesia bilang demokratis menurunnya perekonomian rakyat itu akhirnya berujung pada demo untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan, pertanggungjawaban presiden. Ya, kita ingat bagaimana revolusi kebudayaan. Itu kan bener-bener banyak sekali level kalangan elit di China yang disingkirkan, bahkan termasuk orang tua Jinping. Orang tua Jinping ini kan juga korban dari revolusi kebudayaan. Jadi, kalau ini terjadi juga pasti akan terjadi perubahan besar-besaran yang terjadi di China. Ya, itu betul. Itu demoisasi terjadi. Lalu, Jinping ambil alih kekuasaan dan mulai melakukan reformasi di bidang ideologi, lalu China tumbuh sebagai negara yang besar. Tetapi dengan ongkos yang besar. Jadi, hal semacam ini adalah tradisi yang nggak bisa demokratis memang dan itu yang harusnya diperhatikan Indonesia bahwa harusnya kita akan mendorong sebetulnya perubahan politik di China atau sebagai negara yang demokratis Indonesia harus mengekspor demokrasi. Kan itu intinya. Yang terjadi sebaliknya. China mengekspor kepentingan dia di Indonesia dan itu yang dicurigai bahwa China kalau mengirim tenaga kerjanya sekaligus juga mengirim intel. Kan itu intinya. Karena ada semacam doktrin di China itu kalau ada pengusaha di luar negeri warga negara China, artinya dia juga harus melaporkan keadaan keamanan di negeri di mana dia berinvestasi. Jadi dia merangkap intel negara sebetulnya. (Ida/sws)

Nafsu Hutang dan Jebakan Investasi Berakhir Petaka

Yang terjadi justru ketidak-warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEKERJAAN yang instan, mudah, waktunya singkat, dengan keuntungan fee yang sangat besar, adalah pekerjaan infrastruktur sebuah proyek yang sangat menjanjikan untuk pengembalian modal bagi para Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden yang telah melewati kontestasi pemilu dengan transaksi politik dengan pengeluaran modal politik yang sangat besar. Super cepat dapat uang adalah hutang dan menarik investasi, ujungnya mendapatkan fee tanpa resiko dengan hasil yang sangat besar wajar diburu para pemimpin hedonis tipe kekinian yang penting saat ini dapat (madzhab enjoy life), tidak peduli masa depan dengan segala resiko dan akibatnya jangka panjang. Dalam pikiran pendek, kekuasan ada di tanganku, kapan lagi kalau bukan sekarang atau saat ini. Kepuasan dan kenikmatan dunia semata adalah arah hidupnya toh mereka juga berpikir tidak lama akan mati dengan keyakinan menjadi debu tanpa mengetahui akibat perbuatannya di alam lain (akhirat). Kondisi psikologis para pejabat kita direkam dengan tepat, antara lain oleh petinggi Republik Rakyat China (RRC) dan negara lain yang justru cukup ketat disiplin bahkan bagi koruptor harus dihukum mati, melihat oknum pejabat pemerintah Indonesia, ditengarai mereka adalah bodoh dan rakus sangat mudah kena jebakan atau dijebak dengan hutang dan akan nurut disuruh bayar asal ada kick back-nya. Dalam diorama kognitif, afektif dan psikomotorik mereka sudah terpola dalam kesepakatan, yang penting komisi aman masuk kantongnya, tidak peduli dengan sebutan pejabat bandit, penjahat, garong dan apapun sebutan lainnya, cukup masuk telinga kiri dan harus segera keluar di telinga kanan. Ketika tiba waktunya harus membayar cicilan hutang, pikiran pendek kembali bereaksi, proyek insfratruktur struktur dijual, pulau disewakan, sumber daya alam dilelang, pajak dinaikan nyasar bakulan pulsa kena beban pajak, BBM dinaikkan, daya listrik rakyat dinaikkan sampai jualan kompor listrik di mainkan. Pengpeng memang hebat liciknya. Kemudian, posisi makin sulit dan muncul berbagai masalah - sebagian proyek infrastruktur dan ambisi proyek lainnya semisal IKN - Kereta Api Cepat pada posisi maju rugi, mundur rugi, maju kebentur mundur ajur. Tetap saja mereka tidak peduli apapun yang terjadi, dengan senyumnya untuk menunda tangis, tidak masalah pada pilihan terburuk. Ketika rakyat ngamuk (berontak) adalah kabur sebelum ditangkap dan diadili oleh rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan negara memaksa mencabut mandatnya. Jebakan Panda dan Naga mulai menebar bau busuk akibat kebusukan, bodoh dan rakusnya pejabat negara saat ini melahirkan petaka demi petaka. Rezim ini lepas kendali bahwa negara ada adalah untuk kesejahteraan rakyat, kekuasaan ada adalah untuk melindungi rakyatnya. Kekuasaan saat ini sudah liar tak ada lagi usaha bagaimana cara menciptakan loophole (jalan keluar)-nya untuk meng-alter (mengubah) penderitaan rakyat menjadi sejahtera sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. Fakta hanya ada otak artifisial hedonis, enjoy life dengan perilaku kapitalis dan liberalis sesuai remot pemberi hutang dan investasi gaya bar-barnya. Dampak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan kalang kabut, mereka para borjuis mengerti, jelas tidak peduli, karena itu tujuan mereka. Rakyat protes, pasukan Sambo bergerak, tangkap, penjarakan mereka. Hilang logika waras sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ada hanya watak kapitalis yang tidak peduli dengan rakyat yang terdesak merintih kelaparan dan tidak peduli lagi dengan kematian akibat kelaparan. Jadi, penyakit fundamental itu bukan saja kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen tapi bagaimana membuat konstitusi common sense (kewajaran) dan membumi logika waras ke tataran implementasi yang normal dan waras sesuai konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Yang terjadi justru ketidak- warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Membuncah di media sosial peringatan negara di tepi jurang kerusakan, kehancuran dan petaka silih berganti. Ambyar semua.... (*)

Akhirnya Semesta Mendukung

Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center SAYA memanggilnya ustad. Dan, harta termulia satu-satunya adalah ilmu dan akhlaknya. Masa kerjanya tidak bertepi. Masa normalnya tidak berkesudahan. Masa perjuangannya tidak tak terhentikan. Masa pikiran dan tesis-tesisnya terus bermutu dan muncul dalam detak peradaban yang tak beku, tak jemu, tetapi dirindu. Bekalnya dua: iman pada ilmu serta iman pada waktu. Dengan dua bekal itulah, ia menempatkan derajatnya di antara derajat kemanusiaan yang makin rusak akhir-akhir ini. Ia jenis sintesa ke-Indonesia-an: beriman, berilmu dan berakhlak. Tulisannya tersebar dengan semangat yang sosialis dan Pancasilais. Dunia mengenalnya dengan nama Habib Chirzin. Seorang ulama, ilmuwan, rokhaniawan sekaligus pejuang perdamaian yang gigih. Hampir dua puluh tahun saya mengenalnya, membaca tulisannya, mengunjunginya, dan juga mempraktekkan hipotesa-hipotesanya yang ceria. Salute. Sepuluh tahun terakhir, ia terus kampanye mengarus-utamakan keamanan manusia. Mungkin karena manusia makin tak aman. Mungkin juga karena manusia makin greedy dan homo homini lupus. Di kita, mungkin karena SDM (selamatkan diri masing-masing), makin individualis bin selfis. Di kawasan Asia, gagasan dan praktik pengarus-utamaan dilakukan dalam rangka merealiassikan keamanan yang selaras dengan nilai-nilai Asia. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk menggali nilai-nilai luhur bangsa dalam mengembangkan dan menerapkan keamanan manusia di Indonesia. Jihad dan ijtihadnya dalam urusan perdamaian di dunia internasional tidak bisa sangkal lagi. Tercatat lebih dari 90 kali, ustad Habib menyampaikan presentasi makalah dalam seminar, workshop dan konferensi internasional. Terjun dalam urusan perdamaian internasional telah dilakoninya sejak 4 dekade silam. Oleh karena kerja kerasnya, beliau dianugerahi Doktor HC dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Menurutnya, jika dulu dalam menciptakan perdamaian ada adagium si vis pacem para bellu, sekarang adagiumnya berubah menjadi si vis pacem para pacem (jika engkau ingin damai, siaplah untuk damai). Tetapi, dalam konteks inilah, diskursus dan kemajemukan serta posisi Indonesia sangat diakronik. Kedamaian kita memiliki pondasi yang sangat kokoh karena syorga agama dan pancasila, tetapi bangunannya rapuh dan dirapuhkan penduduknya. Atas alasan itulah, ia kerja dan kerja serta kerja tak lelah-lelah. Sebab, pembangunan (apapun) memperoleh partisipasinya, jika dihayati dan dinikmati oleh umat beragama sebagai bagian penyelamat, ibadah, dan upaya mensejahterakan umatnya. Tanpa penghayatan itu, rumah bersama ini roboh disapu arus fundamentalisme, feodalisme, radikalisme dan terorisme. Ya. Tentu. Ia manusia jenius sekaligus \"crank\" karena berorganisasi secara Muhammadiyah tetapi berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, tetapi bertradisi Pancasila karena induk madzabnya hibridasi. Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Bopo guru, selamat. Mari kita masuki dunia ini lebih khidmat. Dengan energi dan semangat dahsyat. Sampai kiyamat. Salam kangen. Rujak ala Magelang sudah lama tak tersaji. Buku guyon ala Gusdur sudah lama tak tercetak. Dari kota Depok, doa dan sayang kami tak sudah-sudah. (*)

Peluang Anies Berat Sekali

Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) FAKTANYA Anies Rasyid Baswedan belakangan ini memang salah satu nama yang diunggulkan menjelang kontestasi Pilpres 2024 nanti. Setidaknya, bagi Partai Keadilan Sosial (PKS) nama Anies sudah patent menjadi Bakal Calon Presiden yang akan diajukan sebagai Capres 2024. Apalagi, kabarnya, di hadapan Habib Rizieq Shibab, para Habaib dan Ulama di Petamburan, Anies sudah mendapat “restu” mereka. Ditandai dengan cipika-cipiki di depan HRS. Kelihatannya RI-1 nanti adalah Anies. Siapa Cawapres, semua calon partai koalisi sepakat agar Anies yang pilih sendiri. Karena duet mendatang harus “para jagoan”. Itu kalau nasionalis dan ingin memperbaiki NKRI yang sudah rusak berat di semua sistem pemerintahan. Konon, Surya Paloh dan PKS sudah setuju. Tinggal SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang masih perlu bargaining ketat. SBY tentu saja ingin Ketum DPP Partai Demokrat yang juga putranya, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) yang tampil sebagai Cawapres Anies Baswedan. Apakah NasDem dan PKS menyetujuinya? Belum tentu. Karena mereka juga punya calon yang ingin diajukan sebagai pendamping Anies. NasDem mengusulkan Khofifah Indarparawansa (Gubernur Jawa Timur) atau Andika Perkasa (Panglima TNI) untuk dampingi Anies. PKS menawarkan nama Hidayat Nurwahid, Iwan Prayitno dan Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Yang dikhawatirkan adalah jika NasDem tiba-tiba menarik diri dari koalisi PD dan PKS. Dapat dipastikan, peluang Anies untuk ikut kontestasi Pilpres 2024 bakal gagal. Sebab, dua partai ini belum penuhi syarat Presidential Threshold 20 persen, sehingga tidak bisa mengajukan Capres-Cawapres 2024. Perlu diingat, Surya Paloh itu hingga kini masih kolega James Riady, salah seorang yang disebut-sebut sebagai Oligarki. Dapat dipastikan, Paloh akan lebih turutin kemauan James Riady daripada konstituen NasDem sendiri. Di sinilah posisi “rawan Anies Baswedan. Apalagi, hingga detik ini pun NasDem masih belum secara tegas untuk declare Anies sebagai Capres 2024 NasDem. Meski dalam mendapat suara terbanyak saat Rakernas NadDem, namun Palon masih juga menawarkan nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa yang berada dua urutan di bawah Anies. Bukan tidak mungkin NasDem menarik diri dari PKS dan PD kemudian bikin koalisi baru dengan parpol lainnya, seperti Golkar, PPP dan PAN maupun PKB jika Muhaimin Iskandar tidak dijadikan Cawapresnya Prabowo Subianto. Yang kita tahu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN itu ada di bawah kendali Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves yang sangat dipercaya Presiden Joko Widodo. Apalagi, kabarnya, Luhut itu menjadi “komandan” lapangan oligarki. Sementara, parpol sendiri masih butuh dana untuk membiayai parpol, salah satunya bersumber dari oligarki yang punya duit tidak berseri. Dan, mereka siap menggelontorkan dana puluhan, bahkan, ratusan triliun rupiah untuk memuluskan kepentingan mereka. Jika ini yang terjadi, dengan bergabungnya NasDem bersama KIB bukan tidak mungkin NasDem akan mengusung Ganjar Pranowo yang terdepak dari PDIP untuk diajukan sebagai Capres NasDem plus KIB. Mereka tinggal menentukan siapa yang bakal dijadikan Cawapresnya Ganjar nanti. Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Khofifah Indar Parawansa, atau ada tokoh lainnya di luar itu semua. Bisa jadi, justru yang bakal dipilih adalah Khofifah yang kini menjabat Gubernur Jawa Timur. Apalagi, saat Yudisium Universitas Airlangga, Ganjar dan Khofifah tampak hadir di sana. Peluang Ganjar untuk tetap bersama PDIP dan diajukan sebagai Capres atau Cawapres PDIP sangatlah tipis. Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih putrinya sendiri, Puan Maharani, ketimbang Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, meski elektabilitas Puan jauh di bawah Ganjar. Jelas sekali, PDIP tak mau mengulang untuk ketiga kalinya “kesalahan” dalam menentukan Capres PDIP, seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang pilih Joko Widodo sebagai Capres PDIP, sehingga trah Soekarno nyaris hilang tidak berbekas. Karena, itulah Puan dipaksakan untuk maju Capres 2024. Bagaimana dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto? Tampaknya Prabowo sudah enjoy dengan Muhaimin Iskandar. Makanya dalam acara yang digelar PKB baru-baru ini, mantan Danjen Kopassus itu menyatakan sikap hormat kepada Ketum PKB ini dengan mengangkat tangan kanannya. Koalisi Gerindra dengan PKB ini sudah bisa maju sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024: Prabowo Subianto – Muhaimin Iskandar. Muhaimin sendiri tampaknya juga sangat enjoy digandeng oleh Prabowo. Jika seperti narasi di atas yang terjadi, maka peluang Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024 semakin tipis. Satu-satunya peluang yang sangat mungkin adalah seperti “tawaran” politisi senior Golkar Jusuf Kalla untuk dijodohkan dengan Puan Maharani sebagai Capres PDIP. Mengingat selama ini peta politik Indonesia itu selalu mencari “jalan tengah”, maka bukan tidak mungkin niatan JK ini bisa terwujud: Anies Baswedan – Puan Maharani. Tujuannya jelas, solusi untuk mengatasi keterbelahan rakyat selama ini harus dengan cara “menikahkan” Anies dengan Puan. Apalagi, untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres, tanpa koalisi dengan parpol lain pun PDIP sudah bisa mengajukan sendiri. Cuma, yang perlu Anies ingat yaitu, pengalaman Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya lengser dan digantikan oleh Megawati yang saat itu menjabat Wapres. Jangan sampai Anies hanya dijadikan Puan untuk meraih suara umat Islam saja, untuk kemudian didepak setelah berhasil jabat Wapres. Itu akibat dari politik jalan tengah tadi. Gus Dur dengan “poros tengah” ala Amien Rais, saat itu Ketua MPR, akhirnya dia juga yang lengserin Gus Dur. Skenario Revolusi   Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total. Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai paling fatal adalah Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Perjuangan PKI supaya Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus diwaspadai. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDIP juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI, kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Keluarnya Keppres 17 Tahun 2022 tersebut bisa memicu kemarahan rakyat (dan TNI tentunya) yang jelas-jelas juga sudah menjadi korban G-30-S/PKI 1965. Keppres 17 Tahun 2022 adalah bukti adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, atas TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Potensi untuk terjadinya People Power atau Revolusi Rakyat sangatlah besar. Jika kondisinya seperti itu, maka atas nama Undang-Undang, TNI bisa saja mengambil-alih kekuasaan. Karena negara dalam keadaan darurat atau genting. Kalau sudah demikian keadaannya, peluang Anies Baswedan semakin tipis dan bisa hilang untuk menjadi Presiden, karena Pilpres 2024 tidak ada lagi. Paling banter, Anies hanya bisa menjadi Wapres yang ditunjuk “Presiden Darurat”. Itupun juga harus atas desakan rakyat. Situasi politik di China yang kabarnya Xi Jinping sudah dicopot dari jabatan sebagai Sekjen PKC. Yang mencopot itu PKC. Militer China itu di bawah Sekjen PKC. Jadi, ini bukan kudeta militer. Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Sekarang ini tinggal kembali ke rakyat dan TNI. Apakah ingin perubahan atau tetap dengan kondisi seperti sekarang ini, semakin semrawut. (*)

Mainkan Marawis, Cara Polisi Redam Aksi

Jakarta, FNN – Berbagai upaya dilakukan polisi untuk meredam massa demonstrasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin marak. Mulai dari memasang tembok beton dan kawat berduri hingga pembacaan doa dan sholawat di tengah aksi. Terakhir, pada Jumat (23/9/2022) lalu, misalnya, aparat yang belakangan sering diteriaki \'Sambo...Sambo\' ini, malah menggelar pertunjukan marawis untuk menyaingi orasi para pende adalah salah satu jenis \"band tepuk\" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Musik ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dan Betawi, dan memiliki unsur keagamaan yang kental. Itu tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakan yang merupakan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Peserta aksi Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) Gusrofain mengaku cara ini cukup efektif meredam demonstrasi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari itu. Lagu-lagu bernuansa rohani dengan dentuman alat musik yang keras membuat suara orator tenggelam. “Ya ini salah satu upaya polisi untuk meredam demonstrasi kali ini. Mereka juga manfaatkan suaranya yang kencang untuk mengalahkan suara orator,” ungkap Gusrofain. Jadi, meski marawis suatu langkah yang baik, yang dilakukan aparat keamanan, tapi suara kencangnya yang melebihi suara orator membuat penyampaian aspirasi dan pembacaan tuntutan-tuntutan terkait kenaikan harga BBM tidak terdengar. Ia juga mengatakan bahwa upaya polisi ini tidak \'menguntungkan\' bagi pendemo, karena suara kencang yang melebihi orator akan berpotensi menghalangi penyampaian aspirasi masyarakat berupa tuntutan-tuntutan terkait kenaikkan harga BBM. Padahal tuntutan-tuntutan itulah yang sesungguhnya harus didengar oleh penguasa yang makin tidak berpihak pada rakyat. Polisi sebagai aparat keamanan harusnya menjaga agar tuntunan tersebut bisa tersampaikan, bukan malah menyaingi apalagi menghalanginya. (Habil)

Eksklusif: Rocky Gerung Bongkar Habis Pertemuannya dengan Luhut dan Gibran

PERTEMUAN pengamat politik Rocky Gerung dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, menyusul kemudian kedatangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kediaman Presiden Akal Sehat ini, “memantik” fans-nya untuk bertanya. Ada apa dengan Rocky Gerung? “Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya,” tegasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (24/9/2022)   “Masa’ saya host hajar dia. Ya nggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam,” kata Rocky Gerung.   “Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam,” tegasnya. “Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic,” ujar Rocky Gerung. Untuk lebih jelasnya, berikut petikan dialog Rocky Gerung bersama Hersubeno Arif. Halo apa kabar Anda semua. Ketemu di akhir pekan. Wah saya akhir pekan ini pasti banyak yang nunggu-nunggu ini, karena ada dalam dua pekan terakhir ini Bung Rocky Gerung sedang jadi sorotan publik. Apalagi kemarin ada Gibran Rakabuming, putra Pak Jokowi, Walikota Solo dateng ke Bojong Koneng. Terus sebelumnya ada wawancara dengan Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sampai 2 episode segala macam. Itu saya kira Anda musti menjelaskan karena orang bertanya-tanya ini kelihatannya Rocky sudah mengkhianati perjuangan. Rocky sudah mulai main dengan kekuasaan. Itu yang banyak sekali pertanyaan. Kalau tidak percaya, Anda bisa saya tunjukin di WA-nya, banyak banget nih yang masuk ke saya. Bahkan, teman-teman dari luar negeri juga banyak yang langsung ngecek saya, itu Bung Rocky. Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya. Itu beda banget. Dan kelihatannya memang ada keadaan baru yang mencemaskan bangsa ini. Karena itu, tetap di layar kritisi kita produksi terus. Sekarang saya punya dua channel, teman-teman di FNN buatin saya channel, namanya Rocky Gerung Official, dan itu tiap hari dan tiap hari ngocehnya nggak pernah berhenti. Hard news sifatnya. Lalu ada teman-teman lain buatin saya RGTV Channel. Itu isinya refleksi pembicaraan. Tapi itu bukan cuma politik karena di situ mereka sebut tag line-nya politic and beyond BRGTV yang baru seminggu ini bikin heboh. Di situ ada soal kultur, soal seks, soal naik gunung, dan yang lain. Tapi memang edisi pertama Pak Luhut. Jadi saya wawancara dia. Lalu orang bilang, hajar dong. Ya nggak bisa. Masa’ saya host hajar dia. Ya enggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam. Jadi, nggak akan berkurang kritisisme saya, bahkan bisa berlebih, karena nanti ada banyak tokoh. Semua orang meminta Habib Rizieq, oh, pasti. Iya, jangan pilih-pilih kasih. Lalu saya bilang enggak, itu cuma mau bikin heboh pertama saja tuh. Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu. Lain kalau saya diundang dia, pasti saya akan berdebat. Tapi, ini kan saya mengundang bukan untuk itu. Saya kira etika pertama itu. Nah, di FNN kita bahas setiap hari apapun isunya dalam upaya untuk memberi kritik yang paling radikal. Tapi, tetap juga dengan konsep karena versi saya dan Hersubeno Arief adalah berbicara tentang hard news, tapi dengan soft brain ‘akal yang teduh’. Kira-kira begitu. Ya, sebelum Anda lanjutkan, jangan lupa ya musti subscribe dulu. Di RGTV. Jadi kalau ada yang tanya apa bedanya dengan Rocky Gerung Official maka yang ini hard news, daily news, yang satu lagi magazine, mingguan. Begitulah kira-kira konsepnya. Ya, kira-kira begitu. Kalau yang hard news nggak ada yang kita edit-edit yang di FNN, kalau yang di RGTV pasti ada yang sedikit diedit karena ada yang mungkin peka. Karena itu, dia pasti siaran-siaran tunda. Jadi, sekali lagi itu dasarnya. Jadi tetap ikuti channel ini kalau mau yang keras, dalam arti langsung attack policy tapi dengan argumen ada di FNN. Ini sehari dua kali, bahkan dan di RGTV itu ya seminggu dua kali. Temanya itu di RGTV adalah RGTV Channel itu variasinya paling banyak, cuma kebetulan kemarin duluan soal politik. Tetapi nanti juga banyak soal-soal seks, soal-soal kuliner, mau gaya hidup, macam-macamlah, sebagai magazine.  Itu jangan lupa harus dua-duanya di-subsribe. Tapi gini ya, Anda ternyata sudah kayak Bjorka juga ya karena kemarin sudah muncul juga channel namanya Rogerisme dan isinya sama dengan RGTV. Ya, buat teman-teman yang tentu tertarik untuk ambil bagian di situ, jangan nyolong semualah. Silakan ambil bagian-bagian, tapi kalau Anda ambil semuanya lalu Anda ganti judulnya, seolah produser sendiri, itu juga tidak etis. Saya tahu banyak orang yang ngefans dan FNN juga nggak ketat-ketat amat. Demikian juga RGTV nggak ketat-ketat amat, tapi ada sedikit etika supaya nanti nggak ketahuan itu nyolong buat nyari duit doang gitu. Tapi, tetap info itu boleh diambil sesuka-sukanya, tapi dengan etis itu. Kalau nggak nanti digugat juga susah karena nggak ada hukumnya, tapi juga ini produk publik. Jadi silakan tapi dengan etik yang rada-rada tertiblah. Kita ini intelektual property right karena bagaimanapun juga teman-teman itu juga melakukan production ini, melakukan riset, melakukan post-production, ada effort-nya gitu. Tapi, kalau mau ambil silakan untuk tiktok, untuk YouTube short, dan sebagainya, saya kira nggak ada problem. Apalagi itu juga disebar di WhatsApp. Kan banyak juga. Ya, saya kira begitu. Jadi istilahnya ada intelektual property right. Atau kalau minimal konsep itu ya property right. Ada orang riset bisa berjam-jam untuk tahu bagaimana mata hati dan kata hati rakyat. Jadi jangan diabaikan, kita hormati sedikit orang yang melakukan riset. Kalau kalian cuma asal ambil itu kan artinya mencuri. Dan produk jurnalistik itu adalah kerja serius, bukan batubara. Kalau batubara kan tinggal digali-gali dari tanah tinggal diangkut. Tapi menggali ide itu serius. Jadi hirmatilah ide di FNN dan di RGTV Channel. Bung Rocky, kita balik lagi ke tema tadi. Kan Anda tadi menjelaskan soal Pak Luhut. Tapi orang pasti paling banyak pertanyaan soal Gibran Rakabuming. Ini apakah ada kaitannya karena kemarin ketemu Pak Luhut kemudian Pak Gibran tiba-tiba datang. Gitu lo. Jadi, Gibran datang itu nggak ada, sehari sebelumnya atau mungkin setengah hari, saya lagi di Sentul, lalu kalangan dari Istana menelpon, Gibran pingin berkunjung. Saya bilang oke semua di situ berkunjung. Anies Baswedan berkunjung, Prabowo Subianto berkunjung macam-macam tuh tokoh-tokoh politik. Saya bilang, ini tempat kita bicara-bicara ya silakan saja berkunjung. Ada yang khusus nggak yang Pak Rocky inginkan, misalnya harus tersembunyi. Saya bilang ya terserah saja mau bawa wartawan nggak bawa wartawan nggak ada soal buat saya. Lalu datang Gibran, Walikota Solo itu. Dan ya kita bicara tentang apa sebetulnya yang bisa kita ucapkan pada publik, sehingga publik mengerti bahwa Indonesia itu ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi saya bilang kalau berbicara tentang Indonesia yang baik-baik saja bukan di sini tempatnya. Di sini tempat orang bicara keadaan Indonesia yang tidak baik, dari segi ekonomi, politik dan segala macam. Jadi saya beri tahu itu terus terang. Lalu kita ngomong apa yang tidak baik, termasuk Presiden Jokowi. Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam.  Jadi, soal-soal itu. Dan, yang saya anggap penting adalah memberi pesan bahwa orang seperti Gibran atau yang seangkatannya, kan masih panjang usianya itu. Tiga kali pemilu masih ada di situ. Lalu bicara soal apa benar fungsi partai politik sekarang jalan tuh. Dan Gibran juga kasih otokritik terhadap keadaan partai politik. Saya bilang,  betul juga PDIP itu, kehilangan kader. Jadi, hal yang biasa saya bicarakan di FNN, di mana-mana, itu saya bicarakan dengan Saudara Gibran. Jadi semua soal kita coba bicarakan, tentu dengan keinginan agar supaya ada perubahan bahkan di dalam cara Presiden Jokowi mengambil keputusan. Jadi, nggak ada yang saya edit-edit di situ karena Gibran bertamu maka saya bilang oke siap terima sebagai tamu, tapi dengarkan pikiran saya yang tidak mungkin berubah sebagai pengkritik kekuasaan. Dan dia senang karena itu dianggap oke lain kali saya, bahkan dia bilang mau berguru, saya bilang oke silakan saja berguru tapi ada jadwalnya, karena banyak juga yang mau berguru. Lalu orang bilang jadi eksklusif karena anak presiden, saya bilang enggak karena semua orang bisa datang ke sini sehingga jadwal saya sangat padat. Mungkin kalau nggak bisa berguru langsung ya silakan ikuti FNN dan RGTV Channel. Di RGTV dia baru 2 kali nonton kalau di FNN tiap hari dia tonton.  Jadi FNN itu justru yang memancing semua orang untuk ketemu dengan saya. Dianggap bahwa Rocky Gerung dan Hersubeno itu nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Saya bilang nggak, semua orang justru nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Jadi kita menghidupkan oposisi. Dan saya anggap ya itu hal yang biasa saja, wartawan bombardir saya. Jadi, ada kecemburuan sebetulnya baik Cebong maupun Kadrun. Berapa lama ngobrol sama Gibran? Ya, ada hampir dua jam. Tentu orang akan bilang pasti ada yang sembunyi.... ya ada beberapa. Kalau begituan ya saya sudah bocorkan ke FNN tapi nggak semua.  Ya, tapi clear ya, nggak ada deal, nggak ada upaya menarik Anda ke kubu pemerintah gitu enggak ada, dan saya pun juga ditanya orang kalau toh ada saya bilang saya jamin itu juga nggak akan berhasil. Ya, itu. Ya, saya bilang begitu, kalaupun ada nggak akan berhasil. Saya kira Gibran tahu bahwa itu tidak akan berhasil. Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic. Semua itu yang saya anggap bahwa kalau bangsa ini kita tuntun dengan pikiran maka perubahan politik justru bisa berlangsung ya baik-baik saja. Adem-adem. Tapi kalau kita mulai dengan dendam, itu juga saya terangkan, nggak mungkin bangsa ini tumbuh kalau ada dendam. Dan, memikirkan Indonesia harus dipikirkan dengan konsep, bukan sekadar dengan hoaks, dengan buzzer kiri kanan. Saya bisa mengerti bahwa banyak buzer Pak Jokowi yang kesel. Oke, tapi saya kira kan gini, ini menurut saya, lepas dari bagaimanapun juga, saya musti apresiasi Gibran. Karena dia datang pada orang yang dia tahu setiap hari pagi sore mengkritik bapaknya. Menurut saya ini kan luar basa juga. Betul, saya tanya ke dia awalnya, Anda ngapain temui saya, kan di kalangan Istana saya dibenci tuh dan dia menganggap ya itu lain aja. Dia merasa dia anak muda yang ingin tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan Istana. Saya kira anak ini, eh bukan anak tapi Pak Walikota ini, muda sekali kan buat saya, dia berupaya untuk bikin distingtion dengan keluarga Istana. Saya masih nyinggung, tapi ada oligarki ada disebut-sebut macam-macam itu. Dia merasa oke kalau itu problem saya ya silakan disampaikan secara hukum. Jadi, ya fair enough. Tapi saya tahu pasti ada orang yang mulai mengintai, ya itu pasti duga macam-macam, baik dari pihak sana maupun di sini. Tapi saya yakinkan bahwa saya lebih suka mengatur daripada diatur. Mengatur dengan pikiran tuh. Jadi biasalah langsung kontroversi, ada apa Rocky segala macem. Ada yang benci segala macem. Tapi ya sudahlah, biasa. Kita sudah terlatih untuk diombang-ambingkan, tapi layar tetap terkembang lurus suara Nol (0) persen. (Ida/sws)

Pencabutan Subsidi BBM dan Pupusnya Amanat Penderitaan Rakyat

Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DIGANTINYA UUD 1945 dengan UUD 2002 ternyata bukan hanya mengganti sistem berbangsa dan bernegara. Juga, mengganti Visi dan Misi dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, tetapi juga  mengganti tujuan masyarakat adil dan makmur. Banyak yang tidak tahu kalau negara sudah tidak bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi, jangan heran kalau negara dikelola seperti perusahaan, yang penting untung. Apalagi, dengan naiknya harga BBM dan mulai merangkaknya beban kebutuhan hidup dianggap oleh penguasa itu biasa saja bagian dari resiko yang harus diterima rakyat. Elit politik dan penguasa hari ini tidak mengerti apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi mereka tidak peduli dengan amanat penderitaan rakyat ya sebab tidak belajar dari sejarah dan ajaran Soekarno. PDIP yang mengaku Soekarnois tak lebih hanya mengkultuskan Soekarno saja tetapi membuang ajaran Soekarno. Jika mereka mengerti amanat penderitaan rakyat maka tak akan mendukung kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Percuma, patung Bung Karno dibuat di mana-mana tetapi hanya sekedar patung karena ajarannya dibuang. Cuplikan pidato Soekarno. Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta: .... ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat! Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara! Engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ke tulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan! Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia, Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”..... Yang perlu dicatat, karena elit politik dan penguasa tidak memahami apa itu \"Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia\", maka kebijakan dengan menaikkan harga BBM tak lagi mempertimbangkan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat. Meluruskan kembali negara yang bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak ada jalan lain kecuali Revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Merdeka! (*)

Anies Pemimpin Akal Sehat

Meminjam istilah Aa Gym, Anies itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Karena dialah orang yang kesalahannya selalu dicari, prestasinya tidak pernah diakui. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior AKAL Sehat tampaknya benar-benar dibutuhkan sekarang. Jika kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa yang sudah carut-marut sedemikian rupa. Karenanya, pemilu 2024 mendatang sangat penting artinya bagi perjalanan sejarah bangsa ini ke depan. Pemimpin yang mestinya tampil sesudah ini harus dipastikan yang benar-benar memiliki akal sehat. Dipilih oleh orang-orang yang berakal sehat. Untuk mencapai langkah pembangunan sebagai hasil olah pikir dan olah kerja dari akal sehat. Pemimpin yang dimaksud tentu saja adalah seseorang yang benar-benar mampu melihat akar persoalan bangsa. Dengan kejernihan mata pikiran dan mata hati yang tidak diragukan lagi. Yang siap dan yakin mampu mengatasi segala keterpurukan yang nyata ada. Siap saat menghadapati tantangan resiko yang besar. Termasuk penentangan dan penolakan dari mereka yang pro status quo. Dalam situasi dan kondisi yang begitu buruk sekarang. Ketika situasi politik dan ekonomi yang banyak masalah. Tingkat kemiskinan yang terus bertambah. Hutang negara dan swasta yang kian menggunung. Penegakan hukum yang tampak tidak adil. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berorientasi kemaslahatan rakyat banyak. Paling tidak, semua itulah yang selalu jadi sasaran kritik dari para pakar dan anak bangsa yang peduli nasib bangsa ini hari ini. Dan berharap dapat mengalami kemajuan yang dicita-citakan dalam masa yang dekat ke depan. Bagaimanapun, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat 7,07 persen pada kuartal II 2021. Sebuah angka yang fantastis sekali tentunya. Yang memungkinkan kita bisa keluar dari keterpurukan sekarang ini. Tapi, sayangnya, angka itu tidak dapat diterima begitu saja. Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli malah meragukan rilis itu. Menurut Rizal, hal itu tidak sesuai dengan realita di masyarakat. \"Kok ekonomi rakyat masih nyungsep? Efek kenaikan harga ekspor sawit & batubara dll sama rakyat mah kecil. Konsumsi dan daya beli rakyat masih jeblok!\" begitu cuit akun Twitter @RamliRizal, 6 Agustus lalu. Sementara itu, bagaimana dengan soal utang? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali naik hingga akhir Juli 2022. Berdasarkan dokumen APBN Kita, pada akhir Juli 2022, utang kita berada di angka Rp 7.163,12 triliun. Lalu bagaimana pula dengan istilah penegakan hukum yang tebang pilih? Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Ramelan, baru-baru ini tidak menolak adanya istilah itu. Menurut dia, hal itu disebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Disebabkan oleh penerapan kewenangan diskresi (pengecualian) yang tidak jelas pedomannya. Mantan Direktur YLBHI sekaligus mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto, juga mengamini hal itu. Menurut Bambang, istilah tebang pilih itu adalah konsekuensi ketidakmampuan pemerintah untuk melahirkan politik penegakan hukum yang baik. Secercah Harapan Dalam kondisi keterpurukan yang sedemikian rupa, masih adakah secercah harapan agar kita dapat bangkit kembali? Tidak adakah seorang anak bangsa yang dapat diharapkan sebagai tempat menggantungkan harapan itu? Yang akan dapat mengubah keadaan? Agar dapat tegak sama tinggi duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang maju lainnya. Sekali lagi, perlu sekali diingatkan. Bahwa pemilu 2024 sangat penting bagi bangsa ini untuk berubah. Meskipun baru tahun depan tepatnya disebut sebagai tahun politik, namun para elit politik kita sudah disibukkan dengan upaya mempersiapkan diri dan kelompoknya menyongsong kontestasi itu. Baliho dan spanduk dari mereka yang siap dan berambisi jadi pemimpin telah disebar di mana-mana. Dari sudut-sudut jalanan kota sampai ke daerah pinggiran yang jauh. Tapi dari sekian banyak calon itu, adakah yang dapat memberikan secercah harapan, bagi kemajuan yang mesti diraih di masa depan? Tentu saja ada penilaian. Bahwa saat ini hanya Gubenur DKI Jakarta Dr. Anies Baswedan satu-satunya calon pemimpin yang dapat memberikan secercah harapan. Jika kita benar-benar ingin berubah. Jika kita ingin meninggalkan keterpurukan yang ada. Untuk menggapai angan-angan kemajuan bangsa. Tentu ada yang bertanya: Kenapa Anies? Bukankah di antara 275 juta jiwa penduduk negeri ini pasti ada yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan? Persoalannya, yang lain itu memang banyak. Tapi belum teruji. Sedangkan Anies sudah membuktikannya selama 5 tahun memimpin ibukota Jakarta. Dengan sejumlah prestasi membanggakan.  Kita saksikan, banyak tokoh yang sudah membuat persiapan luar biasa. Dengan didukung kekuatan mesin partai. Dikibarkan namanya dengan berbagai bentuk survey. Termasuk upaya branding berbiaya super mahal. Dan jangan lupa, sebagian dari mereka itu tentu akan di-back up secara total oleh kekuatan oligarkhi politik dan ekonomi yang tetap ingin bercokol. Persoalannya, apakah semua itu bisa diharapkan akan dapat memulihkan keadaan, dalam artian yang positif bagi rakyat banyak? Bukankah begitu banyak survey abal-abal yang hasil surveynya pun diragukan publik kebenarannya? Bukankah upaya branding berbiaya super mahal juga tidak menjamin menaikkan elektabilitas seseorang secara signifikan? Kalau yang jeblog mah akan tetap sulit digerek naik. Di samping itu, kian menjamurnya lembaga survey dan penyedia layanan branding politik kecenderungannya tak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin maupun partai politik. Tapi lebih kepada upaya mengeruk keuntungan finansial dari suasana perpolitikan berbiaya tinggi.  Sudah bukan rahasia lagi, seorang politisi yang ingin di-branding harus mampu memberikan bayaran Rp 200 sampai Rp 300 juta untuk sebuah survey super kilat. Hanya untuk seorang calon anggota dewan. Menyangkut elektabilitas dirinya. Yang dia sendiri belum tentu mengerti bagaimana survey itu dilakukan. Siapa saja respondennya dan berapa banyak jumlahnya. Karena itu, banyak yang tarik diri. Tidak ikut-ikutan di-survey, karena tidak punya dana. Kecuali kalau ada cukong yang mau membiayai semuanya. Dengan segala konsekuensi. Karena pada saatnya nanti tidak akan mampu menolak bila kekuasaannya yang akan dicampurtangani oleh cukong tersebut. Anies Memang Beda Sementara itu, Anies Baswedan memang beda. Secara politik dia memang tidak punya kekuataan apa-apa. Tidak juga ekonomi. Jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pun akan berakhir 16 Oktober mendatang. Tidak sampai satu bulan lagi. Meskipun Nasdem, PKS, Demokrat plus PPP disebut-sebut siap mengajukannya sebagai Capres, namun itu belum pasti. Bila positif saat didaftarkan sebagai Capres di meja KPU nanti barulah bisa dipastikan calon. Artinya, jika tak ada partai yang mencalonkannya, keinginan untuk jadi presiden tampaknya hanyalah fatamorgana. Situasi dan kondisi perpolitikan kita di tanah air sekarang begitu rumit. Parlementarian Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen adalah salah satu penyebabnya. Karenanya perpolitikan kita sulit untuk bisa keluar dari suasana politik berbiaya tinggi. Akibatnya jumlah calon pemimpin sangat terbatas. Hanya yang berhasil mendapatkan dukungan dari satu maupun gabungan beberapa partai. Pada akhirnya, pemimpin yang akan dihasilkan hanyalah para pemimpin boneka. Karena dipilih bukan berdasarkan kualitas, kapasitas dan integritas. Popularitasnya adalah popularitas semu. Yang merupakan hasil polesan penata rias kelas kambing. Sementara itu, popularitas Anies terus melambung tinggi. Dalam berbagai kesempatan, dia dielu-elukan dengan teriakan “presiden, presiden, presiden!” Kenapa bisa begitu? Karena hanya dialah calon presiden yang tidak berasal dari partai politik. Tapi dia punya keberanian untuk mengambil resiko kebijakan. Dan punya kapasitas untuk mengatasi masalah. Begitu juga integritas yang rasanya tidak banyak dimiliki para calon pemimpin yang ada. Dan Anies sudah membuktikannya selama 5 tahun memimpin ibukota Jakarta. Dengan segala perubahan yang berhasil dia buat. Hasil kerja keras dalam kesunyian. Tanpa gembar-gembor dan acting palsu di bawah sorotan kamera. Soal keberanian, bukankah tidak ada pemimpin selain dia yang berani secara frontal mematikan langkah oligarkhi 9 naga? Dengan membatalkan pembangunan beberapa pulau reklamasi. Proyek bergengsi para taipan itu. Soal kapasitas, dia tidak hanya meraih prestasi yang gemilang. Yang mendapatkan pengakuan mulai dari rakyat kecil di Jakarta dan luar Jakarta, sampai para pemimpin dunia. Begitu juga soal integritas. Tanpa perlu dibesar-besarkan, anda semua tahulah. Anies semakin terkenal sebagai tokoh yang populis. Tanpa perlu melempar-lempar kaos atau hadiah recehan. Tanpa terpengaruh untuk ikut-ikutan masuk gorong-gorong. Karena itu para calon lain berikut oligarkhi pendukung mereka akan mati-matian berusaha menjegal langkah Anies. Mulai dari dilaporkan ke KPK untuk sebuah kesalahan yang tak ada. Sampai kepada upaya mendegradasi citra dirinya sebagai seorang pemimpin populis. Bukankah sekarang begitu masif serangan yang bernuansa kebencian, hinaan, dan fitnah kepada mantan Mendikbud itu? Bahkan beberapa di antaranya mengandung unsur SARA. Dengan dituduh memainkan politik identitas. Meminjam istilah Aa Gym, Anies itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Karena dialah orang yang kesalahannya selalu dicari, prestasinya tidak pernah diakui. Saya mencoba memaknai kata-kata ulama kondang Jawa Barat ini dengan pengakuan. Betapa besar pahala yang dapat dia raih. Dengan berbuat semata-mata demi Allah SWT., dan untuk kesejahteraaan rakyat yang menjadi tanggungannya. (*)

Dekan FISIP UNHAS Apresiasi Gagasan LaNyalla Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

Makassar, FNN – Dekan FISIP UNHAS, Dr Phil Sukri, M.Si, mengapresiasi inisiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, yang dilakukan LaNyalla merupakan upaya untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang tepat. “Saya kira apa yang diinisiasi Pak LaNyalla adalah upaya yang nyata untuk memastikan Indonesia kembali kepada rel yang tepat dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Sukri, saat Kuliah Umum LaNyalla bertema “Mengembalikan Kedaulatan, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Sukri menjelaskan, yang terpenting semangatnya adalah menempatkan kerangka kebangsaan kepada yang lebih tepat. “Kalau gagasannya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli dengan dilakukan adendum terhadap hal-hal yang penting, penyesuaian-penyesuaian dengan beberapa kondisi kekinian, saya kira itu pantas diapresiasi,” tegas Sukri. Dikatakannya, ada beberapa persyaratan penting dalam melakukan adendum. Sebab, adendum adalah upaya penyesuaian dengan kondisi sekarang. “Syarat paling penting dari adendum itu adalah, apakah itu dibutuhkan. Tafsir kebutuhan itu yang tentunya diupayakan agar kita tak kembali ke belakang, namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang terpenting adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selebihnya itu urusan teknis,” tegas dia. (mth/*)

Ketua DPD RI: Perubahan Konstitusi Sebabkan Banyak Paradoksal Kebangsaan

Makassar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan perubahan konstitusi yang terjadi dalam kurun waktu pada 1999-2002 telah menyebabkan banyak paradoksal dalam kehidupan berbangsa. Paradoks yang timbul itu dipaparkan LaNyalla saat menyampaikan Kuliah Umum bertema \"Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat\" di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Dikatakan LaNyalla, hampir 95 persen isi pasal dalam UUD 1945 naskah asli telah diubah. UUD perubahan itu tak lagi menjabarkan ideologi Pancasila. \"Yang dijabarkan adalah ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme yang mempermulus tumbuhnya kapitalisme dan menguatnya oligarki ekonomi,\" kata LaNyalla. Hal inilah yang menjadi paradoksal. Karena negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, tetapi ratusan juta penduduknya miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Pasal 33 UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasannya, telah diubah menjadi 5 ayat dan menghapus total penjelasannya. \"Dampaknya, perubahan mazhab perekonomian Indonesia dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat,\" imbuhnya. Akibat dari amandemen tersebut, maka lahir sejumlah undang-undang yang menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar dan privatisasi. Konsep dan filosofi Pancasila bahwa perekonomian disusun oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, malah dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar yang memperkaya orang per orang pemilik modal. Perubahan arah kebijakan ekonomi itu berimbas pada APBN yang pada akhirnya melulu mengandalkan utang. Tahun ini saja, kita harus membayar bunga utang saja, sebesar Rp 400 triliun. \"Dan Presiden sudah menyampaikan dalam nota Rancangan APBN tahun 2023 nanti, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun,\" tutur LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas Pemerintah Indonesia sebagaimana tertulis dalam naskah Pembukaan UUD, dimana pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. \"Hal itu semakin jauh dari harapan. Kewajiban pemerintah untuk menjamin rakyat dalam mengakses kebutuhan hidupnya lalu disebut subsidi, yang sewaktu-waktu dapat dicabut karena APBN tidak sanggup meng-cover. Kewajiban pemerintah itu diubah menjadi opsional, menjadi subsidi, sehingga dapat dihapus,\" terangnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal ini akan terus terjadi. Bukan hanya menyangkut subsidi BBM, tetapi akan merambah ke subsidi listrik. Karena, banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun pembangkit listrik swasta yang harus dan wajib dibeli oleh PLN. \"PLN mengalami over suplai listrik, sehingga nanti kompor gas rakyat yang menggunakan LPG 3 kg, akan diganti dengan program kompor listrik 1.000 watt, sehingga rakyat akan lebih banyak bayar listrik,\" ujar LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas dan tujuan adanya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas dan tujuan tersebut disederhanakan menjadi kewajiban pendidikan saja. Padahal, mencerdaskan otak dengan mencerdaskan kehidupan itu sangat berbeda. Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh. Membangun jiwa dan raga, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme melalui ideologi. \"Yang paling menjadi ancaman serius akibat dari amandemen konstitusi adalah penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dengan metode damai atau non-militer, yaitu dengan menjauhkan generasi bangsa itu dari ideologinya,\" tegas LaNyalla. Jika sudah demikian, maka bangsa ini akan mudah dipecah belah, dikuasai dan dikendalikan pikirannya agar tak memiliki kewaspadaan, jati diri dan kesadaran dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. \"Setelah itu, proses pencaplokan bangsa ini oleh bukan orang Indonesia asli akan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya,\" tutur LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, jika tiga episentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan orang Indonesia asli, maka kita tidak akan bisa apa-apa lagi. \"Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk marginal yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" ucap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mengatakan demokrasi Pancasila adalah yang terbaik untuk Indonesia. Dan konsepsi sistem bernegara itu tertuang di dalam naskah asli UUD 1945. \"Di mana terdapat unsur dari partai politik, utusan daerah dan unsur golongan-golongan yang lengkap, sehingga utuhlah demokrasi. Semuanya terwadahi, sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan tanpa ada yang ditinggalkan,\" katanya. LaNyalla juga mengajak kepada semua pihak untuk menyatukan tekad kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. \"UUD 1945 naskah asli wajib dan harus kita sempurnakan agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,\" demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol Amostian. Sedangkan dari Universitas Hasanuddin Makassar hadir di antaranya Rektor Universitas Hasanudin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSi, Dekan Fisip Unhas Dr Phil Sukri, MSi, Kepala Kantor Sekretariat Rektor Unhas Dr Sawedi Muhammad MSc, Wakil Dekan III Fisip Unhas Prof Dr Suparman Abdullah M.Si, sejumlah staf pengajar dan ratusan mahasiswa. (mth/*)

Selamat Bertarung Anies Baswedan

Politik identitas yang salah adalah menggunakan isu etnis dan agama untuk mendominasi. Sebaliknya, Anies Baswedan menggunakan identitas untuk emansipasi, afirmasi, dan anti kolonialisasi. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle TULISAN ini didedikasikan kepada komunitas pengundang saya di acara pelepasan 5 Tahun Anies Baswedan, Ahad, (25/9/22) di Warung Buncit. Ratu Elisabeth telah dimakam di Kastil Windsor, dekat London, beberapa hari lalu. Seluruh dunia melihat ke sana. Pemimpin-pemimpin besar negara-negara banyak yang melayat. Mereka bersedih. Sementara itu Truganini, terbaring dikuburannya sejak 146 tahun lalu. Dia, menurut Yuval Noah Harari, adalah perempuan orang asli (Aborigin) terakhir di Tasmania. Kedatangan Inggris, yang diperintahkan kakek-buyutnya Elisabeth, King George, telah memusnahkan semua orang pribumi asli di Tasmania. Tak tersisa. Diantara kesedihan ribuan manusia mengantarkan Queen Elizabeth ke liang kubur, jejak kejahatan imperialisme kulit putih masih menyisakan luka yang tidak bisa dikubur. Di Indonesia, untuk mempertahankan kaum pribumi, Anies Rasyid Baswedan, menegaskan dalam pidato kemenangannya 5 tahun lalu bahwa sudah saatnya pribumi bangkit. Bangkit maksudnya adalah untuk berkuasa di negerinya sendiri. Berkuasa artinya berdaulat, mandiri, dan bersolidaritas. Untuk statement penting Anies Baswedan ini, seorang anti nasionalis melaporkan Anies ke polisi, karena dianggap rasis. Tapi, setelah 5 tahun Anies memerintah di DKI Jakarta, semangat Anies dalam tema pribumi ini tidak pernah surut. Tepat seminggu lalu, ketika seorang supermodel senior, mempertemukan saya dengan Prof. Sri Edi Swasono, menantu Proklamator Indonesia, Bung Hatta, menceritakan syukur harunya ketika dua tahun belakangan ini dia tidak lagi membayar pajak rumah Bung Hatta, sang Proklamator. Selama ini Sri Edi, bahkan diantaranya, menjual berbagai aset keluarga, untuk membayar pajak rumah itu, Rp 140 juta. Padahal penghasilan dia hanya dari gaji seorang dosen saja. Menurutnya, rumah pendiri Republik Indonesia harus bertahan di Menteng, agar merupakan bagian sejarah. Beberapa rumah strategis dengan sejarah pejuang nasional terpaksa dijual keturunannya, karena tidak mampu lagi membayar pajak. Sejarah eksistensi pribumi ini menurut profesor Sri Edi telah dijaga Anies Baswedan. Itu adalah salah satu komitmen Anies mengutamakan pribumi. Komitmen Anies Baswedan pada isu pribumi juga terlihat pada kebijakan politik demografi di pantai utara Jakarta. Rezim Presiden Jokowi yang mendukung reklamasi pantai utara, menghadapi hadangan Anies Baswedan yang membatalkan reklamasi. Namun, gencarnya gerakan kekuasaan dan kekuatan rezim Jokowi tersebut, telah membuat Anies Baswedan \"terkalahkan\". Meski tidak kalah sepenuhnya. Namun, politik demografi Anies telah ditafsirkan sebagai upaya membatasi dominasi keturunan alias non pribumi di pantai utara Jakarta. Apalagi isu penjualan kawasan perumahan pantai utara saat itu ada yang ditujukan kepada pembeli luar negeri, dengan berbahasa Mandarin. Untuk kebijakan pengadaan perumahan murah, Anies juga merubah aturan luas kepemilikan tanah yang lebih kecil (1.000 M2), dari sebelumnya 6.000 M2, untuk pengusaha bisa terlibat bisnis perumahan murah. Alhasil, tuan tanah-tuan tanah pribumi bisa ikut menjadi pemain bisnis dalam pengadaan perumahan. Mengurus masa depan kaum pribumi adalah politik identitas. Tapi dalam bahasa asing itu disebut sebagai Nasionalisme. Jika tidak ada nasionalisme maka tidak berharga sebuah negara. Orang-orang Skotlandia dan Irlandia di Inggris, sampai kini juga, tetap menjaga nasionalisme mereka untuk tidak didominasi orang-orang English. Orang-orang yang memusuhi Anies Baswedan, tentu saja mencari celah untuk menghujatnya. Menghujat karena pertama terjadi perbedaan pengelompokan historis masyarakat dan kedua, mungkin karena dibandari cukong-cukong (oligarki) yang selama ini mencengkeram bangsa kita. Kelompok yang berbeda secara historis tentu saja gagal menyerang Anies dalam dimensi nasionalisme. Sebab, nasionalisme dalam versi yang diperjuangkan Anies mewakili historis, sebagaimana dikembangkan oleh Bung Karno dalam tulisannya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, 1926. Dan juga perjanjian kebangsaan kita dengan meletakkan perkataan Pribumi, bahkan sebelumnya, Pribumi dan Islam, dalam UUD 1945. Jadi, siapapun yang menyerang Anies atas tuduhan atau argumentasi politik identitas telah salah dalam menafsirkan sejarah Bangsa Indonesia. Politik identitas yang salah adalah menggunakan isu etnis dan agama untuk mendominasi. Sebaliknya, Anies Baswedan menggunakan identitas untuk emansipasi, afirmasi, dan anti kolonialisasi. Anies Baswedan telah 5 tahun berjuang untuk kaum Pribumi. Bravo Anies Baswedan. Maju terus, pantang menyerah! (*)

