FNN

Ulama Sebut Kiai As'ad Ali Penuhi Kriteria Ketum PBNU

Oleh: Mochamad Toha DENGAN adanya kegaduhan yang dipicu oleh dua kandidat Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Said Aqil Siradj, maka para sesepuh NU mulai memikirkan calon alternatif. “Dan dari sekian nama yang memenuhi kriteria ideal adalah KH Dr. As\'ad Said Ali,” ujar KH Malik Madani, guru besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta yang juga mantan Katib Am PBNU hasil Muktamar Makassar. Kiai As\'ad adalah sosok pemimpin yang telah terbukti rela berkorban untuk menghidupi NU, bukan mencari hidup dan kebesaran dari NU. “Orang yang seperti beliaulah yang layak kita dukung untuk memimpin NU ke depan. Mari kita berikhtiar lahir batin untuk itu,” seru Kiai Malik. Kiai Malik menyitir, jika kita mengingat dawuh KH Sholahudin Wahid alias Gus Sholah bahwa \"berikan manfaat ke NU jangan ambil manfaat ke NU\", maka ia releven dengan kiprah Kiai As\'ad Ali yang selama ini telah memberi manfaat yang besar pada NU khususnya soal penggkaderan. “Jika kita teringat dawuh KH Muhammad Tholchah Hasan, pengurus NU itu harus melayani umat, bukan mengusai umat, maka sosok Kiai As\'ad Said Ali masuk di dalamnya,” tegas Kiai Malik Madani. Menurutnya, yang dihindarinya adalah SAS yang kebetulan alumni PMII dan Yahya yang kebetulan alumni HMI. “Kita menolak keduanya bukan karena latar belakang organisasi kemahasiswaannya semasa di bangku kuliah, melainkan karena perilaku dan manuver politiknya sebagai orang NU. Kita butuh figur seperti Kiai As\'ad!” ungkap Kiai Malik Madani. Dukungan untuk Kiai As’ad Ali memang terus mengalir dari daerah. Seperti dukungan Nahdliyin akar rumput di sejumlah daerah agar Kiai As’ad Said maju sebagai Ketum dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung pada 23-25 Desember 2021. Salah satunya datang dari Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, Irham Djalil. Menurutnya, konsep kemandirian Kiai Asad patut diperhitungkan. Irham  berharap, Kiai As’ad Ali bisa membuat NU menjadi organisasi yang benar-benar mandiri dan maju.   Konsep yang diusung Kiai As’ad Ali konsep kemandirian NU. Sesungguhnya itu yang dicari-cari warga NU sekarang ini, baik di NU kultural maupun NU struktural. “Kita ini berharap sebenarnya ada kemandirian NU,\" ujar Irham, seperti dilansir Republika.co.id, Senin (13 Dec 2021 16:37 WIB). Irham yakin Kiai As’ad Ali akan membuat organisasi NU menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan konsep kemandirian yang diusung Kiai As’ad Ali, kata dia, warga nahdliyin tidak perlu lagi untuk meminta bantuan dana kepada pihak-pihak lain.   “Jadi, kalau ke mana-mana itu gak perlu tenteng proposal minta-minta. Itu adalah bagian dari kemandirian. NU ini tidak perlu ada kekuatan luar yang bisa mempengaruhi NU,” ucap Irham.  \"Saya lihat ini kalau Kiai As’ad Ali usungannya seperti itu ya ini sangat luar biasa. Dan ini saya kira (hal ini) harus diapresiasi oleh warga NU maupun NU struktural,” imbuhnya.   Irham memang menyayangkan nama Kiai As’ad Ali yang baru saja diusung belakangan ini untuk maju sebagai calon alternatif Ketum PBNU. Kendati demikian, menurut dia, tidak ada kata terlambat demi kemandirian NU di masa mendatang.   \"Tapi, meskipun agak terlambat start-nya, kalau Nahdlyin ini, khususnya struktural ini mau menggunakan nurani, tidak ada kata terlambat. Karena ini kan belum juga Muktamar,\" kata Irham.   Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sekarang ini ada dua kubu yang akan maju pada Muktamar ke-34 di Lampung, yaitu kubu KH Said Aqil Siradj dan KH Yahya Cholil Staquf. Karena itu, dia khawatir pada Muktamar nanti akan terjadi kekacauan.   Jika nanti terjadi kekacauan, Kiai As’ad Ali bisa menjadi alternatif untuk memimpin NU ke depan. “NU ini organisasi besar yang sudah bertahun-tahun mengkader. Kalau buntu kiri dan buntu kanan, harus ada alternatif dan alternatif itu bukan ban serep,” jelas Irham.   Dia pun mengaku senang jika banyak kader NU yang akan maju sebagai calon Ketum PBNU pada Muktamar tahun ini. Menurut dia, hal itu akan menunjukkan bahwa NU tidak pernah kekurangan kader pemimpin.   “Saya senang kalau misalnya banyak kader-kader NU yang tampil bersiap-siap untuk memegang estafet kepemimpinan. Itu berarti kalau NU itu tidak kekurangan kader,” lanjutnya. “Oleh karena itu, tidak ada kata tadah cari kiri-kanan, harus sudah siap dari awal. Saya kira Kiai As’ad ini yang bisa menangkap peluang ini,” jelas Irham.  Dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang, Kiai As’ad Ali yang saat itu masih menjabat Waketum PBNU menjadi penantang Ketum Said Aqil Siradj. Kiai As’ad tak asing lagi sebagai tokoh nasional yang sempat pula disebut-sebut akan menjabat sebagai Kepala BIN. Kiai As’ad Ali adalah lulusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta. Pria kelahiran Kudus pada 19 Desember 1949 itu sebelumnya adalah santri Ponpes Al Munawwir, Krapyak, Jogjakarta. Setelah lulus dari UGM, As’ad Ali diminta oleh tokoh NU Subhan ZE untuk berkiprah di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Dengan bekal ilmu hubungan internasional dan pesantren, As’ad Ali kemudian ditugaskan di negara-negara Timur Tengah. Pada 1999 semasa Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, As’ad kemudian didaulat untuk menjadi Wakil Kepala BIN. Sejak saat itu sampai dengan 9 tahun kemudian As’ad bertahan sebagai WakaBIN. Kiprah Kiai As’ad Ali dalam organisasi otonom NU juga cukup banyak. Pria kelahiran Kudus ini tercatat pernah aktif di IPNU, PMII, dan GP Ansor. Tak hanya itu, As’ad pun menulis beberapa buku yang antara lain adalah Negara Pancasila (2009), Pergolakan di Jantung Tradisi (2009), dan Ideologi Pasca Reformasi (2010). Latar belakang pengalaman dan intelektual itu membuat Kiai As’ad meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Kiai As’ad Ali mengaku, pernah diragukan ke-NU-annya ketika ia diangkat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU pada 2010-2015. Uniknya, orang yang menganggapnya bukan kader NU itu salah satu pengurus teras PBNU. “Saya datangi. Saya tanya lebih lama siapa mondoknya antara saya dengan sampean,” ungkap Kiai As’ad Ali. Tak pelak, pengurus PBNU yang merasa paling NU itu gelagapan. Ternyata justifikasi NU dan bukan NU itu sangat politis. Sejak peristiwa itu, keraguan terhadap ke-NU-an Kiai As’ad Ali mulai reda. Apalagi, ia menjabat sebagai wakil ketua umum PBNU karena diminta KHA Sahal Mahfudz yang saat itu terpilih sebagai Rais Aam. Kiai As’ad Ali sendiri merasa menjadi NU sejak lahir karena orang tua dan keluarganya memang NU tulen. Bahkan, sebelum masuk struktur PBNU, ia disebut-sebut banyak membantu NU terutama dari segi pendanaan. Ia malang melintang di dunia intelijen sekitar kurang 36 tahun. Karena itu mudah dipahami jika banyak pihak menilai bahwa tokoh NU yang lahir 19 Desember 1949 itu merupakan salah satu tokoh BIN terbaik di negeri ini. Di NU, Kiai As’ad Ali identik dengan kaderisasi, terutama Pendidikan Kader Penggerak Nahdhaltul Ulama (PKPNU). Namun, ia mengklarifikasi. Menurut dia, PKPNU berawal dari keputusan pleno PBNU di Jogjakarta. Tapi, program pengkaderan itu tak jalan karena tak ada yang menangani terutama karena faktor dana. Maklum, untuk kegiatan itu butuh Rp 300 juta pada gelombang pertama. Akhirnya Kiai As’ad terjun langsung. Tidak salah jika memang sebagian sesepuh NU seperti Kiai Malik Madani juga mendukung Kiai As’ad Ali maju sebagai calon Ketum PBNU. Penulis Wartawan FNN.co.id    

Catatan dari Hotel Karantina Hari Kedelapan: Tentang Identitas

Oleh Dr. Syahganda Nainggolan Sudah 8 hari aku dikarantina hotel. Kemarin aku ikut menandatangani petisi menolak karantina ala hotel ini di petisi change.org, yang diinisiasi seseorang yang menolak Karantina berbiaya mahal. Karantina memang tidak pantas mahal, itu tidak perlu diperdebatkan. Ketika Realita TV mewawancarai aku beberapa hari lalu, aku mengatakan bahwa jika aku jadi pemimpin negeri ini, maka aku pastikan tidak ada Karantina berbayar. Bahasa itu bukan berarti aku ingin jadi pemimpin, tapi berbayar itu tidak masuk logika. Namun, setelah melewati setengah masa Karantina, aku lebih rileks. Anehnya seharian kemarin aku kehilangan nafsu menulis. Tulisan ini kumulai kemarin, kelanjutan sekarang. Hari ini aku pesan nasi melayu, sebelumnya dua hari, makan nasi Arab. Pilihan menu di sini hanya makanan Indonesia, Arab dan Barat. Lima hari pertama aku makan makanan Indonesia, sedang istriku makanan barat. Pindah ke makan Arab membuat rasa (taste) sedikit baikan, sebelum itu aku sudah mual lihat makanan, itu lagi - itu lagi. Makanan Arab terdiri dari nasi, "Wrap" (terdiri dari sayur mayur, daging dan saos yang dibungkus kulit mirip lumpia), daging ayam ala kare dan pudding. Ketika memakan nasi, aku menggigit rempah-rempah, aku berpikir itu ketumbar, ternyata cengkeh. Bagian restoran juga semakin baik, memberikan ekstra cappucino siang hari dan kemarin buah potong. Aku baru saja menghubungi manajer untuk aku bisa pulang lusa, Rabu, dinihari. Yang jelas paket hotel tetap berbayar 9 malam 10 hari. Dia akan usahakan, katanya, tapi nunggu arahan staf Kemenkes. Terlihat standar hari itu tidak jelas berapa jam totalnya. Kalau di penjara, aturannya, orang tidak boleh ditahan lebih dari 1 menit. Aku tidak ingin membahas kasus heboh soal karantina ini. Terkait dua artis. Yang satu Rachel Venja yang lari menghindar dari Karantina dengan menyogok 40 juta. Kedua, Mulan Jameela, karena anggota DPR bebas Karantina di rumah. Ini bukan di negara beradab, yang standar hukum disebutkan warga negara "equal before the Law". Hari ini aku ingin menulis soal identitas. Anak perempuanku yang kuliah di antropologi memposting agenda kampusnya minggu depan, pekan Antropologi, dengan isu identitas. Dia semakin senang kuliah antropologi. Beberapa bulan lalu dia baru pulang dari pulau Manggur, dan Pulau Key, bakti sosial desa dan mengunjungi Pulau Seram dan Ambon. Ini pengalaman dia yang katanya menarik, melihat keberagaman Indonesia. Sebelumnya dia rencana bakti sosial ke Tanzania, tapi urung karena situasi pandemi. Bila teman-teman sudah pernah membaca berbagai ulasan aku dalam tulisan terdahulu, dalam isu identitas, anggap saja ini pengulangan maupun sebuah variasi. Tentang identitas adalah tentang potret diri dan kelompok sosial. Identitas manusia terkait dengan afiliasinya pada kelompok sosialnya. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Semakin seseorang diakui dalam lingkungan sosialnya, maka semakin nyaman orang tersebut. Ikatan komunitas pembentuk kelompok sosial antara lain adalah agama, suku, ras dan golongan. Pendefinisian golongan ini lebih susah dipahami, tapi kita tahu misalnya di Indonesia seperti antara kaum buruh dan pengusaha, mereka dikatagorikan golongan. Golongan kalau di barat umumnya saat ini terkait dengan kedekatan ideologi dan pilihan orientasi seksual. Identitas dapat menjadi pembeda yang menguntungkan bagi kelompok sosial yang lebih heterogen, karena ada peluang mendapatkan pengalaman baru di luar kelompok sosialnya sendiri. Namun, seringkali juga jadi masalah. Seperti kompetisi, ekploitasi dan penyeragaman sosial secara paksa. Masalah identitas, ketika jadi masalah, adalah masalah manusia dengan nafsunya. Ketika aku berbicara tentang makanan Arab di atas, maka aku sedang mendeskripsikan sebuah keunikan dan keberagaman kehidupan di dunia ini. Aku ingin mendapatkan pengalaman (lagi). Aku tidak memikirkan sebuah pertentangan maupun kompetisi. Namun, dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, kalau aku berbicara Arab, spektrum pembicaraan bisa bergeser. Misalnya ketika aku memikirkan susahnya lelaki pribumi mendapatkan gadis Arab di sini, memikirkan dominasi orang Arab dalam menafsirkan agama (Islam) maupun orang Arab yang selalu lebih kaya. Beberapa tahun lalu, ketika aku membuat tulisan-tulisan yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden ke depan, seorang model wanita senior, keturunan keraton Solo, mengingatkan aku bahwa Anies bukan pribumi. Memang sekarang dia berubah pikiran. Namun, persoalan identitas akan semakin rumit jika masuk ke ranah kekuasaan. Di penjara waktu beberapa bulan lalu, pengantar minum kopiku adalah Hendri, seorang waria (guy). Dia di penjara karena pacaran dengan seorang jenderal, lalu istri jenderal itu melaporkan ke polisi. Aku mengatakan pada Hendri, dia boleh bersahabat dengan aku, dan kami saling mengantar makanan, tapi dia tidak boleh lama-lama di kamarku. Aku jelaskan itu padanya ketika aku meminta dia keluar dari kamarku, ketika dia berusaha lama bercanda dengan teman-teman di kamarku. Aku tidak membenci sebuah penyimpangan orientasi seksual secara privat, itu mungkin di luar kuasa seseorang. Tapi dalam identitas sosial, aku belum bisa menerima eksistensi mereka secara terbuka. Apalagi jika mereka meminta hak-hak politik terkait persamaan sosial secara total. Ketika aku berjalan-jalan di Amsterdam beberapa minggu lalu, aku melihat museum Anna Frank dari luar. Aku ingin masuk museum itu, sesungguhnya. Tapi ternyata antriannya harus beberapa minggu sebelumnya. Anne Frank adalah gadis kecil remaja keturunan Jahudi yang berhasil selama dua tahun bersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya, menghindar dari kejaran Nazi, pada masa perang dunia ke dua. Akhirnya dia dan keluarganya ketahuan dan ditangkap. Seratusan ribu orang-orang Jahudi dari Belanda, masa itu telah dibawa ke kamar gas untuk di bunuh, di kamp Auschwitz, Polandia, mau pun Jerman. Anne meninggal di kamp Nazi, Jerman, dalam usia remaja. Dia mempunyai catatan hidupnya (diary) selama dua tahun ketika bersembunyi. Diary dan tempat persembunyian itu, saat ini, dijadikan simbol kekejaman terhadap masyarakat Jahudi secara internasional. Manusia pada dasarnya mencari ruang untuk hidup sepanjang masa. Dalam Islam, pada dasarnya manusia dikatakan bersifat hanif atau cenderung berbuat baik. Sebaliknya ada ajaran yang mengatakan manusia pada dasarnya mempunyai dosa lahir, sehingga dasarnya ingin berbuat buruk. Jaquest Rousseau, tokoh filsuf Prancis meyakini sifat dasar manusia adalah baik. Sedangkan Thomas Hobbes, filsuf Inggris, meyakini sifat dasar manusia adalah buruk. Sejarah dunia digerakkan oleh sifat baik dan buruk manusia. Spinoza dan Anne Frank, umpamanya, dahulu adalah imigran Jahudi di Amsterdam. Orang-orang Jahudi awalnya bermigrasi dari Sapanyol dan Portugal, ketika penguasa Katolik di sana mengusir mereka . Protestan yang menguasai Belanda memberikan tempat bagi Jahudi bermigrasi. Namun, ketika Hitler berkuasa, di mana agama Protestan mayoritas, mereka/NAZI melenyapkan kaum Jahudi itu tanpa melihat mereka sebagai manusia. Menariknya lagi adalah berita Washington Post 29/4/2020, yang membongkar keterlibatan pimpinan Katolik dunia, Vatikan, dalam membela pemimpin Nazi. Disebutkan di Post itu, hasil riset tentang mengapa pemimpin Katolik membela Nazi, antara lain, karena mereka mendukung pembantaian Komunis. Seperti diketahui dahulu Jahudi menggerakkan ideologi Komunis di sana. Beberapa waktu lalu, sebelum saya liburan ke Belanda, Rocky Gerung mem briefing saya tentang hasil survei kredibel, saat ini lebih dari 70% masyarakat Indonesia mengalami sentimen rasial terkait agama dan ras. Katanya orang-orang Islam yang di survei ingin dominasi Islam diberlakukan. Hal ini ternyata mirip dengan apa yang terjadi di Belanda. Sebuah opini yang ditulis seorang antropolog di media online Al-Jazeera, 29/9/21, berjudul "A court just confirmed: To be Dutch is to be white", dengan sub judul, "Hague District Court recently ruled that ethnicity can be used to single out passengers for checks at Dutch airports". Opini ini terkait seorang anggota dewan di Eindhoven, Belanda, yang berkulit hitam di periksa secara ketat oleh imigrasi, ketika sampai di airport di sana. Padahal dia adalah orang Belanda dalam pengertian warganegara, apalagi pemimpin suatu kota, di mana pabrik Philips berada. Ketika dia mengajukan keberatan atas pemeriksaan imigrasi berdasarkan warna kulit, pengadilan Belanda membela pihak Imigrasi. Identitas dan kekerasan kelihatannya lebih sering menghiasi bumi dari pada identitas dan perdamaian. Orang-orang yang melakukan analisa sosial, seperti agama, suku dan ras, umumnya memotret juga perebutan ruang hidup dari sisi ekonomi. Orang-orang Jahudi di Eropa korban pembantaian Hitler, di masa lalu, mencampur adukkan urusan agama ras dan perbedaan ekonomi. Saat itu Jahudi di sana dikenal sebagai kaum pedagang. Di Amsterdam kala itu semua pedagang berlian adalah Jahudi. Kaum Jahudi kesulitan membaur dengan masyarakat di sana. Namun, mereka berusaha mengontrol kota/negara dengan kapitalnya. Namun, dalam kasus gerakan diskriminasi warna kulit di Amerika dan eropa, orang-orang hitam tidak menguasai ekonomi. Gerakan #BlackLivesMatter berjuang justru untuk mendapatkan pengakuan yang setara dengan kulit putih. Spektrum pengaruh perebutan ruang publik berbasis kapital pastinya lebih berdampak memusnahkan. Mungkin itu yang jadi perhatian Rocky Gerung atas hasil survei yang disampaikan pada saya. Isu dan tema identitas di Indonesia akan meruncing menjelang pemilu 2024. Anies Baswedan yang keturunan Arab sudah memproklamirkan diri untuk menjadi Calon Presiden. Jika Anies dipersepsikan sebagai Islam bukan sebagai Arab, peluang Anies akan besar untuk menjadi Presiden. Sebab, banyak Raja-raja Nusantara keturunan Arab dulunya, termasuk Pangeran Dipanegoro. Jokowi sendiri di masa lalu ketika ingin jadi presiden melakukan eksploitasi ke-Jawa-annya, serta terus mempertahankan polarisasi sosial yang ada. Sebagian orang melihat bahwa ekploitasi identitas terkait kekuasaan akan menimbulkan luka. Namun, sebagian lainnya mengatakan bahwa mengontrol ruang publik dan melakukan dominasi sosial-ekonomi harus dilakukan dengan cara apapun. Bagi saya pertarungan sejati dari isu identitas dan politik identitas adalah keadilan sosial. Kebencian sosial dapat dikendalikan jika keadilan ekonomi dan hukum terjadi. Jika pertumpahan darah dan kekerasan merupakan ongkos cita-cita keadilan sosial, ongkos itu juga harus dibayar. Rakyat tidak boleh mengemis dan menderita di negerinya sendiri. Politik identitas ke depan harus berbasis kepentingan rakyat itu. Masalah identitas yang bersifat interpersonal harus dipelihara bersifat natural. Namun, identitas yang terkait hak ekonomi dan sosial, harus dipertaruhkan. Dan rakyat harus berjuang bersama pemimpin yang membebaskannya. Demikianlah pandangam saya soal identitas dan politik identitas. Penulis adalah Presidium KAMI *)

Migran Armenia, dan Syarat Presiden 'Orang Indonesia Asli'

Oleh Ridwan Saidi *) Letak geografi Armenia strategis. Armenia jalan masuk, vice versa, Eropa-Asia. Tetangga dekatnya di sebelah barat adalah Turki dan di timur, Azerbaijan. Tidak mengherankan dari segi bahasa banyak persamaan kosa kata dengan Turki dan Azerbaijan, juga dengan bahasa yang dipakai bangsa-bangsa Asia Minor seperti Uzbekistan, dan provinsinya sekarang Samarkand. Armenia pada abad III/IV M menjadi kekaisaran dan negara Katolik pertama di dunia. Justru bukan Romawi. Armenia pada era mutakhir justru terkenal via artis cat walk Kim Kardashian. Berdasar litho Majakatera, abad XVII orang Armenia sudah di Andunisi. Tapi 2 tahun lalu seorang pakar Amerika yang diundang sebuah universitas di Sumatera berkata abad XVI M orang Armen kesini. Pakar ini berhadir untuk menyanggah pendapat saya bahwa prasasti Kedukan Bukit dan Koto Kapur berbahasa Armen dan bukan Sanskerta . Kedua prasasti ini persis seabad dijadikan alat bukti keberadaan Sriwijaya. Sedangkan kedua prasasti, yang diclaim dari abad VII, itu prasasti orang Asia Minor tentang weltaanschuwung, pandangan dunia, dan ajaran moral. Bukan tentang power system seprti dikhayalkan mereka selama ini. Banyak kita jumpa pria Indonesia bernama Armen. Ini indikasi bahwa orang Armenia dapat hidup serasi dengan native. Pada November 1945 di Surabaya orang2 Armenia berpawai dukung proklamasi kemerdekaan RI. Pada abad XX orang asal Armenia lebih suka sebut dirinya Eurosia. Mungkin saja ini terkait dengan hirarchi kelas kewargaan di Indonesia yang diatur kolonial. 1. Europeaner en Hollander 2 Veemde Oostelingen: Chinezen, Arabieren, Yapan. 3. Inlander Orang Indinesia asli disebut warga kelas 3 atau kelas Kambing. Tidak dirinci kambing bandot atau kambing kacang. Akhirnya saya paham mengapa founding fathers mencantum syarat 'orang Indonesia asli' untuk seorang calon Presiden. Tinggalan bersejarah orang Armen adalah sebuah gereja Katolik (photo atas). Pada tahun 1800 gereja ini dijual katena jemaat tinggal 40. Tak jelas lagi riwayatnya setelah itu. Sekarang bangunan gereja itu merupakan bagian dari kompleks Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin-Kebon Siri & Budi Kemuliaan. *) Budayawan

Polisi Gagalkan Pengiriman 8,4 Kg Sabu-Sabu Tujuan Semarang

Semarang, FNN - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang menggagalkan pengiriman 8,4 kg narkotika jenis sabu-sabu dari Kalimantan menuju Kota Semarang melalui jalur laut. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi di Semarang, Senin, mengatakan satu tersangka yang merupakan kurir 8,4 kg sabu-sabu ditangkap saat bersembunyi di indekosnya di Sayung, Kabupaten Demak. Menurut dia, pengungkapan kasus itu bermula ketika pemilik salah satu truk yang melakukan perjalanan dari Kalimantan menuju Semarang dengan menggunakan KM Dharma Kartika VII melapor kepada polisi tentang adanya barang mencurigakan di bak truk miliknya. Kapolda mengatakan dari pemeriksaan bersama polisi diketahui bungkusan tersebut berisi delapan paket sabu-sabu seberat 8,4 kg. Petugas kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan memeriksa rekaman CCTV di atas KM Dharma Kartika VII yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kata Kapolda. "Dari rekaman CCTV terlihat seseorang melempar sesuatu ke bak truk di atas kapal yang akan bersandar di pelabuhan," katanya. Kapolda menyebutkan cara tersebut diduga sebagai modus baru untuk menyelundupkan sabu-sabu. "Setelah truk turun dari kapal, kemungkinan truk akan diikuti pelaku untuk diambil kembali barangnya," kata dia. Dari penelusuran rekaman dan manifes penumpang kapal, kata dia, maka diketahui identitas kurir pengirim narkotika tersebut. Pelaku diketahui bernama Helianto Kosim (42) warga Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dari penelusuran petugas hingga ke tempat tinggalnya di Kalimantan diketahui tersangka bersembunyi di salah satu indekos di Sayung, Kabupaten Demak. Dari keterangan tersangka diketahui.pengiriman barang haram tersebut merupakan perintah dari seseorang berinisial S, ujarnya. Mantan residivis kasus penipuan itu mengaku mendapat upah sebesar Rp20 juta untuk setiap kg sabu-sabu yang berhasil dikirimnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sws)

Kapolda NTT Copot Empat Polisi Diduga Aniaya Tahanan Hingga Tewas

Kupang, FNN - Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Lotharia Latif mengatakan bahwa dirinya sudah mencopot empat anggota Polsek Katikutana, Kabupaten Sumba Barat, yang diduga terlibat penganiayaan seorang tahanan hingga meninggal dunia di dalam sel. "Empat anggota yang terindikasi menangani kasus tersebut, kini sudah saya copot dan saya amankan untuk diperiksa di Polres Sumba Barat," katanya kepada wartawan di Kupang, Senin. Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan kasus meninggalnya Arkin seorang tahanan di Sel Polsek Katikutana pada Kamis (9/12) setelah pada Rabu (8/12) ditangkap di kediaman pamannya. Kapolda mengatakan bahwa dirinya tidak mentoleransi siapa pun anggota Polri yang berbuat kasar kepada masyarakat, apalagi sampai mengakibatkan meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ada tujuh orang yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut. Tiga di antaranya merupakan petugas piket yang berjaga saat kejadian, kemudian empat orang lainnya yang menangkap korban pada Rabu (8/12). "Saya sudah perintahkan agar empat orang ini diperiksa secara intensif dan wajib mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat," tambah dia. Dia menyesalkan adanya kejadian tersebut. "Saya sampaikan rasa keprihatinan dan dukacita mendalam serta menyesalkan peristiwa tersebut," kata dia. Ia berjanji akan tetap transparan dan menindak tegas anggotanya sesuai aturan hukum yang berlaku bagi anggota yang terbukti melanggar. Lotharia berharap agar masyarakat tetap menjaga situasi kamtibmas sehingga tercipta situasi kondusif. (sws)

Kapolda Sumsel Perintahkan Kapolres Tutup Celah Peredaran Narkoba

Palembang, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol.Toni Harmanto memerintahkan kepada seluruh kapolres di jajarannya meningkatkan pengungkapan kasus narkoba untuk mempersempit bahkan menutup celah peredaran gelap barang terlarang itu. "Berdasarkan data pekan kedua Desember 2021, ada satu polres yang tidak berhasil mengungkap satupun kasus narkoba di wilayah hukumnya yakni Polres Muara Enim," kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol.Supriadi di Palembang, Senin. Melihat fakta tersebut, pada setiap kesempatan Kapolda selalu memerintah para kapolres menggalakkan operasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. "Polda Sumsel bersama jajaran terus melakukan berbagai cara untuk membuat peredaran gelap narkoba menjadi tertekan di wilayah Sumsel dengan 17 kabupaten dan kota itu," ujarnya. Menurut dia, pihaknya berupaya membuat jaringan narkoba di wilayah provinsi ini tertekan hingga semuanya berhasil ditangkap dengan harapan pada pekan ketiga Desember 2021 tidak ada lagi polres yang masuk dalam data nihil pengungkapan kasus. Dalam sepekan terakhir ini, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumsel bersama Polrestabes dan Polres jajaran berhasil mengungkap 36 kasus peredaran gelap narkoba serta menangkap 49 tersangka dengan perincian 45 orang pengedar dan empat orang pemakai. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari para tersangka sekitar 371,53 gram sabu, 355,92 gram ganja, dan 32 butir pil ekstasi. Dengan pengungkapan kasus dan penyitaan barang bukti kejahatan narkoba itu, bisa menyelamatkan 2.648 generasi muda atau anak bangsa dari mengonsumsi barang terlarang itu, kata Kabid Humas Polda Sumsel. (sws)

Polres Wonosobo Apel Pengecekan Sarana Prasarana Pengamanan Natal

Temanggung, FNN - Kepolisian Resor Wonosobo, Jawa Tengah, menggelar apel pengecekan sarana dan prasarana dalam menghadapi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 diikuti sejumlah personel polres maupun polsek. "Menjelang pelaksanaan Operasi Lilin atau pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022, seluruh sarana dan prasarana dari kendaraan hingga alat inventaris lain kami cek kesiapannya," kata Kapolres Wonosobo AKBP Ganang Nugroho Widhi di Wonosobo, Senin. Ganang menyampaikan pengecekan sarana prasaran dinas mulai dari kendaraan dinas roda empat maupun roda dua hingga inventaris lain, seperti senjata api dan rompi serta alat lainnya. Menurut dia, tidak hanya melakukan pengecekan sarana dan prasarana, tetapi juga pengecekan kesiapan anggota dalam menghadapi berbagai pengamanan kegiatan besar. "Selama ini kami disibukkan dengan penanganan COVID-19, jangan sampai sarana dan prasarana serta alat dinas tidak diperhatikan keadaannya," kata Ganang. Dalam pengecekan tersebut, lanjut dia, tidak ditemukan kerusakan berat. Meskipun dalam keadaan baik dan layak, dia berharap anggota bisa melakukan pemeliharaan dengan baik. "Terus tingkatkan kemampuan dalam bekerja, rawat dan jaga alat-alat inventaris dinas dalam keadaan baik guna mendukung pemeliharaan kamtibmas di Kabupaten Wonosobo," katanya. (sws)

Saksi Ungkap Uang dari Rumah Azis Syamsuddin untuk Hilangkan Nama

Jakarta, FNN - Saksi bernama Agus Susanto mengungkapkan peristiwa saat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju mengambil pemberian yang diduga uang dari rumah dinas eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin agar menghilangkan penyebutan nama di persidangan. "Yang saya lihat, (uang) udah dibagi, sudah ada di tangan Pak Robin lalu dari sana langsung ke 'money changer'. Cuma ada komunikasi telepon Pak Robin dengan orang yang saya tidak kenal, katanya aman untuk persidangan. Kalimatnya 'Pokoknya, aman Bang, untuk nama Abang tidak akan disebut di persidangan'," kata Agus Susanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin. Agus Susanto yang merupakan sopir mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju menjadi saksi untuk terdakwa eks Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin didakwa memberi suap senilai Rp3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS sehingga totalnya sekitar Rp3,619 miliar kepada Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah. "Saat itu saya diminta Pak Robin untuk berkemas memasukkan kardus ke tas, Pak Robin minta tolong diantar ke rumah Jalan Denpasar lalu sampai ke rumah tersebut Pak Robin turun membawa ransel menuju rumah," ungkap Agus Susanto. Agus lalu menunggu sekitar 15 menit di mobil yang di parkir di depan rumah dinas Azis Syamsuddin. "Lalu Pak Robin masuk kedalam mobil. Di perjalanan, Pak Robin mengeluarkan 'paper bag' warna cokelat yang berisi uang bukan uang rupiah. Katanya itu didapat dari rumah tadi, bicaranya 'Ini hasil kerja, Pak Robin cerita itu dari bapak asuh'," tambah Agus Susanto. Mobil yang membawa Agus dan Robin lalu bergerak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Kemayoran. "Ada pemisahan uang dalam perjalanan, ada 3 bagian lalu ia langsung ke PN Pusat, memberikan ke Om Ale di parkiran jadi mobil ke basement. Pak Robin turun, saya stand by, setelah selesai langsung balik lagi ke mobil," ungkap Agus. Setelah dari PN Jakarta Pusat, Robin dan Agus lalu ke "money changer" di Mangga Besar, Jakarta. "Setelah beberapa jam, Pak Robin ada nelepon namanya Om Ale, memastikan untuk nama tadi aman tidak untuk tidak disebut di persidangan," tambah Agus. Menurut Agus, Robin meminta KTP-nya untuk menjadi nama yang dipakai dalam menukarkan uang. "Pak Robin beralasan karena Pak Robin sebagai anggota Polri. Terus saya pernah ngomong saya tidak pernah transaksi dolar. Saya katakan ini bisa sampai ini gak? Aman Mas kata Pak Robin," ungkap Agus. Uang yang ditukar ke bentuk rupiah tersebut lalu diserahkan ke Maskur Husain di Rumah Makan Borero. "Ada percakapan katanya untuk penghilangan nama Pak Azis, ada percakapan itu," kata Agus. Dalam perkara ini, Azis Syamsuddin diduga meminta bantuan Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK untuk mengamankan namanya dalam penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBNP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap. Robin dan rekannya, yaitu advokat Maskur Husain bersedia untuk membantu dengan imbalan uang masing-masing dari Azis dan Aliza Gunado senilai Rp2 miliar sehingga totalnya Rp4 miliar. Uang muka senilai Rp300 juta yang ditransfer secara bertahap pada 2, 3, 4, dan 5 Agustus 2020. Selanjutnya pada 5 Agustus 2020 Azis memberikan uang sejumlah 100 ribu dolar AS di rumah dinas Azis. Azis juga beberapa kali memberikan uang kepada Stepanus Robin dan Maskur Husain yang jumlah keseluruhannya 171.900 dolar Singapura pada Agustus 2020 - Maret 2021. Stepanus Robin kemudian menukar uang tersebut di "money changer" dengan menggunakan identitas Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah (teman Stepanus Robin) menjadi bentuk rupiah sejumlah Rp1.863.887.000. Sebagian uang tersebut lalu diberikan kepada Maskur Husain pada awal September 202 sejumlah Rp1 miliar dan Rp800 juta masih pada September 2020. (sws)

Polda Jateng Berangkatkan 36 Polwan Bantu Korban Erupsi Semeru

Semarang, FNN - Polda Jawa Tengah memberangkatkan 36 polisi wanita (polwan) yang tergabung dalam Satuan Tugas Kemanusiaan Erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Ahmad Luthfi saat memberangkatkan personel dan bantuan untuk bencana erupsi Gunung Semeru, di Semarang, Senin, mengatakan total terdapat sebanyak 85 personel yang diperbantukan di wilayah bencana tersebut. Personel dari berbagai kesatuan itu, lanjut dia, ditugaskan untuk pelaksanaan identifikasi hingga "trauma healing" untuk orang tua dan anak-anak. "Kami kirim pula obat-obatan dan mainan untuk anak-anak," katanya. Kapolda berpesan agar seluruh bantuan yang disalurkan tersebut harus sampai ke sasaran. "Dasari rasa ikhlas dengan perikemanusiaan dalam bertugas," tambahnya. Menurut dia, bantuan yang disalurkan untuk korban terdampak erupsi Gunung Semeru ini juga dilaksanakan oleh masing-masing polres. Ia menyebut bantuan yang disalurkan masing-masing polres sudah diberangkatkan sebelumnya. (sws)

Polres: Tujuh Polisi Diperiksa Terkait Kematian Seorang Tahanan di Sel

Kupang, FNN - Propam Polres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, memeriksa tujuh anggota polisi yang terlibat dan menjadi saksi dalam kasus meninggalnya tahanan bernama Arkin di dalam sel Polsek Katikutana. "Kita sudah periksa 7 anggota Polsek Katikutana yang berkaitan dengan meninggalnya korban di tahanan," kata Kapolres Sumba Barat AKBP FX Irwan Ariawan kepada ANTARA di Kupang, Senin. Ia menyebutkan tujuh anggota polisi itu tiga di antaranya adalah petugas piket yang bertugas di Polsek Katikutana dan empat orang lagi yang terlibat langsung dalam penangkapan Arkin pada Rabu (8/12). Keempat anggota Polsek itu diduga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban, namun dari hasil pengakuan mereka, hanya memukul di tangan dan di kaki. "Jadi tidak ada penembakan sama sekali. Mereka mengaku hanya memukul di kaki dan tangan. Jadi tidak ada luka tembak sama sekali," tambah dia. Kapolres mengatakan bahwa dirinya tidak main-main dengan anggota yang terlibat dan menjadi dalang meninggalnya tahanan di dalam sel di polsek itu. "Siapa pun anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Irwan. Saat ini keempat personel yang diduga melakukan penganiayaan sudah diamankan di tahanan Polres Sumba Barat. Sebelumnyadiberitakan seorang tahanan Polsek Katikutana, yakni Arkin warga di Kecamatan Katikutana Selatan, Sumba Barat, NTT, meninggal dunia di ruang tahanan Polsek Katikutana karena diduga dianaya oleh anggota polisi. Arkin ditangkap di rumah pamannya bernama Andreas Maki Pawolung pada Rabu (8/12) malam, sekitar pukul 23.00 WITA karena diduga melakukan penganiayaan dan pencurian ternak. Keluarga mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus itu dan mereka menuntut keadilan atas kasus itu. (sws)

Wabup Belitung: LKBN ANTARA Bangun Optimisme Bangsa Hadapi Pandemi

Belitung, Babel, FNN - Wakil Bupati Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Isyak Meirobie mengatakan LKBN ANTARA telah membangun optimisme bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui pemberitaannya selama ini. "LKBN ANTARA selama ini telah membangun optimisme, harapan bangsa, dan masyarakat dalam melewati badai pandemi COVID-19," katanya di Tanjung Pandan, Senin. Hal ini disampaikan dalam rangka menanggapi HUT Ke - 84 Kantor Berita ANTARA pada 13 Desember 2021. Menurut dia, berdirinya LKBN ANTARA sebagai kantor berita nasional sangat lekat dengan sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kantor Berita ANTARA didirikan oleh empat tokoh wartawan pejuang, yakni Adam Malik, A.M. Sipahoetar, Soemanang, dan Pandoe Kartawigoena pada tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan melawan agitasi Pemerintahan Kolonial Belanda. Kantor Berita ANTARA berperan penting menyebarluaskan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 ke seluruh penjuru wilayah di dalam negeri hingga ke mancanegara. "LKBN ANTARA selama ini telah menjadi inspirator dan membangun optimisme masyarakat menghadapi pandemi COVID-19," katanya. Ia berharap LKBN ANTARA menjadi rujukan bagi media-media lain dalam menyebarluaskan berita-berita yang mencerahkan, membangun rasa optimisme, dan menginformasikan hasil-hasil pembangunan di daerah. "Saya mengucapkan selamat HUT Ke-84 LKBN ANTARA tetap berjaya dan berkarya dan menjembatani semua pihak dalam pemberitaan dan menyebarluaskan hasil pembangunan bangsa," ujarnya. (sws)

Moeldoko Tegaskan RI Miliki Komitmen Kuat Dalam Perbaikan Lingkungan

Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam pertemuan dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, menegaskan Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya-upaya perbaikan lingkungan. "Indonesia memang memiliki komitmen yang kuat terhadap isu perbaikan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, dan COP26 (Konferensi Para Pihak untuk Perubahan Iklim) di Glasgow, Skotlandia," kata Moeldoko di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. Karena itu, Moeldoko menekankan perlunya penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman, utamanya dalam bidang ekonomi hijau dan konservasi lingkungan. Selain itu, ujar Moeldoko, pemerintah juga akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan tenaga listrik hingga 11 ribu Mega Watt (MW) guna mendukung kawasan industri hijau. Menurut mantan Panglima TNI itu, Indonesia saat ini sudah mulai mengurangi konsumsi batu bara untuk menjadi sumber energi. Namun, Moeldoko mengakui bahwa untuk beralih dari batu bara ke energi terbarukan, diperlukan usaha keras. Selain itu, kebutuhan pendanaan untuk transisi energi menuju negara emisi bersih atau Net Zero Emission pada 2060 pun sangat besar. “Kita punya keyakinan bahwa kita punya sumber daya untuk dijadikan renewable energy (energi terbarukan) diantaranya air, matahari dan energi laut. Jerman sudah sangat maju di sektor itu, mungkin eksplorasi lebih banyak lagi diperlukan untuk investor Jerman untuk menggali berbagai sumber baru tadi," ujar Moeldoko. Adapun hubungan bilateral Indonesia-Jerman sejak 2012 diperkuat dengan Joint Declaration for a Comprehensive Partnership. Kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, industri pertahanan, keamanan pangan, dan transportasi. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat melalui kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Berlin, Jerman pada 2016. Saat itu, Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman yang saat itu masih dijabat Angela Merkel, menyepakati penguatan hubungan kemitraan strategis di bidang pendidikan vokasi, energi terbarukan, dan kerja sama maritim. Kini, setelah Jerman memiliki kanselir baru menggantikan 16 tahun kepemimpinan Angela Merkel, Moeldoko pun berharap agar Jerman dan Indonesia bisa mempererat kerja sama kembali. Pada 8 Desember 2021 lalu, Angela Merkel menyerahkan tongkat kepemimpinan sebagai Kanselir Jerman kepada Olaf Scholz. “Kami rasa khususnya di bidang perubahan iklim, finansial berkelanjutan, dan efisiensi energi ada banyak ruang dialog antara Indonesia dan Jerman. Kita berharap akan ada banyak pertukaran (kunjungan kementerian) langsung baik secara bilateral maupun melalui kerangka kerja G20," kata Dubes Jerman Ina Lepel, seperti dikutip siaran pers KSP. Dubes Jerman juga mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi isu perubahan iklim. (sws)