Stop Grombolan BuzzerRp, Perusak Demokrasi dan Pemecah-Belah Bangsa

Jakarta, FNN – Negara harus menghentikan gerombolan BuzzerRp yang telah merusak character and nation building, merusak demokrasi dan memecah- belah bangsa ini menuju pertikaian sosial yang mengkhawatirkan dan mengerikan. Serangan para buzzer adalah tindakan bunuh diri bersama bagi demokrasi yang berkeadaban, yang dibutuhkan bangsa ini dalam menapak ke depan. Demikian pandangan mantan aktivis HMI ITB Muslim Arbi, akademisi Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan Direktur PEPS Anthony Budiawan, dalam webinar daring bertema ”BuzzeRp: Gerombolan Bayaran Penghancur Bangsa”, di Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam forum itu berbicara sebagai panelis antara lain Direktur PEPS Anthony Budiawan, Dosen Paramadina Herdi Sahrasad, Pegiat Medsos Muslim Arbi, Direktur Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat dan Direktur P3S Jerry Massie. Panelis menilai tindakan kaum buzzer itu telah melukai civil society dan merusak peradaban serta menghancurkan demokrasi substansial yang sedang dibangun bersama. “Para buzzer itu menjadi antek oligarki dan elit politik yang berkuasa untuk merusak demokrasi substansial, mempertahankan kekuasaan yang otoriter, jahat atau korup, mereka harus distop, dihentikan,” kata Herdi Sahrasad. Demokrasi Indonesia kini, kata Anthony Budiawan PhD, memang sudah diperhadapkan oleh serangan kelompok ‘Buzzer’ oleh oknum tertentu untuk merusak sistem demokŕasi bangsa ini. Menurut Direktur P3S, Jerry Massie diskusi ini membuka mata hati publik mengenai kejahatan buzzer dan penyimpangan yang mereka lakukan, yang merusak demokrasi substansial, menguntungkan oligarki dan elit penguasa, namun menghancurkan kohesi sosial kita. “Diskusi sangat baik bagi kalangan umum sampai akademisi untuk mendapatkan info soal siapa dan bagaimana cara kerja Buzzer,” ujar Jerry. “Kelompok ini sengaja diciptakan untuk menyerang lawan baik itu oposisi. Ada banyak tokoh yang kerap diserang misalkan Said Didu, Anies Baswedan sampai Rizal Ramli. Cara kerjanya, melemahkan, mengintimiadasi lawan bahkan sampai ke tahap character assassination (pembunuhan karakter),” tambah dia. Saat presidential election AS 2020 lalu di Amerika serta pemilu Indonesia 2019 silam, ulah buzzer dibongkar Jerry, peneliti politik Amerika ini. (mth/*)

Penghargaan untuk Sang Teladan

Sikap menyayangi yunior diperlihatkan melalui terbukanya rumah beliau di Wijilan, Jogjakarta (tahun 1980-an) menjadi perpustakaan bagi mahasiswa yang kantongnya pas-pasan, dan melalui pemberdayaan yunior dalam forum-forum internasional. Oleh: Prof. Dr.  M. Fattah Santoso, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) UNIVERSITAS Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian. Saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah menakdirkan bisa hadir dalam upacara penganugerahan Doktor Honoris Causa untuk Sang Teladan, Ustadz Drs. Muhammad Habib Chirzin, oleh UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, 21 September 2022. Tahniah, aalaafu mabruuk, ustadzii. Beliau sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan ini. Karena beliau adalah teladan dalam banyak hal: 1) Konsistensi dalam pilihan; beliau memilih aktivitas di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak 1970-an hingga kini. Yang menarik dari pilihan itu, beliau tidak tenggelam dalam dunia aksi/praksis, namun menjadikan LSM jembatan untuk meluaskan ilmu dan networking. Ilmu yang dipilih terfokus pada \"(sosiologi) perdamaian\". Networking yang dibangun nasional dan bahkan global, melintasi lima benua – seolah beliau berkata: \"Telah kugenggam dunia\". Pengembaraan empat dasawarsa yang memadukan aktivisme dan ilmu telah mengantarkan beliau tampil sebagai narasumber pada 109 forum ilmiah internasional. Per dasawarsa rata-rata lebih dari 25 forum ilmiah. Very very excellent. 2) Pembelajar penuh percaya diri dan piawai dalam berkomunikasi; sangat tidak mungkin \'konsistensi dalam pilihan\' yang begitu produktif tanpa menjadi pembelajar sepanjang hayat sekaligus penuh percaya diri (walau hanya dengan kemampuan berbahasa Inggris dari Gontor) sehingga melintasi batas-batas pendidikan formal – tidak canggung berwacana dan berdiskusi dengan doktor dan profesor, gagasan dan opininya diapresiasi sampai-sampai, misalnya beliau diberi amanah menjadi direktur International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia. Menjadi lengkap, beliau piawai dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak tanpa membedakan, dan di hampir setiap akhir pertemuan beliau biasa berujar: \"Keep in touch\". 3) Dokumenter terbaik, par excellent; semua kegiatan di atas oleh beliau dan ibu Sri Hindun, isteri beliau, didokumentasikan dengan baik dalam bentuk soft-file maupun foto, hobi yang tidak banyak dilakukan orang. 4) Sense of humanity yang tinggi; memperlakukan kesetaraan dengan isteri dengan mengajaknya dalam forum-forum nasional dan internasional, hampir tidak ada kegiatan tanpa di samping beliau ibu Hindun – sebuah pasangan yang serasi, saling melengkapi, penuh kasih sayang. Selain itu, beliau juga menghormati yang senior dan menyayangi yang yunior, betapa capaian doktor honoris causa ini beliau persembahkan untuk para senior, terutama guru-guru beliau – alhamdulillah Trimurti Pondok Gontor sebagai simbol hadir lengkap. Sikap menyayangi yunior diperlihatkan melalui terbukanya rumah beliau di Wijilan, Jogjakarta (tahun 1980-an) menjadi perpustakaan bagi mahasiswa yang kantongnya pas-pasan, dan melalui pemberdayaan yunior dalam forum-forum internasional. Sungguh empat teladan yang tidak mudah diteladani oleh saya sekalipun. Sekali lagi, selamat, ustadzi, semoga bertambah berkah. (*)

UIN Sunan Kalijaga Anugerahi Honoris Causa Cendekiawan Bidang Sosiologi Perdamaian

Jogjakarta, FNN – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian.Dalam keterangan tertulis Humas UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, penganugerahan gelar kehormatan ini karena dedikasi luar biasa Habib Chirzin dalam bidang sosiologi perdamaian, kiprah dalam mengembangkan dan mengarusutamakan nilai-nilai perdamaian melalui kegiatan sosial di lapangan, seminar, lokakarya, dan diskusi-diskusi, baik di dalam maupun luar negeri sejak 1982 hingga saat ini.Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin mengatakan hal ini merupakan rangkaian dalam rangka memperkuat tiga penganugerahan setelah ini, yaitu Kardinal Miguel Guixot Ayuso dari Vatikan atas nama Paus Fransiskus, Kiai Haji Yahya Chalil Staquf dari PBNU, dan Dubes Hajriyanto Tohari, perwakilan dari Muhammadiyah.“Ketiganya simbol dari kedamaian dan persaudaraan umat manusia,” katanya.Dia juga mengatakan UIN Sunan Kalijaga berusaha berkontribusi dalam wacana perdamaian dunia. Sesuai dengan tulisan dan pidato M. Habib Chirzin, sehingga penganugerahan ini tentu pantas dan layak dipertahankan di publik.“UIN Sunan Kalijaga siap bertanggung jawab ke publik, karena secara akademis dan secara kualitas kontribusi sosial, untuk bangsa dan negara, penganugerahan ini harus dipertanggungjawabkan,” katanya.Pertanggungjawaban itu terletak pada figur yang menerima anugerah. Hal itu bisa dilihat pada biografi M. Habib Chirzin, di antaranya pada buku berjudul, \"Agama, Pembangunan dan Perdamaian (2022)\", yang tercantum presentasi internasional Chirzin sebanyak 92 kali, dari negara berbeda.“Pak Habib sudah presentasi keliling dunia, temanya adalah kedamaian, kerja sama, aktif. Jadi anugerah ini sangat layak dan kita harus mengakui reputasi beliau yang melampaui kita. Anugerah hanyalah pengakuan formal, reputasi sudah mendahului,” katanya. Pengalaman jabatan nasional dan internasional Chirzin adalah International Study Days for Society Overcoming Domination, Paris, South East Asia Regional Institute for Community Education, Asian Cultural Forum, Komisi Pendidikan HAM dan Perdamaian, International Advisory Board Global Education, Asian Muslim Action Network, International Institute of Islamic Thought, Wellbeing and Research dan lain-lain.“Pak Habib berperan sebagai anggota dewan penasihat dan lain-lain di berbagai negara. Tentu kita harus jujur, ini sudah melampaui kita-kita di universitas yang sudah profesor,” katanya.Dia juga mengatakan penganugerahan gelar oleh kampus ini adalah upaya menghubungkan kampus dan luar kampus, dunia nyata di luar kampus, agar kampus tidak menjadi \"Menara Gading\".“Kampus harus jujur mengakui kelebihan dan temuan dari luar. Kampus harus jujur mengakui kelemahannya dan mengakomodasi kemajuan dan kelebihan dari luar. Honoris causa mewadahi ini,” katanya. (mth/Antara)

Presiden Bantah Terlibat, Tamsil Linrung Duga Penggulingan Suharso Ada Keterlibatan Intelijen

Jakarta, FNN – Pergantian pucuk pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono mulai terkuak. Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menduga ada keterlibatan intelijen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala (Bappenas) Suharso Monoarfa awalnya menduga ada intervensi Istana dalam penggulingan dirinya. Namun, hal itu dibantah oleh Presiden Joko Widodo saat ditanya langsung oleh Suharso.Hal itu diungkapkan Tamsil Linrung yang juga sahabat Suharso Manoarfa kepada wartawan di Teras Budhe, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu lalu.“Tadinya Pak Suharso meyakini kalau ini adalah kemauan presiden, tadi dia bertanya ke presiden kalau ini kemauan presiden, ya sudah. Tapi presiden bilang \'tidak, saya tidak ikutan, saya malah minta untuk tidak bawa-bawa nama saya\'. Akhirnya Mas Harso ke Menkumham (Yasona Laoly) bertanya, \'kita kan berteman sama-sama menteri, kok bisa seperti ini tanpa pemberitahuan ke saya\',” ungkap Tamsil.Pasalnya, kata Tamsil, Suharso juga kaget proses penggulingan dirinya oleh Mardiono begitu cepat. Atas dasar itu, pihaknya mengonfirmasi langsung ke Presiden Jokowi. Namun ternyata, ada dugaan intervensi dari intelijen yang “bermain”.Tamsil menjelaskan, proses penggulingan berjalan secara cepat karena dalam waktu 1x24 jam rombongan mengatakan hasil Munas. Kemudian, keesokan harinya, keluar keputusan bahwa yang disahkan dan diakui kepengurusan Mardiono. “Tapi Menteri (Suharso) menjawab ini susah yang meminta adalah bos. Bos siapa? Saya sudah ketemu presiden, presiden bilang enggak. Pak BG (Budi Gunawan, Kepala BIN). Itu kata Mas Suharso ke Bachtiar Chamsyah (senior PPP),” tandasnya. Benarkah? Tampaknya BG perlu klarifikasi soal ini jika tidak ingin BIN ikut dibawa-bawa dalam kasus penggulingan Suharso ini. (mth)

Suku Bunga Acuan BI Biang Kerok Biaya Produksi Energi BBM dan Listrik Melejit (3)

Ini adalah pelanggaran sistem moneter internasional yang sangat kotor untuk menyelamatkan APBN yang jebol akibat utang. Kebijakan ini telah disemprit oleh IMF karena dinilai membahayakan. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) BANK Indonesia (BI) menyatakan bahwa inflasi bisa mencapai 6 % akibat kenaikan harga BBM. Wah, tinggi sekali ya? Ngukurnya bagaimana? Kapan ngukurnya? BI kok jadi komentator, mengambil alih tugas pengamat? Gak salah? Kalau Badan Pusat Statustik (BPS) wajar bicara sebagai pengamat, karena BPS itu lembaga survey. Begitu data dihasilkan oleh survey mereka, BPS umumkan inflasi sekian, penyebabnya ini, itu, dan seterusnya. Tapi BI tidak pantas melakukan itu, memprovokasi inflasi. Sementara BI adalah pembuat kebijakan, bisa melakukan segala langkah bagi pengendalian inflasi. Dengan menggunakan instrumen moneter yang di bawah kekuasaan BI. Apakah BI mau cuci tangan? Publik tahu bahwa ketidakmampaun BI dalam pengendalian moneter, mengendalikan devisa, merupakan penyebab meningkatnya biaya produksi BBM dan listrik di Indoensia. BI mungkin buta, tidak dapat melihat fakta bahwa faktor utama yang menyebabkan mahalnya biaya produksi energi Indoensia terutama BBM dan listrik adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Mengapa? Karena membeli bahan baku minyak mentah dan Batubara maupun energi primer lainnya semua menggunakan mata uang dolar. Bahkan, energi primer yang dihasilkan di dalam negeri dibeli oleh Pertamina dan PLN dengan dolar Amerika. Mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi? Bukankah ini adalah pelanggaran serius terhadap UUD dan UU tentang mata uang? Faktor kedua yang menyebabkan mahalnya biaya produksi energi di dalam negeri adalah suku bunga. Baik Pertamina maupun PLN meminjam uang bank dalam jumlah besar untuk menjalankan tugas sebagai operator minyak, gas dan listrik. Bunga utang mereka adalah salah satu komponen paling mencekik dalam kegiatan usaha di bidang energi. Faktor ketiga adalah inflasi. Kenaikan harga harga akan memicu naiknya biaya produksi energi. Dalam memproduksi energi tidak bisa dilepaskan dari inflasi, kenaikan harga barang secara umum akan mengakibatkan naiknya biaya produksi untuk menghasilkan energi. Inflasi kata presiden Jokowi adalah mahluk yang paling menakutkan. Ngono ya? Semua itu, menjaga nilai tukar, menetapkan suku bunga acuan, pengendalian inflasi? Itu tugas siapa? Itu adalah tugas Bank Indonesia menurut UU BI. Tugas yang mereka tidak jalankan dengan benar, mungkin karena mereka tidak tau caranya, mungkin juga karena mereka menjalankan misi tertentu sehingga nilai tukar harus merosot, suku bunga tinggi, inflasi tidak dikendalikan. Sekarang BI melakukan langkah keliru, menaikkan suku bunga acuan, bukan dalam rangka mengendalikan inflasi tapi mendorong agar rentenir internasional mau membeli obligasi BI agar BI bisa membeli SBN di pasar perdana. Ini adalah pelanggaran sistem moneter internasional yang sangat kotor untuk menyelamatkan APBN yang jebol akibat utang. Kebijakan ini telah disemprit oleh IMF karena dinilai membahayakan. Kebijakan inilah yang membuat Indonesia tidak lagi dipercaya dan membuat rupiah nyungsep! (*)

Luhut Dapat Tugas Baru Urus Kendaraan Listrik, Keponakannya Langsung Ngebut Pasok Motor Listrik

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dia dilakukan,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok,” lanjut pengamat politik itu. “Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah mengangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas,” ungkap Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (23/9/2022) “Itu sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak, pagi-pagi habis olahraga. Wah, mantap, mantap. Saya juga sudah olahraga, tapi kemudian saya kan kemarin dapat kiriman T-shirt, saya coba t-shirtnya, nih tulisannya “BBM Naik Ente Turun”.  Saya nggak tahu apa maksudnya. Nanti akan ada proyek pembagian mobil listrik. Semua masih pakai BBM, pemerintah akan ganti mesinnya. Kira-kira begitu. Usulan kita begitu. Tapi sayang nih, t-shirtnya walaupun size-nya M tapi kekecilan gitu. Jadi saya pakai jaket saja gitu ya. Ini kaos dibikin mahasiswa untuk cari dana. Jadi mahasiswa sekarang sangat independen supaya terlihat bahwa itu aktivitas demo juga bisa jadi aktivitas bisnis. Tapi ini bisnis yang betul-betul non korupsi. Kalau begitu, nanti kita mesti cari ya. Kalau ada nomor kontaknya, kita mesti pesan nih kaosnya.  Ya, ramai-ramailah bantu mahasiswa dengan membeli kaos itu. Iya. Ini kan pasti akan panjang perjalanan mereka untuk unjuk rasa. Ya, saya carikan nanti alamatnya kalau begitu, karena saya dikirimin oleh seorang teman selama aktivis juga. Itu namanya rakyat bantu rakyat. Oke. Sekarang ini kalau Pak Jokowi bantu Pak Luhut atau Pak Luhut bantu Pak Jokowi. Karena ini Pak Luhut baru dapat lagi jabatan baru untuk urusan mobil listrik. Oh, untuk kendaraan listrik, bukan hanya mobil listrik. Karena kan pemerintah juga baru saja mengeluarkan keputusan bahwa nanti untuk kendaraan-kendaraan mobil pemerintah juga harus menggunakan mobil listrik. Ya, itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dilakukan. Kan saya wawancara Pak Luhut. Dia merendah, beliau mengatakan ya kalau ditugaskan ya musti dilakukan itu. Dan kelihatannya memang cuma ada perusahaan Gojek dan perusahaan Pak Luhut sendiri yang akan mendistribusikan itu. Untuk itu, nanti kita akan tanya pada ahli ekonomi, apakah dia efisien? Apakah ini juga bisa dianggap sebagai gratifikasi? Kan begitu. Tetap itu keterbukaan semacam ini yang mesti kita pikirkan. Tapi kalau soal mobil listrik ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan Indonesia nggak cukup kita produksi, walaupun baterainya bisa dibuat. Tapi kan mobil listrik bukan hanya soal baterai. Ya, memang banyak orang yang kemudian bertanya-tanya. Ada dua hal pertanyaannya. Ini kalau Pak Luhut ya sebenarnya kita nggak perlu bertanya lagi ini jabatan yang keberapa? Beberpa bulan yang lalu itu sudah 26 penugasan yang disampaikan sendiri oleh Pak Luhut di DPR. Ya, memang itu artinya, karena itu Senin lalu saya bilang sama Pak Luhut, itu Anda sebetulnya yang lead negara ini. Tapi beliau bilang enggak, semua juga bekerja. Nah, ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok. Jadi itu faktanya. Nah, di luar itu yang nanti akan dipersoalkan oleh analis, kenapa tidak ada tender misalnya atau segala macam. Mungkin juga memang secara efisien ya sudah LBP yang terlihat aktif dan progresif dalam menuntun Pak Jokowi. Pak Jokowi, banyak hal yang beliau tidak paham detailnya, tetapi Pak Luhut pasti paham karena beliau pernah jadi birokrat, karena berkali-kali jadi menteri, pengusaha yang tajir segala macam. Jadi itu keterangannya. Kita terima itu sebagai berita saja tuh soal analisis. Silakan para jurnalis yang membahas. Jadi faktanya Bapak Luhut diminta untuk mengurusi soal kendaraan listrik ini dan faktanya kemudian perusahaannya terafiliasi dengan Pak Luhut dan juga dengan Nadiem dong kalau Gojek. Dan Go To bukan hanya Nadiem. Itu ada Erick Thohir karena kakaknya Erick Thohir juga ada di situ. Gimana? Ya, itu yang biasa disebut politicly analyze. Di dalam kebijakan ekonomi pasti ada variabel politik dan di dalam kebijakan politik pasti ada keuntungan ekonomi. Dan sebenarnya korupsi ini, nggak mau ngomongin Pak Luhut korupsi ya, korupsi kebijakan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar korupsi anggaran ya Bung rocky? Ya, itu masalahnya Pak Jokowi. Beliau memang nggak punya kapasitas. Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah ngangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas. Nah, karena itu, dengan sendirinya, secara natural, harus ada satu menteri yang mengambil alih kemacetan. Ya nama yang muncul ya orang pakai sinisnya lu lagi lu lagi, lu lagi lu lagi. Tapi, memang lu lagi lu lagi itu ya buktinya cuma itu. Kan lain kalau Pak Jokowi melihat oke ada menteri lain yang potensial untuk dapat tambahan beban pekerjaan, nggak ada juga tuh. Yang ada justru dipecat-pecatin oleh Pak Jokowi. Suharso Manoarfa sebentar lagi pasti keluar dari kabinet. Itu artinya orang yang juga punya kapasitas akademis yang bagus tersingkir karena politik. Kan begitu kan? Bagaimanapun Pak Suharso orang yang pintar, ya Planologi ITB dan sudah banyak pengalaman. Tapi, karena soal persaingan politik maka terpaksa, mungkin Pak Jokowi nggak menginginkan tapi karena tekanan-tekanan eksternal maka terjadilah pergantian PPP. Dan yang orang masih anggap aneh kok tiba-tiba hanya dalam satu hari, mungkin 20 jam, keluar surat pemecatan Suharso, atau pergantian Harso, atau penetapan bahwa Harso bukan lagi ketua PPP. Itu silakan tanya pada Pak Yasona Laoly sebagai menteri yang mengeluarkan.  Pak Harso memang menjadi pertanyaan kan kalau tetap ada di kabinet. Dia representasi apa? Ya kan ada profesional, ada partai politik. Dan kemudian yang profesional pun ternyata kemudian sudah berubah jadi orientasinya politik juga kan. Betul, itu yang terjadi kini. Dan ini salahnya dari awal Pak Jokowi mengatakan bahwa akan ada rekrutmen dari partai politik yang di awal 7 tahun lalu beliau katakan itu sekarang terjadi. Jadi itu akibatnya dari ketidakcukupan pengetahuan Pak Jokowi tentang peta politik nasional. Kan itu semua terjadi karena Pak Jokowi kurang gaul dalam soal melihat orang kan. Bukan kita katakan Pak Jokowi tidak punya daftar, tapi memang beliau dalam soal pengetahuan elit politik yang memang rendah sehingga mesti dibantu penasihat-penasihatnya yang juga cari keuntungan dari ketidaktahuan Pak Presiden. Tapi kan btw saya jadi kepo juga ketika ketemu sama Pak Luhut kemarin nggak ngeluh ya beliau dengan penugasan yang segitu banyak dan kemudian kok beliau sendiri yang semua dibebankan dengan jabatan  itu oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Luhut merendah dengan mengatakan ya yang lain juga kerja. Tapi kan kita tahu bahwa itu nggak bener. Sekarang ini faktanya tambah lagi dan Pak Luhut terpaksa mesti terima itu. Tapi saya kasih semacam semangat pada Pak Luhut bahwa Pak Luhut memegang tongkat Musa. Jadi bisa mengatasi jalan yang macet. Ya, laut saja bisa dibelah, apalagi cuma kebijakan. Begitu. Soal Unjuk Rasa Kenaikan BBM Oke. Kita mulai pindah. Saya kira kita pindah ke topik lain tapi masih berkaitan dengan unjuk rasa tadi yang kita menyinggung soal BBM, termasuk t-shirt yang saya pakai. Kan akan ada gerakan-gerakan besar lagi kita mendengar buruh kemarin juga sudah mulai siap-siap melakukan long march bukan dari Bandung, katanya dari Sukabumi. Iya, sudah jalan kemarin. Ya, jadi soal ini, soal yang kita sebut social unrest, itu akan berjalan terus selama tidak ada respons kebijakan dari pemerintah terhadap tuntutan publik itu. Kalau BLT itu pasti nggak cukuplah itu dan kita tahu itu. Dan sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial. Padahal, ini soal yang struktural. Kan soal energi itu soal struktural, penguasaan hulu dan hilir, kemacetan BUMN, macam-macam tuh. Utang yang mungkin, kita berutang dollar tapi pendapatan kita rupiah. Sementara kurs juga jatuh. Kan itu, hal-hal itu yang mungkin terlalu jauh dari pemahaman publik. Tapi publik hanya ingin lihat bahwa efek dari kenaikan BBM itu adalah inflasi yang langsung melejit dan dua bulan lagi itu akan bertemu dengan prediksi world bank bahwa dunia dan Indonesia pasti juga bagian yang rentan untuk meningkatnya inflasi. Dan macam-macam kan. Berita hari ini semua financial naikin suku bunga, sekarang udah ke arah 3%. Jadi semua efek itu dalam financial market yang akan terkait dengan peristiwa politik di Indonesia. Peristiwa yang paling berbahaya justru adalah G20 nanti, yang sangat mungkin juga banyak pemimpin negara yang merasa nggak perlu datang ke Indonesia karena kekacauan ekonomi dan kekacauan politik dan ketiadaan jaminan keamanan. Ini konvensi internasional di mana presiden-presiden dunia itu harus bersiap-siap membawa paspampresnya sendiri, lalu terjadi ketegangan. Kalau semua delegasi bawa Paspampres berlebihan kita jadi justru tegang karena terlalu banyak security beredar di Bali. Iya. Dan pemburukan sudah mulaii terjadi. Kemarin itu dollar sudah sempat menembus di atas Rp 15.000. Tapi sore-sore turun saya kira mungkin itu karena intervensi. Pasti BI melakukan intervensi sehingga turun menjadi 14 ribu sekian. Tapi pagi ini saya buka lagi, ini saya buka dari BCA, karena kebetulan ada, sekarang kursnya sudah kembali ke untuk beli saja sudah 15.044, sementara jual sudah 15.064. Jadi memang ini kelihatannya angka 15 ini sudah terlewati Bung Rocky. Iya, itu secara psikologis, kalau 15 sudah ke atas, itu naik turun, naiknya mungkin turun sedikit karena intervensi karena cadangan devisa kita dipakai buat beli dollar dan pada akhirnya kita tahu bahwa ekonomi dunia memang mengarah pada resesi itu. Dan resesi yang mungkin bampingnya sangat kuat. Dalam keadaan orang memantau kurs rupiah Indonesia, para spekulan yang disebut shorterness, mereka yang ingin cari jalan pendek untuk game untuk dapat keuntungan, mungkin sudah nongkrong di sekitar Hongkong, Singapura buat memantau gerakan kurs kita. Jadi aset-aset kita itu pasti sudah didevaluasi sebetulnya. Dan itu yang sering kita katakan begitu ada satu faktor dalam politik maka dollar akan melesat naik. Misalnya, Suharso Monoarfa deklarasi menyatakan keluar dari kabinet, itu pasti pasar terpengaruh. Apalagi kalau konferensi persnya dibuat dramatis. Tetap pendukung Suharso Monoarfa kuat di dalam masyarakat dan melihat ada ketidakadilan di situ. Lalu mulai kasak kusuk dan sinyal internasional langsung bip bipbip. Sri Mulyani agak panik tuh.   Itu biasa, yang kita sebut lakukan prediksi tetapi juga dalam keadaan bahaya. Lain kalau dunia itu bagus, pertumbuhan di dunia bagus. Kan kita masuk dalam jebakan yang sama dengan tiadanya pertumbuhan ekonomi seluruh dunia. Macetnya supply global. Jadi itu semua yang sebetulnya mendebarkan kita di Istana. (Ida, sws)

Bank Indonesia (BI) Biang Kerok Membengkaknya Subsidi BBM (2)

Pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas pelemahan nilai tukar secara terus menerus, berkelanjutan dan tak ada peluang menguat? Tentu saja Bank Indonesia. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SUBSIDI BBM bisa membengkak, angkanya tidak rasional. Apa penyebabnya? Rasanya harga minyak dunia dari jaman dulu ya segitu-gitu saja, kadang naik kadang turun. Lalu mengapa bagi Indonesia turunnya harga minyak tidak bisa membuat subsidi BBM mengecil? Subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun, uangnya darimana? Atau darimana uangnya? APBN tidak akan sanggup! Begitu kata Presiden Joko Widodo. Besar sekali memang angka subsidi BBM yang disebut presiden itu! Tapi apakah itu angka yang aktual terjadi dalam APBN 2022? Bukan! Itu bukan fakta, itu adalah signal atau tanda-tanda bahwa ekonomi Indonesia telah memburuk. Akibatnya, akan terjadi sesuatu yang secara significant membuat subsidi BBM membengkak secara tidak wajar. Apa itu? Harga minyak dunia tampaknya bukan merupakan faktor utama yang akan membuat subsidi BBM membengkak hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Harga minyak tampaknya tetap akan flugtuatif naik-turun, naik ke 120 dolar per barel atau turun kembali ke 80 dolar per barel. Lalu apa penyebab yang significant tersebut? Hampir pasti adalah nilai tukar. Mengapa nilai tukar? Itu karena nilai tukar adalah faktor utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia hampir mendekati kondisi seperti pada krisis 98. Ke depan bahkan mungkin nilai tukar akan memburuk melewati level krisis yang dulu pernah memporak-porandakan negeri ini. Pada masa pemerintahan SBY 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada kisaran rata-rata Rp 7.000 - Rp 8.000 per USD. Sementara rata- rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi Rp 14. 000 - Rp 15.000 per USD. Setiap siklus 10 tahunan mata uang rupiah kehilangan nilainya separuh atau paling kurang sepertiga. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM bisa mencapai Rp 700 triliun bisa terjadi jika kurs sekitar Rp 20.000 - Rp 25.000 per USD. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar Indonesia yang sekarang telah turun separuh dibandingkan masa presiden SBY. Jadi, kalau ke depan nilai rupiah turun 1/3 atau separuh dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin. Mengapa kurs bisa merosot begitu besar. Bisa? Penyebabnya sekarang justru menyedihkan. Tahun ini 2022 devisa Indonesia menurun 12 miliar dolar AS dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia berkurang 13 miliar dolar dibandingkan tahun lalu. Ini bahaya bagi rupiah. Presiden Jokowi tampaknya tidak lagi dipercaya oleh pihak internasional, para investor dan lembaga keuangan multilateral. Ini adalah masalah serius sekali. Rupiah bisa ambruk! Apa yang terjadi? Pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing dalam bentuk utang yang selama ini dipakai sebagai sandaran APBN. Sementara uang keluar atau capital outflows tidak bisa ditahan karena membiayai impor BBM dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Maka akibatnya hancurlah nilai tukar rupiah! Capital outflows juga tinggi karena bandit SDA lebih senang menempatkan uangnya di luar negeri. Ini bahaya! Seharusnya BI bertindak. Benar kata teman saya, kalau para pengusaha bisa menahan agar aset mereka tidak berkurang separuh saja pada tahun-tahun mendatang, maka itu sudah sangat hebat. Katanya. Bisa jadi ini kemerosotan yang menyebabkan kehilangan separuh atau bahkan 2/3 dari apa yang Indonesia miliki sekarang. Itulah bahayanya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap USD. Penyataan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM Rp 700 triliun bukan angka riil, tapi adalah signal agar masyarakat Indonesia bersiap-siap menyongsong kejatuhan nilai tukar. Tidak ada yang dapat membendungnya. Pemerintah sulit untuk menahan kejatuhan ini, karena sudah kere. Pemerintah juga tidak bisa menghalau atau membatasi lalu lintas devisa. Sementara itu para bandit keuangan Indonesia, konglomerat busuk, oligarki parasit, telah bersiap dengan tidak menyimpan harta mereka dalam rupiah. Mereka selalu menyimpan uangnya di luar negeri. Mereka benar-benar bandit kutu busuk, tidak ada nasionalismenya sama sekali. Keruk sumber daya alam Indonesia, uangnya ditaruh di luar negeri. Dari dulu! Rasanya Presiden Jokowi tidak akan sanggup lagi menahan kejatuhan ini. Ini kejatuhan yang memalukan dan menyakitkan hati. Karena juga tidak ada yang dapat dilakukannya. Pasrah tak berdaya. Pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas pelemahan nilai tukar secara terus menerus, berkelanjutan dan tak ada peluang menguat? Tentu saja Bank Indonesia. Mereka bisa saja menghalangi capital outflows, mengawasi uang haram keluar dari Indonesia, menghalangi agar bandit sumber daya alam tidak membawa kabur uangnya ke luar negeri. Tapi semua ini BI tidak lakukan. Kalau bukan BI biang keroknya, siapa lagi? (*)

Mewujudkan Khaer Ummah (Part-3)

Hanya sadar posisi, menempatkan diri secara proporsional, bahkan jadi pemimpin dalam dunia global ini, Islam bisa diklaim sebagai solusi (Al-hallu) bagi ragam permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation PADA bagian yang lalu dari tulisan ini telah disampaikan pilar keempat untuk membangun “Khaer Ummah” atau a community of excellence (Umat terbaik). Bahwa umat ini tidak akan tampil sebagai Umat terbaik (best nation) ketika perilaku, baik pada tataran individu maupun kolektif, tidak terbenahi secara baik. Khaer Ummat itu termaknai salah satunya dengan ketauladanan (Al-Qudwah). Dan, esensi Al-Qudwah ini berakar pada karakter atau perilaku yang baik. Atau yang lebih populer dalam agama dengan akhlak yang mulia (Al-Akhlaq Al-karimah). Terlebih lagi jika karakter ini dikaitkan dengan posisi umat sebagai “pengajak” (da’i) kepada kebenaran dan kebaikan. Jalan terbaik dan terefektif untuk mengajak manusia ke jalan Allah adalah dengan ketauladanan. Kelima, bahwa umat ini harus mampu membawa atau menempatkan diri dalam tatanan dunia yang baru (new world) dan berubah secara konstan (terus-menerus) dan secara tidak dikira-kira (unexpected). Tentunya ini menjadikan dunia kita semakin kompleks. Kompleksitas ini mencakup segala lini kehidupan manusia. Dari situasi politik, ekonomi, militer, hingga ke budaya dan agama. Dalam bidang budaya misalnya telah terjadi relasi antar budaya yang saling mewarnai dan mempengaruhi (intercultural influence) di antara manusia. Kita melihat misalnya Jepang atau Korea yang pernah sangat ketat dengan kultur warisan mereka kini lebih terkenal dengan K-Pop yang selama ini lebih dikenal sebagai budaya Barat. Tentu pertanyaan yang kemudian timbul adalah dalam dunia yang deeply interconnected ini di mana Umat memposisikan diri. Para Khatib, penceramah atau ustadz bisa saja menggelegar berapi-api dalam ceramah mengingatkan agar jangan terbawa arus. Jangan terpengaruh dengan budaya asing. Tapi apakah retorika-retorika itu akan terbukti sakti membentengi umat? Wallahu a’lam. Dunia kita memang adalah dunia yang penuh ketidak-pastian. Dengan kemajuan sains dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan lebih khusus lagi bidang media sosial menjadikan dunia semakin mengecil. Kita seolah hidup dalam satu rumah kecil yang mungil. Rumah kecil itu kemudian dikotak-kotak menjadi bagian-bagian yang boleh jadi saling menyapa. Atau sebaliknya saling mengganggu dan mengucilkan. Keadaan ini biasa disebut dengan interdependensi (interdependence) atau intekoneksi (interconnected) antar kelompok manusia dalam dunia (rumah) itu. Koneksi itu bisa saja berwajah dua. Koneksi dengan wajah manis, saling tersenyum, menyapa, saling membantu, bahkan sharing alat-alat perumahan. Tapi boleh jadi sebaliknya. Koneksi antar manusia dalam rumah itu adalah koneksi dengan wajah buruk dan seram. Saling curiga, membenci, bahkan bermusuhan dan berusaha untuk saling menghancurkan. Dengan situasi dunia yang demikian, sekali lagi, bagaimana seharusnya Umat menempatkan diri? Jawabannya hanya di dua kemungkinan tadi: menjadi bagian dengan wajah yang manis? Atau menjadi bagian dengan wajah seram dan menakutkan. Tentu sebagai umat yang sadar kita diingatkan oleh sebuah ayat dalam Al-qur’an di surah ke 48 (Al-Hujurat) ayat ketiga belas. Ayat ini mengingatkan kita tentang beberapa fakta kehidupan: Satu, bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki keluarga universal yang tunggal. Ini yang saya sebut rumah. Semua diciptakan dari satu lelaki (Adam) dan satu wanita (Hawa). Dan karenanya semua harus sadar bahwa ada ikatan mendasar yang mengikatnya sebagai satu keluarga. Dua, kenyataan bahwa manusia semua terikat oleh satu keluarga besar, Islam juga mengakui adanya partikukaritas (keunikan-keunikan) pada masing-masing anggota keluarga. Manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa dan suku adalah dua entitas yang populer di masa lalu. Kini tentu menjadi lebih ragam lagi, termasuk dijadikan dengan pendangan dan keyakinan agama yang ragam. Tiga, keragaman yang merupakan tabiat alami dalam penciptaan Allah, perlu dikelolah dengan kesungguhan dan kehati-hatian. Hal itu karena manusia juga memiliki tendensi egoistik yang sering tak terbendung. Karenanya perlu dikelolah dengan proses “ta’aruf” atau saling belajar. Dengan belajar akan tahu apa dan siapa saja di antara anggota keluarga kemanusiaan itu. Empat, karena tendensi atau dorongan egoisitk manusia menjaidkannya sering “over proud” bahkan arogan dengan particularitasnya. Karakter rasis dan paham rasisme bisa terhinggap kepada siapa saja. Walaupun yang lebih terbuka saat ini adalah kaum putih. Tapi warga hitam atau yang lain juga bisa saja merasa lebih superior dari yang lain. Perasaan superior ini terjadi tidak saja dalam hal ras atau warna kulit. Bahkan dalam beragama juga sering ada perasaan lebih hebat dari yang lain. Ada kasus Arab merasa lebih beragama karena Rasulullah terlahir di Arab. Lupa kalau Abu Lahab juga ternyata terlahir di daerah yang sama. Atau sebaliknya karena ada asumsi umum yang terbangun jika manusia Nusantara lebih berakhlak (santun, sopan, ramah, dst) lalu terjadi “over pride” bahkan arogansi kenusantaraan. Terjadilah perasaan lebih hebat dengan klaim Islam Nusantaranya. Di sìnilah kemudian Islam hadir dengan solusi: “sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah adalah yang paling bertakwa”. Dan ketakwaan tidak terdefenisikan dengan apapun, selain iman dan amal. Intinya ada pada hati dan Karakter (karya). Kesimpulannya umat harus menentukan posisi dan memainkan peranan untuk ikut menata dunia yang semakin kehilangan orientasi (disoriented World). Umat harusnya tidak saja menjadi bagian. Tapi menjadi leading nation (imaaman linnas) dalam tatanan dunia yang semakin tidak menentu. Hanya sadar posisi, menempatkan diri secara proporsional, bahkan jadi pemimpin dalam dunia global ini, Islam bisa diklaim sebagai solusi (Al-hallu) bagi ragam permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Masanya menghentikan klaim-klaim yang cenderung bisa saja dinilai orang lain sebagai retorika kosong…. (Bersambung). (*)

Aksi Menolak Kenaikan BBM Berlanjut, Kawasan Patung Kuda Diserbu Massa

Jakarta, FNN – Demo kembali diselenggarakan pada Jum\'at (23/9/2022) di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kelompok massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GPNR) terlihat terus berdatangan dari pukul 13.00 WIB. Aksi kali ini dinamai Aksi Bela Rakyat 2 (AKBAR 2). Massa mengajukan tiga tuntutan. Yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, dan tegakkan supremasi hukum. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, ada sekitar 1000-2000 massa yang hadir dalam demo ini. Kombes Komarudin menyampaikan, pihaknya menugaskan ribuan personel untuk mengawal demo di beberapa lokasi. “Untuk personel yang kita siapkan untuk seluruh wilayah Jakpus seperti di DPR, kemudian Patung Kuda, di Balai Kota, terus di ada beberapa titik lagi ya, itu 3.800 personel,” katanya. Pengamanan aksi di Patung Kuda ini lebih ketat dari sebelumnya. Pengamatan FNN, setidaknya terdapat 3 lapis tembok beton dan juga kawat berduri. Lalu di belakangnya juga sudah disiapkan water barier untuk berjaga-jaga. Kombes Komarudin meminta massa aksi tertib dalam menyampaikan aspirasi. Massa juga dihimbau untuk mengikuti arahan petugas yang mengawal aksi tersebut. “Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib dan patuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya. Sebelumnya GPNR juga telah melakukan aksi untuk menolak kenaikan BBM pada Senin (12/9/2022) di Patung Kuda. Aksi kali ini adalah lanjutan dari demo sebelumnya dengan tuntutan yang juga masih sama. (Fer)

Proses Pemiskinan Melalui Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik

Jika perubahan daya dilakukan, maka akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp 2 juta per paket. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMERINTAH kini gencar sosialisasi migrasi kompor LPG ke kompor listrik. Katanya, kalau LPG tidak disubsidi, biaya pemakaian energi kompor listrik lebih murah dari kompor LPG: Rp 10.250 versus Rp 13.500, untuk 7 jam pemakaian. Apakah pernyataan PLN ini benar? Menurut perhitungan PLN: 1 kg LPG = 7 kwh listrik: konversi ini tidak benar! Menurut flogas.co.uk, 1 liter LPG = 7 kWh, dan 1 kg LPG = 14 kWh, karena 1 kg LPG = 1,969 liter: sehingga, biaya 7 jam pemakaian LPG lebih murah dari listrik: Rp 6.750 vs Rp 10.250? Mohon PLN klarifikasi. Dengan harga LPG non-subsidi saat ini sekitar Rp 19.000 per kg, biaya pemakaian 7 jam kompor LPG juga masih lebih murah dari kompor Listrik: Rp 9.500 versus Rp 10.250? Mohon PLN klarifikasi. Sebelumnya diberitakan, sumber energi untuk keperluan memasak saat ini beragam. Dari berbagai sumber energi tersebut, LPG dan listrik yang cukup banyak dimanfaatkan masyarakat. Lalu, lebih hemat mana? Dalam keterangan PLN dijelaskan harga keekonomian LPG sebelum disubsidi APBN adalah Rp 13.500 per kg, yang kemudian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi dibanderol Rp 7.000 per kg. Artinya, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 6.500 untuk subsidi per kg LPG. “Jadi seakan-akan LPG ini lebih murah dari kompor listrik. Padahal ini membebani APBN. Ada komponen subsidi dari APBN sekitar Rp 6.500,\" ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (19/2/2022). Versi PLN, menghitung perbandingan berbasis kalori, 1 kg LPG setara dengan 7 kWh listrik. Harga keekonomian 1 kg LPG yaitu Rp 13.500 jelas lebih mahal daripada 7 kWh listrik yang biayanya sekitar Rp 10.250. Artinya harga keekonomian menggunakan LPG lebih mahal Rp 3.250 per kg dibandingkan dengan pemanfaatan listrik. PLN memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup. Hingga satu setengah tahun ke depan, PLN mempunyai cadangan daya hingga 7 gigawatt (GW). Lebih lanjut, PLN menilai, konversi ke kompor induksi akan menjadi pintu masuk kemandirian energi, dari yang sebelumnya impor menjadi pemanfaatan listrik yang bersumber energi domestik. “Ini agenda bersama. Kita gotong royong untuk menuju kedaulatan energi di Indonesia. Apalagi sumber energi domestik kita sekarang melimpah dan dapat dimanfaatkan,” jelas Darmawan. \"Subsidi yang selama ini digunakan untuk membiayai LPG, ke depan dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih berdampak untuk masyarakat. Seperti pendidikan, infrastruktur, air bersih, dan sebagainya,” tambahnya. Yang menarik, subsidi BBM untuk rakyat, katanya salah sasaran, makanya harus dicabut. Padahal tidak ada kriteria sasaran. Di lain sisi, tax amnesty, tax holiday, tax incentive, semua adalah subsidi, diberikan langsung kepada orang kaya: kapitalis. Sudah tepat sasaran? Harga minyak mentah dunia rata-rata bulanan untuk Agustus 2022 turun sekitar 17,8 persen dibandingkan Juni 2022: turun dari $116,8 per barel (06/022) menjadi $95,97 per barel (08/2022). Dan masih cenderung turun pada bulan ini. Kapan harga Elpiji non-subsidi akan turun? Daya listrik 450VA, maksimal 450 watt, tidak cukup untuk kompor listrik. Agar cukup, pemerintah akan mengganti MCB menjadi 3.500 watt? Ini artinya sama saja menaikkan daya listrik menjadi 3.500 watt. Dan sama saja menghapus 450VA: tidak ada 450VA=3.500 watt? PLN seharusnya lebih transparan dan mendidik: mengganti MCB menjadi 3.500 watt (16 ampere, C16) pada prinsipnya menaikkan daya, mengakibatkan biaya pemakaian listrik melonjak. Kalau mereka tidak mampu membayar, akibatnya runyam: rumah gelap, dan tidak bisa masak. Kemiskinan naik. Kalau sampai itu terjadi, PLN dan Banggar harus tanggung jawab. PLN harus menjamin ketersediaan listrik bagi pengguna kompor listrik hasil konversi kompor gas, meskipun mereka tidak mampu membayar tagihan pemakaian listrik atau mengisi token listrik, akibat daya listrik naik. Konversi kompor gas ke kompor listrik berpotensi meningkatkan kemiskinan, karena biaya pemakaian kompor listrik akan lebih mahal dan membengkak, meskipun menggunakan TDL 450VA atau 900VA, apalagi kalau dibandingkan dengan Elpiji bersubsidi. Menurut pemerintah, daya listrik 450VA tidak dihapus: hanya mengganti MCB menjadi 3.500 watt, yang intinya menaikkan daya listrik, dan dengan sendirinya daya 450VA terhapus? Menggunakan bahasa saja bercabang, tidak jujur? Semoga Parpol lain menyusul Gerindra. Diberitakan, Partai Gerindra keberatan terhadap rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik. Gerindra tidak setuju karena kompor listrik memakan daya besar. Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur pada Rabu (21/9/2022). Sekjen Gerindra ini juga menyampaikan sikap partainya berkaitan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Partai Gerindra dengan tegas menolak wacana tersebut karena itu akan membebani rakyat kecil. Dia mengatakan Gerindra juga menolak rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik dengan daya 1.200 watt. “Ada pandangan yang mengingankan agar listrik dengan daya 450 VA akan dihapus, kami tidak setuju, kenapa? Karena listrik dengan daya 450 VA ini dipakai oleh orang-orang kecil, penghuni kontrakan petakan, para buruh, nelayan, dan petani. Dan kita bersyukur Presiden Jokowi tidak meneruskan rencana ini,” jelas Wakil Ketua MPR ini. “Termasuk keberatan kami terhadap rencana konversi gas 3 kilo menjadi kompor listrik. Kami tidak setuju karena kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar, 1.200 watt. Maka rakyat kecil, rakyat miskin kota, para UMKM tidak bisa menikmati itu dan hanya membebani mereka. Lebih baik kelebihan pasokan listrik ini dialihfungsikan kepada industri-industri dan pengembangan mobil listrik yang sedang tren,” tutup Muzani. Paket kompor listrik gratis dari dana APBN berpotensi merugikan keuangan negara: dengan menyalahgunakan APBN, mengingat tidak ada anggaran belanja kompor listrik di APBN 2022: realokasi anggaran tidak diperkenankan. Terkesan proyek dadakan yang dipaksakan? Sebelumnya diberitakan, Pemerintah akan membagikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembagian ini adalah upaya pemerintah dalam program konversi kompor LPG ke kompor listrik. Lantas, apa saja isi paket kompor listrik itu? Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan isi paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik. “Rencananya tahun ini 300 ribu (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikkan,” ujarnya saat ditemui usai rapat dengan Banggar DPR, Selasa (20/9). Rida menjelaskan harga paket kompor listrik ini sekitar Rp1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan tahun ini sekitar Rp 540 miliar. Namun, ia juga menyebut besaran ini masih bisa berubah. Pasalnya, ada masukan agar data kompor listrik yang dibagikan dinaikkan. Rida menuturkan saat ini daya yang bakal dibagikan sebesar 800 watt untuk dua tungku. Namun, ada masukan dari DPR agar dayanya dinaikkan menjadi 1.000 watt. “Perencanaan awal, sama-sama dua tungku, awalnya 800 watt, sekarang mau dinaikkan lagi salah satunya 1.000 MW. Jadi biar masaknya lebih kencang (cepat),” kata Rida. Jika perubahan daya dilakukan, maka akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp 2 juta per paket. “Cuma sekarang masih uji coba, ada usulan yang satu tungkunya dirubah lebih gede. Nah, masih dikalkulasi berapa harganya, harusnya enggak Rp 1,8 juta lagi, pasti lebih naik, sekitar Rp 2 jutaan,” ujarnya. (*)  

Waspada Munculnya Dewan Kolonel

Bukan lagi kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, tetapi bisa saja ada benang merah dengan kebangkitan PKI sesuai fakta yang tumbuh subur di era rezim Jokowi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SUDAH cukup waktu kader-kader PKI bernaung cukup nyaman di PDIP, bahkan dari mereka bisa masuk sebagai anggota Legislatif (DPR). PDIP sendiri dengan berbagai dalih (alasan) merasa tidak masalah dengan kader-kader PKI bernaung di partainya. Menjelang perhelatan Pilpres 2024, terpantau sebagai putri mahkota, Puan Maharani akan maju sebagai RI 1. Wajar berbagai rekayasa politik akan dilakukan karena Megawati Soekarnoputri tentu tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres bukan dari garis dari trah Soekarno. Muncullah tim pengawal pemenangan adalah upaya Ketum PDIP itu supaya tidak “kecolongan” kembali dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Terekam saat ini muncul Dewan Kolonel. Apapun alasan politisnya sontak mengingatkan peristiwa G 30 S PKI. Menjelang peristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”. Kemudian terjadilah penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD. Ingatan masyarakat akan sejarah kelam otomatis muncul kembali dari rekam jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut yang sulit dihilangkan dari benak pikiran rakyat. ]Ada apa dengan munculnya “Dewan Kolonel”. Kajian Politik Merah Putih bergerak cepat, dan hasil dari rekamannya telah mencatat bahwa ide ini dari anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Johan mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng. “Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih menunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip berbagai media, Selasa (20/92022). Dewan Kolonel ini dimaksudkan ingin membantu sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI agar bisa mendapat kepercayaan, sehingga jalan menuju Pilpres 2024. Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP. Ada alasan politis lain bahwa spirit lahirnya Dewan Kolonel untuk menandingi timses Ganjar Pranowo, Ganjarist, untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang. Dalam logika politik alasan ini sangat tidak masuk akal dan terkesan hanya mengada-ada. Ganjar Pranowo adalah kader PDIP sendiri, riil kekuatannya dalam kontestasi Pilpres 2024, jelas bukan tandingan Puan Maharani. Mengikuti Dewan Kolonel ala Johan Budi, relawan Ganjar pun, akhirnya juga membentuk dewan serupa bernama \"Dewan Kopral\".  Lantas munculnya Dewan Kolonel akan kemana, wajar muncul kecurigaan dari netizen dugaan kuat memiliki arah dan jangkauan politik yang lebih luas, mengingat ada sejumlah kader PDIP yang sekolah pendidikan politik di China (Partai Komunis China). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel hanya guyonan saja. Ia bahkan mengklaim Megawati terkejut dengan ramainya pembicaraan soal Dewan Kolonel demi tercapainya Puan Maharani Presiden pada 2024. Terkonfirmasi: “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto, seperti dikutip dari laman Detikcom, Rabu (21/9/22). Megawati saat ini memegang kendali beberapa lembaga negara yang sangat strategis dan ikut sebagai tokoh yang menentukan kebijakan negara. Semua keputusan politik PDIP ada di kuasa keputusan Ketua Umum PDIP. Basa basi adanya Dewan Kolonel yang menurut Megawati (via saluran politik Hasto), bahwa Dewan Kolonel tidak ada maka seharusnya melalui inisator anggota dewan ]di DPR, segera mengumumkan untuk membubarkan diri. Jadi, omong kosong jika Hasto dan Megawati mengaku terkejut dengan adanya Dewan Kolonel. Bukankah Johan Budi sudah menyampaikan bahwa Dewan Kolonel itu dibentuk 3 bulan lalu? Masa’ sekelas Sekjen tidak tahu anggota Fraksi PDIP sudah membentuk Dewan Kolonel? Kalau Ibu Megawati sudah mengatakan tidak ada Dewan Kolonel, tetapi istilah dan gerakannya masih saja muncul, dugaan kuat hanya test the water. Begitu tak ada reaksi dari masyarakat, tiba saatnya Dewan Kolonel bisa metamorfosa menjadi Dewan Jenderal jilid 2. Bukan lagi kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, tetapi bisa saja ada benang merah dengan kebangkitan PKI sesuai fakta yang tumbuh subur di era rezim Jokowi. Semua masyarakat harus tetap waspada, mendeteksi secara dini akan adanya kebangkitan PKI gaya baru – lawan dan tutup rapat munculnya kembali PKI di Indonesia. (*)

Bank Indonesia (BI) Biang Kerok Kenaikan Harga BBM dan Inflasi (1)

Kalau Menkeu dan BI bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau, bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) JIKA Bank Indonesia (BI) bisa mengendalikan nilai tukar, maka harga BBM tidak harus sebesar saat ini. Tapi lembaga ini tidak menunjukan peran apa apa, mereka menonton sambil melongo nilai tukar rupiah ambruk separuh selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harga minyak mentah seharusnya tidak perlu ditakutkan oleh pemerintah, asal pemerintah serius menjaga nilai tukar dan menguatkannya terhadap mata uang asing terutama terhadap US Dolar. Caranya banyak. Asal berani saja. Pada masa pemerintahan SBY rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.000 per US dolar. Kalau harga minyak sekarang 90 US dolar maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM Rp 4.500 per liter BBM. Waktu itu Menteri Keuangan SBY adalah Sri Mulyani. Karena kepotong kasus Ban Century jadi Sri Mulyani tidak menjadi menteri lagi. Sri Mulyani kembali di jaman Jokowi tapi nilai tukar rupiah terhadap US dolar ambruk menjadi Rp 14.750 per dolar AS. Meski harga minyak mentah sama 90 dolar per barel seperti jaman SBY dulu, tapi biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM naik dua kali lipat menjadi Rp 10.000 per liter BBM. Jadi, Bapak Presiden Jokowi cobalah perintahkan kepada Sri Mulyani sebagai Menkeu, supaya diskusi dengan Gubernur BI bagaimana cara menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap USD. Karena sekarang ini Indonesia itu beli minyak menggunakan dolar. Bukan menggunakan Yuan atau Rubel. Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menkeu masa’ iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Sekali-kali Sri Mulyani tunjukkanlah kepintarannya dengan menaikkan nilai tukar rupiah ini. Sri Mulyani silakan berkoordinasi dengan BI selalu Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Jika BI tidak mau taat kepada pemerintah maka bisa diusulkan ke DPR agar BI segera direform dan diletakkan kembali di bawah Menteri Keuangan seperti sebelum reformasi. Kalau Menkeu dan BI bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau, bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Jadi, demikian jika nilai tukar Rp 1.000 per dolar maka biaya pokok Rp 500 per liter, ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, biaya pokok BBM hanya Rp 650-750 per liter. Pertamina bisa jual pertalite Rp 5.000 per liter untungnya bisa segaban. Kalau sekarang dengan biaya pokok BBM  Rp 10.000 per liter (harga minyak mentah x kurs 14.750/159 liter sebarel) maka ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, ditambah pungutan lain-lain, biaya pokok BBM mencapai 12 ribu sampai 13 ribu rupiah. Pertamina jual 10 ribu ya lama-lama Pertamina Pecok. Ngono lo... (*)

Perjuangan KH Zainuddin Fannanie

Pada pertengahan Januari 1959 KH Zainuddin Fannanie menjabat Kepala Kabinet Menteri Sosial. Setahun kemudian yaitu pada 12 Agustus 1959 KH Zainuddin Fannanie menjadi anggota BPP-MPRS sampai 1967. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KIAI Haji Zainuddin Fannanie adalah salah seorang dari tiga bersaudara pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur pada 21 September 1926. Trimurti, Tiga Serangkai Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo bersama 2 orang lainnya KH Ahmad Sahal dan KH Imam Zarkasyi. Ia adalah putera keenam dari Kyai Santoso Anom Besari. Beliau lahir di Gontor Ponorogo pada tanggal 23 Desember 1908. KH Zainuddin Fannanie menempuh Pendidikan dimulai dengan masuk Sekolah Dasar Ongko Loro Jetis Ponorogo. Kemudian ia mondok di pondok pesantren Josari Ponorogo, kemudian ke Termas Pacitan, lalu ke Siwalan Panji Sidoarjo. Dari sekolah Ongko Loro ia pindah ke sekolah dasar Hollandshe Inlander School (HIS), kemudian melanjutkan ke Kweekschool (Sekolah guru) di Padang. Sesudah tamat sekolah guru ia masuk Leider School (sekolah pemimpin) di Palembang. Selain itu beliau pernah belajar pada Pendidikan Jurnalistik dan Tabligh School (Madrasah Muballighin III) Muhammadiyah, Jogjakarta, dan selesai pada 1930. Pengalaman Organisasi KH Zainuddin Fannanie menjadi guru di HIS sejak 1926 sampai 1932 dan mengajar di School Opziener di Bengkulen sampai tahun 1934. Pernah menjadi Konsul Pengurus besar Muhammadiyah Sumatra Selatan pada 1942. KH Zainuddin Fannanie menjadi guru Sekolah Muhammadiyah di Bengkulu bersama Bung Karno ketika beliau diasingkan di sana. KH Zainuddin Fannanie menjadi saksi pernikahan Bung Karno dengan Fatmawati. Pada tahun yang sama KH Zainuddin Fannanie menjadi Kepala Penasehat Kepolisian Palembang hingga 1943. Setahun kemudian beliau menjabat Kepala Kantor Keselamatan Rakyat di Palembang. Setelah itu dipilih menjadi Kepala Kantor Tata Usaha Kantor Sju Tjokan. Sejak 8 April 1953 diangkat oleh Presiden menjadi anggota ”Panitia Negara Perbaikan Makanan”. Empat bulan setelah itu, tepatnya pada 1 Agustus 1953 KH Zainuddin Fannanie menduduki Kepala Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial pada Kementerian Sosial. Pada tahun yang sama, 1953, beliau menjabat Inspektur Kepala, Kepala Inspeksi Sosial Jawa Barat dan Sumatra Selatan. Sejak 19 Januari 1956 KH Zainuddin Fannanie mendapat kepercayaan menjadi Kepala Bagian Pendidikan Umum Kementerian Sosial. Pada pertengahan Januari 1959 KH Zainuddin Fannanie menjabat Kepala Kabinet Menteri Sosial. Setahun kemudian yaitu pada 12 Agustus 1959 KH Zainuddin Fannanie menjadi anggota BPP-MPRS sampai 1967. Pada 21 Juli 1967 KH Zainuddin Fannanie meninggal dunia di Jakarta, meninggalkan seorang istri dan seorang anak yaitu Drs. H. Rusydi Bey Fannanie, Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dengan putra Prof. Dr. Husnan Bey Fannany, MA, mantan Duta Besar Indonesia di Azzarbeyjan. KH Zainuddin Fannanie meninggalkan sejumlah karya tulis. Di antara karya tulis beliau yang masih menjadi bahan rujukan, terutama bagi generasi penerus Pondok Modern Darussalam Gontor adalah: Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam, Pedoman Pendidikan Modern, Kursus Agama Islam, Penangkis Krisis, Reidenar dan Jurnalistik, serta masih banyak yang lainnya. Sesuai dengan judulnya, buku Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam adalah buku pedoman Pendidikan kader dakwah. Pada 1950-an buku tersebut digunakan secara luas sebagai buku pegangan calon mubaligh, di mana-mana. Salah satu ciri utama buku ini, di setiap penutup bab dicantumkan kata-kata mutiara, baik dari ayat Al-Quran, hadits Nabi, maupun kata-kata bijak ulama, cendekiawan, dan filosof. (*)

“Dewan Kolonel” Dianggap Guyonan: Ledek Tentara?