Anggota KPU RI: Digitalisasi Pemilu Jangan Abaikan Kedaulatan Digital

Jakarta, FNN - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Aziz mengingatkan agar digitalisasi pemilu di Indonesia yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemerintah tidak mengabaikan kedaulatan digital masyarakat. “Jangan sampai digitalisasi pemilu abai dengan satu kata kunci penting, yaitu kedaulatan digital yang bermakna kehidupan digital dipastikan tetap terkendali, terkontrol, dan terkelola oleh negara kita,” ujar Viryan Aziz. Hal tersebut dikemukakan Viryan saat menjadi narasumber dalam webinar nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat bertajuk “Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” yang disiarkan langsung di kanal YouTube FISIP Unsulbar, dipantau dari Jakarta, Senin. Kedaulatan digital, lanjut dia, jangan sampai dikendalikan atau dikelola oleh pihak lain di luar negara Indonesia. Lebih jauh, kedaulatan itu dapat diartikan, di antaranya sebagai pengamanan optimal yang diberikan negara terhadap data pribadi masyarakat Indonesia sebagai pemilih dan mengupayakan adanya pertahanan siber berlapis. Untuk diketahui, digitalisasi pemilu merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam beberapa tahapan pemilu, seperti pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, distribusi logistik, rekapitulasi perolehan suara, penetapan hasil, penyebaran informasi, dan transparansi, bahkan riset atau kajian pascapemilu. Dia menilai kedaulatan digital dalam digitalisasi pemilu di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu tantangan. Namun, menurutnya, tantangan itu perlu ditransformasikan menjadi capaian penting yang segera diusahakan jauh-jauh hari menjelang Pemilu 2024. Di samping itu, Viryan Aziz menilai upaya dari pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengoptimalkan digitalisasi pemilu akan mampu meningkatkan kepercayaan publik. “Digitalisasi pemilu itu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pelayanan yang KPU dan pemerintah berikan kepada peserta pemilu,” ujar dia. Ia memaparkan keuntungan yang diperoleh dari digitalisasi pemilu di antaranya pelaksanaan pemilu yang terselenggara secara lebih mudah dan sederhana. Dengan demikian, persoalan klasik dalam pemilu, seperti sistem data kependudukan yang bermasalah dapat terselesaikan. (sws)

Sumur Resapan Jakarta Perlu Dimodifikasi untuk Sedot Kotoran Otak

By Asyari Usman Sumur resapan (sures) tangkal banjir yang dibuat secara masif oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memang pantas dikritik. Sebab, sumur resapan itu hanya berfungsi untuk menyerap air. Tidak bisa digunakan untuk menyerap kotoran. Ini yang menjadi masalah. Seharusnya sumur resapan itu bisa juga berperan untuk menyedot kotoran-kotoran yang keluar dari kepala orang-orang yang melihat sumur resapan itu sia-sia. Itu yang membuat para penentang sures, baik yang berada di tempat-tempat resmi maupun yang berada di dunia maya, terus-menerus meributkan proyek yang rasional ini. Mereka sengaja mencari kelemahan sures. Dan tidak mungkin produk manusia tanpa kelemahan. Karena itu, Pak Gubernur perlu mempertimbangkan modifikasi desain sures yang telah dibuat. Seharusnya bisa dilakukan. Misalnya, di semua sures dipasang antena yang bisa tersambung secara otomatis ke otak-otak yang banyak kotorannya melalui frekuensi khusus. Dengan begini, sampah yang ada otak-otak kotor di wilayah Jakarta bisa tersedot. Sehingga kemudian otak-otak yang telah disedot kotorannya itu akan memberikan penilaian yang bersih terhadap kerja keras Anies. Kalau modifikasi tak mungkin dilakukan, bisa juga dibuatkan kios-kios penyedotan kotoran otak. Di sebar sebanyak mungkin di konstituen otak kotor. Pak Gubernur bisa melibatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga PDIP DKI. Mereka tentu punya peta lengkap pemilik otak kotor. Kios-kios otak kotor itu nanti dapat pula difungsikan sebagai “stasiun rehabilitasi” pemikiran yang selama ini didominasi oleh kedengkian. Bisa pula dijadikan tempat kursus singkat tentang cara melihat hal-hal yang bagus dan bermanfaat. Ini memang menambah pekerjaan Anies. Tapi, yakinlah, penyediaan stasiun pembersihan otak kotor akan menghasilkan dampak positif jangka panjang. Kalau tidak bisa semua, paling tidak sebagian besar otak kotor bisa bersih kembali. Bisa dipakai untuk kebernasan berpikir. Cuma, Anies harus jeli meluncurkan modifikasi sures atau penyediaan kios-kios otak kotor. Jangan sampai kontrak kerjanya jatuh ke tangan orang-orang yang berotak bersih. Biarkan para otak kotor mengerjakan proyek pembesihan otak mereka. Supaya mereka tidak lagi menyalahkan Pak Gub seandainya sures yang dimodifikasi atau kios-kios baru pembersih otak kotor yang mereka kerjakan sendiri itu, tak berfungsi. Mudah-mudahan proyek ini bisa terlaksana sesegera mungkin. Agar DKI Jakarta bebas dari kotoran otak orang-orang yang memusuhi kebaikan.[] (Penulis wartawan senior FNN)

KPK Panggil Empat Saksi Kasus Korupsi Proyek Stadion Mandala Krida

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi DIY, hari ini bertempat di Kantor BPK Perwakilan Yogyakarta, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi-saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Empat saksi, yaitu ASN di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Eddy Wahyudi, Ahmad Edi Zuhaidi selaku Direktur PT Eka Madra Sentosa, Mochamad Amin Agustyono dari pihak swasta, dan Heri Sukamto selaku Kepala Cabang PT Duta Mas Indah Cabang DIY dan kuasa KSO PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO. KPK sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida. Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. enggeledah di beberapa lokasi seperti Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY serta Badan Pemuda dan Olahraga DIY. Tim Penyidik KPK mengamankan dokumen yang terkait dengan kasus dari penggeledahan tersebut. (sws)

KPK Panggil Eks Dirjen Perimbangan Keuangan Terkait Kasus DID Tabanan

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Senin. Boediarso dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali. "Hari ini, bertempat di Gedung KPK Merah Putih, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi Boediarso Teguh Widodo," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Saat ini, Boediarso menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan. KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan tersebut. Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pengumuman tersangka akan disampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka. Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada Kamis (11/11) telah memeriksa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai saksi. KPK saat itu mengonfirmasi Ni Putu Eka Wiryastuti terkait dengan persetujuannya dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan Tahun 2018. Selain itu, tim penyidik KPK pada Rabu (27/10) telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, Kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan, dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Terkait kasus tersebut, KPK sebelumnya telah memproses mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Pada Februari 2019, Yaya Purnomo telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DID di sembilan kabupaten. Salah satunya adalah DID APBN Tahun Anggaran 2018 untuk Kabupaten Tabanan. (sws)

DPR RI: Perbaikan Sistem Data Penduduk Wujudkan Pemilu Berkualitas

Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan perbaikan sistem data kependudukan, terutama terkait daftar pemilih tetap (DPT) oleh pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu akan mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas. “Untuk mencapai satu data, untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas, yang paling baik kalau pemerintah dan penyelenggara bisa selesaikan sistem data kependudukan yang baik,” ujar Ahmad Doli Kurnia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam webinar nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat bertajuk “Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” yang disiarkan langsung di kanal YouTube FISIP Unsulbar, dipantau dari Jakarta, Senin. Menurutnya, perbaikan sistem kependudukan tersebut dapat mengurangi beban kerja para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sejauh ini, kata Ahmad Doli Kurnia, persoalan sistem data kependudukan memang menjadi masalah klasik atau berulang-ulang dalam pemilu, namun pemerintah tidak kunjung memperbaikinya. “Jadi, setiap menjelang pemilu, pemilu legislatif, presiden, ataupun pilkada, selalu masalah sistem data kependudukan ini mencuat,” ungkap dia. Dengan demikian, menurutnya, sudah seharusnya persoalan tersebut segera diselesaikan, bahkan sejak jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024 diadakan. “Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan pemerintah dari awal, jauh-jauh hari, atau waktu-waktu sekarang bisa memperbaiki sistem itu sehingga kita sudah punya satu data menjelang Pemilu 2024,” imbau Ahmad Doli Kurnia. Di samping itu, ia menegaskan pengolahan sistem data kependudukan tersebut sebenarnya bukan menjadi tugas utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu melainkan pemerintah. “Dalam pengolahan data kependudukan ini, kalau kita mau belajar dari teori dan pengalaman-pengalaman pemilu, itu seharusnya bukan menjadi pekerjaan utama KPU. Urusan data kependudukan itu, urusan negara, yaitu pemerintah,” tegasnya. (sws)

Pengamat: Diplomasi Menhan Prabowo Perkuat Alutsista TNI

Jakarta, FNN - Pengamat militer Susaningtyas H.N. Kertopati menilai strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. "Beliau mampu melakukan diskusi ilmiah langsung dengan para menteri pertahanan negara-negara maju," kata Susaningtyas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. Kemampuan komunikasi dan bahasa internasional yang dikuasai Prabowo Subianto, kata dia, mendukung diplomasi pertahanan. Pembicaraan empat mata kerap dilakukan sehingga berbagai kesepakatan dapat dilakukan dengan cepat dan penuh kepercayaan​.​​​​​​ Nuning menjelaskan skema yang dijalankan oleh Prabowo untuk datang dan bernegosiasi alutsista langsung dengan petinggi negara lain, biasa dikenal dengan government to government (G to G) atau antarpemerintahan. Skema ini lebih efisien untuk memperoleh lebih banyak kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan antarnegara yang menguntungkan bagi industri pertahanan masing-masing sekaligus mendapatkan harga alutsista terbaik. Ia menilai gaya khas Prabowo blusukan mendatangi petinggi pemerintah negara lain dalam mencari kesepakatan kerja sama pengadaan alutsista canggih lebih efektif karena memotong rantai perantara. Nuning juga menilai strategi diplomasi pertahanan Prabowo adalah terobosan yang cerdas dalam kebijakan pengadaan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) karena tidak pernah dilakukan oleh pejabat sebelumnya. "Kerja sama tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan atas rencana pengadaan alutsista TNI. Kepercayaan internasional sangat mendukung pengadaan alutsista TNI sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia," kata mantan anggota Komisi I DPR itu. Nuning menambahkan bahwa alutsista yang diincar Indonesia saat ini, seperti fregat Arrowhead 140, pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpene, adalah alutsista yang tergolong canggih lantaran berteknologi militer kelas menengah ke atas sehingga dibutuhkan kememampuan negosiasi yang tinggi. Namun, dari hasil diplomasi pertahanan Prabowo ke Inggris, Indonesia kini telah berhasil memboyong lisensi kapal fregat Arrowhead 140 yang disepakati kedua negara pada bulan September 2021. Inggris mempersilakan Indonesia memproduksi kapal fregat tersebut di galangan PT PAL Indonesia (Persero) dengan memberdayakan SDM lokal. Sementara itu, hasil diplomasi pertahanan Prabowo ke Prancis, Indonesia telah memperluas dan menambah kerja sama penting dengan Prancis, yaitu di bidang industri pertahanan, kerja sama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme, intelijen, pelatihan dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Kerja sama itu tertuang dalam kesepakatan Defense Cooperation Agreement (DCA). (sws)

Prolegnas 2022 dan RUU Super Prioritas

Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (7/12) menyetujui sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan 254 RUU masuk Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 247 RUU. Persetujuan tersebut diberikan setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Senin (6/12) bersama Pemerintah dan DPD RI menentukan jumlah Prolegnas Prioritas 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024. Pada awalnya, dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, Baleg DPR RI telah menerima usulan sebanyak 86 RUU yang berasal dari; pertama, komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat sebanyak 64 RUU; kedua, pemerintah sebanyak 15 RUU; dan ketiga DPD RI sebanyak tujuh RUU. Namun pada akhirnya hanya 40 RUU yang disepakati untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022, dengan rincian sebanyak 26 RUU diusulkan DPR RI, 12 RUU diusulkan pemerintah, dan dua RUU diusulkan DPD RI. Baleg mengklaim dimasukannya 40 RUU tersebut menggunakan beberapa parameter yaitu pertama, RUU dalam tahap pembicaraan Tingkat I; kedua, RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres); ketiga, RUU yang telah selesai dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Baleg; dan keempat, RUU usulan baru yang memenuhi urgensi. Jumlah RUU dalam Prolegnas 2022 lebih banyak dibandingkan Prolegnas 2021 yaitu awalnya sebanyak 33 RUU lalu dievaluasi menjadi 37 RUU. Dari 40 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022, hanya ada enam RUU baru, selebihnya merupakan peluncuran atau "carry over" dari Prolegnas Prioritas 2021. Keenam RUU baru tersebut terdiri dari empat RUU usul Baleg DPR yaitu RUU tentang Bahan Kimia, RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI, RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu RUU dari usulan anggota DPR RI yaitu RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan usulan pemerintah adalah RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). RUU super prioritas untuk dibahas Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) bila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Salah satu poin putusan itu menyebutkan bahwa konsep "Omnibus Law" dalam UU Ciptaker tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945. Karena itu format susunan peraturan di UU Ciptaker dinilai MK bertentangan dengan teknik penyusunan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 64 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Putusan MK tersebut ternyata berdampak pada susunan Prolegnas Prioritas 2022 karena DPR dan pemerintah harus mengubah UU tentang PPP sebelum merevisi UU Ciptaker. Revisi UU PP khususnya terkait Pasal 64 itu bertujuan agar konsep "Omnibus Law" dalam penyusunan UU tidak dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu revisi UU tentang PPP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 sebagai usul inisiatif Baleg DPR RI. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 karena telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg fokus menyelesaikan revisi UU PPP dan UU Ciptaker di tahun 2022 karena MK hanya memberikan waktu dua tahun bagi pembuat UU untuk memperbaiki UU Ciptaker. Langkah memasukkan revisi UU tentang PPP dalam Prolegnas Prioritas 2022 merupakan langkah awal lalu kemudian dilakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker. Karena itu, kemungkinan besar revisi UU PPP dan UU Ciptaker akan dilakukan secara paralel di 2022, mengejar tenggat waktu yang diputuskan MK. Supratman mengatakan revisi UU Ciptaker akan dibahas dari awal, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pembahasan pasal-perpasal. Namun apabila melihat proses penyusunan RUU Ciptaker pada tahun 2019 dengan berbagai dinamika di luar maupun di dalam DPR, prosesnya hanya berlangsung kurang dari 10 bulan, maka tidak menutup kemungkinan revisi UU Ciptaker akan berjalan cepat. RUU super prioritas yang kemungkinan segera dibahas dan disetujui DPR adalah RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini prosesnya sedang dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja). Surat Presiden (Surpres) dan RUU IKN telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada 29 September 2021. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyerahkan Surpres tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 3 November 2021 membentuk Panja RUU IKN dengan keanggotaan 56 orang dan 6 orang pimpinan. Sementara itu penetapan Panja RUU IKN disetujui dalam Rapat Paripurna pada Selasa (7/12). Penetapan jumlah keanggotaan Pansus tersebut tidak sesuai dengan Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) yang menyebutkan keanggotaan Pansus hanya 30 orang. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, jumlah keanggotaan tersebut dengan mempertimbangkan kompleksitas dan substansi materi yang dibahas dalam RUU IKN oleh lintas komisi. Setelah keanggotaan Pansus RUU IKN ditetapkan tersebut, Baleg DPR menggelar rapat pada Kamis (9/12) untuk mengubah Paraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tatib, khususnya yang mengatur jumlah keanggotaan Pansus. Pasal 104 ayat (2) jo Pasal 105 ayat (5) Peraturan DPR tentang Tatib menyebutkan jumlah anggota pansus ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR paling banyak 30 orang dan pimpinan Pansus terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota pansus dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Karena itu Baleg melakukan perubahan Tatib tersebut berdasarkan kebutuhan hukum dan mencantumkan tanggal keberlakuannya atau berlaku surut sebelum tanggal 7 Desember 2021. Tim Ahli Baleg DPR RI menyampaikan materi muatan revisi Peraturan DPR tersebut yaitu di antara ayat 2 dan ayat 3 Pasal 104 disisipkan satu ayat yaitu ayat 2a yang berbunyi "jumlah anggota pansus sebagaiakana dimaksud pada ayat 2 dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketetapan rapat paripurna DPR. Lalu di antara ayat 2 dan ayat 3 Pasal 105 disisipkan satu ayat yaitu ayat 2a yang berbunyi "jumlah pimpinan pansus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketetapan rapat paripurna DPR. Dalam perkembangannya, Panja RUU IKN telah menetapkan enam orang pimpinan Pansus terdiri dari Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia (F-Golkar), dan lima Wakil Ketua Pansus Junimart Girsang (F-PDI Perjuangan), Sugiono (F-Gerindra), Fathan (F-PKB), Saan Mustopa (F-NasDem), Nurhayati Effendi (F-PPP). Sementara itu, anggota tiap fraksi terdiri dari Fraksi PDIP sebanyak 12 orang, Fraksi Golkar 8 orang, Fraksi Gerindra 8 orang, Fraksi NasDem 6 orang, Fraksi PKB 6 orang, Fraksi Demokrat 5 orang, Fraksi PKS 5 orang, Fraksi PAN 4 orang, dan Fraksi PPP 2 orang. RUU lain yang kemungkinan akan dibahas dan menjadi perhatian publik adalah RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) yang kemudian berubah menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Rapat Pleno Baleg pada Rabu (8/12) menyetujui RUU TPKS dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI. Dalam Rapat Pleno Baleg tersebut, tidak semua fraksi sepakat menyetujui RUU TPKS dilanjutkan pembahasannya karena ada satu fraksi yang menolak yaitu F-PKS. Dan Fraksi Partai Golkar yang meminta menunda pengambilan keputusan karena masih perlu mendengarkan pendapat atau aspirasi masyarakat terhadap RUU TPKS. Proses selanjutnya, Rapat Bamus DPR akan menentukan apakah RUU TPKS dibahas di tingkat Pansus atau di alat kelengkapan dewan. Namun hingga saat ini belum diagendakan Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengambilan keputusan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR. Penetapan jumlah RUU dalam Prolegnas selalu menimbulkan pro-kontra, ada yang meminta DPR mengutamakan kualitas RUU yang dihasilkan dibandingkan kuantitas, dan sebaliknya. Namun yang perlu ditekankan adalah kinerja legislasi merupakan salah satu unsur penilaian yang bisa digunakan masyarakat untuk menilai kinerja DPR. Unsur lain seperti tugas pengawasan dan anggaran yang melekat pada DPR, juga harus dilihat secara kritis oleh masyarakat yaitu sejauh mana legislatif bisa menjalankan mekanisme "check and balances" dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dan tentu saja, semua tugas yang dijalankan DPR, legislasi, pengawasan, dan anggaran, harus dijalankan dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. (sws)

Delapan Tewas, Delapan Hilang Akibat Tornado di Kentucky, AS

Mayfield, Kentucky, FNN - Delapan orang dipastikan tewas dan delapan lainnya masih hilang pada Minggu (12/12) di pabrik lilin Mayfield Consumer Products di Mayfield, Kentucky, tempat 110 pegawai sedang bekerja ketika pabrik itu dihantam tornado, kata juru bicara perusahaan, Minggu. "Menurut laporan awal, ada 70 orang yang kemungkinan meninggal di pabrik itu. Satu korban saja sudah terlalu banyak, tapi kami bersyukur jumlah itu jauh lebih sedikit," kata juru bicara perusahaan, Bob Ferguson, kepada Reuters. Gubernur Kentucky Andy Beshear sebelumnya mengatakan bahwa di negara bagian yang ia pimpin itu sedikitnya 80 orang meninggal setelah sebuah tornado yang begitu kuat mencabik kawasan tersebut pada Jumat (10/12) malam. Beshear memperkirakan jumlah total korban jiwa bisa mencapai 100 orang. Belum ada kejelasan soal berapa banyak pegawai pabrik yang masuk dalam penghitungan Beshear. Pada Minggu petang, para petugas yang menggali puing-puing masih menganggap upaya mereka itu sebagai operasi penyelamatan dan belum menghentikan langkah tersebut, kata Ferguson. "Kami masih berharap bahwa delapan orang lagi, yang masih belum diketahui keberadaannya, bisa ditemukan," katanya. Mayfield Consumer Products menggambarkan diri sebagai perusahaan lokal dan milik keluarga yang memproduksi lilin dan berbagai barang pewangi. Mayfield adalah daerah permukiman yang berpenduduk sekitar 10.000 orang di Graves County. Akibat disapu tornado, wilayah permukiman itu berubah menjadi lapangan luas yang dipenuhi gedung-gedung yang rusak dan hancur, puing-puing yang berserakan, pohon-pohon tumbang, rambu-rambu jalan yang bengkok, dan kabel-kabel yang bergelantungan. (sws)

KKB Tembaki Pos Brimob di Serambakom Pegunungan Bintang

Jayapura, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Senin pukul 06.00 hingga 07.00 WIT, menembaki Pos Brimob di Distrik Serambakom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. "Memang benar ada laporan KKB menembaki Pos Brimob. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa," kata Kapolres Pegbin AKBP Cahyo Sukarnito kepada ANTARA, Senin pagi. (sws)

Polres Minahasa Tangkap Empat Pelaku Perundungan Anak

Manado, FNN - Kepolisian Resor Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) menangkap empat terduga pelaku kasus perundungan terhadap seorang anak perempuan yang kejadiannya viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast, di Manado, Minggu mengatakan, keempat terduga pelaku sudah diamankan di Mapolres Minahasa dan penyidik sudah mengirimkan surat ke Balai Pemasyarakatan untuk pendampingan terhadap terduga pelaku dan korban. Satreskrim Polres Minahasa telah meminta keterangan terhadap saksi, saksi pelapor, saksi korban, juga keempat terduga pelaku. "Kemudian juga berkoordinasi dengan Lapas Anak Tomohon untuk penitipan terduga pelaku yang masih di bawah umur,” katanya. Ia mengatakan pada 8 Desember 2021 telah dilaporkan di Polres Minahasa, terkait perkara penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban seorang siswi berinisial CLP (13) warga Minahasa. Kasus tersebut dilaporkan oleh ayah korban dengan bukti Laporan Polisi Nomor: LP/551/XII/2021/Sulut/Polres Minahasa. Disebutkan empat nama terduga pelaku berusia 16,17,19 dan 20 tahun. (sws)

Letkol Inf Catur Prasetiyo Jabat Dandim 1709/Yawa

Biak, FNN - Letkol Inf. Catur Prasetiyo Nugroho resmi menjabat Komandan Kodim 1709/Yapen Waropen menggantikan pejabat lama Letkol Inf. Leon Pangaribuan setelah serah terima jabatan di Makorem Biak. Danrem 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro dalam keterangan diterima, Senin pagi, mengatakan bahswa sertijab Dandim 1709/Yawa secara bersamaan dengan upacara sertijab jabatan jajaran Korem 173/PVB, di antaranya Kasiren Korem, Kasiintel Kasrem, Dandim 1714/PJ, dan Danyonif RK 753/AVT. Danrem mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat melaksanakan acara serah terima jabatan Kasiren Korem 173/PVB, Kasiintel Kasrem 173/PVB, Dandim 1709/Yawa, Dandim 1714/PJ, dan Danyonif RK 753/AVT dalam keadaan sehat walafiat. Danrem mengatakan bahwa suatu organisasi merupakan momen penting dalam tugas dan jabatan, baik pejabat lama maupun pejabat baru. Mutasi atau pergantian di lingkungan TNI AD, menurut Danrem, hal biasa terjadi dengan tujuan penyegaran, baik sebagai upaya tour of duty maupun tour of area dan juga merupakan sebagai wujud dari penghargaan pimpinan TNI AD kepada personel yang bersangkutan untuk pengembangan karier. "Jabatan yang diberikan adalah merupakan amanah sehingga ada konsekuensi yang logis dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang bersangkutan, baik kepada organisasi, masyarakat, maupun terlebih lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa," pesan Brigjen TNI Taufan. Kepada pejabat yang telah diberikan kepercayaan menempati jabatan, lanjut dia, agar dapat mensyukuri dan melaksanakan jabatan secara ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab serta dapat memetik hikmah apa yang sudah diperoleh dari saat ini sampai dengan pada masa depan. "Saya yakin dan percaya, dengan bekal pengalaman yang telah dimiliki pada penugasan jabatan sebelumnya, para pejabat baru akan mampu memimpin dan melaksanakan tugas dengan baik menggantikan pejabat sebelumnya," ujarnya. Kepada pejabat lama, dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap pengabdian dan dedikasi dalam bertugas di jajaran Korem 173/PVB. "Kepada prajurit TNI AD, tetap selalu berpedoman pada Saptamarga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit sebagai landasan dasar dalam setiap pelaksanaan tugas," kata Brigjen TNI Taufan Gestoro. Pejabat lama Dandim 1709/Yawa Letkol Inf. Leon Pangaribuan akan mengemban tugas sebagai Kepala Sandi dan Siber Kodam VI/Mulawarman. Sementara itu, pejabat baru Dandim 1709/Yawa Letkol Inf. Catur Prasetiyo Nugroho sebelumnya menjabat sebagai Pabandyawanwil Staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih. (sws)

LP3ES Ingatkan Risiko Polisi Siber Terhadap Penegakan Demokrasi

Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid mengatakan bahwa polisi siber memiliki risiko terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yakni memengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. "Mereka merasa ketika menyatakan aspirasi, itu banyak terjadi tekanan," kata Fajar Nursahid ketika menyampaikan paparan materinya dalam diskusi publik bertajuk Catatan Akhir Tahun Bidang Politik, Media, dan Demokrasi yang disiarkan secara langsung dalam platform Twitter Space, dan dipantau dari Jakarta, Minggu (12/12) malam. Dikutip dari laman resmi Patroli Siber, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Beberapa jenis kejahatan siber yang satuan kerja ini tangani, khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat, adalah tindakan pencemaran nama baik (online defamation) dan ujaran kebencian (hate speech). Fajar berpandangan bahwa masih terdapat definisi yang terlalu luas terkait dengan tindakan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan opini berupa kritik dalam media sosial. "Hampir 120 orang memperoleh peringatan mengenai konten-konten yang mereka publikasikan di sosial media pada kuartal kedua tahun 2021," ungkap Fajar. Peristiwa tersebut mengakibatkan beberapa masyarakat pengguna media sosial merasa ragu untuk mengungkapkan opini mereka di dunia siber. Dampak dari tekanan tersebut adalah menurunnya keberanian masyarakat untuk menyatakan aspirasi, bahkan dapat berimplikasi pada tingkat partisipasi publik dalam hal menyampaikan pandangan terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kata dia, polisi siber atau polisi virtual perlu memperoleh tinjauan ulang yang lebih mendalam agar tidak terdapat kesan pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat di ruang media sosial. (sws)

Sampur dan Oligarki

Oleh Ridwan Saidi Sampur artinya akses. Di Tanggerang disebut Sampora. Di Bogor disebut Sempur. Dari Kedung Halang posisi Sempur di sebelah kiri. Kemungkinan besar Sempur akses ke Istana Pabaton, Bogor. Kéndal juga akses ke zona ekonomi Semarang. Oleh Belanda Sampur diganti Zandvoort. Mungkin supaya terkesan Belanda lebih dulu berdiam di situ dari pada native. Banyak toponim native yang diBelandakan. Sampur di Tanjung Priyuk tempat tujuan wisata lokal. Pengunjung bisa bermandi-manda atau sewa perahu layar ke pulau Serebu. Tak jauh dari Sampur ada tempat untuk elit dari sejak jaman Belanda, itulah Yacht Club. Tiap malam ada live music di sini. Kalau lebaran ramai nian di Sampur. Penduduk dari selatan memenuhi Sampur. Mereka datang dengan charter truck. Sang Saka Merah Putih dikibarkan. Di Sampur mereka menatap laut sambil duduk-duduk. Semua yang dikisahkan tadi telah tertelan masa, maklumlah oligarki adalah tim bola tanpa kostum. Kalau oligarki menggiring bola dan menendang ke arah gawang dipastikan masuk sama kiper-kipernya. Orba berganti reformasi yang berubah cuma bertambahnya besi di ruang darat dan udara Sampur. Hutan belukar besi beton merembet ke arah timur. Mau ke pantai mana lagi di Jakarta, Muara Karang hingga Ancol menjadi kawasan rawan rob. Kamal Muara panoramanya dibendung pulau Alpabet Reklamasi. Tanjung Pasir terlalu jauh buat orang Jakarta. Itu di Tanggerang. Orang Jakarta santai di mana? Mall. Tapi itu bagi yang duitnya berlebih dan sudah divaksin. Pantai Jakarta harus ditertibkan kembali. Agar penduduk daratan bisa menikmati laut. Kalau panorama ini dibendung, maka laut yang mampir mengunjungi daratan. Kata media, pesisir Jakarta tenggelam akibat rob sejak 4/12/2021. Atau dalam istilah popular banjir 412. Tapi Badan Penanggulang Bencana DKI menghitungnya dengan jumlah RT. Hanya 28 RT yang kena banjir, sedangkan jumlah RT di Jakarta lebih dari 30 ribu. Kesan yang ingin ditimbulkan dengan hitung-hitungan begini, ini bencana tak seberapa. Ini ciri kebanyakan pejabat era reformasi, menghindar dengan permainan kata-kata. *) Budayawan

Selidiki Lebih Dalam Si Predator Sex

By M Rizal Fadillah Kasus Herry Wirawan (HW) jelas sangat menggegerkan dan masyarakat mengecam dahsyat atas perilaku HW yang memangsa murid atau santrinya tersebut. Sebutannya predator sex. Kasus perkosaan kah? Tampaknya bukan. Pengadilan harus membuktikan ada perkosaan atau tidak. Kasus HW tidak bisa dilihat semata dari sisi pelanggaran hukum tetapi berspektrum lebih dari itu. Ada aspek sosial dan keagamaan. Bagaimana ada sebuah lembaga pendidikan yang tidak memiliki tim pendidik selain yang bersangkutan? Bagaimana lingkungan sekitar tidak merasakan keberadaan lembaga tersebut, sehingga dari 35 santriwati yang ada tidak satupun santri berasal dari lingkungan terdekat. Padahal HW ini adalah Ketua Pokja Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Kemenag. Inilah lembaga misterius yang mengajarkan entah apa. Mengapa hanya santriwati yang sekolah di sana dengan guru satu-satunya laki-laki. Bukan hanya motif guru "pemerkosa" yang harus diperiksa tetapi motif orang tua menitipkan puteri-puterinya nya pun dinilai aneh. Mungkinkah ada komunitas tertentu yang berada di ruang lingkup "pendidikan" tersebut? Kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi. Buka selebar-lebarnya. Mau pesantren, boarding school atau apapun namanya nyatanya Herry Wirawan (HW) telah merusak umat. Biarlah hukum berjalan di ranahnya, tetapi aspek sosial keagamaan harus ikut bergerak. MUI dan Ormas keagamaan dituntut untuk terjun menyelidiki. Tercium aroma kesesatan di dalam lembaga yang berada di bawah pengawasan Kemenag tersebut. Kemenag tentu memiliki data yang cukup. Tiga pertanyaan mendasar untuk mengejar lebih dalam perbuatan si predator seks ini. Pertama, apakah terjadi pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga memenuhi apa yang disebut dengan "pemerkosaan" masif, berulang, dan banyak korban? Kedua, adakah itu semata hubungan perzinaan atas dasar rayuan atau suka sama suka. HW berdosa atas hukum perzinaan. Melanggar agama dan hukum positif. Berhubungan dengan anak di bawah umur lagi. Ketiga, jika ternyata HW maupun santriwati binaannya itu merasa hubungan intim dijalankan dalam bingkai doktrin keagamaan dimana baik HW maupun korban ternyata merasa "nyaman-nyaman" saja, maka indikasinya adalah ada pemahaman keagamaan sesat HW yang didoktrinkan kepada anak binaannya apakah "milkul yamin" atau nikah mut'ah ajaran Syi'ah. Benar bahwa anak-anak di bawah umur sebagai korban harus dilindungi, tetapi masyarakat khususnya umat Islam berhak untuk tahu dan waspada atas "sistem" yang berjalan di dalamnya. Bagaimana bisa pula Pemerintah mengeluarkan dana bantuan atas lembaga pendidikan di Cibiru yang konon tidak berizin? Semoga tidak menjadi skandal. Bongkar penyimpangan dan usut tuntas perbuatan yang telah mengatasnamakan agama ini. Siapapun yang terlibat harus ikut bertanggung jawab. Jangan biarkan peristiwa keji seperti ini berlalu begitu saja. Kejahilan harus diberantas dan kejahatan harus ditindak tegas. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan

Presidential Threshold Dinilai Memunggungi UUD 45

Jakarta, FNN - Konsep presidential threshold mereduksi kedaulatan rakyat dan memunggungi UUD. Ambang batas kursi di DPR atau raihan suara partai politik untuk mencalonkan presiden, dinilai justru telah membatasi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Presidential Threshold menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih secara lebih demokratis seperti tertuang di Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Sorotan terhadap presidential threshold itu merupakan kesimpulan dari Seminar Nasional dan Call For Papers kerja sama Badan Pengkajian MPR RI dengan Laboratorium Hukum Tata Negara Universitas Surabaya, dan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia di Surabaya (12/12). Kegiatan bertajuk “Aktualisasi UUD NRI Tahun 1945 dalam Sistem Penyelenggaraan Negara: 23 Tahun Reformasi,” ini dibagi dalam empat panel. Belasan pakar berpartisipasi. Antara lain, ahli hukum tata negara Prof Zainal Arifin, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, serta Ketua MASIKA ICMI dan Sekjen Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Ismail Rumadhan. Dalam sambutannya, Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Tamsil Linrung menyatakan bahwa pandangan pakar hukum tata negara sangat dibutuhkan dalam proses penyempurnaan konstitusi. Baik secara konseptual, maupun koreksi di tingkat implementasi. “MPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi membentuk UUD, terus melakukan pengkajian sistem ketatanegaraan dengan prinsip keterbukaan. MPR membuka ruang partisipasi seluas-luasnya dari masyarakat dan terutama para ahli,” imbuh Senator Dewan Perwakilan Daerah ini. Dari kajian yang cermat dan mendalam, ditemukan indikasi bahwa salah satu persoalan kenegaraan yang terjadi saat ini disebabkan oleh implementasi UUD yang tidak konsisten. Menerjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Menyikapi hal itu, MPR dapat merekomendasikan untuk penyempurnaan Undang-Undang, atau bahkan amandemen UUD agar tidak menimbulkan tafsir beragam seperti presidential threshold yang dinilai tidak sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945. Menurut Tamsil, salah satu hal yang saat ini menjadi sorotan dan koreksi masyarakat dan terutama para pakar, adalah presidential threshold. Hal itu lantaran mekanisme tersebut terlalu prematur untuk menyaring bakal kandidat yang akan berkontestasi di pemilihan presiden dan wakil presiden. Apalagi hasil Pemilu periode sebelumnya yang jadi acuan. “Seharusnya, Pilpres itulah yang menjadi mekanisme penyaringan. Bukan ditapis sejak awal pendaftaran kandidat sehingga pilihan sangat terbatas. Bahkan menu itu terkesan dipaksakan untuk disajikan kepada pemilih. Skenario tersebut berpotensi memunculkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Apalagi bila melihat komposisi politik saat ini.” tegas Tamsil. Pencalonan presiden dan wakil presiden semestinya dibuka seluas-luasnya untuk putra putri terbaik bangsa. Presidential threshold dinilai menyimpang dari spirit yang diusung oleh sistem demokrasi di Indonesia. Karena itu, MPR proaktif mendalami isu ini dalam rangka penyempurnaan implementasi demokrasi di Indonesia. Tamsil juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah konstitusional dalam merespons persoalan presidential threshold ini dengan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Kelompok DPD di MPR ini melihat MK telah punya keberanian baru dalam membuat terobosan. Pernyataan tersebut berkaca pada keputusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional. Hal itu merupakan angin segar dalam membenahi konstitusi secara menyeluruh. Termasuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. (sws)

Peserta Sagara Film Festival Membludak, Deddy Mizwar: Mari Kita Gelorakan Budaya Indonesia

Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar Sagara Film Festival, yaitu ajang lomba film pendek dengan durasi maksimal 10 menit. Sagara Film Festival ini diselenggarakan Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelora yang dipimpin aktor kawakan pemeran Jenderal Nagabonar, Deddy Mizwar. "Seluruh peserta dipersilahkan memposting film pendeknya di Instagram masing-masing dengan durasi maksimal 10 menit," kata Deddy Mizwar dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021). Adapun tema film pendek tersebut adalah Show Your Culture With Short Movie". "Indonesia kaya budaya, lewat film pendek kita gelorakan budaya indonesia lewat karya anak muda," katanya. Menurut Deddy Mizwar, Sagara Film Festival sudah dilaunching pada 28 Oktober 2021 lalu, bertepatan dengan Milad ke-2 beberapa waktu lalu. "Pendaftaran di buka sampai tanggal 30 November 2021 lalu, dikarenakan antusiasme peserta yang sangat luar biasa, maka panitia memperpanjang masa pendaftaran sampai 10 Desember 2021," ujar Deddy Mizwar. Wakil Ketua Umum Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora Ahmad Yani mengatakan, antusias peserta untuk mengikuti Sagara Film Festival ini besar sekali. "Saat ini sudah terkumpul 90 Film dari seluruh Indonesia yang terdaftar dalam kegiatan ini," kata Ahmad Yani. Saat ini seluruh film yang masuk sedang dinilai oleh tim juri. Adapun tim juri yang terlibat sebagai berikut: Aktor dan sutradara senior Deddy Mizwar menjadi juri kehormatan. Kemudian tim juri lainnya adalah Andy Shafik (Film Produser) Bid Seni Budaya dan Ekraf, Hadriunus Eko Sunu (praktisi film dan akademisi film Institut Kesenian Jakarta) Owner Synchronize Sound. Lalu, Endjah Prabowo (praktisi Film dan asosiasi Indonesia Film Editor) dan Abel, founder Kembangin.id dan Bidang Seni Budaya & Ekraf. Kegiatan selanjutnya adalah Online Workshop sesi 2 pada tanggal 23 Desember 2021 dan acara puncak penganugerahan Sagara Film Festival akan di selenggarakan pada 8 Januari 2022 mendatang. Menutup sesi pendaftaran pada Sabtu (11/12/2021) lalu, Sagara Film Festival menyelenggarakan rangkaian acara yakni Online Workshop 'Bikin Film Yuk'. Workhsop ini diisi Deddy Mizwar (aktor & sutradara senior) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN Partai Gelora. Pembicara lain, yakni Dalillah Nurhasanah (Influencer), Host Swadika Yanavi (announcer), Sektretaris Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif DPN. (sws)

Posko Kolaborasi Relawan Blue Helmet di Lumajang Dapat Dukungan Luas

Jakarta, FNN - Posko Kolaborasi Relawan yang didirikan Blue Helmet di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur secara terus menerus mendapatkan bantuan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga, instansi pemerintah dan para donatur. Sebab, selain menyalurkan bantuan untuk korban erupsi, Posko Kolaborasi memberikan perhatian khusus kepada para relawan yang bertugas di lapangan. "Posko Kolaborasi Relawan yang didirikan Blue helmet di Lumajang menyiapkan makan dan minum 3x sehari untuk para relawan dari berbagai lembaga, organisasi dan komunitas," kata Sufiadi Barmawi, Komandan Nasional Blue Helmet Indonesia dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021). Menurut Sufiadi, Blue Helmet memang memberi perhatian khusus kepada para relawan karena mereka tulang punggung dalam membantu dan menyelamatkan korban. "Alhamdulilah hingga kini support bantuan dari para donatur terus mengalir.Terima kasih kepada para donatur, semoga menjadi ladang pahala amal jariyah," katanya. Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Jawa Timur (Jarim) Muhammad Sirot mengatakan, salah satu layanan unggulan Posko Kolaborasi Relawan Blue Helmet di Lumajang adalah layanan pijat 'plus plus'. "Sssssstt ... Jangan miris dulu ya. Plus plus ini maksudnya layanan pijat capek, plus keseleo, plus nambah 'perkasa. Saya mencoba pijat ini, rasanya enak pool. Apalagi seusai kami tim Blue Helmet melakukan giat membantu para pengungsi di beberapa titik," Muhammad Sirot. Gus Sirot - sapaan akrab Muhammad Sirot mengatakan, pijat sangat diperlukan para relawan, karena mereka ada di garda terdepan membantu dan menyelamatkan para korban. Karena itu, Blue Helmet Jatim menyiapkan posko kolaborasi sebagai wadah koordinasi dan layanan para relawan dari berbagai lembaga dan organisasi. "Termasuk layanan tempat menginap. Banyak relawan datang tanpa punya tempat tinggal. biasanya mereka menggunakan tempat seadanya untuk istirahat," kata Gus Sirot. Posko Kolaborasi menyiapkan layanan nasi bungkus, kopi, teh, STMJ, susu, jahe dan minuman herbal lainnya. Sehingga para relawan menjadi nyaman, meski jauh dari keluarga. Komandan Blue Helmet Jatim Hasan Basori menambahkan, selain mendapatkan bantuan soal sembako, Blue Helmet juga mendapatkan bantuan kebutuhan ibu dan bayi seperti dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI) Kabupaten Pasuruan, Sementara RS Wonolangan Probolinggo memasok obat-obatan dan alat kesehatan, serta siap bekerja sama dengan Blue Helmet dalam memberikan layanan kesehatan. "Demikian juga para santri dari beberapa daerah mewakili pesantren masing masing siap bekerjasama memberikan penyuluhan agama dan penguatan mental spiritual para pengungsi," kata Hasan Basori yang akrab dipanggil Cak Hasan. Di level Rescue, Blue Helmet juga berkerjasama dengan BASARNAS, BNPB, TNI AL serta ORARI. Mereka bahkan menjadikan Posko kolaborasi ini sebagai pusat koordinasi. "Inilah berkah kolaborasi. Rakyat sangat percaya sekecil apapun masalah yang dihadapi bangsa tidak bisa ditangani sendiri. Maka, kolaborasi merupakan energi perekat keutuhan dan kehebatan bangsa. Berkolaborasi adalah cara kami dalam bekerja" tegas Cak Hasan. (sws)