Kalau alasan Hasto dan petinggi PDIP lainnya, sebutan Dewan Kolonel adalah guyonan politik, itu sama halnya dengan meledek atau mencemooh tingkatan kepangkatan tentara. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) JELANG Peristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”. Kemudian terjadilah penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD. Jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut. Kini julukan serupa muncul lagi. Hanya saja namanya “Dewan Kolonel”. Ini dilontarkan oleh beberapa anggota Fraksi PDIP di DPR RI, antara lain Johan Budi dan Trimedya Panjaitan. Dewan Kolonel ini dimaksudkan ingin membantu sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI agar bisa mendapat kepercayaan sehingga jalan menuju Pilpres 2024 bisa dilalui. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Menurut Achmad, munculnya tim ini adalah upaya Megawati supaya tidak “kecolongan” kembali dalam kontestasi Pilpres. Di sini terlihat jelas bahwa Megawati Soekarnoputriputri sendiri tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres pada bukan garis Megawati sebagai Ketum PDIP. “Tapi memberikan tiketnya kepada kader PDIP semata,” jelas Achmad dalam keterangan resminya, Rabu (21/9/22). Menurutnya, penguatan trah Soekarno dalam PDIP adalah hal yang penting sehingga perlu adanya cara untuk merespons adanya oknum kader yang mulai tebar pesona sehingga moncer di lembaga survei untuk jadi capres. Salah satu yang disebut-sebut adalah sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sehingga dengan munculnya nama Ganjar dalam berbagai Survei tentu membuat Megawati sebagai Ketum Partai merasa tidak nyaman. “Berkali-kali disampaikan, keputusan memilih capres adalah kewenangannya selaku Ketua Umum dan bukan oleh tekanan tekanan pihak eksternal,” jelas Achmad. Maka, demi menguatkan eksistensi keturunan Soerkarno ini, lanjut Achmad, Megawati tentu akan berusaha maksimal supaya putrinya tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. “Dan tentu saja Megawati akan lebih memilih Puan Maharani untuk maju sebagai capres dari PDIP. Dan pembentukan Dewan Kolonel ini bisa jadi adalah upaya untuk menandingi timses Ganjar Pranowo Ganjarist untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang,” jelas Achmad. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel hanya Guyon saja. Ia bahkan mengklaim Megawati terkejut dengan ramainya pembicaraan soal Dewan Kolonel demi tercapainya Puan Maharani Presiden di 2024. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto, seperti dikutip dari laman Detikcom, Rabu (21/9/22). Ucapan Hasto itu berbeda dengan yang disampaikan Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Johan mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng. “Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Kendati begitu, Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP. “Gak ada hubungannya sama Dewan Pengurus Pusat PDIP, ini inisiatif kami sendiri sebagai kader perorangan. Awalnya Mas Utut dan Mas Pacul engga ikut, kami mencari jenderal yaudah kita tunjuk saja,” ujarnya. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto meluruskan soal pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan anggotanya Johan Budi Sapto Pribowo. Kata Utut, sebutan Dewan Kolonel hanya sebuah penyemangat. Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia mengaku tidak masalah dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut. “Inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan, supaya semangat. Kalau konsep besarnya kan membantu mbak Puan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Sebelumnya, Hasto menyebut Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR RI hanya guyonan politik. Hasto telah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Hasto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur partai. Rasanya kurang pantas jika simbol atau atribut kepangkatan dalam militer (baca: TNI) itu dibuat guyonan politik. Bagi seorang Tentara, pangkat adalah satu kebanggaan, apalagi ketika dia sudah berpangkat Kolonel. Kalau alasan Hasto dan petinggi PDIP lainnya, sebutan Dewan Kolonel adalah guyonan politik, itu sama halnya dengan meledek atau mencemooh tingkatan kepangkatan tentara. Apalagi, Relawan Ganjar Pranowo (Ganjarist) juga membuat “Dewan Kopral” untuk menyaingi Dewan Kolonel sebagai pendukung Puan Maharani. Ketua Ganjarist, Immanuel Ebenezer, menyatakan bakal membentuk Dewan Kopral sebagai tandingan dari Dewan Kolonel. Tampaknya politisi PDIP sudah melupakan peristiwa marahnya prajurit TNI atas pernyataan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas yang dikemukakan saat rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di gedung DPR RI Jakarta, Senin (5/9/2022) lalu. Pernyataan Effendi Simbolon itu membuat prajurit TNI AD di sejumlah wilayah Indonesia mulai dari jenderal hingga tamtama marah. Kemarahan prajurit TNI AD itu banyak ditemukan di media sosial. Jangan sampai guyonan Dewan Kolonel, apalagi Dewan Kopral menjadi salah satu pemicu marahnya prajurit TNI, karena dianggap meledek. (*)

LSM Konsumen Cerdas Hukum: Alvin Lim Dijerat ITE, Kejaksaan Muka Buruk Cermin Dibelah

Jakarta, FNN – Maria, Ketua Umum LSM Konsumen Cerdas Hukum (KCH) buka suara terkait ramai-ramai jaksa melaporkan Alvin Lim ke kepolisian atas dasar ITE mencemarkan Kejaksaan. “Justru oknum kejaksaan, dalih membela kejaksaan malah merusak reputasi, karena memperlihatkan sikap arogan, anti kritik kepada masyarakat yang peduli Adhyaksa,” tegasnya. Kejaksaan seharusnya berkaca dan membaca komentar masyarakat di media massa, Detik.com berjudul Persatuan Jaksa DKI Polisikan Alvin Lim soal Konten \'Kejaksaan Sarang Mafia\'. Hampir semua komentar menghujat kejaksaan dan membela Alvin Lim. Berikut komentar Netizen di detik.com: Fahrizal Anwar: Cicak di dinding pun tau, kl dstu tempatnya Mafia. I Gede Rai: Hancur hukum kita karena ulah para penegaknya sendiri. MLT: Kenapa harus dilaporkan? yg disebut kejaksaan koq bukan menyebut seseorang. Itu mungkin yg dirasakan masyarakat. Jika Jaksa yg dimaksud bukan mafia tdk perlu kebakaran jenggot. Udinkeple: Buat apa memperkarakan hal umum yg sdh diketahui masyarakat luas, kecuali bila ada yg mengatakan kejaksaan sarang orang baik berintegritas, kredibel dan jujur, maka sangat pantas bila pemberi pernyataan itu dituntut berat, krn telah menyebarkan fitnah. Alek Jarene: Lha memang iya to? Tikuspun tau. Danny Prisetyawan: Ga ada jaksa hartanya cuma dari gaji pemerintah. Isinya peghasilan gratifikasi, hadiah, KKN, jual beli perkara. Di kota wisata cibubur perumahan mewah banyak asn, polisi, tni punya aset. Yoppy Bernady: Sseorg bila dituduh sesuatu (aib nya dibongkar) apabila tdk benar atau hoax pasti cuex bebex alias bodo amat... Toh ga merasa... Tp bila merasa dan tdk mau kebuka aib nya pasti akan melakukan sesuatu... Dgn cara apapun agar aib nya tertutup rapat... Soebandrio: Setuju.. Laporin saja.. Wong contohnya jaksa Pinangki itu hidupnya sederhana, sholehah, suka menyumbang, dan tidak suka duit suap.... 🤣 Yudo Soedarmo: Semua tahu kalian dan keluarga makan uang haram. Masih ngeles? Doyan: Jiaahhhh... satu indonesia juga sudah tahu kali, apalagi yg pernah berurusan sama hukum. Alvin Lim ini sangat cerdas, dia berhasil membuktikan bahwa slogan Jaksa Agung dan Jampidum yang digaungkan Restorative Justice hanya pepesan kosong karena nyatanya Kejaksaan lebih peduli dengan pencitraan, terhadap orang yang kritik kejaksaan, langsung gunakan langkah pidana. “Padahal Jaksa Agung dan Jampidum, jualan kecap bahwa Pidana adalah ultimum remedium atau langkah terakhir. Nyatanya ketika dikritik langsung para jaksa berteriak bak pahlawan kesiangan membela Kejaksaan, dan lupa bahwa gaji mereka berasal dari uang masyarakat,” ujar Maria dengan kecewa. Statement Alvin Lim bahwa oknum Jenderal Jaksa banci justru telah terbukti, bahwa satu orang Alvin Lim haruslah dikeroyok jaksa-jaksa di seluruh daerah. “Harusnya jika jantan, jaksa satu lawan satu dan debat terbuka. Di mata masyarakat, kejaksaan hancur dan hilang kredibilitasnya, terlepas dari naeknya Rating kejaksaan, masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap kejaksaan,” katanya dalam rilis Rabu (21/9/2022). “Seharusnya masyarakat yang kritik kejaksaan diterima dan didengarkan oleh kejaksaan, jika ada pernyataan yang tidak benar tentang kejaksaan, dibantah oleh Kapuspenkum. Bukannya dengan pengecut, rame-rame mengeroyok seorang advokat yang ikhlas dan mewakili suara kekecewaan masyarakat,\" kritik Maria dengan raut kecewa. Alvin Lim tahu resiko dia besar bicara, namun demi perbaikan institusi penegakan hukum dia rela berkorban, ini justru sikap yang harus dimiliki setiap pejuang dan rakyat untuk membela negara ini. Karena benar kata Soekarno, perjuangan jaman sekarang melawan bangsa sendiri, berupa pejabat dan penguasa korup dan sewenang-wenang, bukan penjajah asing. #PercumaAdaJaksa. (mth)

Hallo Pemerintah, Potongan Komisi Aplikator Ojol Terlalu Tinggi, Kasihan Driver Ojol dan Konsumen

Dengan adanya kenaikan komisi oleh Aplikator dan kenaikan tarif Ojol pun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan BBM. Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute PENGEMUDI Ojek Online alias Ojol sudah sangat dominan menjadi pilihan terakhir bagi para pencari kerja dan korban PHK. Jumlah pengemudi ojol makin lama makin besar sejak kenaikan harga BBM. Mereka mencoba bertahan hidup banyak diantara mereka dulunya berstatus kelas menengah dan sekarang mereka masuk kelompok miskin. Namun tidak juga mendapatkan bantuan BLT maupun BSU senilai total Rp 24,17 triliun karena masih dianggap kelas menengah. Para pengemudi online tersebut tentunya harus diperhatikan juga dan perlu mendapatkan perlindungan dan pengaturan yang lebih komprehensif berupa regulasi pemerintah. Hal ini penting untuk bisa menjamin kesejahteraan para pengemudi ojol dan menjadikan ojol sebagai profesi yang mampu menghidupi keluarga secara layak. Dikutip dari Tempo.co, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono menilai keengganan perusahaan aplikator ojol untuk menurunkan biaya komisi telah menunjukan sikap yang arogan terhadap aturan pemerintah. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa pemerintah pun tidak berdaya untuk bertindak tegas kepada perusahaan-perusahaan aplikator yang ada saat ini. Igun menyampaikan yang intinya alasan klise yang selalu digunakan oleh pemerintah maupun aplikator dalam hal pemotongan komisi pada pengemudi ojol bahwa keadaan perusahaan yang belum memperoleh keuntungan. Sementara perusahaan aplikator telah berhasil mencapai posisi unicorn dengan nilai valuasi perusahaan melebihi US$ 1 miliar. Hal tersebut membuat alasan yang diberikan oleh perusahaan startup dengan level unicorn masih membela diri dengan belum benefit adalah bualan kapitalis saja bagi kami sebagai asosiasi. Di sisi lain, sikap pemerintah yang selalu membanggakan perusahaan aplikasi jasa transportasi daring telah membuat pengemudi tidak berdaya. Terlebih, para pengemudi ojol masih dibiarkan berstatus ilegal dan dibuat status quo. Ia menduga hal itu agar pengemudi tidak dapat melakukan perlawanan ataupun pembelaan secara hukum kepada aplikator apabila terjadi sengketa dalam industri digital ini. Menurut Igun, biaya aplikasi maksimal 10 persen adalah harga mati bagi para pengemudi ojol saat ini. Hal itu tidak dapat ditawar lagi. Dan, dia pun menegaskan bahwa Asosiasi pun akan terus melakukan protes secara massal di seluruh Indonesia hingga tuntutan para pengemudi dapat dipenuhi oleh pemerintah maupun perusahaan aplikator. Tentu kondisi-kondisi tidak adanya jaring pengaman (safety net) akan beresiko menimbulkan people unrest di tengah banyak persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak menyentuh lebih dalam melalui regulasi yang berpihak orang kecil maka akan ada resiko terjadinya pemotongan-pemotongan komisi. Dengan nilai yang tidak fair yang dilakukan oleh Aplikator Ojol. Ini tentunya sangat mempengaruhi kesejahteraan para pengemudi Ojol. Harus ingat bahwa kenaikan BBM telah menyudutkan rakyat kepada kondisi menderita (suffering). Untuk itu pemerintah harus dirasakan kehadirannya sehingga pengemudi ojol sebagai bagian dari masyarakat merasa diperhatikan. Dengan adanya kenaikan komisi oleh Aplikator dan kenaikan tarif Ojol pun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan BBM. Sementara kondisi tersebut membuat para pengemudi ojol tetap kesulitan menghadapi kenaikan harga-harga lainnya sebagai imbas kenaikan BBM. Belum lagi dampak kenaikan tarif ojol membuat pelanggan berkurang. Akhirnya nasib pengemudi ojol sudah jatuh ketimpa tangga pula. Dalam hal ini DPR sebagai wakil rakyat juga harus bisa ambil peranan agar nasib para pengemudi ojol ini tidak terseok-seok oleh keadaan, tapi bisa menjadi sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat. (*)

PLN, Utang dan Aset Dijual Ketengan Melalui Sub Holding

 Utang PLN sangatlah besar, mereka menimbun utang untuk menopang belanja dan selanjutnya belanja untuk memperbesar kapasitas oligarki penikmat Take Or Pay (TOP) dari pemerintah. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MENTERI BUMN Erick Thohir akhirnya memutuskan PLN resmi di-subholding (21/9/2022), dipecah-pecah, dibagi-bagi dalam sub-sub yang independen, dijadikan perusahaan yang terpisah dari induknya, lalu setelah itu dijual ketengan, baik untuk cari utang maupun sebagian sahamnya dilego ke pasar modal. Ada masalah apa sehingga PLN mesti dipecah-pecah atau dipreteli seperti itu? Itu supaya gampang dijual. Sebab, kalau dijual gelondongan nanti ketahuan siapa pembelinya. Nanti jika pembelinya ternyata oligarki maka bisa ketahuan ternyata privatisasi PLN tersebut agar mereka bisa bawa pulang aset sebelum 2024. Satu alasan yang digunakan menteri BUMN dalam memecah-mecah PLN itu adalah alasan keuangan, untuk memperbaiki keuangan PLN. Apa memang perlu diperbaiki? Karena utangnya PLN sangat besar. Jadi solusi atas utang adalah dengan mempreteli aset PLN. Kalau memang laku dilego buat bayar utang maka selesailah masalah utang tersebut. Bagaimana sih keadaan keuangan PLN? Fitch Ratings Singapura 12 Agustus 2021 menyatakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) yang berbasis di Indonesia berada di peringkat  BBB stabil. Agensi juga telah menegaskan peringkat senior tanpa jaminan pada program surat utang jangka menengah PLN, surat utang yang diterbitkan dalam program tersebut dan uang kertas dolar AS yang diterbitkan oleh anak perusahaannya, Majapahit Holding BV, dan dijamin oleh PLN, di \'BBB\'. Tapi Peringkat utang PLN disamakan dengan peringkat Indonesia (BBB/Stabil) berdasarkan ekspektasi terhadap kemungkinan dukungan \'Sangat Kuat\', sejalan dengan Kriteria Peringkat Entitas Terkait Pemerintah (GRE). Jadi peringkat PLN tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Ketergantungan PLN pada pemerintah untuk memenuhi kekurangan dalam pendapatan. Mengingat sebagian besar keuntungan PLN ditentukan jika subsidi dan kompensasi dibayar oleh pemerintah. Rugi ditentukan subsidi. Untung ditentukan oleh hitungan kompensasi. Kalau pemerintah mau pencitraan maka akan dihitung untung. Negara menyediakan ekuitas sebesar Rp 5 triliun pada 2020 dan Rp 6,5 triliun pada 2019 dan menjamin sekitar seperlima dari pinjaman PLN. Jadi PLN tidak punya ruang secara internal untuk menyediakan belanja bagi dirinya sendiri. Semua bergantung pada asupan pemerintah. Ini memang para sekali. Sekarang untuk menopang pendapatan PLN memindahkan harapan dari permintaan sektor perumahan, dengan harapan konsumsi listrik yang lebih tinggi. Perumahan mengambil alih lebih dari 40% dari total volume PLN. Hal ini mungkin dasar dari skenario kenaikan tarif. Tapi bagaimana melakukan ini ditengah daya beli yang rendah? Perusahaan yang Disuap APBN kok Dilego? Ketergantungan PLN pada Subsidi dan Kompensasi sangatlah tinggi. Subsidi adalah keputusan DPR dan Pemerintah. Sementara kompensasi adalah akal- akalan pemerintah melalui menteri keuangan. Dengan kompensasi maka bisa diatur PLN untung atau rugi. Demi pencitraan maka akan diatur tetap untung. PLN tidak dapat mempertahankan EBITDA tanpa subsidi dan pendapatan kompensasi, yang jika digabungkan, berjumlah sekitar Rp 66 triliun pada tahun 2020, dibandingkan dengan EBITDA sebesar Rp 74 triliun. Ini adalah yang negara dari pajak. Bukan hasil usaha PLN. Sementara PLN sendiri harus fokus bayar utang. Sementara Pemerintah memiliki catatan melakukan penggantian subsidi pada PLN, namun terjadi keterlambatan pencairan pendapatan kompensasi dalam tiga tahun terakhir. Jadi sementara ini untung PLN itu masih sebatas data di atas kertas. Belum tentu juga ada uangnya. PLN juga menerima dukungan negara dalam bentuk pinjaman langsung, pinjaman penerusan dari lembaga multinasional, suntikan modal dan jaminan pinjaman bank untuk beberapa proyek investasinya. PLN akan mengeluarkan belanja modal sekitar Rp 78 triliun pada tahun 2021 dan jumlah tersebut akan tetap sekitar Rp 70 triliun - 75 triliun per tahun mulai tahun 2022 untuk mendukung rencana penambahan kapasitas pembangkit nasional pemerintah dan transisi energi terbarukan. PLN juga berencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkitnya dan memperkuat infrastruktur transmisi dan distribusi, sementara produsen listrik independen kemungkinan akan mendapatkan bagian yang lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkitan. Jadi sebetulnya dukungan keuangan dari pemerintah hanya menjadikan PLN sebagai paralon air untuk menyalurkan uang pada oligarki pemegang proyek PLN. Apalagi PLN hanya akan menguasai jaringan, sementara semua proyek pembangkitnya untuk swasta. PLN memang bancakan yang paling empuk. Bagaimana Utang PLN? Saldo kas PLN sebesar Rp 55 triliun pada akhir tahun 2020 cukup untuk memenuhi utang yang jatuh tempo pada tahun 2021 sekitar Rp 39 triliun. PLN memiliki utang jatuh tempo yang tersebar ke berbagai jenis utang, dengan jatuh tempo tahunan sekitar Rp 50 triliun. PLN kalau beruntung akan menghasilkan sekitar Rp 60 triliun-65 triliun arus kas tahunan dari operasi mulai tahun 2022, namun tetap bergantung pada pendanaan eksternal untuk rencana belanja modal tahunannya yang besar. Utang PLN sangatlah besar, mereka menimbun utang untuk menopang belanja dan selanjutnya belanja untuk memperbesar kapasitas oligarki penikmat Take Or Pay (TOP) dari pemerintah. Utang PLN dalam laporan keuangan semester I tahun 2022 mencapai Rp 640,15 triliun, naik dari Rp 631,51 triliun dari periode yang sama tahun lalu.  Rupanya dalam laporan keuangan tahunan tahun 2021 dikatakan utang turun hanya untuk menunjukkan keberhasilan PLN menurunkan utang, setelah itu nambah lagi. Tampaknya subholding PLN yang kemarin diumumkan (21 September 2022), merupakan langkah kebelet. Ada dua sebab karena APBN cekak sehingga tidak mungkin lagi menolong PLN, yang kedua ada kemungkinan ada yang mau bawa pulang aset ketengan  PLN sebelum pemilu 2024. Ngono yo ngono sing ojo ngono (*)

Tak Percaya Polri: Audit Satgasus Harus Dilakukan Masyarakat

Jakarta, FNN – Haris Azhar berpendapat, audit Satgasus perlu dilakukan oleh kelompok akademisi, praktisi, dan korban. Pemeriksaan dan pembeberan fakta dilakukan kelompok tersebut, tak perlu sempurna, karena ini akan menjadi simbol bahwa masyarakat ini tak tinggal diam terhadap kasus Ferdy Sambo. Dalam seminar “Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!” yang diadakan di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/9), Haris Azhar hadir sebagai pembicara bersama Sugeng Teguh, Anton Purnama, Irma Hutabarat dan Benni Akbar. “Saya mengusulkan audit itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan Anda minta lagi ke Mabes Polri, Kompolnas, DPR, atau pemerintah. Lebih baik oleh masyarakat,” kata pendiri Lokataru itu. Menurutnya, penjaga demokrasi di negara ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah justru diuntungkan oleh keberadaan Satgassus karena mampu meredam oposisi. Sementara itu, Kompolnas abai terhadap Satgassus. Sebelumnya ia mengatakan Satgassus mempunyai ranah kewenangan dalam ruang lingkup UU ITE. Satgassus juga punya kewenangan dengan UU yang berbau uang dan juga kekuasaan. Bahkan, semenjak ada Satgassus, korban pidana UU ITE meningkat dan banyak dari korban adalah oposisi kekuasaan. Ia juga berpendapat jika Satgassus dibubarkan tapi tanpa diungkap, maka itu tak akan cukup. “Bahayanya, kalau Satgassus dibubarkan tetapi tidak diungkap. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Satgasus diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu,” lanjut Haris Azhar. Ia kemudian menambahkan, pemerintah harus mencari pengganti Satgassus. Ini dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan bagi penguasa dari sisi politis maupun keuangan akan hilang. Maka dari itu, Haris menginginkan rakyatlah sebagai pilar demokrasi untuk membongkar Satgasus agar bisa menjabarkan semua sumber permasalahan. (Fer)

Dugaan Rekayasa Minta Maaf dan Pengampunan PKI Muncul Kembali

 Kalau Asumsi Atau Kecurigaan Masyarakat Ini Benar, Maka Yang Akan Terjadi Bukan Menyelesaikan Masalah, Justru Akan Timbul Masalah Yang Lebih Besar Dan Berbahaya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA 2012 silam, Komnas HAM menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kasus pelanggaran HAM yang ditemukan meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa.  Dari dugaan-dugaan itu, Komnas HAM menemukan sebagian besar korban adalah anggota PKI dan organisasi lain yang masih berkaitan. Korban lainnya adalah masyarakat umum. Menjelang peringatan ke-50 Gerakan 30 September 2015, muncul isu Presiden Joko Widodo akan memaafkan dan/atau minta maaf kepada PKI. Buru-buru Mengko Pulhukam saat itu Luhut Binsar Pandjaitan menepis itu adalah hoak. Pemerintah memastikan tidak akan meminta maaf kepada keluarga yang terlibat Gerakan 30 September (G30SPKI), tetapi tetap akan mengusahakan ada rekonsiliasi. “Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan korban, jadi saya pikir tidak sampai ke situ (meminta maaf),” jelasnya saat itu. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDI Perjuangan juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Presiden Jokowi sempat memberikan sambutannya, dalam acara pembukaan Kajian Ramadan 1438 Hijriah. Kegiatan yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ini diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mulai Sabtu, 3 Juni 2017. Jokowi dengan gamblang menyampaikan isu bangkitnya PKI. “Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI karena sekarang ini masih banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit,” katanya seraya bertanya, “mana, mana, mana ada PKI, tunjukkan kepada saya.” Fenomena kongres PKI: Kongres PKI ke VII di Blitar Selatan 1967,  Kongres ke VIII pada 2000 di Sukabumi Selatan Jabar, Kongres ke IX 2005 di Cianjur Selatan Jabar. Kongres ke X,  2010  di Magelang Jawa Tengah dan Kongres ke XI di  Banyumas Jawa Tengah pada 2015, adalah bukti mereka tetap eksis. Perjuangan PKI agar Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus di waspadai. Saat ini Presiden Jokowi telah melahirkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Asumsi dan dugaan tersebut di atas pasti akan ditolak Pemerintah dengan berbagai alasan, bahkan bisa jadi langsung diterjang itu angan-angan hoak belaka. Masyarakat saat ini tidak boleh menelan mentah-mentah begitu saja apapun ucapan dan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat sering dalam hitungan hari sudah berubah dan membahayakan negara, karena dugaan kuat Presiden dalam kendali kekuatan lain yang sangat besar, sehingga ruang gerak PKI telah menemukan momentumnya. Masyarakat harus waspada tinggi menjaga agar tragedi dan ambisi neo-PKI itu berkuasa kembali, meskipun saat ini mereka secara “soft defacto” berkuasa. Terbitnya Keppres 17/2022 ini, bisa jadi sebagai sinyal bahwa bahaya laten PKI sudah semakin nyata, kuat masuk di semua lini pemerintahan. Diduga kuat ada agenda tersembunyi dari maksud Keppres ini dibuat. Yang aneh mengapa agenda pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan yang di depan mata, seperti tragedi KM 50 justru dianggap angin lalu. Justru akan menyelesaikan kasus-kasus lainnya yang dibatasi waktunya minimal akhir Desember 2022 dan atau ada perpanjangan waktu satu tahun pada 2023 saat menjelang akhir masa jabatannya. Tampak kerjanya sangat politis, ada apa? Kecurigaan masyarakat, Presiden Jokowi ingin melepas test the water untuk mendorong pengakuan PKI dan antek-anteknya sebagai korban pelanggaran HAM berat pada masa silam, dengan alasan rekonsiliasi tidak bisa diabaikan. Dugaan skenario yang akan dibuat yaitu: PKI adalah korban, negara harus memohon maaf kepada korban dan keluarga PKI. Korban atau keluarganya berhak dapat bermacam kompensasi (PKI akan direhabilitasi), dipulihkan nama baiknya, serta diberi hak hidup kembali dan berkembang. Kalau asumsi atau kecurigaan masyarakat ini benar, maka yang akan terjadi bukan menyelesaikan masalah, justru akan timbul masalah yang lebih besar dan berbahaya. Dan dampaknya nanti justru Presiden bisa terpental sebagai pihak yang harus diadili oleh pengadilan rakyat. (*)

Kudeta dan Pemberontakan Dunia Dilakukan Kolonel, PDIP Bentuk Dewan Kolonel Mau Kudeta Siapa?

MENGAPA PDIP membentuk Dewan Kolonel, meski kemudian dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? “Jadi, memang kedudukan Kolonel itu yang paling efektif karena masih memegang komando,” kata Rocky Gerung. “Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando,” lanjut pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat itu kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (21/9/2022).   “Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena kan Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung berikut ini. Halo Bung Rocky, 86 Siap! Okelah, kalau Anda mungkin Dewan Jenderal, saya masih levelnya Dewan Kolonel karena senioritas dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Itu soal yang lebih menarik buat bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel. Kan itu yang lagi heboh sekarang, Hersu. Saya heran kenapa mereka memilih istilah Dewan Kolonel. Biasanya, kata kolonel itu kan dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung, itu di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Kadhafi. Jadi memang kedudukan Kolonel yang paling efektif karena masih memegang komando. Ya kalau nggak Jenderal kan ya sudah Jenderal itu ya sudah elit, sifatnya sudah lebih politis. Jadi itu kira-kira. Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando, tapi nanti orang mulai mengira-ira itu ada apa? Apa benar ada Dewan Kolonel? Kan pertanyaan-pertanyaan usil dari netizen itu yang nanti merepotkan dijawab mungkin, tapi ya sudah itu kita hormati apa yang diputuskan PDIP, sama seperti kita hormati apa yang lagi dipertengkarkan oleh Demokrat dengan PDIP. Ya, tapi maksud saya ini kan kalau kita ngomong PDIP itu kan dan urusannya dengan Puan ini soal kelanjutan trah Soekarno. Kan begitu ya. Ini arahnya kan jelas seperti itu. Kenapa mereka nggak sensitif bahwa nama istilah dewan itu Dewan Jenderal, itu dulu sensitif sebenarnya buat keluarga Bung Karno, karena mengingatkan pada kejatuhan Bung Karno juga karena isu Dewan Jenderal itu kan? Pasti sudah dihitung, lalu dipilih. Kan yang di PDIP tahu itu istilah Dewan Jenderal, istilah Dewan Kolonel, atau bahkan nama-nama tadi, Gringo Honasan, Kolonel Untung. Tapi, ada juga Kolonel Soeharto yang memimpin Jogja kembali segala macam. Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan. Jadi kita akan lihat nanti efek dari Dewan Kolonel ini pada baliho-baliho baru Mbak Puan. Kira-kira begitu? Dan itu yang menandakan bahwa oke, Dewan Kolonel sudah sedang bekerja. Intinya tetap untuk naikkan Mbak Puan sebagai calon presiden dari PDIP. Tetapi, dengan diungkapnya Dewan Kolonel ini sekarang kita sudah bisa membaca dengan transparan kelihatannya itu soal Mbak Puan jadi capres dari PDIP itu harga mati gitu ya. Dan Ganjar Pranowo dan juga Pak Jokowi sudahlah sudah mulai fokus bagaimana mendapatkan perahu sendiri gitu, kalau berani ya. Itu yang menarik. Dan Pak Prabowo pasti merasa waduh, saya purnawirawan, tapi PDIP punya Dewan Kolonel. Kan mustinya Pak Pabowo yang pakai DC semacam itu kan. Tapi ya Pak Prabowo akhirnya mengerti bahwa ya nggak mungkin Ibu Megawati (Soekarnoputri) di ujung usianya itu, di ujung usia artinya di ujung wisdomnya sebagai pemimpin lalu tidak memberi kesempatan pada ini momen terakhir buat Ibu Puan. Kalau dia nggak bisa juga meneruskan trah Soekarno, itu juga PDIP tenggelam juga, kan tetap PDIP itu digantungkan pada aura kepemimpinan Soekarno. Karena itu, kelihatannya semua istilah akan dikaitkan dengan pemimpin bangsa ini pada Bung Karno. Yang tinggal kita hitung adalah efek dari penggunaan istilah itu. Tetapi, saya kira juga sudah dihitung efeknya. Tinggal orang menduga lebih dalam lagi, artinya Pak Prabowo sudah di luar radar PDIP, karena ini sudah final, Ibu Puan akan didorong oleh Dewan Kolonel untuk terus berkibar sampai 2024. Jadi, perjanjian Batu Tulis ya sudah tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Jadi, jelas ini, betul pilihannya “no or never”. Jadi, artinya sebenarnya orang seperti Ganjar Pranowo harusnya musti realistis. Kalau dia terus melakukan perlawanan yang terjadi nanti malah juga perlawanan dari dalam dan juga tindakan dari PDIP terhadap Ganjar akan semakin keras. Itu dua hal. Pertama, Ganjar itu tidak akrab dengan PDIP atau bahkan disingkirkan. Yang kedua, sebagai tokoh dia nggak mungkin bikin perahu sendiri tanpa restu Jokowi. Di situ kesulitannya. Jadi dalam perbandingan dengan Prabowo, pasti Pak Jokowi merasa aman dengan Prabowo karena Prabowo sudah mampu untuk bikin koalisi. Jadi, didorong-dorong Ganjar ya nggak jalan-jalan juga tuh. Kelihatannya Pak Jokowi akan bersikap lebih akrab pada Prabowo ketimbang pada Puan dan Ibu Mega. Kan ini soal yang sangat pragmatis. Bagi Pak Jokowi tentu dia butuh cantolan di hari-hari terakhir ini dan di hari-hari pertama dia lengser. Sangat mungkin Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kasih sinyal bahwa sudah saya percaya Anda tuh. Jadi, itu sebenarnya yang kita tunggu, mungkin bulan November ini juga akan diucapkan bahwa Jokowi akhirnya memberi dukungan atau restu pada Prabowo. Kan cuma itu. Poin kita selalu adalah Pak Jokowi sudah gagal untuk tiga periode, itu wacananya sudah hilang, juga musyawarah rakyat itu juga sudah nggak mempan tuh. Jadi wakil presiden juga sudah hilang. Jadi tinggal satu poin, yaitu meyakinkan bahwa pemerintahan berikutnya akan menjamin reputasi Pak Jokowi untuk tidak dipersoalkan, baik secara hukum maupun secara sosial. Kan itu dalilnya. Dan, kelihatannya dalam bebeerapa tahun terakhir ini Pak Prabowo betul-betul mengasuh Pak Jokowi batin dan jalan pikirannya sehingga Pak Jokowi punya kepercayaan kepada Pak Prabowo dan itu blessing in disguise sekali pada Bapak Prabowo. Nah, itu mungkin yang menandakan mengapa Gerindra akhirnya mengambil risiko untuk berseberangan dengan PDIP. Demikian juga Demokrat membaca hal yang sama, lalu berseberangan dengan PDIP. Tetap juga Demokrat adalah partai yang berupaya untuk muncul sebagai alternatif. Kan nggak mungkin Demokrat sama Gerindra. Dan nggak mungkin lagi Demokrat kasih sinyal pada Presiden Jokowi untuk minta dilindungi atau diberi kesempatan memimpin. Jadi, Demokrat justru yang menjadi faktor di situ karena suatu waktu nanti Demokrat harus mengucapkan dia dengan siapa. Itu yang lagi ditunggu. Nah, kalau Anies, sudah pasti akan diganggu teruslah, karena Anies nasibnya sama kayak Ganjar sebetulnya. Jadi kita bicara faktanya bahwa di luar kenyataan, Anies elektabilitasnya akan tumbuh terus. Tapi, kalau misalnya Pak Jokowi sudah memilih Prabowo, itu pasti Anies akan disingkirkan, Ganjar sudah pasti tercecer. Cuma itu soalnya. Mari kita baca lebih detail konstelasi politiknya dengan munculnya gerakan Dewan Kolonel, dan kebetulan bulan September juga ini munculnya. Dengan adanya Dewan Kolonel ini kan kita memastikan bahwa Ganjar untuk PDIP selesai. Sementara ini kita bisa menyimpukan begitu. Kedua, kita tidak bisa membayangkan seorang Ganjar berani maju tanpa dukungan dari PDIP dan PDIP sendiri kan sudah mengingatkan bahwa kalau dipastikan Ganjar berani maju dari partai lain akan dihabisi di Jawa Tengah. Padahal, kita tahu pasti basis utama dari Ganjar di Jawa Tengah. Nah, kemudian sementara yang tersedia itu kan KIB dan kita tahu ini kan pepesan kosong. Karena nggak mungkin konstituennya PAN, konstituennya PPP, bahkan konstituennya Golkar, itu memilih Ganjar. Itu nasib Pak Jokowi, salah bikin perahu cadangan. Perahu cadangannya bocor semua dan tentu Ganjar juga ada di dalam kegemangan hari ini. Nggak mungkin Ganjar itu berpikir bahwa Jokowi lebih memilih dia dibandingkan Prabowo. Jadi dalam persaingan menjadi penerus Jokowi, ya mungkin Prabowo lebih masuk akal bagi Pak Jokowi. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kemudian ada faktor lain, tentu yang kita inginkan ada faktor lain sehingga Pemilu batal kan. Tapi okelah kita akan masuk dulu di dalam kalkulasi mereka. Nah, Dewan Kolonel ini masih akan berupaya keras supaya kira-kira Puan itu bisa dapat di awal langsung 12% gitu elektabilitasnya. Tapi itu artinya uang yang dioperasikan oleh Dewan Kolonel ini musti juga cepat pada lembaga survei. Yang akan panen ya lembaga survei walaupun kita tahu itu aktivitas untuk bubble saja, untuk niup balon saja. Dan makin lama makin terlihat kualitas. Dan, pada suatu waktu nanti akan terjadi pertengkaran politik antara Agus Harimurti dengan Mbak Puan karena dua minggu lagi kan pasti orang mau lihat kualitas-kualitas perdebatan itu kan. Dan itu kita lihat komposisinya. Komposisinya nanti kita lihat bagaimana kalau misalnya terlihat Ibu Puan elektabilitasnya tinggi di baliho, tapi di forum-forum debat atau percakapan dan jurnalis dia jomplang. Nah itu bahayanya Dewan Kolonel itu mesti sesuaikan loh antara kemampuan argumen Ibu Puan dengan fakta sentimen di dalam statistik. Gitu soalnya. Nah, Anda tadi mengendus kecenderungan bahwa Pak Jokowi pada akhirnya nanti memilih Pak Prabowo gitu. Tapi, kalau kita baca statement dari Dewan Pembina, wakil ketua dewan Pembina Gerindra, justru dia menyatakan begini bahwa Pak Jokowi itu akan dukung Ganjar dan atau Erick atau Sandi demi cari selamat. Jadi, sebenarnya buat kalkulasinya ini yang mungkin bukan Prabowo yang diincar. Tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa itu sebenarnya cuma dalam rangka cari selamatlah, menyelamatkan dinasti dia, menyelamatkan kepentingan dia, dan sebagainya. Ya, kalau cari selamat pada Erick Thohir ya agak susah karena nggak naik-naik elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar. Jadi, kira-kira Gerindra atau Bung Dasmon ini mengintip peluang Pak Jokowi untuk berbalik arah dari mereka yang dia andalkan. Kan semua mengandalkan Jokowi. Erick ada di situ. Ya lingkungan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Setelah dilihat-lihat yang nggak bisa juga itu nambah keyakinan bahwa Jokowi bisa disebut saja bisa diasuh oleh seseorang di antara mereka. Yang paling rasional tentu adalah Gerindra. Jadi, kira-kira Dasmon politisi yang cerdik, dia mengintip sesuatu untuk dia balikkan nanti bahwa pada akhirnya Jokowi akan bersama Gerindra karena rasa aman itu ada dari awal dan pertemuan pertama dengan Prabowo waktu diundang untuk masuk kabinet kan pasti sudah ada dugaan lebih kuat bahwa oke kenapa Pak Jokowi butuh Prabowo ya karena Gerindranya gede. Itu aja. (Ida/sws)

Aktivis yang Bersuara, Lius: Jangan Mau Ditahan

Jakarta, FNN – Para tokoh nasional berkumpul dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang digagas oleh Rocky Gerung pada Rabu, 21 September 2022 di Restoran Teras Budhe, Jakarta Selatan. Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut adalah Lius Sungkarisma. Dengan dimoderatori oleh Syahganda Nainggolan, Lius mengatakan pengalamannya ditahan selama 2 minggu. Oleh karena itu, dia mengatakan jangan mau ditahan. \"Jangan mau ditahan karena kalau kita udah ditahan, kita gak akan bisa bergerak, teriak juga gak ada yang denger,\" terang Lius. \"Jadi, jangan sampai ditahan. Kita itung-itunglah, tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam, tapi ya masih juga bunyi ga boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang pasti kita ada, lain-lain udah ditangkap, kita ribut pun gak ada yang dengar di dalem,” ucap Lius menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Lius mengatakan keinginannya dan mengajak untuk memperbaiki keadaan negeri yang saat ini sudah parah. \"Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100 persen kita ini masih ada keinginan untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah,\" ucap Lius, penuh keyakinan. “Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut,\" kata Lius mengakhiri pernyataannya. (Rac)

Syahganda: Jangan Sepelekan Suara Mahasiswa!

Jakarta, FNN – Para tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) berkumpul di Restoran Teras Budhe, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Mereka di antaranya Syahganda Nainggolan, Edy Mulyadi, Tamsil Linrung, Habil Marati, Said Didu, Rocky Gerung, Lieus Sungkarisma, dan Ahmad Yani. Pertemuan tersebut menghasilkan dua resolusi. “Pertama, mendukung gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menuntut rezim sekarang untuk menurunkan harga BBM dan harga-harga bahan pokok yang mencekik rakyat,” kata Ketua Panitia PMKI Andrianto. Sedangkan resolusi yang kedua yakni mendukung keputusan DPD dalam rangka penggantian wakil ketua pimpinan MPR. Dia mengatakan, DPD adalah representasi langsung rakyat. “Karenanya pimpinan MPR yang ada sekarang ini tidak memiliki hak untuk menolak atau menunda apa yang sudah diputuskan paripurna DPD dalam hal penggantian wakilnya di MPR dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,” katanya. Diskusi PMKI bertema “Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” ini, mereka menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya Demo Mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan Reformasi 98. “Era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” ujar Andrianto. Menurut Syahganda Nainggolan, dari sekian aksi mahasiswa dan masyarakat tentang polemik kenaikan harga BBM, aksi kegiatan hari ini lebih mengerikan, beda dengan aksi BBM tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, wartawan senior Edy Mulyadi yang baru bebas dari hukuman penjara, mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua yang hadir dalam forum diskusi PMKI dan tetap semangat untuk mengkritisi agenda pemerintah yang tidak pro rakyat. Tamsil Linrung mengapresiasi yang tinggi kepada Bung Edy Mulyadi yang baru keluar dari penjara. “Kita harus mengapresiasi Bung Edy karena beliau ini tetap tegar meski baru keluar dari penjara dan kita di ruangan ini juga berharap Bung Edy Mulyadi ini sebagai contoh agar ketika kita menyuarakan demokrasi jangan setengah-setengah, harus kongkrit dan tegas,” ujar Tamsil Linrung. “Mas Suharso (Manohara) rencana akan mengundurkan diri dan bergabung dengan gerakan kita karena beliau pun berharap agar demokrasi kita lebih baik ke depannya,” lanjutnya.   Habil Marati, tokoh nasional menyebut, PPP akan me-launching Forum Kabah Membangun, diharapkan bisa menjadi penyambung lidah dari PMKI, yang bisa menjadi forum agar dapat mensinergikan kembali PPP. “Suharso ini pendiri KIB tetapi tiba-tiba diganti. Padahal beliau adalah pendiri dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Artinya, ada keretakan di lingkungan elit Jokowi, yang begitu mudah mencopot Ketum Parpol seperti yang terjadi di PPP ini,” katanya. Sementara itu, Said Didu mengungkap bahwa hutan Jokowi per hari Rp 1,7 triliun. “Bayangkan seberapa bahayanya ini jika berlanjut terus,” tegasnya. “Jebakan ilustrasi adalah jebakan yang menggambarkan ilustrsi infrastruktur kita yang maju padahal realnya banyak infrastruktur yang nganggur seperti IRT, pelabuhan nganggur dan lain-lain,” lanjut Said Didu. Rocky Gerung lebih menyoroti masalah keragu-raguan yang akan mengurangi pergerakan kita untuk membuat perubahan. Jokowi pasti tahu detil kekayaan orang-orang yang berkoar-koar ini menjadi senjata untuk menekan pergerakan tokoh-tokoh pergerakan kita. Beberapa waktu lalu membuat tulisan apabila partai yang ga lolos PT kepung saja MK. “Ketidakadilan PT ini yang harus jadi perhatian kita semua karena menurut saya ini gak fear,” tegas Rocky Gerung. Perubahan politik akan terjadi apabila direncanakan itu poinnya harus ada perencanaan untuk membuat perubahan. “Lebih sistematik pergerakan kita ke depan supaya lebih terstruktur karena rakyat butuh kita hari ini, jangan memble,” lanjut Rocky Gerung. “Rakyat ini sedang menunggu kita untuk menaikan 1 oktaf perlawanan terhadap Rezim Jokowi,” tegasnya. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani pun sepakat dengan Rocky Gerung. “Kita banyak gagasan yang cemerlang tapi kita belum bisa mengaplikasikan secara konkret, benar kata Bung Rocky banyak keragu-raguan dalam gerakan kita harus ada yang konkret,” kata Ahmad Yani. Andrianto berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah agar lebih bijak menyikapi aspirasi rakyat. Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kembali mengingatkan dan meminta agar Pemerintah memberikan respons gerakan mahasiswa yang sudah berlangsung selama tiga pekan. Syahganda meminta agar Pemerintah tidak menyelepekan suara mahasiswa yang turun ke jalan. “Ini udah hampir 3 minggu belum ada respons makanya pemerintah. Pemerintah harus merespons, nggak boleh tidak,” katanya. “Kita akan sampaikan kepada pemerintah, mereka jangan nyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” tegas Syahganda. (mth)

Negara Dalam Bahaya SOS

Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof. DR. Daniel M Rosyid negara sudah SOS bahwa: Negara dalam keadaan darurat.. hampir semua institusi negara lumpuh, kejahatan bersimaharajalela tak terbendung, kedunguan meluas, ketakutan mencekam bangsa ini…. Kini tinggal menunggu kebangkitan ummat Islam dan TNI untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat dan negara. Negara sudah dikuasai asing dan aseng dengan kekuatan Oligargi. Mereka telah menguasai hasil tambang, hutan, minyak, air, dan tanah. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. “Bahwa berkaca pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar. Sedangkan di Indonesia 0.2 % menguasai 74 % di Indonesia”. Tidak bisa dibantah negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). Guilford (1973): mengatakan bahwa oa_if you would understand world geopolitic today, follow the oil_ (Deep Stoat). (berbicara soal minyak maka 90% soal politik, dan 10% tentang teknis perminyakan itu sendiri). Henry Kissinger mengatakan: control oil and you control nation, control food and you control the peoples (Kendalikan minyak maka kamu menguasai negara, kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Negara ini sudah terlalu lama dijalankan dengan cara yang salah, secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah. Ketika diberi saran oleh rakyat, bahkan oleh para pakar sesuai bidangnya masing-masing, mereka menutup telinga, membutakan mata dan nuraninya, menutup kritik, tampil jumawa seolah-olah serba bisa dan tahu semuanya. “Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. Did it work? So i chose to be a martyr to make a change by slapping their face.” “(Berbagai cara telah dilakukan, termasuk dengan cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi, saya lebih memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Ahad (11/9/2022). Prof. Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” ucapnya. Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Demo mahasiswa dan rakyat sedang berlangsung, tuntutan turunkan BBM, itu hanya kejadian kecil dari kerusakan negara yang sedang terjadi. Tanpa fokus tuntutan perubahan total, semua akan sia-sia. Bahkan Presiden seperti menantang akan berapa lama kalian berdemo. Di balik kata ada makna kalian akan kelelahan dan akhirnya menghilang. Demo harus fokus pada tujuan kembalikan negara sesuai konstitusi UUD 1945. Dan tuntutan perubahan ke negara harus kembali normal harus fokus kembali ke UUD 45 asli dan kembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Negara terus menuju kehancurannya dan saat ini negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). (*)

Revolusi Rakyat Tertunda?

Sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok listrik ke PLN, memang tercatat ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Garibaldi “Boy” Thohir, Sandiaga Uno, Prajogo Pangestu, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) PERTANYAAN yang sering saya terima dari rakyat belakangan ini, “Kapan Jokowi jatuh? Koq sepertinya kuat sekali ya? Padahal, demo rakyat sudah berkali-kali berlangsung di Jakarta dan daerah-daerah juga.” Sulit sekali untuk menjawab pertanyaan seperti itu secara pasti. Tapi, “Kenapa waktu Pak Harto koq terkesan begitu mudah jatuh? Padahal, Pak Harto waktu itu kuat sekali. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini?” tanya seorang pedagang sayuran. Apakah revolusi rakyat akan terjadi atau memang tertunda? People power atau revolusi rakyat diprediksi bisa terjadi tapi juga bisa tidak. Semua itu tergantung kecerdasan dan keberanian milenial saat ini. Karena, kita tidak ingin adanya campur tangan asing dan aseng, seperti pada 1998. Yang diinginkan adalah people power murni, seperti 1945. Sehingga, nanti tidak ada aseng dan asing yang ikut camput menata sistem pemerintahan mendatang. Proses kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Soeharto maupun Presiden Soekarno, disinyalir ada campur tangan asing dan aseng. Bagaimana proses kejatuhan Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur, rasanya tidak perlu dibahas dalam tulisan ini. Karena sudah banyak versi beredar di masyarakat. Tapi yang jelas, kejatuhan ketiga presiden terdahulu itu terjadi karena ada unsur asing dan aseng yang campur tangan. Apakah kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM yang memicu demo besar-besaran selama ini bisa menggelincirkan Jokowi sehingga terjatuh dari tampuk kekuasaannya? Tampaknya, tidak semudah itu. Apalagi, naiknya harga BBM tersebut ternyata sudah atas persetujuan DPR. Suara penolakan dari PKS maupun Demokrat nyaris tak didengar Pemerintah, apalagi kolega fraksi lainnya di DPR. Yang terjadi justru Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menyindir PKS agar fokus urusi Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasto juga mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin Depok? Juru Bicara PKS Muhammad Kholid merespon pernyataan Hasto tersebut. Jawaban Kholid justru membuka “Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58% hingga 2021. Capaian ini jelas merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” jawab Muhammad Kholid, Juru Bicara PKS. “Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat,” tambah alumni FEB Universitas Indonesia, yang juga warga Depok itu. Kholid mencoba mengajak Hasto untuk melihat dan membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah di bawah Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP. “Kalau Sekjend PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto Kristiyanto. “Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Mulai dari Pak Jokowi hingga sekarang puteranya Gibran yang menjabat Wali Kota Solo. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid. Data BPS menunjukan, tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” tanya Kholid retoris. Tidak hanya itu, fakta di Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021. “Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” ujar Kholid. Hasto mestinya belajar membaca data ini sebelum sindir PKS. Rasanya sulit untuk memperbaiki citra PDIP yang “terpuruk” akibat kasus korupsi kadernya. Apalagi, kebijakan kenaikan harga BBM yang diumumkan langsung Presiden Jokowi yang diakui sebagai “petugas partai” itu telah memicu demonstrasi di Jakarta maupun berbagai daerah di Indonesia. Apakah gerakan demo massif pada 2022 ini sebagai masa pemanasan people power? Kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat itu berpotensi gembosi PDIP dan bisa rusak citra kader banteng yang maju Pilpres 2024. Sehingga prediksinya pada 2023 kemungkinan people power meletup. Semua skenario bisa berubah total. Artinya, “koalisi-koalisian” yang selama ini dirancang bakal berantakan. Tidak ada yang namanya Copras-Capres. Termasuk nama-nama yang selama ini digadang-gadang sebagai Capres seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan sebagainya. Apalagi jika benar-benar terjadi revolusi rakyat. Semua akan berubah. Karena terjadi “gempa politik” yang luar biasa! Sebuah revolusi rakyat itu tidak mungkin berhasil jika tanpa campur tangan asing. Sebuah revolusi past i melibatkan pihak luar atau asing. Jadi, tidak ada revolusi yang tanpa pihak luar. Revolusi di kawasan Amerika Selatan itu tidak akan berhasil tanpa ada pihak luar. Coba lihat jejak sejarah, Revolusi Kuba. Tidak akan berhasil tanpa ada Che Guevara yang bukan orang Kuba. Revolusi Rusia dengan menggulingkan Tsar Nicholas, juga tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Inggris dan Jerman. Revolusi Amerika Serikat juga tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Inggris. Bahkan, Revolusi Indonesia yang menghasilkan Kemerdekaan RI tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan asing. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Revolusi Rakyat di Indonesia kali ini sulit terwujud? Apakah hal ini ada kaitannya dengan penunjukan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dengan tugas barunya dari Presiden Jokowi? Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, tugasnya melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, Luhut akan melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Luar biasa opung Luhut ini, super sakti. Satu proyek listrik, tapi benefitnya bisa \'nyetrum\' dari hulu hingga ke hilir,” kata Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik. Sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok listrik ke PLN, memang tercatat ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Garibaldi “Boy” Thohir, Sandiaga Uno, Prajogo Pangestu, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Itulah yang besar kemungkinan menjadi penyebab sulitnya revolusi rakyat di Indonesia sekarang ini, kecuali Jokowi legowo mengundurkan diri. (*)

Gara-gara Sebuah Pisang!

Tapi sejak Nopember 2003 itu saya sengaja diundang menjadi salah seorang narasumber dalam tripartite dialogu itu. Dan hampir di setiap acara dialog itu Arthur selalu mengulangi cerita sopir taksi itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/Board member, NYC Partnership of Faith JIKA saya ingin menyebutkan berbagai inisiatif interfaith atau Dialog antar pemeluk agama yang saya lakukan di kota New York tentu lumayan banyak. Dari pertemuan by-monthly 3 tokoh-tokoh agama Samawi; Islam, Kristen dan Yahudi, pertukaran kunjungan, hingga beberapa kegiatan sosial, antara lain mid-night run atau memberikan makan kepada homeless di malam hari di kota New York. Tapi ada sebuah kegiatan yang paling berkesan dan diminati oleh jamaah masing-masing agama, khususnya mereka yang beragama Kristiani. Kegiatan itu adalah annual trifaith dialogue (Dialog tiga agama; Yahudi, Kristen dan Islam) menyambut hari Thanksgiving Day di Amerika. Acara ini menjadi unik karena dihadiri oleh ribuan jamaah dari tiga agama untuk berdialog dengan tema-tema yang kontekstual. Satu kali misalnya bersamaan dengan 10 tahun pasca peristiwa “9/11”, kita para narasumber menyampaikan cerita dan hikmah yang kita ambil dari peristiwa itu dalam perspektif agama masing-masing. Berubah Karena Pisang Pada acara Dialog tiga agama itu ada tiga tokoh agama yang selalu tampil untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Biasanya topik pembahasan telah disetujui bersama jauh-jauh hari. Namun Dialog yang terjadi sangat ringan dan spontan, bahkan kerapkali penuh guyonan yang menghibur. Saya sendiri mewakili agama Islam yang ketika saya masih menjadi Imam di Islamic Cultural Center of New York atau yang lebih dikenal dengan masjid 96 Street. Saya juga Direktur Jamaica Muslim Center dan sebagai Chairman Masjid Al-Hikmah Queens. Agama Yahudi diwakili oleh Rabbi Dr. Peter Rubenstein, Senior Rabbi of Central Synagogue Manhattan yang sangat cantik dan historis. Beliau pada tahun-tahun itu berumur sekitar 70-an. Saat ini Peter Rubinstein menjadi senior director di Street 92nd yang sangat populer di kota New York. Peter juga pernah menjadi ketua Inisiatif Interfaith mantan PM Inggris, Tony Blair. Sementara agama Kristiani diwakili oleh Pastor Dr. Arthur Caliandro. Beliau adalah pastor Senior Marble Collegiate Church di Manhattan yang sangat kharismatik. Beliau ketika itu sudah memasuki umur hampir 80 tahun. Gereja Marble sendiri adalah gereja Protestan tertua di Amerika. Tripartite Dialog ini begitu sangat menarik bukan saja karena pembahasan yang seringkali dinamis dan terbuka. Tapi sambutan jamaah masing-masing agama yang hangat dan bersahabat. Sebuah pembuktian bahwa perbedaan apapun yang ada di antara manusia harusnya tidak menjadi alasan untuk saling terpecah dan bermusuhan. Satu hal yang sangat terkesan bagi saya pribadi adalah bagaimana kedua tokoh agama itu (Peter dan Arthur) sangat santun, sopan dan menghormati saya yang notabene-nya sangat yunior. Apalagi sebagai pendatang baru di tengah meningginya Islamophobia saat itu. Sedangkan mereka tidak saja secara umur, ilmu dan pengalaman yang hebat. Tapi juga menjadi pemimpin dari institusi yang besar dan terhormat. Peter adalah seorang Rabi Yahudi dari kalangan sekte Reform yang sangat dihormati. Saya masih ingat suatu ketika saya diundang hadir karena acara peringatan 9/11 di Synagogue yang dihadiri oleh Gubernur New York ketika itu, Andrew Cuomo. Para politisi dan pejabat sangat respek dan hormat kepadanya. Arthur Caliandro yang bersuara lembut, tapi dari mulut beliau selalu keluar  hikmah-hikmah yang luar biasa. Tidak jarang melemparkan lolucon-lolucon segar yang menjadikan hadirin tertawa terbahak. Satu diantaranya adalah “Every time I meet Shamsi, I feel younger”… itu karena saya 1/2 umurnya lebih muda. Tapi yang paling menarik dari Arthur adalah cerita awal bersentuhan dengan Islam. Sebagaimana orang-orang Amerika lainnya, Arthur pernah teracuni oleh pandangan buruk tentang Islam. Apalagi dengan peristiwa 9/11 pada 2001 menjadikannya marah dan merasa harus melakukan sesuatu untuk meredam pergerakan Islam di Amerika dan dunia. Pada penghujung 2002 itulah suatu ketika dia pernah menghentikan sebuah taksi kuning (yellow cab) untuk membawanya ke sebuah pertemuan. Tanpa dia sadari, ternyata sopir taksi itu seorang Muslim warga Bangladesh. Dalam perjalanan itu terjadi percakapan yang menarik. Sang sopir bertanya kepadanya: “where do you live and what do you do” (di mana tinggal dan pekerjaannya apa?). Arthur menyampaikan bahwa dia adalah pastor gereja yang terletak di antara 29th Street dan 5 Avenue. Sang sopir menyampaikan bahwa dia seringkali sholat di belakang gereja itu. Kebetulan di belakang gereja itu ada masjid kecil, Masjid Abdurrahman. Singkat cerita, karena merasa sudah familiar dekat dengan komunikasi itu, sang sopir tiba-tiba saja menawarkan sebuah pisang kepada sang pastor. Walau sang pastor tidak mengambil pisang itu, tapi tawaran sebuah pisang itu menusuk dadanya. Ada perasaan bersalah atas berbagai kecurigaan selama ini. Selama ini dia memahami jika orang Islam itu kasar, pemarah, dan tidak bersahabat. Tapi ini ada seorang Muslim, sopir taksi, dengan bahasa Inggris terbatas sangat ramah dan baik. Singkat cerita, tanpa terasa perjalanan sampai di tujuan. Rupanya diam-diam sang sopir itu telah mematikan argo taksinya dan menolak mengambil sewa (bayaran) dari penumpangnya. Peristiwa ini menjadikan Arthur berubah drastis. Tidak saja bahwa dia secara pribadi berubah menjadi lebih positif. Tapi sejak Nopember 2003 itu saya sengaja diundang menjadi salah seorang narasumber dalam tripartite dialogu itu. Dan hampir di setiap acara dialog itu Arthur selalu mengulangi cerita sopir taksi itu. Sekitar tahun 2017 lalu Arthur meninggal dunia. Walaupun tidak menerima Islam sebagai agamanya, tapi sangat banyak hal positif yang dapat diambil sebagai pelajaran dari Arthur Caliandro. Beliaulah salah seorang partner saya dalam upaya membangun kerjasama antar pemeluk agama di kota dunia ini. Peace to the world! NYC Subway, 20 September 2022. (*)

Bahan Bakar LPG Itu Masalah Bagi Presiden Jokowi G20 Presidency

Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk di akal, kecuali pake kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MASALAH itu datang dari impor LPG yang sangat besar. Sudah tidak mungkin diatasi lagi. Ketergantungan pada LPG sangat akut. Ini telah menjadi bisnis banyak orang yang sangat kusut. Para politisi juga banyak yang bermain dalam carut-marut bisnis LPG di tanah air. Masalah berikutnya datang dari subsidi LPG yang sangat besar. Jumlahnya mencapai 85% dari seluruh LPG yang dikonsumsi di tanah air adalah LPG subsidi 3 kg. Angka yang aneh sebenarnya. Mengapa sebagian besar orang menggunakan LPG subsidi. Bagaimana pengawasan selama ini. Apakah memang seluruh lembaga pengawasan LPG subsidi itu melakukan pembiaran ini? DPR RI, BPH Migas? Apa yang mereka perbuat? Apa benar mereka terlibat dalam bisnis ini? Subsidi LPG seharusnya tidak sebesar itu, jika pengawasannya baik, dan LPG subsidi benar-benar dialokasikan kepada yang berhak menerimanya. Bayangkan saja jika subsidi LPG 3 kg diubah jadi subsidi langsung. Maka kemiskinan di Indonesia langsung habis seketika. Lenyaplah kemiskinan menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS) itu. Nilai subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2022 itu mencapai Rp 135 triliun. Bisa dibayangkan kalau ini dibagikan ke 27 juta penduduk miskin Indonesia, maka setiap orang akan memperoleh Rp 420 ribu per bulan per orang. Maka selesai lah dan tamatlah riwayat kemiskinan menurut indikator BPS Indonesia. Tapi ini telah menjadi bisnis yang sangat ruwet, bisnis barang subsidi, bisnis menghisap dana APBN untuk segelintir orang para importir LPG, untuk bisnis negara-negara penghasil LPG yang tidak akan menyerah melanggengkan energy fosil sebagai bahan bakar umat manusia. Bagaimana bisa orang Indoensia buat masak nasi dan lontong harus impor bahan bakar dari Arab dan Amerika Serikat? Sementara itu untuk bakar sate menggunakan arang tidak masalah, malah tambah enak. Ini adalah bisnis yang menjerat leher orang dan melahap APBN tanpa ada pengawasan yang baik. Sedangkan Presiden Jokowi sebagai G20 Presidency, ketua transisi energi dunia, harus berpidato berapi-api, berkobar-kobar di G20 bahwa dunia harus meninggalkan energi fosil dalam waktu tidak lama lagi. Lah bagaimana bisnis dan subsidinya di Indonesia segede gaban? Dunia bakal kikikiki. Subsidi Aneh Ini subsidi LPG ini aneh ya. Nilainya kok bisa mencapai Rp 135 triliun. (Lihat nota keuangan RAPBN 2023). Separah itukah manajemen pengelolaan barang impor di Indonesia. Ini luar biasa boros. Catat bahwa LPG ini 85 persen adalah impor, didatangkan dari luar negeri. Harga hari ini senilai 650 dolar per ton atau senilai Rp 9,6 juta seton, atau sekitar Rp 8.600 per kg. Bagaimana tidak uang APBN digunakan untuk subsidi LPG 3 kg senilai Rp 135 triliun tersebut jika dipake langsung untuk membeli LPG impor, maka itu setara dengan 9,15 juta ton LPG impor. Sementara kebutuhan LPG subsidi hanya 8 juta ton. Jadi kalau Saudi Arabia atau Amerika Serikat datang membawa LPG ke Indonesia dan ditebus dengan uang APBN senilai Rp 135 triliun maka seluruh rakyat bisa mendapatkan LPG gratis tanpa bayar. Bukan lagi subsidi tapi gratis. Jadi, siapa yang diongkosin oleh pemerintah dengan subsidi LPG sebesar Rp 135 triliun itu? Apakah para importir LPG, makelar LPG, apakah pengambil kebijakan di DPR dan pemerintahan? Ataukah agen LPG, ataukah pemerintah daerah yang berwenang menetapkan harga LPG? Pantas saja bisnis LPG jadi rebutan di tanah air beta. Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk di akal, kecuali pake kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Tapi jaman sekarang dimana kita bisa dapat kalkulator abal- abal! Bayangkan saudara-saudara nilai subsidi Rp 135 triliun tersebut dibagikan kepada 27 juta penduduk miskin Indonesia, maka masing masing orang miskin akan mendapatkan 5 juta setahun atau 420 ribu sebulan atau 14 ribu sehari. Maka dengan uang itu tamatlah dan musnahlah riwayat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia langsung nol berdasarkan indikator BPS. Jadi subsidi LPG 3 kg ini ini siapa sebenarnya yang makan? (*)

Aneh, Bila Eko Tak Ditangkap

Nama Eko Kuntadhi dikenal publik sejak Pilpres 2019, sebagai pembela utama Presiden Jokowi. Ia sering disandingkan dengan buzzer Istana lainnya seperti Deny Siregar dan Abu Janda. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior DI tengah pemberitaan kasus Ferdy Sambo yang tak kunjung selesai juga, banyak orang berkomentar tentang BuzzerRp. Soalnya, aneh saja. Mereka semua terkesan tiarap. Tidak banyak yang bersuara di media sosial. Seperti biasanya. Tiba-tiba, Eko Kuntadhi – salah seorang yang di kalangan netizen dilabeli sebagai buzerRp – memecahkan keheningan di jagad maya. Dengan secara verbal melecehkan Ustadzah Imas Fatimatuz Zahra. Salah satu putri dari seorang kiai kharismatik pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak senonoh. Banyak yang tidak habis pikir. Apakah narasi yang dia cuitkan di akun twitternya itu pantas dikonsumsi publik? Banyak pula yang jengkel. Mengecam dan mendesak pihak kepolisian agar segera menangkapnya. Ning Imas – begitu ustadzah yang ahli tafsir Alquran itu akrab disapa – sedang membahas Tafsir Ibnu Katsir. Khususnya Surah Ali Imran ayat 14. Sebagaimana dilansir NU Online, Rabu (14/9/2022). “Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi laki-laki adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak. Perempuan di surga nanti, kenikmatan tertingginya bukan laki-laki. Makanya tidak ada bidadara. Tidak ada. Perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan. Hal-hal yang indah. Karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan...,” begitu paparan Ning Imaz dalam video tersebut. Penjelasan puteri dari Pondok Pesantren Lirboyo itu begitu indah. Jelas dan mencerahkan. Tapi, bila salam wala kalam, tiba-tiba Eko mencuitkan komentarnya yang kasar melalui akun twiternya, @_ekokuntadhi. Dia mengunggah video Ning Imas yang menjelaskan soal tafsir Surat Ali Imran ayat 14. Tapi tiba-tiba dia mengomentarinya dengan kata-kata: “Tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan.” Sebagai seorang ustadzah yang bijak, Ning Imaz santai saja menanggapi cuitan Ketua Relawan Ganjar Pranowo (Ganjarist) itu. Begitu juga dengan suaminya, Gus Rifqil Moeslim. Yang hanya menyerukan agar Eko datang untuk minta maaf. Tapi tidak begitu bagi kalangan Nahdhiyin. Mereka tentu tidak terima tokoh yang mereka hormati itu dilecehkan begitu rupa. Apalagi Ning Imaz adalah putri seorang ulama kharismatik yang mereka hormati dan kagumi. Ketua pimpinan wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Muhammad Ainul Yakin Alhafidz, misalnya. Dengan lantang dia mengecam Eko Kuntadhi. Dia bahkan mendesak salah satu buzerRp itu minta maaf. Tidak hanya kepada Ning Imaz sekeluarga. Tapi kepada umat Islam seluruhnya. Sementara itu berbagai komentar dari kalangan umat Islam, khususnya warga Nahdhiyin, semakin ramai mengecam pegiat media sosial itu. Hemat kita, situasi yang kian meruncing itu tentu saja membuat Eko ketar-ketir. Karena menyangkut warga Nahdhiyin, bisa jadi dia berpikir, bukan tak mungkin kediamannya akan digeruduk Banser. Sehingga dia buru-buru menghapus cuitannya. Lalu berusaha datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo. Secara diam-diam, tentu saja. Menyatakan permintaan maaf langsung kepada Ning Imaz dan suaminya, Gus Rifqil Moeslim. Disebabkan mencuatnya kasus itu, dia bahkan juga menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua relawan Ganjarist. Sepatutnya Ditahan Selama satu setengah periode pemerintahan Jokowi, bukan sekali dua kali Eko Kuntadhi menghina dan melecehkan lambang dan nilai luhur ajaran Islam. Karena itu dia pun sudah berulang kali dilaporkan kepada pihak berwajib. Dia pernah berkasus dengan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Bahkan pakar hukum tata negara Refly Harun termasuk orang yang pernah melaporkannya ke Bareskrim Polri, awal Juni lalu.   Meski demikian, dia seperti kebal hukum. Tidak ada satu pun laporan masyarakat yang ditindaklanjuti pihak berwajib. Karenanya kebanyakan orang kian yakin, bahwa semua itu adalah karena dia buzer pemerintah. Yang sengaja dibayar untuk memecah belah persatuan bangsa. Demi melemahkan perlawanan rakyat yang menentangnya. Bagaimakana pun, terkait urusannya dengan Ning Imaz, desakan agar dia segera ditangkap datang dari berbagai kalangan. Tokoh Nahdlatul Ulama yang juga salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis, Lc, MA, PhD menyatakan dirinya sangat tersinggung. Karena itu dia mendesak agar kasus ini tidak berhenti hanya di permintaan maaf. Tapi harus dilanjutkan ke proses hukum. Karena, menurut dia, yang dihina bukan hanya pribadi Ning Imaz. Tapi ajaran Islam, guru agama dan pondok pesantren. Muhammad Shofiyullah sebagai salah satu alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga memberikan kecaman yang tidak kurang pedas. Dia menggambarkan Eko sebagai seorang yang pengecut. Soalnya, sewaktu mengunggah cuitannya, dia lakukan secara terbuka. Tapi ketika meminta maaf dia lakukan secara diam-diam. Melalui jalur pribadi atau japri. Menurut dia, bagi Ning Imaz maupun suaminya mungkin bisa dimaafkan. Tapi bagaimana dengan para muhibbin atau para santri yang sangat menghormati dan mencintai guru-guru mereka? Sedemikian jauh, belum ada respon yang memadai dari pihak kepolisian. Kecaman dan lontaran kemarahan datang bertubi-tubi. Desakan agar dia segera dipenjarakan juga ramai disuarakan publik. Apalagi perbuatan Eko ini merupakan tindak pidana yang bisa langsung diproses pihak kepolisian. Tidak butuh pelaporan dari pihak mana pun. Karena tindakannya itu dinilai telah melanggar Undang-Undang. Salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terutama Pasal 27 ayat 3. Tentang menyebarkan atau memposting tulisan yang bernada penghinaan. Dengan terus berlarutnya kasus ini dan tidak ada inisiatif dari pihak kepolisian, memperlihatkan praktek hukum yang tebang pilih. Secara terang-terangan. Masak’ wartawan senior Edy Mulyadi yang hanya menyebut kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru tempat jin buang anak saja langsung ditangkap. Sedangkan Eko yang jelas-jelas menghina martabat seorang ustadzah, sekaligus ajaran Islam dan pondok pesantren, sepertinya dibiarkan bebas tak tersentuh hukum. Sehingga aneh jadinya, bila Eko tak ditangkap. Karenanya ketegasan sikap polisi perlu dipertanyakan. Dengan alasan apakah Eko Kuntadhi tidak segera diproses secara hukum? Ketika kasus Ferdy Sambo mencuat ke ruang publik, para buzerRp disebut-sebut “tiarap” alias tidak berani bersuara. Karenanya, banyak yang beranggapan Sambo adalah bekingan kuat bagi para buzer. Tapi sekarang, setelah Ferdy Sambo dikenakan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), bagaimana? Siapa lagikah yang menjadi beking para buzer seperti Eko, sehingga kasusnya tidak segera diproses secara hukum? Sebegitu kuatnyakah orang yang ada di belakangnya? Padahal orang-orang di lingkaran elit “Kaisar Sambo” saja sekarang banyak yang bertekuk lutut di bawah palu hukum. Dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik profesi, di-PTDH dan dipidanakan. Nama Eko Kuntadhi dikenal publik sejak Pilpres 2019, sebagai pembela utama Presiden Jokowi. Ia sering disandingkan dengan buzzer Istana lainnya seperti Deny Siregar dan Abu Janda. Kedua orang ini pun pernah berkali-kali dilaporkan masyarakat ke pihak kepolisian. Tapi laporan-laporan itu juga begitu saja menguap ditelan waktu. Orang-orang ini telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa begitu rupa. Menghina dan melecehkan ulama, bahkan juga ajaran agama. Tapi palu hukum tampaknya terlalu kecil untuk bisa membuat mereka jera. (*)

Mabes Judi Online Hanya 200 Meter dari Mabes Polri: Sambo Bisa Bebas

PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, peristiwa Ferdy Sambo ini ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itu yang sering kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya,” ungkap Rocky Gerung. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” lanjutnya. Tapi, kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. “Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara,” tegas Rocky Gerung ketika dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (20/9/2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung Official, dan kita ketemu hari ini, Selasa, 20 September 2024. Pagi ini jenazah dari Profesor Azyumardi Azra, ketua Dewan Pers, mantan Rektor UIN Jakarta, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Ini menjadi prosesi terakhir saya kira kita menghormati Profesor Azyumardi Azra sebagai seorang intelektual, sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang berpikir merdeka. Ya, seorang pemikir merdeka akhirnya pergi dan kita kehilangan kemampuan atau sedikit kehilangan harapan, karena kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat. Jadi semua itu mengingatkan kita betapa yang pergi itu bukan sekedar sesosok tokoh, tapi juga isi pikirannya. Dan tugas kita adalah memulihkan pikiran bangsa ini. Dan saya kira dalam situasi sekarang ini tidak banyak orang seperti Profesor Azyumardi Azra, meskipun kita melihat tanda-tandanya sudah mulai pulih kembali akal-akal sehat di kampus-kampus itu. Seperti yang kita singgung kemarin sejumlah Profesor sudah berkumpul di Yogyakarta dan saya kira dilihat di bawah permukaan juga kita mendengar banyak sekali sebenarnya yang mulai berpikir semacam itu, bagaimana berpikir tentang bangsa dan negara ini. Gitu ya. Ya. Saya dalam dua minggu ini banyak beredar di kampus-kampus, kembali ke kampus, dan menemukan ada energi baru yang sedang ditumbuhkan. Dan itu pasti akan berhadapan dengan keadaan Indonesia, termasuk Pemilu, ekonomi dunia yang betul-betul 2023 nanti dalam radar Bank Dunia akan memburuk. Jadi, kita butuh untuk mengasuh negeri ini dengan kekuatan pikiran, bukan dengan kekuatan amplop, bukan dengan kekuatan perintah kekuasaan, juga bukan dengan memanipulasi BAP, macam-macam gitu. Jadi, sekali lagi, ini satu monumen untuk mengingat bahwa pikiran itu perlu dikembalikan dalam kehidupan bernegara. Jadi, “Selamat Jalan Pak Azyumardi Azra”. Dan yang menarik itu, sekarang ini kan orang sedang menyoroti soal kasus Ferdy Sambo. Sebelum kita masuk kemarin soal pemecatan Ferdy Sambo, ada satu hal yang saya kira ini masih ada benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan tadi. Yakni pernyataan dari pengacara Bharada Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa dia sudah ketemu dengan orang tuanya Yosua, yakni Pak Bernard Hutabarat, yang dia merasa sudah lelah menghadapi ini. Dan dia sendiri, Pak Kamarudin sebenarnya juga menghadapi situasi itu, tapi dia menyatakan tidak akan lelah menyerah membela kebenaran. Yang lebih luar biasa, dia bercerita bagaimana dia pergi ke kota-kota lain, termasuk ke Jambi, dia dipeluk oleh orang-orang yang berkerudung maupun yang tidak berkerudung, yang menitipkan aspirasi itu dan kemudian dia menyatakan bahwa jangan mau diadu-domba soal khilafah dan radikalisme dengan Pancasila. Dan dia juga mengingatkan bahwa dia kecewa karena Presiden Jokowi hanya bicara sampai 4 kali, tapi ternyata realisasinya tidak tidak ada. Dan dia mengingatkan pentingnya untuk jangan salah lagi memilih pemimpin pada tahun 2024. Saya kira pengalaman batin dari Kamarudin Simanjuntak ini sangat dalam dan kita memang mengamati itu terjadi pada kasus Yosua itu, sikap imparsial publik itu muncul. Ya, itu itu intinya. Akhirnya, kita balik pada pengalaman batin. Ada adagium di dalam kehidupan “kalau yang di luar itu berantakan dan menyempit maka batin kita yang meluas”. Jadi itu sebetulnya wisdom bahwa semua emosi akhirnya harus kita tertibkan atau kita atur kembali dalam batin kita. Dan peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itulah yang seringkali kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya. Tetapi, pada saat yang sama banyak orang yang juga mencegah kita untuk menuju titik cahaya itu. Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu. Dan, kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi. Tetapi, sekali lagi, kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya. Dan orang was-was kalau Sambo masuk pengadilan apakah Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi yang makin lama makin gila dalam peristiwa ini, atau justru akan melihat bahwa Sambo ini akan menjadi akhir dari sebuah kasus yang nggak bisa dibuka lagi pada akhirnya. Jadi, soal-soal ini yang kita tunggu, tapi kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. Ya, jadi kemarin Ferdy Sambo dalam sidang banding ditolak. Dan, dia tetap dinyatakan dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Dan seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjenpol Dedy Prasetyo, dinyatakan bahwa itu final dan mengikat. Tetapi, sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu Pak Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa itu istilah final dan mengikat itu ternyata nggak betul karena ada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dalam waktu tiga tahun, Sambo bisa mengajukan peninjauan kembali kalau ditemukan bukti-bukti terhadap bukti yang belum diajukan. Artinya, peluang Sambo untuk tetap kembali menjadi anggota Polri itu terbuka dan orang melihat tanda-tanda kekhawatiran semacam itu, terutama dikaitkan dengan konstruksi hukumnya juga yang kelihatan lemah, terus belum lagi sekarang terungkap bahwa ada soal judi online itu, yang ternyata memang sangat berkuasa dan mendrive apa yang terjadi di lingkungan Polri. Ya, itu yang orang mulai berpikir bahwa Sambo ini semacam kapal besar yang nggak bisa tenggelam, biasa disebut terlalu besar untuk tenggelam. Sama seperti dulu waktu Titanic dibuat, orang merasa Titanic nggak bisa tenggelam. Dia terlalu besar untuk tenggelam, dan akhirnya satu kecelakaan kecil di malam pestapora di atas Titanic, memberantakkan kapal itu. Juga begitu sebetulnya. Memang, ada upaya untuk menutupi kasus ini atau bahkan skandal ini, karena melibatkan mungkin hampir semua pejabat tinggi di republik ini tahu soal-soal semacam ini. Di mana judi dioperasikan, di mana narkoba diperdagangkan ulang, itu hal-hal yang dulu kita sebut rahasia samar-samar sekarang makin lama makin jelas. Dan lokasi-lokasinya makin lama makin terbuka. Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara. Dan, itu saya kira orang akan cari atau mereka yang masih ingin bermain dalam menyelundupkan opini publik akan memanfaatkan situasi ini. Dan, kelihatannya juga sebagai terdakwa Sambo tetap merasa bahwa dia punya kartu yang belum dia turunkan. Nah, kartu itu yang orang tunggu. Jangan sampai kartu tersebut justru memporak-porandakan agenda politik Presiden Jokowi, yaitu Pemilu, G20, dan terus mulai membaca pikiran para diplomat dunia yang kepala negara akan masuk ke Indonesia merasa bahwa sangat mungkin kepala negara mereka nggak akan datang ke Indonesia karena keadaan yang tidak pasti. Apalagi kita tahu bahwa bagaimana mungkin misalnya Vlademir Putin dalam sidang itu bertemu dengan Joe Biden. Putin mungkin menganggap Indonesia berbahaya sekali. Ukraina juga begitu. Apalagi Biden, melihat bahwa keadaan Indonesia berantakan, bahaya secara keamanan. Karena polisi juga masih mengalami banyak hal, ekonomi buruk, demonstrasi ke mana-mana. Jadi, peristiwa Sambo ini akan bisa membatalkan agenda-agenda strategis nasional. Jadi, saya kira memang ini kan kita sudah di-warning sejak awal oleh beberapa teman, “hati-hati ya, jangan sampai kemudian kasus ini dilepas”, karena ini tidak boleh hanya dilihat soal kriminal biasa. Itu ada agenda yang jauh lebih besar, dan itu ternyata ini misalnya, diungkap sendiri oleh staf ahli, tim ahli politik dari Pak Kapolri, dia mengingatkan bahwa ini ada kakak asuh dan dia memberikan ciri-cirinya. Kakak asuh itu dulu orang yang memberikan jabatan dia, termasuk waktu jadi Kepala Divisi Propam dan sebagainya, dan orang dengan mudah menyebut ini pasti yang dimaksud adalah mantan Kapolri Idham Azis, karena dia nyebut spesifik. Kalau nyebut nama dia nyebut spesifik jabatan yang diberikan. Dan kita tahu bahwa Sambo jauh sebelumnya dia adalah koordinator tim. Jadi, dia memang orang yang dekat dengan puncak-puncak kekuasaan di Polri. Nah ini kan kalau kita melihat ada seorang tim ahli yang menyatakan begitu, itu kan menunjukkan bahwa ini memang ada pertempuran di dalam tubuh Polri yang belum selesai sampai sekarang. Itu, kalau kita masukkan faktor Bjorka juga itu kita akan lihat semacam peta baru. Siapa sebetulnya yang mengoperasikan bjorka ini. Apakah bjorka seseorang atau sebuah komputer yang didesain oleh sebuah tim dan dioperasikan secara kolektif. Kan itu soalnya. Jadi, semua hal ada di depan mata kita. Tinggal soalnya adalah mampu nggak kita bertahan sampai 2024 menjalankan pemilu dengan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian keamanan, ketidakpastian kondisi semacam ini. Jadi, itu refleksi kita selalu di FNN untuk menunjukkan bahwa harus ada pemimpin yang muncul dari kekacauan ini. Kita sebut saja ini keadaan yang betul-betul keotik dan setiap saat batu kecil itu bisa melukai kaki kita dan itu satu rombongan terjerembab kalau leader-nya kena batu kecil. Jadi, ini intinya. Tetapi, tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumtion of innocence, tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk mencari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti. Ya, saya kira yang terjadi sekarang itu. Jadi sebenarnya kita selalu kemarin menyebut bahwa Sambo ini adalah symtom, petunjuk kecil bahwa ada satu penyakit yang jauh lebih serius pada bangsa ini. Dan pintu masuknya Sambo. Jadi, sangat sayang kalau sampai momentum ini tidak dimanfaatkan karena jarang sekali kita mendapatkan momentum-momentum semacam ini. Iya, betul. Dan justru kita percepat sebetulnya persidangan Sambo dan dibuka selengkapnya supaya luka itu sudah dibuka, sehingga obatnya bisa langsung masuk, supaya nanti ke depan dalam satu setengah tahun ke depan ok publik lega bahwa mereka yang menghalangi demokrasi sudah bisa dipastikan tidak boleh ikut dalam pemilu 2024. Mereka yang punya kaitan dengan uang haram atau uang politik, money politic yang terkait dengan 303 juga tidak boleh ikut dalam politik. Jadi, kesepakatan moral itu bisa membuat bangsa ini justru tumbuh sehat. Jadi itu intinya. Dan betul bahwa mereka yang mulai mengintai proyek di belakang kriminalnya Sambo ini justru mereka yang cemas karena publik nggak mungkin lagi ditahan untuk minta pertanggungjawaban sejauh-jauhnya. Seingat saya, dulu ini masih soal kriminal. Lama-lama ini menjadi soal politik. Sekarang dia menjadi soal moral karena tadi beberapa pengacara atau orang dari dalam polisi sendiri mengakui bahwa ada sesuatu yang betul-betul busuk di dalam peristiwa ini. Jadi itu intinya. Jadi dari sesuatu yang kriminal masuk ke dimensi politik, dan sekarang dimensi moral. Dimensi moral itu artinya kita mesti tegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi kan sejarahnya begini, menurut saya jangan pesimis dulu gitu karena kita juga diingatkan bahwa harus siap-siap kecewa. Tapi saya kira apa yang kita lakukan selama ini, bukan hanya kita, maksudnya kita itu adalah civil society atau para netizen yang mengawal kasus ini, itu kan membuat kasus ini yang tadinya coba ditutup-tutupi dengan skenario bohong akhirnya terbongkar juga. Kemudian ada langkah-langkah konkret dari Kapolri, tidak memuaskan. Karena tentu saja Kapolri juga sedang berhitung bagaimana kekuatannya di internal. Jadi, saya kira alih-alih mesti siap-siap kecewa, kita harus terus mengawal. Itu kan simbol dari dalam kepolisian kira-kira mengatakan “ya ini mungkin akan ada win-bin solution”. Yang namanya win win solution artinya manipulasi. Jadi publik tahu sejak sekarang kalau mulai ada gejala win win solution itu artinya akan ditutup dengan sana untung, sini untung, nggak ada yang rugi. Bagi publik itu artinya rugi bagi bangsa ini, rugi bagi demokrasi. Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut. Ya. Dan indikator yang paling kuat yang orang selalu pasti dengan mudah menyebut adalah fakta bahwa sampai sekarang Ibu Putri Sampo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana tidak ditahan. Ini adalah perasaan tidak adil yang langsung terkena pada kalangan emak-emak. (Ida/sws)

LaNyalla: Jangan Campuri Rumah Tangga DPD, Tugas MPR Itu Hanya Melantik!

Jakarta, FNN – Ketua DPP RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyikapi dikembalikannya surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD oleh Pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo alias Bamsoet. LaNyalla buka suara dan merespon sikap pimpinan MPR yang mengembalikan surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Ketua DPD RI itu mempertanyakan sikap pimpinan MPR, khususnya Bamsoet yang mengatakan tidak mau mencampuri urusan internal DPD, tapi nyatanya mengembalikan surat serta mempertanyakan surat penarikan dukungan dari dua Waka DPD. Selain itu, mengapa Pimpinan MPR itu memasukkan surat keberatan Fadel Muhammad dan pengacaranya dalam pertimbangan mengembalikan surat DPD tersebut. ‘’Tugas MPR sekarang hanya melantik Tamsil Linrung, karena tidak boleh ada kekosongan di MPR,’’ kata LaNyalla Selasa (20/9/2022). “Jika Pimpinan MPR tidak mau mencampuri urusan internal DPD, ya segera lantiklah Tamsil Linrung. Pemilihannya sesuai mekanisme, melalui Sidang Paripurna DPD. Sama seperti pemilihan Pimpinan MPR yang lain,” ungkap senator asal pemilihan Jawa Timur itu. “Proses pemilihan Waka MPR yang berasal dari partai politik itu juga melalui mekanisme partai yang kemudian diajukan ke pimpinan. Sedangkan Bambang Soesatyo dipilih oleh anggota MPR, termasuk anggota DPD,” kata LaNyalla. Sejak diputuskan dalam rapat paripurna DPD pada 18 Agustus, kata LaNyalla, pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua RI kepada Tamsil Linrung sudah benar menurut aturan perundangan. ‘’Sekali lagi, Fadel Muhamad sudah bukan wakil ketua MPR lagi,’’ kata Senator asal Jawa Timur itu. Sesuai dengan Tatib MPR, lanjut LaNyalla, Fadel Muhammad sudah ditarik oleh DPD. Dengan penarikan tersebut, otomatis posisi Wakil Ketua MPR yang ditempati Fadel sekarang tentu akan digantikan dengan pejabat yang baru. “Karena itu, pimpinan MPR diminta untuk tidak ikut campur terkait usulan pergantian tersebut,” tegas LaNyalla. ‘’MPR tidak boleh ikut campur rumah tangga DPD RI,’’ lanjutnya. Berarti Anda tidak menganggap surat jawaban dari MPR nanti? LaNyalla tidak memberi jawaban tegas. Hanya saja, dia mengaku sudah menghubungi Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. ‘’Saya sudah menelepon langsung dengan Mas Bamsoet dan menjelaskan semuanya,’’ kata LaNyalla. LaNyalla mengatakan, selama ini hubungan MPR dan DPD berjalan baik. Dia mengaku tidak mau ada konflik antar lembaga negara terjadi, terutama yang dikaitkan dengan pergantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. ‘’Sekali lagi, saya tidak mau ada konflik antar lembaga terjadi,’’ kata LaNyalla. (MD)

Ketua MPR Bamsoet: Pimpinan MPR Tidak Mencampuri Urusan Internal DPD Terkait Pergantian Fadel Muhammad

Jakarta, FNN – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat menghormati sikap DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal lembaga nagara tersebut dalam urusan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Oleh karena itu, pimpinan majelis akan segera mengirimkan surat, menjawab surat pimpinan DPD terkait usulan pergantian itu. “Setelah mendengar masukan serta kajian hukum dari Sekretariat Jenderal MPR RI dan pandangan para Pimpinan MPR RI, rapim sepakat menghormati sikap lembaga DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal DPD. Pimpinan MPR RI mempersilakan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian Pak Fadel Muhammad tersebut sudah berkepastian hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR RI serta sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Lembaga MPR,” kata Bambang Soesatyo, usai Rapim MPR RI, di Jakarta, Senin (19/9/22). Para Wakil Ketua MPR yang hadir dalam rapim itu adalah Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Selain membahas usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, rapim juga membahas berbagai hal. Mulai dari penentuan jadwal Rapat Gabungan MPR RI, pematangan persiapan penyelenggaraan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia) yang diinisiasi oleh MPR RI, pada 24-26 Oktober 2022, di Gedung Merdeka, Bandung. Pembahasan usulan penggantian Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI, Fadel Muhammad kepada Tamsil Lingrung dilakukan berdasarkan surat dari Kelompok DPD tertanggal 5 September 2022, Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022, perihal usul penggantian Pimpinan MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah. Pimpinan MPR RI juga menerima Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2022 dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin terkait Penarikan Tanda Tangan dalam Keputusan Pencabutan Mandat Wakil Ketua MPR RI dari Utusan DPD RI dan surat serupa dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono tentang Penarikan Tanda Tangan. Selain surat dari unsur DPD tersebut, pimpinan MPR juga menerima beberapa surat lainnya. Antara lain, surat dari Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants selaku Kuasa Hukum Fadel Muhammad, nomor surat: 160/ESL/VIII/2022, perihal keberatan dan penolakan atas mosi tidak percaya terhadap Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI, tertanggal 19 Agustus 2022. Serta Surat dari Dahlan Pido & Partners selaku Kuasa Hukum Bapak Fadel Muhammad, nomor surat : 08/DP&Partner/SP/IX/2022, perihal permohonan penghentian proses pemberhentian dan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR-RI unsur DPD-RI Masa Jabatan 2019-2024, sehubungan adanya pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 5 September 2022. Pimpinan MPR RI juga telah menerima surat dari Fadel Muhammad perihal surat pengantar, tertanggal 30 Agustus 2022, dengan lampiran copy surat Laporan Kepolisian terhadap Ketua DPD RI, nomor surat: 163/ESL/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, copy surat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI, nomor surat : 34/FM-DPD/VIII/2022, perihal pengaduan terhadap Ketua DPD RI atas pelanggaran terhadap UU MD3, Tata Tertib DPD RI dan Kode Etik DPD RI, tertanggal 25 Agustus 2022, legal opinion atas keabsahan keputusan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024 dalam Sidang paripurna DPD. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan Rapat Gabungan MPR RI untuk membahas persiapan Sidang Paripurna MPR RI terkait pembentukan Panitia Ad Hoc yang semula dijadwalkan pada 20 September 2022, akan diundur sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mengingat MPR RI saat ini sedang fokus mempersiapkan penyelenggaraan dan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia). (MD)

Semakin Tinggi Meski Tanpa Aksi Massa

Jakarta, FNN – Jalan menuju kawasan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin, 19 September 2022 kembali ditutup. Untuk mengantisipasi gelombang massa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) aparat kepolisian kembali membuat pengamanan menuju ke Istana Negara. Pengamanan tersebut berupa penutupan jalan sejak sekitar pukul 10.30 WIB. Berdasarkan pemantauan Forum News Network (FNN), tembok pembatas yang digunakan jauh lebih besar daripada pengamanan aksi sebelumnya. Namun, meski telah dilakukan penutupan jalan, massa aksi sejak pagi hingga sore tidak ada yang datang juga setelah selama sepekan terakhir terjadi unjuk rasa besar-besaran. Adapun aksi pekan lalu yang melibatkan elemen buruh, mahasiswa, ormas, dan emak-emak hingga diperkirakan mencapai 10 ribu demonstran terjadi pada Selasa (13/09/2022). Hingga aksi yang rusuh antara mahasiswa dan polisi terjadi pada Kamis (15/09/2022). Diprediksi, gelombang unjuk rasa massa dalam menolak kenaikan harga BBM akan terus berlangsung sampai pemerintah memenuhi segala tuntutan yang diajukan. (Rac)

Jubir PKS: Depok Lebih Berhasil Jika Dibandingkan Solo dan Jawa Tengah!

Jakarta, FNN – Juru Bicara PKS Muhammad Kholid merespon pernyataan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS agar fokus urusi Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasto juga mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin Depok? “Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58% hingga 2021. Capaian ini jelas merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” ujar alumni FEB Universitas Indonesia tersebut. “Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat,” tambah Kholid, yang juga warga Depok itu. Kholid mencoba mengajak Hasto untuk melihat dan membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah dibawah Ganjar yang juga kader PDIP. “Kalau Sekjend PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto Kristiyanto. “Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Mulai dari Pak Jokowi (Joko Widodo) hingga sekarang puteranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid. Data BPS menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” tanya Kholid retoris. Tidak hanya itu, fakta di Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021. “Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” tutupnya. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mencibir PKS yang belakangan keras menolak kenaikan harga BBM. Dia mempertanyakan apa prestasi PKS puluhan tahun pimpin Depok. “Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto dalam keterangannya, seperti dilansir media, Sabtu (17/9/2022).Hasto mengkritik PKS menyusul penolakan keras yang dilakukan PKS atas kebijakan Presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM. (mth/*)

Menagih Janji PRESISI dalam Etika Penegakan Hukum: Kapolri Bukan "The Knight of Lip Service"

Kemana kebijakan, sopan santun, presisi pada saat seorang ulama ditangkap, ditahan dan kemudian dijadikan tahanan yang patut diduga dilakukan secara diskriminatif, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum acara dan Putusan MK serta penggunaan pasal yang menjerat dan berlapis-lapis? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo PENYIDIKAN kasus dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua yang didalangi oleh Ferdy Sambo hingga sekarang (memasuki bulan ketiga) belum juga selesai. Terungkap juga dalam proses penyidikan terdapat tindakan yang dilakukan oleh polisi sendiri ternyata menyimpang dari aspek hukum dan etik. Mulai dari rekayasa kasus, laporan palsu, obstruction of justice hingga terjadi tindakan pembunuhan terhadap korban, sehingga puluhan polisi juga terbukti melanggar kode etik kepolisian. Lalu di mana etika penegakan hukum yang selama ini diyakini dapat menuntun polisi menjalankan tugasnya? Dalam menjalankan tugasnya, polisi juga dituntut untuk mematuhi Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Dalam hal ini kita tetap melibatkan aspek politik dan pemerintahan dalam menganalisis pekerjaan polisi dalam penegakan hukum karena kedudukan polisi itu ganda. Di satu sisi polisi itu sebagai bagian pelaksana public policy di bawah Presiden, tetapi di sisi lain polisi itu berada di garda terdepan dalam criminal justice system. Polisi pun seharusnya juga merdeka, bebas dari pengaruh dan tekanan dari pengaruh dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka disebut Kepolisian Negara bukan Kepolisian Pemerintah. Pemahaman ini menjadi penting mengingat penegakan hukum oleh polisi itu bisa terjebak hanya melayani kepentingan sebuah rezim pemerintahan dengan mengabaikan amanat penderitaan rakyat atau kepentingan rakyat yang lebih besar. Atas prinsip-prinsip etika kehidupan politik dan pemerintahan serta etika penegakan hukum yang berkeadilan itu seharusnya mampu membimbing polisi menjauh dari kepentingannya sebagai Alat Kekuasaan melainkan sebagai aparatur negara yang konsen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Ketika polisi terjebak pada kepentingan sebagai alat kekuasaan maka polisi akan mudah sekali sebagai alat mengeksekusi “kejahatan” pemerintahan negara dan terjadilah apa yang dikhawatirkan banyak pihak, yakni negara polisi (Police State). Untuk menghindari police state dan konsen pada pemihakan terhadap penderitaan rakyat, polisi negara RI harus kembali kepada fungsi pokoknya yaitu: (1) Memelihara keamanan dan keteriban masyarakat; (2) Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat; (3) Menegakkan hukum yang tetap dibingkai oleh etika kehidupan berbangsa sebagaimana yang telah disebutkan yaitu: (1) Meniscayakan penegakan hukum secara adil; (2) Perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum; (3) dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Meskipun Polri telah mempunyai tugas menegakkan hukum, polisi tidak boleh menjadikan kewenangan dan aturan hukum sebagai Alat Gebuk terhadap rakyat yang sedang menjalankan hak konstitusional di tengah penderitaan bersama dalam pandemi Corona di negeri ini. Maka dalam hal ini penegakan hukum pun harus dilakukan secara progresif, yakni penegakan hukum yang memperhatikan konteks, pelaku, dan segala faktor yang meliputinya tanpa melakukan pemihakan apalagi turut serta berkompetisi. Saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyampaikan delapan komitmennya bila dilantik memimpin institusi Polri. Delapan komitmen itu terdiri dari: (1) Menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan atau PRESISI; (2) Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional; (3) Menjaga soliditas internal; (4) Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah; (5) Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia; (6) Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan; (7) Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restorative justice dan problem solving; (8) Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan. Mungkinkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah bersungguh-sungguh berusaha merealisikan kedelapan komitmennya dalam menjalankan tugas pokok Polri, sementara ada fakta selama ini yang dikenal dalam penegakan hukum kita adalah Industri Hukum? Industri hukum menjadikan pemerintah sebagai Extractive Institution sebagai lambang Negara Kekuasaan bukan Negara Hukum. Dan, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa cara berhukum kita (Rule of Law) masih berada di tahap paling tipis (the thinnest rule of law) di mana rezim penguasa hanya menggunakan perangkat hukumnya sebagai sarana untuk Legitimasi Kekuasaan sehingga kekuasaannya bersifat represif yang akan membuat wajah penegakan hukum itu menjadi bopeng. Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara peringatan HUT Polri tanggal 1 Juli 2021 di Jakarta menegaskan bahwa Indonesia berdasar Pancasila, yang berarti etika penegakan hukum menuntut pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dengan karakter, bijak, ramah, presisi dan ada sopan-santun dan bertanggung jawab. Pada intinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan budaya tata krama serta kesopansantunan. Untuk persoalan ini, mungkin kita perlu mempertanyakan, benarkan etika penegakan hukum sudah dijalankan oleh Polri? Sopan santun, ramah, bijak dalam hal mana, untuk kepentingan yang siapa? Apakah ini juga bukan juga lip service? Beda niat, beda tindakan, beda lisan beda tangan? Sebagian rakyat memandang bahwa karakter etika penegakan dalam tugas dan fungsi Polri masih sebatas lip service. Misalnya, kasus unlawfull killing atau extrajudicial killing atas 6 anggota laskar FPI? Saat penembakan aksi-aksi mahasiswa, buruh dan represi terhadap masyarakat sipil lainnya lainnya, seperti KAMI. Atau kasus-lama saat penangkapan aksi-aksi Bela Islam 212? Kemana kebijakan, sopan santun, presisi pada saat seorang ulama ditangkap, ditahan dan kemudian dijadikan tahanan yang patut diduga dilakukan secara diskriminatif, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum acara dan Putusan MK serta penggunaan pasal yang menjerat dan berlapis-lapis? Bagaimana dengan kasus dugaan Pembunuhan Berencana atas Brigadir Joshua yang didalangi oleh Ferdy Sambo? Apakah tindakan polisi terhadap kalangan sendiri sama dengan perlakuan terhadap orang-orang yang nota bene berada di luar komunitas mereka dan bahkan dinilai berseberangan dengan pemerintah? Adakah diskriminasi, rekayasa, kebohongan, pemalsuan dan lain sebagainya? Akhirnya, perlu saya sampaikan, kendati Polri belum mampu memenuhi harapan masyarakat, saya berharap Polri tidak terjebak pada dipencitraan agar janji-janji, komitmen-komitmen Kapolri yang telah dijangkarkan bukan Lip Service belaka dan jauh dari julukan Kapolri sebagai: “The Knight of Lip Service”. Pak Kapolri, komitmen dan keseriusan Anda untuk mewujudkan janji-janji itu ditunggu. Janji adalah hutang, bukan? Cukup satu bukti dulu saja, tuntaskan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang didalangi Ferdy Sambo secara cepat, transparan, tidak penuh kebohongan, rekayasa dan intrik politik serta harus berkeadilan. Tabik...!!! Semarang, Senin: 19 September 2022. (*)

Suksesi 2024 dan Peran Oligarki

Menatap masa depan Indonesia semakin suram dan tidak ada harapan bagi bangsa ini kecuali terjadi perubahan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DALAM sejarah negara yang pernah ada di negeri Nuswantoro setiap terjadi pergantian kekuasaan selalu terjadi ontra-ontra atau Goro-Goro dalam istilah pewayangan. Pertarungan nafsu kekuasaan antara yang ingin berkuasa terus dan yang ingin terjadi perubahan. Kekuasan tidak lagi berdasarkan kedaulatan rakyat tetapi telah berubah menjadi kekuasaan oligarki yang bertemali antara partai politik, pengusaha, elemen hukum, polisi, jaksa, hakim, intelijen, MK, KPU, dan tentu saja melalui rekayasa canggih, yang kemudian menjadi oligarki. Strategi menguasai lembaga yang menegakkan hukum oleh partai politik melahirkan ketidakadilan, urusan hukum dan membuat UU, diatur sedemikian rupa menjadi industri hukum, kata Prof. Mahfud MD. Menko Polhukam itu menyebutkan, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Mahfud mengatakan, jika mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, namun mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Mengerikan jika itu yang terjadi sama artinya dengan Indonesia di titik nadir. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 terjadi perubahan tatanegara yang sangat radikal. Bagaimana tak radikal jika Visi Misi negara diganti dengan Visi Misi Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sebagai konsekuensi pemilihan sistem Presidensil maka yang dipertarungkan adalah Visi Misi Presiden, Gubernur, Bupati, atau Walikota dalam ajang Pemilu. Akibatnya Tujuan negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada. Padahal Negara ini sejak berdiri 18 Agustus 1945 sudah punya Visi Misi dan tujuan negara adalah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Apakah kita sebagai anak bangsa sadar keadaan negara kita saat ini. Jadi kalau hari ini data penduduk diretas maka ya harap maklum, sebab misi negara melindungi segenap bangsa dan tanah air sudah tidak ada. Kalau rakyat semakin tidak sejahtera akibat dari kebijakan pemerintah ya sudah begitu sebab negara dalam misinya mensejahterakan segala bangsa sudah tidak ada sebab misi itu sudah diganti dengan misi Presiden, Gubernur,  Walikota dan Bupati. Apalagi kalau terjadi ketidakadilan ya memang begitu sebab Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi menjadi tujuan. Pada 2024 akan terjadi suksesi tarik-menarik partai politik semakin kencang. Yang berkuasa hari ini merasa mampu tidak ingin diganti, maka membuat manuver tiga periode padahal UUD membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan. Bukti bahwa mereka yang ingin Jokowi tiga periode makar terhadap UUD, dan Presiden dan Mentrinya harus sadar, mereka disumpah untuk menjalankan UUD, bukan untuk mengingkari. Di siang bolong tiba-tiba juru bicara MK membuat pernyataan Presiden bisa menjabat lagi sebagai wakil Presiden dalam kontestasi pilpres. Pernyataan seperti ini bukan kewenangan MK dan MK bukan lembaga politik. Suksesi kali ini tentu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa kita ini. Sebab akan terjadi perubahan kepemimpinan Nasional dan Alam semesta pun sudah menunjukan tanda tanda pembersihan. Kita bisa merasakan kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo dan semakin terbukanya peran Satgassus Merah Putih untuk memenangkan pemilu 2019 dan mulai terbuka kerusakan ini jelas terjadinya oligarki antara partai politik, Satgassus, Konglemerat busuk, dan lembaga terkait dengan kecurangan bagian dari strategi. Apakah pemilu yang demikian yang dibutuhkan bangsa dan negara ini. Pemilu 2019 butuh korban 894 petugas KPPS meninggal yang tidak jelas penyebabnya, sebab tidak boleh diotopsi. Hingga sampai hari ini penyebabnya masih tetap misterius. Mantan Ketua KPU Arief Budiman mengungkap jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu. Menurut Arief, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilu yang katanya sebagai pesta demokrasi ternyata butuh tumbal rakyat sebanyak 894 orang meninggal dengan keadaan yang tidak diketahui penyebabnya. Menatap masa depan Indonesia semakin suram dan tidak ada harapan bagi bangsa ini kecuali terjadi perubahan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menata kembali lembaga-lembaga negara dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan oligarki, maka kekuasaan dan kedaulatan rakyat harus direbut dengan Revolusi. Merdeka bangsaku. Bangunlah jiwamu bangunlah badanmu untuk Indonesia raya. (*)

Keabadian: Mengenang Prof. Azyumardi Azra

Nama Azyumardi dalam kehidupan tokoh intelektual Islam di Indonesia cukup dikenal. Ia menjadi salah satu cendekiawan Muslim ternama di Indonesia yang sebelum meninggal dunia masih menjabat Ketua Dewan Pers. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, setiap kali kumendengar kabar kematian, bergetar hatiku menginsyafi lirik puisi W.S. Rendra. “Hidup itu seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap”. Ya, hidup ini sungguh pendek, sedang kehidupan itu panjang. Tak sepatutnya demi penghidupan kita korbankan kehidupan. Semua orang memimpikan keabadian, namun banyak orang terperangkap pesona kenisbian. Jangan mengabadikan sesuatu yang takkan dibawa mati. Yang membuatmu terus hidup dan menghidupkan sampai mati hanyalah warisan ilmu, amal kebajikan, keturanan saleh. Menulislah saat hidup atau dituliskan saat mati. Hidup mulia memberi arti. Dalam mati engkau abadi. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi, selama ia tidak menulis maka ia hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”. Orang boleh kaya seluas samudera. Namun, jika kubangan harta itu tak menumbuhkan raharja bagi kehidupan, maka ia akan mengambang sebentar laksana buih, lantas lenyap disapu gelombang. Berderma adalah beramal untuk keabadian. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MPhil, MA, CBE, diberitakan meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 18 September 2022. Almarhum mendapatkan serangan jantung di atas pesawat dalam penerbangan Jakarta-Kuala Lumpur. Setelah mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Selangor, ternyata nyawanya tidak tertolong. Kabar kematian ini menyebar begitu cepat. Tidak hanya kabar melalui WAG, tapi juga di banyak platform media sosial. Memang, Azyumardi dikenal luas sebagai intelektual yang sudah puluhan tahun malang melintang di tingkat nasional, bahkan internasional. Nama Azyumardi dalam kehidupan tokoh intelektual Islam di Indonesia cukup dikenal. Ia menjadi salah satu cendekiawan Muslim ternama di Indonesia yang sebelum meninggal dunia masih menjabat Ketua Dewan Pers. Selamat Jalan Profesor, Semoga Husnul Khotimah. (*)

KAMI Lintas Provinsi Minta Rezim Jokowi dan DPR Hentikan Dzolimi Rakyat

Surakarta, FNN - Setelah kebijakan fatal menaikkan BBM dengan harga tinggi melalui berbagai alasan kebohongan yang telah membuat rakyat tambah sengsara, di mana-mana terjadi unjuk rasa, tindakan memiskinkan rakyat jelas sangat bertentangan dengan Azas Pancasila. Apalagi, kemudian muncul keinginan untuk penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah. Walaupun dibantah dengan alasan masih berupa wacana dan usulan melakukan verifikasi terhadap 14,75 juta rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 VA. “Usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN,” sebut rilis KAMI Lintas Provinsi, Senin (19/9/2022). Bahwa, keinginan Pemerintah dan DPR-RI untuk menyehatkan APBN tetap menyasar kepada mengurangi beban kepada rakyat kecil. Terbukti  dengan mempermasalahkan pemakai daya listrik 450 VA yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap telah mampu. “Hal ini membuktikan Pemerintah dan DPR-RI benar-benar sangat tidak berempati terhadap penderitaan rakyat akibat pandemi covid dan kenaikan harga-harga. Kemiskinan sudah sangat meningkat,” lanjutnya. Menurut KAMI Lintas Provinsi, kesalahan kebijakan Pemerintah Jokowi yang membangun Independent Power Producer (IPP) secara ugal-ugalan tanpa ada keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi Over Supply itu     membuat PLN rugi dan banyak hutang karena tetap harus membayar kepada IPP. “Ini kebijakan dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha IPP/oligarki,” tegas KAMI Lintas Provinsi. Seharusnya untuk menyehatkan APBN Pemerintah yang berakal waras dan DPR yang benar-benar  mewakili rakyat harus menyasar kepada audit BUMN seperti PLN, Pertamina dll, serta menghentikan semua proyek infrastruktur yang tidak berkaitan terhadap kesejahteraan rakyat seperti KCIC dan IKN.  “Kerugian dan ketidakmampuan pemerintah mengelola ini dialihkan kepada rakyat. Yang tidak mampu adalah pekerjaan biadab ini sangat bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya. Atas upaya yang sangat membahayakan rakyat ini, maka KAMI Lintas Provinsi bersikap: Pertama, Meminta agar Pemerintah Jokowi dan DPR segera menghentikan semua praktik dzolim untuk selalu mencari celah membuat kebijakan memiskinkan masyarakat, membuat rakyat kecil semakin menderita secara ekonomi. Kedua, Apabila Pemerintah dan DPR tetap berusaha memaksa agar sebagian rakyat beralih  ke daya 900 VA, maka kami menyerukan agar semua rakyat harus segera bergerak menurunkan pemerintah  Jokowi yang dzolim dan membubarkan DPR. (mth)

Apa Kabar Garuda Indonesia?

Tampaknya maskapai penebangan Indonesia akan segera diambil-alih yang lain, siapa mereka? Apakah mereka akan berkuasa lagi 2024 nanti. Kita lihat ya? Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) PRESIDEN Joko Widodo jangan diam saja soal Garuda Indonesia. Bicaralah dengan Erick Tohir agar melakukan sesuatu, jangan menonton dan bertepuk tangan seja melihat Garuda lenyap ditelan awan. Garuda tidak akan kembali jika pemerintah tidak berbuat sesuatu. Restrukturisasi utang tidak akan bisa menyelesaikan masalah, namun justru akan menjadikan Garuda terhempas lebih keras. Baru-baru ini Garuda Indonesia mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran. Maskapai ini telah kehilangan uang selama bertahun-tahun (bahkan sebelum pandemi), dan memiliki hutang yang melumpuhkan. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, telah mengungkapkan rencana baru tentang seperti apa Garuda Indonesia yang akan direstrukturisasi. Seperti dilansir Bloomberg: Garuda Indonesia akan menghentikan sebagian besar rute internasional, dengan beberapa pengecualian, termasuk penerbangan haji ke Arab Saudi; sebagian besar penerbangan jarak jauh akan dioperasikan sebagai bagian dari perjanjian codeshare dengan maskapai lain. Garuda Indonesia akan fokus pada penjualan kelas bisnis, ekonomi premium (yang saat ini tidak dimiliki maskapai), dan kursi ekonomi, pada penerbangan “lokal”; Garuda Indonesia mungkin tidak lagi menawarkan first class. Maskapai saat ini hanya memiliki sekitar 30 pesawat, tetapi Garuda Indonesia berniat mengembalikan armada ke ukuran pra-pandemi sekitar 120 pesawat; Garuda Indonesia akan memperoleh pesawat tambahan dari perusahaan leasing. Ini juga akan mengulang kesalahan lama. Ibarat keledai jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Garuda Indonesia tidak mungkin dapat membayar utang yang akan merestrukturisasi senilai $ 9,5 miliar, dan kesepakatan diduga telah dicapai dengan kreditur. Astaga utang 9 miliar dolar direstrukturisasi itu 135 triliun rupiah. Kalau kurs 25 ribu rupiah per dolar nanti berapa utang ini? Garuda Indonesia akan mengakhiri penerbangan jarak jauh. Ini sepertinya resep bencana Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan dengan karyawan yang luar biasa tetapi manajemen yang mengerikan. Setidaknya itu yang terjadi secara historis, karena dua mantan Dirut Garuda Indonesia didenda dan ditangkap karena korupsi. Masalahnya adalah bahwa Garuda Indonesia telah menempatkan dirinya di tempat di mana ia tidak lagi memiliki model bisnis yang layak, seperti halnya dengan begitu banyak maskapai milik pemerintah. Ya, memang benar bahwa menghasilkan uang di rute jarak jauh itu sulit, dan secara historis Garuda Indonesia mungkin mengoperasikan terlalu banyak rute untuk gengsi daripada keuntungan. Tampaknya maskapai penebangan Indonesia akan segera diambil-alih yang lain, siapa mereka? Apakah mereka akan berkuasa lagi 2024 nanti. Kita lihat ya? Jadi Presiden Jokowi dan Menteri Erick Tohir, jawablah permasalahan Garuda secara utuh. Jangan menambah masalah lagi di masa mendatang. (*)

Perjuangan Kiai Haji Ahmad Sahal

Kita bisa menjadi pemenang tanpa merendahkan siapa-siapa, karena kita punya apa yang orang lain tidak punya. Orang yang berhadapan dengan kita akan merasa rendah diri tanpa kita rendahkan. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KIAI Haji Ahmad Sahal adalah salah seorang dari tiga bersaudara pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Beliau lahir di Desa Gontor, Ponorogo, pada 22 Mei 1901. Putra kelima dari Kyai Santoso Anom Besari, trah Pondok Pesantren Tegalsari Jetis, tiga km arah barat Gontor, tempat salah seorang Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabehi Ronggowarsito nyantri. KH Ahmad Sahal menempuh pendidikan di Sekolah Rendah (Vervolk School) atau Sekolah Ongko Loro. Setamat Sekolah Rendah beliau mondok di berbagai pondok pesantren, antara lain di pondok Kauman Ponorogo; pondok Joresan Ponorogo; pondok Josari Ponorogo; Pondok Durisawo Ponorogo; Siwalan Panji Sidoarjo; Pondok Tremas Pacitan. Setelah menjelajah berbagai kitab di berbagai pondok pesantren, beliau masuk ke sekolah Belanda Algemeene Nederlandsch Verbon (Sekolah pegawai zaman penjajahan Belanda), pada 1919-1921. Pada tahun 1926 menjadi utusan ummat Islam daerah Madiun ke Kongres Ummat Islam Indonesia di Surabaya. Ketika itu Kongres hendak mengirim utusan untuk menghadiri Muktamar Islam se-Dunia. Kualifikasi utusan: mampu berbahasa Arab dan Bahasa Inggris sekaligus. Namun tak seorang pun yang memenuhi kualifikasi tersebut. Salah satu tokoh mahir berbahasa Arab secara lisan, tetapi tidak cakap berbahasa Inggris, dan satu tokoh lagi memenuhi kriteria mahir berbahasa Inggris secara lisan, tetapi tidak cakap berbahasa Arab. Maka dikirimlah dua orang ini sebagai utusan. Pengalaman ini menginspirasi KH Ahmad Sahal untuk mendidik anak-anak yang cakap berbahasa Arab sekaligus cakap berbahasa Inggris. Sepulang dari Surabaya KH Ahmad Sahal membuka kembali Pondok Gontor dengan program pendidikan yang dinamakan “Tarbiyatu-l-Athfal“. Setahun kemudian mendirikan Pandu Bintang Islam dan klub olah raga dan kesenian yang diberi nama “RIBATA” (Riyadhatu-l-Badaniyah Tarbiyatu-l-Athfal). Pada 1929 mendirikan kursus Kader dan Barisan Muballigihin yang berakhir hingga tahun 1932. Pada 1935 beliau mengetuai Ikatan Taman Perguruan Islam (TPI), yaitu ikatan sekolah-sekolah yang didirikan oleh alumni-alumni TA di desa-desa sekitar Gontor. Pada 1937 mendirikan organisasi pelajar Islam yang diberi nama “Raudlatu-l-Mutaallimin”. Selain itu beliau juga mendirikan dan memimpin Tarbiyatu-l-Ikhwan (Barisan Pemuda) dan Tarbiyatu-l-Marah (Barisan Wanita). Pada tahun 1977 tanggal 9 April tepat jam 17.00 WIB KH Ahmad Sahal wafat menghadap Allah SWT meninggalkan seorang istri (ibu Sutichah Sahal) dan sembilan orang putra dan putri. 1) Drs. H. Ali Saifullah, alumni Fakultas Pedagogy UGM; 2) Ir. Moh. Ghozi, alumni Fakultas Pertanian UGM; 3) Siti Arsiyah Zaini (istri Drs. H.M. Zainy); 4) Dra. Ruqoyyah Fathurrahman, alumni Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta; 5) Siti Utami Bakri SH, alumni Fakultas Hukum Unibraw Malang; 6) KH Hasan Abdullah Sahal, alumni Universitas Islam Madinah dan Al-Azhar Cairo, salah seorang Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor; 7) Dra. Aminah Mukhtar, MAg, alumni S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper, Jetis, Ponorogo; 8) H. Ahmad Tauhid Sahal, Guru KMI Pondok Modern Darussalam Gontor; 9) Drs. Imam Budiono, alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta. Demi perjuangan, tanah warisan dari orang tua mereka wakafkan untuk pengembangan pondok pesantren, sehingga anak keturunan mereka tidak berhak sedikit pun atas tanah yang telah diwakafkan itu. Di antara semboyan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo ialah firman Allah SWT dalam Al-Quran, ۞وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ  “Seharusnya jangan semua kaum mukmin berangkat (ke medan perang). Dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang tinggal untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri”. (QS At-Taubah/9:122) Pancajiwa Pondok Modern Gontor: Keikhlasan; Kesederhanaan; Ukhuwah Islamiyah; Berdikari; Bebas. Motto Pondok Modern Gontor: Berbudi tinggi; Berbadan sehat; Berpengetahuan luas; Berpikiran bebas Prinsip kelembagaan/organisasi Pondok Modern Gontor: Di atas dan untuk semua golongan. Sikap Hidup 0. KH Ahmad Sahal: Saya tidak rela tempat tinggal saya lebih baik daripada tempat tinggal santri, dan makanan saya lebih enak daripada apa yang dimakan santri. Saya rela mati jika masjid jami` Gontor sudah jadi. (Lokasi masjid berada di tanah di mana dahulu rumah Pak Sahal berada). Pak Sahal tidak tidur di kamar dengan kasur yang empuk, tetapi di sudut ruang tamu di bale-bale. Etos Perjuangan KH Ahmad Sahal: Bandha, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan (berjuang dengan harta, tenaga, dan pikiran; bila perlu dengan mengorbankan nyawa sekalian). Sugih tanpa bandha (merasa kaya tanpa harta). Kita mempunyai kekayaan yang lebih berharga daripada harta. Tidak perlu berkecil hati atau menjadi manusia minder dengan apa yang kita punya. Kekayaan yang patut diwariskan ialah kaya hati dan pikiran. Nglurug tanpa bala (melawan tanpa kawan). Maksudnya melawan diri sendiri dan hawa nafsu, karena memang untuk melawan diri sendiri tidak dibutuhkan siapa-siapa. Sebisa-bisanya dilakukan sendiri, tetapi kalau kita menolak untuk melawan dorongan nafsu sendiri, maka yang bisa melawannya ya hanya diri sendiri. Digdaya tanpa aji-aji (Digdaya tanpa kesaktian). Dengan hati dan pikiran baik, secara tidak langsung seseorang membentuk perilaku mulia, sehingga orang lain menghargai dan segan dengan kita, walaupun kita tidak punya kelebihan harta, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Menang tanpa ngasorake (menang tanpa merendahkan). Kita bisa menjadi pemenang tanpa merendahkan siapa-siapa, karena kita punya apa yang orang lain tidak punya. Orang yang berhadapan dengan kita akan merasa rendah diri tanpa kita rendahkan. Yen waniyo ing gampang, wediyo ing pakewuh, sabarang ora kelakon. (Bilamana seseorang hanya berani menghadapi urusan yang mudah saja, dan takut menghadapi kesulitan, maka tidak akan menghasilkan karya apa pun). Tata, titi, tatag, tutug (tertib, teliti, berani, dan tuntas). Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. (KH Ahmad Sahal). (*)

In Memoriem Prof. Azyumardi Azra: Fase Kehidupan Seorang Tokoh

Bersamaan dengan itu, banyak orang melihat bahwa Azyumardi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Sama seperti Din Syamsudin dan beberapa tokoh lain yang mengkritik keras perkembangan reformasi yang kebablasan, Azyumardi pun semakin menunjukkan diri sebagai guru bangsa. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior BERITA ini cukup menyentak perhatian kita. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MPhil, MA, CBE, diberitakan meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 18 September 2022. Kabarnya, Almarhum mendapatkan serangan jantung di atas pesawat dalam penerbangan Jakarta-Kuala Lumpur. Kemudian mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Selangor. Tapi nyawanya tidak tertolong. Karuan saja, berita kematian ini menyebar begitu cepat. Tidak hanya di WhatsApp Group (WAG), tapi juga di banyak platform media sosial. Betapa pun, Azyumardi dikenal luas sebagai intelektual yang sudah puluhan tahun malang melintang di tingkat nasional, bahkan internasional. Mendapatkan berita ini, dalam benak saya, langsung terlintas bayangan beberapa fase dalam kehidupan tokoh intelektual Islam Indonesia yang cukup kondang ini. Dan hal ini sekaligus dapat menggambarkan beberapa perkembangan sejarah yang terjadi di kalangan internal umat Islam di Indonesia. Fase pertama, berkenaan dengan saat pertama kali saya mengenal ayah dari 4 anak itu. Kisahnya, seusai meninggalkan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo pada 1978, saya diajak seorang sahabat untuk melanjutkan kuliah di UIN Jakarta. Waktu itu, masih dinamakan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  Sahabat ini adalah senior saya di Gontor dan kebetulan kami satu kampung. Dia mengajak saya menginap di sebuah kamar asrama mahasiswa di Ciputat itu. Kebetulan dia sekamar dengan Azyumardi. Mahasiswa yang berasal dari desa Lubuk Alung, di pinggiran kota Padang. Berperawakan sedang. Tidak terlalu banyak bicara, tapi orangnya menyenangkan. Saya sempat menginap satu malam bersama mereka. Tapi sayang, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di sana. Fase kedua, ketika saya aktif sebagai reporter majalah Media Dakwah di Jakarta pada awal 1980-an, Azyumardi aktif di majalah Panji Masyarakat. Bersama Alm. Iqbal A. Rauf Saimima, Bakhtiar Effendi, dan lain-lain, dia memberi warna cukup cemerlang di majalah milik keluarga Alm. Buya Hamka itu. Tulisan-tulisan mereka tentang berbagai persoalan ke-Islaman mendapatkan perhatian besar dari berbagai kalangan pembaca muslim. Di era itu, sebagai wadah komunikasi sudah terbentuk Forum Komunikasi Media Islam. Tergabung di dalamnya majalah Media Dakwah, Panji Masyarakat, Suara Masjid, Serial Khutbah Jum’at, Kiblat, majalah anak-anak Sahabat dan beberapa media Islam lainnya. Pertemuan-pertemuannya sering diselenggarakan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat di Jl. Kramat Raya 45 Jakarta. Tapi setiap kali pertemuan, hampir tidak pernah Azyumardi dkk hadir. Redaksi Panji Masyarakat selalu diwakili Alm. Rusydi Hamka. Yang memang sangat menggebu-gebu semangatnya untuk menyambungkan tali silaturrahim antar para pengelola media Islam. Yang sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah kala itu. Ketika pemerintahan Orde Baru Soeharto tidak begitu suka terhadap Islam. Fase ketiga, ketika IAIN Syarif Hidayatullah di bawah rektor Prof. Harun Nasution mengirimkan banyak mahasiswanya untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat. Azyumardi bersama beberapa kawan ikut mendapatkan kesempatan itu. Harun Nasution yang alumnus McGill University itu dikenal sebagai pentolan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Dan penting untuk dicatat, orang-orang di DDII khususnya sangat anti terhadap perkembangan Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme di kampus IAIN di Ciputat itu. Terutama karena sikap dan pandangan Prof. Harun Nasution yang tidak peduli kepada kritik terhadap ide-ide sekularisme itu. Hal ini, hemat saya, yang jadi latar belakang kenapa Azyumardi dkk. di Panjimas tidak merasa nyaman untuk berhubungan dengan orang-orang di DDII. Sehingga pertemuan-pertemuan Forum Komunikasi Media Islam di Jl. Kramat Raya 45 itu tidak pernah dihadirinya. Apalagi kemudian Azyumardi Azra termasuk yang mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Columbia University di Newyork, Amerika Serikat. Mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh Prof. Harun Nasution. Artinya, para calon intelektual muslim itu diarahkan untuk mencari ilmu ke negeri Barat. Tidak ke Timur Tengah yang sebelumnya jadi pilihan. Fase keempat adalah ketika IAIN Syarif Hidayatullah di Ciputat oleh pihak tertentu dianggap sebagai basis perkembangan sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Sementara itu mereka yang menganggap faham yang merusak tatanan ajaran Islam itu, khususnya di DDII, tidak henti dengan melancarkan serangan-serangan yang keras. Karenanya Azyumardi dianggap sebagai bagian dari kelompok pendukung sekularisme itu. Bahkan Prof. Dr. Din Syamsudin juga dianggap demikian. Disamakan dengan Harun Nasution, Nurkholis Majid, Dawam Raharjo, Djohan Efendi dan lain-lain. Fase kelima, ketika Azyumardi terus berkembang menjadi tokoh intelektual yang bahkan sudah mendunia. Pada (1998-2006) ia sempat menjadi Rektor IAIN  yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Mendapatkan undangan ceramah di dalam dan luar negeri. Bahkan pada 2010, ia memperoleh gelar kehormatan Commander of the Order of British Empire dari Kerajaan Inggris. Dengan demikian, dialah orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar kehormatan itu dan layak mendapatkan sebutan \'Sir\'. Fase keenam, reformasi bergulir begitu dahsyat. Tidak terasa sudah banyak perubahan yang terjadi dalam percaturan politik umat Islam. Meskipun riak-riak perlawanan sementara kalangan terhadap perkembangan ide sekularisme berikut paketannya itu tetap ada, namun sebagian besar fokus umat telah berubah. Bersamaan dengan itu, banyak orang melihat bahwa Azyumardi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Sama seperti Din Syamsudin dan beberapa tokoh lain yang mengkritik keras perkembangan reformasi yang kebablasan, Azyumardi pun semakin menunjukkan diri sebagai guru bangsa. Akhir-akhir ini, tokoh yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pers itu tidak bisa lagi dipandang sebagai intelektual yang ikut arus. Tapi Azyumardi Azra sudah memperlihatkan dirinya sebagai tokoh yang militan dan punya integritas. Yang semakin sering bicara dalam kaitan “amar ma’ruf nahiy mungkar”. Azyumardi melancarkan kritik pedas terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggapnya merugikan rakyat banyak. Sebagai seorang intelektual yang mumpuni, Azyumardi telah melahirkan begitu banyak karya tulis bermutu. Tidak hanya dalam bentuk makalah yang diseminarkan di mana-mana. Tapi juga diterbitkan sejumlah majalah dalam dan luar negeri. Sejumlah buku yang lahir dari kematangan wawasan intelektualnya juga sudah banyak beredar. Karenanya banyak yang mendoakan: Semoga semua itu diterima Yang Maha Kuasa sebagai amal jariahnya. Yang pahalanya tidak akan terputus sampai ke dalam surga firdaus kelak. (*)

LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jakarta, FNN – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebagai antisipasi solusi kepada para pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya polarisasi pada Pemilu 2024. \"LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan mendesak partai politik untuk memberikan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam, serta tidak menimbulkan benturan di masyarakat melalui antitesis dua pasangan calon, seperti halnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019,\" kata Ketua LHKP Muhammadiyah Agus HS Reksoprodjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, (18/9/2022). Menurut Agus, pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 semakin menghangat disertai berbagai manuver politik dan menyebarkan pengaruh peserta pemilu melalui media informasi. Salah satunya wacana pencalonan presiden lebih dari dua periode. Wacana tersebut, kata dia, tidak sehat bagi demokrasi yang menjadi amanah reformasi serta semangat pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme) yang ditegaskan dalam konstitusi. “Oleh karena itu, wacana tersebut harus tegas dihentikan,” katanya menegaskan. Kemudian, terkait polarisasi politik, Agus berpendapat hal itu lahir sebagai dampak dari taktik politik elektoral yang cenderung membelah dan tidak merangkul kesatuan, sehingga terjadinya kutub-kutub masyarakat yang tidak kondusif di negara yang berlandaskan kesatuan dalam keberagaman. Ia mengatakan penyebab polarisasi terindikasi akibat sistem salah kaprah ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang mengantarkan pada praktik politik transaksional-oligarki serta menutup kesempatan masyarakat luas untuk menjadi kandidat secara adil dan setara. “Sudah semestinya semua pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi rakyat bisa mendapat banyak pilihan dan terhindar dari politik pecah belah, teror ataupun rasa takut,” katanya pula. Agus menambahkan, bila polarisasi terus berlanjut, maka bangsa Indonesia akan mengalami demokrasi politik yang stagnan, involutif, dan mengalami kemunduran. (mth/Antara)

Anies Baswedan Resmikan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan taman literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, Ahad sore, 18 September 2022. Anies yang mengenakan kemeja putih berbalut jaket Jakarta, datang ditemani istrinya, Fery Farhati, yang disambut dengan sebuah tarian tradisional serta dipakaikan sebuah selendang biru bercorak kedaerahan. Adapun taman literasi memiliki luas sekitar 9 ribu meter persegi dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari ampiteater; paviliun; ruang baca, literasi, dan komunitas; healing garden; plaza anak; dan titik baca. Sebelum meresmikan taman literasi, Anies berkeliling mengunjungi seluruh taman literasi dan melihat berbagai fasilitas yang ada. Dalam pidatonya, Anies mengatakan, kegiatan di taman literasi harus benar-benar hidup, mulai dari membaca hingga tukar gagasan. Literasi menjadi fondasi dari segala kompetensi. “Jadi ini semacam tempat bertemunya gagasan, ya di Indonesia tapi juga tempatkan Jakarta sebagai kota dunia. Kita menyambut pelaku-pelaku literatur dari berbagai tempat di dunia karena kita memang kelasnya dunia,” tutur Anies penuh semangat “Pesan saya harus ada aktivitas rutin yang tak perlu undangan,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini sesaat sebelum meresmikan taman literasi. Taman yang semula hanya memiliki satu fungsi, kini menjadi ruang ketiga yang dapat dinikmati oleh masyarakat hingga menjadi fasilitas publik yang dapat memajukan bangsa melalui literasi. (Rac)

BUMN Infrastruktur: Utang Makin Sulit Dibayar, Bank BUMN Jadi Tumpuan

Bahayanya nanti kalau ambruk satu saja maka akan ambruk rame-rame, efek domino dari gagal bayar utang yang akan datang dari BUMN infrastruktur atau kredit macet perbankan BUMN. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) WIKA kini hanya mengharapkan akses dari pembiayaan perbankan, terutama bank-bank BUMN, dan rekor penerbitan obligasi dan sukuk dalam negeri yang cukup besar. Namun sekarang berhadapan dengan utang jangka pendek yang jatuh tempo. Perusahaan mengumpulkan obligasi atau sukuk lokal sebesar Rp 7,5 triliun dan Rp 2,5 triliun masing-masing pada 2020-2021 dan 2022. Ini akan mendukung likuiditas mengingat tidak adanya amortisasi utang besar dalam 12 bulan ke depan. WIKA memiliki kas Rp 3,3 triliun terhadap utang jangka pendek Rp 17,5 triliun, tidak termasuk pembiayaan rantai pasokan, pada akhir semester 2022. Sekitar Rp 16 triliun dari utang yang akan jatuh tempo tersebut merupakan pinjaman modal kerja jangka pendek. Meskipun dapat diperpanjang namun tetap merupakan beban keuangan yang beaar Sementara risiko refinancing untuk pinjaman modal kerja jangka pendek ini harus dapat dikelola karena lebih dari 50% diantaranya didanai oleh BUMN atau anak perusahaan bank milik negara. WIKA mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp340 miliar dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (AA(idn)/Stabil) milik negara pada 2Q22. Anak usahanya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, juga memperoleh pinjaman sindikasi senilai Rp1,1 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BBB-/AA+(idn)/Stabil), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (BBB) /AAA(idn)/Stabil), dan bank milik daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (A+(idn)/Stabil). Perbankan Indonesia tidak dalam keadaan baik baik saja. Mereka sekarang tersandera karena penempatan liquiditas mereka di dalam Surat Berharga Negara. Lebih dari 1700 Triliun dana bank mengendap di SBN untuk membiayai pemerintah, gaji, tunjangan aparatur pemerintah. Keuangan pemeirntah sendiri sedang sulit karena berhadapan dengan utang yang besar. Jadi sekarang muncul dua masalah sekaligus yakni masalah pada BUMN non bank khususnya BUMN infrastruktur dan kedua muncul masalah di sektor perbankan yang juga terancam kredit macet di BUMN dan di SBN. Bahayanya nanti kalau ambruk satu saja maka akan ambruk rame-rame, efek domino dari gagal bayar utang yang akan datang dari BUMN infrastruktur atau kredit macet perbankan BUMN. Pada tahun 2023 akan menjadi masa-masa yang sulit bagi sebagian besar perusahaan BUMN. Apakah semua infrastruktur yang dibangun akan bisa dijual ketengan? Kita lihat saja nanti. (*)

Rapat Pimpinan Putuskan Tamsil Linrung Jadi Wakil Ketua MPR

Jakarta, FNN – Desakan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR segera melantik Tamsil Linrung menjadi Wakil Ketua MPR terus bergulir. Sebab, proses pergantian Fadel Muhammad sudah sesuai dengan mekanisme politik, lewat Sidang Paripurna DPD. \"Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD itu adalah keputusan lembaha politik  lewat mosi tidak percaya yang dibawa ke sidang paripurna. Keputusan itu bukan face to face antara LaNyalla (Ketua DPD) dengan Fadel,” kata Direktur Center For Leadership of Indonesia,  Jakarta, Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Ahad, 18 September 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rapat Pimpinan (Rapim) MPR membahas dan memutuskan pengangkatan Tamsil Linrung akan digelar, Senin, 19 September 2022. Rapim terlambat dilakukan setelah surat masuk dari DPD pada 5 September 2022, karena ada pimpinan MPR berada di luar negeri. Sebagaimana diketahui, Fadel Muhammad diberhentikan dari jabatannya sebagai Waka MPR dari unsur DPD lewat sidang paripurna pada Kamis, 18 Agustus 2022. Pada 1 September 2022, Ketua MPR Bambang Soesatyo menandatangani Surat Keputusan Pimpinan MPR Nomor 14 Tahun 2022 tentang pergantian Pimpinan Kelompok DPD di MPR masa jabatan 2019-2024. Yang menjadi Ketua Kelompok DPD di MPR adalah HM Syukur, SH, MM menggantikan Tamsil Linrung. Posisi Sekretaris yang dipegang M Syukur kemudian beralih ke Ajbar. Sedangkan Fahira Idris tetap menjadi bendahara. Menindaklanjuti SK tersebut, Kelompok DPD di MPR mengirimkan surat kepada Pimpinan MPR, perihal, \"Usul Pergantian Pimpinan MPR dari unsur DPD.” Surat yang dikirim 5 September 2022 dan ditandatangani M. Syukur (ketua) dan Ajbar (sekretaris) mengajukan usul pergantian dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Menurut Nur Sadik, apa yang dilakukan lembaga DPD terhadap Fadel Muhammad adalah keputusan politik. Sebab, ia menjadi Wakil Ketua MPR, juga merupakan hasil politik. Fadel bermanuver, itu haknya. Mengenai perdata dan pidana, biarkan urusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan polisi. Laporan Fadel ke PTUN dan bahkan ke Badan Pekerja DPD pun, tidak bisa menghalangi supaya pelantikan Tamsil segera dilakukan. Meski begitu, ia berharap supaya Fadel legowo karena diberhentikan. Tidak mungkin anggota DPD melakukan mosi tidak percaya tanpa alasan yang jelas. \"Alasan pencopotan itu mengikat. Sudah, legowo saja. Fadel senator dari Gorontalo. Contohlah Habibie (BJ Habibie) – yang juga ada Gorontalonya – yang ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR, langsung tidak mau menjadi calon presiden,\" ujar Nur Sadik. \"Fadel lapor ke mana-mana tidak pada tempatnya. Mestinya, dia berkonsultasi ke DPD sebagai lembaga yang memberikan mandat kepadanya sehingga menjadi Waka MPR. Jika sekarang mandat itu ditarik, itu wajar-wajar saja, karena yang memberi mandat itu tidak lagi mempercayainya,\" kata Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politim Universitas Hahasanuddin, Makassar itu. Menurur Nur Sadik, pimpinan MPR harus segera melantik Tamsil Linrung yang sudah terpilih dalam rapat paripurna menjadi Waka lembaga negara itu. Tidak bisa terjadi kekosongan lama. Sebab, sejak Fadel diberhentikan, ia tidak bisa lagi mengaku-ngaku atau membawa jabatan sebagai Wakil Ketua MPR. Dia sudah berhenti sejak rapat paripurna itu. Ia kembali meminta Fadel legowo. Sebab, itu lebih bermartabat, ketimbang bermanuver terus. Jabatan yang diembannya selama ini adalah politik, bukan penunjukan. Apalagi, mosi tidak percaya terhadap dirinya, pasti  notulennya dibuat secara lengkap oleh Sekretariat Jenderal DPD. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) juga mendesak MPR segera memproses pelantikan Tamsil. Desakan itu disampaikan Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru, dalam siaran persnya di Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Dia mengatakan, pencopotan Fadel Mumammad sudah sesuai mekanisme ang berlaku, yaitu melalui Rapat Paripurna DPD. (Anw)

Mayoritas Masyarakat Dukung Alvin Lim Kritik Keras Polri

Jakarta, FNN – Ketum KBPP (Keluarga Besar Putra-Putri Polri) Evita menghimbau Alvin Lim agar tidak mencaci-maki karena tindakan Alvin Lim berupa kritikan yang terlalu keras akan merusak Polri. Hal ini disampaikan Evita dalam salah satu media nasional yang terbit beberapa hari lalu. Namun, nampaknya masyarakat menanggapi berita tersebut dengan memberikan dukungan kepada Alvin Lim. Terlihat ada total 163 komentar, sekitar 90% lebih komentarnya mendukung Alvin Lim dan menghujat Polri dan KBPP, seperti berikut ini. Jim Bean: saya sempet nonton chanel Yutube Alvin, dia advokat dan punya bukti, ga mungkin blunder hoax. Ajak debat aja bu. King Queen: Emang pernah yah selama ini di kritik baik2 dan berubah? Law Enforcement: Alvin Lim ketika ngomong santun tidak didengerin kritiknya. Terpaksa dia ngomong keras di media. Yg Alvin Lim omongkan semua benar. 100% benar. Jimmy Saputra: sombong dan antikritik. Ahmad Faisol: Loh, bukannya sudah sejak dulu Polri Rusak?? Tuh kasus Yosua, kasus judi online dan setoran2, hampir semua kebagian dan jadi mafia, yg jujur hanya oknum dan sangat sedikit, Menghina saja saya rasa Pantas apalagi kritik, itu hal yg wajib!!! Anonimous User: apa yg disampaikan adalah kenyataan.selama ini rakyat kecil sering jadi korban kelakuan polisi. skrg ada yg mewakili menyuarakan hati rakyat.apa salahnya? Otje Moses: Dia bukan kritik tapi fakta!!! Inspirasa 6777: bukannya polisi sdh sekian lama dikritik tp ga pernh bs memperbaiki diri? bukankah polisi yg merusak dirinya sendiri??? bukankah polisi sdh menjatuhkan harga diri dan menghinakan dirinya sendiri???? Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum, Maria menanggapi tidak heran masyarakat makin antipati. KBPP bukannya ingin Polri diperbaiki malah secara membabi-buta meminta Alvin Lim untuk berhenti memcaci-maki Polri. “Logika aja, apakah seorang Alvin Lim mampu merusak institusi Polri, jika seluruh personel Polri baik dan berkualitas. Penyebab Polri hancur dari Internal atau dari eksternal Polri? Masyarakat sudah pintar makanya tidak mudah terhasut pemikiran dari Ketum KBPP. Sebaiknya Ketum KBPP beri masukan ke Polri saja, kemana KBPP ketika Polri terpuruk kasus Ferdy Sambo?” ucap Maria dengan kritis. “Berhenti pencitraan dan merasa bahwa Institusi Polri adalah super power dan anti kritik, idealnya Polri adalah Institusi Pelayan Masyarakat. Camkan itu!” tanggap Maria. Maria juga mengakui bahwa Alvin Lim ini sebagai seorang perintis, rela berkorban demi mengkritik Polri. Alvin tahu bahwa resiko kena ITE besar ketika mengkritik Polri, namun karena beliau ingin membela masyarakat dan memperbaiki citra Polri maka dengan terpaksa disampaikanlah kritik keras tersebut. Maria sekali lagi mengingatkan bahwa LSM Konsumen Cerdas Hukum menerima banyak laporan mandeknya LP Investasi bodong seperti LP Mahkota dengan Terlapor Raja Sapta Oktohari di Polda metro Jaya dan KSP SB, Net89 mandek di Mabes Polri. Bahkan Kresna Life dan Sekuritas yang sudah Tersangka, selama 2 tahun ini tidak ditahan oleh Tipideksus Mabes. “Wajar jika masyarakat berasumsi ada permainan, atau dugaan gratifikasi para pelaku Investasi bodong ke oknum Jenderal Polri. Wajar pula jika seorang Alvin Lim mengkritik bahwa ada oknum Jenderal Polri jadi anjing peliharaan oknum Pelaku Investasi bodong, karena tindakan hukum yang tumpul. Solusinya kan mudah, polisi tinggal proses LP Investasi bodong tersebut, bukannya malah menyerang orang yang mengkritik Polri.” Alvin Lim pun ternyata menanggapi kritik KBPP dan 4 Irjen Purn Polisi dalam kanal Youtube Quotient TV. (mth/*)

In Memoriam: Indonesia Menangis, Tiada lagi Prof Azyumardi Azra

Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat INNALILLAHI Wainnailaihi Rojiun. Telah berpulang ke pangkuan Illahi Rabbi: Cendekiawan Muslim, Professor Azyumardi Azra. Almahum mengembuskan nafa terakhir Minggu (18/9) pukul 12.30 waktu setempat di RS Serdang, Selangor, Malaysia. Ia meninggalkan seorang istri, Ibu Ipah Farihah dan empat anak. Prof Azyumardi Azra sempat dua hari dirawat di RS akibat terpapar Covid-19. Virus itu baru diketahui bersarang di tubuhnya saat ditangani di RS Serdang, Malaysia, Jumat (16/9) petang. Hal itu diawali di atas pesawat dalam penerbangan ke Malaysia, sore itu Prof Azyumardi mendadak terserang batuk keras, panjang, disertai sesak nafas. Dari Bandara Azyumardi langsung dilarikan ke RS yang berjarak 35 km dari Kualalumpur. \"Semalam sudah dalam penanganan intensif tim medis RS Serdang,” kata  Datuk Zakaria A. Wahab, wartawan senior, mantan Pemred Kantor Berita Bernama Malaysia dan Penasihat/Pendiri ISWAMI (Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia). Tidak lama setelah pecah kabar Prof Azyumardi terserang sakit di seluruh grup WhatsApp wartawan Indonesia dan Malaysia, kami meminta bantuan rekan wartawan di Malaysia untuk ikut memantau. Zakaria wartawan pertama yang merapat di RS Serdang. Zakaria bertemu Dubes RI untuk Malaysia. “Saya sendiri ada bertanya doktor di ruang terbuka, mengesahkan Prof AA dijangkiti covid dan tidak boleh diziarahi,” tambah Zack, panggilan akrab Zakaria. Sejak semalam Prof Azyumardi sudah dalam pemantauan KBRI di sana. Kunjungan Dinas di Sumbar Ketua Dewan Pers itu pada awal pekan lalu mengadakan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Ia sempat ke Bukittinggi dan mengunjungi keluarganya di Batusangkar sebelum bertolak ke Malaysia melalui Jakarta. Sabtu kemarin ini, sedianya mantan Rektor UIN tersebut jadi salah satu pembicara dalam seminar internasional di Selangor bersama tokoh penting Malaysia, Anwar Ibrahim. Saksi mata dalam penerbangan adalah Guru Besar Universitas Sumatera, Professor Budi Agustono. Ia dan istri sama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan Azyumardi. Mereka sempat ngobrol sejak di bandara hingga di dalam pesawat. Semalam Budi membagi kisah yang dilihatnya dalam pesawat di grup WhatsApp wartawan. “Dua puluh menit sebelum pesawat mendarat, saat saya, istri dan pak Azra sedang bercakap tiba-tiba pak Azra batuk tanpa henti, tubuhnya berkeringat dingin. Saya minta dia minum air mineral. Saya memijat tubuhnya yang keringat dingin lalu meminta pramugari memasang selang oksigen di hidung dan mulut. Meski selang terpasang sesak nafasnya tak berhenti, malah tubuhnya begerak ke kiri ke kanan di atas kursi pesawat,” kisah Budi. Ketika pesawat parkir dan pintu pesawat dibuka menurunkan penumpang, lanjut Budi, “saya dan istri mengurus kesehatan pak Azra yang diminta turun  belakangan. Saya dan istri gelisah dan cemas melihat kesehatan pak Azra. Tidak lama sesudah itu kami bertiga turun dengan selang oksigen dan dibawa segera ke bed panjang perawatan lalu dilarikan ambulans ke rumah sakit.  Saya sempat merogoh tas tenteng Pak Azra mencari telpon, tapi karena bingung dan panik lambat ketemunya. Akhirnya istri saya menelpon temannya staf khusus Menteri Sosial meminta bantuan mengabarkan ke istri atau keluarga pak Azra,” lanjutnya. “Saya sampaikan ke istri antar dan temani Pak Azra demi keselamatan dan keamanan. Kita bantu sekuat kita ke RS di Kuala Lumpur,” ungkap Budi. “Istri saya, Reni Sitawari Siregar, mengantarkan hingga ke dalam ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit, sedangkan saya urus imigrasi di  Bandara,” kisah Prof Budi Agustono. Tanpa Swab Indonesia, seperti halnya Malaysia telah menghapus keharusan Swab Antigen/ PCR untuk perjalanan luar negeri. Kondisi itu membuat penumpang pesawat yang terpapar Covid19 dalam kategori orang tanpa gejala (OTG) sulit terdeteksi. Baru seminggu lalu, Pemerintah Malaysia menghapuskan larangan memakai masker di dalam ruangan. Saya mengenal Prof Azyumardi cukup lama. Ia pernah menjadi Wartawan Panji Masyarakat (1979-1985). Kesamaan isu atau topik yang kami bahas dalam tulisan masing-masing semakin mengeratkan hubungan. Semasa pandemi Covid19 kami intens berkomunikasi. Usia kami sama-rentan terpapar Covid19, sehingga mengatur sebaiknya beraktifitas dari rumah saya. Suatu hari di tahun lalu, anak cucunya tertular Covid19. Ia mengontak saya meminta dicarikan Ivemertin, obat cacing yang terkenal itu. Yang dipercaya sebagian masyarakat bisa melawan virus Covid19. Masa itu, obat tersebut sangat sulit mencarinya, harganya di pasaran ikut dimainkan karena diburu banyak orang, meski dilarang pemerintah untuk digunakan menyembuhkan Covid19. Kebetulan saya memiliki stock, maka saya kirimlah ke beliau. “Alhamdulillah, anak cucu berangsur baik, sudah keluar keringat. Terima kasih Pak Ilham,” ucapnya. Komunikasi semakin intens sejak pria kelahiran 67 tahun lalu itu ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers (DP). Begitu menjabat kasus di dunia pers terus meningkat, membuatnya praktis sejak itu siang malam beraktifitas. Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Kolumnis yang sangat produktif itu sering mengirimi saya link tulisannya membahas pelbagai topik di berbagai media kemudian kita bahas bersama. Demikian sebaliknya. Rabu ( 14/9) lalu kami masih bertegur sapa. Hari itu beliau sedang berada di Padang, Sumatera Barat. Saya ketahui dari fotonya ketika bersama wartawan Sumbar menghadiri jamuan makan siang Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah. Foto saya peroleh dari rekan Zulnadi, wartawan senior Pemred Semangat.com di Padang yang hadir dalam jamuan itu. Foto itu kemudian saya forward ke beliau. Seperti biasa dia pun merespons cepat di WA. “Terima kasih pak Ilham. Kolomnya ditunggu,” ucapnya.  Dalam kunjungannya di Sumatera Barat, Azyumardi sempat ke Bukit Tinggi dan mengunjungi keluarganya di Batu Sangkar. Kuat dugaan lantaran kecapean melakukan perjalanan dinas yang membuat kondisinya drop dan dengan mudah diserang virus Covid19 yang secara obyektif sebenarnya penyebarannya sudah menurun di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Intelektual Segudang Prestasi Bukan hanya kalangan pers yang kehilangan Prof Azyumardi Azra, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE CBE kelahiran 4 Maret 1955 adalah akademisi Muslim asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai cendekiawan muslim. Azyumardi terpilih sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan mengakhirinya pada 2006. Pada 2010, dia memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan menjadi \'Sir\' pertama dari Indonesia. Pada 2022, Azyumardi terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Riwayat pendidikan tinggginya sendiri dimulai sebagai mahasiswa sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada 1982, kemudian atas bantuan beasiswa Fullbright, ia mendapakan gelar Master of Art (MA) pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University pada 1988. Ia memenangkan beasiswa Columbia President Fellowship dari kampus yang sama, tetapi kali ini Azyumardi pindah ke Departemen Sejarah, dan memperoleh gelar MA pada 1989. Saya dikirimi foto sewaktu almarhum mengenakan selang oksigen di dalam pesawat hingga ketika dirawat di RS hari Jumat itu. Dalam tulisan kemarin “Kisah Prof Azyumardi Azra yang Terpapar Virus Covid-19” (Sabtu,17/9) saya memanjatkan doa kesembuhannya segera. Semoga Allah SWT menjabahnya dengan memberikan kesembuhan kepada cendekiawan penting Indonesia itu, yang berpembaan humble namun sangat kritis. Tetapi Allah SWT berkehendak lain. Dia lebih menyanginya, maka Tuhan pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, memanggilnya pulang.  Insya’ Allah Tuhan menyediakan tempat lapang, nyaman, dan indah di sisi-Nya. Aamiin, YRA. Jakarta, 18 September 2022. (*)

Indonesia di Tepi Jurang Kehancuran

Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KATA \'Indonesia\' memang disebut dalam novel Ghost Fleet, namun hanya tujuh kali di enam halaman dari 400 lebih halaman yang ada. Imajinasi novel Ghost Fleet, bahwa Indonesia bubar 2030 bisa jadi nyata, jika terjadi Great Depression seperti 1929. Ekonomi kita yang alami pendarahan akibat perang dagang USA-RRC. “From the water right now, Jamie Simmons thought the Zumwalt looked less like floating death and more like one of those ramshackle floating tidal towns off what used to be Indonesia, people weaving sheets of metal, plastic, and wood into improbable geometries to create homes”. (Dari air sekarang, Jamie Simmons berpikir Zumwalt kurang terlihat seperti kematian mengambang dan lebih seperti salah satu kota pasang surut terapung yang bobrok dari bekas Indonesia, orang-orang menenun lembaran logam, plastik, dan kayu menjadi geometri yang mustahil untuk membuat rumah). Artinya saat itu, pada 2030, Indonesia sudah hilang. Sinyal nafsu dorongan Presiden Jokowi ingin tetap berkuasa baik melalui perpanjangan masa jabatannya - jabatan Presiden 3 tahun maupun turun penawaran menjadi Wakil Presiden pada Pilpres 2024, terang benderang bagian dari Imajinasi novel Ghost Fleet dalam sebuah skenario besar rontoknya NKRI. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara diselenggarakan atas remot kekuatan oligarki. Kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi adalah sebuah realitas yang sedang berjalan. Navigasi dan kebijakan negara dijauhkan dari ramu rambu pagar keamanan dan keutuhan negara, yaitu pagar UUD 1945 asli yang di dalamnya terdapat Pembukaan memuat tujuan negara dan Pancasila. Keadaan yang sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia ASLI .. diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Kompas dan kiblat bangsa sempurna menuju arah kehancurannya sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Amandemen UUD 1945 dimulai pada 1999 hingga 2002, andemen paling brutal dan ugal ugalan untuk menenggelamkan negara ini. Otomatis muncul post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute, oleh boneka kekuasaan, meramkah degradasi dan kerusakan: ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Beruntun sinyal ambruknya negara ditandai ketimpangan ekonomi akibat penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Sempurna, dengan masuknya TKA dengan dalih masuknya investasi yang diduga kuat adalah tentara asing lengkap dengan tenaga intelijen masuk dengan leluasa. Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Logika politik mengatakan kalaulah tidak lenyap dari peta dunia - Indonesia akan mengalami kehancuran yang nyata. Kesadaran bersama seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara wajib “Kembai ke UUD 1945 asli” adalah sebuah kemutlakan yang harus bersama diperjuangkan. “kembali ke UUD 45 asli atau negara hancur dan lenyap darr peta dunia”. (*)

Eko Kunthadi Akan Semakin Menggila Setelah Dimaafkan Ning Imaz

Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN EKO Kunthadi lega. Dia dimaafkan oleh Uztazah Fatimatuz Zahra (Ning Imaz). Ketua relawan Ganjar Pranowo itu menghina Ning Imaz yang menjelaskan tafsir al-Quran, surah Ali Imran ayat 14. Ning Imaz adalah putri KH Abdul Khalik Ridwan dari pondok pesanren Lirboyo, Kota Kediri. Suami Ning Imaz, Gus Rifqil Muslim, mengatakan bahwa dia memafkaan Eko Kunthadi, yang sering dijuluki “Kuntet” di media sosial itu, karena mencontoh Mbah Maimun Zubair yang selalu memaafkan orang yang menghinanya. Juga, mencontoh KH Mustofa Bishri. Penghinaan Eko itu sangat menyakitkan semua orang. Bukan saja bagi Ning Imaz. Tapi juga bagi umat Islam. Sebetulnya, selain menghina Ning Imaz pribadi, Eko juga melecehkan al-Quran. Ada dua bagian penghinaan oleh Eko. Pertama, “Tolol tingkat kadrun”. Ini jelas ditujukan kepada Ustazah NU itu. Kedua, “Hidup kok cuma mimpi selangkangan”. Ini ditujukan ke ayat al-Quran yang dibahas oleh Ning Imaz.   Artinya, Eko melecehkan agama Islam juga. Bukan hanya menghina Ustazah. Sekarang, Eko dimaafkan oleh Ning Imaz dalam kaitan penghinaan pertama. Jadi, untuk urusan dengan Ning Imaz, Eko sudah Oke. Tetapi tidak untuk penghinaan kedua – pelecehan al-Quran. Urusan ini bisa panjang. Masuk ke dalam penistaan agama. Kita fokus dulu pada kemaafan dari Ning Imaz. Apa makna pemberiaan maaf ini? Salah satunya adalah kemuliaan yang memberi. Hanya saja, pemberian maaf yang mulia itu tidak pantas dihibahkan kepada Eko Kunthadi yang terkenal suka melecehkan orang dan agama. Dia sudah bolak-balik melakukannya tetapi tidak diproses hukum karena dia adalah buzzer penguasa. Dia dilindungi oleh para penguasa. Makna yang kedua dari pemaafan Eko adalah merestui sikap dan tindak-tanduk dia yang bermisi menghina agama. Pemberian maaf ini sama dengan penerbitan Surat Izin Menghina (SIM) agama Islam untuk Eko. Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Lirboyo cuma mengimbau agar Eko sopan-santun bermedsos dan tidak lagi menghina. Imbauan itu sudah sering disampaikan kepada buzzer Islamofobia ini. Tapi, dia malah busung dada. Eko tidak akan jera seperti diharapkan pimpinan Lirboyo. Dia akan terus menghina orang dan mencaci agama serta umat Islam. Eko akan semakin menggila setelah dimaafkan Ning Imaz.   Medan, 18 September 2022. (*)

Pinjaman Luar Negeri (PLN): Bahaya Serius Dalam Nilai Tukar

Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SAAT arus pinjaman luar negeri sudah negatif maka siap-siaplah nilai tukar akan memburuk. Apakah ada yang diuntungkan? Selalu ada, lihat cadangan devisa melemah pada saat harga komoditas tinggi. Berarti ada yang menyimpan uang hasil ekspornya dalam mata uang asing dalam jumlah besar. Mereka menunggu kejatuhan rupiah untuk mengambil alih semuanya di dalam.negeri. Termasuk membeli kepala pemerintahan. Semua bahaya yang akan dihadapi oleh pemerintahan sekarang dan ke depan semunya berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memang didesain untuk menguntungkan segelintir orang dan menjadikan negara sebagai bancakan oligarki nasional kolaborator bandit internasional. Bagaimana alurnya? Perhatikan fakta berikut. Masih tinginya Pinjaman Luar Negeri (PLN) merupakan instrumen utang yang lebih dulu dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Masalahnya adalah pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur. Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2018-2021 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US$ 6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US$ 1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US$ 1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp 102.25, triliun atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian strategi pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. (Ini bahasa APBN, gak salah ini? Lihat prosentasenya). Secara bruto, realisasi penarikan Pinjaman Luar Negeri periode tahun 2018-2022 rata-rata mencapai 186,7 persen dari target penarikan dalam APBN. Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok PLN sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Bahayanya sekarang adalah perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok PLN terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2023 direncanakan sebesar US$ 2,0 miliar atau ekuivalen Rp 29.5, triliun. Sementara itu, untuk 2024-2027 penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing direncanakan sebesar US$2,0 miliar atau ekuivalen dengan Rp28.9 triliun. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix. Angka ini mengecil, karena kapasitas Indonesia tidak layak lagi dapat pinjaman. Akibatnya Aliran uang Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang masih Negatif. PLN (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar negatif Rp 17.37 triliun, yang terdiri atas penarikan PLN (bruto) sebesar Rp 62.05 triliun. Sementara pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp 79.42 triliun. (Ingat ini sudah negatif, akan ada bahaya besar dalam nilai tukar, memang ini desainnya, gak bakal bisa ditahan). Dengan demikian, penarikan PLN (neto) RAPBN tahun anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan target outlook APBN tahun 2022 sebesar Rp 44.401,1 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. (Perhatikan sebenarnya ini logika dibuat-buat, yang terjadi ada tidak mungkin lagi menarik pinjaman luar negeri karena geopolitik, dan situasi politik nasional yang tidak lagi baik bagi investor). Dari sisi mata uang, cicilan pokok PLN jatuh tempo pada tahun 2023 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan Euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok PLN jatuh tempo tahun 2023 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank. Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Pergantian pemerintahan SBY ke Jokowi Indonesia kehilangan separuh dari daya nilai tukar mata uangnya. Sekarang transisi pemerintahan tampak akan kehilangan separuh lagi. Jadi, kurs ini bisa jadi diproyeksikan berada pada Rp 25 ribu sampai 30 ribu per USD. Jadi apa kira kira, Men? (*)

Menkeu Harus Klarifikasi!