Jalan Khashoggi dan Pohon Rizieq

Oleh Ady Amar *) Di Amerika, tepatnya di Washington DC. Lebih spesifik lagi, di depan Kedutaan Besar Saudi Arabia, Dewan Kota dengan kesepakatan bulat mengganti nama jalannya menjadi Khashoggi Way. Jamal Khashoggi adalah warga Saudi Arabia, jurnalis The Washington Post, yang dibunuh tanpa bekas di Konsulat Saudi Arabia di Istanbul, Turki. Jasadnya dibuat tanpa bekas, dan itu menurut penyelidikan intelejen Turki, yang mengadakan penyelidikan ditail di gedung konsulat itu. Tidaklah perlu dibahas kerja intelejen yang menemukan temuannya itu. Bukannya tidak penting, tapi untuk menyempitkan pembahasan. Jamal Khashoggi sengaja dihabisi. Simpulannya, ia kerap mengkritisi demokrasi dan hak azasi manusia di asal negaranya. Ada peran intelejen Saudi, dan itu konon atas perintah putra mahkota Muhammad bin Salman (MBS). Bagitu pula temuan intelejen Amerika, yang setali tiga uang dengan Turki, ada peran intelejen Saudi yang melakukan pembunuhan atas Khashoggi. Amerika menjadikan isu ini jadi sesuatu yang bisa dimainkan untuk kepentingan menekan Saudi pada kebijakan-kebijakan yang menguntungkannya. Amerika memainkan politik dua kaki. Menekan Saudi soal itu, tapi tidak sampai menyentuh putra mahkota atas pembunuhan terencana itu. Pemberian nama Khashoggi Way, dan itu di depan Kedubes Saudi Arabia benar-benar menampol keras pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia. Nama itu akan terus dikenang, bahwa ada perbuatan penghilangan nyawa seorang jurnalis, yang itu atas restu "negara". Jamal Khashoggi Way tidak sekadar nama jalan. Tapi sebuah simbol perlawanan atas kesewenang-wenangan penghilangan anak manusia. Simbol yang akan terpateri, bisa jadi sepanjang waktu, bahkan sampai yang terlibat dalam penghilangan nyawa dimatikan Tuhan dengan caranya masing-masing. Pohon Rizieq Lain di Washington DC, lain pula di sekitaran erupsi gunung Semeru. Sebuah pohon utuh masih berdiri di sana. Diatasnya bendera dengan gambar Habib Rizieq Shihab menari-nari diterpah angin. Tidak tahu siapa yang kreatif memasangnya. Ramai muncul di jagat pemberitaan. Ada gambar Habib Rizieq di Semeru, setidaknya itu pemberitaan yang muncul. Tidak tahu siapa yang memasang, meski tidak tahu siapa orangnya, pastilah ia seseorang yang mengidolakannya. Tapi berita lanjutannya tidak mengenakkan. Bukannya bendera Habib Rizieq itu dicopot, seperti hal itu dulu dilakukan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman-- saat ini Kastaf AD berpangkat Jenderal. Tapi justru pohonnya yang ditebang habis. Padahal pohon itu, sebagai makhluk hidup, telah diselamatkan Tuhan. Sehingga tetap berdiri kokoh dari terpaan erupsi dahsyat. Makhluk hidup apapun itu punya hak untuk hidup. Tidak boleh ada yang mematikan dengan sewenang-wenang. Khashoggi di Amerika dihidupkan lewat nama jalan. Namanya tetap dikenal, tidak dimatikan. Meski nyawanya melayang di tangan algojo, konon atas perintah orang kuat. Sedang Habib Rizieq masih segar bugar, tapi hidup dalam penjara. Namanya coba dimatikan. Sebisa mungkin tidak ada gambarnya menyembul di ruang publik. Maka, pohon yang tidak punya salah apapun di seputaran gunung Semeru perlu dibabat, karena jadi cantolan wajah Habib Rizieq, yang itu jadi pemberitaan media. Jamal Khashoggi menjelma jadi nama jalan di Amerika, meski raganya sudah dihilangkan, tapi namanya tetap diingat selamanya. Sedang Habib Rizieq masih bergelut dengan putusan pengadilan tingkat banding, yang tidak semestinya ia dapatkan, dan yang masih belum selesai dijalaninya. Entah sampai kapan... (*) *) Kolumnis

Tak Ada Pilihan Lain, Megawati Harus Capreskan Puan 2024

By Asyari Usman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak punya semua yang diperlukan untuk mengamankan karir politik Puan Maharani. Bu Mega tak punya banyak waktu untuk urusan putrinya itu. Banyak duit, tapi tidak banyak yang lain-lainnya. Kalau Bu Ketum serius ingin melihat Puan masuk ke Istana, maka Pilpres 2024 adalah momen yang terbaik, terkuat, tersolid, dan paling pas. Tak lebih, tak kurang. Mari kita lihat beberapa kalkulasi. Pertama, Bu Mega tidak punya kemewahan waktu. Beliau telah mencapai usia 74. Artinya, Pilpres 2029 sangat jauh di depan. Bu Mega akan berusia 83 tahun. Pilpres 2029 tak terlihat lagi. Memang betul bahwa “life expectancy” (harapan hidup) adalah hak prerogatif Allah Yang Maha Kuasa. Bisa saja Bu Mega mencapai usia 100-an. Wallahu a’lam. Tapi, dalam hitungan normal, 2029 sama seperti “a bridge too far” bagi Bu Mega. Ibarat kejaran harimau, jembatan itu terlalu jauh untuk mengantarkan Puan selamat ke seberang. Kedua, seiring dengan perjalanan waktu yang semakin tak bersahabat pada Bu Mega, maka secara natural kemampuan fisik dan mental beliau pun akan berkurang. Akan menurun drastis. Ini berarti cengkeraman Bu Ketum atas PDIP akan menjadi sangat rapuh. Dan bisa saja lepas. Tidak lagi bisa mendikte partai seperti sekarang ini. Jika asumsi yang sangat berdasar kuat ini terjadi, berarti Pilpres 2029 tidak akan membawa harapan apa-apa untuk Puan. Ketiga, klanisasi (pengelompokan) di internal PDIP akan semakin dinamis. Para kader yang merasa potensial akan berlomba naik ke atas. Tak terelakkan. Sebab, selama ini faktor solidasi partai seratus persen karena Bu Mega. Kalau dia tidak lagi kuat secara fisik dan psikis, PDIP terancam pecah. Puan, Hasto, atau siapa pun yang lainnya tak akan mampu mengikat PDIP. Karena prediksi seperti inilah Ganjar Pranowo percaya diri melawan Bu Mega. Ganjar bisa melihat PDIP bisa dia kuasai pasca-Megawati. Karena alasan-alasan di atas inilah Bu Mega harus menjadikan Puan sebagai capres 2024. Tidak punya pilihan lain. Maju atau tidak, taruhannya sama saja. Malahan, maju sebagai capres masih punya peluang untuk jadi sepanjang Bu Mega bisa “merawat” basis-basis utama PDIP. Tentu ini maksudnya adalah “hubungan baik” dalam bentuk kesejahteraan simpul-simpul akar rumput Banteng. Pilpres 2024 adalah hidup-mati Puan Maharani. Itu juga artinya adalah hidup-mati Bu Mega. Beliau harus “gaspol”. Now or never. Kalau Bu Mega betul-betul sayang sama Puan, inilah saatnya berhabis-habis. Tak ada pilihan lain. Setelah 2024, jangankan Puan, PDIP pun bisa lenyap dari bentuknya yang ada saat ini. *) Wartawan senior FNN

Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin

Oleh Ridwan Saidi *) Penyanyi dangdut Titing Jenny memulai karir 1966, tahun lahirnya Orde Baru. Titing beken sebagai penyanyi dangdut, selain Elvy Sukaesih. Kalau Rhoma Irama Raja Dangdut. Foto atas Rhoma Irama, kanan dan Ridwan Saidi, kiri. Wilayah pengaruh Rhoma seluruh penggemar dangdut di Dalam Negeri dan Luar Negeri. Sebelum genre penyanyi di atas, ada bintang musik Melayu yang beken pada 1950-an bernama Munif Bahaswan. Pada tanggal 8/12/2021 Munif wafat. Saya berduka. Zaman Menteri Penerangan Mashuri lagu Rhoma Rupiah dilarang siar di TVRI dan RRI. Ketika Golkar membentuk artis Safari, Rhoma tak mau ikut, dan menurut Rhoma, penyanyi pop Vivi Sumanti juga tidak. Tanggal 15 Maret 1982 kampanye perdana PPP di lapangan Banteng diperkuat kehadiran Rhoma dan Soneta Grup. Pengunjung tumpah ruah, yang menurut harian Kompas 19/3/82, ada 500.000 orang. Di depan massa dalam pidato kampanye saya keluarkan yel yel: Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Diikuti ratusan ribu pengunjung yang nyaris histeris. Beberapa hari kemudian Rhoma kontak aku menyatakan tertarik dengan yel yang aku bawakan di Banteng, Rhoma ingin angkat itu menjadi lirik lagu. Tafadhal, Ji. Kataku menyilahkan. Tak lama lagu dangdut Yang Kaya Makin Kaya beredar dan masyarakat menyambut, tapi rezim Orba tak suka. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin lirik yang asyik: Yang penting bisa kaya Paling juga dipenjara. (Kecil). Pada zaman Revolusi Fisik juga ada lagu yang dilarang. Bukan oleh pemerintah RI, tetapi oleh kaum ibu. Lagu ini biasa dinyanyikan anak tanggung beramai-ramai sambil jalan santai. Kalau pas ada ibu lagi pegang ember berisi air kami pasti diguyur. Lirik lagunya: "Potong-potong roti Roti campur mentega Belanda ude pergi Ninggalin janda-janda." Daag mevrouw. *) Budayawan

Aplikasi GetRich Bobol Miliaran Dana Member

Jakarta, FNN - Aplikasi (APK) Getrich Indonesia kini digugat oleh para membernya yang telah menjadi korban penipuan perusahaan bisnis ecommerce berbasis aplikasi. Mereka yang tertipu berencana melaporkan kasus penipuan itu ke Siber Polda Metro Jaya. Melansir keterangan salah satu member yang menjadi korban, dijelaskan bahwa Aplikasi GetRich menyatakan sebagai Platform E Commerce adalah model bisnis terbaru dalam menghasilkan uang. Kegiatan seluruh member disebut sebagai karyawan dan saat bergabung diwajibkan untuk menyetorkan dana yang besarnya sesuai Level VIP yang akan dipilih. Level VIP I deposit sebesar Rp. 550.000, VIP2 Rp. 1.800.000, VIP3 Rp. 9.000.000, VIP4 Rp.18.000.000, VIP5 Rp. 26.000.000, VIP6 Rp. 49.500.000, VIP7 Rp. 117.000.000. "Saat ini anggota karyawan GetRich sudah mencapai 6.600 member lebih dan bisa dibayangkan dana yang masuk dan dibawa lari mencapai puluhan miliar," terang Hery salah satu korban GetRich. Sedangkan GetRich Indonesia dikelola oleh Cindy selaku Senior Manager, Anni dan Maria yang menjabat sebagai administrator. Ketiganya segera dilapokan ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hery mengatakan dia bersama kedua rekannya Denny Krisna dan Ibrohim bergabung dengan GetRich sejak September 2021 dan telah merekrut bawahan mulai dari level VIP I hingga VIP6 dan masing-masing telah menyetorkan dana deposit sebesar Rp 600 ribu sampai Rp. 50 juta mengikuti semua aturan main yang ditetapkan GetRich. Kemudian, kata Hery pada pertengahan November 2021 bawahan yang sudah berjumlah 150-200 orang mulai aktif menjadi karyawan GetRich dan proses penarikan gaji dari perusahaan masih bisa dilakukan. Barulah setelah pertengahan November 2021 hampir seluruh anggota tidak bisa menarik dana mereka yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak GetRich. "Setiap ada penarikan GetRich menerapkan aturan baru seolah mempersulit seperti kewajiban merekrut anggota baru. Aturan ini tidak pernah ada sebelumnya dalam peraturan GetRich. Banyak aturan baru yang terus ditetapkan pada saat member ingin menarik dana mereka," ujarnya. Lanjut Hery, salah satunya yang terakhir, pihak GetRich menerapkan aturan pembayaran saluran hijauan yang diistilahkan oleh mereka sebagai pajak agar para member bisa menarik dana mereka. Bahkan aturan baru terus diterapkan yang semula tidak ada dan terjadi ketika para member ingin menarik dana mereka. "Karyawan dibayar dengan dana deposit mereka sendiri, ini penipuan karena terakhir, administrator yang bernama Maria mengumumkan perusahaan GetRich ditutup. Lantas kemana dana-dana para member. Kami akan bawa masalah ini ke Unit Siber Polda Metro Jaya,"tegasnya. Hery mengestimasi jumlah member yang menjadi korban ada ribuan. Jika dihitung jumlah kerugian yang diderita 6.600 member maka nilainya bisa mencapai puluhan miliar. "Tidak ada itikad baik dari pihak GetRich untuk mengembalikan dana member malahan mereka mengumumkan menutup perusahaan sepihak dan administrator malah menawarkan platform aplikasi baru tanpa merasa bersalah dan tidak bertanggungjawab,"tukasnya. Infromasi penutupan GetRich, kata Hery disampaikan oleh Maria sebagai administrator melalui Group WhatsApp hanya berselang beberapa jam setelah dia mengumumkan pembayaran saluran hijau dan ancaman adanya tindakan yang akan menghanguskan saldo akun bagi mereka yang tidak membayar. "Halo Sobat, sekarang saya ingin memberi tahu Anda kabar buruk bahwa GR ditutup dan orang yang bertanggungjawab telah pergi. Saya juga korban GR," tulis Maria pada Sabtu (19/12/21) pukul 19.03 WIB. Selain mengumumkan penutupan GetRich, Maria juga mengajak member untuk bergabung dengan perusahaan serupa dengan platform yang berbeda dengan gaya seperti yang dijalankan oleh GetRich sebelumnya. Maria sendiri setelah dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp pribadinya menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu dan hanya menjadi korban. "Saya tidak bekerja di GR lagi, jangan membahas masalah GR. Saya tidak tahu, saya sama seperti anda, juga diperkenalkan oleh seorang teman dan sekarang saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya juga korban, tidak ada yang menanggung kerugian saya. Sekarang saya hanya bisa memikirkan cara menghasilkan uang sendiri," tulis Maria pada Sabtu (11/12) melalui pesan singkatnya saat dikonfirmasi untuk mempertanggungjawabkan masalah dana member yang masih ada di GetRich dan belum dibayarkan dan penutupan aplikasi sepihak. Hingga berita ini diturunkan, redaksi FNN masih terus mengkonfirmasi Cindy yang ditengarai juga menjabat sebagai salahsatu Direktur GE Indonesia. (bunayya saifuddin) 121121.

Tegakkan Kedaulatan NKRI di Laut Natuna Utara!

Oleh Marwan Batubara (IRESS, Deklarator KAMI) Pada awal Desember 2021 rakyat tersentak berita Reuters perihal protes dan permintaan China agar Indonesia menghentikan eksplorasi migas di Laut Natuna Utara, LNU (1/12/2021). Reuters mengungkap pula protes China atas latihan perang bersama TNI-AD dan milter Amerika Serikat (AS), bertajuk Garuda Shield XV, yang digelar 1-14 Agustus 2021. Karena nota diplomatik tertutup, kita tidak paham bagaimana reaksi pemerintah atas protes China ini. China memprotes Indonesia mengeksplorasi migas di LNU (oleh kontraktor Premier Oil) karena China mengklaim LNU masuk wilayah Laut China Selatan (LCS). Klaim sepihak ini didasarkan pada penetapan garis batas LCS berupa “sembilan garis putus-putus”, yang menyatakan lapangan Migas Tuna di LNU masuk teritori China. Sedangkan “sembilan garis putus-putus” ditetapkan atas dasar wilayah laut tersebut merupakan “traditional fishing ground” bagi nelayan China. Jika dibiarkan, klaim sepihak China ini akan mencaplok sekitar 83.000 km2 wilayah yurisdiksi Indonesia (30% luas perairan Natuna), termasuk Blok migas Natuna Timur (NT) yang menyimpan sekitar 46 triliun cubic feet (TCF) gas. Beberapa narasumber Reuters menyebutkan bahwa protes China telah terjadi beberapa kali sejak awal tahun 2021. Jika belakangan protes China atas latihan militer TNI-AD dengan militer AS juga terungkap, maka artinya protes tersebut juga terjadi sebelumnya, yakni sekitar bulan Agustus/September 2021, berdekatan dengan saat latihan bersama digelar. Kedua protes China ini, yang terjadi sejak awal 2021 hingga Agustus/September 2021, perlu kita rangkai dan analisis dengan insiden “kapal riset” China yang terjadi bulan-bulan berikutnya. Pada bulan September-Oktober 2021, terjadi insiden masuknya kapal riset Hai Yang Di Zhi 10, dikawal oleh Kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung CCG 4303 dan 4 kapal perang ke wilayah LNU. Tujuan utama kapal-kapal China ini melakukan survei laut, guna pemetaan potensi migas di wilayah LNU. Secara provokatif kegiatan ini, tepatnya terjadi sejak 30/8/2021 hingga 20/10/2021, dikawal oleh kapal-kapal penajaga pantai dan perang. Aktivitas riset kapal China di ZEE (Zone Ekonomi Ekslusif) Indonesia ini jelas *ilegal* karena dilakukan tanpa izin. China telah melanggar kedaulatan RI sesuai Pasal 56 ayat 1, 240, 244 dan 246 UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang Hukum Laut) Tahun 1982. China juga telah melanggar Pasal 7 UU No.5/1983 tentang ZEEI, yang mengatur tentang kegiatan penelitian ilmiah di ZEE. Kegiatan China ini juga berpangkal pada klaim sepihak yang menyatakan wilayah LNU sebagai teritori China. Merujuk ke belakang, sebenarnya klaim sepihak enam garis putus-putus telah dibatalkan putusan arbitrase internasional saat Indonesia menggugat masuknya kapal China ke wilayah LNU pada 2016. Itu sebabnya, saat kapal nelayan dan Coast Guard China memasuki LNU pada 19-24 Desemeber 2019 lalu, Indonesia menyatakan tidak akan pernah mengakui klaim “sembilan garis putus-putus” dan tidak ada negosiasi dengan China. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan (4/1/2020). Namun, pada insiden terakhir, Agustus-Oktober 2021, masuknya kapal survei bersama 4 kapal perang China ke wilayah LNU, Pemerintah RI gagal bersikap terhormat dan berdaulat. Reaksi maksimal hanya muncul dari Menko Marves Luhut B. Panjaitan (LBP). Kata LBP (saat berkunjung ke Catholic University, AS): “Semua dokumen, semua hukum internasional telah tersedia – kami hanya menghormatinya. Kami berdiskusi dengan mitra kontak kami di China, kami setuju untuk tidak setuju di beberapa area, tetapi saya pikir kami mampu mengelola sejauh ini. Kami tidak merasa memiliki masalah dengan China” (11/10/2021). Jika dihubungkan dengan protes-protes China yang terekspos awal Desember 2021, maka kegiatan kapal survei China ini memperlihatkan adanya eskalasi arogansi. Sesuai waktu insiden, *pertama* China memprotes latihan perang RI-AS, yang digelar di Baturaja (Sumsel), Amborawan (Kaltim), dan Makalisung (Sulut). *Kedua*, Cina memprotes eksplorasi lapangan Migas Tuna, LNU dalam ZEE Indonesia. *Kedua* protes ini ini merupakan intervensi dan arogansi terhadap NKRI, yang diekspresikan dalam bentuk nota diplomatik. Namun, pada insiden *ketiga*, dengan mengirim kapal survei yang dikawal kapal perang, jelas China telah memperlihatkan peningkatan level ekspresi sikap, dari nota diplomatik menjadi tindakan nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa China merasa mampu mempengaruhi dan mengendalikan Indonesia, atau bisa pula dinilai bahwa sejumlah pemimpin Indonesia berada di bawah kendali China. Sehingga China merasa leluasa dan tidak khawatir mendapat reaksi atau perlawanan guna menjalankan agenda-agenda ekspansifnya. Harap dicatat, pada insiden survei laut, China datang dengan 4 kapal perang. Survei dilakukan bukan hanya ukuran “hari”, tetapi lebih dari sebulan! Kegiatan berlangsung di depan mata dengan leluasa di wilayah kedaulatan NKRI. Di sisi lain, sikap Pemerintah RI justru tidak jelas. Tak ada sepatah kata pun muncul dari Presiden Jokowi. Reaksi maksimum hanya datang dari Menko LBP, pernyataan saling tahu-menahu, saling menghormati. Apalagi kalau rakyat berharap ada protes keras atau mengirim kapal perang guna mengusir kapal China. No way! Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA migas umumnya dimulai dengan “desk study” dan survei lokasi. Kegiatan ini akan berlanjut ke tahap eksplorasi. Jika China telah memulai dengan survei laut di LNU, maka langkah logis berikut adalah eksplorasi, pemboran migas di wilayah LNU. Saat China mensurvei LNU, Menko LBP hanya bersikap saling menghormati dan Presiden Jokowi diam, tanpa sedikitpun menunjukkan kedaulatan NKRI. Jika kelak China melakukan eksplorasi, apakah Indonesia siap dan mampu bertindak untuk menggagalkan? Jangan-jangan, seperti kata LBP, pemerintah masih menghormat, atau malah takut protes! Faktanya Indonesia telah tersandera berbagai program investasi dan utang pada China. Sejumlah oknum pejabat terkesan “bersandiwara”, memilih bersikap “wise” guna menjaga hubungan dengan “mitra datang”. Tapi, mungkin pula ada penyusup jadi agen dan pengkhianat yang mempengaruhi kebijakan pemerintah guna memuluskan agenda ekspansif China. Kekuatan perang pun sangat terbatas. Jika demikian, jatuhnya blok-blok migas, terutama Natuna Timur yang bernilai ekonomis sekitar Rp 6.000 triliun (diuraikan pada tulisan IRESS 29/10/2021) hanya tinggal menunggu waktu. Dipahami, sengketa perbatasan jarang mengganggu hubungan baik atau menimbulkan perang. Umumnya hal itu terjadi jika masing-masing negara punya dignity dan berdaulat penuh. Namun, jika hubungan bernuansa timpang, atau layaknya “subordinate” yang tak berdaya dan tersandera di hadapan “master”, maka memang perang tidak terjadi, tapi kedaulatan akan terlecehkan dan sebagian wilayah pun dicaplok negara bernafsu ekspansif. Sengketa LNU telah diputus lembaga PBB, namun China tetap menolak China dengan arogannya. Ekspresi arogansi menunjukkan tren meningkat. Sebaliknya, sikap pemerintah tak jelas dan menunjukkan tren melemah. Jangankan mengirim armada maritim guna mengusir kapal survei China, hanya untuk melawan protes China saat Premier Oil mengeksplorasi lapangan Tuna saja, terkesan pemerintah hanya melawan via “pinjam” tangan Anggota DPR. Sebelum terlambat, kita menuntut Pemerintah Jokowi bersikap tegas, independen dan berdaulat. Presiden Jokowi harus bersuara memenuhi aspirasi MAYORITAS rakyat Indonesia, bukan segelintir orang, apalagi China. Kebijakan NKRI di LNU bukan untuk dikompromikan atau bahkan didikte China atas alasan apapun, termasuk atas alasan investasi, dukungan utang, mitra dagang, dll. DPR harus segera memanggil pemerintah untuk membuka isi nota protes dan jawaban pemerintah atas protes China selama 2021. Kapan DPR dan Presiden Jokowi siap tegakkan kedaulatan NKRI melawan arogansi China? (sws)

Dinamika Gerakan Politik Perempuan Indonesia

Jakarta, FNN - Berdasarkan rekaman sejarah Tanah Air, kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam kancah gerakan politik salah satunya muncul melalui keberadaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). KPPI yang didirikan pada 17 Agustus 2000 merupakan wadah perjuangan perempuan lintas partai politik dan para aktivis perempuan dari beragam organisasi masyarakat sipil. Mereka bersinergi mendorong peningkatan keterwakilan para perempuan Indonesia di lembaga-lembaga pengambil keputusan, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif, bahkan lembaga strategis lainnya. Aktivis perempuan yang juga merupakan salah satu pendiri KPPI, yaitu Miranty Abidin saat menjadi pemateri dalam webinar nasional Koalisi Perempuan Indonesia bertajuk “Refleksi 20 Tahun Gerakan Politik Perempuan” dipantau dari Jakarta, Sabtu (11/12), mengatakan salah satu langkah yang diambil pihaknya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia adalah pembuatan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam pembuatan undang-undang tersebut, KPPI melewati perjalanan yang cukup berat untuk mendorong kuota keterwakilan perempuan dapat mencapai 30 persen. Perjalanan itu tidak mudah, ujar Miranty Abidin, karena politik di Indonesia cenderung bersifat "sangat maskulin". Dengan demikian, lanjut dia, perempuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan ruang di kancah politik. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPI pun membuktikan langsung kualitas dan semangat dari para perempuan demi memperjuangkan kesempatan mereka bergabung di kancah politik. Dalam proses pembuatan Undang-Undang Pemilu, KPPI juga bekerja sama dengan organisasi perempuan Iainnya untuk mengajak para anggota legislatif agar menyetujui Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 bahwa partai politik diharapkan menominasikan perempuan minimal 30 persen sebagai calon anggota Iegislatif. Sesudah UU tersebut disahkan, para anggota KPPI, baik secara pribadi maupun kolektif, terus memengaruhi berbagai kelompok kepentingan, khususnya partai politik agar senantiasa menerapkan kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Dinamika perjuangan perempuan di kancah politik Sampai hari ini, seperti yang diamati oleh Koalisi Perempuan Indonesia, dua dasawarsa telah berlalu dengan segala dinamika pasang surut perjuangan politik perempuan yang diperjuangkan oleh KPPI. Refleksi terhadap perjalanan tersebut pun mengangkat sejumlah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPPI ke permukaan, mulai dari kesetaraan gender yang belum terimplementasikan sepenuhnya hingga yang menjadi sorotan utama, yakni 30 persen keterwakilan perempuan di bidang legislatif yang dinilai masih sulit untuk terpenuhi. Hal senada diungkapkan pula oleh Miranty Abidin. Menurutnya, kesempatan yang diberikan undang-undang bagi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen itu sebenarnya hanya menjadi titik awal. Setelahnya, gerakan para perempuan di dunia politik memang akan menghadapi berbagai tantangan. Setelah para perempuan bergabung di ranah politik Tanah Air, mereka akan menghadapi perjuangan sebenarnya. Perjuangan itu di antaranya adalah mendukung dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Contohnya, perjuangan para perempuan di dunia politik, khususnya legislatif, tetap harus dilanjutkan dengan memetakan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dari masa ke masa beserta dukungan dan solusi yang ditawarkan. Lalu, pemetaan tersebut perlu dituangkan ke dalam undang-undang. Di samping itu, Pakar Ilmu Politik Universitas Indonesia Ani Soetjipto menilai perjalanan dinamika politik perempuan di Indonesia pada saat ini memang terasa semakin senyap. Dibandingkan pada masa awal kelahiran KPPI, dinamika politik para perempuan di masa lalu jauh terasa lebih bergairah daripada sekarang. Kemudian, Ani Soetjipto yang juga merupakan inisiator pembentuk KPPI menjelaskan bahwa dibangunnya organisasi tersebut sebetulnya bercita-cita untuk membuka akses seluas-luasnya bagi para perempuan Indonesia, terutama mereka yang telah bergabung ke dalam partai politik untuk dipromosikan sebagai calon legislatif. Setelah itu, mereka juga dididik dengan pendidikan politik yang baik. Langkah-langkah tersebut, ditujukan agar para perempuan Indonesia yang bergabung ke dalam dunia politik mampu menjadi aktivis yang tangguh. Mereka menjadi sosok yang tangguh dengan perspektif keberpihakan kepada isu strategis tentang perempuan, terutama bagi kalangan yang termajinalkan. Atasi perjuangan semakin senyap Ani Soetjipto mengamati bahwa salah satu faktor penyebab semakin senyapnya peran perempuan dalam dunia politik Indonesia adalah ruang gerak mereka di kancah politik yang menjadi semakin sempit pada saat ini. Sempitnya ruang gerak itu diakibatkan oleh perubahan peta politik yang menjadi lebih tertutup. Dengan demikian, kata dia, organisasi masyarakat sipil pun menjadi dilemahkan pengaruhnya. Lalu, peran partai politik menjadi tumpul dalam mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuatan eksekutif. Bahkan, kata Ani Soetjipto, para perempuan yang merupakan aktivis dan tergabung dalam partai politik cenderung terpengaruh pula pada perubahan peta politik tersebut. Akibatnya, suara-suara rakyat yang kritis pun menjadi semakin lemah untuk didengarkan. Hal-hal yang dipaparkan Ani Soetjipto di atas dapat dipahami sebagai wujud nyata tantangan dinamika politik para perempuan di Indonesia pada saat ini, bahkan ke depannya. Untuk mengatasinya, dia mengimbau seluruh perempuan di Indonesia, terutama para aktivis perempuan dan anggota perempuan partai politik dapat bersinergi dalam menyelesaikan perubahan-perubahan peta politik yang ada. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pun dapat menjadi wadah yang mampu menampung seluruh keinginan baik para perempuan untuk memenuhi keterwakilan kaumnya di ranah politik, lalu memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, bahkan menjangkau dukungan-dukungan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat secara luas. Ketua Subkomisi Divisi Pendidikan Komnas Perempuan periode 2015-2019 Masruchah pun menegaskan sejatinya kehadiran KPPI merupakan pintu masuk bagi keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis negara yang memiliki mimpi mulia menghadirkan keadilan yang substantif bagi perempuan, bahkan rakyat Indonesia. Namun tentunya, pintu masuk yang tersedia itu akan lebih berarti dan berdaya guna apabila para perempuan Indonesia menyadari pentingnya peran mereka, tidak hanya peran untuk memperjuangkan hak sesama perempuan, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. (sws)

Dukcapil Terbitkan 960 Dokumen Pengganti Bagi korban APG Semeru

Jakarta, FNN - Tim Dukcapil peduli bencana awan panas guguran (APG) Gunung Semeru (3676 mdpl) dalam dua hari terakhir telah menerbitkan sebanyak 960 dokumen pengganti untuk warga yang menjadi korban bencana. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya diterima di Jakarta Sabtu, mengatakan bahwa dirinya telah memberangkatkan tim untuk melakukan pelayanan jemput bola pencetakan dokumen kependudukan pengganti bagi korban bencana. "Terkait bencana kita harus selalu proaktif terutama sekarang bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Tolong tim yang sudah dibentuk untuk segera koordinasi dengan dinas dukcapil setempat. Lakukan layanan penggantian dokumen yang rusak akibat bencana tanpa diminta penduduk," ucap dia. Tim dukcapil telah memberikan layanan berupa perekaman KTP elektronik kepada dua penduduk, mencetak KTP elektronik sebanyak 22 keping, pencetakan KK pengganti yang rusak akibat erupsi sebanyak 822 lembar. Tim juga melakukan pencetakan akta kelahiran sebanyak 84 lembar dan pencetakan kartu identitas anak (KIA) sebanyak 30 keping. Atau, total seluruhnya yang telah diterbitkan tim dukcapil yakni sebanyak 960 dokumen kependudukan. Kemudian, tim dukcapil juga menerbitkan akta kematian bagi korban meninggal yang saat ini berada di RSUD dr Haryoto, dan RS Bhayangkara Tirta Yatra, Lumajang. Tim Dukcapil masih akan terus bekerja di daerah bencana hingga Selasa 14 Desember 2021. Bila masih diperlukan, Ditjen Dukcapil akan menerjunkan petugas berikutnya hingga keadaan kembali kondusif. Tim Dukcapil itu bergerak cepat membuka posko layanan pencetakan dokumen kependudukan bagi korban korban APG Gunung Semeru, di Balai Desa Sumberwuluh dan Balai Desa Penanggal sejak Kamis 9 Desember 2021 mulai pukul 09.30 WIB. (sws)

Gus Muhaimin: Peran Wartawan Parlemen Sangat Penting Angkat Citra DPR

Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyebutkan peran wartawan parlemen sangat penting dalam mengangkat citra DPR. Gus Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa DPR RI membutuhkan dukungan wartawan dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra, dan tingkat kepercayaan publik. Terlebih, kata dia, mereka adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi yang dilakukan oleh DPR. "Tentunya kami memerlukan dukungan rekan-rekan wartawan sebagai pilar demokrasi untuk menyebarkan berbagai informasi dan kegiatan-kegiatan parlemen. Sekaligus membantu masyarakat memantau kinerja DPR RI yang merupakan sumbangsih untuk membuat Indonesia ke depan makin baik," kata Gus Muhaimin. Sebagai lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat Indonesia, DPR RI tidak pernah luput dari terpaan isu negatif. Gus Muhaimin Iskandar menyatakan meningkatkan kinerja, citra, dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR merupakan hal yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu yang sangat singkat. "Tentu saja meningkatkan kinerja dan juga citra DPR RI ini tidak mudah. Perlu refleksi dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta dampaknya kepada masyarakat perlu dilakukan DPR RI," katanya. Menurut dia, peran media dalam menyampaikan informasi melalui pemberitaan, baik yang bersifat cetak, siaran televisi, radio, maupun media sosial, yang dikelola secara profesional, akan mampu mendukung DPR RI ke depannya dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga. "Saya tidak tahu apakah lembaga surveinya yang keliru atau DPR-nya keliru, hasil survei tingkat kepercayaan publik kepada DPR selalu rendah," ucapnya. Padahal, kerja-kerja DPR selama ini, menurut dia, cukup baik, bahkan saat kantor pemerintahan banyak bekerja dari rumah WFH, DPR tidak bisa WFH total, harus tetap ada yang bekerja di kantor. "Ini jadi bukti betapa kita serius selama ini," kata Gus Muhaimin. Sementara itu Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendorong wartawan parlemen untuk menginformasikan seluruh kegiatan DPR RI dengan narasi yang baik. "Wartawan parlemen harus bagus menginformasikan setiap kegiatan DPR. Mau kritik DPR, ya, boleh saja diberitakan, tetapi kritik yang membangun. Jadi, angkat harkat dan martabat DPR," kata Dimyati. Ia mendorong wartawan parlemen mengedepankan pengetahuan atau transfer of krowledge dalam setiap pemberitaan terkait dengan DPR RI. Di sisi lain, Dimyati juga meminta mereka untuk lebih kreatif dalam menyajikan setiap pemberitaan DPR RI. "Coba buat yang lucu-lucu juga, seperti Pak Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) ini banyak kartunnya bagus. Jadi, tidak hanya melulu pemberitaan, tetapi juga yang kreatif buat daya tarik supaya parlemen ini terangkat, masyarakat jadi suka ke DPR," ujarnya. (sws)

Pemberhentian Perangkat Nagari Secara Sepihak Marak Terjadi di Sumbar

Padang, FNN - Kasus pemberhentian perangkat nagari atau desa secara sepihak oleh wali nagari marak terjadi di Sumatera Barat dan berdasarkan data yang dihimpun sudah lebih 10 kasus yang dilaporkan ke Ombudsman perwakilan Sumbar. "Secara aturan wali nagari boleh memberhentikan perangkat nagari namun harus mekanisme yang ada, bukan sepihak dan secara tiba-tiba," kata Asisten Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap di Padang, Sabtu. Menurut dia untuk memberhentikan perangkat nagari ada mekanisme mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, pemberhentian sementara hingga pada akhirnya diberhentikan. "Akan tetapi dari kasus yang dilaporkan tanpa ada SP1 dan SP2 perangkat nagari sudah diberhentikan saja secara mendadak oleh wali nagari," ujarnya. Padahal dalam pemberhentian perangkat nagari juga harus ada rekomendasi camat dan yang terjadi adalah ada yang tanpa rekomendasi camat. Ia menjelaskan biasanya di daerah ada aturan bupati soal mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari. Meilisa mengemukakan maraknya pemberhentian perangkat nagari ini dipicu oleh proses pemilihan wali nagari langsung dan ternyata yang terpilih tidak didukung oleh perangkat nagari. Bahkan ada salah seorang wali nagari berterus terang dari semua perangkat nagari yang ada di kantornya sedikit sekali yang mendukung dia saat pemilihan dan sekarang menjadi anak buahnya. "Tentu saja jika wali nagari tersebut memiliki mindset yang baik akan merangkul dan bersinergi, tapi bagi yang tidak suka akan langsung memberhentikan," kata dia. Ia menemukan kendati ada yang beralasan karena kinerja perangkat nagari buruk tetap saja wali nagari tidak bisa langsung memberhentikan karena harus ada peringatan pertama, kedua hingga rekomendasi camat. Ia melihat setelah jika fenomena ini terus dibiarkan wali nagari bisa menjadi raja-raja kecil. "Wali nagari berhak memberhentikan perangkat nagari tapi dengan alasan yang jelas dan sesuai ketentuan," ujarnya. Tidak hanya itu ada juga perangkat nagari yang banding sampai ke PTUN karena pemberhentian sepihak dan ternyata menang. "Artinya wali nagari harus memulihkan kembali nama baiknya," katanya. (sws)

Pimpinan DPRD Surabaya Minta Musbangkel Tidak Sekedar Formalitas

Surabaya, FNN - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta musyawarah pembangunan kelurahan (Musbangkel) tidak sekedar formalitas saja melainkan ada wujud kongkrit pembangunan partisipatif yang bisa dirasakan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Sabtu mengatakan pembangunan partisipatif yang dimaksud adalah pembangunan yang menyerap dan menampung seluruh aspirasi dari suara-suara warga. "Jangan di-PHP (pemberi harapan palsu) terus usulan warga, jadi wajib direalisasi," kata Reni Astuti. Reni menekankan, agar Musbangkel dari waktu ke waktu harus lebih baik dan mendorong Pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya dalam rangka mewujudkan pembangunan partisipatif. Politikus perempuan PKS ini menyampaikan, saran dan pandangan mengenai usulan-usulan yang belum terlaksana dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan Musbangkel tersebut. "Ini juga saya sampaikan pada saat memantau Musbangkel di Kantor Kelurahan/Kecamatan Sukomanunggal, Kamis (9/12) kemarin," ujarnya. Terkait usulan tahun lalu yang sudah disetujui, lanjut Reni, perlu disampaikan progresnya kapan direalisasi di tahun 2022 dan jika belum realisasi beri alasannya dengan jelas kenapa tidak realisasi. "Kita ketahui juga bahwa Perwali 45 mengatur tentang usulan yang masuk ke dana kelurahan, namun poinnya adalah usulan warga itu sendiri tidak boleh sampai dibatasi. Jika tidak bisa masuk dana kelurahan bisa dimasukkan di program dinas terkait," katanya. Ia berharap agar realisasi Musbangkel bisa sesuai dengan harapan dan dapat memberdayakan masyarakat sesuai potensi di wilayahnya guna meningkatkan aktivitas ekonomi warga. "Prinsipnya Musbangkel menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di lingkungan kelurahan," katanya. Selain itu, Reni juga menegaskan bahwa di tahun 2022 telah dianggarkan untuk direalisasi bagi setiap semua RW berbagai realisasi seperti komputer, printer, LCD. Untuk PAUD berupa laptop atau komputer serta pengadaan tenda bagi RW. "Terima kasih partisipasi aktif ketua LPMK, pihak kecamatan dan kelurahan, serta para ketua RW, ibu-ibu PKK, karang taruna maupun BKM. Mari tingkatkan pelayanan terbaik untuk warga. Semoga pandemi segera usai dan pembangunan kota terus maju," kata Reni. Adapun pada forum Musbangkel di Kelurahan Sukomanunggal ini usulan yang juga sangat diharapkan adalah persoalan terkait keberadaan sekolah SMA/SMK. "SMA/SMK memang kewenangan provinsi, jangan lupa warga Surabaya juga warga Jatim karenanya saya berharap wali kota bisa perjuangkan ini ke Gubernur," ujarnya. Ketua LPMK Tutik Hidajati pun berharap agar usulan yang sudah diajukan bisa terealisasi, khususnya terkait kebutuhan gedung sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di wilayah Sukomanunggal yang hingga kini belum ada. Camat Sukomanunggal Lakoli mengatakan, siap memperhatikan saran dan pandangan Pimpinan DPRD Surabaya terkait agenda Musbangkel di wilayahnya. "Kehadiran Bu Reni di tengah-tengah kami menjadi bentuk perhatian dan penyemangat kepada para warga di sela kesibukan beliau menyempatkan berada di Musbangkel ini," ujarnya. (sws)

Dilepas Wali Kota Tangsel, Wartawan FNN Lakukan Perjalanan Ke Mekkah Dengan Mengayuh Sepeda

Jakarta, FNN - Wartawan senior FNN (Forum News Network), Tjahja Gunawan Diredja memulai perjalanan ke Mekkah dengan mengayuh sepeda (gowes). Pelepasan dilakukan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, di halaman Masjid Masjid Asy-Syarif Al Azhar Bumi Serpong Damai (BSD), Sabtu pagi, 11 Desember 2021. Sejumlah jamaah yang tergabung dalam Forum Masjid dan Mushola Bumi Serpong Damai (FMMB) ikut hadir dalam acara pelepasan tersebut. Acaranya dirangkai mulaj dari shalat Subuh berjamaah, kemudian ceramah agama yang disampaikan Ustaz Andian Parlindungan. Setelah sarapan pagi, kemudian acara pelepasan. Sejumlah pesepeda, di antaranya Jusman Dalle (wartawan FNN) mengiringi Tjahja Gunawan dari belakang. Djusman dan beberapa pesepeda mengantarkan sampai daerah Pagedangan, Kabupaten Tangerang atau sekitar 10 Km dari acara pelepasan. Sebagian pesepeda menghantarkan sampai Kota Serang. Tidak ketinggalan, Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) juga mengawal dengan beberapa mobil. Perjalanan melalui rute Kota Tangsel melintasi Kabupaten Tangerang, kemudian menuju Kota Serang. Di Ibu Kota Propinsi Banten itu, Tjahja yang biasa dipanggil TG atau Kang Tjahja akan singgah, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Merak. Dari Pelabuhan Merak, TG yang gowes bersama Fuad, dari Kalimantan Timur, naik kapal laut menuju Lampung. Mereka akan mengayuh sepeda di hampir sepanjang Pulau Sumatera, dan kemudian menyeberang ke Singapura. Perjalanan menuju Mekkah diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan, setelah melewati beberapa negara. Keduanya akan sampai di Tanah Suci pada saat saat bulan Haji atau Dhulhijjah tahun 1444 Hijriyah/tahun 2022 depan. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie dalam sambutannya mendo'akan kedua pesepeda tersebut agar sehat dan selamat sampai tujuan hingga kembali ke tanah air. Ia juga memohon doa dari keduanya supaya Kota Tangsel segera bebas dari Coronaviris Disease 2019 (Covid-19). "Do'a orang musafir (orang yang melakukan perjalanan) cepat diterima Allah," katanya. Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran mengatakan, tekad Tjahja Gunawan bersepepeda menuju Tanah Suci luar biasa. Keinginannya itu sudah lama diucapkan di kalangan jajaran FNN. Keseriusan dan tekadnya itu dibuktikan dengan jelajah Jawa Barat menggunakan sepeda. Rute yang dilewati, Kota Tangsel, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Cimahi, Cianjur, Puncak dan Bogor. Tidak hanya itu. Karena tekad yang sudah bulat, saat FNN TV berencana mewawancarai sejarawan Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Mansur Suryanegara, pada September 2021 yang lalu, Tjahja pun mengajukan agenda agar mewawancarai Abah Landung (96), yang bersepeda naik haji di usia 75 tahun. (Hasil wawancara Tjahja dengan Abah Landung bisa ditonton di FNN TV Channel Youtube. "Tjahja adalah wartawan senior FNN. Sebelum bergabung di FNN, dia wartawan yang biasa meliput bidang ekonomi. Kami sempat sama-sama menjadi wartawan Istana Kepresiden," kata Dongoran. Ia produktif menulis buku biografi. Salah satu karyanya adalah, "Chairul Tanjung Si Anak Singkong." Buku tersebut menceritakan kisah sukses konglomerat peringkat kelima orang terkaya di Indonesia versi Forbes itu. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan media bisnis dan finansial terkemuka dunia pada awal April 2021, total kekayaan CT, panggilan akrab Chairul Tanjung, sekitar 4,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 6,9 triliun. (Muhammad Anwar Ibrahim/FNN).