Pemerintah selalu mengatakan subsidi salah sasaran. Masyarakat berharap Menkeu Sri Mulyani bisa menjelaskan apa arti “salah sasaran”. Bagaimana kriterianya. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KETIKA “wawancara” dengan KompasTV, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Subsidi BBM naik dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun (menit 2:24), akibat kenaikan harga minyak mentah ICP dari asumsi US$ 63 menjadi US$ 100 per barel. Pembengkakan Subsidi BBM ini kemudian dijadikan alasan utama menaikkan harga BBM. Tetapi, ternyata Subsidi BBM tidak sebesar itu. Apakah Menkeu memang ada maksud penyesatan informasi? Pembohongan publik? Sebagai konsekuensi, kebijakan berdasarkan informasi yang salah, maka tidak sah. MenKeu Sri Mulyani juga menyebut, konsumsi pertalite dan solar diperkirakan naik, masing-masing dari 23 juta Kilo Liter menjadi 29 juta KL dan 15 juta KL menjadi 17 juta KL, yang mana mengakibatkan Subsidi BBM membengkak lagi menjadi Rp 698 triliun (menit 4:54): atau naik Rp 195,6 triliun. Artinya, dengan hanya kenaikan konsumsi pertalite 6 juta KL dan solar 2 juta KL, total 8 juta KL, Subsidi BBM naik Rp 195,6 triliun? Artinya, Subsidi BBM mencapai rata-rata Rp 24.450 per liter, yaitu Rp 195,6 triliun dibagi 8 juta KL? Sepertinya mustahil? Mohon Menkeu klarifikasi. Pemerintah selalu mengatakan subsidi salah sasaran. Masyarakat berharap Menkeu Sri Mulyani bisa menjelaskan apa arti “salah sasaran”. Bagaimana kriterianya. Apakah kelompok buruh dengan upah di atas Rp 3,5 juta per bulan dianggap salah sasaran: sehingga tidak berhak menerima Subsidi BBM, dan juga BLT? Apa konsekuensinya seorang pejabat negara yang melakukan pembohongan, sengaja memberi informasi tidak benar dan menyesatkan, digunakan untuk mengambil kebijakan yang mempunyai dampak negatif luas, yang menyebabkan demo terus-menerus: apakah patut diduga sengaja memicu keonaran, pasal 14 UU No1/1946? (*)

Kuasa Hukum Freddy Widjaja, Alvin Lim: Butuh Nyali Polisi Hadapi Pemilik Sinarmas yang Pakai Akta Lahir Palsu

Jakarta, FNN – Mabes POLRI mengelar perkara dugaan pemalsuan akta lahir para pemilik Sinarmas, Indra dan Frangky Widjaja Kamis, 15 September 2022 dihadiri unsur pengawasan Irwasum dan Bidkum, serta pihak Pendumas dan kuasa hukum terlapor. Dalam gelar perkara, ditanyakan oleh Korwas Kombes Wawan kepada pihak Terlapor mengenai Objek surat palsu apakah benar palsu dan diberikan ke mana? Edi Santoso, kuasa hukum Sinarmas yang hadir menjawab \"Akta Lahir palsu diberikan Eka Tjipta Widjaja kepada Indra Widjaja dan Franky Widjaja (Pheng Lian dan Jong Nian) untuk digunakan dari kecil, untuk membuat KTP, Passport dan semua akta lainnya. Akta lahir palsu diberikan sebagai lampiran pengajuan gugatan pembatalan anak sah di Pengadilan Negeri,” ucap Edi Santoso dengan muka tertunduk dan suara lirih. Ketika diminta copy surat dan akta lahir palsu yang aslinya oleh Kombes Wawan, dijawab tidak dibawa oleh Edi Santoso. Freddy Widjaja selaku anak Kandung Eka Tjipta Widjaja mengaku dirugikan karena penggunaan surat akta lahir palsu itu menyebabkan batalnya akta anak Freddy Widjaja. “Kerugian baik materiil maupun imateriil telah terjadi akibat pengunaan surat palsu tersebut. Ini salah satu unsur pidana pasal 266 ayat 2 pidana mengunakan akta otentik palsu yang dapat menimbulkan kerugian,” katanya. Freddy Widjaja sebagai pendumas mengucapkan terima kasih atas digelarnya perkara dugaan pengunaan akta otentik palsu ini. “Melalui gelar, semua peserta gelar mendengar langsung pengakuan bahwa surat palsu itu memang diakui digunakan oleh Indra Widjaja dan Franky Widjaja. Jelas sudah unsur pidana semua terpenuhi. Alat bukti berupa surat keterangan dari Disdukcapil bahwa akta lahir tersebut palsu juga sudah diberikan kepada penyidik beserta keterangan saksi dan keterangan ahli yang mendukung terjadinya pidana pemalsuan surat,” jelasnya. Advokat Alvin Lim, selaku kuasa hukum Freddy Widjaja dari kantor hukum LQ Indonesia Lawfirm, dengan tegas memberikan tanggapan. “Saya hadir dalam gelar perkara tersebut, dari pernyataan dan raut wajah semua peserta gelar, bisa dibaca bahwa pidana itu terjadi, dipenuhi unsur dan cukup alat bukti. Tinggal “Nyali Polisi” yang akan menjadi penentu, berani gak Mabes Polri menaikkan penyidikan dan menetapkan tersangka kepada Indra Widjaja dan Frengky Widjaja, penguna Akta Lahir palsu,” ungkapnya. “Mengingat infonya mereka (para pemilik Sinarmas) adalah orang kuat dan salah satu dari 9 Naga yang ditakuti pejabat. Dari kasus ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia negara hukum atau negara kalah dengan oknum Mafia “9 Naga” yang konon menjadi ladang uang oknum Bhayangkara,” lanjut Alvin dalam rilis Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, jika jelas-jelas orang sudah mengaku secara sadar mengunakan surat palsu, malah menyalahkan Bapak mereka. “Hal yang menurut saya ‘ungrateful’, apalagi orang mati yang disalahkan. Terlebih akibat hukum dari Akta Lahir palsu, KTP, Passport, surat nikah beserta akta lahir anak mereka yang dibuat berdasarkan akta lahir palsu dapat pula dibatalkan secara hukum,” terangnya. “Parahnya jika akta lahir mereka palsu, lalu hak apa yang mereka (para Terlapor) punya terhadap harta warisan dan aset Sinarmas? Karena secara hukum, de jure, keberadaan Indra Widjaja dan Franky Widjaja tidak diakui oleh negara. Kelahiran mereka tidak diakui, bisa saja sama dengan mereka adalah asing/alien, yang patut diusir dari bumi pertiwi karena tidak punya legal standing,” tegasnya. “Saya minta Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) agar tegas dan segera tahan kedua penjahat penguna akta lahir palsu tersebut, karena pembiaran terhadap pelaku pidana adalah perbuatan pidana pula. Sekali-kali Kapolri buktikan bahwa Equality before the Law itu ada di Indonesia dan segera tahan Kedua terlapor Indra Widjaja dan Franky Widjaja,” ucap Alvin Lim semangat. (mth/*)

Komunitas Kabut Malam Melestarikan Lingkungan dan Tradisi Leluhur

Mojokerto, FNN – Komunitas Kabut Malam menggelar Jamhore Anak Desa di lapangan Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu-Minggu (17-18/9/2022). Acara ini mengajak anak-anak Desa Banjarkemantren berkemah sembari melestarikan lingkungan dan tradisi warisan leluhur. Desa Banjarkemantren terdiri dari empat dusun yakni Pandean, Jambe, Kemantren dan Banjar. Kegiatan kemah pendidikan dan kebudayaan ini berkolaborasi dengan karangtaruna desa dan KLG (Kampung Lali Gadget) Wonoayu, Sidoarjo. Event Jamhore Anak Desa yang dilaksanakan mulai pujul 15.00 WIB-selesai merupakan event akbar pertama dalam sejarah Komunitas Kabut Malam. Sejumlah penampilan kesenian juga akan ditampilkan dalam acara tersebut, seperti Tarian Remo, Cokronegoro, Ludruk dan kesenian modern. “Jamhore Anak Desa ini sebagai wujud persembahan bangga menjadi generasi penerus sang Maestro munali patah. serta melatih ketangkasan dan kekompakan melalui permainan tradisional,” bunyi keterangan tertulis Komunitas Kabut Malam. Jamhore Anak Desa akan diikuti oleh sedikitnya 100 anak-anak di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Banjarkemantren. Selain itu, orang tua dari anak-anak juga warga desa dan elemen pemuda karang taruna turut mendampingi kegiatan tersebut. “Peserta akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dengan jelajah desa, permainan tradisional, dan membuat udeng pacul gowang bersama. Udeng tersebut adalah udeng khas sidoarjo yang di buat oleh Eyang Munali Patah sang maestro asli yang lahir, hidup dan beremayam di Dusun Jambe Desa Banjarkemntren,” katanya. Para peserta juga akan membuat papan visioning untuk masa depan desa dengan gaya mereka masing-masing. Karena masa depan bangsa dan negara bermula dari desa. “Dengan kegiatan ini, banyak harapan yang disemogakan untuk anak-anak di Desa yang merupakan penerus generasi agar memiliki kegembiraan yang luar biasa sehingga dapat menciptakan masa depan dari desa untuk Indonesia,” demikian rilis Komunitas Kabut Malam. (mth/*)

Kekuasaan Presiden Sekalipun Ada Batasnya

Kasus Sambo dan semakin dibukanya borok-borok elit oleh hackers Byorka yang meretas data masyarakat semakin menunjukkan, penguasa tidak lagi bisa melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBAGAI kebijakan pemerintah tidak memperhatikan keadaan rakyatnya menjadi kesengsaraan rakyat. Naiknya harga BBM tentu mempunyai efek domino terhadap segala kehidupan kalau angkutan naik maka semua barang dan jasa akan ikut naik. Bagi rakyat kecil sungguh penyiksaan, sebab sudah kecil pendapatannya masih harus ditekan dengan biaya hidup yang besar. Demo yang dilakukan mahasiswa, elemen rakyat, dan emak-emak sudah memasuki minggu ketiga. Demo yang merata seantero negeri dari Sabang sampai Merauke. Harus bisa mengetuk hati Presiden Joko Widodo, jangan pongah merasa berkuasa yang berada di atas Angin. Bung Karno mengatakan, deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. ... Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 maka negara yang berdasarkan Pancasila sudah diganti menjadi negara super Kapitalis dan super Liberal. Listrik untuk rakyat kecil 450 watt diganti dengan 900 W. Mengapa harus diganti? Tujuannya gas elpiji melon akan diganti dengan kompor listrik. Apakah kompor listrik lebih merah dibanding gas elpiji? Tidak jelas. Mengapa kebijakan tidak pro terhadap rakyat? Ujung-ujungnya kepentingan oligarki perubahan kompor gas ke kompor listrik tentu butuh biaya besar. Siapa yang punya pabrik kompor listrik, tentu para oligarki. Tidak nyambungnya keinginan rakyat dengan kemauan elit politik, serta  pemimpin akibat tidak paham dan tidak mengerti apa itu “Amanat Penderitaan rakyat”. Presiden Soekarno pernah mensitir tulisan yang mengharukan hati di atas nisan kuburan Sdr. Ali Archan, pejuang kita yang gugur di Boven Digul. Bunyinya, ”obor yang kunyalakan di malam gelap ini kuserahkan kepada angkatan yang kemudian”. Inilah Amanat Penderitaan Rakyat yang kita laksanakan terus sampai tempat yang dituju, yaitu hari depan kita yang gilang gemilang. Dan kitalah ”angkatan” yang kemudian itu, pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (sambutan JM Menteri Penerangan) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 sebuah kalimat tertera hitam di atas putih bahwa ”Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara”. Jadi, sangat keliru kalau rakyat miskin dan anak terlantar hanya diberi BLT 150 ribu perbulan, dan dianggapnya beban kehidupan pemerintah memberi subsidi. Pemerintah menganggap penguasa dan rakyat adalah budak Belian yang perlu disubsidi oleh juragan atau majikannya. Subsidi adalah kata politik untuk mengelabuhi dalam proses pembodohan terhadap rakyat, padahal rakyatlah yang berdaulat, bukan partai politik atau penguasa. Pada hakikatnya, UUD 1945 ayat 34 ayat 1 adalah upaya pengejawantahan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kenyataan. Sebagai ikhtiar mendukung perjuangan negara, bangsa dan rakyat Indonesia menempuh perjalanan menuju Masyarakat Adil dan Makmur yang bahagia hidup bersama di dalam sebuah negeri gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. Tetapi sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sistem pemerintahan diganti Visi Misi Negara diganti dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati/Walikota, maka tujuan bernegara sudah diganti. Jadi tidak mungkin Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia diletakkan pada sistem kapitalisme liberalisme seperti sekarang ini yang tidak mengenal apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara terus berlanjut, satu-satu kebobrokan oleh kekuatan alam semesta dibongkar. Kasus Sambo adalah alam semesta yang membongkar bagaimana bobroknya kepolisian sebagai bhayangkara negara justru berbuat nista, dengan menggunakan kendaraan Satgassus Merah Putih menjadi backing judi online, perjudian, narkoba, pencucian uang, dan banyak lagi kasus pertanahan. Padahal agenda reformasi memisahkan ABRI dengan dwifungsi ABRI justru sekarang Polisi menjadi multifungsi, segala jabatan dimasuki, bahkan peran combatan TNI diambilalih senjata Polri menjadi senjata combatan. Brimob lebih tentara dari tentara dengan peralatan yang combatan. Kepangkatan Polisi juga meniru kepangkatan TNI, sistemnya komando padahal Polisi itu komandonya Hukum. Kerusakan semua ini tanggungjawab siapa? Harusnya Presiden berani melakukan reformasi pada tubuh Polisi karena komandan tertinggi Polri adalah Presiden. Sistem hukum yang sudah menjadi mafia hukum Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Menurut Mahfud, jika mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, namun mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Tidak ada jalan lain bagi bangsa dan negara ini jika ingin menyelamatkan Negeri ini, tidak ada jalan lain kecuali melakukan revolusi penegakan kembali Amanat Penderitaan Rakyat kembali ke UUD 1945 Asli dan Pancasila. Rakyat harus sadar bahwa masa depan anak cucu kita diambang kehancuran. Tanpa kesadaran seluruh rakyat Indonesia, maka mustahil perubahan akan terjadi. Alam semesta telah memberikan tanda-tanda semakin zalim pemerintahan ini terhadap rakyatnya. Kasus Sambo dan semakin dibukanya borok-borok elit oleh hackers Byorka yang meretas data masyarakat semakin menunjukkan, penguasa tidak lagi bisa melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Semakin hari terus dipertontonkan ketidakadilan kedaulatan rakyat semakin tidak ditanggapi. Dengan demo yang sudah berhari-hari, kemarahan rakyat sudah berada pada keputusasaan hal demikian yang semakin membuat cipta kondisi menuju kenekatan yang tak terbendung. (*)

DPP Pemuda ICMI Desak MPR Segera Melantik Tamsil Linrung

Jakarta, FNN – Desakan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar segera memproses pelantikan hasil rotasi Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) datang dari berbagai pihak. Kali ini, Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru menilai penarikan Fadel Muhammad berdasarkan surat yang dilayangkan oleh Kelompok atau Fraksi DPD, membuat posisi Wakil Ketua MPR kosong. Karena itu, harus segera diagendakan pelantikan Wakil Ketua MPR yang baru, Tamsil Linrung. “Sejak surat penarikan dan pengajuan nama baru dari Kelompok DPD masuk ke MPR, maka pada saat itu pula masa bakti Fadel Muhammad selesai dan pelantikan perlu segera dilakukan. Apalagi proses pergantian di DPD telah melalui mekanisme yang panjang dan diputuskan di Paripurna,” sambungnya, Ahad, (18/9/2022). Ardiansyah menambahkan, tak ada satu alasanpun dari MPR untuk menunda pelantikan. Apalagi tertuang jelas di dalam Tata Tertib MPR, penggantian yang diajukan Fraksi dilakukan dalam waktu 30 hari. “MPR itu sifatnya hanya memproses usulan dari Fraksi atau Kelompok DPD. Tidak bisa menunda dengan alasan apapun,” imbuhnya. Pimpian MPR berpotensi melanggar Tatib jika mengikuti pola Fadel mengulur-ulur pelantikan. Adapun gugatan yang diajukan Fadel ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak jadi penghalang pelantikan segera dilakukan. Penarikan dan penggantian Fadel dari posisi Wakil Ketua MPR merupakan keputusan dari Rapat Paripurna DPD RI yang mengakomodir kekecewaan anggota sehingga menarik dukungannya dari Fadel. Fadel dinilai tidak dapat menjalankan mandat dari anggota. Keputusan itu merefleksikan aspirasi kolektif anggota yang dilembagakan sesuai dengan mekanisme internal. Seluruh pimpinan DPD telah menandatangani keputusan penarikan Fadel Muhammad dan digantikan oleh Tamsil Linrung melalui pemilihan yang melibatkan seluruh anggota. (JD/mth).

Anies Siap Nyapres, Tapi Ada Genderuwo yang Hadang Pakai Sprindik

ROCKY Gerung menegaskan, kepada siapapun kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. “Kita kembali pada posisi kunci ofisial demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas,” ujar pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat ini. ”Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran bahwa kalau mau jadi presiden bilang saja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, terus tiga periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden saja. “Jadi Anies ada di Singapore dan berupaya untuk memberi sinyal kepada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi,” kata Rocky Gerung. Kompetisi harus dimulai dari keinginan itu, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan. Jadi, Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan kepemimpinan Jokowi. “Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia musti kontras dengan pemimpin yang sekarang,” lanjutnya. Berikut petikan dialog lengkapnya antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semua, akhir pekan ngiler lihat pemandangannya Bung Rocky di belakang itu, ada gunung, ada bunga-bunga, lagi mau ke mana nih Bung Rocky. Ini lagi mau ke Rinjani, tapi webinar dulu. Tidak boleh kesempatan hilang untuk mempromosikan demokrasi. Sebelum kita naik gunung, kita turunkan kekuasaan dulu. Akhirnya Anda jadi juga yang ceramah dengan teman-teman dari Universitas Mataram. Kemarin kok dibatalin oleh rektornya kalau nggak salah. Ya, Rektor membatalkan, tapi mahasiswa dan dosen bersepakat untuk tetap jagain acara. Jadi, mereka bikin di luar kampus. Ini bahaya, kalau kampus larang, tetap banyak dosen yang bisa sediakan fasilitas. Ada berapa alumni Universitas Mataram back up mahasiswa. Mereka kasih saya hotel, kasih saya mobil dan segala macem. Jadi, sudah terjadi sebetulnya desentralisasi pendidikan. Jadi, orang ceramah itu bisa di mana saja, di kaki gunung kek di mana saja. Jadi buat apa itu rektor larang-larang sebetulnya. Nggak ada gunanya. Nanti bocor di media, sudah pasti rektornya dibuli lagi. Begitu kira-kira. Kita nggak usah buli, biarin orang lain yang membuli. Oke tapi kita ngomongin politik lingkungan di belakang itu. Biasanya kalau Anda pergi begini, banyak sekali mahasiswa yang pengen ikut gabung. Iya, ini ada 20 mahasiswa yang ingin ikut hicking dengan saya. Baik Bung Rocky, kita ngomongin politik nasional. Politik nasional itu erat kaitannya dengan lingkungan juga. Jadi Anies Baswedan ini sudah secara resmi dia menyatakan siap untuk maju dalam pilpres 2024. Dan itu disampaikannya di Singapura karena dia diundang oleh pemerintah Singapura dan kita tahu Singapura posisinya sebagai negara seperti apa, dan dia diwawancarai Strip Time di sana. Tapi di dalam negeri itu politisi Demokrat sudah bilang ini akan ada genderuwo yang menyiapkan sprindik untuk Anies. Nah, itu pentingnya kita persiapkan pemilu yang bersih. Ini buat siapapun, bukan buat Anies saja sebetulnya. Kepada siapapun dan kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. Itu genderuwo utamanya sehingga kalau itu kita selesaikan maka orang lega.  Kita kembali pada posisi kunci ofisial demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas. Kalau sekarang kan dipaksakan, koalisi untuk cari presiden. Padahal sebetulnya koalisi itu adalah untuk cari kesamaan ide sehingga timbul paket angkat presiden berdebat berdasarkan ide. Kalau dipaksakan sekadar untuk cari presiden, sebetulnya dua partai yang nggak bisa tidur seranjang musti cari presiden yang sama. Kan gitu konyolnya tuh. Kembali pada Anies, Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden. Ya sudah, itu justru lega. Kan orang masih malu-malu. Bilang saja saya mau menjadi presiden. Saya punya ide. Karena itu, saya ingin agar ide saya diuji. Begitu. Itu hal yang positif dari Anies Baswedan. Bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran bahwa kalau mau jadi presiden bilang saja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, terus tiga periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden doang tuh. Lalu bantah lagi itu. Siapa yang menginginkan saya... Sudahlah, nggak usah begitu. Memang negara ini negara yang munafik apa. Jadi, semua orang itu tahu bahwa peristiwa politik harus diucapkan secara jelas, supaya publik tahu mana kambing mana kambing congek. Kan kita jadi mengingatkan lagi bahwa bagaimanapun juga presiden itu harus paham politik global. Dan, saya kira itu kemarin juga mulai diingatkan ketika para Profesor bertemu di Student Cafe di UGM. Dan, Anies memulai ini cukup bagus dengan Singapura dan kita tahu itu, sempet saya singgung bahwa Singapura ini bagaimanapun juga proksi dari Amerika dan pasti ini Amerika juga pingin tahu sebenarnya, lewat Singapura, apa sih maunya Anies. Kira-kira begitu ya. Jangan bocorkan strategi begituan, nanti Anda dianggap (sebagai) bagian dari organisasi bjorkaisasi. Tapi memang faktanya politik Indonesia nggak mungkin luput dari faktor-faktor global. Tentu Amerika memantau Indonesia ke arah mana, mau demokrasi atau mau semi otoriter. Mau betul-betul percaya pada politik rakyat atau sekedar memobilisasi. Apalagi Amerika dituntun sekarang oleh partai Demokrat yang soal demokrasi dia sudah akan mengintervensi semua pemerintahan yang tidak demokratis, karena prinsip Amerika adalah di mana ada hambatan demokrasi ia akan lakukan sumbatnya dia akan cabut.  Tapi, memang, Amerika itu super power, jadi dia akan bisa lakukan apa saja. Kita kesal dengan Amerika. Tapi secara value Partai Demokrat-nya Amerika itu dia cocok dengan orang-orang calon presiden Indonesia yang juga menganut prinsip demokrasi. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi, Anies itu ada di Singapore dan berupaya untuk memberi sinyal kepada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi. Itu yang ingin kita uji sebetulnya. Kompetisi harus dimulai dari keinginan itu tuh, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan.  Pak Jokowi selama tujuh tahun gagal memulihkan kesejahteraan. Di ujung masa jabatannya justru membuat daya beli turun, membuat harga naik, itu sudah gagal. Memulihkan demokrasi juga gagal. Kenapa? Jokowi menginginkan tiga periode, lalu turun lagi jadi soal mobilisasi untuk dukungan yang ala orde baru itu kebulatan tekad. Itu tidak demokratis. Jadi, Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan kepemimpinan Jokowi. Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia musti kontras dengan pemimpin yang sekarang, bukan sekadar pelanjut pemimpin yang sekarang. Gitu kira-kira. Tapi gini, buat para pendukung Anies juga jangan GR dulu. Kita kan ingat pada waktu menjelang Pilpres lalu Pak Prabowo juga ke Singapura, tapi pada waktu itu yang ngundang The Economic. Walaupun begitu, Pak Prabowo juga bertemu dengan para pimpinan, termasuk dengan dengan Perdana Menteri Lee, dan kemudian waktu itu diketahui pilpres kalah. Walaupun kita tahu sebenarnya Pilpres kemarin nggak bisa jadi ukuran siapa yang menang siapa yang kalah karena banyak sekali kecurangan. Jadi, saya kira ini tidak boleh merasa bahwa sudah didukung oleh Singapura atau didukung Amerika dan kemudian merasa bahwa ini bakal jadi presiden. Padahal ada genderuwo, ada soal partai-partai politik, jadi PR-nya masih banyak. Ya, ini pintu pertama Anies perlihatkan bahwa dia jujur dalam mengucapkan yang sebenarnya, ambisinya, karena dianggap dia punya kapasitas. Tahapan berikutnya kita ingin tagih Anies ucapkan sesuatu tentang proses politik nanti itu. Kalau Anies dipilih oleh oligarki 20% itu sudah kacau juga. Artinya, siapapun mau dong ditampung oleh partai-partai yang oligraki. Tapi ada dua partai yang di luar oligarki, yang berupaya untuk proposisi, yaitu Demokrat dan PKS. Kalau dua partai ini mempromosikan Anies lalu rakyat anggap bahwa oke, posisi Anies berupaya untuk mengatasi genderuwo-genderuwo ini dengan pergi pada dua partai yang bersih secara konstitusional. Bersih artinya tidak pro 20%. Kan PKS dan Demokrat tidak pro 20%. Dan dia ada di bawah kekuasaan. Nanti kemudian partai-partai yang ada di dalamnya bergabung. Jadi, lead-nya musti oleh partai yang betul-betul secara etnis dan kontras dengan kekuatan sekarang. Itu baiknya Anies pelajari itu. Ini bukan mengajukan Anis sebagai satu-satunya calon. FNN bukan promotor Anies. Tapi kita mau agar publik lihat bahwa persaingan politik itu betul-betul harus bersih. Bersih dari genderuwo politik, bersih dari genderuwo konstitusi yang bersarang di Mahkamah Konstitusi. Dan, bersih dari money politic. (Ida/sws)

Mewaktu

Maka dari itu, sosok dari perwujudan manusia bukanlah fakta eksistensi yang sudah selesai (in actu), melainkan fakta eksistensi dalam proses menjadi (in potentia). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, keseluruhan itu lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Dalam psikologi dikenal dengan teori Gestalt. Misalnya, kita melihat lampu lalu-lintas. Kalau dilihat satuan-satuannya ada tiga warna: hijau, kuning, merah. Jika ketiga warna itu berdiri sendiri-sendiri, hasil penjumlahan ketiga warna itu tak mengandung arti tertentu, kecuali sekadar menunjukan perbedaan warna.  Namun, jika kita melihatnya secara keseluruhan sebagai suatu sistem, maka rangkaian paduan warna yang menyatu dan koheren ini, barulah mengandung makna yang utuh. Bahwa setiap warna itu mewakili fungsi penanda tertentu dalam suatu kesatuan integral dengan warna (penanda) lain yang secara keseluruhan membentuk sistem aturan lalu-lintas. Begitu pun cara kita melihat biografi manusia. Kita tidak bisa menilainya hanya dengan menangkap fragmen-fragmen penampakan dalam perjalanan hidupnya. Manusia harus dilihat secara keseluruhan sebagai makhluk yang dinamis dalam proses mewaktu (berkembang dalam waktu). Subjektivitas manusia dalam proses mewaktu dibentuk oleh hasil interaksi antara simbolisme budaya, biografi individual, disposisi biologis, kebiasaan sosial yang melekat, dan pemikiran deliberatif.   Maka dari itu, sosok dari perwujudan manusia bukanlah fakta eksistensi yang sudah selesai (in actu), melainkan fakta eksistensi dalam proses menjadi (in potentia). Tidak ada identitas tunggal dan tak ada identitas yang fixed. Bahkan, seorang pendosa bisa bertaubat; bahkan, seorang teroris bisa insyaf; bahkan, seorang tokoh agama bisa bejad; bahkan seorang polisi bisa kriminal; bahkan, seorang pemimpin bisa khianat. Bahkan, lawan politik bisa jadi sekutu. Bahkan, teman se-ideologi bisa beda kubu. Setiap pensuci memiliki masa lalu; setiap pendosa memiliki masa depan. Maka, sebaik-baik biografi manusia adalah mereka yang bisa mengakhiri kisah hidupnya dengan baik dan indah (Husnul khatimah). (*)

Pemerintah Masih Doyan Lahap Batubara Meski Sebagai Pemimpin Transisi Energi Dunia

Namun, karena pembangkit batubara yang dibangun swasta wajib dibeli oleh PLN berdasarkan regulasi, maka pembangunan pembangkit batubara terus digenjot. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MESKIPUN pemerintah Indonesia sekarang ini sebagai G20 Presidency dan mengemban amanat dunia untuk memimpin transisi energi, tapi tampaknya pemerintah masih doyan melahap batubara khususnya doyan dengan proyek pembangkit batubara. Meskipun semua itu berlawanan dengan agenda G20 Presidency. Adapun agenda transisi energi yang semestinya disukseskan Indonesia G20 Presidency, yakni usaha untuk beralih dari ketergantungan pada energi fosil menjadi energi baru terbaharukan. Salah satu caranya adalah dengan elektrifikasi seluruh sektor mulai dari transportasi industri rumah tangga, beralih ke listrik yang dihasilkan oleh energi ramah lingkungan. Lalu apa buktinya bahwa pemerintah masih doyan batubara? Ini termaktub dalam RUU APBN tahun 2023 yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Di dalam RUU tersebut termuat komitmen pemeriuntah untuk membangun pembangkit batubara. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan pembangkit batubara. Kebijakan pemerintah yang doyan pembangkit batubara juga dilakukan dengan pemberian penjaminan pada percepatan pembangkit batubara. Selain itu pemerintah tetap berambisi melanjutkan pembangunan pembangkit batubara tertunda.  Dalam RUU APBN tahun 2023 prioritas pembangunan pembangkit masih terus dilakukan. Pasal 42 Ayat (2) Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara. Adapun pasal 42 ayat 1 berbunyi Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk: a. penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional; b. dukungan penjaminan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional; dan/atau c. penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara. Selain itu APBN masih memberikan program Penjaminan terhadap Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan berupa anggaran dari APBN agar memdahkan investasi pembangkit batubara mendapatkan dana pembiayaan bank dalam negeri. Adapun proyek yang mendapatkan penjaminan adalah; 1) Penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Di dalam RUU APBN 2023 juga terdapat penjaminan terhadap risiko kontinuitas pasokan batu bara yang akan berdampak pada operasional pembangkit, beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) antara lain: (1) berkontrak dengan multi pemasok; (2) koordinasi kebutuhan dan ketersediaan batu bara secara rutin dengan pemasok; 3) melakukan monitoring pasokan batu bara; (4) memastikan kesiapan fasilitas penerimaan dan penyimpanan batu bara; (5) melakukan stakeholders management; (6) mengoptimalkan blending batu bara; (7) memastikan ketersediaan jenis energi primer yang lain sebagai alternatif; dan (8) melakukan koordinasi terkait kebijakan ESDM untuk lebih mampu menjaga security of supply batu bara. Berdasarkan hal di atas, maka tampaknya pemerintah makin doyan dengan pembangkit batubara dan terus digenjot untuk dibangun. Meskipun saat ini telah terjadi over supply listrik di Indoensia terutama di Jawa Bali. Namun, karena pembangkit batubara yang dibangun swasta wajib dibeli oleh PLN berdasarkan regulasi, maka pembangunan pembangkit batubara terus digenjot. Mungkin karena utang perusahaan pembangkit batubara di bank-bank nasional dan bank BUMN sudah terlalu banyak. Sehingga pembangunan pembangkit batubara terus dipaksakan, meskipun dengan resiko menanggung malu di G20 Presidency. Aku ra po po… (*)

Pemerintah Dinilai Malas Cari Solusi Pengelolaan Energi Berkelanjutan

Jakarta, FNN – Pengamat kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah malas dan tidak kreatif mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk pengelolaan energi. Hal itu terlihat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengajukan anggaran subsidi tambahan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang sekaligus menunjukkan tidak ada langkah baru dari pemerintah. “Pemerintah sepertinya tidak belajar akan beranjak dari pola yang sama dalam mengatasi BBM. Subsidi energi 2023 dirancang dengan ketidakakuratan asumsi penentuan ICP, penentuan kurs dan penentuan volume bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” kata Hidayat, di Jakarta, Rabu (14/9/2022). Sri Mulyani, lanjut Hidayat, meminta tambahan belanja negara pada subsidi energi di 2023 sebesar Rp 1,3 triliun dengan alasan karena target penerimaan negara dari Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 juga meningkat Rp 19,4 triliun. Padahal alokasi anggaran tersebut belum dilaksanakan, namun pemerintah sudah meminta koreksi hitung-hitungan subsidi energi 2023 ke Bangar DPR RI. “Besaran subsidi energi yang dimasukkan ke dalam RUU APBN 2023 sebesar Rp 210,7 triliun. Besaran itu belum ditambahkan dengan kompensasi energi,” katanya. Jika dirinci dari mulai subsidi BBM dan LPG naik dari Rp138,3 triliun menjadi Rp139,4 triliun atau Rp1,1 triliun. Kemudian ada penambahan Rp600 miliar untuk jenis BBM Tertentu (JBT) dan Rp400 miliar untuk LPG 3 kg. Subsidi listrik naik 0,3 triliun. Sehingga total subsidi energi Rp212 triliun naik dari Rp210,7 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,3 triliun. Menurut Hidayat, untuk hitungan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih tetap sama dari RAPBN 2022 dengan asumsi di 90 Dollar AS per barel. Namun, nilai tukar rupiah mengalami koreksi atau kenaikan dari semula Rp14.750 menjadi Rp 14.800 per Dollar AS “Selain itu, subsidi energi naik menjadi Rp 212 triliun tahun 2023 tidak disertai rencana menyelesaikan subsidi yang salah sasaran dan juga rencana kemandirian energi sebagai dua sumber kenaikan BBM subsidi selama ini,” kata Hidayat. Pemerintah, lanjut Hidayat, seharusnya bisa menempuh langkah-langkah jangka panjang seperti mengefisiensikan PT Pertamina (Persero), termasuk dalam pengolahan dari minyak mentah hingga menjadi BBM. Kemudian, menjadikan subsidi tidak salah sasaran, mencari sumber minyak baru yang lebih murah seperti dari Rusia dan negara-negara pantai Afrika, serta membangun produsen minyak nabati yang dikonversi menjadi BioFuell yang bisa dipakai untuk berbagai jenis kendaraan. “Semestinya pemerintah bisa mengoptimalkan BRIN sebagai leading dalam riset untuk bisa difungsikan peranannya untuk mencari invoasi-inovasi energi baru sehingga masa depan swasembada energi nasional bisa terwujud dalam kurun waktu yang lebih cepat,” kata Hidayat. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, menurut Hidayat, Indonesia akan terjebak dengan isu dan perdebatan yang sama dan terus berulang selama lebih dari 20 tahun. Selain subsidi tidak tepat sasaran, APBN akan terus jeblok. “Pemerintah harusnya ingat dengan pepatah ‘keledai tidak masuk ke lubang yang sama dua kali’,” kata dia. (mth/*)

Heboh Pernyataan Effendi Simbolon Soal TNI, Achmad Nur Hidayat: DPR Harusnya Jadi Penengah, Bukan Menambah Kisruh!

Jakarta, FNN – Kerasnya kritik Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon kepada TNI saat rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu berbuntut panjang. Effendi Simbolon yang menyoroti dugaan keretakan antara pimpinan di kubu TNI menganggap TNI dengan situasi yang sekarang ini sebagai Gerombolan. Mengenai pernyataan Effendi ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Achmad menganggap bahwa apa yang dilontarkan oleh Effendi Simbolan tidak sepantasnya diungkapkan. “Sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon tidak sepantasnya menggunakan diksi yang sensitif bisa menyinggung institusi TNI dan membuatnya seolah-olah tampak tidak mempunyai maruah dan integritas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima FNN.co.id, Kamis (15/9/22). Menurut Achmad, hal Ini sangat sensitif dan harusnya politisi PDIP tersebut berpikir dua kali karena wibawa TNI ini akan berpengaruh kepada penilaian dunia internasional terhadap kualitas pertahanan negara. Achmad juga menegaskan harusnya DPR menjadi penengah mengenai adanya dugaan ketidakharmonisan di antara petinggi TNI, bukan malah memperkeruh suasana. “Semestinya DPR menjadi penengah yang mampu merekatkan, bukan membuatnya menjadi blunder. Dan semestinya DPR tidak menambah kisruh dan membuat hal ini melebar dengan mengeluarkan statement kecaman terhadap Jenderal Dudung yang dianggap mengintimidasi,” tegasnya. Ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jendral Andhika dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman hanya perbedaan pandangan yang semestinya disikapi secara wajar. “Tapi walaupun demikian TNI harus tetap solid dan harus lebih mengedepankan kepentingan negara daripada ego masing-masing,” jelasnya. Mengenai perkembangan yang ada, Effendi Simbolon sudah meminta maaf dan KSAD Dudung sendiri telah memerintahkan anak buahnya untuk tidak lagi melakukan protes secara terbuka sebagaimana viral di media sosial. (mth/*)

Film TEMPO: Banyak Kejanggalan Kasus KM 50 Tol JAPEK

Dalam RDP antara Polri dan Komisi 3 DPR, Anggota DPR Romo Syafi\'i juga menyatakan lagi kepada Kapolri tentang Kasus KM 50 yang lebih banyak kejanggalan dan misterius dibanding kasus Brigadir J. Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Media Tempo membuat Liputan Khusus Peristiwa KM 50 yang diunggah di kanal YouTube Channel Tempodotco berdurasi 51 menit. Liputan tersebut merekam dan menginvestigasi peristiwa KM 50. Peristiwa KM 50 sendiri terjadi pada 7 Desember 2020. Di mana saat itu 6 orang Laskar FPI terbunuh. Versi keterangan kepolisian saat itu 6 orang Laskar FPI tersebut menyerang petugas keamanan. Sedangkan versi keterangan dari FPI perjalanan mereka diserang orang tak dikenal. Dan, sampai akhirnya 6 orang Laskar FPI tersebut tewas. Orkestrasi Fadil Imran Dominan dalam Dokumenter Tempo Saat itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Dudung Abdurahman, Propam Polri Hendra Kurniawan yang saat ini tersangka obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Joshua dan Humas Polda Yusri Yunus melakukan Prescon dimana diletakkan senjata api dan senjata tajam yang menurut mereka adalah senjata yang dipakai Laskar untuk menyerang aparat keamanan. Fadil Imran terlihat menjelaskan kronologi bahwa 6 laskar tersebut adalah laskar khusus bersenjata tajam dan amat berbahaya. Nyatanya, Menurut kesaksian driver derek di KM 50 Pak Dedi Mardedi, mereka berenam masih hidup, meski ada dua yang terluka tembak namun semua masih hidup. Pertanyaan publiknya adalah kenapa hasil akhirnya semua 6 pemuda tersebut terbunuh, di mana mereka terbunuh, kenapa lokasi KM50 dihancurkan, kenapa CCTV di sana hilang, siapa komandan pemilik mobil land cruiser yang memerintah di sana? Komnas HAM mengatakan ini unlawfull killing padahal sebenarnya tragedi ini adalah pelanggaran HAM berat. Alasan pelanggaran HAM Berat adalah diduga beberapa aparat hukum membunuh 6 orang sipil tak bersalah tanpa ada kemauan membawanya ke proses justisia. Harusnya saat 6 orang tersebut ditangkap, mereka dibawa untuk di BAP dan dibawa ke pengadilan. Kenapa langsung di eksekusi mereka itu? Jelas ini pelanggaran HAM berat. Anehnya Komnas HAM hanya menjadikan statusnya sebagai unlawfull killing semata, aneh! Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya terlihat memiliki peranan dominan, Fadil juga yang sengaja mengundang Jenderal Dudung Panglima Kodam Jaya ikut konferensi pers pembunuhan KM 50 tersebut. Untuk apa Jenderal Dudung diundang kecuali agar Fadil Imran mendapatkan dukungan TNI, keluarga besar TNI dan publik kebanyakan. Sayangnya Jenderal Dudung hadir tanpa mengerti apa persoalannya dan mau dibawa ikut skenario Fadil Imran. Sosok Fadil Imran memang saat ini kontroversial, Selain dinilai ingin melawan mabes Polri karena mau memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry Siagian. Publik pun masih ingat bagaimana Fadhil Imran memiliki hubungan khusus dengan kasatgassus Ferdy Sambo, sampai-sampai Fadil Imran rela datang berpelukan memberi simpati kepada Ferdy Sambo. Kebenaran Versi FPI Sedangkan dari pihak FPI mengatakan bahwa 6 laskar tersebut tidak diperbolehkan membawa senjata api dan senjata tajam untuk melakukan pengawalan. Informasi Fadil Imran dianggap fitnah bahwa mereka membawa senjata tajam. Enam (6) anggota FPI tewas usai ditembak oleh polisi. Ke-6 korban ini adalah Andi Oktiawan (33), Ahmad Sofiyan (26), Lutfi Hakim (25), Faiz Ahmad Syukur (22), Muhammad Suci Khadavi (21), dan Muhammad Reza (20). Dalam kasus penembakan dan kematian anggota FPI tersebut, terdapat dua anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella. Vonis bebas ini diberikan oleh Mahkamah Agung pada pengadilan di tingkat kasasi. Putusan ini sebenarnya sama dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hakim memutus lepas Fikri dan Yusmin karena keduanya dinilai melakukan penembakan untuk melindungi diri. Jaksa penuntut umum Zet Tadung Allo mengaku menghormati vonis bebas tersebut. Ia menilai putusan MA merupakan ujung atau final penyelesaian perkara KM 50. Namun, Tadung menyebut bahwa kasus KM 50 berpotensi untuk diteruskan apabila terdapat temuan bukti baru. JPU berupaya mengedepankan hati nurani berdasarkan fakta yang kami yakini, tetapi hakim PN dan MA berpendapat lain, itu sudah kewenangannya,” kata dia. Belakangan peristiwa Kilometer 50 atau KM 50 menjadi perbincangan publik kembali setelah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Dalam kasus Brigadir J, eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Ferdy Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turut menangani kasus KM 50. Keterlibatan Ferdy Sambo dalam dua kasus yang melibatkan aksi penembakan oleh polisi inilah yang meresahkan publik. Dalam RDP antara Polri dan Komisi 3 DPR, Anggota DPR Romo Syafi\'i juga menyatakan lagi kepada Kapolri tentang Kasus KM 50 yang lebih banyak kejanggalan dan misterius dibanding kasus Brigadir J. Kapolri pun mempersilahkan jika ada bukti bukti baru terkait KM50 maka kasus ini dapat dibuka kembali. Liputan Investigasi yang dibuat Tempo ini adalah hal yang sangat penting untuk menginvestigasi kembali kasus KM 50. Dimana keluarga dari 6 orang Laskar FPI ini merasa tidak mendapat keadilan dari negara atas terbunuhnya anak anak mereka. Semoga peristiwa KM 50 ini akan terbuka seterang terangnya dan keadilan dapat ditegakkan. (*)

Hasad vs Qana’ah

Oleh: Shamsi Ali Al-Kajangi, Presiden Nusantara Foundation   SEMUA manusia tentu takut akan penderitaan. Dan pastinya semua pasti akan berusaha agar tidak terjatuh dalam penderitaan hidup. Seseorang bisa menderita karena kemiskinan, penyakit, ketidak adilan, atau karena kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Namun harusnya disadari bahwa penderitaan yang paling pahit dan berbahaya adalah ketika seseorang “menderita karena melihat orang lain senang”. Semakin orang lain sukses akan semakin terbebani dan menderita. Itulah hasad. Sebuah penyakit yang diingatkan oleh Rasulullah SAW: واياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب (berhati-hati dengan hasad. Karena sungguh hasad menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar). Untuk menangkal penderitaan itu Islam menghadirkan konsep “Qiana’ah”. Yaitu sebuah mindset (keyakinan) bahwa apa yang ada pada kita at the moment (saat ini) adalah yang terbaik. Lebih jauh Qana’ah itu sesungguhnya tidak sekedar terukur oleh apa yang ada di tangan kita dari karunia. Tapi tidak kalah pentingnya adalah proses atau  ikhtiar terbaik pada kita untuk menangkap setiap peluang yang ada. Karenanya qana’ah itu terjadi dengan kesungguhan berikhtiar, didorong oleh doa yang tulus, dan terbangun di atas tawakkal dan optimis kepada/dengan Allah. Bagi seorang Mukmin proses itu menjadi bagian dari keberhasilan. Dan itu sendiri sudah menjadi bagian dari kepuasannya. Ingat selalu, matahati seorang Mukmin akan selalu melihat setiap pergerakan hidup dengan keyakinan dan optimisme. Bahwa semua yang diikhtiarkan asal saja terbangun di atas dasar “mukhlisan liwajhillah” (ikhlas karena Allah), dijalankan sesuai jalanNya (ajaranNya) dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan profesional (itqan) pasti akan membuahkan hasil. Hanya saja, buah dari ikhtiar seorang Mukmin itu tidak selamanya terukur oleh kalkulasi sempit dan terbatas. Ukuran keberhasilan seorang Mukmin tidak dibatasi oleh dinding-dinding material duniawi yang kerap hanya tipuan belaka. Teruslah berjalan, Luruskan niat, tegapkan langkah, lihat ke atas langit yang (seolah) tiada batas. Ingat, berusaha karena dan dengan Allah (lillahi wa billahi) takkan sia-sia! Hadirkan qana’ah, jauhkan hasad! (*)