Tidak Aneh Jika Berpaham Syiah

By M Rizal Fadillah Kasus menggemparkan ada guru ngaji yang memperkosa belasan santriwati yang kini berada dalam proses hukum tentu memprihatinkan. Baru terungkap ada yang hamil hingga melahirkan, bahkan ada yang melahirkan dua kali. Perilaku Herry Wirawan (HW) ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah memang itu "perkosaan" atau menjalankan ajaran dengan pemahaman khusus yang membenarkan hubungan intim model seperti ini. Apakah itu praktek nikah mut'ah yang menjadi ciri ritual ajaran sesat Syi'ah ? Patut untuk didalami. Berbagai sebutan bagi lembaga-lembaga pendidikannya sehingga tidak jelas kurikulum pendidikan yang diajarkannya. Lebih jauh kabur pula misi dan visi yang diembannya. Aspek kelembagaan ada sebutan Boarding School, Pesantren, ada pula Rumah Tahfidz. Dalam ajaran syi'ah menyamarkan diri agar sulit terdeteksi taqiyah namanya. Adakah indikasi seperti ini ? Santri yang lebih terlihat "bekerja" ketimbang "belajar" memperkuat indikasi. Kawin kontrak (mut'ah) dianggap ibadah dalam ajaran Syi'ah. Bahkan semakin sering melakukan mut'ah semakin besar pahalanya. Inilah bahayanya paham seperti ini karena santriwati atau peserta didik akan mudah dirayu dengan tipuan yang seolah-olah menjalankan "syari'at". Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan haramnya nikah kontrak (mut'ah). Fatwa MUI tanggal 25 Oktober 1997 yang mengharamkan nikah mut'ah ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Hasan Basri, Sekretaris Drs. HA Nazriadlani dan Ketua Komisi Fatwa Prof KH Ibrahim Hosen, LML. Di samping mengharamkan MUI menegaskan pada butir 3 : "Bahwa mayoritas umat Islam adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus". Terlepas kasus HW yang cukup aneh dan terjadi konon dari seorang guru ngaji, maka masyarakat dan umat Islam harus mewaspadai praktek nikah kontrak (mut'ah) yang terjadi di banyak tempat. Ajaran Syi'ah ini membahayakan dan merusak nilai-nilai moral yang berbasis keagamaan. Menjadi semacam legalisasi dari perzinahan. Dengan korban di bawah umur kasus HW diproses hukum secara tertutup. Publik sebenarnya ingin mengetahui motif dan pemahaman ajaran HW atas kelakuan tercelanya itu. Semata nafsu, sakit, atau memang ia melakukan kawin kontrak (mut'ah) sehingga "memperkosa" dan menghamili santri dianggap sebuah ibadah. Naudzubillahi min dzalik. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan

Istana Pabaton

Oleh Ridwan Saidi *) Lithografi istana Pabaton yang lokasinya di Istana Bogor sekarang (litho oleh Portugis). Istana milik kerajaan Sunda ini disebut Pabaton, perbatuan, karena di halaman paling depan terdapat minaret tinggi sekitar 3 meter, kiri. Dan di tengah prasasti yang sangat besar, tinggi lebih dari 3 meter dan lebar 1,5 meter. Istana raja persis di belakang prasasti. Tak diketahui di mana prasasti ini sekarang berada karena seluruh benda dan bangunan dihancurkan pada tahun 1800-an untuk keperluan pembangunan istana Bogor yang sekarang. Pepohonan yang tumbuh, yang tampak dalam litho, disebut Kebon Raja, kemudian Kebon Raya. Istana Pabaton ditinggal kosong pada tahun 1579. Peristiwa ini disebut Baranang Siang, pergi dengan terhormat. Penghuninya pindah ke Astana Anyar, ibukota baru, di Bandung, tempat yang menyegarkan. Bogor, kota angsa, mereka tinggalkan. Kenapa kerajaan Sunda berakhir? Seperti halnya juga kerajaan Majapahit yang bubar pada tahun 1479, karena faktor kemerosotan ekonomi. Prasasti Jayabupati mengisyaratkan adanya tambang emas di kali Citatih Sukabumi, kerajaan Sumedang kemudian juga mengandalkan sumber yang sama. Prabu Jayabupati tidak jelas masalahnya meminta pengunduran diri, pengunduran diri ini menurut prasasti Kebon Kopi II ditolak Juru Pangambet (semacam MPR). Tidak jelas dengan keadaan bisnis lada dan kopi yang pernah dikelola kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda, sama dengan Majapahit dan Samudra Pasai berdiri pada XIII M. Sumedang sesudah itu. Awal berdirinya kerajaan dimulai dengan manajemen tambang emas. Baru kemudian dibangun power system. Rata-rata mereka hanya memiliki pengawal raja, tidak pasukan reguler karena costly. Kalau benar keterangan Tom Pires 1512-1516, kerajaan Sunda memelihara ribuan ekor kuda, berarti harus mengupah cukup banyak pekerja. Sedangkan bisnis kuda saat itu dikuasai kesultanan Bima. Pengelolan mungkin benar, tapi perhitungan yang meleset. Baranang Siang ucapan ksatria. Mengakui kegagalan. Ini yang tak dimiliki pembesar-pembesar reformasi. Sudah gagal masih saja go berlagak sukses seraya menjual mimpi. *) Budayawan

Iri pada Mang Oded

Oleh Ady Amar *) Kematian adalah misteri. Seperti juga jodoh. Misteri Ilahi. Cuma Allah yang tahu. Malaikat pencabut nyawa pun diberi perintah mencabut saat menjelang tugas itu diberikan. Dan kematian itu sepertinya selalu identik dengan perilaku selama manusia diberi kesempatan hidup, memanfaatkan kebaikan hidup atau sebaliknya. Maka menjadi pertanda baik jika seseorang dimatikan saat ia ada di majelis ilmu, tengah sujud dalam sholat, atau tengah takbiratul ikhram dan terhuyung dan menyebabkan kematiannya. Itulah akhir kehidupan yang baik (husnul khotimah), yang dirindu para perindu menuju Tuhannya. Mand Oded nama panggilannya. Oded Muhammad Danial, nama panjangnya. Ia menjabat sebagai Walikota Bandung. Siang kemarin ia punya jadwal khutbah Jum'at di Masjid Mujahidin, masjid yang dibangun persyarikatan Muhammadiyah. Ia memang rutin tiap Jum'at khutbah keliling masjid yang ada di kota Bandung dan sekitarnya. Sekali tiap tahun ia jadwalkan di Masjid Mujahidin. Viral video pendek semalam beredar, Husein Abud Attamimi mantan Ketua PC Al-Irsyad Bandung, yang memang punya kedekatan dengan Kang Oded mengirimnya. Husein memang bersahabat dengannya. Bahkan beberapa tahun lalu saat putrinya menikah, Mang Oded lah yang didapuk beri tausiah khutbah nikah. Saat itu Mang Oded masih menjabat sebagai Wakil Walikota Bandung. Wakil dari Ridwan Kamil-- saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Di video singkat itu, entah siapa yang merekam, Mang Oded datang dengan mobil dinasnya. Turun dari mobil dan takmir menyambutnya. Lalu digiring ke ruang peristirahatan mubaligh. Tidak lama ia minta masuk ke masjid untuk sholat sunah Tahiyatul Masjid. Ia diapit oleh takmir dan asistennya. Terdengar suara lirihnya "Allahu Akbar", saat takbiratul ikhram, kaki dan tubuhnya tampak terhuyung. Dan saat akan jatuh, kedua orang di kanan kirinya sigap meraihnya. Ambulans sederhana milik masjid disiapkan, dan dilarikan ke RS Muhammadiyah, Bandung. Sampai di IGD tampaknya ia sudah meninggal. Inna Lillahi wa Ina Ilaihi Rojiun. Mang Oded dipanggil-Nya dengan indah. Ia meraih kematian yang indah, yang diidamkan semua insan beriman. Tapi tidak semuanya bisa mendapat sesuai keinginan. Ada yang tampak "diluar" sebagai ahli ibadah, tapi tidak dimatikan menjadi contoh dibicarakan kebaikannya sebagai ibrah. Mang Oded ahli ibadah yang dibicarakan dengan haru saat meninggal, bukan semata karena jabatannya sebagai Walikota, tapi lebih dari itu. Mang Oded bisa disebut Walikota plus. Cakap memimpin kotanya dan sekaligus mubaligh yang perangainya lembut serba terukur. Setidaknya itu yang dikesankan Ridwan Kamil yang tak tahan menyekah matanya, saat mengisahkan kepergian Mang Oded. "Saya bersaksi Mang Oded orang baik...," setidaknya kalimat itu keluar dari mulut Ridwan Kamil memberi kesaksian tentang almarhum. Pribadi Sederhana Mang Oded, saya tidak mengenalnya, tapi banyak mendengar tentangnya. Karena iri dengannya, maka ingin juga mengisahkan sedikit tentangnya. Tentu iri menjadi dibenarkan jika menyangkut pada kebaikan, termasuk pada kematian yang indah. Mang Oded asli Tasikmalaya. Bersaudara tiga belas orang. Ia anak ketiga. Dan yang kelima adalah Shohibul Iman, mantan Presiden PKS. Mang Oded dituakan dalam keluarganya. Perangainya sederhana. Dan terbiasa jika pulang ke Tasikmalaya, bukan karena tugas, ia naik kereta api Bandung-Tasikmalaya. Menjelang stasiun Tasikmalaya, ia menelpon kemenakannya untuk menjemputnya. Berboncengan berdua dengan sepeda motor. Kesederhanaan itu ia tampakkan meski ia orang nomor satu di kota Bandung. Katanya, lebih nyaman ke Tasik dengan kereta api. Sampai di sana ia bermalam di rumah utama keluarganya. Ia memang dituakan saudara-saudaranya. Mang Oded dikaruniai tujuh anak. Istimewanya ketujuh anaknya, laki perempuan, hafizh/ah Qur'an. Apa gak istimewa manusia satu ini... tidak cuma istimewa tapi ia manusia sempurna, yang telah menyiapkan 7 jubah mahkota untuknya di surga kelak, persembahan dari ketujuh anaknya itu. Nikmat benar kehidupan Mang Oded di akhirat kelak. Tanda-tanda manusia surga telah ia dapatkan. Manusia yang berhasil menjadikan dunia ladang menuju kehidupan kekal akhirat. Ada kisah menarik yang dikisahkan ikhwan Al-Irsyad Bandung, yang memang dekat dengan Mang Oded. Saat ia menikahkan anak putrinya dengan laki-laki warga negara asing yang tidak punya keluarga di Indonesia. Menempuh ilmu di Bandung, dan yang tidur di masjid kampus karena tak ada biaya untuk bayar kos, itu menjadi menantunya. Pemuda itu asal Yaman, yang kemudian dikenal sebagai Ustadz Dr. Thyazen Alhakim, M.Si. Saat pernikahan ikhwan Al-Irsyad diminta untuk "mengawalnya". Mang Oded tampak bangga memiliki menantu satu ini. Ustadz Thyazen rutin mengisi Majelis Shubuh Virtual (Kajian Tafsir Sabtuan) di Al-Irsyad Bandung. Ia menjadi bagian dari keluarga besar jum'iyah Al-Irsyad. Mang Oded menyisahkan kenangan kebaikan pada banyak orang, testimoni tentangnya semua akan kebaikannya. Beruntunglah orang yang pernah mengenalnya. Dan, saya yang tidak mengenal kecuali "kisah-kisahnya" yang menawan merasa gelo tidak sempat mengenalnya, tapi setidaknya mendengar dari ikhwan lainnya dan mencoba mengisahkan sekadarnya. Jika ada yang terlewat, mestinya banyak yang terlewat akan kebaikan tak terendus tentangnya, mohon dimaafkan. (*) *) Oded Muhammad Danial

Indonesia Suarakan Tiga Isu Utama dalam Pertemuan Sherpa G20

Jakarta, FNN - Indonesia mengutamakan tiga isu utama pada Pertemuan Sherpa (Sherpa Meeting) G20 yang diadakan di Jakarta pada 7-8 Desember kemarin. Tiga isu besar yang dibawa Indonesia pada Sherpa Meeting perdana ini, dikutip dari siaran resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi dan digital, dan transisi energi. Arsitektur kesehatan global menitikberatkan pada penguatan dan penyusunan kembali tata kelola kesehatan global setelah pandemi. Indonesia dapat menjadi penghubung (hub) bagi pengembangan dan penyebaran vaksin. Sementara itu, transformasi ekonomi dan digital menjadi optimalisasi manfaat teknologi digital yang inklusif dengan mendorong digitalisasi di berbagai sektor usaha. Pada transisi energi, diperlukan perluasan akses teknologi menuju pemanfaatan energi bersih dan terjangkau dengan pembiayaan yang berkelanjutan. Pembahasan ketiga topik utama tersebut turut tercermin dalam penyampaian prioritas masing-masing Ketua Working Group G20 yang dipimpin oleh Indonesia, mencakup kesehatan, pembangunan, pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi digital, erdagangan investasi dan industri, pertanian, lingkungan hidup dan perubahan iklim, energi, pemberantasan korupsi, pariwisata, dan pemberdayaan perempuan. Menurut Kominfo, para delegasi pada umumnya menyambut baik prioritas yang disampaikan Indonesia di setiap Working Group. Secara khusus, terdapat harapan bagi peran Indonesia dalam menjembatani pandangan negara maju dan negara berkembang. Pertemuan Pertama Sherpa G20 dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyampaikan G20 harus memajukan agenda yang forward-looking dan action-oriented. Indonesia memiliki beberapa rencana strategis Presidensi G20, termasuk mobilisasi pendanaan kesehatan global, pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi, hingga kerja sama teknologi bidang energi. Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi, turut mendorong G20 untuk mencapai hasil konkret di tiga prioritas, yaitu kesehatan, transformasi berbasis digital, dan transisi energi “yang akan membawa manfaat besar bagi masyarakat dunia dan pencapaian SDGs”. "G20 harus bisa down to earth dalam menghasilkan solusi mengatasi tantangan global. G20 juga harus menjadi pendorong untuk pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sherpa G20 mempunyai peran utama dalam menghasilkan arahan jelas untuk mengubah tantangan menjadi kesempatan, dan menuntun para pemimpin kita di dalam dunia yang selalu berubah," kata Retno. Sherpa Meeting G20 juga dihadiri Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan skema pendanaan kesehatan global Sherpa Meeting G20 menunjukkan komitmen kuat negara anggota G20 untuk bersama-sama memulihkan dan membangun ekonomi global pascapandemi COVID-19. Pertemuan ini diadakan secara hibrida, 21 delegasi negara anggota dan organisasi internasional hadir langsung di Jakarta, 14 delegasi secara virtual dan tiga delegasi secara hibrida. Pertemuan Pertama Sherpa G20 merupakan pertemuan pertama dari 150 lebih rangkaian pertemuan yang direncanakan berlangsung sepanjang Presidensi G20 Indonesia. Presidensi G20 Indonesia mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger", Pulih Bersama, Pulih Lebih Tangguh. Indonesia menyoroti pentingnya upaya konkrit dan holistik untuk mengentaskan ketimpangan, menjembatani kesenjangan, dan meningkatkan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada 2030. (mth)

Oknum Dosen Unsri Terancam Penjara 12 Tahun Atas Kasus Pelecehan

Palembang, FNN - Oknum dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial R terancam pidana penjara maksimal selama 12 tahun atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tiga orang mahasiswinya. Ancaman hukuman tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Juncto Pasal 35 Undang - undang (UU) nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang dikenakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel kepada oknum dosen R berstatus sebagai tersangka itu. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Hisar Siallagan di Palembang, Jumat, mengatakan pasal tersebut disangkakan terhadap tersangka R sesuai dengan hasil penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup. Alat bukti itu berupa tiga unit gawai milik korban dengan kartu telepon, satu unit gawai milik tersangka, termasuk nomor telepon milik korban dan tersangka dan satu eksemplar tangkapan layar pesan singkat percakapan via whatsapp, "Alat bukti sudah cukup. Salah satu bukti utama yaitu nomor telepon yang digunakan tersangka. Itu benar adalah miliknya (tersangka). Diketahui setelah penyidik bekerja sama dengan pihak penyedia jaringan telekomunikasi," kata dia. Menurut Hisar, dari hasil penyidikan dan didukung alat bukti maka diketahui kalau tersangka ini mengirimkan pesan singkat yang mengandung muatan pornografi seperti yang dilaporkan para korban. "Selama penyidikan tersangka tidak mengakui perbuatannya. Tapi penyidik sudah memiliki alat bukti cukup," ujarnya. Dalam pesan singkat tersebut, lanjutnya, berisikan tersangka R mengajak korban untuk melakukan panggilan video seks, menyuruh korban membuka pakaian dalam bagian atas, selanjutnya membayangkan tubuh korban dengan maksud meluapkan nafsunya. Maka dengan begitu, tersangka R langsung dilakukan penahanan di sel tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumsel hingga 20 hari ke depan. "Dilakukan penahanan tersangka. Surat penahanannya sudah saya tanda tangani, mulai berlaku hari Jumat pukul 00.00 WIB. Sebelum ditahan tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SOP-nya," tandasnya. Adapun tersangka R itu menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dari pukul 09.50 WIB sampai 19.00 WIB di markas besar Polda Sumsel dengan didampingi penasihat hukumnya. Dalam kasus tersebut, tersangka R ini dilaporkan oleh tiga orang mahasiswi berinisial F, C dan D karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan singkat di media sosial terhadap mereka, pada Rabu (1/12). Dimana akibat kasus dugaan pelecehan seksual tersebut Rekrotat Unsri mengambil sikap untuk menonaktifkan oknum dosen R dari jabatannya sebagai Kaprodi Jurusan Managemen Fakultas Ekonomi Unsri kampus Bukit Besar, Palembang. Keputusan penonaktifan tersebut termaktum dalam surat Rektor nomor 452/UN9/SK.BUK.KP/2021 yang diterbitkan pada Selasa (7/12), termasuk dibebas tugaskan sebagai dosen sampai kasus ini selesai. (mth(

Wagub Jabar Nilai Mang Oded Tutup Usia dalam Keadaan Syahid

Bandung, FNN - Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menuturkan Wali Kota Bandung Oded M. Danial yang berpulang pada usia 59 tahun di Masjid Raya Mujahidin Jalan Sancang Kota Bandung, Jumat, wafat dalam keadaan syahid di hari baik. "Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Beliau wafat saat akan memberikan khutbah Jumat di Bandung. Insyallah beliau husnulkhatimah. Meninggal di hari baik, saat melakukan ibadah," kata Pak Uu di Kota Bandung, Jumat. Wagub Jabar Uu mengucapkan belasungkawa atas wafatnya salah satu tokoh Jabar tersebut. Mang Oded meninggal dunia saat hendak naik mimbar sebagai khatib Shalat Jumat sehingga almarhum tutup usia dalam keadaan syahid di hari baik. "Beliau wafat saat akan memberikan khutbah Jumat di Bandung. Insyaallah beliau husnulkhatimah. Meninggal di hari baik, saat melakukan ibadah," ujar dia. Ia mendoakan almarhum agar diterima di sisi-Nya. "Semoga Allah melapangkan kuburnya dan mengampuni dosanya serta memberikan kesabaran dan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan," katanya. Jenazah Mang Oded disemayamkan di Pendopo Wali Kota Bandung Jalan Dalem Kaum Alun-Alun Kota Bandung, rencananya dikebumikan di kampung halamannya di Tasikmalaya. Mang Oded lahir di Kabupaten Tasikmalaya, 15 November 1962, menamatkan SD hingga SMA di Tasikmalaya, kemudian menempuh bangku kuliah di Universitas Pasundan Bandung. Mengawali karier politik dengan menjadi anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS, kemudian terpilih menjadi Wakil Wali Kota Bandung mendampingi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada masa jabatan 2013-2018. Pada 2018, Mang Oded terpilih menjadi Wali Kota Bandung bersama wakilnya, Yana Mulyana, untuk masa bakti 2018-2023, sedangkan Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jabar untuk periode yang sama dan dilantik pada hari yang hampir sama. Mang Oded meninggalkan satu istri, Siti Muntamah Oded yang bertugas sebagai anggota DPRD Jabar serta tujuh anak. (mth)

BI Perkirakan Inflasi 2021 Capai 1,64 Persen

Jakarta, FNN - Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia (BI) pada pekan kedua Desember 2021 memperkirakan inflasi 2021 akan mencapai 1,64 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year on year/yoy). Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, mengatakan perkembangan harga pada Desember 2021 tetap terkendali dan kemungkinan akan terjadi inflasi sebesar 0,34 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month/mtm). Penyumbang utama inflasi Desember 2021 sampai dengan minggu kedua yaitu komoditas cabai rawit sebesar 0,08 persen (mtm), minyak goreng 0,04 persen, cabai merah 0,03 persen, daging ayam ras 0,02 persen, sawi hijau, sabun detergen bubuk, semen, dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara itu, beberapa komoditas mengalami deflasi, antara lain bawang merah dan daging sapi masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm). BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh akan terus dicermati guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memproyeksikan inflasi 2021 akan sedikit lebih tinggi dari perkiraan BI, yakni mencapai 1,9 persen (yoy), jika melihat perkembangan inflasi November 2021 yang tercatat 1,75 persen (yoy). Dengan demikian, inflasi masih berpotensi menguat secara bertahap seiring dengan perkembangan positif mobilitas masyarakat pascapelonggaran PPKM. “Natal dan Tahun Baru diperkirakan menjadi momen peningkatan konsumsi, sehingga dapat mendorong kenaikan inflasi. Namun, potensi tekanan inflasi lebih tinggi akan relatif minimal seiring dengan penghapusan libur Nataru, serta pengetatan PPKM di seluruh wilayah Indonesia," kata Febrio dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu. (mth)

Sean Gelael Tercepat pada "shakedown" Danau Toba Rally 2021

Jakarta, FNN - Pebalap Sean Gelael menjadi yang tercepat pada "shakedown" atau uji coba lintasan balap Danau Toba Rally 2021 dengan mengambil start di perkebunan PT Toba Pulp Lestari, Aek Naoli, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Jumat. Berdasarkan catatan waktu yang ada, Sean Gelael yang menggunakan Citroen C3 R5 melakukan dua run saat shakedown tersebut. Pada run pertama, pebalap Team Jagonya Ayam itu belum menunjukkan taji karena hanya mencatat 2 menit 46,9 detik. Kondisi berbeda pada run kedua, pebalap berusia 25 tahun itu melesat cepat bersama co-driver asal Portugal, Hugo Magalhaes Ismael. Sean Gelael membuat catatan waktu 1:43, di mana secara umum unggul atas Nuno Pinto yang juga tergabung dalam Team Jagonya Ayam (1:48,8). Sedangkan sang ayah, Ricardo Gelael berada di peringkat tiga dengan catatan 1:53,3. Bintang Barlean (Subaru) dan Subhan Aksa (Mitsubishi) melengkapi lima besar hasil shakedown dengan masing-masing membuat 1:53,5 dan 1:55,4. "Shakedown ini digelar di Aek Nauli, tempat SS1 di mana lintasannya sebagian besar tanah liat. Walau tercepat tapi saya tak mau anggap enteng persaingan karena dua SS lain berbeda dan lebih berat," kata Sean Gelael. Prediksi persaingan bakal ketat juga disampaikan sang navigator, Hugo Ismael. Menurut dia, karakter SS2 dan SS3 berbeda sehingga memungkinkan pebalap yang lain bisa memaksimalkan kondisi lintasan yang permukaannya kasar karena berbatuan. "SS2 dan SS3 jauh lebih berat dibanding SS1. Permukaannya kasar karena bebatuan. Kami tak boleh membuat sedikit pun kesalahan di lintasan yang jauh lebih berat itu," kata pria Portugal yang berpengalaman ikut World Rally Championship (WRC) ini. Meski demikian, Hugo optimistis mampu memberikan hasil terbaik karena gaya membalap Sean Gelael cukup bagus terutama dalam mengendalikan kendaraan saat kondisi kurang menguntungkan saat balapan. Sementara itu, salah satu rival Sean Gelael dalam Danau Toba Rally, Subhan Aksa mengakui jika lintasan balap Aek Naoli cukup berat meski dirinya sudah pernah merasakan kerasnya lintasan yang tidak jauh dari Danau Toba itu. "Hanya untuk finis saja bakal berat. Saya sebagai juara nasional reli 2019 saya hanya bisa finis keempat saat itu. Persaingan di sini tetap bakal ketat," kata pebalap yang akrab dipanggil Ubang itu. Putaran 1 Kejurnas akan menggelar 6 SS, di daerah Aek Nauli dan Gorbus. Jadwal Putaran 1 Reli Danau Toba, Sabtu, (11/12): -SS1: Aek Nauli A - 9,62 km -SS2: Aek Nauli B - 14,75 km -SS3: Gorbus - 15,36 km -SS4: Aek Nauli A - 9,62 km -SS5: Aek Nauli B - 14,75 km -SS6: Gorbus - 15,36 km (mth)

KNKT Sampaikan Rekomendasi untuk Manajemen TransJakarta

Jakarta, FNN - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merekomendasikan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) agar membuat "Driver Resource Management" untuk memperbaiki tata kelola pramudi bus. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan, rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil surveilans dan diskusi dengan pramudi mengenai insiden kecelakaan bus yang terjadi belakangan ini. "Kita memberi rekomendasi kepada TransJakarta namanya 'Driver Resource Management'. Setiap tahun mereka diberi pelatihan untuk men-'challange soft' kompetensi, kemampuan menahan emosi secara bijak," kata Soerjanto Tjahjono di Kantor TransJakarta di Cawang, Jakarta, Jumat. Soerjanto menambahkan, pelatihan serupa sudah sering diterapkan pada manajemen transportasi udara. Namun hal itu belum diterapkan di tubuh TransJakarta. Dia mengatakan, hasil rekomendasi itu nantinya juga akan berpengaruh pada penerapan standar operasional prosedur (SOP) bagi pramudi TransJakarta. "Misalnya, selama mengemudi tidak boleh pegang telrpon mungkin prosedur seperti itu yang diharapkan bisa dilakukan perbaikan di TransJakarta. SOP itu sifatnya dinamis setiap detik bisa berubah tergantung situasi," ujar Soerjanto. Soerjanto mengatakan, berdasarkan hasil diskusi dengan pramudi diketahui bahwa mengantuk saat berkendara menjadi salah satu faktor resiko yang kerap dikeluhkan oleh mereka. "Kita akan mempelajari bagaimana solusi mengurangi kantuk kemudi ini. Mengantuk ini banyak faktor, salah satunya koridor jalan yang sempit. Nanti kita lihat bagaimana jam kerja, bagaimana masalah lain yang berkaitan dengan pengemudi," kata Soerjanto. Soerjanto mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya TransJakarta dalam melihat keselamatan berkendara menjadi prioritas utama. "Pengalaman saya begitu operator membuka diri terhadap investigasi setelah itu tingkat keselamatannya membaik. Ini yang diharapkan kita melakukan surveilans untuk menemukan resiko," ujar Soerjanto. (mth)

Keserakahan di Tengah Pandemi (2): Tinjauan Kritis Terhadap Kepemimpinan Otoriter dan Oligarki di Indonesia

Oleh: Gde Siriana *) UTANG Pemerintah pada Oktober 2014 tercatat Rp2.601 triliun (25,6% PDB) sedangkan pada Oktober 2019, Rp4.756,13 triliun (29,87% PDB). Itu berarti, ada penambahan utang Pemerintah sebesar Rp2.156 triliun selama periode pertama kepresidenan Jokowi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per September 2021, utang Pemerintah tercatat sebesar Rp6.711,52 triliun atau 41,38% dari PDB. Pada akhir 2022, utang pemerintah diproyeksikan mendekati Rp8.000 triliun atau sekitar 50% dari PDB. Meskipun UU menetapkan batas utang aman di bawah rasio 60% dari PDB bukan berarti pemerintah menjadi mudah menambah utang tanpa mempertimbangkan indikator lainnya. Rasio utang terhadap PDB di bawah 30% bukan berarti aman apabila rasio pajak terus rendah. Akumulasi utang dan pendapatan rendah sebagai dampak pandemi akan membawa Indonesia terjebak dalam perangkap utang. Rasio penerimaan pajak yang rendah mencerminkan juga potensi utang terus “berkelanjutan”, di mana jumlah utang baru hampir selalu lebih besar cicilan utang. Kemampuan bayar utang juga dapat dilihat dari rasio ekspor. Jika melihat data sebelum pandemi, 2017-2018, rasio pajak dan rasio ekspor Indonesia adalah yang terendah dibandingkan dengan Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina. Bahkan dalam rasio ekspor Indonesia sangat tertinggal, Malaysia lebih tinggi 4 kali lipat sedangkan Singapura lebih tinggi hampir 7 kali lipat. Wajar jika Malaysia dan Singapura memiliki rasio utang di atas Indonesia. Secara berurutan, beban bunga baru yang diakibatkan pembiayaan defisit APBN sejak 2020 hingga 2022 masing-masing sebesar Rp 38,2 triliun, Rp 49,6 triliun, dan Rp 45,3 triliun. Membengkaknya hutang berkonsekuensi terhadap membesarnya biaya bunga yang harus dibayar. Pada 2021 ini, APBN harus mengalokasikan biaya bunga sebesar Rp366,2 triliun. Bahkan pada 2022, pemerintah memperkirakan total bunga utang mencapai Rp417,4 triliun. Beban utang Pemerintah dan BUMN kemungkinan akan bertambah karena pemerintah ngotot meneruskan proyek membangun ibukota baru di saat pandemi Covid-19 belum reda. Sumber dana proyek ibukota baru di Kalimantan Timur itu sebagian besar berasal dari utang yang dibungkus dengan program kerjasama. Per 20 Oktober 2014, atau hari pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, nilai rupiah terhadap Dolar AS berdasarkan kurs tengah BI berada di posisi Rp12.041 per Dolar AS. Pada akhir November 2021, nilai rupiah berada di posisi Rp14.310 - Rp14.320 per Dolar AS. Pandemi juga telah mengkonfirmasi bahwa ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini dan bertambahnya jumlah aset orang-orang kaya secara signifikan selama pandemi menunjukkan, pemerintahan Jokowi gagal menjaga keadilan ekonomi. Kondisi ini diperkuat dengan meningkatnya jumlah orang miskin dan pengangguran. Credit Suisse, Januari 2017: ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia, hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand. Hasil survei mengatakan 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional di mana satu persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Rasio Gini Indonesia pada Maret 2019 berada di level 0,382. Setelah ada pandemi, Rasio Gini per September 2020 adalah 0,385. Credit Suisse, 2020: Jumlah orang kaya dan super kaya di Indonesia justru menanjak di tengah gempuran wabah virus corona. Jumlah penduduk di Indonesia dengan kekayaan bersih 1 juta dollar AS atau lebih mencapai 171.740 pada tahun 2020. Angka tersebut melonjak hingga 61,69 persen year on year (yoy) dari jumlah pada 2019. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang sangat kaya, memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dollar AS, pada tahun 2020 mencapai 417 orang, naik 22,29 persen dari tahun 2019. Ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga akses terhadap pendidikan dan kesehatan karena kedua hal itu saling berkaitan. KPK pada September 2021 merilis data bahwa 70,3 persen pejabat negara harta kekayaannya naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Laporan itu berdasarkan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020. Kenaikan paling banyak terlihat pada harta kekayaan pejabat di instansi kementerian dan DPR yang angkanya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Sedangkan, di tingkat legislatif dan eksekutif daerah, penambahannya masih di bawah Rp1 miliar. Tingkat kemiskinan pada Maret 2019 adalah sebesar 9,41% atau 25,14 juta orang. Pada masa pandemi, September 2020 jumlah orang miskin di Indonesia adalah 27,55 juta (10,19%), dan Maret 2021, jumlah orang miskin sedikit berkurang menjadi 27,54 juta (10,14%). Tingkat pengangguran Indonesia tahun 2019 adalah 5,01% (Februari 2019), kurang lebih setara dengan Filipina, dimana keduanya menjadi dua negara di ASEAN dengan tingkat pengangguran tertinggi. Per 16 April 2020 atau hanya 44 hari sejak Presiden Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK sudah mencapai 1.943.916. Jumlah itu terdiri dari 1.500.156 pekerja sektor formal dan 443.760 pekerja sektor informal. Pada Agustus 2020, jumlah pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 9,77 juta orang (7,07% angkatan kerja). Ini merupakan TPT tertinggi selama pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014. (Bersambung) *) Penulis Buku “Keserakahan di Tengah Pandemi”

Pos Pantau Polda Jabar untuk Pastikan Masyarakat Telah Divaksinasi

Cirebon, FNN - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan pos pantau didirikan di beberapa titik pada masa libur Natal dan Tahun Baru hanya untuk memastikan masyarakat yang bepergian sudah divaksinasi serta terbebas dari COVID-19. "Pos pantau ini hanya untuk memastikan masyarakat yang akan bepergian telah menjalani vaksinasi," kata Irjen Pol Suntana di Cirebon, Jumat. Irjen Suntana mengatakan pos pantau akan didirikan di beberapa titik, di antaranya di pintu masuk Bandung, Pangandaran, Karawang, dan lainnya. Pos pantau tersebut lanjut Suntana, hanya untuk memastikan masyarakat yang bepergian pada libur Natal dan Tahun Baru, sudah mengikuti protokol kesehatan serta telah divaksinasi. Nantinya pos pantau tersebut juga dijaga oleh anggota Polri untuk melakukan pemeriksaan kendaraan yang berpelat luar daerah. "Kita lakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang akan masuk wilayah Jawa Barat," tuturnya. Irjen Suntana menambahkan pos pantau itu merupakan upaya untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat, terutama saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Karena pada masa tersebut, banyak warga yang keluar dan berkumpul, sehingga butuh kesadaran bersama terkait penerapan protokol kesehatan, agar kasus COVID-19 tidak kembali naik. "Ini upaya kita untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Jawa Barat," katanya. (sws)

Satops Patnal Pas Kalsel Geledah Penghuni Rutan Rantau

Tapin, FNN - Tim Satuan Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal Pas) Kalimantan Selatan menggeledah blok hunian dan melakukan tes urine terhadap penghuni Rutan Kelas II B Rantau. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kalsel Sri Yuwono di Rutan Rantau, Jumat, mengatakan tidak ditemukan barang berbahaya. "Rutan Rantau dalam keadaan kondusif," ujarnya. Yuwono mengungkapkan hanya menyita beberapa barang, di antaranya beberapa macis, sendok besi dan perkakas lainnya, karena dianggap berpotensi membahayakan. Kegiatan yang melibatkan personil Satopatnal Pas Se-Banua Enam dan TNI POLRI itu bertujuan mendukung komitmen tiga kunci permasyarakatan maju. Pertama, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban khususnya menjelang natal dan tahun baru. Selanjutnya, pemberantasan narkoba dan membangun sinergitas dengan TNI - Polri. "Alhamdulillah, dari beberapa sampel yang diambil secara acak, tes urine negatif narkotika semua," ujarnya. Kepala Rutan Rantau Andi Hasyim, mengatakan untuk menjaga kondusifitas, pihaknya, melakukan pemeriksaan delapan kali dalam sebulan. "Sekarang, penghuni Rutan Rantau berjumlah 311 orang dan 70 persen dari kasus narkotika. Alhamdulillah, kondusif," ujarnya. Kegiatan itu, dinilainya, berjalan aman dan tertib. Barang barang hasil razia itu akan dimusnahkan. Pemeriksaan oleh Satops Patnal Pas itu juga dilakukan di beberapa tempat lainnya di Kalsel. (sws)

BNPT Resmikan "Warung NKRI" Wujud Sinergi Dengan Mitra Deradikalisasi

Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT KAI Persero meresmikan tempat berjualan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk Mitra Deradikalisasi dan Penyintas bernama Warung NKRI (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI). Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, lokasi peresmian Warung NKRI adalah di Stasiun Malang Baru dan Gubeng Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Warung NKRI merupakan program deradikalisasi yang berangkat dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan program pencegahan melalui pendekatan lunak atau soft approach. Warung NKRI ini akan dikelola dengan gratis oleh sekitar delapan orang Mitra Derad dan Penyintas. Mereka akan berjualan produk-produk UMKM seperti kuliner dan kerajinan tangan. Warung NKRI memiliki nuansa berbeda dibandingkan warung lainya. Warung ini disertai ornamen kebangsaan, seperti bendera merah putih, lambang pancasila, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat diskusi mengenai wawasan kebangsaan agar dalam praktiknya, penjual dan pembeli bersama-sama mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI, terutama generasi muda. Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Warung NKRI secara filosofis mengangkat semangat anti-radikalisme dan terorisme, di mana konsep warung ini adalah konsep yang diharapkan menjadi tempat pertemuan, dan dalam kegiatannya dapat dititipkan pesan kebangsaan. "Aktivitas perekonomian UMKM di warung ini kita berikan kepada eks napiter dan penyintas sebagai bentuk pemberdayaan berbasis kesejahteraan," jelasnya. Dengan disediakannya Warung NKRI ini, para eks napiter dan penyintas dapat saling bertemu dan berkomunikasi, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik. "Menyambungkan eks napiter dan penyintas agar rukun. Mereka guyub dalam menatap hari depan. Dan mereka harus yakin ideologi kekerasan radikalisme dan terorisme tidaklah cocok," ujarnya. Sementara itu, mewakili Direktur Utama PT KAI Persero, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI Persero John Roberto menyebutkan PT KAI akan mendukung upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Salah satu dukungan tersebut adalah pendirian Warung NKRI dan Dialog Wawasan Kebangsaan Anti Radikalisme kepada insan PT KAI Persero. "Pendirian Warung NKRI merupakan salah satu Kolaborasi untuk menindak lanjuti PKS yang sebelumnya telah dibuat bersama. Sementara itu, Dialog Wawasan Kebangsaan dapat membangkitkan rasa nasionalisme terhadap insan KAI serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas paham terorisme," katanya. Sebelumnya, Warung NKRI telah diresmikan di Stasiun Solo Balapan Provinsi Jawa Tengah. Dialog Wawasan Kebangsaan sebelumnya telah dilaksanakan di Stasiun Gambir Jakarta, Cirebon Jawa Barat, Purwokerto Jawa Tengah dan Yogyakarta, Stasiun Madiun, dan Ketapang pada Rabu (8/12). Pihak BNPT dan PT KAI Persero menggunakan Kereta Inspeksi 4 dalam mengunjungi tiap stasiun yang terletak di sepanjang pulau Jawa ini. Maraknya aksi terorisme di Jawa Timur tentunya menjadi PR bersama pemerintah baik pusat maupun daerah, di mana kehadiran negara sangatlah penting dalam program pencegahan yang salah satunya merupakan program deradikalisasi. (sws)

23 Wartawan Kabupaten Sumenep Lulus Uji Kompetensi

Sumenep, FNN - Sebanyak 23 dari 24 wartawan yang mendaftarkan diri dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Jenjang Muda yang berlangsung di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, selama dua hari pada Kamis-Jumat (9-10/12). Sejumlah 23 wartawan peserta UKW dinyatakan kompeten karena berhasil meraih nilai terendah 77 hingga tertinggi 84, sedangkan satu wartawan mengundurkan diri sebelum pelaksanaan UKW. Penutupan UKW dilakukan oleh Manager Public anda Government Affairs Kangean Energy Indonesia (Ltd) Hanip Suprapto. Hanip memberikan sertifikat kepesertaan telah mengikuti UKW kepada empat peserta dari masing-masing kelompok yang mendapat nilai tertinggi, yakni kepada Gita Larasati (Radio Ada FM), Fathol Alif (Koran Madura), Miftahol Hendra Efendi (Madurapost.net), dan Syahid Mujtahidy (Kabar Madura), Hanip juga memberikan sertifikat kepada empat penguji dari Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, yakni AA Ariwibowo, Budi Setiawanto, Chaidar Abdullah, dan Zarqoni Maksum. . UKW diselenggarakan oleh Kangean Energy Indonesia (Ltd) bekerja sama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA selaku penguji bagi peserta UKW. Ke-23 peserta yang dinyatakan kompeten adalah M Hariri (TV 9 Nusantara), Wildan Lipu Prasasti (JTV), A Khairul Anwar (Metro TV), Abdul Rahem (MNC Group), Syaiful Anwar (Arek TV), Gita Larasati (Radio Ada FM). Adi Pranoto (Pojok Kiri), Ainul Anwar (Memorandum), M Sadam Husen (Berita Jatim Pos), M Fahrul (Liputan6.com), Rafiqi (Mata Madura). M Khozen (Maduraupdate.com), Hambali Rasidi (Mata Madura), Miftahol Hendra Efendi (Madurapost.net), Supanji (wartazone.com), Hazmi (Realita.co), Fajrullah (Limadetik.com). Fathol Alif (Koran Madura), Taufikurrahman (PortalMadura.com), Hasibuddin (Pojoksuramadu.com), Helman (Sorotpublik.com), dan Hairul Arifin (suarabangsa.co.id). Manager Lembaga Pendidikan Antara Primayanti menyampaikan bahwa sertifikat dari Dewan Pers bagi seluruh peserta yang dinyatakan kompeten tersebut akan dikirimkan kemudian. Mereka juga akan mendapatkan "single number" dari Dewan Pers sebagai identitas kompeten. (sws)

Dankormar: Denjaka Dituntut Tingkatkan Kemampuan Tangani Aksi Teror

Jakarta, FNN - Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono mengatakan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan aksi teror. "Kemampuan tren aksi teror dan aktivitas terorisme global yang berkembang sedemikian rupa merupakan tantangan dan menuntut peningkatan kemampuan personel Denjaka sebagai satuan penanggulangan teror TNI aspek laut," kata Dankormar saat membuka Kursus Penanggulangan Teror Aspek Laut (PTAL) Angkatan Ke-16 Tahun Anggaran 2021, di Kesatrian Arthur Solangs, Markas Komando (Mako) Denjaka, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, seperti dikutip dalam siaran persnya. Kursus PTAL diikuti prajurit Jalasena terpilih yang berkualifikasi khusus, yaitu dari Prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Prajurit Intai Amfibi Marinir yang tangguh dan unggul yang akan mengikuti Program Kursus Penanggulangan Teror Aspek Laut selama kurang lebih enam bulan. Kegiatan tersebut diikuti 1 SST (Satuan Setingkat Peleton) Pasukan Upacara dari Denjaka, pelatih PTAL, siswa PTAL, Kopaska, Taifib 1 Marinir, Korps Musik, dan Brigif 1 Mar yang dipimpin Komandan Upacara Mayor Marinir Haryono yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran (Kasirengar) Denjaka TNI AL. Pembukaan Kursus Penanggulangan Teror Aspek Laut ini ditandai dengan pelepasan tanda pangkat dan pemasangan tanda siswa PTAL oleh Dankormar kepada salah satu perwakilan peserta kursus. Menurut Suhartono, kegiatan kursus ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka rekrutmen personel Pengawal Satuan Denjaka TNI AL. Ia berharap para peserta kursus dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kursus ini dengan baik dan penuh semangat agar sasaran program kursus yang diharapkan dapat tercapai secara optimal dan memiliki kepribadian jiwa kesatria, patriot pejuang tanpa pamrih, profesional, militan, pantang menyerah, dan setia mengabdi kepada ibu pertiwi. Hadir dalam kegiatan tersebut Kadiswatpersal, Wadankormar, Irkormar, Danpasmar-1, Danpuskopaska, beberapa pejabat teras Mabes TNI-AL dan TNI-AD, seluruh Asisten Dankormar dan Kadis Kormar, Dankolak Pasmar-1, Wadan Kasat 1 Gegana Brimob, Dansat Gultor 81 Kopasus TNI AD, Dansat Bravo 90 TNI AU, serta Dansat Kopaska Koarmada II. (sws)

Survei CISA: Ganjar, AHY dan Anies Posisi Tiga Teratas

Jakarta, FNN - Survei yang dilakukan oleh Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan tiga kandidat capres berada di posisi teratas, yakni Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. "Jika Pemilihan Presiden dilakukan saat ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan 16 persen," kata Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat. Disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencapai 14 persen, dan posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendapatkan 13,33 persen. Kemudian, Sandiaga Uno mendapatkan 6,93 persen, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 6,25 persen, sedangkan Prabowo Subianto harus rela keluar dari posisi 5 besar karena hanya mendapatkan 6 persen. Selanjutnya ada nama Gubernur Jabar Ridwan Kamil di 4,67 persen, Ketua DPR RI Puan Maharani 4,58 persen, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa 3,92 persen, Ketua DPD RI La Nyala Matalitti 3,83 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3,25 persen, Gubernur Jatim Khofiffah Indar Parawansa 2,83 persen, Menteri BUMN Erick Thorir 2,83 persen, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri 2,25 persen serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan 1,67 persen. "Sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 7,67 persen," ujar Herry mengenai tren Kandidat Capres menjelang Pilpres 2024. Hasil survei ini merupakan "review" termin keempat atau sesi terakhir survei CISA tahun 2021 setelah sebelumnya merilis survei ketiga pada September 2021. Survei CISA dimulai sejak tanggal 1-7 Desember 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 provinsi secara proporsional dengan melakukan simulasi kepada 15 kandidat capres. Penarikan sampel dengan menggunakan metode "simple random sampling" dengan "margin of error" mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)

Ombudsman RI Ajak Semua Pihak Berpartisipasi Awasi Pelayanan Publik

Padang, FNN - Ombudsman RI mengajak semua pihak berpartisipasi mengawasi pelayanan publik agar menjadi lebih baik, transparan, dan berkualitas "Mari bersama-sama turut berperan memperbaiki kelemahan pelayanan publik berupa usulan dan saran agar pelayanan publik lebih berkualitas," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di Padang, Jumat. Ia menyampaikan hal itu pada "Evaluasi Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2021" yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumbar. Menurut dia, partisipasi diperlukan karena akan memberikan penguatan agar apa yang menjadi keluhan masyarakat soal pelayanan publik dapat diperbaiki dan diselesaikan. Ia menyampaikan Ombudsman RI bukan dewa yang sempurna karena memiliki kekurangan dan keterbatasan termasuk jumlah SDM, padahal jangkauannya sangat luas. "Tanpa partisipasi dari semua pihak tentu Ombudsman RI tidak akan bisa bekerja maksimal," kata dia. Ombudsman terus mendorong partisipasi publik mulai dari kalangan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengawasi pelayanan publik. "Kami mengusulkan agar di kampus didirikan unit kegiatan mahasiswa di bidang pengawasan pelayanan publik," ujarnya. Selain itu, ia menilai perlu pelibatan perguruan tinggi dalam pendampingan pemerintah daerah yang tingkat kepatuhan terhadap standar layanan publik masih rendah. "Sebentar lagi kami akan mengumumkan hasil penilaian kepatuhan 2021. Harapannya bisa terwujud kerja sama dengan perguruan tinggi dalam melakukan pendampingan terhadap pemda yang kepatuhannya masih rendah," kata dia Di samping itu, Ombudsman RI membuka kesempatan kerja sama dengan para dosen yang ingin melaksanakan riset terkait advokasi kebijakan. Ia mengakui jika tanpa partisipasi dari banyak pihak, maka Ombudsman RI akan kesulitan menjangkau pengawasan pelayanan publik hingga ke desa-desa yang paling ujung. Tidak hanya itu, ia mengajak kalangan legislatif untuk bersama-sama membuat rumah aspirasi di setiap dapil untuk menghimpun keluhan masyarakat soal pelayanan publik. "Ini akan menjadi sinergi yang baik untuk mendengar keluhan publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk dipenuhi secara lebih baik," kata dia. (sws)

DPRK Banda Aceh Sarankan Pendidikan Anti Narkoba Masuk Kurikulum Sekolah

Banda Aceh, FNN - Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh Musriadi menyarankan kepada pemerintah setempat untuk memasukkan pendidikan anti narkoba ke dalam kurikulum sekolah di ibu kota provinsi Aceh itu. "Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan salah satunya tentang kurikulum pendidikan bermuatan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) di lingkungan pendidikan.," kata Musriadi di Banda Aceh, Jumat. Musriadi mengatakan salah satu tujuan penguatan pendidikan karakter untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia 2045 dengan jiwa pancasila serta pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Menurut Musriadi, pembinaan masalah narkotika di kalangan pelajar perlu diwujudkan, dan hal itu dapat dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, kata dia, melaksanakan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya kepada generasi muda dan anak usia sekolah. "Kedua, memasukkan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika ke dalam kurikulum sekolah," ujarnya. Berkaitan dengan penyuluhan tentang narkotika, lanjut Musriadi, sekolah dapat melaksanakan beberapa alternatif kegiatan seperti mengadakan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk turun ke sekolah mengadakan penyuluhan bahaya narkoba. "Juga bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan dan BNNK untuk melakukan tes urine secara berkala kepada warga sekolah untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di sekolah," kata Musriadi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banda Aceh Sulaiman Bakri mengimbau orang tua atau wali murid untuk lebih meningkatkan pengawasan pada siswa selama berada di rumah. Sulaiman menuturkan, penyuluhan tersebut penting agar siswa memiliki pengetahuan lebih tentang narkoba, dapat berupa jenis narkotika, efek samping, serta tentang bahaya yang dapat ditimbulkan. "Harapannya dengan membekali pengetahuan mengenai narkotika akan menjauhkan pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba," kata Sulaiman. (sws)

Pemkab Manggarai Barat dan Kominfo RI Sinergi "Piloting Smart City"

Labuan Bajo, FNN - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) bersinergi dalam rangka persiapan "Piloting Smart City" dan "Digital Talent Scholarship" (DTS) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. "Mari kita manfaatkan peluang ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berprinsip efektif, efisien dan tepat guna," kata Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Labuan Bajo, Jumat. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Kepala Badan Litbang SDM Kemkominfo RI Hary Budiarto sudah menandatangani nota kesepahaman dalam rangka persiapan "Piloting Smart City" dan "Digital Talent Scholarship" (DTS) di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Kemkominfo tengah menggalakkan gerakan Kota Cerdas (Smart City) dan Program DTS untuk menyiapkan bangsa menghadapi revolusi 4.0. Di dalamnya sendiri ada pengembangan pemerintahan cerdas (smart government) yang membutuhkan sumber daya manusia digital yang mumpuni. Oleh karena itu, Edi menegaskan agar masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sama dan berkolaborasi mendukung Kota Cerdas melalui keikutsertaan dalam pelatihan digital atau DTS yang diselenggarakan tahun 2022 mendatang. Dia tak ingin Manggarai Barat kehilangan momen yang sama seperti yang telah terjadi sejak tahun 2018 lalu. Dia menegaskan bahwa Manggarai Barat siap terlibat dalam pelatihan tersebut dengan jumlah kuota yang telah ditentukan yakni sebanyak 20.000 peserta. Edi meyakini keikursertaan pemerintah daerah dalam DTS 2022 mendatang akan mewujudkan SDM Digital yang berkualitas guna terwujudnya Kota Cerdas di Labuan Bajo. DTS merupakan program pelatihan intensif untuk para pengambil kebijakan atau pemimpin di institusi pemerintahan maupun swasta, pekerja level teknis, dan masyarakat umum. Tujuan pelatihan tersebut yakni terciptanya kebijakan di bidang teknologi digital, meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat pada sektor digital di level teknis, serta meningkatnya kemampuan kecakapan digital dasar (literasi digital) yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran konten negatif, seperti hoaks, pembocoran data, radikalisme, sekaligus optimalisasi diseminasi konten positif/produktif. (sws)

Babak Baru Pilkada Ulang di Yalimo

Jayapura, FNN - Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) ulang Kabupaten Yalimo, Papua, saat ini mulai memasuki babak baru agenda politik wilayah pegunungan Tengah setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal pemungutan suara 26 Januari 2022. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan perkara sengketa Pilkada Yalimo dengan nomor 145/PHP.Bup-XIX/2021 yang amar putusan majelis hakim MK mendiskualifikasi calon Erdi Darbi, Padahal, calon bupati Erbi Darbi yang maju berpasangan dengan Jhon W Wilil meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang Pilkada Yalimo pada 5 Mei 2021, namun kemenangannya didiskualifikasi majelis hakim MK karena yang bersangkutan tengah menjalani proses tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Saat itu, calon Bupati Yalimo Erdi Dabi menabrak seorang anggota Polwan Brikpa Meisye Batfeny di kawasan Polimak Kota Jayapura hingga meninggal dunia pada 17 September 2020. Erdi didakwa melanggar Pasal 311 ayat 5 UU LLAJ dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di persidangan, Erdi Darbi dihukum 4 bulan penjara pada 18 Februari 2021. Namun, kemenangan Erdi Darbi tampaknya tidak diterima calon bupati kedua Lakius Peyon sehingga mengajukan gugatan ke MK dengan meminta majelis hakim MK untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1. Gugatan yang diajukan calon bupati Yalimo Lakius Peyon-Hanum Mabel berbuah manis karena tuntutan permintaan mendiskualifikasi calon Erbi Darbi dikabulkan MK pada 29 Juni 2021. Alhasil, karena keluarnya keputusan majelis hakim MK membuat calon Bupati Yalimo Erbi Darbi yang telah meraih kemenangan harus menerima putusan MK dan didiskualifikasi kepersertaannya di Pilkada. Dari sejumlah amar putusan lain majelis hakim MK di antaranya, membatalkan Keputusan KPU Yalimo Papua untuk hasil pemungutan suara ulang 11 Mei 2021 dan membatalkan Keputusan KPU Yalimo Papua tentang penetapan calon bupati sepanjang keikutsertaan Erdi Darbi. Serta memerintahkan KPU Yalimo Papua menggelar pilkada ulang dengan peserta pasangan nomor urut 1: Calon Baru-John W Wilil dan pasangan nomor urut 2 Lakius Peyon-Nahum Mabe Untuk pelaksanaan Pilkada ulang maksimal selama 120 hari terhitung sejak putusan sengketa Pilkada Kabupaten Yalimo dibacakan MK pada 29 Juni 2021. Minim pendaftar Tahapan Pilkada ulang Yalimo, Papua, sudah dimulai. Komisi Pemiliihan Umum (KPU) Yalimo juga telah memperpanjang waktu pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan suara ulang (PSU) di kabupaten itu. Sebelumnya, pendaftaran untuk PSU Yalimo dibuka 3-5 Desember 2021. Hingga batas waktu pendaftaran berakhir tidak ada pendaftar dari pasangan calon bupati/wakil bupati Yalimo maupun parpol pengusungnya. Hasil tersebut membuat membuat lembaga penyelenggara pilkada Komisi Pemilihan Umum harus memperpanjang waktu pendaftaran menjadi 9-11 Desember 2021. Hingga mendekati H-1 waktu penutupan tahapan Pilkada Yalimo pendaftaran peserta bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati maupun parpol pengusungnya belum juga ada sehingga agenda pilkada ulang 26 Januari 2022 masih belum jelas siapa pesertanya. Pilkada Yalimo diselenggarakan dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang pada 4 Mei 2020. Sedangkan persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 4. Pasal tersebut berbunyi, warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi persyaratan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan syarat lain calon kepala daerah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun (dua puluh lima) untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara persyaratan lain juga harus dipenuhi calon kepala daerah yakni mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi terpidana karena kealpaan atau terpidana karena alasan politik wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik. Syarat pencalonan lainnya bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terlepas dari sejumlah syarat administrasi pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo para elite politik parpol harus lebih arif dan bijaksana dalam mengajukan figur pasangan kepala daerah untuk diusung dalam pilkada ulang 26 Januari 2022 Kabupaten Yalimo. Persoalan paling penting diperhatikan dalam mengusung pasangan calon kepala daerah Kabupaten Yalimo mengedepankan kearifan lokal budaya masyarakat setempat sehingga bisa mengurangi rasa apatisme warga dalam pelaksanaan pilkada ulang. Calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada Yalimo harus mempunyai visi misi yang jelas dan visioner dengan berbagai kebijakan strategis daerah untuk membangun Kabupaten Yalimo yang maju, mandiri dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akankah Pilkada ulang Yalimo 26 Januari 2022 bisa berjalan secara demokratis, aman, lancar dan kondusif? Tentunya telah menjadi harapan dari semua elemen masyarakat maupun para pemangku kepentingan di Kabupaten pemekaran Yalimo. Vox populi Vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi dalam memilih figur pasangan calon kepala daerah Kabupaten Yalimo. Torang Bisa! (sws)

Ombudsman Sumbar Masih Temukan Pungli di Kelurahan

Padang, FNN - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat masih menemukan pungutan liar di kelurahan saat warga mengurus surat yang dilakukan oleh oknum pegawai kelurahan. "Nominalnya pun bervariasi mulai dari Rp15 ribu hingga Rp1,5 juta," kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Jumat. Ia menyampaikan hal itu pada "Evaluasi Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2021" yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumbar. Menurut dia, pihaknya masih menemukan ada oknum pegawai kelurahan yang memungut uang Rp15 ribu untuk mengurus surat keterangan miskin. Bahkan ada pula ditemukan pungutan hingga Rp1,5 juta oleh oknum petugas kelurahan terkait penerbitan surat soal tanah, katanya. Meski pengaduan soal pungli menurun, ia tetap masih menemukan adanya laporan pungli yang masuk. "Untuk kasus-kasus seperti ini ketika ada laporan dan ditindaklanjuti oleh Ombudsman biasanya uang tersebut sudah dikembalikan kepada masyarakat dan oknum yang menerima telah diberikan sanksi oleh atasan," ujarnya. Pada sisi lain, ia menilai perlu adanya komitmen yang berkelanjutan dari penyelenggara pelayanan publik untuk mencegah terjadinya pungli. "Jangan sampai ketika ada pemeriksaan atau pengawasan saja bebas pungli, setelah itu kembali ada pungli," ujarnya. Sementara Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menilai penggunaan aplikasi dan informasi yang jelas akan mencegah terjadinya pungutan liar pada proses pelayanan publik yang dilakukan instansi dan lembaga pemerintah. Dalam pelayanan itu, katanya, jika ada informasi yang jelas soal batas waktu termasuk soal ada biaya atau tidak maka itu akan mencegah terjadinya pungutan liar. Menurutnya, masyarakat harus diedukasi agar saat mengurus keperluan dengan instansi pemerintah tidak mendelegasikan kepada orang lain. "Cukup percaya kepada penyelenggara pelayanan, jangan tergiur ada tawaran macam-macam hingga minta tolong orang," kata dia. Ia menilai jika penyelenggaraan dilakukan secara daring dan menggunakan aplikasi dan informasi yang memadai maka pungutan liar akan bisa dieliminasi. (sws)

Dua Anggota DPD RI Daftarkan Gugatan "Presidential Threshold" ke MK

Jakarta, FNN - Dua anggota DPD RI, Fachrul Razi dan Bustami Zainudin, resmi mendaftarkan gugatan terhadap presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang semula 20 persen agar menjadi nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fachrul Razi dan Bustami Zainudin berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait presidential threshold didampingi kuasa hukum Refli Harun. "Gugatan ke MK ini dalam rangka pengujian materiil UU Pemilu terkait presidential threshold. Kita berharap UU ini menjadi pintu bagi segenap bangsa, terutama para pemimpin di daerah yang potensial untuk bisa berkiprah di tingkat nasional,” ujar Bustami Zainudin. Menurutnya, segenap bangsa Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional. Dengan demikian, Bustami Zainudin berharap gugatan tersebut bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Di samping itu, Fachrul Razi meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar demokrasi di Indonesia dapat ditegakkan melalui gugatan tersebut. “Kita doakan kepada Allah SWT semoga tergugah hati hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan nol persen jawaban terhadap masa depan Indonesia. Salam PT (presidential threshold) nol persen," ucap dia. Kemudian, Bustami menilai gugatan terhadap presidential threshold menjadi penting agar ke depan UU Pemilu dapat menjadi rujukan UU Pilkada. “Kalau 20 persen ini bisa kita jadikan nol, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk memilih pimpinan daerah, baik bupati, gubernur, maupun wali kota, kita berharap akan menjadi rujukan yang sama," ujar senator asal Lampung itu. Melalui gugatan yang mereka ajukan, Fachrul Razi mengimbau masyarakat Indonesia untuk senantiasa bersuara dan mengampanyekan presidential threshold nol persen. "Teruslah berjuang, kampanyekan PT 0 persen kepada civil society, gerakan mahasiswa, dan semua elemen stakeholder demokrasi. Kita bersuara dan berkampanye di media sosial dan di daerah masing-masing,” imbau Fachrul Razi. (sws)

Humas Konjen AS Surabaya Ajak ANTARA Bali Atasi Hoaks

Denpasar, FNN - Kepala Humas Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat (AS) di Surabaya, Angie Mizeur, mengajak LKBN ANTARA Biro Bali untuk bersinergi dalam mengatasi hoaks, terutama hoaks yang merugikan hubungan Indonesia-Amerika. "Ke depan kita bisa bekerja sama untuk mengatasi informasi hoaks yang tersebar dan merugikan masyarakat dari kedua negara, seperti pelatihan jurnalis melawan hoaks yang sudah pernah kami adakan bersama AJI," katanya saat mengunjungi Kantor Biro LKBN ANTARA Bali di Jalan Mataram 1, Lapangan Lumintang, Denpasar, Jumat. Didampingi Asisten Bagian Media Humas Konjen AS di Surabaya, Yehezkiel Tumewu, ia mengucapkan selamat HUT ke-84 Kantor Berita ANTARA, khususnya teman-teman LKBN ANTARA di Bali. "Semoga, ANTARA terus menjadi kantor berita yang terpercaya," katanya. Dalam perbincangan dengan Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya'kub dan staf, Angie juga menanyakan perkembangan COVID-19 di Pulau Dewata dan dampaknya pada masyarakat Bali, termasuk dampak pada kalangan wartawan di kawasan pariwisata yang mendunia itu. "Bagaimana dampak COVID-19 pada masyarakat Bali, apakah masyarakat masih bisa bertahan tanpa pariwisata yang menurun akibat Pandemi COVID-19? Bagaimana juga teman-teman wartawan di Bali dalam mencari informasi selama COVID-19?," katanya. Merespons hal itu, Kabiro ANTARA Bali Edy M Ya'kub menyampaikan terima kasih atas kunjungan Humas Konjen AS di Surabaya disela-sela Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali (10/12/21) yang diikuti 50 perwakilan negara dan organisasi internasional, termasuk Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu China Wang Yi, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu, dan Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta. "Kami siap diajak bekerja sama untuk mengatasi hoaks, karena hoaks adalah musuh bersama seperti halnya COVID-19, apalagi Bali sebagai kawasan pariwisata akan sangat dirugikan dengan adanya hoaks. Sebagai Kantor Berita, ANTARA tidak hanya menjalin kerja sama dengan teman-teman media massa sebagai mitra utama, tapi juga siap bekerja sama dengan siapapun untuk melawan hoaks yang merugikan publik," katanya. Terkait dampak COVID-19 pada masyarakat Bali, Edy menyatakan Bali sebagai kawasan pariwisata merupakan kawasan yang paling terdampak dengan segala bentuk bencana, apalagi bencana yang bersifat agak lama, seperti Pandemi COVID-19 (2019-2021) atau erupsi Gunung Agung (2017). "Bali memang paling terdampak dibandingkan daerah lain di Indonesia, karena pariwisata memberi kontribusi pendapatan hingga 63,4 persen pada Pulau Dewata, sehingga pengaruh terhadap pariwisata akan sangat terasa dampaknya," katanya. Namun, katanya, Pandemi COVID-19 telah menyadarkan masyarakat dan pemerintah di Bali untuk melirik potensi lain secara seimbang yakni pertanian dan UMKM (kerajinan) serta mendorong pariwisata budaya sebagai primadona dibandingkan dengan wisata alam, karena budaya merupakan keunggulan masyarakat Bali. "Karena itu, kami juga mengapresiasi bila Konjen AS di Surabaya menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pemerintahan di Bali untuk mengembangkan potensi pertanian, kerajinan/UMKM, dan pariwisata budaya," katanya, yang direspons positif oleh Kepala Humas Konjen AS Angie Mizeur. (sws)

Polisi Tangkap Petani Tanam Pohon Ganja di Lombok Tengah

Praya, Lombok Tengah, FNN - Jajaran Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap seorang petani inisial JM (31), warga Kecamatan Pujut, karena menanam pohon ganja dalam pot di rumahnya. "Pohon ganja yang ditanam di pot itu menggunakan ember dengan jumlah ranting 23," kata Kasatresnarkoba Polres Lombok Tengah Iptu Hizkian Siagian, di Praya, Jumat. Kasus ini terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku diduga menanam ganja di rumahnya. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut. Setelah mengetahui keberadaan tanaman yang diduga ganja tersebut berada di halaman rumah tersebut, anggota juga memastikan terduga berada di rumahnya. "Anggota melakukan penyergapan dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku di rumahnya tanpa perlawanan," katanya lagi. Kemudian anggota melakukan penggeledahan di area rumahnya dan ditemukan satu batang pohon yang diduga ganja ditanam di pot di depan rumahnya. Pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Lombok Tengah untuk proses hukum lebih lanjut. "Dari pengakuan terduga bahwa pohon diduga ganja itu berumur kurang lebih 2 bulan yang ditanam sendiri," katanya pula. Atas perbuatannya pelaku dijerat Pasal 111 KUHP ayat (1) tentang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. (sws)

Pemkab Badung Raih Penghargaan dari KPK

Badung, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kategori pemerintah daerah yang mampu memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dua kali berturut-turut pada tahun 2020-2021. Penghargaan itu diraih atas keberhasilan Pemkab Badung dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, pelayanan umum pemerintah, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat. "Kami meraih penghargaan kategori DID karena penetapan Perda APBD tepat waktu, serta penggunaan e-Government berupa e-Budgeting dan e-Procurement," ujar Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima, di Mangupura, Kamis. Ia mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Badung, pihaknya berterima kasih khususnya kepada seluruh jajaran KPK atas penghargaan tersebut "Kami tetap solid untuk selalu taat asas, karena kami memiliki prinsip bahwa cara kita agar tidak kena hukum itu gampang, yaitu jangan sekali-kali pernah melanggar hukum," katanya pula. Penghargaan itu, diserahkan pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang Kantor KPK Jakarta, Kamis. Kegiatan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, peringatan Hari Anti Korupsi Dunia Tahun 2021 mengambil tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi” untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk berperan aktif ambil bagian dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. "Dalam membantu Pemerintah menyelamatkan keuangan negara, KPK telah berhasil mengembalikan keuangan negara sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun 2021. Selain itu, KPK juga telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp46,5 triliun," katanya lagi. Ia mengungkapkan, pada periode 2021 pihaknya telah menerima laporan gratifikasi sebanyak 1.838. Pihaknya juga tidak akan pernah putus asa membangun budaya antikorupsi. "KPK telah mengeluarkan surat edaran untuk kepala daerah agar melibatkan diri menyusun peraturan daerah untuk memasukkan program pendidikan antikorupsi," ujar Firli pula. (sws)

LSM: Banyak Kasus Korupsi di Aceh Tak Dapat Perhatian Khusus APH

Banda Aceh, FNN - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mencatat banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi di Aceh tidak mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum (APH) di Tanah Rencong ini. "Saat ini ada beberapa kasus korupsi yang tidak mendapat tanggapan secara serius dari institusi aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, di Banda Aceh, Kamis, di sela diskusi antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2021, di Banda Aceh. Menurut Askhalani, perkara dugaan korupsi yang dinilai kurang mendapatkan perhatian tersebut, di antaranya kasus beasiswa Pemerintah Aceh, kasus Cunda Meuraxa Kota Lhokseumawe, OTT (operasi tangkap tangan) dana desa di Aceh Barat serta kasus lainnya. Padahal, kata Askhalani, sejumlah perkara tersebut sudah memiliki hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, dengan indikasi kuat adanya dugaan kerugian negara. Namun, terhadap perkara itu tidak ditingkatkan statusnya. "Ini merupakan beberapa kasus yang tidak jelas ditangani, padahal publik begitu menaruh perhatian besar dalam kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian," ujarnya. Berangkat dari itu, kata Askhalani, ada beberapa hal yang perlu dibenahi sehingga publik kembali memperhatikan isu antikorupsi, di antaranya reformasi sektor hukum agar terbebas dari politik hingga menjadi lembaga independen dan tidak mudah dirasuki kepentingan lain. "Momentum saat ini yang sedang dilakukan oleh Kapolri dan Kejaksaan Agung juga merupakan cara tepat untuk mewujudkan lembaga institusi ini mendapat perhatian publik dan kembali dipercaya," kata advokat itu. Askhalani juga menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat ini juga sedang mendalami beberapa perkara khusus di Aceh yang mulai mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Karena itu, KPK perlu mempercepat penanganan perkara yang sedang dilakukan tersebut. "Proses ini sangat penting dipercepat, terutama agar menjadi efek kejut, sehingga korupsi di Aceh tidak tumbuh ibarat jamur di musim hujan," ujarnya pula. Tak hanya itu, Askhalani juga menuturkan bahwa berdasarkan catatan GeRAK Aceh, selama 2020-2021 ini kasus korupsi di Aceh semakin meningkat, dan nyaris tidak ada institusi yang terbebas dari perilaku korupsi. "Berdasarkan fakta hasil kajian GeRAK Aceh menemukan bukti bahwa beberapa wilayah dan sektor yang dominan (terjadinya korupsi) itu yakni pengadaan barang dan jasa, kesehatan, belanja sosial, dan untuk program dominan di wilayah infrastruktur serta dana desa," demikian Askhalani. (sws)

Semua Tempat Usaha di Aceh Barat Wajib Tutup Saat Shalat Maghrib

Meulaboh, FNN - Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra menegaskan seluruh tempat usaha termasuk makanan dan minuman di daerah ini, wajib ditutup sementara saat berlangsung ibadah Shalat Maghrib jelang malam hari. “Penerapan aturan ini sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam yang sudah lama berlaku di Aceh,” kata Dodi Bima Saputra, di Meulaboh, Kamis malam. Ia mengatakan penerapan aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan syariat Islam yang berlaku di Aceh, sekaligus mempermudah masyarakat dalam beribadah. Dalam penertiban ini, petugas juga mengimbau kepada setiap pedagang agar menutup tempat usahanya sejak pukul 18.00 WIB dan tidak melayani pembeli, hingga pelaksanaan ibadah Shalat Maghrib selesai dilaksanakan. Petugas juga turut memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan pengunjung terkait aturan penerapan syariat Islam, dan mengimbau pelaku usaha agar berpedoman pada aturan yang berlaku. Selain itu, kata Dodi, kegiatan penertiban kepada kalangan pedagang tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi COVID-19. Adapun lokasi yang didatangi petugas saat melakukan penertiban pada Senin petang, kata dia, meliputi kawasan Pelabuhan Jetty Meulaboh, sejumlah kafe di kawasan Seuneubok, Kutapadang, Ujong Kalak Meulaboh, serta sejumlah lokasi lainnya. “Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh barat akan terus mengawal dan menyampaikan imbauan kepada seluruh pelaku usaha, agar senantiasa dalam operasional usahanya serta tetap mematuhi aturan yang berlaku,” kata Dodi Bima Saputra. (sws)

Mantan Kades Tersangka Korupsi DD Rp119,9 Juta

Rejang Lebong, Bengkulu, FNN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menetapkan mantan kepala desa di daerah ini sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa (DD) senilai Rp119,9 juta untuk membuat BUMDes fiktif. Kepala Kejari Rejang Lebong Yadi Rachmat Sunaryadi diwakili Kasi Pidsus Arya Marsepa, di Rejang Lebong, Kamis, mengatakan tersangka dugaan korupsi DD tersebut ialah Rm (59), mantan Kades Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya periode 2014-2020 lalu. "Pada hari ini Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menetapkan tersangka Rm, mantan Kades Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hukum penggunaan anggaran dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes Bintang Bermani, Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya tahun anggaran 2018," kata dia. Dia menjelaskan, tersangka Rm setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan serta saksi-saksi lainnya diduga kuat telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai kepala desa di wilayah itu, dengan cara membuat BUMDes fiktif yang diberi nama BUMDes Bintang Bermani. Tersangka ini, kata dia, setelah dilakukan pemeriksaan langsung dilakukan penahanan dan dititipkan ke Rutan Polres Rejang Lebong selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan tersangka ini dilakukan karena adanya kekhawatiran pihaknya, tersangka akan melarikan diri, kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan tersangka ini ancaman pidananya lima tahun ke atas. Sejauh ini dari pemeriksaan sejumlah saksi termasuk keterangan tersangka, BUMDes Bintang Bermani tersebut sengaja dibentuk oleh tersangka pada tahun 2018 dengan sejumlah pengurus yang sengaja dibuatnya dan mendapat penyertaan modal dari dana desa sebesar Rp125 juta. Penyertaan modal ini pada 2019 kembali dianggarkan tersangka, namun tidak jadi digunakan karena BUMDes fiktif ini mulai diketahui umum, sehingga dialihkan untuk kegiatan lainnya. "Berdasarkan pengakuan tersangka di rekeningnya Rp5 juta lagi, tetapi saat kita tanya tersangka sulit menunjukkannya. Kerugian negara berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Rejang Lebong jumlahnya sebesar Rp119.900.000," demikian Arya Marsepa. Tersangka sendiri mereka jerat atas pelanggaran Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 31/1999, yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara lebih dari lima tahun. (sws)

Rektor UNM Pecat Satpam Kampus Kedapatan Berbuat Asusila

Makassar, FNN - Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husain Syam akhirnya memecat oknum satpam kampus berinisial A yang kedapatan sengaja merekam mahasiswi peserta PPM Program Kampus Merdeka melalui ponselnya saat mandi di toilet samping mes kampus setempat. "Sudah dipecat dengan tidak terhormat. Oknum Security ini sudah ditahan di kantor polisi. Kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dengan kampus, sebab ini murni perbuatan kriminal," ujar Prof Husain Syam menegaskan kepada wartawan, di Hotel Lamacca, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam. Pihaknya membantah keras informasi yang beredar bahwa kejadian tersebut di Hotel Lamacca, padahal bukan di situ lokasinya, tapi berada di toilet umum yang biasa digunakan orang, dan bukan di dalam hotel maupun mes UNM tempat tinggal sementara mahasiswi peserta PPM Program Kampus Merdeka. Untuk proses hukum, kata dia, pihaknya menyerahkan penuh kepada aparat yang berwenang. Kendati saat ini korban belum melaporkan perbuatan pelaku ke polisi, namun pihak kampus siap memfasilitasi korban melapor dengan menyiapkan pendampingan hukum. "Kami siapkan bantuan hukum dari kampus sekaligus layanan trauma healing untuk memberikan penguatan psikologis kepada korban. Rencana besok akan dilaporkan secara resmi," katanya pula. Mantan Dekan Fakultas Teknik UNM ini menjelaskan kronologi kejadian bahwa korban keluar mandi bukan di dalam mes UNM yang disediakan, bahkan lokasinya di luar Hotel Lamacca. Tempat kejadian, ada kaca dalam gudang samping toilet di situlah tempatnya (merekam). Oknum satpam yang sudah lepas jaga ini ada di situ lalu merekam korban sedang mandi. Saat korban melihat di kaca ada ponsel, langsung kaget lalu pakai baju kemudian berteriak minta tolong. Oknum satpam ini pun ketahuan, karena hanya dia yang ada di dalam gudang tersebut, selanjutnya diamankan. "Saat saya dapat informasi, saya katakan, pecat oknum satpam itu. Besok, saya keluarkan SK pemecatannya. Saya serahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian untuk proses hukum karena tidak ada jalan damai," ujar Husain menekankan. Di tempat terpisah, Kepala Unit II Resmob Polsek Rappocini Ipda Ahmad membenarkan saat ini oknum satpam itu ditahan dan sementara dilakukan penyelidikan. Ia mengungkapkan, terduga pelaku sudah tiga kali melakukan perbuatan tersebut terhadap dua korbannya mahasiswi. Namun baru kali ini kedapatan secara langsung oleh korban. "Pengakuan terduga, sudah tiga kali merekam, dua kali untuk korban ini, dan satu kali korban mahasiswi lain. Motifnya masih dalam pengembangan. Barang bukti disita ponsel terduga dan bajunya. Untuk pasal dikenakan nanti Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara enam tahun," kata Ipda Ahmad menegaskan. (sws)

Kesbangpol Karawang: Setiap Tahun Selalu Ada Ormas Baru

Karawang, FNN - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan setiap tahun jumlah ormas di daerah ini bertambah karena selalu ada ormas yang baru. "Sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini, setiap tahunnya di Karawang selalu ada ormas baru," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang Sujana Ruswana, di Karawang, Jumat. Ia mengatakan, sesuai dengan catatan Kesbangpol setempat, penambahan jumlah ormas tersebut per tahun ada empat sampai lima ormas baru. Menurut dia, hingga kini jumlah ormas yang terdaftar di Kesbangpol Karawang sebanyak 600 ormas. Namun dari jumlah itu, hanya 270 ormas yang berbadan hukum dan teregistrasi, sisanya masih belum menertibkan administrasi. Dia berharap keberadaan ormas mampu dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab pada dasarnya keberadaan ormas bertujuan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Sujana menyampaikan pihaknya setiap tahun menyalurkan anggaran operasional untuk ormas yang ada di Karawang yang menjadi bagian dari upaya pembinaan ormas. Pada tahun 2020 dan 2021, Kesbangpol Karawang mengalokasikan total anggaran untuk bantuan operasional ormas sekitar Rp500 juta. Kemudian pada tahun depan atau 2022, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 juta per tahun untuk bantuan operasional ormas. "Besaran bantuan operasional yang kami salurkan ke ormas itu bervariasi, minimal Rp10 jutaan per tahun," katanya pula. (sws)