Dukung Ketua DPD RI, RGPI Siap Sosialisasikan Gerakan Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Jakarta, FNN – Dewan Pimpinan Pusat Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) memberikan dukungan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Dukungan disampaikan saat RGPI beraudiensi dengan LaNyalla di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022). Hadir dalam pertemuan Ketua Umum RGPI Danil Hidayat, Syarifudin (Sekjen), Hery Hermawan (Bendahara), Dietje Mawuntu (Waketum) dan beberapa Ketua bidang antara lain Syahria, Sarah S, Mario P, Laras Susiyanto, Fasruddin, Rusdin Ismail, Anton Suseno dan Gunawan. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Ketum RGPI, Danil Hidayat mengatakan selalu mengikuti kiprah LaNyalla di berbagai kegiatan. Apa yang disampaikan Ketua DPD RI di media dan di berbagai acara tersebut didukung penuh oleh RGPI. Menurutnya, gerakan yang sekarang sedang digaungkan Ketua DPD RI sebagai solusi bagi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Yaitu gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli. RGPI pun siap menyosialisasikan pikiran dan gagasan LaNyalla kepada para anggota dan masyarakat lainnya. \"Apa yang digaungkan oleh Ketua DPD akan kami teruskan kepada anggota kami, juga ke masyarakat lainnya. Karena kami juga sependapat bahwa kembali ke UUD 45 merupakan sebuah solusi tepat bagi bangsa supaya rakyat menjadi sejahtera dan berdaulat,\"  kata Danil. Dijelaskan Danil, RGPI sudah terbentuk di 14 provinsi dan 78 kabupaten dan kota meskipun usianya baru 1 tahun 8 bulan. \"Kami punya motto Modern, Nasionalis, Religius dan Bisnis. Yang terakhir ini tidak bisa dikesampingkan, karena bisnis sebagai penggerak roda organisasi,\" tukas dia. Rusdin Ismail, Ketua Bidang Advokasi RGPI,  juga menyatakan setuju dengan pengembalian ke UUD 1945 naskah asli. Namun dia ingin yang lebih utama adalah pondasi ekonomi harus diperkuat terlebih dahulu. Menurutnya, DPD RI perlu mendorong  pembuat UU adalah orang yang punya kompetensi. Sejauh ini sering ada tarik menarik antara kepentingan politik dan bisnis. \"Pondasi ekonomi negara harus diperkuat jangan sampai dikuasai oleh asing. Kemudian di dalam politik juga jangan dikuasai tunggal oleh partai politik,\" ujar dia. Waketum Dietje Mawuntu menambahkan, RGPI berharap bisa menjalin sinergi dan dilibatkan dalam perjalanan bangsa dengan memberikan masukan bagi pemerintah. \"Kami minta kepada DPD RI untuk diberi ruang secara luas sehingga bisa memberikan pertimbangan dalam perancangan undang undang ataupun hal lainnya,\" tutur Dietje. Sementara itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan kembali keinginannya untuk menata ulang Indonesia tidak main-main. Bangsa Indonesia harus kembali berdaulat dan mandiri. \"Makanya gagasan besar kita kembali ke Pancasila, kembali ke UUD 1945 naskah asli agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya. Agar kekayaan alam tidak dimonopoli oleh swasta atau asing, sehingga bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,\" kata LaNyalla. Soal kembali ke UUD 45 naskah asli, lanjut LaNyalla, harus diresonansikan dengan baik. LaNyalla juga menyadari pasti terjadi pro dan kontra. Bahkan di dalam internal DPD RI pun terjadi polemik ada yang setuju dan tidak. \"Ada beberapa anggota DPD RI yang khawatir bahwa DPD nanti akan hilang kalau kembali ke UUD 45 naskah asli. Karena adanya DPD ini memang hasil amandemen. Hal ini menurut saya anggota tersebut hanya belum paham saja. Sehingga harus diberi pemahaman dengan baik,\" tukas dia. \"Kalau kembali ke UUD 45, justru kita kembali menjadi Utusan Daerah yang mempunyai wewenang lebih besar, seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan bisa diadendum agar utusan daerah juga pembentuk UU, bersama DPR dan Pemerintah,\" tambah dia. Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, menambahkan gagasan besar itu sudah dan sedang diresonansikan ke kampus, ke komunitas, organisasi dan semua elemen masyarakat. \"Harus dibantu oleh siapa saja. Karena banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa negara ini memakai UUD hasil amandemen yang isi pasal-pasalnya menjabarkan ideologi liberalisme dan individualisme,\" katanya. Apalagi menurutnya tak bisa negara ini selalu defisit APBN dan ditutup utang, sedangkan negara lain sudah reposisi untuk hadapi perubahan global. \"Indonesia jangankan untuk reposisi, untuk hidup biasa saja berat. Makanya gagasan kembali ke UUD 45 naskah asli digaungkan Ketua DPD RI harus didorong bersama, karena upaya ini diyakini mampu menjadikan negara ini kembali menjadi negara besar yang memakmurkan rakyatnya,\" tambah dia. (mth/*)

Margarito Kamis: Keputusan DPD RI Soal Fadel Muhammad Legal dan Harus Ditindaklanjuti

Jakarta, FNN – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan keputusan DPD RI menarik Fadel Muhammad dari posisi Wakil Ketua MPR unsur DPD RI sudah sesuai prosedur. Margarito menilai keputusan DPD RI sangat berdasar hukum dari aspek prosedur lantaran diputuskan melalui Sidang Paripurna. \"Kalau kita melihat partai politik, cukup mengeluarkan surat penarikan maka itu diproses. Sementara DPD RI melalui mekanisme panjang dan diputuskan di forum Paripurna. Ini lebih-lebih legal daripada proses lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi MPR untuk tidak memproses hal itu,\" kata Margarito, Jumat (16/9/2022). Dikatakannya, kunci dari seluruh proses tersebut adalah pada prosedur pengajuannya. Sepanjang dibenarkan oleh hukum, maka prosedur tersebut sah dan legal untuk ditindaklanjuti. \"Ini sudah diputuskan di Rapat Paripurna dan diusulkan oleh kelompok DPD di MPR. Maka prosedurnya legal, sah dia,\" tegasnya Oleh sebab itu, Margarito menilai tak ada satu alasan pun bagi MPR RI untuk tidak memproses pengajuan pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI sebagaimana diusulkan. \"MPR RI tidak memiliki alasan yang cukup untuk menunda melanjutkan proses yang diajukan atau tindakan hukum yang diajukan oleh DPD RI,\" ulas Margarito. Lantaran proses yang sudah sangat sesuai prosedur, Margarito menilai hal ini tak bisa dihentikan oleh MPR RI. Sebaliknya, MPR RI harus segera memproses pengajuan pergantian Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. \"Prosesnya sudah sangat legal dibanding yang lain. Jadi, tidak bisa dihentikan oleh MPR RI. Satu-satunya kewajiban hukum MPR RI adalah memproses apa yang diajukan DPD RI,\" kata Margarito. Ia pun menyarankan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Tamsil Linrung sebagai figur yang terpilih menggantikan Fadel Muhammad untuk mengikuti seluruh proses yang ada. \"Saran saya untuk Pak LaNyalla dan Pak Tamsil tak perlu bicara. Biarkan saja proses ini berjalan sesuai prosedur,\" demikian Margarito. (mth/*)

Kompor Induksi Pengganti LPG Agar Disosialisasikan Dengan Benar

Pemerintah jangan mendistorsi kebijakan mereka sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada inovasi dan perbaikan tata kelola dan konsumsi energi di dalam negeri.  Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) HINDARI kebijakan yang mencla-mencle! Usaha dari pemerintah untuk mensosialisasasikan kompor induksi sebagai pengganti LPG 3 kg sebaiknya dilakukan secara serius dan sungguh sungguh. Usaha ini semestinya diletakkan pada tujuan yang benar, yakni: 1. Tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengurangi penggunaan LPG yang merupakan bahan bakar impor yang berdampak pada neraca perdagangan. 2. Tujuan lain adalah dalam rangka mengurangi beban subsidi APBN untuk LPG 3 kg yang merupakan salah satu beban subsidi energi yang sangat besar. 3. Tujuan yang tidak kalah penting adalah mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. LPG adakah bahan bakar berbasis minyak yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan merupakan salah satu target transisi energi. Untuk itu maka transisi dari LPG ke kompor induksi sebaiknya dilakukan melalui perencanaan yang matang. Jenis kompor induksi yang digunakan dapat disesuaikan dengan daya listrik yang terpasang di masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Dengan melihat bahwa LPG yang dimaksud adalah LPG 3 kg yang mencakup lebih dari 90 persen LPG yang dikonsumsi di Indonesia, LPG 3 kg ini adalah jenis LPG subsidi yang tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok berpendapatan rendah saja. Dengan demikian maka transisi ke kompor induksi sebaiknya menyasar semua masyarakat pengguna LPG 3 kg tersebut. Di level teknis transisi dari LPG ke kompor induksi jangan sampai terhambat oleh masalah daya listrik. Ada isu yang beredar bahwa kompor induksi tidak bisa untuk daya listrik 450 VA. Isu ini jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak menyasar golongan bawah untuk transisi ke kompor induksi. Pemerintah dan PLN harus mencari mitra yang benar dapat menghasilkan kompor induksi dengan daya listrik yang rendah. Semuanya bisa diselesaikan dengan tekhnologi yang semakin maju saat ini. Ada isu bahwa usaha untuk mengganti LPG dengan kompor induksi adalah kebijakan yang membebani masyarakat karena ditimpakan dengan rencana menghapus golongan daya 450 VA. Konon katanya penghapusan ini berkaitan dengan usaha mengatasi over supply penjualan listrik PLN. Penghapusan golongan tarif 450 VA sebagai alasan pemerintah sekaligus menaikkan tarif listrik. Jelas isu ini tidak menguntungkan bagi usaha pemerintah dan PLN meraih tujuan strategis mereka yakni transisi energi. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dan PLN kembali ke tujuan awal yakni mengurangi impor LPG, mengurangi beban subsidi LPG 3 kg dan melakukan transisi energi. Semua ini dapat dicapai dengan tidak perlu membebani masyarakat. Artinya, golongan tarif listrik 450 VA tetap harus dipertahankan. Pemerintah jangan mendistorsi kebijakan mereka sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada inovasi dan perbaikan tata kelola dan konsumsi energi di dalam negeri. Transisi energi telah terjadi dan akan berlangsung makin masif. Energi listrik dari sumber yang ramah lingkungan akan mengambil alih masa depan. Jadi, tetap fokus pada tujuan. Jangan bingung. Alon alon asal kelakon. Ngono Pak De. (*)

Tak Perlu Dikompori, Demo Turunkan BBM Semakin Masif: Aparat Jangan Represif!

MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, sesuatu yang telah disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. “Jadi sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik,” kata Rocky Gerung. Presiden Akal Sehat itu menyebut, yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. “Kan orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis dan  kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa,” lanjutnya. “Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Bahwa semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat,” kata Rocky Gerung. “Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan,” ujar Rocky Gerung ketika dialog dengan Wartawan Senior FNN dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (16-9-2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, paling penting tetap semangat ya karena saya monitor, sekarang unjuk rasa memang berlaku masif sampai pelosok penjuru negeri. Kemarin ketika presiden Jokowi ke Maluku Tenggara, juga berlangsung aksi unjuk rasa. Tapi di sana berlangsung dengan kekerasan. Begitu Bung Rocky situasinya dan Anda mau pilih dari mana saja pasti ketemu demo. Laporannya sampai kota-kota kecil itu pasti akan ketemu unjuk rasa soal BBM ini.  Sesuatu yang disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. Kan selalu begitu dalilnya. Dan, dari semester lalu kita sudah analisis bahwa ini pasti meledak di bulan September dan bahkan kita secara agak bercanda di FNN, saya sebutkan jangan-jangan nanti Pak Jokowi nggak bakal, bukan Pak Jokowi yang bakal membuka G20. Itu sebetulnya yang kita katakan bahwa hanya kuantitas yang bisa mengubah kualitas. Dan, itu sekarang terjadi. Kuantitas itu artinya secara masif tadi terjadi, karena pikiran mahasiswa itu sudah tiba pada satu kesepakatan yaitu kendati rapatnya lewat online, tapi mereka bersepakat untuk mempercepat perubahan. Dan kalau kita lihat ada kekerasan mulai terjadi di mana-mana, pada saat yang sama ada kegembiraan tuh. Jadi, mahasiswa nyanyi-nyanyi saja, biasa-biasa, diikat oleh suatu yang kita sebut politic of hope. Jadi, politik harapan itu muncul di jalan-jalan. Dan, itu artinya rakyat mendukung. Kemarin saya lihat petani ikan dan nelayan juga lakukan protes karena itu menyangkut hak hidup mereka. Kemarin saya di Cirebon juga ketemu dengan beberapa lagi makan di warung, juga datang nelayan, yang memberitahu hal yang sama, bahwa kesulitan itu ekonomi nggak mungkin bisa mereka atasi hanya dengan BLT segala macam. Saya tanya berapa BLT-nya? Oh, saya nggak peduli berapa BLT-nya. Mau berapa pun tapi mereka anggap begitu BBM naik itu seluruh bahkan makan di pinggir jalan sudah naik. Jadi, apa gunanya BLT? Jadi, memang seluruh ekonomi akhirnya kena efek inflasi dari BBM. Nah, mahasiswa yang paling paham itu dan mereka menduga bahwa memang ada kesengajaan dari kekuasaan untuk menunda-nunda membagi-bagikan APBN karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan untuk main politik, kira-kira begitu. Mahasiswa bilangnya amplop pasti beredar di 2023 untuk nyogok kita. Kira-kira begitu. Tetapi, sebetulnya hal yang dengan mudah kita deteksi bahwa pemerintah memang nggak punya kapasitas lagi untuk bahkan membujuk secara amplop pun sudah nggak mungkin. Apalagi membujuk untuk 3 periode. Atau Pak Presiden mungkin akan bilang ya saya jadi tiga periode deh, tapi izinkan saya jadi wakil presiden. Lalu mahasiswa bilang sudah Pak Jokowi nggak usah maju, nanti juga dapat jatah jadi Menteri Sosial di 2024. Ngapain jadi wapres, jadi menteri sosial saja. Jadi, ledekan-ledekan itu sudah berjalan dan khas mahasiswa terhubung di dalam koridor-kooridor kampus. Sekarang baru mulai buka pendaftaran mahasiswa baru juga baru mulai kuliah. Permintaan ceramah sekarang banyak terus. Jadi, sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik. Sudah. Jadi, nggak perlu lagi ada sponsor ini sponsor itu. Kan dulu Istana berupaya untuk kendalikan gerakan mahasiswa dengan kirim agen-agennya untuk ngasih duit ke mana-mana. Iya, tapi itu nggak akan berhasil karena yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki-oligarki. Mereka sudah tahu semua itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. Sudah sangat lantang. Nggak ada lagi semacam sinisme atau kalimat-kalimat terselubung. Jokowi turun, Jokowi turun. Itu sudah standar. Jadi standar dari perubahan sosial ada di situ, dari kegembiraan demonstrasi itu. Nah, ini yang berat kan biasanya orang arogan, karena dia merasa kuat. Kan gitu ya. Tapi kan realitasnya pemerintah sekarang sangat lemah. Tetapi kenapa masih tetap arogan. Itu juga yang dibicarakan oleh, bahkan, masyarakat kemarin saya ketemu petugas bank, itu Satpam bank juga bilang begitu. Pak Harto dulu biasa saja tuh ketika lihat mahasiswa mulai bergerak, akhirnya dia merasa oke dia punya kesalahan itu. Jadi, dulu juga Presiden Soeharto merasa sangat kuat, tapi dia mampu untuk membaca hati nurani rakyat. Ini yang diterangkan petugas satpam-satpam itu. Ini bilang begitu ke saya. Di Cirebon kemarin saya nunggu kereta lalu ke ATM. Saya menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu telah tiba pada suatu kesepakatan moral kita sebut kesepakatan etis secara akademis bahwa kekuasaan ini tidak menjamin kesejahteraan. Itu kan. Ditambah lagi tuh, kalau nggak menjamin kesejahteraan yang nggak usah aroganlah. Kalau masih arogan ya itu nasibnya ditumbangkan nanti. Orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis, kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa. Dan, nggak ada emak-emak yang menahan anaknya untuk nggak demo karena ini menyangkut politik dapur yang sering kita katakan bahwa ekonomi dapur itu memang adalah gangguan utama dari kebijakan-kebijakan dungu pemerintah. Ini kita sayangkan ya, seperti Anda sebut tadi video-video kiriman dari mana-mana, aparat kepolisian mulai represif. Padahal kita sudah ingatkan bahwa dalam situasi sekarang ini Pak Sigit (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) sendiri sedang berusaha mati-matian untuk mengembalikan citra kepolisian karena jadi babak-belur akibat kasus Sambo. Harusnya, momentum ini kan bisa digunakan oleh polisi itu untuk tampil lebih manis, mengajuk hati publik. Kalau terus-terusan begini nih tambah berat ini tugas dari Pak Sigit untuk memulihkan citra kepolisian. Kelihatannya di ujungnya Pak Sigit nggak bisa kendalikan itu karena ada frustrasi juga di kalangan prajurit mungkin yang tiap hari mesti berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini, di asrama-asrama Polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama untuk kembali jalan. Tapi, nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat. Aparat juga pada akhirnya akan berpihak pada rakyat. Itu cuman di awalnya, ya sudah akan ada perintah untuk mobilisasi aparat supaya menghalangi mahasiswa, itu sebentar doang. Juga kawat duri itu juga nggak ada gunanya. Itu juga akan berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rezim ternyata masih memakai kekerasan. Jadi, kawat duri itu sumber kekerasan. Mending dialog saja. Kan nanti ada pemimpin Kapolres misalnya, dialog dengan mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan mereka. Lalu dibikin kesepakatan, oke kami hanya akan demo sampai sekian, jam sekian, tapi kami jangan dikerasi. Itu dasarnya. Dan, enggak mungkin seluruh aparat kepolisian itu diturunkan ke jalan-jalan di 370.000  Kecamatan. Itu kan nggak masuk akal. Jadi, kalau di Jakarta itu memang diperlihatkan adanya kekerasan, di Cirebon bulan lalu juga ada kekerasan, di Mataram segala macam. Itu sinyal bahwa kekuasaan menyala kecil lalu padam, nanti dikepung rakyat juga habis itu. Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan.  Emak-emak nanti akan datang dengan panci, lalu para perempuan mungkin akan diorganisir supaya ada di depan menghalangi aparat untuk berkelahi dengan anak-anak mereka. Jadi, satu peristiwa sosial yang selalu berulang dalam semua peristiwa politik di dunia gerakan mahasiswa pasti di-back up rakyat. Dan rakyat tetap merasa aspirasinya memang hanya bisa disalurkan di jalanan. Lain kalau DPR datang temui mahasiswa lalu bilang oke kami partai-partai yang tadinya berkoasi dengan Jokowi kami akan mundur dari DPR, fraksinya kami bubarkan, dan kami bersama-sama mahasiswa memperjuangkan. Maka itu akan lebih masuk akal sehingga aparat merasa oke wakil rakyat sudah turun di jalan juga tuh. Tapi ini wakil rakyat masih pragmatis.  Apalagi yang dibayangkan oleh partai-partai yang masih mengincar reshuffle kabinet, sudah tidak ada gunanya kan? Jadi seharusnya beberapa menteri di dalam kabinet mundur saja supaya terlihat bahwa memang keadaan ini hanya bisa diselesaikan dengan berubahnya kualitas kekuasaan. Nah, perubahan kualitas itu hanya bisa dipercepat melalui ekspresi kuantitatif. Jadi, video-video yang beredar itu adalah ekspresi kuantitatif dan Pak Jokowi kan nggak bisa tidur tenang tuh justru di hari-hari ini. Ini memang masif. Saya sulit untuk membayangkan. Kalau dulu mungkin ya setiap kali ada terjadi unjuk rasa begini itu ada mobilisasi pasukan, ada pergerakan-pasukan terutama Brimob itu dari daerah-daerah dikirim ke Jakarta. Kalau sekarang ini masing-masing Polda sudah sibuk, bahkan Polres pun sudah sibuk dengan penanganan unjuk rasa seperti ini. Jadi, ya saya mesti ngomong ini berat situasi semacam ini. Ya, memang nggak cukup itu kan bagaimana Kota Kabupaten di mana ada Universitas atau sekolah tinggi itu pasti demo. Dan berapa banyak polisi di kabupaten sebetulnya yang mau dimobilisasi untuk diangkut lewat Hercules pesawat-peswat ke Jakarta juga nggak ada. Hal yang lebih utama adalah polisi juga di daerah merasa, apa sebetulnya tugas kita tuh kalau sekedar disuruh menghalangi mahasiswa sementara kepolisian sendiri lagi berantakan tuh. Di mata mahasiswa kepolisian sedang mengalami demoralisasi itu. Jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah jangan arogan, jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian untuk menghalangi demonstrasi, bahkan dengan kekerasan. Itu nggak akan mempan itu. Apalagi kalau mulai ada luka, itu semangat solidaritas selalu tiba di jalan saat ada victim di jalan. Dan orang akan dengan mudah untuk menganggap bahwa kalau begitu curang dong pemerintah. Sudah naikin BBM, menyulitkan rakyat, tapi masih mukulin juga. Kan itu intinya. Rasa keadilan rakyat Indonesia itu tinggi sekali dan solidaritas di jalan pasti juga akan mengikat lebih jauh keinginan mereka untuk terus bertahan di jalan-jalan dalam demonstrasi untuk menuntut perubahan politik. (sws)

Seperti SBY, Anies Bisa Berkeliling Indonesia Menyapa Rakyat

Pasangan ini dikenal dengan duet SBY-JK, punya slogan “Bersama Kita Bisa”. Sejarah kemudian mencatat SBY menjadi presiden dua periode. Pada periode keduanya (2009-2014), SBY berpasangan dengan Boediono. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DENGAN lengsernya Anies Rasyid Baswedan dari kursi Gubenur DKI Jakarta, bulan depan memberikan keleluasaan untuk bergerak sebagai Calon Presiden 2024. Anies tidak lagi terikat pada kepatutan birokrasi dan pemerintahan yang membatasi geraknya hanya pada lingkup jabatannya. Sebagai orang bebas, tentunya Anies bisa berkampanye keliling ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober mendatang. DPRD Jakarta sudah menggelar rapat tentang usulan pergantian kepada Mendagri Tito Karnavian pada 13 September 2022, sebagaimana ketentuan UU-nya, sebulan sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah, harus dibahas di rapat paripurna DPRD. Dengan demikian, Anies akan mempunyai waktu yang semakin banyak untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Ia bisa mengisi waktu dan juga melakukan perenungan serta pemikiran tentang bagaimana memajukan Indonesia pada masa depan. Anies juga bisa membuat konsep bagaimana Indonesia diperbaiki jika benar-benar ditakdirkan sebagai pemimpin pada 2024. Anies tidak saja mempunyai banyak waktu untuk berpikir tentang Indonesia masa depan, tetapi dia pun bisa berkeliling ke pelosok Tanah Air untuk makin memperbesar elektabilitas dirinya dan menyerap aspirasi dan kehendak rakyat. Anies juga selalu berada dalam tiga besar survei, tanpa dia minta dan tanpa dia menjadi pejabat partai. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan Anies jika dia melakukan pengenalan diri ke daerah-daerah. Saya meyakini kemampuan Anies untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Anies memang belum berbicara banyak mengenai langkah yang akan diambil usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies akan menunaikan tugasnya sebagai orang nomor 1 di ibu kota itu pada 16 Oktober 2022. Anies sendiri meminta untuk didoakan agar bisa mengakhiri tugasnya di DKI Jakarta dengan baik. “Masih satu bulan lagi menjabat, insya’ Allah sampai ujung doakan husnul khatimah, jadi selesai dengan baik, dan sesudah itu kita siapkan perjalanan berikutnya,” kata Anies saat menghadiri acara ulang tahun Partai Demokrat yang digelar DPD Demokrat DKI di Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022). Ketika ditanya apakah langkah berikutnya berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, Anies hanya tersenyum. Ia menyatakan masih akan fokus di DKI hingga 16 Oktober 2022 mendatang. “Saya tuntaskan dulu sampai 16 Oktober. Habis 16 Oktober baru yang lain-lainnya. Gitu ya. Sekarang kita fokus sampai 16 Oktober. Itu dulu. Nanti sesudah itu baru yang berikutnya,” tutur Anies. Meski demikian, sinyal Anies maju di 2024 sudah mulai terlihat. Dia masuk dalam radar sejumlah partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Termasuk, mejadi salah satu nama yang dinilai oleh Demokrat DKI Jakarta pantas disandingkan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun demikian, Demokrat belum menentukan siapa yang akan diusung menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024 nanti. Rapimnas baru digelar pada 15 dan 16 September 2022. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan ada kans DPD Demokrat Jakarta akan mengusulkan nama Anies dan AHY sebagai pasangan capres-cawapres di Rapimnas Demokrat nanti. “Politik itu kan harus aspiratif. Hampir 70 persen kalau saya tanya pengurus DPD Demokrat DKI dari mulai tingkat DPD, DPAT, PAD kemudian ranting dan anak ranting, mereka semangatnya memang untuk berkoalisi dengan Anies,” kata Mujiyono. Sementara itu, ketika ditanya Reuters di Singapura, Anies untuk pertama kalinya secara resmi menyatakan dia siap untuk bertarung merebut kursi Presiden pada 2024. Meskipun dia mengakui bahwa sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mencalonkannya. “Saya belum mempunyai tiket, tetapi siap jika ada partai yang mencalonkan,” kata Anies. Dia berterima kasih atas survei-survei yang menyebutkan dia selalu berada di tiga besar. Dia mengaku tidak pernah menyuruh dan meminta para lembaga survei itu berbuat untuk kepentingan dirinya. “Alhamdulillah saya selalu berada di tiga besar,” katanya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setelah tidak memegang jabatan lagi, Anies bisa lebih leluasa untuk menyapa rakyat di seluruh tanah air. Ini yang dulu juga pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah mundur dari jabatan Menko Polkam dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri. Setelah menjadi menjadi Presiden RI ke-5 pada 23 Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diberhentikan MPR RI, Megawati yang didampingi Hamzah Haz membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Jelang Pilpres 2004 yang digelar Juli 2004, tiga menteri di Kabinet Gotong Royong mundur untuk bertarung di pilpres. Salah satu dari tiga menteri yang mundur itu adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dari jabatannya sebagai Menko Polkam. Pada 11 Maret 2004, pria kelahiran 9 September 1949 ini mundur dari Kabinet Gotong Royong. Posisinya digantikan Hari Sabarno, sebagai Pelaksana Tugas Menko Polkam. Dalam pilpres yang digelar secara langsung untuk pertama kalinya itu, SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pasangan ini dikenal dengan duet SBY-JK, punya slogan “Bersama Kita Bisa”. Sejarah kemudian mencatat SBY menjadi presiden dua periode. Pada periode keduanya (2009-2014), SBY berpasangan dengan Boediono.Selama menunggu pelaksanaan Pilpres 2024, Anies bisa melakukan keliling tanah air untuk menyapa rakyat, seperti yang pernah dilakukan SBY dulu. (*)

Anthony Budiawan: Pembela Oligarki Tidak Pantas Disebut Pemimpin Bangsa

Jakarta, FNN – Ini salah satu contoh dari banyak kebijakan dan praktek bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha oligarki. PLN kelebihan supply akibat perjanjian jual-beli listrik dengan pembangkit listrik swasta (IPP) dengan skema take or pay. Hal itu disampaikan Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).  DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat, koreksi perjanjian jual-beli listrik yang merugikan PLN/negara kembali, malah dengan mudahnya mengalihkan kerugian tersebut kepada rakyat, dengan mengalihkan daya dari 450 Volt Ampera (VA) ke 900 VA, dan 900 VA ke 1.200 VA? “Artinya, rakyat diminta subsidi Independent Power Producer (IPP)?” Kenaikan daya listrik akan membuat biaya listrik naik, dan mengakibatkan kemiskinan meningkat. Kalau biaya energi (listrik, gas) masyarakat melebihi 10% dari penghasilan, mereka masuk kategori keluarga miskin (energi), fuel poverty: DPR sepertinya tidak memikirkan nasib rakyat. Menyedihkan, pemimpin bangsa ini, eksekutif dan legislatif, sepertinya tidak peduli kondisi sosial masyarakat, tidak peduli nasib rakyat apakah kebijakan tertentu, menaikkan paksa daya listrik, akan memiskinkan rakyat: mereka pembela oligarki tidak pantas disebut pemimpin bangsa. Sebelumnya diberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar daya listrik 450 V) dihapus untuk kelompok rumah tangga miskin. Sebagai gantinya, kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mangatakan daya listrik 450 VA perlu dihapus untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Namun ia menilai hal itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan data penerima subsidi. \"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka,\" kata Said, Selasa (13/9/2022). Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini berawal dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik. Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun karena dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terdapat skema take or pay. Ini artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak. Maka dari itu, Banggar menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply. “Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 V, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, over supply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA,” kata Said dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, dilansir Kompas.com, Senin (12/9/2022). Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menyepakati adanya penambahan daya listrik untuk kelompok rumah tangga miskin dari 450 VA ke 900 VA. Maka dengan kata lain, golongan listrik 450 VA dihapus. Namun, kesepakatan itu pada dasarnya masih berupa usulan Banggar kepada pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membantah daya listrik 450 VA dihapus. Menurutnya, pemerintah berfokus untuk mendorong subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran. “Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan. Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA,” ujar Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022). (mth)

Ada dugaan Korupsi Kabupaten Subang, KPK Harus Turun Tangan

Jakarta, FNN – Center for Budget Analysis (CBA), meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Subang. “Dugaan kasus korupsi ini terkait 2 proyek Dana Alokasi Khusus Pemerintah pusat kepada Kabupaten Subang tahun anggaran 2022 senilai Rp 24,1 miliar,” ungkap Direktur CBA Uchok Sky Khadafi. Terdapat 2 proyek bermasalah yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Subang dan di bawah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Proyek tersebut adalah: Pertama, proyek peningkatan jalan pagaden-balingbing (DAK Reguler) dengan pagu anggaran Rp 14,7 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Kedua, proyek peningkatan Jalan Sukahaji-Blanakan (DAK Penugasan) dengan pagu anggaran Rp 9,3 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. “Kedua proyek di atas yang dikerjakan tahun anggaran 2022 diduga kuat adanya permainan,” lanjut Uchok Sky Khadafi. Modusnya berupa pengaturan pemenang melalui persyaratan-persyaratan tender yang tidak dimilik perusahaan lain, Seperti persyaratan tender pada dukungan batcingplant dan dukungan quary. Akibat dari kongkalikong oknum pejabat Pemkab Subang dengan swasta, terdapat potensi kerugian negara sedikitnya Rp 1, 6 miliar. Hal ini disebabkan nilai proyek yang ditetapkan tidak sesuai standar harga pasar dan proses lelang diduga dijalankan dengan tidak sehat. Selain itu, Dugaan permainan proyek pada Pemkab Subang telah dilaporkan masyarakat Subang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun sayangnya belum ada tindak lanjut. Oleh karena itu CBA meminta KPK untuk turun tangan menuntaskan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Subang. “Panggil dan periksa pihak-pihak terkait dalam dua proyek DAK Kabupaten Subang,” tegas Uchok Sky Khadafi. Yakni Kabag UKPBJ Kabupaten Subang Iwan Kurniawan, Ade Riswanto, S.T selaku Kasie Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, serta H Ruhimat selaku Bupati Kabupaten Subang dan Kuasa Anggaran. (mth/*)

Sepuluh Peta Jalan Menyelamatkan Masa Depan Indonesia

Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sebenarnya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa ini. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila SEJAK digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 Negara Bangsa Indonesia seperti buih-buih di lautan yang diombang-ambingkan keadaan dunia, tidak lagi punya kekuatan untuk bisa tegak, apalagi mandiri runtuhnya jati diri sebagai bangsa yang merdeka. Yang dikatakan Amandemen UUD 1945 ternyata bukan hanya merubah pasal-demi pasal, tetapi justru memporakporandakan bangunan ke-Indonesia-an, menghacurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa semua itu bisa hancur, sebab amandemen tidak hanya merontokkan lembaga kedaulatan rakyat tertinggi yang disebut MPR, tetapi sekaligus yang dirontokkan adalah aliran pemikiran tentang ke-Indonesia-an, menghilangkan sejarah, menghilangkan Visi Misi Negara Indonesia diganti dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, sama artinya Mengganti tujuan berbangsa dan bernegara “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menghilangkan Bangsa Indonesia asli, dan mengganti Pancasila dengan Ultra Liberal. Ketika ada yang jualan Trisakti, saya tertawa. Sebab, logika otak saya tidak bisa nyambung bagaimana mungkin Trisakti dengan dasar negara Ultra Liberal seperti sekarang ini, tentulah itu hanya sebuah bualan saja, bagi yang nggak ngerti menyamakannya dengan Trisakti-nya Soekarno. Trisakti tidak mungkin dijalankan di atas sistem Liberalisme dan Kapitalisme seperti sekarang ini, sebab Trisakti itu juga bagian dari antitesis Liberalisme, Kapitalisme, dan Imperialisme. Harus diingat, bahwa Trisakti itu harus dipenuhi ketiga-tiganya, tidak bisa dipretel-preteli. Tidak ada kedaulatan dalam politik dan kepribadian dalam kebudayaan, bila tidak berdikari dalam ekonomi, dan sebaliknya! Seluruh minat kita, seluruh jerih-payah kita harus kita abdikan kepada pelaksanaan seluruh Trisakti, yang benar-benar sakti itu. Ya, Berdaulat dalam politik! Apa yang lebih luhur daripada ini, Saudara-saudara? Lebih dari setengah abad lamanya bangsa Indonesia berjoang, membanting-tulang dan mencucurkan peluh, untuk kedaulatan politik itu. Sekarang kedaulatan politik itu sudah di tangan kita. Kita tidak bisa didikte oleh siapapun lagi, kita tidak menggantungkan diri kepada siapa-siapa lagi, kita tidak mengemis-ngemis! Kedaulatan politik ini harus kita junjung bersama-sama, harus kita tegakkan beramai-ramai. Nation-building dan character-building harus diteruskan sehebat-hebatnya, demi memperkuat kedaulatan poIitik itu. Kerukunan nasional sekarang ini – kerukunan antara berbagai agama dan berbagai sukubangsa, termasuk suku-suku keturunan asing – kerukunan nasional yang bebas sama sekali dari diskriminasi atau rasialisme macam apapun, harus kita bina dengan kecintaan seperti kita membina kesehatan tubuh kita sendiri. Jangan justru sebaliknya kedaulatan kita serahkan pada Oligarki dan kita hanya sebagai jongos-nya oligarki yang melayani keinginan oligarki untuk mengeruk kekayaan ibu Pertiwi. Hal yang demikian itu harus dihentikan kedaulatan rakyat harus ditegakkan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Berdikari dalam ekonomi! Apa yang lebih kokoh daripada ini, Saudara-saudara? Seperti kukatakan di depan MPRS tempohari, kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Pepatah lama “ayam mati dalam lumbung” harus kita akhiri, sekali dan buat selama-lamanya. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah sandang-pangan kita. Yang terjadi hari ini setelah 77 tahun merdeka justru kita terjajah dengan Neo Kapitalisme Neo Imperalisme, kita dijajah lagi 72% wilayah tanah kita dikuasai Aseng dan Asing. Segala kekayaan ibu Pertiwi dikeruk dan mereka datangkan tenaga Asing China untuk mengeruk kekayaan kita hukum lumpuh untuk kedatangan tentara merah di saat bangsa ini dicekam dengan Covid 19 mereka mendapat perlakuan spesial oleh pengkhianat bangsa ini. Hari ini kita tidak bisa lagi berdiri apa lagi berdikari hutang yang sudah hampir menenggelamkan Indonesia dan Ekonomi digantungkan pada Investor aseng dan asing, bahkan pembangunan bangsa ini apa kata China maka pembangunan bukan apa yang dibutuhkan bangsa dan rakyatnya tetapi apa kepentingan China dengan OBOR nya, infrastruktur akhirnya dijual pada China. Tanpa perang China telah menguasai tanah air 75 % lahan sudah dikuasai Aseng dan Asing, Investasi Aseng lebih penting daripada nyawa rakyatnya di saat dunia menolak kedatangan TKA China, justru kita memasukan TKA China pembawa dan penyebar Virus Corona . Ekonomi kita semakin tidak berdaulat karena Korupsi dan salah kelola yang ada hanya Hutang-hutang dan hutang. Kata Soekarno, berkepribadian dalam kebudayaan! Apa yang lebih indah daripada ini Saudara-saudara? Bukan saja bumi dan air dan udara kita kaya-raya, juga kebudayaan kita kaya-raya. Kesusastraan kita, seni-rupa kita, seni-tari kita, musik kita, semuanya kaya-raya. Juga untuk membangun kebudayaan baru Indonesia, kita memiliki segala syarat yang diperlukan. Kebudayaan baru itu harus berkepribadian nasional yang kuat dan harus tegas-tegas mengabdi kepada Rakyat. Dengan menapis yang lama, kita harus menciptakan yang baru. Sikap kita terhadap kebudayaan lama maupun kebudayaan asing adalah sikapnya revolusi nasional-demokratis pula: dari kebudayaan lama itu kita kikis feodalismenya, dari kebudayaan asing kita punakan Imperalisnya. Justru hari ini kita menjadi super liberal dan super kapitalis sehingga kita tidak mampu membangun karakter kebangsaan itu, justru kita terjajah kembali di bidang kebudayaan. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sebenarnya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa ini. Kita telah mengganti Pancasila dengan ultra liberal. Kita telah kehilangan karakter kebangsaan kita. Untuk menyelamatkan Indonesia perlu revolusi dengan sepenuh hati. 1. Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. 2. Retoling terhadap MPR dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tinggi negara. 3. Membatalkan amandemen ke 1, 2, 3, 4. 4. Memberlakukan kembali GBHN. 5. Menegakkan kembali pasal 33 Bumi Air dan kekayaan yang ada di dalamnya harus Nasionalisasi. 6. MPR Mengadakan pemilihan Presiden dengan syarat yang sudah pernah menjadi presiden tidak bisa dipilih lagi. 7. Melakukan Retoling terhadap lembaga-lembaga negara dan menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 8. Menyerderhanakan kepolisian menjadi non combatan dan Brimob digabung dengan TNI. Polisi berada di bawah departemen dalam negeri. 9. MPR melakukan amandemen dengan adendum untuk menyempurnakan UUD 1945. 10. MPR membuat UUD pemerintahan sebagai UUD administrasi pemerintahan. Dengan peta jalan menyelamatkan Indonesia akan tercapai tujuan Masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Masa Depan Kita

Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, kemana pendulum sejarah kehidupan dunia bergerak pasca pandemi Covid-19? Baiklah, pagi ini saya membaca buku Peter Zeihan, \"The End of the World is just the Beginning\" (2022). Dikatakan bahwa perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya dipicu oleh kepentingan AS untuk bisa melumpukan Uni Soviet selama perang dingin, dengan menjalin aliansi strategis lintas negara. Untuk itu, AS menawarkan bantuan keamanan, investasi, infrastruktur  teknologi, finansial dan pasar global. Rantai pasok cakupan global dimungkinkan karena proteksi angkatan laut AS. Dolar AS menopang pasar finansial dan internasionalisasi energi. Komplek-komplek industri inovatif tumbuh untuk memuaskan konsumen AS. Kebijakan keamanan AS menekan negara-negara bersengketa untuk melucuti senjata. Miliaran orang memperoleh makanan dan pendidikan berkat sistem perdagangan global yang dipimpin AS. Berkat semua itu, globalisasi merebak dengan membuat segala hal jadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dengan berakhirnya perang dingin, AS kehilangan kepentingannya untuk mempertahankan itu. Kecuali bila AS terlibat perang langsung dengan negara adidaya baru, pendulum sejarah akan berbalik arah menuju de-globalisasi. Tandanya mulai dicanangkan pada era Donald Trump: \"America First\". Dan, keterisolasian berbagai negara semasa pandemi mempercepat proses ke arah itu. Pada era de-globalisasi, negara dan kawasan tak memiliki pilihan lain kecuali membuat barang sendiri, menanam makanan sendiri, memenuhi energi sendiri, bertempur dengan senjata sendiri, dan mengerjakan semua itu dengan penduduk dan sumberdayanya sendiri. Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Kita juga memiliki keanekaragaman sumberdaya sebagai sumber rantai pasok bagi industri sendiri. Ancaman terbesar yang kita hadapi adalah rendahnya human capital. Bila kita gagal membangun kualitas hidup dan kapabilitas manusia, maka di negeri yang kaya potensi sumberdaya ini, kelimpahan penduduk muda tidak akan menjadi  bonus demografi, melainkan bencana demografi. (*)

Neo-Sishankamrata

Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Oleh: Raden Baskoro Hutagalung, Forum Diaspora Indonesia SAYA yakin kita semua sudah sepakat dan paham bahwa negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Sejatinya, rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara di selenggarakan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan oligarki. Dan, sudah tepat sebenarnya, inilah yang disebut era Neo-Kolonialisasi, dengan menggunakan kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi. Kita bisa melihat dan menganalisis dampak Neo-Kolonialisasi ini dalam kehidupan Asta Gatra bangsa kita. Dari segi ideologi, bagaimana rapuhnya Pancasila dan nilai KeTuhanan Yang Maha Esa saat ini. Pergeseran navigasi dan kebijakan negara sangat jauh panggang dari api. Agama dan Pancasila yang seharusnya jadi arah kiblat bangsa, saat ini justru dibentur-benturkan. Secara ideologis, bangsa kita saat ini sudah sangat super sekuler dan liberalis. Menjauhkan hegemoni pengaruh Agama dan nilai moralitas dari kehidupan bernegara. Dan, menjadikan legitimasi sosial opini sabagai legitimasi yuridis pemerintahan. Sehingga banyak terjadi post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute. Kebenaran objectif bisa dikalahkan oleh keyakinan subjectif yang ditopang kekuasaan melalui aparat hukum. Degradasi dan neo-kolonialisasi ini juga merambah dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Secara sumber daya alam yang melimpah, serta populasi dan luas bentang negara kita yang luar biasa strategis secara geografis, sebenarnya tidak ada alasan negara kita bisa punya hutang sampai sebesar 7200 triliun, apalagi kalau digabung hutang swasta 6000 triliun rupiah. Jadi, wajar tingkat pengangguran terus meningkat, kemiskinan bertambah, daya beli masyarakat melemah, nilai tukar rupiah hancur-hancuran, tapi di satu sisi sumber daya alam dan perkebunan kita dieksploitasi serta dinikmati hanya oleh segelintir orang. Ironisnya lagi, dalam laporan LHKPN 2021, telah terjadi kenaikan laporan hasil kekayaan para pejabat tinggi negara ini dengan drastis. Ini sangat miris sekali. Belum lagi kalau kita berbicara penegakan hukum, serbuan budaya asing, Narkoba, LGBT, yang merusak generasi muda kita. Jangankan itu, TNI-POLRI yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan dan tumpah darah bangsa Indonesia, saat ini justru berbalik menjadi alat kekuasaan. Skandal besar Sambo Cs, serta kriminalisasi dan pembunuhan yang mereka lakukan pada para ulama dan aktifis, sungguh hampir tidak ada bedanya dengan cara VOC dan Belanda ketika menjajah nusantara. Dan ini yang seharusnya segera menyadarkan kita semua. Kalau sudah terjadi Neo-Kolonialisasi, Neo Komunisme dan Neo Liberalisme, kenapa kita juga tidak segera menggelorakan Neo-Sishankamrata kita? Yaitu Menggelorakan kembali Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Karena Sishankamrata kita ini telah teruji dan terbukti mengusir penjajah yang saat itu begitu kuatnya dan juga berhasil memerdekan negeri ini dari Penjajahan gaya baru Oligarki. Dengan Sishankamrata ini bangsa kita bisa buat malu tentara Sekutu pada perang 10 November 1945 di Surabaya. Dengan Sishankamrata para pejuang kita dapat mengalahkan sekutu pada perang Palagan Ambarawa. Dengan Sishankamrata kita dapat membuat kejutan serangan umum 1 Maret dan operasi Trikora yang membuat malu Belanda hingga akhirnya kecut dan berunding dengan para pejuang kita. Sishankamrata ini telah teruji dapat memobilisasi semua sumber daya nasional yang dimiliki bangsa kita untuk melawan raksasa penjajah. Kultur budaya bangsa kita, yang militan dan berdarah pejuang mesti digelorakan kembali. Seluruh lapisan masyarakat harus disadarkan kembali, bahwa negara kita saat ini sudah berada di bibir jurang kehancuran. Semua jalan perbaikan melalui jalur linear konstitusional sudah dikunci dan di rekayasa melalui peraturan dan perundangan yang mereka buat sendiri. Hukum justru jadi alat kekuasan. Penegak hukum juga justru jadi centeng kekuasaan. Agama dan Pancasila yang seharusnya menjadi patokan nilai moralitas kebangsaan, sudah diframing buruk dengan stigma radikalisme dan intoleran. Lalu apa lagi ? Neo-Sishankamrata adalah cara ampuh untuk melawan Neo-Kolonialisasi, Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme akut yang sedang menyerang bangsa kita dari luar dan dalam. Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Neo-Sishankamrata ini harus melibatkan semua aspek dan unsur rakyat. Baik itu dari TNI, Polri, Ulama, Aktifis, Buruh, Mahasiswa, Petani, Pedagang, Guru, Nelayan, hingga pelajar. Semua harus bahu-membahu bersama bagaimana untuk menghentikan rezim ini berbuat zalim dan seenaknya. Dan musuhnya sudah jelas yaitu para oligarki, elit global, yang menggunakan tangan-tangan proxy bonekanya yang sengaja diberi fasilitas dukungan untuk dapat merebut tampuk kekuasaan. Mereka itulah para pengkhianat bangsa yang menjual harga dirinya kepada penjajah oligarki. Neo-Sishankamrata adalah solusi dari kondisi kita saat ini. Bangkit atau Punah… Merdeka! Australia, 16 September 2022. (*)

Din Syamsuddin Minta Fajar Laksono Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Jubir MK

Jakarta, FNN - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Mahkamah Konsitusi (MK) berpolitik.  Hal tersebut terkait dengan pernyataan juru bicara MK, Fajar Laksono yang mengatakan, Presiden Joko Widodo boleh mencalonkan diri kembali sebagai wakil calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024.  Din mengatakan, pernyataan juru bucara MK itu mencerminkan sikap lembaga tersebut yang tendensius, free kick, dan potensial dianggap melanggar konstitusi. Oleh karena itu, supaya Fajar Laksono dicopot dari jabatannya sebaga jubir MK. Sebelumnya, Jubir MK Fajar Laksono mengeluarkan keterangan yang menyebutkan  presiden dua periode dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden (Cawapres). Ucapannya itu menuai protes dari berbagai kalangan, meskipun kemudian meluruskan bahwa yang dikatakan Fajar Laksono itu merupakan pendapat pribadi. Pernyataan itu tidak bisa tidak, dianggap sebagai pernyataan lembaga MK. Sebab, ujar Din,  seorang jubir biasanya mewakili lembaga, dan tidak akan berani mengeluarkan pernyataan kecuali atas restu, bahkan perintah pimpinan MK.  “Kalau MK membantah, maka harus ada sanksi tegas berupa pencopotan sang jubir yang telah melakukan pelanggaran, tidak hanya off side tapi free kick,” ujar mantan Ketua Dewan Perimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu.  Pernyataan jubir MK yang tidak atas pertanyaan atau permintaan seseorang, lembaga maupun organisasi, kata Din, adalah tendensius. Hal itu semakin membenarkan dugaan MK selama ini tidak netral, tidak imparsial, dan tidak menegakkan keadilan menyangkut isu Pemilu dan Pilpres, seperti yang ditunjukkannya pada keputusan tentang Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Din menyatakan hal ini sama seperti banyaknya judicial review yang ditolak oleh MK ihwal Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold (PT). Dia mengklaim sebagai warga mulai tak percaya dengan MK. “Jika ini benar, maka merupakan malapetaka bagi negara Indonesia yang berdasarkan hukum atau konstitusi. Akan tetapi, perisai terakhir penegakan hukum atau konstitusi justru berkecenderungan melanggar hukum atau konstitusi itu sendiri,” ucap Din dalam rilis yang diterima FNN, di Jakarta, Kamis (15/9/2022). Din menegaskan sudah waktunya rakyat mereview atau merevisi keberadaan MK dari perspektif UUD 1945 yang asli. “MK tidak hanya harus mengenakan sanksi tegas atas jubirnya, tapi harus mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua masa jabatan berturut-turut dan tidak boleh diotak-atik untuk diberi peluang mencalonkan diri lagi walau sebagai wakil presiden,” ucapnya. 0elain meminta agar Fajar Laksono dicopot dari jabatannya, Din juga mengharapkan supaya MK mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua periode  masa jabatan berturut-turut. Tidak boleh diotak-atik, diberi peluang mencalonkan diri lagi walaupun sebagai Wapres.  Din menyebut jika ini diabaikan oleh MK, maka dirinya sebagai warga negara bersedia bergabung bersama rakyat cinta konstitusi melakukan aksi protes besar-besaran. (Lia/FNN)

Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut “Turunkan Jokowi”

MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. “Itu juga yang berbahaya kalau KASD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka,” tegas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (15/9/2022). “Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh,” lanjut Rocky Gerung.   “Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak KSAD kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi,” tambahnya. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi, semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. “Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik,” ungkap Rocky Gerung. “Kita hanya (bisa) beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi, sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan,” kata Rocky Gerung. Dialog lengkapnya bisa dibaca dalam tulisan berikut. Halo apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Kamis. Waktu cepet berlalu. Tapi kalau buat orang yang menghitung-hitung berapa besar unjuk rasa itu akan berlangsung mungkin waktu terasa sangat lambat. Iya. Orang masih ingin memastikan gerakan mahasiswa akan berlanjut. Ini saya lagi di Cirebon, diundang oleh Universitas Gunung Jati dan teman-teman kasih ceramah sebetulnya, semacam kuliah umum tentang pendidikan dan soal-soal sosial. Tapi mungkin akan dibuat di luar Universitas karena ada sedikit persoalan perizinan. Biasalah. Mahasiswa tetap merasa bahwa saya nggak boleh pulang. Tetapi musti berada dengan mereka di Cirebon dan mereka juga banyak cerita kemarin tentang gerakan dan semacam mereka sebut telah terjadi kimia antara mahasiswa, buruh, dan emak-emak. Kira-kira begitu. Kan kemaren dia juga habis demo, dan tadi malam saya sampai pakai kereta dan langsung dibajak ke tempat-tempat diskusi. Kira-kira itu. Tapi ya sudah itu bagian dari Cirebon yang akan kita lihat aktivitas ini akan terhubung dengan mahasiswa BEM se-Indonesia karena tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. Jadi, bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu. Dan, kita ingat ‘98 itu kan dimulai di Trisakti dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol karena sniper segala macam. Dan, peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu. Apalagi kita selalu ingat dengan semacam jargon bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Dan, kelihatannya sudah sedang berulang ini. History in the making. Saya kira kita sedang menghadapi situasi semacam itu ya ketika gerak sejarah itu saya kira tidak akan bisa dicegah. Apalagi ada pelemahan-pelemahan institusi. Kita selalu belajar misalnya teori dulu tahun ‘90 itu Huntington bikin thesis “the political decay”, ‘pembusukan politik’ dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara negara: Ada kepolisian yang lagi rapuh, lalu kemarin ada soal konflik antara DPR dan TNI yang sebetulnya antar figur saja tuh antara Effendi Simbolon. Tapi Efendi Simbolon itu tetap dia adalah wakil rakyat, lalu Pak Dudung (KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman) bereaksi macam-macam. Jadi sudah ini ada satu kondisi yang memang kita sangat rapuh sebetulnya. Apalagi dari kacamata intelijen internasional, Indonesia rapuh. Nah, itu dia. Jadi saya kebetulan kemarin juga memandu sebuah diskusi. Sumbernya di Kami. Tapi diskusinya tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Dudung, Sambo, dan sebagainya. Ini masalah soal BBM, tetapi tentu saja karena banyak wartawan yang hadir mereka pasti ingin tahu pendapat Pak Gatot itu. Dan ternyata menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Efendi Simbolon dalam sebuah forum yang terbuka di komisi I rapat kerja dan disiarkan secara langsung, kemudian menyatakan ada disharmoni antara pimpinan TNI. Itu kan dari intelijen pasti valid. Pasti intelijen sudah mengendus itu. Tetapi, dengan adanya pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR ini kan semacam konfirmasi buat mereka. Saya lihat Pak Gatot (mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo) agak ngamuk sebetulnya karena tentu ada disebut sebagai es to corp yang terganggu. Tapi saya bisa paham, prajurit pasti marah karena diucapkan terbuka dan dituduh gerombolan. Itu tentu secara, bahkan secara personal menganggap kok nggak hargai ya keadaan kita hari ini. Jadi, itu satu soal. Jadi perspektif prajurit itu sah walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif melakukan tindakan yang “mengejar” pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD. Itu juga yang berbahaya kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka. Karena ini bukan sekadar TNI ansih tetapi juga orang Indonesia merasa bahwa kok ada ancaman gitu. Dan itu juga tertuju pada lembaga DPR. Kita paham juga kemarahan KSAD, tapi kita juga paham bahwa KSAD itu seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sudah terjadi maka kita tidak perlu mencari siapa yang salah lagi. Karena tetap juga orang merasa bahwa DPR juga sering kurang ajar. Gitu kan. Walaupun kita musti terangkan pada teman-teman prajurit juga pada publik bahwa ini negara diasuh oleh civilian value. Tentu Effendi menganggap dia diproteksi oleh hak imunitas sebagai anggota DPR. Itu kalau DPR-nya bermutu. Tapi kita lihat kan DPR nggak bermutu. Jadi rakyat juga berhak untuk menghujat DPR atau Effendi Simbolon. Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh. Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak Kasad kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik. Jadi, hal semacam itu yang bagi kita analis oke kita musti selesaikan ini supaya ada ketenangan, ada keteduhan. Apalagi kalau kita hitung sebetulnya secara lebih dekat, toh Panglima TNI Pak Andika (Jenderal TNI Andika Perkasa) juga lebih dekat dengan PDIP, juga Pak Dudung dekat dengan PDIP, Effendi Simbolon adalah PDIP. Jadi, kalau kita bilang ini PDIP’mans. Lalu orang anggap itu kenapa terjadi sinyal semacam itu? Apa semuanya ingin dapat semacam asosiasi dengan partai politik. Tapi bagi rakyat, rakyat ingin ada ketenangan, dst. Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini. Demikian juga Polri. Polri lembaga yang betul-betul ingin pertahankan integritasnya. Kita hanya beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan. Itu solusi bijaknya begitu. Ini sangat menarik yang Anda sebutkan, all the PDIP Jenderal. Betul yang Anda sampaikan karena ini kaitannya dengan mertuanya, Pak Hendropriyono, yang sangat dekat dengan Ibu Megawati dan sejarahnya panjang gitu, masa Orde Baru dulu.  Pak Hendropriyono dari masa Orde Baru dekat sekali dengan Ibu Megawati dan itu kita tahu kedekatan itu karena Ibu Mega dizolimi sebetulnya oleh Orde Baru. Tapi saya lebih tertarik pada yang Anda sebutkan tadi, yaitu satu bahwa ini sebenarnya mencerminkan juga fenomena yang kita lihat adanya kekacauan di semua lembaga pemerintahan. Dan, ini menunjukkan juga sudah masuk ke TNI. Yang kedua adanya tarik-menarik kepentingan politik pada TNI. TNI kan sekarang sudah back to basic, sudah menjadi TNI yang profesional. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa perebutan posisi Puncak Panglima TNI itu membuat para politisi juga bermain-main, para perwira tinggi yang juga ingin berada di posisi itu juga bermain-main dengan kepentingan politik. Ini saya inget teorinya Pak Salim Said. Keterlibatan TNI dalam politik itu sebagai teori pull dan push, ada kepentingan dorong dan tarik dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau sekarang itu pull-nya lebih kuat. Artinya, dari dalam kepentingan Presiden Joko Widodo apa terhadap Panglima. Tentu Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahannya dinilai lemah karena itu dia musti cari semacam perlindungan. Dan kita selalu harus mampu memproyeksikan kalau terjadi disobedience, sebut saja kekacauan politik menjelang 2024 atau mungkin sebulan ini menjelang G20, siapa yang akan bertanggung jawab. Dan presiden tidak kasih sinyal. Presiden selalu merasa bahwa oke itu soal yang bisa diselesaikan secara internal. Tetapi, keadaan ekonomi politik kita menunjukkan presiden sebetulnya sudah lemah. Jadi, dalam keadaan presiden melemah maka muncul ambisi-ambisi ini Ambisi biasa saja, ada jenderal yang dia merasa lebih berhak dan kasih sinyal pada presiden. Lain kalau presiden dari awal menganggap oke saya hanya menerima keputusan dari Wanjakti. Jadi, secara formal Presiden akan mengangkat Panglima. Tetapi, proses rekrutmen kepemimpinan, itu jangan dikaitkan dengan kepentingan presiden. Kan ini kepentingan negara. Presiden sebagai simbol kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi. Tetapi, sinyal politik nggak boleh masuk, sehingga tidak ada persaingan di antara Jenderal yang memang berlebih, sekarang mungkin sudah 100. Demikian juga yang di bawah itu, yang lapisan berikutnya kan juga menunggu sirkulasi di dalam kepemimpinan. Bayangkan, Letkol, Kolonel, mungkin sudah seribu yang menanti soal-soal semacam itu. Sementara prajurit tentu nggak terlibat di situ. Prajurit hanya ingin melihat intitusi TNI itu tangguh, sehingga dia bisa bangga sebagai prajurit NKRI. Hal-hal semacam ini yang musti masuk ke dalam kepala presiden supaya presiden paham bahwa TNI adalah lembaga negara. Jadi jangan sekalipun ada sinyal politik like dan dislike, favorit isu, dan segala macam. Biarkan TNI tumbuh dan rakyat tentu menginginkan seluruh kapasitas TNI itu hanya dipakai untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi kekuasaan atau seorang politisi. Itu saya kira dasar berpikirnya harus mulai dari situ. (sws)

Temui Ketua DPD RI, Muzakir Manaf Sampaikan Empat Aspirasi

Jakarta, FNN – Mantan Wakil Gubernur Aceh, yang juga eks Panglima GAM, Muzakir Manaf, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (15/9/2022). Muzakir menyampaikan empat aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Sekjen DPD RI, Rahman Hadi. Sedangkan Muzakir Manaf didampingi oleh Teuku Irsyadi MD. Dalam pertemuan yang difasilitasi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Muzakir Manaf yang bisa disapa Mualem meminta dukungan kepada Ketua DPD RI dalam proses penciptaan perdamaian secara keseluruhan di tanah Serambi Makkah, tanpa ada persoalan yang berpotensi timbul kembali. \"Tentu sebagai wakil daerah, saya meminta dukungan kepada DPD RI untuk kelangsungan perdamaian di Aceh yang abadi,\" tutur Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI mengenai rencana revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, ada beberapa persoalan penting terkait UU Pemerintahan Aceh yang perlu untuk direvisi. Sebab, kata dia, masih ada klausul perjanjian Helsinki yang belum terakomodasi di dalamnya. \"Belum sepenuhnya MoU Helsinki itu terakomodasi dalam UU Aceh. Maka dari itu, saya meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan agar revisi UU Pemerintahan Aceh sesuai dengan draf naskah MoU Helsinki,\" kata Muzakir. Ketiga, Muzakir menilai salah satu problematika kemiskinan di Aceh segera dituntaskan. Sebab, Aceh memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar dan berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. \"Maka, kami meminta kepada Ketua DPD RI untuk mendorong pemerintah mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta investasi di Aceh,\" kata Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI agar persoalan bendera Aceh dapat diselesaikan secara cepat dan bijak, agar tak menjadi polemik berkepanjangan. Ia pun meminta dukungan kepada Provinsi Aceh yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Muzakir juga mengucapkan selamat kepada LaNyalla Razi yang terpilih sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia dan Fachrul Razi sebagai Ketua Harian PB Muaythai Indonesia. Menanggapi hal itu, Senator asal Aceh Fachrul Razi menegaskan jika DPD RI akan memperjuangkan revisi UU Pemerintahan Aceh agar sesuai dengan MoU Helsinki. \"Sejauh ini memang banyak MoU Helsinki itu yang belum terakomodir, sehingga persoalan di Aceh ini begitu complicated. Kami DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan itu, agar UU Pemerintahan Aceh on the track dengan MoU Helsinki,\" terang Fachrul Razi. Fachrul Razi juga sependapat jika perdamaian abadi di Aceh harus dirumuskan dengan baik. Pun halnya dengan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh yang harus segera menjadi prioritas pemerintah. \"Kami juga sependapat bahwa persoalan bendera Aceh ini harus segera diselesaikan dengan bijak. Kami di DPD RI amat concern terhadap hal itu,\" kata Fachrul Razi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berkomitmen mendukung penuh penciptaan perdamaian secara hakiki di Aceh. Dikatakan LaNyalla, tak boleh ada lagi yang mengusik perdamaian yang sudah menjadi komitmen nasional di Aceh. \"Tentu ini tugas kami untuk mengawal. Perdamaian abadi di Aceh harus terwujud. Itu adalah komitmen kebangsaan kita,\" kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga sependapat bahwa revisi UU Pemerintahan Aceh harus mengakomodasi MoU Helsinki. Sebab, tanpa poin-poin tersebut, mustahil perdamaian di Aceh akan terwujud. \"Pedoman perdamaian Aceh adalah MoU Helsinki. Oleh karenanya, revisi UU Pemerintahan Aceh harus memuat hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan perdamaian di Aceh,\" tutur LaNyalla. Pun halnya dengan percepatan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh, LaNyalla menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. \"Kami mendorong agar pembangunan perekonomian dapat segera direalisasikan yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga mendukung penuh Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang. Sebagai Ketua Umum PB Muaythai, LaNyalla menekankan organisasinya siap berkolaborasi untuk menyukseskan PON 2024 mendatang. \"Kami berikan dukungan penuh dan siap untuk berkolaborasi,\" tegas LaNyalla. (mth/*)

Menyingkap Sikap AS dan Cina Ihwal G30S 1965 Lewat Bahasa

Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) KALAU saya baca-baca lagi beberapa dokumen, baik dari pemerintah Amerika maupun Cina terkait jelang September 1965, ada beberapa frase menarik yang mengisyaratkan sikap dasar mereka dalam memandang Indonesia pada 1965. Kalau merujuk pada beberapa dokumen dari pihak AS dan Inggris, keduanya selalu menekankan polarisasi antara komunis versus \"orang-orang kita\" yang mereka istilahkan dengan sebutan \"Our Local Army Friend\". Tanpa memilah terdiri apa-apa saja ragam ideologinya. Pokoknya anti komunis berarti sekutu AS dan Inggris. Titik. Adapun pemerintah Cina, maupun Partai Komunis Cina, rada unik memang. Selalu mengedepankan istilah Angkatan Darat (Sebagai Representasi Sayap Kanan dan Pengikut Sukarno) yang tentunya mereka maksud orang-orang berhaluan nasionalis atau sosialis namun berjiwa nasionalis, tetapi non komunis atau malah anti komunis. Klasfikasi pemerintah Cina/PKC ini nampak jelas ketika mereka membuat laporan intelijen misalnya dengan mengatakan: “Di dalam tubuh PKI, ada penyusupan dari unsur-unsur angkatan darat dan pengikut Sukarno. Atau sebaliknya: Di dalam tubuh angkatan darat ada penyusupan dari kader-kader PKI dan pengikut Sukarno”. Meski ini kesannya sepele dan nggak penting, ini menggambarkan penyikapan dan kebijakan strategis baik Blok Barat maupun Cina dalam situasi genting jelang September 1965 maupun pasca 1965. Dalam hal AS/Inggris, polarisasi antara komunis versus anti komunis sebagai dasar kebijakan luar negerinya, maka jelas menyingkirkan kekuatan komunis merupakan sasaran antara untuk menggalang kekuatan anti komunis untuk menggulingkan dan melumpuhkan fron nasiona yang bersimpulkan Sukarno dengan dalih membasmi komunis. Sedangkan frase dari pemerintah Cina/PKC, dengan membedakan antara frase \"Pengikut Sukarno\" dan Komunis, maka hal itu tersirat memandang kelompok-kelompok nasonalis non komunis baik di kalangan militer maupun sipil, hanya sekadar sekutu taktis. Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Dalam beberapa surat Menlu Cina kala itu, Marsekal Chen Yi, kepada pejabat tinggi PKC dan pemerintahan Cina, maupun dengan para pemimpin komunis negara lain, sempat menggambarkan Bung Karno sebagai mediator sayap kanan dan sayap kiri. Ini secara jelas menggambarkan bahwa Cina sejak dari awal memang lebih cenderung mencoba memperalat Sukarno daripada benar-benar memandang presiden pertama RI tersebut sebagai sekutu ideologis terpercaya. Sehingga dalam salah satu surat Chen Yi pasca September 1965 yang bermuara pada kegagalan Gerakan 30 September 1965, sempat berucap: “Mungkin lebih baik Sukarno digulingkan saja. Selama ini dia mediator sayap kanan dan sayap kiri. Tapi sekarang situasi sudah berubah”. Demikian yang berhasil saya olah berdasarkan studi yang dilakukan oleh Taomo Zhou, seorang mahasiswa program doktor dari Universitas Cornell, dalam sebuah monograf berjudul “Tiongkok dan G30S”, yang terangkum dalam buku suntingan Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio, bertajuk “G30S dan Asia, Dalam Bayang-Bayang Perang Dingin”. (*)

Massa Pendemo Bertahan Sampai Malam, Bakal Lebih Lama dan Lebih Besar

PENGAMAT politik Rocky Gerung menyebut, kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. “Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarik dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan,” ujarnya. “Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka yang masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN, dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (14/9/2022). Jadi, lanjut Rocky Gerung, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. “Jadi, pemerintah telah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi, hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu itu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi,” kata Rocky Gerung. Berikut petikan dialog lengkap antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo-halo Bung Rocky, ini akhirnya aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai satu momentum atau titik tertentu karena tadi malam mereka bertahan sampai malam. Padahal aturan unjuk rasa itu biasanya hanya sampai pukul 06.00 sore. Tadi malam polisi membiarkan sampai sekitar pukul 21.00 tadi malam di Patung Kuda dan berlangsung cukup kondusif, aman, tidak terjadi kekacauan. Ya, akhirnya bertemu antara kepentingan keadilan dan kesadaran dari polisi bahwa mereka juga butuh mengekspresikan kenaikan harga itu. Paling nggak keluarganya di asrama-asrama bilang, ya biarin saja mahasiswa menyuarakan suara dari kalangan bawah. Kan banyak prajurit atau petugas Polantas yang juga masih kesulitan ekonomi. Jadi, hal yang biasa saja gitu. Yang tidak biasa adalah sampai jam 9 malam. Kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarif dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan. Dia mengikuti kurs, bahkan bahan bakar listrik juga adalah batubara juga dan minyak juga, solar. Jadi, sudah pasti terjadi kenaikan itu. Jadi, akumulasi ini yang akan jadi titik balik dari gerakan yang tadinya itu dianggap sekedar temporer saja, karena Pak Jokowi bahkan pernah nantang-nantang sampai kapan sih kalian bisa bertahan dengan demonstrasi. Sekarang mula diperlihatkan. Ini baru sampai jam 9 ini Pak Jokowi ya. Besok bisa sampai subuh. Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa membaca psikologi Istana yang mulai cemas karena itu biasa akan ada eskalasi. Lain lagi kalau Istana datang menemui lalu menjanjikan sesuatu yang baru, tapi apa yang mau dijanjikan. Bahkan tarif dasar listrik pasti naik karena kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan listrik. Bahan bakarnya listrik adalah masih BBM, sebagian batubara. Demikian juga hutang PLN kan dalam bentuk dollar dan dia mesti bayar dalam bentuk rupiah karena itu dia naikkan. Dia dapat penghasilan dari rupiah, rakyat beli listrik, tapi dia musti bayar utangnya dalam bentuk dollar. Makanya dia musti naikkan ongkos listrik konsumen. Jadi, semua hal yang menyangkut ekonomi memang buruk. Pemburukan itu bagaimana cara (menyelesaikan-red). Kan kalau kita tanya apa solusi pemerintah? Ya nggak ada. Sebetulnya masih ada: batalkan IKN, batalkan kereta cepat, lakukan lebih fokusing lagi, perbaiki upah buruh. Jadi hal-hal yang simpel saja. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tentu punya maksud lain. Dia harus menyimpan uang APBN untuk bermain politik pada 2022. Kira-kira itu analisisnya. Tapi kalau listrik ini bukan soal yang serius. Ini bukan sekadar kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Ini orang-orang yang miskin kan selama ini menggunakan listrik dayanya 450 watt didorong untuk migrasi ke 900 karena yang 450 ini akan dihapuskan. Jadi, naik 900. Kan kalau naik itu pasti saja buat mereka berarti biaya tarif langganannya naik, terus biaya konsumsi juga naik. Jadi, menurut saya ini memang nggak masuk akal juga ya kebijakan-kebijakan semacam ini. Sudah disepakati oleh badan anggaran DPR dan pemerintah soal ini. Soal migrasi dari 450 watt. Itu juga mendorong daya beli juga nggak nyampe, dikasih 450 juga rakyat merasa gua mau beli apa dengan tambahan listrik itu. Kan kalau misalnya diberi 900 watt ini tapi dia mampu untuk beli tambahan rice cooker, misalnya, nggak ada soal. Tetapi, dia juga nggak bisa beli rice cooker. Padahal, dia mesti bayar tarif di 900 kan? Itu konyolnya di situ. Kan insentif untuk menaikkan artinya daya beli dia itu bertambah, supaya dia bisa beli peralatan lain, lebih produktif. Mungkin peralatan lain, mesin penetas telur, supaya bisa berbisnis. Tatapi, dia nggak bisa beli mesinnya. Jadi, buat apa dikasih listrik dinaikin dia nggak bisa beli, sementara tarifnya justru naik ngikutin kapasitas voltagenya, jumlah wattnya. 450 volt ampere dengan 900 volt itu berbeda. Belum lagi penggunaannya juga pasti beda. Menurut saya agak nggak masuk akal kalau kemudian pendorong dari migrasi ini karena PLN kelebihan pasokan, dan kemudian itu orang-orang miskin yang harus membelinya. Kan lebih konyol lagi. Itu juga teori yang musti kita uji itu, kelebihan pasokan dari mana sebetulnya tuh. Kan kita tahu ada pembangunan power plan baru. Juga bisa kita periksa kelebihan pasokan karena pengguna-pengguna besar itu nggak bisa produksi sebetulnya karena ekonomi tidak ada permintaan. Atau mungkin pabrik-pabrik besar itu lakukan relokasi ke Vietnam, Kamboja, sehingga pabriknya memang nggak mengonsumsi listrik lagi. Jadi, kelebihan pasokan terjadi karena pasokan yang ada tidak lagi dikonsumsi, bukan karena ada tambahan pasokan. Kan begitu cara melihatnya. Mungkin sepanjang Jawa - Bali nggak ada lagi tuh power plan baru. Yang ada adalah deindustrialisasi sehingga pasokannya seolah-olah berlebih. Kan problem yang kita pahami juga selama ini, kan mereka ini banyak kontrak dengan IPP (Independent Power Plan) atau listrik swasta dan kontraknya itu yang merugikan disebut take or pay gitu ya. Artinya, begitu kontrak lu pakai nggak pakai tetap membayar. Itu kan yang jadi konyol.  Saya kira ini problem PLN dan kita tahu belaka siapa pemilik IPP ini. Ya banyak pejabat kita juga, bekas pejabat. Gitu. Karena itu mestinya itu diganti. PLN itu bukan lagi perusahaan listrik negara, perusahaan tiang listrik negara. Tinggal tiang listriknya saja sama kabel. Jadi istilah itu punya negara sudah nggak ada. Ya itu, kalkulasi bisnis pasti berkreasi di situ kan? Nah, BUMN seperti PLN yang harusnya mempertahankan harga dasar untuk menghidupkan ekonomi rakyat ya sudah nggak bisa, karena dia harus dipaksa beli barang yang bahkan kalau dia nggak pakai sudah bayar duluan gitu kan. Karena itu, dia bebankan itu pada publik, kepada konsumen. Kan di situ tidak adilnya. Tapi sudahlah, itu mau diapain lagi. Kan pemerintah memang pada akhirnya satu persatu kedunguannya terbuka dan nggak ada jalan lain selain bertahan melawan demonstran yang makin lama makin kuat tuntutannya untuk ya sudah percepat Pemilu atau letakkan jabatan. Buruh juga akan bersama-sama di situ karena semua kita adalah konsumen sebetulnya. Pada saat yang sama, kita nggak bisa akses lagi harga. Padahal, kita membayar pajak. Semua hal yang ada di depan kita, kita membayar pajak tuh. Dan pajak kita itu larinya ke IKN. Kan konyolnya begitu kan? Masuk keluar restoran bayar pajak, tanah segala macam, motor butut pun masih bayar pajak. Tapi kita dipaksa untuk membiayai sesuatu yang bukan kepentingan kita. Ada urusan apa orang yang kredit motor bayar pajak dengan IKN? Nggak ada urusan apa-apa kan? Dia punya motor ya karena dia mau menghemat dan akhirnya dijanjikan pakai kereta cepat. Kereta cepat juga mahal, mending dia pakai motor. Jadi, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru bisa merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. Lain kalau pemerintah berhutang tanya pada rakyat, lu mau apa gua hutangin ya. Ini dia bikin hutang suka-suka dia saja. Hanya untuk pamerkan legasi dia. Dan ini kan sebenarnya dengan fakta-fakta semacam ini kita bisa menganalisis bahwa bahan demonstrasi itu banyak sekali tersedia dan ini memungkinkan unjuk rasa itu akan terus berlangsung secara panjang. Tadi saya tanya transportasi online. Anda dari mana? Kenapa nyupir? Oh, saya lulusan Unpad. Jadi, dia itu mahasiwa Unpad, pernah jadi banker di perbankan tapi kemudian mengundurkan diri karena ketidakpastian status dia. Lalu jadi supir kan. Jadi banyak orang yang juga mengalami penurunan kelas yang mengakibatkan kelas yang seharusnya ada di dalam kegiatan ekonomi itu turun lagi. Jadi kalau sarjana misalnya jadi ojol itu artinya anak-anak SMA itu nggak bisa lagi masuk di ojol, maka dia turun jadi tukang parkir. Bayangin, anak SMA jadi tukang parkir. Dan hak tukang parkir yang sebetulnya lulusan SD, misalnya, hilang akhirnya. Jadi pemerintah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya bahwa kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi. Jadi mereka yang turun kelas bersaing dengan kelas bawah akhirnya tuh itu yang terjadi itu akibat dari kebijakan pemerintah yang ngaco. (Sof/sws)

Revolusi Bjorka = Revolusi Rakyat?

  Mengapa yang disasar itu Indonesia? Bisa jadi, karena Bjorka sangat peduli dengan keadaan Indonesia yang sedang carut-marut karena salah kelola dari para pejabat korup. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) BANYAK pertanyaan muncul sejak Bjorka berhasil meretas dan menyebarkan data pribadi pejabat pemerintah Indonesia. Siapakah dia? Atau siapa orang di balik “boneka” Bjorka? Benarkah dia tinggal di Polandia? Kebocoran data pribadi ini kembali mencuat setelah Bjorka membocorkan data figur-figur di pemerintahan sejak awal September 2022. Lewat akun Twitter @bjorkanism, Bjorka mempublikasikan data pribadi, mulai Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Termasuk juga Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam bocoran data itu muncul informasi pula bahwa Luhut maupun Erick ini belum melakukan vaksin Booster (ketiga). Padahal, mereka mewajibkan pelaku perjalanan harus sudah melakukan vaksin Booster. Ironis bukan? Rakyat Indonesia dikejar-kejar supaya divaksin Booster. Sehingga, dibuatlah peraturan “Wajib Booster” untuk pelaku perjalanan jarak jauh dengan kereta api maupun pesawat. Kalau belum, wajib tes PCR. Rakyat sendiri tidak berani melakukan protes, apalagi perlawanan atas semua kebijakan pemerintah melalui Menteri Luhut ini. Rakyat menurut saja maunya pemerintah. Termasuk pemberlakukan PPKM level 1 seluruh Indonesia. Kemunculan Bjorka di jagat dunia maya Indonesia yang kemudian diberitakan berbagai media mainstream Indonesia seolah telah mewakili “perlawanan” atas kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang selalu sewenang-wenang itu. Bjorka pun mengajak rakyat Indonesia malakukan Revolusi. Sebelumnya, Bjorka mengklaim telah memegang 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompresi dan 189 MB sebelum dikompresi. Beberapa contoh dokumen yang dibocorkan juga ikut dipublikasikan oleh Bjorka dalam situs breached.to. Pada 6 September 2022, Bjorka juga diduga membocorkan dan menjual 105 juta data kependudukan. Bjorka mengklaim data itu meliputi NIK, kartu keluarga atau KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Dr. Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle, menulis bahwa pesan-pesan Bjorka menjadi hidup di dunia nyata setelah berbagai media mainstream memberitakan kemunculan Bjorka ini. Di dunia maya, kehadiran Bjorka sudah dibahas berhari-hari dengan total puluhan juta viewers, baik di Tiktok, YouTube, Tweeter, dlsb. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengulas kehadiran Bjorka ini. Bjorka, mengklaim memiliki data-data antara lain, data Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo; memiliki data 1,3 miliar pelanggan seluler, memiliki data pembunuh Munir, data pemilih KPU, data Menkominfo, memiliki data Erick Tohir dan Puan Maharani. Bjorka yang anti kenaikan BBM, di tweeter, “Apa kabar Bu Puan Maharani? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?” Dia mengancam akan membongkar dan terus membongkar data-data ini. Saat Menteri Kominfo menyepelekan Bjorka, diberitakan Bjorka membocorkan data pribadi sang menteri di sebuah situs terkait Bjorka. Alasan dari pombocoran informasi adalah dia melihat keadaan Indonesia sudah terlalu parah. Semua orang-orang yang bersuara memberikan kritik disingkirkan. Tuntutan Bjorka adalah satu, sekarang saatnya Revolusi. Dan, Bjorka yakin dengan kemampuannya menghancurkan rezim yang zalim. Syahganda menilai ini masuk akal dalam era sekarang, di mana di tangan satu gadget, semua sistem data pembangkit listrik, data trafik lalu lintas, data perbankan dll, bisa digenggam dan dikacau-balaukan. Jika benar Bjorka adalah kekuatan baru dalam dunia “Big Data dan Internet of Things”, yang mampu melakukan Revolusi melalui dunia maya, maka kita tentu akan sungguh-sungguh masuk pada era baru. Hacker Bjorka melalui akun twitternya @bjorkanism buka suara dan memberikan alasan kenapa dirinya melakukan peretasan ke pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah, Bjorka menganggap bahwa negara ini sudah terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Bjorka menyebut bahwa banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah, contohnya seperti kritik yang dilakukan pada pemerintah, namun ditutup secara permanen. “Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. Did it work? So i chose to be a martyr to make a change by slapping their face.” “(Berbagai cara telah dilakukan, termasuk dengan cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi, saya lebih memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Ahad (11/9/2022). Dengan twit satirenya itu, Bjorka juga mengajak masyarakat turut memakai \'Topeng Bjorka\' untuk ikut dalam revolusinya. “Let\'s join the protest using bjorka\'s mask wherever you are. it\'s time for a revolution,” kutip @bjorkanisme, Ahad (11/9/2022). Memang, belum bisa dipastikan apakah akun twitter @bjorkanism merupakan akun twitter milik orang yang telah melakukan peretasan data kebocoran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bjorka merupakan sosok yang saat ini menghebohkan dunia internet dan membuat pemerintah Indonesia ketar ketir. Bahkan, selain peretasan data Kemenkominfo, Bjorka mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Nama \'Bjorka\' muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculannya, termasuk pernyataan-pernyataannya, diketahui lewat situs forum breached.to. Selebihnya, sosoknya tentu saja masih misterius. Bjorka mengatakan, dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik WNI yang berasal dari KPU. Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia, yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Bjorka membocorkan data Menkominfo Johnny G Plate, dirinya mengancam membobol data MyPertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden Jokowi. “The next leak will come from the president of Indonesia (kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Indonesia),” dikutip dari akun Twitter Dark Tracer, Sabtu (10/9/2022). Bagaimana reaksi netizen atas kehadiran Bjorka? Di sinilah menariknya. Ada yang mengelu-elukannya, tapi tak sedikit pula menganggap tindakan hacker ini tidak tepat dan malah akan merugikan masyarakat sendiri.Pada trending topic Twitter Indonesia Sabtu (10/9/2022) pagi misalnya, Bjorka bertengger di urutan teratas. Tercatat sudah ada lebih dari 17 ribu tweet yang membahas isu ini. Banyaknya tweet yang membahas info yang disebar Bjorka ini membuktikan, masyarakat sangat haus akan informasi yang jujur dan tidak penah bohong. Makanya, ketika Bjorka hadir, langsung mendapat respon positif netizen.  “Fakta bahwa netizen Indonesia bahkan tidak marah sama Bjorka dan malah ikut tertawa memperlihatkan betapa kita sudah lelah dengan ketidak-mampuan pemerintah,” komentar seorang netizen.“Mudah-mudahan Bjorka atau hacker (yang) lain bakal bocorin data dana pemerintah, supaya mereka bertindak cepat. Privasi rakyat gak berharga buat mereka,” kata yang lain.Ketidakjujuran pemerintah selama ini, justru membuat Bjorkan akhirnya bisa “melawan” dengan leluasa. Informasi inilah yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh netizen yang haus akan kebenaran, tapi tak sanggup melawan. Siapa sebenarnya Bjorka? Yang jelas, dua pemuda nyaris jadi korban karena dituding sebagai Bjorka. Akun instagram @voltcyber_v2 menuding Bjorka ini berasal dari Cirebon dengan nama Muhammad Said Fikriyansah. Said yang akrab disapa Arif itu, dikutip Kompas.com, Kamis (15/09/2022, 07:15 WIB), tinggal beralamat di Gang Kebantengan, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun Arif membantah dirinya bukanlah seorang Bjorka yang selama ini dituduhkan. “Intinya, buat kalian semua yang mengira saya Bjorka, saya bukan Bjorka. Saya tegaskan saya bukan Bjorka,” tegas Arif. Pemuda 17 tahun ini mengaku masih syok atas kejadian yang menimpanya. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan tuduhan seberat ini, yakni sebagai seorang pembobol data rahasia negara. Arif menceritakan, informasi yang mengguncangnya itu datang pada dirinya sejak Selasa pagi (13/9/2022). Dia tidak sadar, tiba-tiba dalam waktu singkat, banyak orang menghubungi di akun instagram @muhammadsaidfikriyansah. Mereka menghubungi untuk menanyakan kebenaran perihal hacker. Paling banyak di antara mereka menuduh dirinya sangat membahayakan. Bahkan kolom komentar akun Arif banjir kata-kata kasar berupa cacian, makian, dan berbagai macam tuduhan. “Di hari itu (Selasa), akun saya sempat di-hack. Tiba-tiba aplikasi keluar, dan berubah namanya menjadi anonim. Saya tidak bisa masuk dan mengakses. Kejadian itu sekitar pukul 14.00 WIB sampai sekitar pukul 17.00 WIB,” ujar Arif. Arif masih beruntung, tidak sampai “ditangkap” oleh polisi. Seorang pemuda di Kabupaten Madiun diamankan Tim Cyber Mabes Polri. Pemuda berinisial MAH (21), diduga sebagai hacker Bjorka yang telah meretas sejumlah data. Dari informasi yang dihimpun detikJatim, MAH yang merupakan warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, diamankan sekitar pukul 18.30 WIB, Rabu (14/9/2022). MAH kemudian dibawa Tim Cyber ke Mapolsek Dagangan untuk menjalani pemeriksaan. MAH menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 01.30 WIB dan mendapat pengamanan dari Polres Madiun. Semudah itukah Tim Cyber Mabes Polri menemukan seorang di balik Bjorka? Karena menurut klaim Bjorka, dirinya tidak akan pernah bisa ditemukan di mana lokasinya. Ini menunjukkan, betapa tingginya tingkat teknologi IT yang dipakai Bjorka sehingga sulit menemukan jejaknya. Untuk menjadi Bjorka itu setidaknya tahu, alat-alat atau perangkat IT yang dimiliki pemerintah Indonesia serta kelemahannya. Itu yang pertama. Kedua, dia memiliki alat-alat atau perangkat IT untuk melumpuhkan alat-alat atau perangkat yang dimiliki pemerintah Indonesia. Ketiga, orang yang berada di balik Bjorka itu biasa digunakan jasanya oleh lembaga sandi internasional. Dan, keempat, dia ini punya jaringan intelijen dunia. Sehingga jangan heran kalau Bjorka bisa beroperasi di mana saja di dunia ini. Dari Polandia, Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, China, Taiwan, atau mungkin di Indonesia? Tapi, yang jelas, Bjorka mengaku berada di Warsawa, Polandia. Mengapa yang disasar itu Indonesia? Bisa jadi, karena Bjorka sangat peduli dengan keadaan Indonesia yang sedang carut-marut karena salah kelola dari para pejabat korup. Makanya, Bjorka mengajak rakyat untuk melakukan Revolusi Rakyat! Apakah Bjorka orang Indonesia atau asing? Bisa jadi orang Indonesia, atau bisa juga orang asing yang sangat peduli bangsa Indonesia. (*)

Pengamanan Sangat Ekstra untuk Demo

Jakarta, FNN – Kamis, 15 September 2022 demo kembali dilaksanakan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aparat kepolisian telah mempersiapkan penjagaan ketat dengan memasang dua lapis kawat berduri, beton pembatas jalan, dan dinding besar menuju arah Istana negara. Berdasarkan pantauan Forum News Network (FNN), pengamanan hari ini lebih ekstra daripada pengamanan untuk aksi massa sebelumnya. Diketahui, demo akan kembali digelar dengan massa dari elemen mahasiswa dan buruh yang diperkirakan mencapai 2.000 orang. Dengan dipasangnya banyak pembatas tersebut akan menghalangi para demonstran untuk sampai ke wilayah Istana Negara. Hal tersebut seakan mengindikasikan bahwa akan terjadi kericuhan besar dalam aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 6.000 personel polisi yang tersebar di beberapa titik kawasan sekitar Monas. Karena dalam rangka mengamankan lokasi, maka dilakukan penutupan jalan sejak pukul 10.00 WIB ke arah Istana Negara. (Rac)

Masalah Nilai Tukar dan Ambruknya Keuangan BUMN Energi

Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) COBA dipikirkan sebentar, perusahaan BUMN energi kita, sebagian besar biayanya dalam Dollar Amerika, sementara semua pendapatannya dalam rupiah. Apa gak tekor? Akhirnya yang terjadi biayanya terus melonjak naik sementara pendapatannya cenderung menurun. Bukan hanya menurun secara nominal dalam rupiah, tapi jeblok jika diukur dalam dolar. Loh kok diukur dalam dolar? Tentu saja, karena kalau belanja lagi tentu dengan dolar. PLN misalnya beli batubara dengan dolar, semua dipatok dalam dolar. Bahkan peraturan tentang harga batubara DMO dalam dolar. Bukankah mata uang rupiah adalah alat pembayaran satu-satunya yang sah di Indonesia? Lah kok bisa perusahaan energi belanja di dalam negeri beli bahan bakar batubara pake dolar dan ditetapkan melalui peraturan resmi? Ini pelanggaran UU mata uang. Makar batubara pada negara. Pemerintah sejak dulu mematok harga batubara DMO, dari jaman SBY harga DMO berkisar 50-70 dolar per ton batubara. Dulu PLN  bayarnya seton Rp 400 ribu-560 ribu per ton batubara karena harga 1  dolar Rp 8000. Sekarang ini bayarnya Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta seton. Biaya PLN naik dua kali lipat. Itu baru beli bahan bakar primer yang merupakan bagian paling besar dalam belanja PLN. Belum belanja lain-lain, belanja peralatan listrik, belanja tenaga ekspatriat, tim ahli keuangan, semua dibayar dengan dolar. Jadi biaya tambah mahal ya? Berbanding terbalik dengan pendapatan. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat pendapatan langsung terjun bebas. Pertama pendapatannya dalam rupiah yakni hasil jual listrik yang dibayar dengan rupiah. Semua pendapatan PLN dalam rupiah. Kalau diukur dengan dolar pendapatan PLN yang tadinya cuma terjun ke dalam got, sekarang terjun ke dalam jurang. Nah lebih parah lagi ketika bayar utang dalam mata uang asing yang dalam jumlahnya sudah besar, makin melambung. Ketika memeriksa kantong yang isinya rupiah untuk membayar kewajiban dalam dolar, isi kantong langsung kering. Nasib PLN beda tipis dengan Pertamina, beli dengan dolar, jual dengan rupiah, beli minyak mentah dan BBM dengan dolar, dapatnya rupiah. Belinya dengan harganya naik dua kali lipat, dapatnya turun dua kali lipat. Apes memang bisnis seperti ini. Beda tipisnya di mana dengan PLN? Pertamina masih bisa ekspor minyak mentah dan gas dengan pendapatan dolar, atau bisnis penyewaan kapal Pertamina untuk pengiriman ke luar negeri dibayar dolar. Pertamina juga masih jual minyak dari hulu ke kilang dibayar dolar. Tapi ini jualan di dalam rumah sendiri. Tak ada gunanya dihitung. Jeruk makan jeruk. Ketika pengumanan pendapatannya, kadang malu juga kita mendengarnya. Katanya untung besar, naik melonjak katanya. Tapi begitu merogoh kantong buat belanja lagi dan bayar utang, semua langsung kering dan terpaksa ditutup utang lagi. Ini yang naggung dosa siapa ya BUMN energi kita ini? Apa menjadi tumbal BI yang doyan mainin dolar? (*)

Pendidikan Pemanusiaan

Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung  arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, detak jantung kehidupan bangsa bisa memompakan dua alunan emosi publik: cinta dan takut. Emosi cinta mengalirkan agama kasih sayang, perikemanusiaan, persatuan, kesetaraan, keadilan dan perdamaian. Emosi takut mengalirkan agama kebencian, permusuhan, pembelahan, dominasi, kesenjangan dan kekacauan. Manakala daya cinta pudar dari jiwa suatu bangsa, takut akan merajalela menghantui segala sendi kehidupan. Cita-cita kemuliaan dan kebahagiaan hidup bersama terjerembab jatuh ke lembah kebiadaban susah nestapa. Bagaimana hidup mulia bila beragama tak bisa susila. Berilmu tak bisa bijak. Berkuasa tak bisa rumeksa. Berharta tak bisa derma. Bagaimana hidup sentosa bila agamawan tak jadi teladan. Penguasa tak jadi penjaga. Sarjana tak jadi sujana, hartawan tak jadi peraharja. Bagaimana hidup damai bila iman tak bawa akhlak, ilmu tak bawa haluan, politik tak bawa tertib, ekonomi tak bawa sejahtera. Bagaimana hidup sungguh hidup, bila iman, ilmu, kuasa, dan harta tak bisa menghidupi hidup? Demi menumbuhkan nilai-nilai cinta itu, suatu negara memerlukan proses pembudayaan pendidikan bermakna. Suatu pendidikan dikatakatan bermakna kalau bisa menjadi ajang persemaian subur bagi pertumbuhan kehidupan baik. Sesuatu dikatakan baik kalau sesuai dengan tujuannya. Jam yang baik menunjukkan ketepatan waktu. Anjing yang baik menjaga tuannya. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu mengembangkan kodrat keluhuran kemanusiaannya. Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung  arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan kemauan  manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat malahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Singkat kata, pendidikan bermakna adalah pendidikan berkebudayaan yang bisa mengembangkan kemanusiaan seutuhnya. Suhu pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, secara tepat menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup. (*)

Mahkamah Konstitusi Berpolitik: Wajib Bubar?

Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mempertanyakan, apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi, presiden dua periode boleh maju sebagai cawapres? “Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?” ungkap Anthony Budiawan. MK wajib berhentikan juru bicara yang memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi. DPR wajib memanggil MK, minta klarifikasi apakah pernyataan juru bicara terkait “Presiden 2 periode boleh menjadi calon Wakil Presiden” merupakan pernyataan resmi MK. “Kalau tidak, DPR wajib minta MK memberi pernyataan publik, bahwa pendapat juru bicara tersebut bukan pendapat MK,” tegasnya. Anthony Budiawan menegaskan, parpol, yang dianggap masyarakat sebagai perusak demokrasi dan konstitusi, dengan PT 20%, sebaiknya tidak mengejar kekuasaan semata, dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa, wajib menolak cawapres dari presiden yang sudah menjabat 2 periode: Ingat, rakyat mengawasi. Sebelumnya ramai diberitakan, MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. “Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar, dilansir CNN Indonesia.com. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Menurut Fajar, bunyi Pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden periode berikutnya. “Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar. Itu berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. “Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya. \"Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,\" kata Fadhli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser. “Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya. “Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia. (mth)

Presiden Jokowi, Mundurlah Saat Ini Juga!

Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TITIK lemah Presiden Joko Widodo sudah bisa dideteksi sejak awal naik ke singgasana kekuasaan, bukan karena kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan tidak memiliki potensi sekedar ukuran minimalis. Akhirnya harus jatuh pada cara-cara mengelola negara dengan standar ngawurisme. Visi Misi verbalisme hanya untuk memenuhi dan menarik simpati dan menghipnotis rakyat saat kampanye telah menjadi mortir memukul balik dirinya. Karena akhirnya fakta tidak bisa lagi dibungkus dengan narasi  kebohongan. Akibat balas budi politik kepada para bandar politik (Oligarki) membelit tak lagi ada ruang gerak keluar dari remotnya. Haluan negara (sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945) yang harus menjadi arah dalam mengelola negara, bukan saja dilupakan bahkan dianggapnya sebagai sampah. Moral dan etika bernegara yang harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila menguap dan tidak dikenali lagi. Kemampuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, apalagi pikiran untuk mensejahterakan rakyat itu kering kerontang, setelah pikiran hanya dibalut hutang-hutang dan hutang. Sampai sekedar harus membayar cicilan hutang sudah sempoyongan. Rakyat harus menerima imbas akibatnya. Semua otoritas negara sudah dalam kendali oligargi, adalah keajaiban sebuah negara yang mengaku merdeka. Kemampuan dan kualitas kepemimpinannya sangat rendah. Padahal 40 % kemampuan pemimpin akan menentukan apa yang akan dan harus terjadi. Bisa dibayangkan kalau kemampuan memimpin sangat rendah mendekati 0 %. Berantakan adalah resiko yang akan terjadi. Satu hari akan resafel kabinet dua kali sudah tidak ada gunanya, stop marah-marah seolah olah semua ini akibat para menterinya yang tidak becus. Tuntutan demo rakyat yang dimotori mahasiswa dan buruh, agar Presiden segera mundur adalah sebuah keniscayaan, bukan karena kebencian untuk mengindari kerusakan negara lebih berantakan. Abaikan semua penasehat yang akan menjerumuskan dirinya, karena ambisi mereka untuk tetap terbiasa hidup, atau harus melarikan diri akibat ulah dan kekakuannya sendiri. Jangan lagi merekayasa seolah-olah masih memiliki relawan yang bisa melindungi dan kekuatannya melebihi kekuatan parlemen. Dagelan seperti itu akan menjadikan dirinya seolah-olah masih terlindung, sedang yang namanya relawan hanya akan hidup sesaat dan bisa segera menghilang, tidak peduli akan nasib bos dan tuannya. Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Hanya itulah jalan keluar yang ada saat ini, sebelum semuanya terlambat, sikap kesatria seperti Presiden Soeharto yang mundur akan lebih bijak! (*)

Anthony Budiawan: DPR Wajib Usut Tuntas Skandal Raksasa “Satgassus Gate”

Jakarta, FNN – Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp 155 triliun? Lebih dari USD 10 miliar? “Fantastis! Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!” tegas Anthony Budiawan. Menurut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu, kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? “Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR juga terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?” lanjut Anthony Budiawan. Karena, normalnya, kata Anthony Budiawan, DPR akan menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat: ada Buloggate & Bruneigate, meski tidak terbukti melibatkan Gus Dur, atau Centurygate yang “hanya” melibatkan uang Rp 7 triliun. Sedangkan Satgassusgate melibatkan dana Rp 155 triliun: mengalir ke mana-mana. Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (13 Sep 2022 18:39 WIB), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun),” ujar Ivan di ruang rapat. Menurut Ivan, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ivan juga menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. “Enggak-enggak (tidak hanya ke rekening polisi) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah Rp836 miliar yang berhasil dibekukan. Sementara, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,\" tuturnya. Sebelumnya, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya, pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. “Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara \'tax haven\',” kata Ivan. (mth)

Gontor: Santri Datang Tanpa Iklan

Begitulah sistem berjalan di Gontor sampai kelas VI, saya melihat Gontor sebagai kampung damai yang penuh dengan berbagai tantangan dan romantika. Kampus dinamakan sebagai kampung damai atau Darussalam. Oleh: Munawar Liza Zainal, Alumni 1992 (Country 92) KAMI berasal dari sebuah gampong yang terpencil. Utara dibatasi dengan Selat Malaka hanya dapat diakses dengan boat nelayan, ke timur perbukitan Guha Tujoh dan di barat perbukitan perbatasan Aceh Besar. Hanya bisa diakses dengan berjalan kaki, waktu itu belum ada jalan. Untuk memasuki kampung kami dengan kendaraan hanya melalui Simpang Beutong setelah turun dari gunung Seulawah. Itupun jalan tidak beraspal, sebab di masa Orde Baru, PPP selalu menang sehingga tidak tersentuh pembangunan. Kehidupan masyarakat sebagian bertani, lainnya menjadi nelayan. Keluarga kami banyak yang menjadi pedagang, turun-temurun dari endatu yang datang ke Aceh untuk berdagang. Hanya sedikit saja yang menjadi aparat atau pegawai negeri, salah satunya abang dari Ayah. Abuwa Kasim kami memanggilnya. Abuwa kepala sekolah, beliau itu sering meminjamkan buku untuk kami baca. Sekira tahun 1985, saat duduk di kelas V SD, saya membaca sebuah buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama tentang pendidikan agama Islam. Di dalam buku itu juga ada bab pengenalan beberapa pesantren di Indonesia. Saya tertarik membaca. Di dalam hati, terkesan dengan dua pesantren yang ada di dalam buku, yaitu Pesantren Gontor dan Tebuireng. Dua-duanya ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Abusyiek, bahwa saya tertarik untuk bersekolah ke sana. Abusyiek senang hatinya, dengan tegas menjawab, “jak u Guntur mantong”. Ke Gontor saja. Rupanya kakek yang pernah bertugas ke Kalimantan dan Madura, pernah mendengar tentang Gontor yang disebutnya sebagai Guntur. Kemudian saya sampaikan kepada Ayah dan Mamak, juga disambut dengan senang hati. Ayah mengingatkan bahwa perlu menabung untuk pergi bersama. Saya pun semakin semangat membantu orang tua dalam usaha. Keluarga kemudian mendapat informasi bahwa ada santri Gontor di Sigli. Kamipun ke sana menginap, dan belajar selama beberapa hari tentang Gontor. Keluarga ini membantu kami seperti bagian dari keluarga sendiri. Dari awal saya menjadi semangat dan terkesan dengan kekompakan keluarga santri ini. Sejak awal kami mengenal Gontor dengan mencari informasi sendiri. Tidak ada selebaran apapun tentang Gontor waktu itu. Akhirnya pada tahun 1986, beberapa keluarga di gampong bertekad ke Gontor. Ada yang tamat SMP dan SMA, seingat saya, hanya saya yang tamat SD. Perjalanan susah dan panjang sekali, setelah satu malam ke Medan, kami melanjutkan ke Jakarta, dua hari dua malam dengan bus ALS. Di Jalan ada berbagai cerita, penumpang turun untuk mendorong bus yang tidak sanggup mendaki, bahkan beberapa kali ganti ban dalam perjalanan karena kurang angin dan meletus. Sesampai di Jakarta, kami melanjutkan lagi satu malam menuju Ponorogo. Sesampai di Ponorogo, melanjutkan dengan trayek (L300), menuju Gontor. Sesampai di sana, disambut oleh panitia santri baru. Dengan dibantu oleh senior sedaerah, akhirnya mulai belajar untuk persiapan ujian masuk. Ada tes bahasa Indonesia, berhitung, dan imla’, menulis dengan benar kata-kata bahasa Arab yang diucapkan, dan membaca Al Quran. Tidak ketinggalan dengan psycho-test, di mana semua calon santri dipanggil satu-satu untuk dites supaya diketahui motivasi dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Tahun itu, ada sekira 3.500 calon santri untuk memperebutkan 800 kursi untuk kelulusan. Semua ujian saya jawab dengan baik, namun pengetahuan imla’ saya sangat kurang. Saya tidak lulus pada tahun 1986. Saat itu, Gontor hanya satu. Belum ada Gontor dua dan lainnya. Memang ada beberapa pondok yang didirikan oleh alumni dan guru Gontor, tetapi tidak ada hubungan dengan Gontor. Karena Gontor cuma satu, bertahun-tahun menjadi masalah. Ribuan orang datang ke Gontor tanpa diundang, tanpa iklan, tanpa ada selebaran dan spanduk untuk penerimaan santri baru. Yang lulus terbatas, sekira 800-an, sisa yang ribuan lainnya sebagian besar tidak mau pulang ke kampung, tetap mau ke Gontor atau pesantren yang mirip Gontor. Masa itu, Gontor tetap teguh tidak membuka cabang di mana-mana. Namun, merekomendasikan santri yang tak lulus untuk masuk ke beberapa pesantren yang dikelola alumni. Di kawasan Ponorogo ada pesantren Ngabar, Joresan, Arrisalah Slahung. Di Madura ada Al Amin Prenduan, di Jakarta ada Darunnajah dan sebagainya. Walaupun sudah belajar dalam penungguan di Pondok lain, tidak ada jaminan untuk lulus di Gontor. Banyak yang sampai mencoba berulang kali. Sekarang, untuk menampung jumlah santri yang tidak bisa masuk ke Gontor, dan untuk memudahkan penuntut dari berbagai daerah, Gontor mengepakkan sayapnya, dengan menambah kampus Gontor di beberapa daerah. Makanya ada Gontor I, II, dan seterusnya. Sebagian besar calon santri yang tidak lulus Gontor, menyebar ke berbagai pesantren yang ada. Saya waktu itu dengan semua saudara yang dari gampong, memilih di Arrisalah Slahung, berjarak sekira 10 kilometer. Setelah belajar selama setahun di Slahung, berikutnya di 1987, kami mencoba mendaftar lagi ke Gontor. Kami dari gampong semua lulus dan masuk di kelas I. Di ujian kenaikan kelas, saya mendapat nilai tertinggi, berlima kami dari berbagai daerah waktu itu langsung melompat ke kelas III. Hilang setahun di Slahung terbayarkan. Santri baru, ditempatkan di sebuah asmara mirip letter U, dibelah dua. Untuk yang tamat SD, dinamakan Gedung Baru Shighar (GBS) dan untuk tamat SMP atau SMA, Gedung Baru Kibar (GBK). Selama di asrama, aturan sangat ketat dan jelas. Tidak ada saya alami kekerasan apapun. Badan saya paling kecil, namun tidak pernah ada yang bully. Ada beberapa rambu yang sangat jelas. Tidak boleh berhubungan dengan orang kampung, tidak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi, itu pelanggaran dengan hukuman paling berat diusir dari Pondok. Sedangkan kesalahan lain seperti merokok bagi santri di GBS, bersembunyi di kamar mandi, itu biasanya ada hukuman dibotak kepala, atau dicukur mirip tentara (jundi). Keamanan ada hierarki-nya. Ada keamanan asrama atau rayon, ada juga keamanan pusat, untuk seluruh Pondok, ada bagian pengasuhan, untuk hal-hal yang luar biasa. Ada sanksi keras sekali-kali kalau sudah sangat salah, digebuk dengan sajadah misalnya kesalahan berbahasa daerah, ada satu dua yang melawan, khususnya terkait dengan adab dan ibadah, misalnya tidak shalat, itu biasanya lebih keras hukumannya. Begitulah sistem berjalan di Gontor sampai kelas VI, saya melihat Gontor sebagai kampung damai yang penuh dengan berbagai tantangan dan romantika. Kampus dinamakan sebagai kampung damai atau Darussalam. Beberapa hari ini, kita dikagetkan dengan berita meninggalnya salah seorang santri. Sangat-sangat berduka atas musibah ini. Semoga tidak terulang lagi. Alhamdulillah sikap Gontor sangat jelas, tidak mentolerir adanya kekerasan, menyerahkan perkara pelanggaran hukum kepada penegak hukum, dan dengan sangat besar hati, pimpinan Gontor meminta maaf kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Semoga Allah memelihara Pondok Gontor yang akan menyongsong 100 tahun berkhidmah kepada agama dan bangsa. (*)

Mahasiswa Tilang Mobil Pejabat Saat Demo Kenaikan Harga BBM

Jakarta, FNN – Unjuk rasa terkait kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Selasa, 13 September 2022 buruh kembali turun ke jalan, kali ini bersama kelompok mahasiswa. Hebohnya lagi mahasiswa hadir tidak hanya untuk mendengar orasi di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, tapi bersama kelompoknya mereka menghentikan mobil-mobil berplat merah yang melintasi kawasan jalan protokol MH Thamrin. Mereka menghadang mobil-mobil dinas yang diduga ditumpangi pejabat negara di dalamnya. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pejabat yang dinilai ikut andil dalam menaikkan harga BBM. Saat mobil berhasil dihentikan, mereka menyerukan beberapa tuntutan dan mengungkapkan kekecewaannya kepada pejabat yang berada dalam mobil. \"Buka dong pak! Dengarkan kami! Kami mau harga BBM turun, rakyat sedang kesusahan pak,\" teriak salah satu mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Beberapa mobil mencoba menghindari cegatan mahasiswa dengan masuk ke jalur khusus transportasi umum Transjakarta. Upaya yang justru memancing orator di mobil komando menyerukan massa mahasiswa menilang mobil yang masuk ke jalur terlarang bagi kendaraan pribadi itu. \"Tilang, tilang, tilang pejabat. Tilang pejabat di jalur busway,\" seru mereka dalam nada lagu \'Menanam Jagung di Kebun Kita\'. Selain mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta aksi juga diikuti oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). (Habil)