Kominfo Sulut: Insan Penyiaran Dituntut Hadirkan Konten Berintegritas

Manado, FNN - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Steven Liow mengatakan insan penyiaran dituntut menghadirkan konten berintegritas dan terpercaya. "Dampaknya dapat membuat masyarakat bisa mencerna sebuah informasi dengan baik, menghadirkan siaran yang baik, mudah dipahami dan dapat dipercaya," kata Steven pada acara Anugerah Penyiaran Sulut 2021, di Manado, Kamis. Insan penyiaran di daerah, menurut dia, harus punya andil besar dalam mengedukasi masyarakat di daerah, mendukung pemerintah daerah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi aktual. Penyiaran, kata dia, mempunyai peran besar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dalam hal ini mengedukasi masyarakat. Penyiaran juga menjadi garda depan yang selalu diharapkan menyajikan informasi terpercaya dan akurat kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham apa yang harus dilakukan. "Di masa sekarang peran insan penyiaran semakin diharapkan profesional," katanya pula. Anugerah Penyiaran Sulut 2021 menjadi penting dan sangat diperlukan untuk mengapresiasi, sekaligus meningkatkan insan penyiaran di daerah untuk bisa berbuat yang lebih lagi, lebih kreatif, dan lebih inovatif, namun tetap tidak melanggar ketentuan-ketentuan penyiaran hingga tetap mampu memberi dukungan terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. "Memang sangat diperlukan bentuk-bentuk apresiasi kepada pelaku-pelaku penyiaran yang sudah memberikan pengaruh, dampak besar bagi kehidupan di masyarakat, juga bagi pembangunan bangsa dan daerah," katanya pula. Anugerah Penyiaran Sulut 2021 ini, ujar dia lagi, menjadi penting dilaksanakan untuk menghargai karya, sekaligus memacu ke depan bisa terus konsisten menghadirkan siaran yang baik, dan bahkan bisa terpacu untuk menjadi lebih baik. Dia berharap, apresiasi kepada insan penyiaran ini akan terus dilaksanakan, hingga berdampak bagi kualitas penyiaran di daerah. "Penyiaran di daerah ini terus menjadi unsur yang ikut mengiringi pembangunan dan kemajuan bangsa dan daerah Sulawesi Utara, mendukung kinerja pemerintah daerah, dan bersama-sama memberikan dampak baik bagi kemajuan bangsa dan daerah," kata Steven pula. (sws)

DPP Targetkan Golkar Sulsel Menang Pemilu 2024

Makassar, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan kepada Ketua dan Pengurus DPD Golkar Sulsel yang telah dilantik untuk menyelesaikan konsolidasi sekaligus memberi target menang pemilu legislatif dan pilkada termasuk Pemilihan Presiden 2024. "Misi kita, target kita untuk pemilu maupun pilkada bisa kita capai. Selesaikan konsolidasi yang belum selesai sampai ke akar rumput. Kemudian, menyediakan fungsionaris di Sulsel," ujar Agus Gumiwang usai melantik Pengurus DPD Golkar Sulsel, di Hotel Four Poin by Sheraton, Makassar, Kamis. Selain itu, DPP mengharapkan DPD Golkar Sulsel segera membentuk fungsionaris yang berbasis TPS (tempat pemungutan suara). Selanjutnya, membentuk infrastruktur untuk kegiatan sosialisasi, baik melalui media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Hasil rapat kerja nasional (rakernas), telah diputuskan target menang 60 persen untuk pilkada secara nasional pada 2024. "Itu bukan hal mustahil, karena capaian hasil pilkada lalu sebesar 61 persen. Untuk Pileg DPR RI kami menargetkan 20 persen (sekitar 115 kursi)," kata Agus Gumiwang yang juga Menteri Perindustrian Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin ini membeberkan. Selain target perolehan kursi dan pilkada, secara nasional target kemenangan usungan calon presiden dari Golkar, bulat mendukung Airlangga Hartarto, juga menjadi bagian dari skenario politik besar partai berlambang pohon beringin rindang ini. "Pak Airlangga memang sudah menjadi orang yang kita usung jadi calon presiden. Kita akan berjuang untuk beliau menjadi presiden Indonesia. Kalau untuk calon wakil presiden nanti kita lihat," ujarnya kepada wartawan. Agus Gumiwang saat sambutan pada acara pelantikan jajaran Pengurus DPD Golkar Sulsel menyampaikan, DPP punya peta jalan yakni tiga hal utama. Konsolidasi, rekrutmen, hingga sosialisasi Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Tahun ini, segera merampungkan konsolidasi di tingkatan pengurus daerah, tahun 2022 rekrutmen anggota untuk membangun pasukan darat dari Golkar dimulai fungsionaris di Sulsel. Tahun 2023 memantapkan jadwal agenda seting, dan 2024 pendayagunaan kekuatan untuk menyukseskan target menang pilpres, pileg dan pilkada. "Golkar Sulsel mesti mengambil simpati masyarakat untuk menangkan pemilu. Dukung kegiatan pemerintah daerah, persiapkan saksi berbasis TPS, petakan tokoh adat, pemuda, organisasi, masyarakat di tingkat akar rumput. Lanjutkan pembentukan basis massa dan kelompok kader, serta perkuat pencitraan," katanya kembali menekankan. Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Taufan Pawe pada kesempatan itu mengemukakan, komposisi kepengurusannya tercatat sebanyak 175 orang. Dengan komposisi tersebut, pihaknya yakin target yang diberikan DPP diyakini akan terealisasi. Taufan juga menyampaikan, dari 24 DPD kabupaten kota, sudah 23 DPD yang sudah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Ia pun meminta seluruh kader, anggota legislatif mendukung penuh program Pemerintah Daerah Provinsi. Wali Kota Parepare ini pun berjanji akan mengembalikan kejayaan Golkar sebagai lumbung suara, mengingat partai ini punya sejarah panjang selama tiga rezim. "Saya minta tolong, ini partai besar, sebagai kapal besar, tentu diterpa ombak besar. Dinamika dalam organisasi partai itu biasanya, kami rindu mengembalikan kejayaan golkar," paparnya. Pelantikan tersebut juga dihadiri Sekjen DPP Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Pelaksana tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana, Pandam XIV Hasanuddin Mochamad Syafei Kasno, kepala daerah dari Golkar serta jajaran pengurus partai golkar. (sws)

Halo Pak Luhut dan Pak Erick, Hari Ini Saya Nyumbang PCR

By Asyari Usman Saat ini sedang di ruang tunggu bandara Kualanamo, Deli Serdang. Mau ke Jakarta. Sekadar kasih ‘polite notice’ kepada Pak Luhut BP dan Pak Erick Thohir bahwa saya kemarin bikin tes PCR. Kena 275 ribu, Pak. Saya enggak tahu apakah saya memperkaya para pebisnis PCR atau tidak. Wallahu a’lam. Dan saya juga enggak bilang siapa-siapa saja yang mengantungi laba dari bisnis PCR. Saya sebut nama Ente berdua di tulisan ini hanya karena hiruk-pikuk bisnis PCR belum lama berselang membawa nama sampeyan berdua. Jadi, jangan salah sangka pulak kepada saya. Saya cuma katakan, saya menyumbang ke bisnis PCR. Pak Luhut dan Erick, kebetulan Ente berdua pejabat tinggi pemerintah. Saya ingin mengatakan bahwa PCR 275 ribu itu berat sekali rasanya. Apalagi masa berlakunya hanya tiga (3) hari, Bro. Nanti waktu mau balik ke kampung, tampaknya saya akan ambil tes lagi. Karena hasil negatif tes PCR kemarin (9/12/2021) akan berlaku sampai 12/12/2021. Kalau saya naik kapal terbang lagi pada tanggal 14, berarti harus ambil tes lagi. Kenapa masa berlakunya tidak dipanjangkan saja seperti masa berlaku tes antigen tahun lalu? Saya ingat, hasil negatif antigen sepanjang 2020 berlaku 14 hari atau 12 hari kalau tak salah ingat. Padahal, sepanjang 2020 itu jumlah kasus Covid terbilang rata-rati tinggi. Sekarang, seperti Pak Luhut katakan sendiri, tingkat penularan rendah. Di bawah 400 per hari. Tidak lagi ribuan atau belasan ribu. Tentu wajar diperpanjang masa berlaku hasil negatif PCR. Syukur sekali kalau harga tes PCR bisa dipermurah, Pak. Ok Pak Luhut dan Pak Erick. Ini mau naik pesawat. Sorry ya kalau ada yang tak berkenan di hati.[] *) Wartawan senior FNN

Kemarin, Soal TNI Terlibat Kasus Tanah Hingga Arah Demokrasi

Jakarta, FNN - Beberapa berita politik kemarin, Kamis, menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada keterlibatan oknum TNI dalam sengketa lahan atau kasus lainnya hingga Arah demokrasi RI di antara demokrasi Timur dan Barat. Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali: Panglima TNI minta masyarakat lapor jika ada TNI terlibat kasus tanah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada keterlibatan oknum TNI dalam sengketa lahan atau kasus lainnya. Selengkapnya baca di sini Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa resmi jabat Danjen Kopassus Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa resmi menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) setelah Danjen Kopassus sebelumnya Mayjen TNI Mohamad Hasan menyerahkan tongkat komando kepemimpinan Korps Baret Merah, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis. Selengkapnya baca di sini KSP dukung penguatan kerja sama pertahanan Indonesia-India Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendukung penguatan kerja sama Indonesia dan India, terutama di bidang pertahanan. Selengkapnya baca di sini Kelompok Milenial: Tepat Kapolri lantik eks pegawai KPK jadi ASN Polri Koordinator Penggerak Millenial Indonesia (PMI) M Adhiya Muzakki menilai Kapolri Listyo Sigit Prabowo melantik 44 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri sebagai langkah yang sangat tepat. Selengkapnya baca di sini Arah demokrasi RI di antara demokrasi Timur dan Barat Dugaan tentang demokrasi di Indonesia yang terpengaruh nilai-nilai kebaratan telah mengemuka dalam beberapa tahun terakhir, bahkan semakin banyak disuarakan oleh berbagai kalangan di saat indeks demokrasi Tanah Air menurun dari tahun ke tahun.

Menkominfo: Peran Penting Pers di Era Demokrasi

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pers mempunyai peran penting di era demokrasi. "Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokrtatis," kata Staf Khusus Menkominfo, Niken Widiastuti saat membacakan sambutan tertulis menkominfo pada acara Anugerah Dewan Pers (ADP) tahun 2021 di Jakarta, Kamis malam. Kata Menkominfo, kemerdekaan pers merupakan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikirian harus dijamin, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Peranan pers juga sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Selain itu, melakukan pengawasan, kritik dan koreksi dan saran terhadap hal-hal yanh berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. "Sedemikian berat tugas pers," ujar Menkominfo. Menurut dia, kebebasan pers di Indonesia semakin hari semakin membaik. Hal itu terbukti dari indeks kebebasan pers di Indonesia berada pada angka 76,02 poin pada tahun 2021, atau naik 0,75 poin dibandingkan tahun 2020. "Ini disebabkan meningkatnya kualitas dan profesionalisme di bidang pers," kata Menkominfo menegaskan. Dewan Pers menggelar Anugerah Dewan Pers (ADP) tahun 2021 sebagai bentuk apresiasi kepada para insan pers dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia. "Anugerah ini untuk membangun satu budaya, satu tradisi untuk mengucapkan terimakasih kepada siapapun yang punya prestasi," jelas Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh. Dewan pers mengajak semua pihak untuk memberikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh anak bangsa, yang memiliki prestasi dan pemikiran positif. Ketua panitia pelaksana Asep Setiawan menjelaskan proses penyelenggaraan ADP 2021 dimulai dengan konsultasi kepada Konstituen Dewan Pers dan Masyarkat Pers untuk merumuskan tujuan, kriteria dan kategori Anugerah Dewan Pers. Bahkan proses pengajuan nominator disampaikan oleh Konstituen Dewan Pers. Dari proses ini terdapat 117 media dan ratusan karya jurnalistik, 45 wartawan serta belasan nama lembaga dan perorangan. (sws)

Demo Buruh Jokowi Mundur

By M Rizal Fadillah Demo buruh tanggal 8 Desember 2021 yang bergerak menuju depan Gedung DPR/MPR diwarnai dengan spanduk yang mengkritik Putusan MK mengenai pembatalan Omnibus law UU Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tulisan spanduk disebut banci, inkonstitusional, makelar, merusak demokrasi hingga bubarkan Kabinet Jokowi-Makruf serta Jokowi Mundur. Memang tepat pertanggungjawaban akhir dari karut marut UU Cipta Kerja ada pada Presiden. Dua konten spanduk bubarkan Kabinet Jokowi-Ma'ruf dan Jokowi Mundur adalah sangat beralasan. Meski DPR ikut bertanggung jawab namun semua tahu bahwa DPR telah habis terkooptasi untuk menyetujui kemauan penguasa yang sangat berkhidmat pada pengusaha. Kegagalan UU Cipta Kerja untuk mengundang investasi impian, juga menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi dan Kabinetnya. Tuduhan bahwa MK menjadi makelar Konstitusi karena buruh melihat Putusan bias itu masih dalam rangka kepentingan penguasa dan pengusaha. Bermain pada klausul "perbaiki 2 (dua) tahun". Jokowi mundur adalah desakan rasional dan konstitusional. Rasional karena Jokowi telah gagal memimpin bangsa. Ekonomi, politik, agama, kesehatan, keamanan, hukum dan HAM tampak belepotan. Menangani masalah dengan menimbulkan masalah baru. Omnibus law hanya salah satu bukti dari masalah dan kegagalan tersebut. Konstitusional karena Presiden dimungkinkan untuk mundur atau dimundurkan pada masa jabatannya. Pasal 7A dan 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur kemungkinan tersebut. Sejak "terpilih" dalam Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi dipertanyakan kemampuan, Integritas, serta kelayakannya untuk menjadi Presiden RI. Demo buruh kini merebut porsi mahasiswa dalam berdemonstrasi. Sistem komando Serikat Pekerja berjalan efektif di tengah acak-acakannya gerakan kemahasiswaan. Aspirasi aksi buruh kini semakin jelas, yaitu Jokowi mundur. Unik dan sistematik. Pemberian waktu 2 tahun justru akan menjadi boomerang bagi Pemerintah karena itulah waktu strategis untuk menggelorakan aksi-aksi buruh berkelanjutan. Akan terjadi eskalasi gumpalan perjuangan melawan kezaliman. Putusan banci "by design" MK mengenai pembatalan UU Cipta Kerja menyebabkan muncul aksi yang telah menemukan sinergitas bahasa untuk aspirasi rakyat pada umumnya, yaitu : "Jokowi Mundur !". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bincang Sejenak Hal Statscriminaliteit

Oleh Ridwan Saidi KH DR Idham Khalid secara informal sering mengundang orang sekadar omong-omong ringan. Pada foto di atas dari kanan HMS Mintareja, Pak Idham, Lukman Harun tokoh Muhamadiyah, dan Ridwan Saidi. Ini tahun 1977. Pak Idham lembut hati, kalau beri nasihat enak. Saya suka berambut panjang. Kata Pak Idham, Ridwan potong rambut saudara sedikit saja, supaya bagus dilihat. Pak Mintareja juga tak bersikap formal walau dia menteri. Saat kepemimpinan PPP pindah ke J. Naro, Pak Min bicara pendek ke saya, hadapilah. Dengan tokoh-tokoh Masyumi seperti Mr Roem memang saya belajar hukum. Di FH-IPK UI saya belajar hukum empat semester. Juga dengan Dahlan Ranuwihardjo SH, senior di HMI. Akhir-akhir ini perubahan UUD 45 sebanyak empat kali dipersoalkan kembali. Apakah mengubah UUD 45 secara onrechterlijk (format tak dikenal secara hukum) tergolong dalam statscriminaliteit (kejahatan dengan a/n lembaga negara)? Kalau kejahatan terhadap negara criminaliteit aan de stat. Di masa kerajaan Rao (ref Ibnu BATHUTAH) dan era zona ekonomi Pasuruan (ref MENDEZ PINTO) hukuman terkejam dijatuhkan pada pelaku perbuatan criminaliteit aan de stat, misal coup d'etat. Ubah UUD 45 secara onrechterlijk apakah berpotensi sebagai statscriminaliteit? Bagaimana dengan naskah perubahan itu yang sudah ditolak untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara kenapa masih diberlakukan? Pemberlakuan ini dapatkah dikatakan onrechtmatigdad atau tata cara di luar hukum? Konstitusi sekarang diberlakukan dengan geruijsloos (de facto) dan bukan de jure, kalau ini perbuatan pelanggaran maka untuk perbuatan ini tak berlaku ketentuan verjaaring (lewat waktu) . Ubah UUD 45 secara tidak lazim dapat sebabkan susunan organisasi negara sulit divisualisasi dengan skema. Bagaimana menempatkan MK dalam struktur kenegaraan secara skematis. Menuduh UUD 45 18/8/45 wujudkan negara integralistik, tapi sambil mengubah-ubah UUD 45, malah itu berpotensi ciptakan negara disintegralistik. Tanpa harus mencari dimana letak kesalahan, kasus Menko Luhut umumkan pembatalan PPKM level 3, yang disusul 1 - 2 jam kemudian dengan Gubernur DKI Anies bacakan Kep Gub pemberlakuan PPKM level 3 untuk daerah DKI, walau esok harinya Kep Gub DKI dicabut, tetap ini bukan presentasi kenegaraan yang baik. Di USA dan di manapun ada lembaga tertinggi negara, di USA namanya Congress. Di Indonesia kini sudah tak ada lagj lembaga tertinggi. Malah hutang yang makin tinggi. *) Budayawan

Keserakahan di Tengah Pandemi (1) Tinjauan Kritis Terhadap Kepemimpinan Otoriter dan Oligarki di Indonesia

Oleh Gde Siriana *) ISI buku ini diawali dengan kondisi sebelum serangan Pandemi COVID-19 datang hingga gejala-gejala yang nampak sebagai dampak dari pandemi, terutama pada aspek kesehatan masyarakat, ekonomi negara maupun ekonomi masyarakat. Dan, ketika dibandingkan dengan utang yang dicetak pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Penulis sampai pada hipotesis: ada yang salah dalam cara pemerintah merespons dan mengatasi pandemi. Penulis akan mengkonfirmasi hipotesis tersebut, untuk mendapatkan jawaban terhadap dua hal. Pertama, bagaimana kepemimpinan presiden Jokowi dan sejauh mana mendayagunakan kapasitas negara yang terbatas dalam merespon dan memperkecil dampak pandemi. Kedua, sejauh mana oligarki yang ada memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingannya. Metodelogi dalam penyusunan buku ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang membandingkan antara kondisi sebelum dan di masa pandemi. Analisa dan pembahasan didasarkan pada telaah kepustakaan, wawancara, FGD (Focused Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terpandu) dan informasi berbagai media, termasuk artikel-artikel penulis yang telah dimuat di Koran Tempo, The Jakarta Post, Forum News Network (FNN), Rakyat Merdeka On Line (RMOL), Teropong Senayan dan Law-Justice. Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa ketidakmampuan Presiden Jokowi dalam merespon dan mengatasi pandemi telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, baik itu tenaga medis maupun masyarakat umum. Tidak itu saja, penderitaan masyarakat bertumpuk sebagai dampak pandemi pada ekonomi rakyat, tetapi di sisi lain bantuan pemerintah tidak memadai dibandingkan dengan beban yang harus dipikul masyarakat. Ironisnya, utang yang diciptakan pemerintah dengan alasan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sebagaimana yang dibayangkan dari besarnya nilai utang yang ditarik pemerintah. Kepemimpinan populis Jokowi menyebabkan kebijakan pemerintah terlambat, saling tumpang tindih serta membingungkan rakyat dan birokrasi di daerah, sehingga pelaksanaan PSBB dan PPKM tidak efektif dalam menekan angka kasus dan jumlah korban jiwa akibat pandemi. Rakyat merasakan negara tidak hadir dalam situasi krisis karena rakyat harus bertahan hidup di tengah ancaman penularan virus dengan mengandalkan pertolongan teman, tetangga dan saudara. Kebijakan pemerintah, salah satunya dalam belajar daring, diputuskan dengan tidak memahami situasi dan kondisi masyarakat yang sedang kesusahan maupun persoalan ketimpangan sarana-prasarana, sehingga kebijakan ini justru menambah beban masyarakat. Kepemimpinan populis Jokowi yang meremehkan Covid-19 sejak awal pandemi juga menyebabkan masyarakat tidak waspada, sehingga tidak mengambil keputusan yang tepat untuk merespon situasi krisis. Misalnya, banyak pelaku ekonomi kecil dan menengah yang masih mengambil kredit atau melakukan eskpansi usaha sesaat sebelum status pandemi diumumkan pemerintah karena yakin dengan sikap pemerintah bahwa pandemi tidak akan melanda Indonesia. Hal ini kemudian menjadi beban berat masyarakat yang berkepanjangan, usahanya macet sekaligus tercekik pembayaran cicilan pinjaman. Penulis mengajukan model kepemimpinan 4T untuk merespon pandemi dan situasi krisis yang diakibatkannya, yaitu Tanggap, Terstruktur, Teratur dan Terukur. Dengan model kepemimpinan ini, misalnya Tracing, Tracing, dan Treatment (3T) dapat dioptimalkan dan terarah sejak awal. Kepemimpinan otoriter Jokowi selama pandemi juga semakin nampak dari politik pemerintahannya yang lebih mengedepankan kekuasaan daripada pendekatan kesehatan. Menyikapi kedaruratan pandemi dengan cara menyiasati aturan-aturan yang berlaku dengan memberi kekebalan hukum kepada pejabat negara melalui UU No.2 tahun 2020, ini merupakan jalan pintas darurat yang anti nilai-nilai demokratis. Tidak itu saja, ini memberi pintu kepada oligarki dan pemburu rente yang berjenis Peng-Peng untuk memanfaatkan situasi krisis demi keuntungan ekonomi yang besar dan kepentingan-kepentingan lainnya. Berbagai suara kritis di masyarakat terhadap cara presiden Jokowi menghadapi pandemi disikapi sebagai ancaman bagi kekuasaan, sehingga semua yang mengkritisi pemerintah dianggap sebagai oposisi. Bahkan buzzer pun dikerahkan untuk melawan kritik-kritik yang menjadi viral di media sosial dan membentuk opini bahwa kritik tersebut dilandasi dendam politik Pilpres 2014 dan 2019. Ini menjadi bukti presiden Jokowi juga gagal menyelesaikan pembelahan sosial (divided society) yang merupakan residu Pilpres. Ketidakpercayaan masyarakat muncul sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah dan kepemimpinan Jokowi yang populis-otoriter. Kepercayaan publik sesungguhnya adalah modal dasar yang diperlukan pemerintah di saat negara sedang krisis agar dapat memobilisasi semua sumber daya yang ada dan membangun solidaritas seluruh masyarakat, dengan demikian pelaksanaan kebijakan dan program untuk mengatasi pandemi menjadi efektif karena didukung seluruh masyarakat. Kapasitas kesehatan negara selama ini tidak mendapat perhatian khusus pemerintah agar lebih seimbang dengan populasi penduduk sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih memadai. Bahkan tidak ada persiapan jauh-jauh hari untuk menambah kapasitas kesehatan sebagai bentuk respons yang paling mendasar dan utama untuk menyelamatkan kesehatan rakyat manakala terjadi pandemi hebat seperti Covid-19. Setidaknya ada waktu 3 bulan untuk mempersiapkan kapasitas kesehatan, yaitu antara Desember 2019-Maret 2020. Lumpuhnya layanan kesehatan di rumah sakit memberi kontribusi pada banyaknya korban jiwa selama pandemi di Indonesia. Our World in Data per 20 Oktober 2021 mencatat jumlah kematian Covid-19 Indonesia (143.120 jiwa) merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, dan tingkat kematian (rasio kematian terhadap jumlah kasus) di Indonesia nomor dua di Asia Tenggara setelah Myanmar (3,38 persen). Dampak pandemi telah berdampak kuat dan dalam pada perekonomian nasional. Tetapi sesungguhnya sebelum pandemi, ekonomi Indonesia di era Presiden Jokowi sudah menunjukkan performance yang rendah, bahkan bisa disebut buruk. Rendahnya kinerja ekonomi Indonesia pada 2014-2019, setidaknya dapat dilihat dari empat indikator, yakni pertumbuhan yang stagnan, beban berat APBN akibat utang pemerintah yang semakin membengkak untuk menutup defisit, kurs rupiah yang melemah terhadap Dolar AS, serta tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi hanya sekitar 5 persen per tahun. Pada kuartal ke-1 tahun 2020 ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97 persen. Tapi pada kuartal ke-2 merosot tajam hingga terkontraksi 5,51 persen, kuartal ke-3 kembali minus 3,49%, dan menutup tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen. Indonesia resmi mengalami resesi setelah kuartal ketiga tahun 2020. turunnya pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita menurunkan Indonesia dari negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country). Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 tercatat 4.050 dollar AS, namun pada tahun 2020 pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar 3.870 dollar AS. Utang yang ditarik untuk mengatasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional telah menambah beban keuangan negara, dimana sebelum pandemi utang pemerintah dan BUMN sudah menumpuk. Sedangkan penerimaan negara dari perdagangan dan pajak tidak mampu untuk menyelamatkan APBN kecuali menambah lagi utang. Di sisi lain, situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan di masa pandemi memperbesar potensi BUMN bangkrut. Ekonomi masyarakat pun dalam menghadapi situasi sulit dalam jangka panjang karena Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) membutuhkan anggaran yang besar untuk bangkit kembali di saat daya beli masyarakat telah merosot. (Bersambung) *) Penulis Buku “Keserakahan di Tengah Pandemi”

Bukti Korupsi Sudah Jelas, Tangkap dan Adili Ahok

Jakarta, FNN - Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, dan deklarator KAMI meminta KPK segera tangkap dan adili Basuki Tjahaja Utama alias Ahok. Demikian siaran pers IRESS dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 yang diterima FNN, Kamis (09/12/2021) di Jakarta. Marwan mengingatkan bahwa pada 17 Juli 2017 yang lalu, pihaknya telah melaporkan kepada KPK kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ahok selama menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta. Namun hingga saat ini tidak terlihat upaya serius dari KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal dugaan korupsi tersebut jelas melanggar hukum dan berpotensi pula merugikan negara triliunan rupiah, serta alat-alat bukti untuk sebagian kasus tersebut telah lebih dari cukup. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 Marwan mengulang kembali laporan IRESS, khususnya terkait tentang kasus dugaan korupsi lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Apalagi, berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) temuan-temuan berupa pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut sudah material dan lebih dari cukup untuk diproses di pengadilan. Hanya karena sikap Pimpinan KPK yang kami anggap sangat menyimpang dan melindungi Ahok-lah maka kasus tersebut dihentikan. Marwan mengingatkan agar Pimpinan KPK berpegang teguh pada Sumpah Jabatan, dan tidak lagi terus-menerus mencari dalih untuk menyelamatkan Ahok dari proses hukum. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, termasuk Ahok! Jangan sampai rakyat bertindak sendiri untuk mengadili Ahok! Adapun ringkasan kasus dugaan korupsi RSSW diuraikan berikut ini. Pembelian lahan RSSW mencuat setelah BPK Perwakilan DKI Jakarta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, 6 Juli 2015. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, mengungkap terdapat 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun, yang terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442,37 miliar, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 milyar, administrasi senilai Rp 469,51 juta dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. Dari temuan tersebut, terungkaplah kasus dugaan korupsi pengadaan tanah RSSW. Pengadaan lahan RSSW ini dilakukan melalui proses yang melanggar berbagai undang-undang dan peraturan, sehingga terindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 milyar. BPK juga merekomendasikan untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RSSW seluas 36.410 m2 dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Jika pembatalan tidak dapat dilaksanakan, Pemda direkomendasikan agar meminta pertanggungjawaban pihak YKSW sesuai ketentuan yang berlaku. Pada 6 Agustus 2015, KPK meminta BPK melakukan audit investigatif atas pembelian lahan tersebut dan laporan hasil pemeriksaan audit investigatif tersebut diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Dalam laporan audit tersebut, BPK menyebutkan terjadi enam penyimpangan terkait proses pembelian lahan RSSW, yaitu penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil-hasil. Pemprov DKI Jakarta tidak membuat studi kelayakan lokasi dan perkiraan nilai tanah sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan d Perpres No.71/2012. Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b, perlu dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan. Lokasi tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta (yang akan digunakan/dibangun Rumah Sakit) ternyata tidak mempunyai akses ke jalan raya. Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Perpres No.71/2012, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah. Harga tanah yang dibayar Pemprov DKI Jakarta tidak berdasarkan Penilai internal maupun Penilai Publik (appraisal). Hal ini melanggar pasal 6 ayat (1) huruf d dan pasal 6 ayat (5). BPK dalam LHP-nya juga menilai lahan yang dibeli Pemprov DKI bukan terletak di Jl. Kyai Tapa tetapi di Jl. Tomang Utara yang nilai NJOP-nya jauh lebih rendah. Penyimpangan lain adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan Dana Pembelian RSSW tanpa disertai dokumen pendukung yang lengkap. Bahkan, ada sejumlah dokumen pendukung dimanipulasi dengan modus backdated. Waktu penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati atas pelaksanaan pengadaan tanah yang ditulis tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Penetapan Harga Pembelian Tanah YKSW Nomor 4532 Tahun 2014 tertanggal 11 Desember2014 ternyata dimanipulasi. Kedua dokumen itu menunjukkan baru disiapkan pada 22 Desember 2014, atau seminggu lebih lama dari tanggal yang dituliskan. Penandatanganan kedua dokumen tersebut dilakukan setelah tanggal penandatanganan Akta Pelepasan Hak, 17 Desember 2014. Hal itu diakui oleh Dien Emawati dalam pemeriksaan BPK. Bendahara Pengeluaran Dinkes DKI Bunyamin mengakui SPM pencairan duit pembelian Sumber Waras tetap diajukan, meskipun sejumlah dokumen kelengkapan belum terpenuhi pada 15 Desember 2014. Bahkan, syarat dokumen seperti SK Gubernur Nomor 2136 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi yang tanggal terbitnya sudah dimanipulasi turut disertakan sebagai syarat penerbitan SPM. Dokumen lain yang dimanipulasi adalah Daftar Nominatif yang diberi tanggal 12 Desember ternyata baru selesai diproses 22 Desember, mengacu pada temuan data properties softcopy file. Artinya, semua berkas itu secara administratif baru lengkap seminggu melewati batas waktu penyampaian SPM yang diatur dalam Instruksi Gubernur No. 152/2014, yang menetapkan semua berkas paling lambat harus masuk sebelum 15 Desember 2014 pukul 24.00. Ahok pun menerbitkan Instruksi Gubernur No.167/2014 tentang Perubahan Batas Waktu Penyampaian SPM Tahun Anggaran 2014, yang isinya khusus SPM pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperpanjang sampai 29 Desember 2014 pukul 18.00. Anehnya, Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Desember 2014, yang kebetulan bertepatan dengan kelengkapan penyerahan berkas SPM Sumber Waras. Sebenarnya banyak keanehan lain yang dapat dikategorikan sebagai manipulasi dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi lahan RSSW ini, dan dapat ditelusuri dengan gamblang dalam laporan BPK yang disebutkan di atas. Dengan demikian, sebenarnya cukup mudah bagi KPK untuk menuntaskan kasus ini, sepanjang ada niat baik untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Terlepas dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah kami sebutkan di atas, secara ringkas dapat pula kami sampaikan berbagai pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara yang dilakukan oleh Ahok dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) sebagai berikut: • Mengbah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated; • Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; • Berpotensi merugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang No.2/2012 tentang Pengadaan tanah bagi Kepentingan Umum dan Pasal 2 Perpres No.71/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; • Berpotensi adanya tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sisanya telah digelapkan, Ahok harus mempertanggungjawabkan penggelapan uang negara ini!; • Berpotensi menimbulkan tambahan kerugian negara miliaran Rp dari sewa lahan, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No.17/2007, PP No. 27/2014 dan UU No 17/2003. KPK telah berlaku tidak profesional dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, sehingga terkesan “pilih-tebang” dan membuat sejumlah kasus korupsi besar justru dihentikan. KPK dinilai abai, zolim dan sengaja melupakan kasus-kasus korupsi bernilai miliaran atau triliunan Rp, seperti skandal mega-korupsi Bank Century, Hambalang, Reklamasi Teluk Jakarta dan RSSW. Dalam penanganan kasus-kasus tersebut KPK dinilai terus mencari-cari alasan agar proses hukum dihentikan. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan Ahok dari proses hukum. Di sisi lain, dalam rangka menjaga citra dan agar tetap mendapat dukungan publik guna mempertahankan eksistensi, KPK terlihat sangat aktif mengusut kasus-kasus korupsi bernilai ratusan juta Rp melalui operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan dalam beberapa kasus, dinilai status OTT terhadap “objek” yang menjadi sasaran KPK sedikit dipaksakan, atau bahkan terindikasi bernuansa politis. Sikap dan sepak terjang KPK seperti di atas tentu jauh dari harapan publik. Bahkan yang lebih penting, kebijakan dan pola kerja yang ditempuh KPK tersebut telah membuat pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan di tempat, dan tujuan awal pembentukan KPK sesuai amanat reformasi dan perintah UU KPK semakin jauh dari target yang ingin dicapai. Kami tidak ingin KPK berubah peran menjadi alat politik penguasa, sehingga menimbulkan adanya “penyanderaan” atau barter kasus yang berujung pada dihentikannya proses hukum. Kami pun tidak mengharapkan bertambah atau berubahnya peran KPK menjadi bagian dari perangkat politik penguasa guna “menjinakkan” para pimpinan partai yang menjadi lawan politik penguasa. Marwan juga sangat khawatir KPK berubah menjadi lembaga pelindung koruptor guna mengamankan kepentingan oligarki penguasa-pengusaha. Sikap KPK ini terlihat dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan Ahok. Untuk maksud tersebut, pimpinan KPK sampai perlu membuat pernyataan “absurd” bahwa Ahok tidak memiliki niat jahat, meskipun alat bukti guna memproses kasus sudah lebih dari cukup, seperti terjadi pada penyelidikan awal kasus RSSW. Sehubungan dengan uraian di atas, Marwan meminta agar KPK segera melanjutkan kembali proses hukum terhadap Ahok terutama pada kasus lahan RSSW, bukan malah menghentikannya. Alat-alat bukti permulaan sudah jauh lebih dari cukup untuk memproses Ahok ke pengadilan. Dengan demikian, KPK sekaligus dapat membuktikan diri bukan berperan sebagai lembaga pelindung koruptor, alat politik penguasa, atau bagian dari oligarki penguasa-pengusaha guna mempertahankan dominasi. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, bersama seluruh rakyat Indonesia yang anti korupsi dan anti dominasi oligarki pelindung koruptor, tuntutan ini kembali kami sampaikan. (sws)

Satu Yard Pun Tidak Akan Mundur

By M Rizal Fadillah Sama-sama Kepala Staf tetapi beda sikap soal kedaulatan negara di laut dan di darat. KSAL bersikap keras dan tegas menghadapi tantangan bahkan ancaman dari negara raksasa China. Nota protes China dijawab KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, SE MM dengan pernyataan bahwa TNI AL tidak akan mundur atas Natuna karena menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. "Satu yard pun kami tak akan mundur". Berbeda dengan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang sedang menghadapi gerakan separatis Papua. Bukan sikap tegas apalagi keras yang dinyatakan kepada pemberontak KKB Papua, justru menyebut mereka sebagai saudara yang harus dirangkul. Akibatnya alih alih berhenti bergerak itu KKB Papua, justru korban prajurit TNI semakin banyak berjatuhan. Sikap 'memble' KSAD ini seolah-olah menyatakan "Satu yard pun kami tak akan maju". Di tengah kultur politik yang sering tidak jelas integritas diri dimana banyak pejabat yang berwatak pengecut atau hipokrit, maka fenomena Yudo Margono menjadi sangat menarik. Wajar jika muncul banyak apresiasi. Ancaman ini bukan datang dari sembarang pihak tetapi China negara rasaksa yang mengklaim Laut China Selatan khususnya di Nine Dash Line sebagai milik warisannya. Perlawanan Yudo Margono berimplikasi luas termasuk terhadap sikap politik Pemerintahan Jokowi yang semakin tidak jelas mengenai konflik Natuna. Pro China, bebas aktif atau bebas pasif ? China mencoba mencengkeram Indonesia melalui program OBOR, debt trap, TKA, serta jaringan pengusaha diaspora. Ditambah kerjasama Partai Komunis China dengan partai-partai politik di Indonesia. Koordinator China-Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menjadi "penguasa" Pemerintahan dengan multi fungsi dalam berbagai jabatan. Laksamana Yudo Margono memotivasi prajurit agar memiliki sikap ksatria "mempertaruhkan nyawa" dalam membela kepentingan bangsa. Motivasi yang semestinya juga tertuju kepada KSAD, jajaran Menteri dan Presiden. Mereka kini diragukan oleh rakyat semangat untuk mempertahankan kedaulatan negara apalagi sampai "mempertaruhkan nyawa". Terlalu banyak slogan NKRI harga mati yang hanya omong doang. Faktanya justru mereka berkolaborasi dalam menggadaikan atau menjual kedaulatan. NKRI menjadi komoditi untuk keuntungan diri dan oligarkhi. China telah menjadi sahabat bahkan komandan dari pelecehan negeri ini. Satu yard pun kami tak akan mundur adalah kalimat fenomenal. Harus didukung masif dan eksplosif oleh seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia. Ketika rakyat kecewa dengan kebijakan KSAD Dudung, maka Yudo benar-benar mengobati. Dudung harus banyak belajar pada keberanian Yudo Margono. "Jalesveva Jayamahe" Di laut kita jaya. Coba jika Presiden Jokowi pidato lantang dalam menghadapi ancaman China soal penghentian pengeboran migas Natuna dengan kalimat "Satu yard pun kami tak akan mundur" tentu luar biasa. Dapat membangkitkan semangat nasionalisme seluruh rakyat Indonesia. Tapi rasanya pidato Presiden seperti ini hanya ada dalam mimpi. Soalnya jangan-jangan justru Presiden yang segera dimundurkan oleh China. Sekali lagi Bravo Laksamana Yudo, anda adalah prajurit sejati. Kebanggaan TNI. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Psikologi Jackpot

Oleh Ridwan Saidi Jackpot mesin judi yang mewabah pada awal Orde Baru terutama di Jakarta. Mesin ini dapat dijumpai di pusat-pusat belanja, atau tempat khas untuk ngejackpot. Mesin ini memainkan tiga baris numerik 1 - 9 agar ketemu triple seven. Menghidupkan mesin dengan memasukkan koin berbayar, lalu tarik tungkai jackpot. Mesin berputar. Angka tiga digit jarang tripel seven. Kalau pas kena suara mesin menderu keluarkan puluhan koin, lalu tukarkan dengan rupiah. Gampang mainnya, kalau kena besar rupiahnya. Banyak yang ketagihan jackpot, gampang mainnya besar rupiahnya. Kalau kena 777, kalau tidak berapa rupiah uang dihabiskan. Psikologi jackpot ini yang dimainkan China untuk menjerat negara-negara target, termasuk Indonesia. China tawarkan kemudahan pinjaman off book tanpa jaminan negara. Dan China terlibat pula pada pengerjaan proyek yang tanpa studi kelayakan yang OK. Maka muncullah pelabuhan udara yang jadi bengkel, MRT dan LRT yang tidak jalan. Bagaimana begitu mudah impressario adu ketangkasan setujui sebuah kota tawarkan diri jadi tuan rumah walau tak punya infrastruktur yang diperlukan. Dan bagaimana pula si calon tuan rumah bisa tergiur. Di sini psikologi jackpot berperan. Siapa yang tak tertarik kalau kota yang dipimpinnya tiba-tiba jadi New York. Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of It - New York New York Yes, Frank Sinatra. *) Budayawan

Belajar dari Kasus Erupsi Semeru, Anis Matta: Indonesia Perlu Bangun Solidaritas Mitigasi Bencana

Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai Indonesia saat ini perlu membangun solidaritas mitigasi bencana, belajar dari kasus erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, yang telah menyebabkan 34 orang meninggal dunia, 69 luka-luka dan 16 orang hingga kini, "Kita sudah mendengarkan bahwa peringatan dini itu, ternyata sudah dilakukan oleh BMKG atau otoritas PVMBG. Untuk ini, kita perlu membangun solidaritas pada tahapan mitigasi," kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertujuk 'Climate Change, Mitigasi Bencana dan Solidaritas Kita', Rabu (8/12/2021). Menurut dia, mitigasi bencana ini penting dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan menghindarkan adanya kebutuhan politik' jangka pendek setiap kali ada bencana kemanusiaan. "Kalau mitigasi rencananya sudah terjadi, situasinya akan lebih emosional dan dramatis. Kebutuhan politik jangka pendek berbaur dengan panggilan kemanusiaan. Yang penting itu, bagaimana menghindarkan kecelakaan dan kerugian nyawa pada situasi bencana seperti itu," katanya. Karena itu, kata Anis Matta, disinilah perlunya kesadaran tentang perubahan iklim secara fundamental, tidak hanya mengatur masalah tata ruang, tetapi juga peningkatan teknologi kebencanaan, karena wilayah geografis Indonesia rawan bencana alam. "Sebelum erupsi Semeru kemarin seperti tidak ada peringatan dini kita lakukan. Sebenarnya agak memalukan kita sebagai bangsa, apalagi tergabung di G20 dan presidennya sekarang adalah presiden kita sendiri," ujarnya. Anis Matta berharap hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengambil langkah kongkret, bahwa Indonesia telah memasuki darurat perubahan iklim secara secara sistematis. "Saya juga ingin sampaikan bahwa setiap kali ada bencana bencana alam yang kita alami terlalu banyak peristiwa atau drama politik yang menyertainya. Kunjungan para pejabat tinggi datang silih berganti seperti yang kita lihat di Semeru. Ini menyedihkan, korban terus berjatuhan tanpa bisa kita melakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih sistematis," tegasnya. Eks Kepala Bidang Pengamatan Dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG DR. Ir I Gede Suantika menegaskan, PVMBG sudah mengeluarkan peringatan dini sebelum erupsi Semeru, bahkan peringatan dini tersebut diberikan setiap hari. "PVMG sudah memberikan peringatan dini kepada pemerintah, kita mengeluarkan peringatan dini itu setiap hari berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan," kata I Gede Suantika. Hal senada disampaikan Kepala Analisis Perubahan Iklim Kadarsah, MSi mengatakan, BMKG telah memberikan update informasi mengenai cuaca dan daerah rawan bencana, akibat fenomena La Nina yang melanda Indonesia saat ini. "Jadi begitu ada kejadian-kejadian, kami langsung infokan melalui kanal-kanal informasi BMKG. Ini daerah rawan longsor misalnya agar diperhatikan, tapi memang perlu ada koordinasi lebih lanjut di tataran pemerintah daerah," kata Kadarsah. Koordinator Aktivis Pencinta Alam Sanggabuana Sofyan mengatakan, wilayah Indonesia merupakan kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana lebih efektif lagi. "Kita perlu kajian kerentanan bencana untuk mengetahui tentang faktor pemicu dan penyebab sehingga kita bisa melakukan berbagai hal untuk mengurangi risiko, sehingga mengurangi resiko bencana. Kita juga perlu lebih mengefektifkan lagi kearifan lokal, mereka sudah ada early warning sistem," kata Sofyan. Sedangkan Komandan Blue Helmet Indonesia Sulfiadi Barmawi mengatakan, kesigapan Blue Helmet mendatangi lokasi bencana tak lain ingin memberikan harapan dan semangat kepada para korban bencana alam, termasuk korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang. "Semangat kita ingin menjadi bagian dari pada orang-orang yang memberikan harapan kepada para penyintas, kepada para korban. Semangat totalitas tanpa batas dari Blue Helmet ini mendapatkan dukungan banyak pihak. Terkait bencana ini kita perlu, ada Sinergi dan kolaborasi yang kuat, sehingga bisa mengurangi beban masyarakat, nafas panjang pelayanan dalam bencana adalah Kolaborasi" kata Sulfiadi. Dalam kesempatan ini, Blue Helmet menyampaikan perkembangan langsung di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Informasi perkembangan disampaikan secara lansung oleh Ketua Blue Helmet Jawa Timur Hasan Basori. "Ini hari keempat, Blue Helmet di lokasi bencana di wilayah Pronojiwo. Satu tahun lalu, kita sudah kesini saat terjadi gempa dan kita datang lagi saat banjir bandang akibat erupsi Semeru. Bantuan yang ada sudah melimpah, tinggal menyalurkan ke lokasi-lokasi pengungsian yang sebagian besar jalurnya terputus," kata Hasan Basori. (sws)

Cina Makin Ngelunjak, Sudah Dikasih Hati Minta Ampela

Jakarta, FNN - Sejak Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkuasa, hubungan RI-RRC terasa sekali sangat menguat. Hal ini seolah ada rindu yang terpendam lebih dari 10 tahun karena pada saat Pemerintahan Megawati, kedekatan yang mulai dibangun saat itu tidak berlanjut akibat terjadinya pergantian kekuasaan kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Gejala ini dirasakan sekali karena berbagai kerjasama yang terjadi antara RI-RRC semakin terasa asimetris dengan mengubah berbagai peraturan penting demi melayani RRC, yang pada hemat kami kerjasama tersebut lebih banyak merugikan RI,” kata Koordinator Front Anti Dominasi Asing Moh Jumhur Hidayat. Di antara pelayanan yang diberikan demi kerjasama dengan RRC ini di antaranya adalah: 1. Paket perjanjian kerjasama dengan RRC atau investor dari RRC yang mengharuskan RI melakukan berbagai kebijakan yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), melegalkan diskriminasi dalam pengupahan, pembelian komponen dan barang modal untuk proyek dari RRC, perlakuan bebas pajak (tax holiday), pembangunan infrastruktur demi mendukung ambisi RRC dengan Skema OBOR (one belt one road) padahal belum diperlukan oleh bangsa Indonesia saat ini dan sebagainya. 2. Pembentukan UU Omnibus Law yang gamblang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional (melanggar konstitusi UUD 1945) adalah juga bagian dari adanya kerjasama dengan RRC ini karena sebelumnya tidak pernah ada investor dari negara mana pun yang meminta peraturan seburuk seperti yang ada dalam UU Omnibus Law, baik itu dari tata cara pembuatannya (formil) maupun isi atau substansinya (materil). Dari berbagai hubungan kerjasama asimetris dan banyak bermasalah itu, saat ini rakyat Indonesia dikejutkan dengan intervensi langsung atas kedaulatan NKRI di wilayah Laut Natuna Utara dengan melarang aktivitas Pengeboran Migas. Padahal nyata-nyata wilayah tersebut bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan Peraturan PBB yaitu UNCLOS 1982 (The United Nations Convention on the Law of the Sea) yang merupakan kelanjutan dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Menurut Jumhur Hidayat, tingkah polah RRC ini adalah bagai peribahasa “Dikasih Hati Minta Ampela”. Berdasarkan hal-hal tersebut, Front Anti Dominasi Asing menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Hentikan provokasi-provokasi RRC terhadap Kedaulatan NKRI di wilayah Laut Natuna Utara. 2. Hentikan segala bentuk intervensi baik langsung maupun tidak langsung kepada RI karena kami rakyat Indonesia tidak bodoh dan buta. “Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diperhatikan, dicamkan dan dilaksanakan sebelum kami mendesak Pemerintah RI memutuskan kembali hubungan diplomatik dengan RRC,” tegas Jumhur Hidayat. (mth)

Ironis Polisi Terlibat Aborsi Mahasiswi

By Prof Dr Suteki SH MHum, UNDIP Novia Widyasari adalah seorang mahasiswi di PTN Jawa Timur, bunuh diri di samping pusara ayahnya karena ada dugaan "dihamili" pacar bernama Randy Bagus dan disuruh aborsi ketika kandungannya berusia 4 bulan. Belakangan pelaku diketahui, Randy merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Pasuruan dan semula dikira putra dari seorang anggota DPRD, namun belakangan diketahui bahwa ayahnya seorang tengkulak gabah. Fakta ini menunjukkan adanya sebuah fenomena kekerasan seksual yang makin mengerikan. Di sisi lain ada opini asing terkait solusi ini juga mengerikan, misal: "solusi untuk mencegah kekerasan seksual dalam hubungan pacaran itu bukan dengan melarang pacaran, sebab kalau pakai pola begitu, maka solusi untuk mencegah KDRT adalah dengan melarang pernikahan". Terkait dengan fenomena statemen ini, perlu jelaskan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, saya menyatakan prihatin atas fenomena makin meroketnya "pelanggaran seksual" termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Baik kuantitas dan kualitasnya statistiknya tampak makin tinggi. Kedua, opini tersebut termasuk logical fallacy, kesesatan berpikir. Ada atau tidak adanya pacaran tetap ada kekerasan seksual (sexual non consent) atau kemesraan seksual menyimpang (sexual consent). Alloh tidak menutup hasrat manusia di bidang seksual, tapi memberikan petunjuk agar penyalurannya tepat dan terkendali, yakni melalui AJANG PERNIKAHAN. Jika belum mampu menikah maka "tahan dan kendalikan hasrat itu" dengan MENUTUP PINTU BERGEJOLAKNYA NAFSU dengan MENAHAN PANDANGAN, MENUTUP AURAT dan jika perlu berpuasa. Bukan dengan menutup pintu kemaslahatan berupa PERNIKAHAN. Ketiga, negara harus hadir untuk menutup pintu kekerasan seksual dan kemesraan seksual yg menyimpang dengan melakukan: (1) Upaya Preventif: pembelajaran (2) Upaya Kuratif: penerapan sanksi dan pemulihan (3) Upaya fasilitasi kemudahan menikah: bantuan (pekerjaan, tempat tinggal., mas kawin dan biaya pernikahan) bagi yg tidak mampu. Kasus kekerasan seksual yang hingga kini masih hangat diperbincangkan adalah kasus Novia dengan pacarnya Randy di Jawa Timur. Dari segi hukum dapat dijelaskan duduk perkara dan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada Bripda Randy. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian Polda Jawa Timur, korban NWR berkenalan dengan Bripda Randy Bagus pada Oktober 2019. Korban dan Bripda Randy Bagus bertemu di acara launching sebuah distro baju di Malang. Korban dan Bripda Randy Bagus kemudian bertukar nomor handphone. Setelah beberapa lama menjalin komunikasi, mereka memutuskan untuk berpacaran. Di kemudian hari terungkap bahwa ada fakta hukum sebagai berikut: (1) Terjadi hubungan suka sama suka, yakni pacaran yang sebenarnya menurut Islam juga dilarang, namun oleh hukum negara tidak ada larangan ketika tidak ada paksaan (sexual consent). (2) Akibat hubungan "terlarang secara agama" maka diketahui Korban hamil dan ada upaya Bripda Randy untuk melakukan aborsi (dengan paksaan). Hal ini tentu bertentangan dengan UU Kesehatan dan KUHP. Keduanya lalu sepakat menggunggurkan kandungan saat 2 kali hamil tersebut. Pertama saat usia kandungan masih hitungan minggu, dan kedua berusia 4 bulan. Demikian dijelaskan oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo sebagaimana dikutip oleh berbagai media online. Adapun ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada Bripda Randy adalah sebagai berikut: (1) DISIPLIN POLRI dan Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Pasal 7 dan 11. Ini sudah memenuhi unsur, hukuman terberatnya adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Ini hukuman terberat. (2) RB akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau Pasal 348 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. (3) Sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi; "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar." Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Kasus Rany dan Novia, bukan kasus baru di negeri Pancasila ini. Pada kebanyakan kasus seringkali orang melakukan hubungan badan saat berpacaran itu atas dasar sexual consent, kemudian ketika ada akibat kehamilan, pihak laki-laki menyuruh aborsi/berlepas diri dan menggantungkan hubungan tanpa ada komitmen apapun, ini yang kebanyakan membuat wanita depresi. Hal ini menunjukkan bahwa MORAL bangsa ini tengah TERPURUK, khususnya rasa tanggung jawab atas perbuatan tidak ada. Istilahnya telah mewabah LAKI-LAKI PENJAHAT SEKSUAL yang tidak bertanggung jawab dan pihak WANITANYA tidak bisa menjaga diri bahkan tidak punya harga diri. Kasus ini sulit dipidana jika suka-sama suka (sexual consent) meskipun ada pihak yang dirugikan. Ini persis kasus antara Martua Raja Sidabutar vs Katharina Siahaan tahun 1978 di Pengadilan Negeri Medan yang kemudian ditangani oleh Hakim Bismar Siregar (di tingkat Pengadilan Tinggi). Di PN Martua Sidabutar dihukum percobaan 3 bulan karena terbukti melakukan pencabulan, di PT oleh Bismar dihukum selama 3 tahun karena terbukti melakukan PENIPUAN (Pasal 378 KUHP) tapi dibatalkan oleh hakim MA Adi Andojo dengan alasan Hakim Bismar terlalu luas menafsirkan Pasal 378 KUHP dengan metode konstruksi hukum berupa ANALOGI. Kita prihatin atas maraknya pelanggaran seksual di tengah masyarakat kita yang religius ini. Agar tidak terulang kasus tragis Novia ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke publik, yaitu: (1) Benteng terawal dan terakhir adalah agama yang lurus. No law without moral, no moral without relegion. Ps 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Wanita jangan mudah terbujuk rayu lelaki dan begitu pula sebaliknya. Jangan pernah menjadi PRIBADI MURAHAN. Menjaga marwah, kehormatan wanita harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. (3) Pintu-pintu kekerasan seksual dan kemesraan seksual harus mulai dikurangi dan dibatasi jika perlu dilarang. Sarana media harus ketat dan peraturan hukum mesti tegas dengan sanksi yang menjerakan. RUU KUHP dan UUPKS segera dituntaskan dengan menampung aspirasi rakyat, wajar jika di negara demokrasi mayoritas mengendalikan, RULER CLASS bukan tertindas. Pada akhirnya, saya mendorong agar proses hukum yang berlangsung tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari tersangka pelaku Bripda Randy, tetapi juga petugas kepolisian jika ada petugas yang tidak menindaklanjuti laporan korban. Jadi, semua pihak yang turut serta membantu pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk petugas kepolisian yang tidak menindaklanjuti laporan korban dan pendampingnya. Tabik...!!! Padang, Rabu: 8 Desember 2021

Korupsi, Oligarki, dan Runtuhnya Kekuasaan

Oleh Ubedilah Badrun Sejak 16 tahun lalu setiap tanggal 9 Desember hari anti korupsi sedunia selalu diperingati di banyak negara. Tentu bukan dalam konteks seremonial belaka atau sekedar selebrasi tetapi menghendaki sebuah gerakan internasional untuk melawan korupsi secara serius. Karenanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi melawan korupsi telah membentuk apa yang disebut United Nations General Assembly Special Session Against Corruption (UNGASS). Di Indonesia korupsi menjadi musuh bersama tetapi upaya melawan korupsi itu kini menghadapi persoalan yang sangat serius sejak KPK dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Berdasarkan laporan Transparency Internasional (2021) Indonesia termasuk negara dengan skor Indeks persepsi korupsi yang sangat buruk dengan skor 37 atau rapor nya merah. Rapor merah ini semakin parah ketika korupsi terjadi secara masif dengan level korupsi yang sangat besar dan sangat jahat. Sangat besar karena angkanya triliunan rupiah seperti yang terjadi dalam kasus korupsi PT.ASABRI, korupsi di PT.Jiwasraya, dan korupsi bantuan sosial. Sangat jahat karena selain angkanya triliunan juga terjadi disaat rakyat sedang menderita, mengalami kemiskinan dan dalam situasi yang terancam kematian akibat Covid-19. Hal itu terjadi misalnya dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Pola korupsi di Indonesia semakin kompleks seiring dengan dominasi oligarki dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam tujuh tahun terakhir ini diksi Oligarki semakin kenceng terdengar. Semakin rame dibicarakan publik setelah bisnis PCR dilakukan pejabat istana yang sekaligus pengusaha ditengah rakyat menderita dan dalam ancaman kematian. Tidak tanggung - tanggung harga dipatok lima hingga sepuluh kali lipat lebih dari harga sebenarnya. Meski penguasa yang pengusaha ini berkilah tidak mengambil untung tetapi posisinya sebagai penguasa memungkinkan menjadi instrumen untuk memberi pengaruh bagi pengambilan keputusan soal harga PCR yang diputuskan di Istana. Penguasa yang berbisnis mengambil untung dengan menggunakan pengaruhnya sebagai penguasa untuk kepentingannya didefinisikan publik saat ini sebagai oligarki. Ya, jika definisi itu dibenarkan maka oligarki sesungguhnya sedang menggurita istana. Semakin miris gurita oligarki ini ketika istana tak berdaya. Bahkan memberikan karpet merah untuk oligarki berpesta. Seperti gurita menari-nari melayang dalam samudera lautan dosa istana. Itulah sebabnya mengapa Istana bilang UU Ciptaker tetap berlaku meskipun oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 (inkonstitusional). Pesta dan Gurita Oligarki Pada awal abad 20 Robert Michels menyimpulkan "..regardless of how democratic they may be at the start, will eventually and inevitably develop oligarchic tendencies.." (The Iron Law of Oligarchy,1911). Bahwa kecenderungan oligarkis itu konsekuensi dari politik yang makin kompleks. Lemahnya kepemimpinan dan mahalnya biaya politik ditengah kompleksitas problem negara dan buruknya performa pemerintah adalah pintu masuk yang sangat mudah bagi oligarki. Masalahnya Istana nampak menikmati The Iron Law of oligarchy, terlihat pasrah dan tunduk pada oligarki. Narasinya terang benderang, dengan jelas istana mengatakan " ...tidak ada satupun pasal UU Ciptaker dibatalkan MK meskipun inkonstitusional, jadi UU Ciptaker tetap berlaku..." Bagaimana mungkin disebut bertentangan dengan konstitusi lalu masih berlaku? Ironi hukum republik ini ditengah kuasa yang nihil moral politik. UU Omnibuslaw Ciptaker nomor 11 tahun 2020 ini sebagaimana diurai oleh banyak pakar hukum secara kritis ditemukan banyak masalah, dari proses hingga hasilnya. Proses yang pada awalnya 'kucing-kucingan' dan secara umum isinya menguntungkan oligarki. Diantaranya pasal tentang royalti 0 % . Sebagaimana disebutkan bahwa untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0 % (nol persen). Ini terdapat dalam pasal 128A ayat 2 UU no 3 tahun 2020 tentang Minerba yang tercantum dalam Pasal 39 Poin 1 UU Ciptaker 2020. Jika istana menganggap bahwa UU Ciptaker tetap berlaku meski keputusan MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional, maka itu maknanya istana telah secara terbuka menggelar karpet merah untuk oligarki berpesta. Pernyataan Istana yang nampak jumawa itu menyempurnakan pesta para oligarki setelah KPK lemah, UU Minerba dan UU Omnibuslaw Ciptaker disahkan. Pesta oligarki di kegelapan istana sedang terjadi. Runtuhnya Kekuasaan Dalam sejumlah studi tentang oligarki, termasuk karya Jeffrey A.Winters berjudul Oligarchy yang dipublikasikan Cambridge Universty Press (2011) setidaknya mempertegas pemaknaan oligarki. Bagi Jeffrey Winters (2011) oligarki tidak cukup hanya dimaknai sebagai kekuasaan yang dikendalikan sekelompok kecil. Oligark (oligarch) adalah aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang digunakan untuk mempertahankan kekayaan (wealth defense) atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya. Jadi Oligarki itu sesungguhnya politik pertahanan dan politik penumpukan kekayaan oleh segelintir orang yang memiliki kekayaan material dan secara sosial ekslusif. Pemaknaan ini kemudian menghasilkan bentuk-bentuk oligarki yang tidak tunggal ( Winters,2011: 10). Jadi oligarki ini soal kerakusan segelintir elit ekslusif untuk terus mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material sehingga terus mengendalikan kekuasaan. Bagaimana korelasi oligarki, korupsi dan runtuhnya kekuasaan bisa terjadi? Ketika kekuasaan dengan mudah dikendalikan oligarki setidaknya ada tiga hal utama yang akan rusak. Mari kita urai dulu dampak dominasi oligarki ini. Pertama, praktik politik rusak. Etika dan politik kenegarawanan disingkirkan, diabaikan bahkan dilecehkan. Dinasti politik tumbuh subur, karena oligarki senang beternak anak bau kencur dari penguasa istana menjadi penguasa-penguasa lokal yang disiapkan untuk masuk istana dikemudian hari. Kedua, demokrasi rusak. Sebab oligarki berkepentingan melindungi aset sumber daya materialnya, sehingga segala sesuatu yang mengancam keselamatan asetnya harus dihentikan. Maka jangan heran jika ada aktivis yang mengkritik oligarki dengan segera dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Itu yang terjadi pada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Pembungkaman oleh aparat terjadi bertubi-tubi melalui penggunaan pasal karet UU ITE. Akibatnya indeks demokrasi Indonesia memperoleh skor terendah sepanjang 14 tahun terakhir, hanya mendapat skor 6,30, dengan skor kebebasan sipil 5,59 (The Economist, 2021) dan indeks kebebasan internet 49 (freedomhouse,2021). Ketiga, korupsi merajalela. Oligarki yang menggurita dengan leluasa membeli politik elektoral. Membiayai pemenangan politik secara besar-besaran. Akibatnya politisi dibawah kendali oligarki yang turut mendorong praktik koruptif. Data KPK menunjukan bahwa 60 % koruptor adalah politisi. Pola transaksional politik dengan bisnis seringkali terjadi. Para oligarki menginginkan kemudahan akses bisnis dengan pembiayaan negara, para oligarki juga mengintervensi pembuatan regulasi yang menguntungkannya, bahkan bisa memerintah penguasa untuk melakukan apapun demi kepentingannya. Mereka mengabaikan kepentingan nasional, mengabaikan nasib rakyat banyak. Para oligarki seperti ini disebut oligarki predator, rakus, menguasai segala hal. Parahnya istana menikmati kepongahan oligarki ini dengan melemahkan KPK, mengesahkan UU Minerba dan UU Omnibuslaw Ciptaker. Ya jika itu yang terjadi maka ada benarnya jika istana negara berubah nama menjadi istana oligarki. Rakusnya para oligark predator yang membuat hilangnya moral politik, rusaknya demokrasi dan merajalelanya korupsi adalah tanda-tanda paling nyata dari menjelang runtuhnya kekuasaan dibanyak episode peradaban. Amuk masa dan konflik sosial seringkali menyertai situasi itu. Episode runtuhnya Monarki Eropa pada abad ke-18 (1789) seperti yang terjadi pada peristiwa Revolusi Perancis, bahkan runtuhnya penguasa republik di wilayah Asia hingga akhir abad 20 (kasus Philipine, Indonesia) dan awal abad 21 (kasus Mesir dll) adalah fakta historis yang tidak bisa diabaikan sebagai pelajaran berharga, bahwa korupsi dan dominasi oligarki yang jahat (predator) bisa menjadi pemicu paling berbahaya dari kejatuhan kekuasaan. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Wallahua'lam. * ) Pengamat Politik UNJ

Banjir Terjadi di Sembilan Daerah di Sulawesi Selatan

Makassar, FNN - Hujan yang turun dalam tiga hari terakhir menyebabkan bencana banjir di sembilan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Makassar, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Soppeng, Wajo, Gowa, dan Jeneponto. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Firda di Makassar, Rabu, banjir antara lain terjadi di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakukang, Tamalate, dan Rappocini di Kota Makassar. Menurut data BPBD, banjir memaksa 3.206 warga mengungsi di 37 tempat pengungsian di Kota Makassar. Banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Balocci, Pangkajene, Bungoro, Minasatene, Labakkang, Ma'rang, Sigeri, Mandalle, serta Tondongtallasa di Kabupaten Pangkajene Kepulauan serta berdampak pada 5.000 warga. Di Kabupaten Barru, yang berdekatan dengan Pangkajene Kepulauan, banjir terjadi di wilayah Kecamatan Mallusetasi, Soppeng Riaja, Balusu, Barru, Tante Riaja, dan Tanete Rilau. Di Kabupaten Soppeng, banjir menyebabkan satu orang meninggal dunia dan berdampak pada 5.786 keluarga di Kecamatan Lalabata, Dontri-donri, Gandra, Lilirilau, Citta, Marioriawa, dan Liliriaja. Selain itu, banjir melanda wilayah Kecamatan Tempe, Sabbangparu, dan Belawa di Kabupaten Wajo, serta berdampak pada sekitar 1.000 keluarga. Banjir menyebabkan sembilan sekolah, lima fasilitas kesehatan, enam tempat ibadah, dan persawahan tergenang di wilayah itu. Di Kabupaten Maros, banjir menyebabkan permukiman warga, tempat ibadah, sekolah, dan areal persawahan tergenang di Kecamatan Marusu, Maros Baru, Lau, Bontoa, Simbang, dan Bantimurung. Banjir berdampak pada 100 keluarga di kecamatan-kecamatan itu. Banjir juga menyebabkan permukiman, tempat ibadah, dan sekolah di Kabupaten Gowa tergenang. Banjir yang terjadi di Kecamatan Somba Opu, Bajeng, Pattalassang, Pallangga, Bontonompo, dan Barombong di Kabupaten Gowa berdampak pada 325 keluarga. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, banjir menyebabkan kerusakan jembatan di Kelurahan Bilokka, Kecamatan Pancaluntang, namun tidak sampai menimbulkan korban. Banjir juga terjadi di wilayah Kecamatan Tamalate dan Binamu di Kabupaten Jeneponto. (mth)

Kasad Ingatkan Dandim Harus Berani Ambil Keputusan Menyangkut Rakyat

Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan komandan kodim (dandim) di Tanah Air harus berani mengambil keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat. "Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan," kata Kasad mengutip dari kanal YouTube TNI AD di Jakarta, Rabu. Hal tersebut disampaikan Kasad Jenderal TNI Dudung saat memberikan arahan kepada para dandim se-Indonesia di Markas Besar TNI AD. Dalam arahannya, mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut mengatakan setiap dandim harus bisa membawakan diri dan menghindari kesan sombong di tengah masyarakat. Hal tersebut juga bertujuan demi menjaga hubungan baik antara personel TNI AD dan kepala daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya di daerah. Tidak hanya itu, dia juga mendorong agar setiap dandim berani berbicara di hadapan wartawan atau media massa. Adapun tujuannya untuk memberitakan berbagai kegiatan positif yang telah dilakukan. Dengan memberitakan atau menginformasikan berbagai kegiatan tersebut, masyarakat akan lebih tahu tentang apa saja peran personel TNI di daerah. "Tidak hanya itu, khusus di internal TNI, setiap dandim juga harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan anggota dan tidak membuat sebuah kebijakan yang menyulitkan personel," ujar Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jayakarta periode 2020—2021 itu. Sebagai tambahan informasi, Dudung merupakan lulusan Akademi Militer 1988 dari kecabangan infanteri. Sebelumnya dia menjabat sebagai Pangkostrad setelah menduduki posisi Pangdam Jaya pada tahun 2020 hingga 2021, dan Gubernur Akademi Militer pada tahun 2018 sampai 2020. (mth)

Baleg Agendakan Pleno Pengambilan Keputusan RUU TPKS

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memastikan Baleg akan menggelar Rapat Pleno pada Rabu untuk pengambilan keputusan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi. Pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR. "Kami sudah bersepakat untuk pleno Rapat Pleno Baleg untuk pengambilan keputusan terhadap naskah RUU TPKS. Tadi pagi Baleg sudah menggelar Rapat Panja terakhir untuk penyempurnaan draf," kata Willy di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu. Ia berharap pendapat fraksi-fraksi dalam Rapat Pleno Baleg memberikan "angin positif" bagi RUU TPKS karena berbagai isu dan narasi negatif terkait dengan RUU tersebut sudah diantisipasi dengan rumusan yang berpihak pada korban. Menurut dia, rumusan draf RUU TPKS juga memberikan posisi hukum bagi aparat penegak hukum memberikan tindakan untuk melindungi korban. "Tentu nanti akan diambil keputusan, mayoritas akan menentukan bagaimana kelanjutan dari RUU TPKS ini," ujarnya. Willy meyakini RUU TPKS akan disetujui Baleg menjadi usul inisiatif DPR karena beberapa pendapat fraksi-fraksi sudah diakomodasi dalam RUU tersebut. Terkait dengan eksploitasi seksual, misalnya, yang dilakukan korporasi yang diberikan sanksi pidana karena selama ini aturan mengenai hal itu masih dianggap sumir. "Selama ini klausul korporasi berdiri sendiri. Namun, kami masukkan dalam tindak eksploitasi seksual. Kami konsultasikan dengan beberapa pihak sebelum mengambil keputusan, jadi selama ini ditakuti karena karyawan yang melakukan (tindak kekerasan seksual) namun perusahaan yang kena," katanya. Ia menegaskan bahwa RUU TPKS memberikan perlindungan terhadap korban, keluarga korban, dan saksi dengan bentuk yang paling konkret adalah korban bisa langsung menjadi saksi. Selain itu, menurut dia, RUU tersebut memberikan aturan bagaimana memberikan perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual dengan dibuat bab khusus, serta memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum untuk menindak segala jenis kekerasan seksual. (mth)

Studi: Vaksin Pfizer Hanya Beri Perlindungan Sebagian terhadap Omicron

Bengaluru/New Jersey, FNN - Varian COVID-19 Omicron sebagian dapat menghindari proteksi dari dua dosis vaksin Pfizer Inc dan mitranya BioNTech, kepala penelitian laboratorium Institut Riset Kesehatan Afrika di Afrika Selatan pada Selasa. Namun, penelitian itu menunjukkan darah dari orang yang menerima dua dosis vaksin itu dan sebelumnya sudah terinfeksi COVID-19 sebagian besar mampu menetralkan varian tersebut. Karena itu, penelitian itu menyarankan bahwa dosis booster vaksin dapat membantu menangkis infeksi. ​​​​​​Alex Sigal, dosen di Institut Riset Kesehatan Afrika mengatakan di Twitter ada “penurunan yang sangat besar” dalam menetralkan varian Omicron yang relatif terhadap jenis COVID-19 sebelumnya. Laboratorium itu menguji darah dari 12 orang yang sudah divaksinasi dengan dua dosis vaksin Pfizer/BioNTech, menurut naskah di laman laboratorium itu. Data awal dalam naskah itu belum ditinjau secara berkelompok. Darah lima dari enam orang yang sudah divaksin serta sebelumnya terinfeksi COVID-19 masih menetralkan varian Omicron, menurut naskah tersebut. “Hasil ini lebih dari yang saya perkirakan. Lebih banyak antibodi yang Anda dapatkan, lebih banyak peluang Anda terlindungi dari Omicron,” kata Sigal dalam cuitannya di Twitter. Ia mengatakan laboratorium belum menguji varian terhadap darah dari orang yang sudah mendapatkan dosis booster karena mereka belum ada di Afrika Selatan. Berdasarkan naskah itu, laboratorium mengamati penurunan 14 kali lipat dalam tingkat antibodi penetralisasi terhadap varian Omicron. Sigal mengatakan di Twtter bahwa angka tersebut kemungkinan akan disesuaikan setelah laboratoriumnya melakukan lebih banyak percobaan. Sementara antibodi penetralisasi merupakan indikator respon kekebalan tubuh, para ilmuwan meyakini jenis sel lainnya, seperti sel B dan sel T juga distimulasi oleh vaksin dan membantu melindungi dari dampak COVID-19. Data awal tidak mengindikasikan bahwa vaksin kurang mampu mencegah penyakit parah atau kematian. Sementara tes laboratorium tengah berlangsung, CEO BioNTech Ugur Sahin mengatakan pekan lalu “Kami berpikir kemungkinan orang-orang akan memiliki perlindungan dasar melawan penyakit berat yang disebabkan Omicron”. Varian Omicron yang pertama kali terdeteksi di Afrika bagian selatan bulan lalu sudah membunyikan alarm secara global terhadap lonjakan infeksi lain dengan lebih dari dua puluh negara dari Jepang hingga Amerika Serikat yang melaporkan kasus itu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengelompokkan pada 26 November lalu sebagai “varian perhatian”, tetapi mengatakan tidak ada bukti untuk mendukung perlunya vaksin baru yang secara khusus dirancang untuk melawan varian Omicron dengan banyak mutasinya. Belum ada data signifikan bagaimana vaksin dari Moderna, Johnson & Johnson dan perusahaan obat-obatan lainnya menghambat varian baru. Seluruh produsen, termasuk Pfizer dan BioNTech diharapkan mengeluarkan data mereka dalam beberapa minggu. Pakar penyakit menular terkemuka di AS Dr. Anthony Fauci mengatakan pada Selasa bahwa bukti awal menunjukkan varian COVID-19 Omicron kemungkinan memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi, tetapi tidak terlalu parah. Ia mengatakan AS melakukan tes untuk menentukan perlindungan vaksin baru-baru ini terhadap varian tersebut dan memperkirakan hasilnya keluar minggu depan. Umer Raffat, analis Evercore ISI, memperingatkan agar tidak terlalu banyak membaca satu penelitian dan mencatatkan adanya variabilitas yang signifikan dalam mengukur penurunan tingkat anitobodi dalam penelitian laboratorium sebelumnya. “Kita tunggu saja penelitian tambahan untuk melihat gambaran yang lebih jelas,” katanya. (mth)

Presiden Tanam Pohon di Area Bekas Pertambangan Emas Kalimantan Barat

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bersama masyarakat melakukan penanaman pohon di area bekas pertambangan emas di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu. "Pada hari ini saya datang berkunjung ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam rangka penanaman pohon untuk pemulihan lingkungan di bekas-bekas pertambangan yang ada di Kalimantan Barat," ujar dia, dalam keterangannya seusai penanaman pohon bersama masyarakat, sebagaimana disaksikan secara virtual di Jakarta, Rabu. Jokowi yang juga sarjana kehutanan itu mengatakan, area yang dikunjunginya merupakan bekas pertambangan emas pada dasawarsa 1990-an. Di sana dia dan masyarakat menanam berbagai jenis pohon, baik buah-buahan maupun spesies lain. Ia berharap penanaman serupa bisa dilakukan di area bekas pertambangan di daerah lain, agar pemulihan lingkungan utamanya di daerah tangkapan hujan, yang ada di daerah aliran sungai, baik di Sungai Kapuas, Sungai Melawi, yang rusak akibat pertambangan bisa pulih kembali. "Daerah tangkapan hujan yang di daerah aliran sungai baik Kapuas, Melawi, di hulu banyak rusak karena hal-hal berkaitan dengan pertambangan dan juga kerusakan hutan karena perkebunan. Saya harap ini akan dimulai juga di tempat lain sehingga perbaikan lingkungan bekas tambang betul-betul bisa dikerjakan dengan baik," ujarnya. Ia juga menyampaikan pemerintah akan membangun persemaian di wilayah Kapuas dalam rangka penanaman kembali rehabilitasi hutan yang rusak. (mth)

Kemenpan-RB Penuhi Panggilan Komnas HAM Soal Alih Status 35 PTNB

Jakarta, FNN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memenuhi panggilan Komnas HAM RI soal alih status 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). "Komnas HAM RI terus berupaya mendalami keterangan dari berbagai pihak terkait alih status ini," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Kedatangan perwakilan Kemenpan-RB ke Komnas HAM buntut dari aduan yang dilayangkan oleh perwakilan dosen dan tenaga pendidik perguruan tinggi swasta yang dialihstatuskan menjadi PTNB. Mereka mengadukan dampak pengalihan status perguruan tinggi terhadap status kepegawaian dan hak-hak kesejahteraan ke Komnas HAM RI. Pada pertemuan tersebut, Kemenpan-RB menjawab berbagai pertanyaan dari Komnas HAM dan memberikan penjelasan tentang upayanya dalam menyelesaikan permasalahan PTNB, termasuk pula rencana aksi yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Esok kami akan memanggil perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk dimintai keterangan," kata dia. Perwakilan Kemenpan-RB yang datang ke Komnas HAM yakni Asisten Deputi SDMA Kemenpan-RB Istyadi didampingi Staf Kedeputian SDMA Kemenpan-RB Claudya Hutasoit. (sws)

Polri Koordinasikan NIP 44 Eks Pegawai KPK dengan BKN

Jakarta, FNN - Polri berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menetapkan nomor induk pegawai (NIP) bagi Novel Baswedan dan kawan-kawan setelah pihaknya melaksanakan uji kompetensi terhadap 44 eks pegawai KPK yang menerima tawaran menjadi ASN Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan bahwa pelaksanaan uji kompetensi terhadap 44 eks pegawai KPK berjalan dengan baik dan rekrutmen masih terus berjalan. "SDM Polri sedang berkoordinasi dengan BKN untuk menetapkan NIP dari 44 eks pegawai KPK yang mengikuti uji kompetensi," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Setelah NIP ditetapkan, kata Rusdi, proses selanjutnya adalah pengangkatan 44 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Saat ini, lanjut Rusdi, staf SDM Polri tengah mempersiapkan pengangkatan dan pelantikan 44 eks pegawai KPK sebagai ASN Polri. "Kita tunggu saja proses dari 44 eks pegawai KPK yang akan bergabung menjadi ASN Polri," ujar Rusdi. Terkait dengan penempatan 44 eks pegawai KPK di kepolisian, Rusdi menerangkan bahwa penempatan sesuai dengan kompetensi masing-masing eks pegawai KPK tersebut. "Ada sebagai penyidik, penyelidik, SDM, perencana, dan seterusnya ini menjadi salah satu yang akan dipertimbangkan dalam formasi jabatan di tubuh ASN Polri," kata Rusdi menerangkan. Rusdi juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada satgas khusus untuk eks pegawai KPK, bergantung pada perkembangan di lapangan. Namun, lanjut Rusdi, penempatan 44 eks pegawai KPK sebagai ASN di lingkungan Polri disesuaikan dengan kompetensi masing-masing. "Kita lihat perkembangannya. Yang penting proses (rekrutmen) sudah berjalan dan 44 eks pegawai KPK tersebut menjadi ASN Polri. Penempatannya nanti disesuaikan dengan kompetensi yang bersangkutan," kata Rusdi. (sws)

Basarnas Cari Tiga ABK Kapal Batu Bara Tenggelam di Perairan Kukar

Tenggarong/Kukar, FNN - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kaltim dan Kaltara melakukan operasi pencarian tiga anak buah kapal (ABK) pengangkut batu bara yang diduga tenggelam di Perairan Tanjung Pemerung, Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) "Kapal tenggelam saat akan balik ke muara sungai, terkena angin dan gelombang besar yang masuk ke depan kapal sehingga Kapal Motor Bunga Lestari 09 hilang kendali dan tenggelam di perairan laut," kata Kepala Basarnas Kaltim & Kaltara Melkianus Kotta di Kukar, Rabu. Dikatakan pula bahwa ketiga ABK dikabarkan hilang usai kapal mereka yang memuat 30 ton batu bara tenggelam di lokasi kejadian. Tercatat ada enam orang di atas kapal tersebut dan tiga orang dinyatakan selamat. Usai mendapatkan informasi atas tenggelamnya kapal pengangkut batu bara itu, personel Basarnas Kaltim menuju ke lokasi kejadian pada hari Selasa (7/12) sekitar pukul 20.35 WITA dan tiba pukul 22.18 WITA. Tim SAR yang sudah di lokasi kejadian, mulai dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Polsek Anggana, hingga masyarakat setempat. Basarnas Kaltim yang membawa rescue dmax, rescue truck, peralatan SAR air dan selam lengkap, serta peralatan medis. Disebutkan pula bahwa tiga orang yang dinyatakan selamat diketahui bernama Darmansyah (24) warga Desa Sepatin; Anggana, Ansar Anca (21) warga Mangkupalas, Samarinda; dan Alam (30) Samarinda. Tiga ABK lainnya sedang dalam pencarian. Semuanya berjenis kelamin laki-laki bernama Sanggu (30) dan Wawan (29), keduanya warga Mangkupalas, Samarinda. Seorang lagi bernama Akbar (30) warga Sangasanga, Kukar. "Sampai saat ini ketiga ABK yang belum ditemukan itu masih dalam pencarian pihak Basarnas dan tim sukarelawan lainnya," tutur Kepala Basarnas Kaltim & Kaltara. (sws)

Tiga Orang Tewas Dalam Kecelakaan di Ruas Jalan Semarang-Demak

Semarang, FNN - Sebanyak tiga orang penumpang mikro bis tewas dalam kecelakaan di ruas Jalan Semarang-Demak di wilayah Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu. Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buwono membenarkan peristiwa nahas yang menyebabkan tiga orang penumpang bus tersebut meninggal dunia. "Dua korban meninggal di lokasi, satu lainnya meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit " katanya. Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika sebuah mikro bus bernomor polisi H 7110 OE melaju dari arah Demak menuju Semarang. Menurut dia, pengemudi bus diduga tidak mampu menguasai kendaraan yang dikendarainya ketika menghindari sebuah sepeda motor yang ada di depannya. "Bus oleng ke kanan hingga terguling di jalur arah berlawanan," katanya. Para korban meninggal dunia mengalami luka di bagian kepala. Selain korban meninggal dunia, 7 penumpang lainnya terluka. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di Jalur Pantura Demak tersebut tersendat. (sws)

SPTN IV Solok Gunakan Pola Kemitraan untuk Pulihkan TN Kerinci Seblat

Padang Aro, FNN - Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV (SPTN IV) Solok Selatan, Sumatera Barat menggunakan pola kemitraan konservasi untuk memulihkan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). "Untuk mengembalikan fungsi zona rehabilitasi tersebut TNKS melakukan rangkaian kegiatan kemitraan konservasi melalui pemulihan ekosistem yang saat ini luasnya mencapai 274, 25 hektare," kata Kepala SPTN IV Solok Selatan David, di Padang Aro, Rabu. Dia mengatakan kegiatan kemitraan konservasi yang dilakukan melibatkan masyarakat dengan cara pemberdayaan dengan memberikan bantuan senilai total Rp400 juta kepada delapan kelompok tani. Selain itu, kegiatan pemulihan ekosistem juga dibantu oleh pihak ketiga seperti dengan PT Supreme Energy Muaralaboh yang dilaksanakan pada kawasan TNKS di Solok Selatan dengan luasan area 52,5 hektare. Kegiatan dengan pihak ketiga dilakukan melalui mekanisme penanaman intensif dengan jenis tanaman Beringin (Ficus benjamina), Bayur (Pterospermum spp), Bodi (Homalanthus populneus), Kasai (Pometia spp), Paniang-paniang (Quercus spp), Puspa (Schima walichii), Pasang (Lithocarpus spp), Indarung (Trema orientalis), Baliak Angin (Ficus vulva), Lasi (Oreocnide rubescens). "Kegiatan ini juga dimungkinkan untuk dilaksanakan bersama pihak lain yang melakukan kerja sama dengan TNKS," ujarnya. Tujuan pemulihan ekosistem ini, katanya, untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagaimana kondisi aslinya dan kondisi masa depan tertentu (desired future condition), pada kawasan yang telah terjadi keterlanjuran kerusakan (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen KSDAE No.P.6/ KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Berdasarkan data dokumen zonasi TNKS tahun 2020, katanya, penggunaan kawasan SPTN Kerinci Seblat IV untuk kegiatan lainnya di zona rehabilitasi, dalam kurun waktu tiga tahun (2017 - 2020) mengalami penurunan 1.018 hektare yaitu dari 14.255 hektare menjadi 13.237 hektare atau 16,76 persen. Taman Nasonal Kerind Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Indonesia memiliki luas 1.389.509, 867 hektare yang tersebar di empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Untuk SPTN wilayah IV mempunyai wilayah kerja yang berada di tiga kabupaten yaitu Solok, Solok Selatan, dan Dharmasraya. (mth)

Polri Sita Rp1,7 Miliar dari Saksi Kasus Dugaan Korupsi JIP

Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menyita uang senilai Rp1,7 miliar dari saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP). Direktur Tipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Purwanto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, mengatakan uang Rp1,7 miliar tersebut masuk ke rekening saksi YK selaku mantan Direktur PT JIP. "Hari ini, salah satu saksi di PT JIP itu mengembalikan kepada kita di mana kami menindaklanjutinya dengan melakukan penyitaan uang sejumlah Rp1,7 miliar," kata Djoko. Djoko menjelaskan, dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur menara serta GPON oleh PT JIP pada 2017-2018, saksi YK menerima dua kali transferan dana melalui rekeningnya dengan nominal keseluruhan transaksi Rp1,7 miliar. Saksi YK awalnya mengira uang tersebut adalah gaji dan bonus. Kemudian baru mengetahui bahwa dana yang masuk ke rekeningnya bersumber dari pihak ketiga (inisial CD dan EM). Mengetahui hal itu, saksi mengembalikan uang tersebut kepada penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri. "Kami terus mengejar larinya uang (korupsi), karena penanganan penyidikan kami tidak hanya tipikor saja, tapi juga ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) nya," kata Djoko. Djoko menerangkan, penyidikan TPPU dibutuhkan dalam penyidikan pidana asal yaitu tipikor, sehingga penyidik semaksimal mungkin berupaya untuk memulihkan aset, sesuai amanat undang-undang dalam perkara tipikor. Dalam perkara ini, penyidik Dittipikor Bareskrim Polri telah menetapkan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Ario Pramadhi sebagai tersangka bersama Christman Desanto, selaku mantan VP Finance & IT PT JIP. Kerugian sementara dalam perkara ini ditaksir oleh penyidik sebesar Rp315 miliar. Adapun, bentuk perbuatan melawan hukumnya, yakni pembangunan menara telekomunikasi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta pengerjaan proyek pembangunan menara dan infrastruktur "Gigabit Passive Optical Network" (GPON). Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 65 saksi antara lain dari pihak PT JIP, perusahaan yang memberikan pekerjaan, dan kontraktor pengadaan GPON, serta satu saksi ahli keuangan negara. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (sws)

KPK Panggil Mantan Istri Zumi Zola

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil Sherin Tharia, mantan istri Zumi Zola, bersama lima saksi lainnya dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Selain Sherrin Tharia selaku ibu rumah tangga yang juga mantan istri Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi), KPK juga memanggil Harmina Djohar selaku ibu rumah tangga yang juga ibu kandung Zumi. "Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Sedangkan empat saksi lainnya yang dipanggil, yakni mahasiswa bernama Alvin Raymond, Asrul Pandapotan Sihotang dari pihak swasta, Arnold dari pihak swasta/Direktur PT Andica Parsaktian Abadi, dan Wilina Chandra selaku wiraswasta. KPK saat ini masih melakukan penyidikan terhadap tersangka Apif Firmansyah (AF) yang merupakan orang kepercayaan Zumi. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Apif sebagai orang kepercayaan dan representasi dari Zumi. Saat Zumi maju menjadi calon Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi pada 2010, Apif selalu mendampingi Zumi melakukan kampanye. Saat Zumi terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur, Apif semakin dipercaya untuk mendampingi, membantu, dan mengurus berbagai kegiatan dinas sampai dengan keperluan pribadi Zumi. Berlanjut hingga Zumi terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021, Apif kembali dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi diantaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah "fee" proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi. Kemudian sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zumi dan keluarganya termasuk untuk keperluan pribadi Apif. Adapun total yang telah dikumpulkan oleh Apif sekitar Rp46 miliar. Dari jumlah uang tersebut sebagaimana perintah Zumi, sebagian diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang "ketok palu" pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017. KPK juga menduga Apif menerima dan menikmati uang sekitar Rp6 miliar untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah mengembalikan Rp400 juta ke KPK. Atas perbuatannya, tersangka Apif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus yang menjerat Apif merupakan pengembangan setelah sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, salah satunya Zumi. Perkara Zumi telah diputus oleh pengadilan tipikor dan berkekuatan hukum tetap. (sws)

Akademikus: Media Massa Berperan Penting Dalam Mencapai Demokrasi

Jakarta, FNN - Kandidat doktor di Northern Illinois University, Titik Firawati, mengatakan, media massa memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi-kondisi yang dibutuhkan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai inklusi dan demokrasi. Media massa menciptakan kondisi-kondisi dengan cara membantu dalam pembatasan represi, serta memastikan bahwa presiden yang sedang menjabat dapat menghindari pelanggaran komitmen, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada awal mula masa reformasi. “Liputan media, baik media nasional dan media internasional, memperkecil ruang gerak bagi Presiden Soeharto untuk melakukan represi lebih jauh (terhadap publik),” kata dia ketika menyampaikan paparan materi dalam seminar bertajuk CSO, Demokratisasi dan Kebijakan Publik: Catatan dan Kontribusi, yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube CSIS Indonesia, dan dipantau dari Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, kemampuan media massa dalam membatasi represi pada zaman Soeharto memiliki keterkaitan dengan reputasi Soeharto yang dianggap bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh berbagai aktor internasional. Reputasi tersebut membuat Presiden Soeharto menahan diri untuk tidak melakukan represi lebih lanjut. Selanjutnya, terkait dengan menghindari pelanggaran komitmen, Firawati merujuk pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie di awal reformasi. Dengan adanya sorotan media internasional, kata dia, Habibie terdorong untuk melakukan reformasi secepat mungkin. “Pada saat yang sama, Habibie membutuhkan media internasional untuk membangun reputasi Indonesia sebagai negara demokratis baru,” tutur Staf Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada ini. Reputasi Indonesia sebagai negara demokratis baru akan sangat penting bagi pemerintah untuk menarik investor asing, terutama untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Guna membangun reputasi tersebut bersama media massa, Presiden BJ Habibie akan berusaha untuk segera memenuhi janji-janji reformasi. Dengan demikian, sorotan dan liputan media massa memiliki peran yang sangat krusial untuk menjaga arah demokrasi Indonesia. (sws)

Akademikus: Kapasitas OMS Berbasis Gender Paling Kuat Hasilkan Inklusi

Jakarta, FNN - Kandidat doktor Northern Illinois University Titik Firawati mengatakan bahwa organisasi masyarakat sipil (OMS) berbasis gender memiliki kapasitas yang paling kuat di antara OMS untuk kelompok marginal lainnya dalam menghasilkan inklusi politik, sosial, dan ekonomi. "Organisasi masyarakat sipil berbasis gender punya kontribusi besar dalam mendorong agenda politik dalam hal kesetaraan gender dalam kehidupan berpolitik," kata Titik ketika menyampaikan paparan materi dalam seminar bertajuk CSO, Demokratisasi dan Kebijakan Publik: Catatan dan Kontribusi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube CSIS Indonesia, dan dipantau dari Jakarta, Rabu. OMS berbasis gender melakukan lobi dengan anggota parlemen dalam partai politik untuk memberikan kesempatan seluas mungkin bagi perempuan dengan memberlakukan kuota 30 persen. Ia menegaskan bahwa melakukan lobi dengan anggota parlemen merupakan kontribusi OMS berbasis gender untuk mendorong agenda politik dalam hal kesetaraan gender. "Meskipun kuota 30 persen belum berhasil terpenuhi, hasil pemilihan umum parlemen nasional 2004 dan 2009 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di dalam parlemen nasional," ucapnya. Menurut Titik, kapasitas OMS berbasis gender yang lebih baik daripada kapasitas OMS berbasis kelas, etnis, dan agama, diakibatkan oleh situasi perpolitikan pada masa sebelum reformasi. Rezim otoriter saat itu, kata dia, lebih terbuka kepada OMS berbasis gender sehingga mereka memanfaatkan momentum itu untuk membangun kerja sama dengan berbagai organisasi keagamaan di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, penelitian Titik menemukan bahwa kelompok perempuan memperoleh lebih banyak manfaat daripada kelompok berbasis kelas, etnis, dan agama, terkait dengan kemampuan perlawanan sipil untuk menghasilkan inklusi politik, sosial, dan ekonomi. "Penguatan hak perempuan dapat dikaitkan sebagian dengan kekuatan OMS berbasis gender," kata Titik. (sws)

Anggota DPR RI: 228 DIM RUU PDP Belum Dibahas Oleh DPR dan Pemerintah

Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri mengatakan 228 dari 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berisi materi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum dibahas oleh DPR dan pemerintah. “Yang belum dibahas, berjumlah 228 DIM. Mayoritas berkaitan dengan penyelenggaraan dan kelembagaan pengawas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” ujar Mukhlis Basri. Hal itu dikemukakan Mukhlis saat menjadi pemateri seminar nasional secara hybrid bertajuk “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital untuk Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia” dan disiarkan langsung di kanal YouTube FH Unila, dipantau dari Jakarta, Rabu. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) itu, Mukhlis Basri juga menjelaskan beberapa perdebatan antara Komisi I DPR dan pemerintah terkait lembaga pengawas pelaksanaan RUU PDP sehingga menghambat penyelesaian pembahasan seluruh DIM. Komisi I dan Badan Legislasi DPR RI, lanjut dia, mengusulkan agar dibentuk lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nantinya. Lembaga itu akan menjadi regulator dan pengendali perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Mereka juga mengawasi lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab terhadap data-data tersebut. Lembaga independen itu, tambah Mukhlis Basri, diusulkan pula untuk bertanggung jawab langsung kepada presiden dan dipilih oleh anggota DPR RI. Sementara itu, ucap dia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI mengusulkan lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berada di bawah pihaknya. Selain itu, lembaga tersebut juga diusulkan untuk menjadi regulator saja dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian sejauh ini, ujar Mukhlis Basri, Komisi I DPR baru menyelesaikan pembahasan 143 dari 371 DIM yang ada. “Dari seluruh total 371 daftar inventarisasi masalah (DIM), Komisi I DPR RI telah menyelesaikan sebanyak 143 DIM,” kata dia. DIM tersebut terdiri atas 125 DIM yang telah disetujui dan disepakati, 10 ditunda, 6 mengalami perubahan substansi, serta 2 usulan baru. Mukhlis Basri pun berharap ditetapkannya RUU PDP sebagai salah satu rancangan aturan dari 40 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dalam rapat paripurna, Jakarta, Selasa (7/12), dapat mendorong rancangan undang-undang itu segera disahkan. “Undang-undang ini sangat dibutuhkan bagi kita,” tegas Mukhlis Basri. (sws)

Hakim MK Arief Hidayat Terpilih Sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI

Jakarta, FNN - Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) memilih secara aklamasi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI masa bakti 2021—2026. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, penetapan itu berlangsung dalam Rapat Pleno VII Kongres IV PA GMNI di Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/12). "Kami menetapkan Prof. Arief Hidayat sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia," kata Ketua Sidang Kongres IV PA GMNI James Sumendap. Selanjutnya, rangkaian acara beralih pada penyerahan dokumen keputusan kongres dari James Sumendap kepada Arief Hidayat. "Dengan ini, saya menerima amanat, disaksikan seluruh peserta Kongres IV PA GMNI. Terima kasih, semoga Tuhan melindungi dan mempererat persaudaraan kita dalam wadah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia," ucap Arief saat menerima dokumen. Setelah itu, dia menyampaikan pidato pertama sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI. Arief mengajak anggota PA GMNI untuk menjadi kader yang menyemai, mengawal, dan menjaga tegaknya ideologi serta dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ruang-ruang virtual, kata dia, harus dinarasikan dengan ajaran-ajaran presiden pertama RI Soekarno, terutama tentang nilai Pancasila kepada generasi milenial. "Marilah, kita menjadi kader-kader yang tampil ke depan untuk menjaga, mempertahankan, sekaligus mengaktualisasikan ajaran-ajaran Soekarno. Yang terutama adalah ajaran Pancasila sebagai ideologi falsafah negara," imbau Arief. Melalui langkah tersebut, Arief merasa optimistis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan senantiasa kukuh. Ia juga memohon dukungan dan konsolidasi dari seluruh anggota PA GMNI untuk memajukan organisasi tersebut. Selain penetapan Arief Hidayat sebagai Ketua Umum DPP PA GMNI, kongres itu juga menetapkan 11 orang tim formatur. Tim tersebut dipimpin oleh Arief dan beranggotakan 10 orang, yakni Ahmad Basarah, Abdi Yuhana, James Sumendap, Baginda, Soetarto, Alek Bajo, Yunus Takandewa, Albert Hama, Kletus B. Wetipo, dan Deni Wicaksono. Mereka akan bertugas memilih dan menetapkan susunan DPP PA GMNI masa bakti 2021—2026. (sws)

DPR Sampaikan Belasungkawa dan Doakan Warga Terdampak Erupsi Semeru

Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPRI RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan belasungkawa dari segenap anggota DPR RI atas musibah erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan mendoakan warga yang terdampak bencana alam tersebut. "Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR menyampaikan turut prihatin dan duka yang mendalam atas musibah erupsi Gunung Semeru," ujar Dasco berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Belasungkawa dan doa agar warga terdampak erupsi Gunung Semeru senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan, keselamatan, dan dilindungi Tuhan, disampaikan Dasco dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2021-2022, Jakarta, Selasa (7/12). Menurut Dasco, erupsi Gunung Semeru mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka. Berdasarkan data per Selasa (7/12), menurut Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya, jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru mencapai 34 orang. Selain itu, ada pula warga terdampak erupsi yang mengalami kerusakan materi dan harta benda, seperti rumah tinggal. Tidak sampai di sana, bencana alam tersebut juga merusak sebagian besar fasilitas umum. "Untuk itu, marilah kita doakan masyarakat yang terdampak dengan bencana tersebut agar senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan dan keselamatan, serta dalam perlindungan Allah SWT," tambah Dasco. Seperti yang diketahui, erupsi Gunung Semeru terjadi pada Sabtu (4/12). Hingga saat ini, Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban yang dinyatakan hilang. Berdasarkan data termutakhir, diketahui ada 16 dari 43 korban yang masih dalam pencarian dan diidentifikasi oleh tim evakuasi. Berbagai upaya dalam menjalankan operasi penanganan darurat pasca-erupsi Gunung Semeru pun dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka menurunkan lebih dari 900 personel gabungan dan beberapa bantuan peralatan untuk mencari korban yang hilang. (sws)

F-PKB Fokus Perjuangkan Pengesahan RUU TPKS dan Kesejahteraan Ibu-Anak

Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan fraksinya akan fokus memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Menurut Cucun, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, kedua RUU tersebut menjadi target prioritas Fraksi PKB dari 40 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 karena mempertimbangkan dinamika di lapangan. “Kami menilai RUU TPKS layak untuk segera ditetapkan karena saat ini terjadi darurat kekerasan seksual, sedangkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak begitu penting karena akan memastikan jaminan kesehatan, ketercukupan gizi, hingga kesejahteraan ibu dan anak di Tanah Air,” ujar Cucun. Untuk diketahui, DPR RI telah menetapkan 40 RUU sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dalam rapat paripurna, Jakarta, Selasa (7/12). Terkait RUU TPKS, kata Cucun, aturan tersebut mendesak untuk disahkan karena korban kekerasan seksual di Indonesia semakin banyak, mulai dari anak di bawah umur, para pelajar, hingga ibu rumah tangga. Dari kasus termutakhir, Cucun mencontohkan peristiwa bunuh diri Novi Widyasari karena mengalami kekerasan dalam berpacaran. Menurutnya, kasus itu menjadi momentum untuk menyadari pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Tanah Air. “RUU TPKS ini tidak sekadar memastikan hukuman bagi pelaku, tetapi juga perlindungan organ negara bagi korban kekerasan seksual agar bisa speak up (angkat bicara) sehingga tidak menyakiti diri sendiri,” tambah dia. Cucun juga menilai kekerasan seksual di Indonesia saat ini selayaknya fenomena gunung es, yaitu kasus yang muncul ke permukaan tampak tidak seberapa, padahal kasus di lapangan sangat banyak. Salah satu pemicu fenomena tersebut, kata dia, adalah korban kekerasan seksual yang tidak berani angkat bicara. Para korban, lanjut Cucun, merasa malu ataupun takut pada stigma dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk memendamnya sehingga mengalami kekerasan berulang yang menekan fisik, mental, bahkan spiritual. “Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan sehingga RUU TPKS yang menjadi payung hukum untuk melindungi korban harus segera disahkan,” tegas Cucun. Terkait RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, menurut Cucun, aturan itu tidak kalah penting karena angka kematian ibu di Indonesia akibat melahirkan dan angka stunting pada anak masih tinggi. Cucun pun menilai ketiadaan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi para ibu yang bekerja berdampak pada anak-anak mereka. “Para ibu yang harus bekerja terkadang sulit memberikan ASI eksklusif karena cuti melahirkan yang terbatas. Selain itu, ibu pekerja juga harus mendapat beban ganda saat harus merawat anak-anak mereka di usia emas,” jelas dia. Tantangan yang dihadapi para ibu tersebut, kata Cucun harus mendapatkan afirmasi dari negara, seperti memberikan cuti melahirkan yang lebih panjang. Dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, tambah dia, diusulkan agar cuti bagi ibu melahirkan berdurasi 6-7 bulan sehingga mereka bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. “Bayi ini merupakan aset bangsa, para generasi emas yang harus mendapatkan perhatian dari ibu di masa pertumbuhan krusial mereka. Kami berharap pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak akan memastikan generasi muda Indonesia bakal lebih berkualitas di masa depan karena terjamin asupan gizi dan kesejahteraan mereka dari usia dini,” tutup Cucun. (sws)

Anggota DPR: Revisi UU Migas Beri Kepastian Hukum Investor-Regulator

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai revisi Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) akan memberikan kepastian hukum, baik bagi para investor maupun bagi regulator, yaitu Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. "Harapannya UU Migas yang baru merupakan landasan hukum yang membuat sektor migas kompetitif. Ada berbagai permasalahan namun yang penting menjawab permasalahan di sektor migas," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Hal itu dikatakannya dalam Focus Group Discussion "Masa Depan Industri Hulu Migas di Indonesia dalam menghadapi Transisi Energi" yang digelar Pandawa Nusantara di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (7/12). Menurut dia, ada beberapa aspek permasalahan yang harus diselesaikan melalui revisi UU Migas tersebut. Dia menjelaskan, pertama, aspek politis, karena revisi UU Migas telah masuk ke DPR sejak 2008. "Kedua adalah aspek yuridis, karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan beberapa pasal dalam UU Migas yang lama," ujarnya. Eddy mengatakan, revisi UU Migas juga diharapkan dapat memperkuat dan membantu SKK Migas memenuhi target lifting migas 1 juta barel per hari pada 2030. Menurut dia, saat ini SKK Migas merupakan badan ad hoc, sementara para pengembang ingin memiliki kepastian hukum yang bisa membuat mereka mengikat kontrak untuk eksploitasi migas. Selain itu dia mengatakan, UU Migas baru juga akan mempermudah perizinan bagi para investor yang akan berinvestasi di industri migas Indonesia. "UU Migas yang ada saat ini membuat para investor tidak tertarik dan tidak mau berinvestasi karena perizinan yang masih rumit. Jadi tidak menarik sektor migas Indonesia dibandingkan dengan negara lain, tidak atraktif, jumlah izin bikin sakit kepala bagi investor yang ada di Indonesia," katanya. Eddy memastikan DPR RI akan merevisi UU Migas pada Masa Sidang DPR RI berikutnya karena sudah diputuskan di Badan Musyawarah di DPR agar revisi UU Migas masuk Prolegnas 2022 dan mulai dibahas pada masa sidang mendatang. (sws)

Warga Sintang: Kunjungan Presiden Pengobat Duka Setelah Banjir

Sintang, FNN - Warga Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang wilayah Sintang Kalimantan Barat Eman Subekti mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo sebagai pengobat duka setelah bencana banjir yang sempat melanda Sintang yang terjadi hampir sebulan lamanya. "Saya merinding, Pak Jokowi datang ke Sintang, salut sama pak Jokowi merakyat, kedatangannya ini sebagai pengobat duka kami yang terdampak banjir," kata Eman Subekti yang juga salah satu korban banjir di Kelurahan Ladang Sintang Kalbar, Rabu. Disampaikan Eman, perhatian pemerintah atas bencana yang melanda Sintang merupakan wujud kepedulian pemerintah. Menurut dia, tidak hanya bantuan untuk korban banjir, namun saat ini ada upaya dalam penanganan dan antisipasi banjir pemerintah juga membangun tanggul pasir atau geobag dan geotube. "Tentunya apa pun upaya pemerintah jika itu yang terbaik untuk meminimalisir terjadinya banjir kami sebagai warga tetap mendukung program pemerintah," ucapnya. Apalagi dengan kedatangan langsung Presiden Jokowi, menurut Eman wujud kepedulian Jokowi terhadap masyarakat. "Terima kasih pak Jokowi kami bangga, saya merinding terharu Pak Jokowi datang ke Sintang," kata Eman. Kunjungan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri ke Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka peresmian Bandara Tebelian, peninjauan pekerjaan geobag dan geotube, penyerahan bantuan sosial untuk korban dan penanganan banjir serta penanaman pohon. (mth)

Boyolali Kirim Sembilan Ton Beras bagi Pengungsi Awan Panas Semeru

Boyolali, FNN - Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan sembilan ton beras berikut perlengkapan bayi untuk pengungsi korban guguran awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Pemkab Boyolali sangat prihatin dan merasa empati terhadap warga yang menjadi korban bencana awan panas Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur, karena warga Boyolali juga pernah merasakan hal serupa, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Widodo Munir, di Boyolali, Rabu. Menurut Munir bantuan untuk korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang antara lain berupa beras, perlengkapan bayi, mie instan, kasur atau matras dan juga masker diberangkatkan dari kantor BPBD Boyolali menggunakan tiga armada mobil truk menuju Lumajang. Dia mengatakan bantuan untuk korban Semeru tersebut merupakan donasi dari semua pihak di Kabupaten Boyolali termasuk dari Badan Umum Milik Daerah (BUMD). BPBD Boyolali sendiri mengirimkan batuan berupa masker non medis 103.845 lembar, matras atau kasur 50 buah, pampers bayi 1.440 buah, dan peralatan mandi 40 paket. Sedangkan, kata dia, untuk beras ada sembilan ton dengan rincian dari Korpri sebanyak 2.000 kg, Lazis Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 kg, Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) 1.000 kg, dan BUMD 5.000 kg serta 41 karton mie instan. Pihaknya berharap bantuan tersebut bisa sedikit mengurangi beban warga yang terdampak bencana Gunung Semeru di Lumajang, karena warga Boyolali juga pernah merasakan terkena erupsi Gunung Merapi pada 2010," katanya. Selain itu Pemkab Boyolali juga mengirimkan satu unit mobil tangki air bersih berikut operatornya ke daerah bencana. Mereka akan menginap selama satu minggu di Lumajang guna membantu pemulihan di daerah bencana. Semua operator mobil tangki air bersih tersebut merupakan relawan yang sudah dilatih dan mengetahui apa yang harus dilakukan di lokasi bencana. (mth)

Merengkuh Sosiologi Bencana

Oleh: Yusuf Blegur *) Gunung Semeru baru saja menyemburkan awan debu dan memuntahkan lahar panas. Korban jiwa dan harta serta kerusakan lingkungan tak terhindarkan. Begitu juga dengan bencana alam seperti kebakaran, banjir dan musibah-musibah lainnya yang selalu menimbulkan penderitaan masyarakat yang terdampak. Dalam suasana duka dan keprihatinan yang dalam, seketika dengan reaksi cepat mengalir juga simpati, empati dan bantuan masyarakat dari pelbagai penjuru tanah air. Satu kebiasaan rakyat Indonesia yang begitu responsif jika melihat saudara sebangsa dan setanah airnya mengalami kesusahan. Nilai-nilai lama dari warisan nenek moyang itu menjelma bukan saja sebagai tradisi dan kebiasaan. Solidaritas sosial itu telah menjadi karakter sekaligus budaya dari nilai-nilai gotong royong sebagai salah satu keluhuran bangsa Indonesia. Jika menyadari realitas itu, maka akan menjadi menarik mengangkat masalah bencana dari aspek sosiologi. Adanya mitos dan etos yang menjadi bagian dari kehidupan tradisional masyarakat. Sifat saling asa, saling asuh dan saling asih mendorong kearifan lokal tersebut menjadi faktor penting membangun kekuatan nasionalisme. Partisipasi rakyat dalam ikut membantu korban bencana patut diapresiasi dan menjadi kebanggaan. Tanpa menunggu penanganan dari pemerintah, inisiatif yang lahir dari organisasi kemasyarakatan dan para relawan. Berjibaku mengambil resiko, menempuh lokasi yang kadang terisolir, menyumbangkan tenaga, makanan, obat, pakaian dll yang dibutuhkan, dengan biaya sendiri atau secara kolektif demi membantu sesamanya. Mewujudkan nasionalisme dengan cara yang sederhana tanpa kerumitan dan problem-problem politik itu. Para relawan ikut peduli dan merasakan penderitaan dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Dengan cara itulah partisipasi rakyat memaknai arti menjadi bagian dari sebuah bangsa dan negara. Selain membayar pajak dan melaksanakan perintah kontitusi dan kebijakan pemerintah lainnya. Ikut membantu korban bencana, merupakan salah satu jawaban bahwa tidak semua persoalan kehidupan rakyat harus diserahkan sepenuhnya kepada negara dan mempercayakan begitu saja kepada aparatur pemerintahan. Peran aktif, inisiasi dan kreatif harus dimiliki rakyat sebagai solusi dari masalah yang menggelutinya. Bencana Alam dan Bencana sosial Negeri ini belakangan terakhir terus mengalami kekacauan. Bukan hanya disebabkan oleh distorsi kebijakan dalam soal-soal politik dan ekonomi. Pembajakan konstitusi dan penerapannya yang ugal-ugalan demi kepentingan kelompok baik oligarki maupun borjuasi korporasi. Penyelenggaran manajemen yang serampangan, menyebabkan negara telah mengalami krisis multidimensi. Ironisnya bukan hanya soal demokrasi dan kesejahteraan rakyat yang dikorbankan demi kekuasaan yang korup dan tiran. Mirisnya, rezim juga telah sewenang-wenang menimbulkan kerusakan alam dan ekosistem yang ada didalamnya. Sama-sama berdampak buruk dan menyebabkan penderitaan hidup rakyat. Bencana alam dan bencana sosial seiring sejalan dan silih berganti memicu kemiskinan, menimbulkan wabah penyakit dan kelaparan. Serta tidak sedikit rakyat yang terintimidasi, mengalami teror, teraniaya dan terancam jiwanya. Sama halnya dengan alam ketika bergejolak, kekuasaan yang korup dan tangan besi juga dapat menyebabkan kematian yang massal dan kemunduran peradaban. Kalau dalam penanganan bencana alam ada beberapa kegiatan yang terkaitan dengan upaya deteksi dini, preventif, mitigasi dan evakuasi. Begitupun seharusnya pada penanganan bencana sosial. Potensi bahaya yang bisa timbul dari kesalahan sistem dan penyalahgunaan kekuasaan, juga sebuah resiko yang tidak bisa dianggap remeh. Kejahatan struktural dari suatu sistem yang dilakukan kekuasaan bukan hanya dapat menghancurkan keberadaan dan eksistensi fisik semata. Daya rusaknya juga mampu memengaruhi ranah psikologis dan psikopolitik. Terkadang melebihi bencana alam pada skala tertentu. Pada manusia bisa mendatangkan korban yang tidak sektoral, namun masif dan menyeluruh. Pada upaya perbaikan, ia tidak serta merta mudah dan cepat melakukan recovery dengan sekedar pembangunan berbiaya dan berteknologi. Membutuhkan proses waktu dan kepercayaan yang tinggi untuk memulihkannya. Dalam aspek sejarah dan peradaban manusia, bencana sosial menimbulkan preseden buruk, sikap skeptis dan apriori terhadap kepemimpinan dan masa depan politik suatu negara. Termasuk keberadaan hukum yang sudah lama tidak dipercaya rakyat. Bencana alam selain karena dipicu ulah manusia, rakyat juga masih bisa menerima kalau ada kehendak Tuhan yang melakukan intervensi. Sementara, bencana sosial lebih banyak didominasi oleh perilaku dan watak kekuasaan yang rakus, tamak dan serakah. Dalam kebanyakan prakteknya, kekuasaan yang dzolim berwajah memusuhi sesama manusia, tidak bersahabat pada lingkungan dan menegasikan keberadaan Tuhan dan syariat keagamaanya. Pemikiran dan sikap kritis selalu dihadapi rezim sebagai upaya pembangkangan, perlawanan dan tindakan makar. Rakyat negeri ini akankah terus pasrah pada keadaan?. Bencana demi bencana mungkinkan dianggap selalu karena keinginan dan takdir dari Tuhan. Mungkinkah rakyat merasakan bahwa pemimpin itu baik buruknya lahir dari rahimnya sendiri?. Kemaslahatan atau kemudharatan itu boleh jadi karena pemimpinnya alim atau dzolim. Atau bisa jadi, rakyat mendapatkan pemimpin dari representasinya sendiri. Mampukah rakyat menentukan nasibnya sendiri, tanpa pengaruh dan kekuatan yang menjauhkannya dari kebenaran dan keadilan?. Rakyat yang memilih pemimpin rakyat pula yang bisa mencabut mandatnya. Agar negara bisa lebih baik dan terhindar dari bencana yang jauh lebih besar lagi. Tak ada salahnya, sesekali rakyat mendengar apa kata agama. Bahwasanya, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan karena kemauan kaum itu sendiri. Negeri ini, bisa tidak mampu, bisa juga tidak mau. Bisa pesimis, namun besar optimis mewujudkannya. Semoga. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.

Kementerian BUMN: Transaksi PaDi UMKM Rp16,2 Triliun per 30 November

Jakarta, FNN - Kementerian BUMN mencatat total volume transaksi Pasar Digital (PaDi) UMKM hingga akhir November telah mencapai Rp16,2 triliun. "Kita mengembangkan PaDi UMKM dan di sini kami bisa memaparkan bahwa dari catatan yang masuk di PaDi UMKM untuk volume transaksi eProcurement mencapai Rp15,2 triliun, sedangkan untuk transaksi B2B atau pembelian langsung oleh BUMN telah mencapai Rp1 triliun pada tahun 2021. Sehingga total transaksi yang tercatat di PaDI UMKM untuk UMKM dari BUMN sudah mencapai Rp16,2 triliun hingga akhir November 2021," kata Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto S Ginting dalam seminar daring di Jakarta, Rabu. Dalam paparannya Loto juga menyampaikan bahwa total frekuensi transaksi PaDi UMKM hingga 30 November telah mencapai 210.627 item. Total frekuensi transaksi PaDi UMKM tersebut terdiri dari frekuensi transaksi eProcurement yang mencapai 160.153 item, sedangkan untuk frekuensi transaksi B2B mencapai 50.474 item hingga 30 November 2021. "Kami tetap berkomitmen untuk berpartisipasi dan juga mendukung pengembangan UMKM secara aktif," kata Loto. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa UMKM bukanlah saingan BUMN, melainkan mitra strategis dalam membangun ekosistem yang sehat. Menurut Erick Thohir, kolaborasi dan kemitraan BUMN dan UMKM menjadi sangat penting, karena saat pandemi jangan hanya bertahan tapi juga harus membangun ekosistem untuk ketahanan bersama. Ia mengatakan ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk melihat langsung bagaimana rakyat bertahan dan perlahan bangkit pada masa pandemi COVID-19, terlihat UMKM telah menjadi tulang punggung serta berperan nyata dalam membangun perekonomian rakyat. (mth)

SKKMigas Lakukan Banyak Inisiatif Tekan Emisi Karbon

Jakarta, FNN - SKK Migas melakukan banyak inisiatif untuk menekan emisi karbon di tengah upaya mengejar target produksi minyak dan gas bumi (migas) untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang dikutip di Jakarta, Rabu, salah satu inisiatif menekan emisi karbon adalah program penghijauan yang untuk tahun ini sudah disepakati bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam Work Program and Budget (WP&B) mencakup 6,9 juta pohon seluas 14,1 ribu hektare. Jumlah tersebut diproyeksikan bisa menyerap CO2 mencapai 87,1 ribu ton per tahun. Program penghijauan itu pun telah masuk dalam Key Performance Indicator (KPI) SKK Migas. Sejumlah inisiatif untuk menekan emisi karbon tersebut adalah: 1. Penerapan Kebijakan dan Regulasi - Komitmen Paris Agreement - Berdasarkan zero flaring yang tertuang dalam Permen ESDM 17/2021 - Penilaian Proper berdasar Kepmenkeu No 1/2021, pengelolaan energi berdasar Permen ESDM No 14/2012 dan PTK 005 SKK Migas - Penyusunan Permen ESDM tentang Carbon Capture and Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization Storage (CCUS). 2. Pengelolaan energi - Menurunkan intensitas energi - Fuel switching - Design & engineering yang menerapkan konservasi energi, kebijakan perusahaan dalam pemanfaatan energi. - Penerapan LCA (Llife Cycle Analisys) - Pemrosesan ulang limbah. 3. Zero routing flaring - Monetisasi associated gas, termasuk konversi elpiji - Pemanfaatan associated gas untuk fuel operasi, pressure maintenance dan lain-lain -SKK Migas juga mendorong monetisasi kapasitas lebih power generation. 4. Mengurangi emisi kebocoran - Melakukan pengukuran dan monitoring emisi kebocoran (fugitive emission) - Inspeksi rutin dan check minor terhadap fasilitas produksi. - Memperbaiki kebocoran dan pipa open ended - Meningkatkan aktifitas offloading - Meningkatkan manajemen stok minyak mentah 5. Penghijauan atau reforestation - Penanaman mangrove di area pantai (KKKS offshore & nearshore) - Rehabiilitasi DAS, penanaman kembali di area perkantoran, ORF, shorebase 6. CCS/CCUS - Penerapan reinjeksi gas pada gas enhanced recovery - Pengkajian pemanfaatan CCU/CCUS Sebelumnya Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan pengelolaan lingkungan industri hulu migas. SKK Migas pun melakukan pembandingan dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat potensi strategi untuk mencapai target-target tersebut. "Kami melakukan kajian melalui benchmarking potensi kegiatan dan strategi yang akan dilakukan. Hasil benchmarking akan digunakan untuk menyusun roadmap, sehingga dapat diketahui prioritas utama strategi untuk penurunan emisi karbon dalam rangka peningkatan produksi migas," katanya. Dia menargetkan dalam kurun waktu paling tidak empat bulan ke depan, roadmap bisa rampung sehingga berbagai perencanaan bisa diimplementasikan. Penghijauan jadi salah satu andalan perusahaan manapun untuk menekan emisi karbon serta sebagai kewajiban yang sudah tertuang dalam regulasi saat pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan produksi dan pengolahan sumber daya alam. Sementara itu ​​​​Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan saat ini dunia dihadapkan pada tantangan untuk mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). "Perusahaan-perusahaan minyak pun sudah beberapa punya target net zero emissions atau karbon netral di 2050," katanya. Menurut dia, salah satu emisi yang tinggi di industri migas adalah gas metana. "Metana punya global warming potential sebesar 20x dari CO2. Jadi, mengurangi gas metana, dari sudut pandang pengendalian emisi GRK sebenarnya lebih cost effective," ungkap Fabby. Fabby juga mengatakan teknologi CCUS dikombinasi dengan EOR bisa meningkatkan produksi migas. Hanya saja, investasi CCUS cukup mahal, setara dengan 100-120 dolar AS/ton CO2. "Jadi kalau mau diberikan insentif bisa saja," ujarnya. Vorwata Enhanced Gas Recovery (EGR) CCUS di Papua akan menjadi proyek pertama di Indonesia. Melalui proyek ini, gas CO2 yang diproduksi akan diinjeksi kembali ke dalam reservoir Vorwata untuk membantu meningkatkan produksi gas. Nader Zaki, Presiden BP Indonesia, menyatakan secara total, jumlah CO2 yang diinjeksikan akan mencapai 25 juta ton pada 2035 dan 33 juta ton pada 2045. Dari sisi produksi gas, proyek ini berpotensi meningkatkan produksi gas sebesar 300 miliar kaki kubik (BCF) pada 2035 atau mencapai 520 BCF pada 2045. Menurut dia, saat proyek itu mulai beroperasi pada 2026 atau 2027, Kilang LNG Tangguh akan menjadi salah satu kilang LNG dengan tingkat emisi karbon terendah di dunia. "Dengan melakukan hal ini, kita akan meningkatkan produksi sekaligus mengurangi emisi karbon," ujar Nader. (mth)

Sebanyak 902 Rumah Warga Daerah Pesisir Bangka Belitung Tergenang Akibat Banjir Rob

Pangkalpinang, FNN - Setidaknya 902 rumah warga tergenang akibat banjir rob yang terjadi di beberapa daerah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan bahwa banjir rob paling parah terjadi di Kota Pangkalpinang, tempat 464 rumah warga tergenang pada Selasa (7/12) malam. Di Kota Pangkalpinang, ia menjelaskan, banjir rob menggenangi 144 rumah di Kelurahan Opas Indah, 150 rumah di Kampung Seberang, 60 rumah di Kelurahan Rejosari, dan 110 rumah di Kelurahan Pasir Putih. Banjir rob juga menyebabkan 358 rumah warga di Kabupaten Bangka tergenang. Perinciannya, banjir rob menggenangi 30 rumah di Lingkungan Air Hanyut, 25 rumah di Kampung Pasir, 23 rumah di Cokro, 143 rumah di daerah Nelayan 1, 95 rumah di daerah Nelayan 2, dan 42 rumah di Parit Pekir. Selain itu, banjir rob berdampak pada 40 rumah di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat; 10 rumah di Sijuk, Kabupaten Belitung; dan 30 rumah di Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah. "Alhamdulillah banjir rob ini sudah mulai surut dan tim reaksi cepat telah dikerahkan untuk berjaga-jaga mewaspadai banjir rob susulan mengingat air laut kembali pasang dan hujan lebat mulai turun," kata Mikron. (mth)

Polda Metro Siapkan Rekayasa Arus Lalu Lintas Terkait Demo Buruh

Jakarta, FNN - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas selama pelaksanaan aksi unjuk rasa elemen buruh yang difokuskan di kawasan Patung Kuda dan kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. "Hari ini untuk pengamanan hari unjuk rasa buruh kita sudah siapkan rekayasa lalu lintasnya di sekitaran Bundaran Patung Kuda karena diperkirakan massa buruh cukup banyak," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021. Sambodo mengatakan pihak kepolisian telah menutup jalan di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, untuk pengamanan unjuk rasa. Sedangkan penutupan titik lainnya akan menyesuaikan situasi di lapangan. Adapun titik yang diperkirakan akan ditutup antara lain persimpangan Thamrin-Kebon Sirih dan Jalan Medan Merdeka Selatan karena massa diperkirakan akan bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta. "Karena massa buruh nanti menggunakan bis dengan jumlah cukup banyak, maka kantong parkir bus nanti kita tempatkan di seputar Jalan Medan Merdeka Selatan karena setelah dari bundaran Patung Kuda diperkirakan nanti buruh akan mampir ke sekitar Balai Kota," ujar Sambodo, sebagaimana dikutip dari Antara. Diketahui, ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja siap menggelar aksi demo untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di sekitar Bundaran Patung Kudan dan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu. Buruh juga meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur, dan menaikkan upah 10-15 persen. Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Buruh menilai besaran kenaikan UMP tersebut belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli. (MD).

HAM Norma Permudah Jalannya Fungsi Negara Layani Warga

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengatakan HAM adalah norma yang mempermudah jalannya fungsi negara dalam melayani masyarakat. "Namun, sayangnya kita di Indonesia acap kali instansi kenegaraan kalau bicara tentang hak asasi manusia malah menghindar," kata dia pada rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia Ke-73 yang dipantau di Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021. Alasannya, ujar Ketua Konsultan/Peneliti Papua Resource Center, YLBHI Jakarta periode 2015 hingga 2017 tersebut banyak pihak menganggap kalau bicara atau membahas HAM maka yang datang masalah semua. "HAM jadi masalah bila baru dibicarakan bukan di awal menjalankan fungsi negara," kata Amiruddin, sebagaimana dikutip dari Antara. Oleh karena itu, jika semua penyelenggara negara berpegang teguh pada konstitusi RI, maka HAM adalah norma yang harus dijalankan. Baik untuk menyiapkan setiap program negara atau pemerintah maupun dalam rangka mengevaluasi agar sasarannya tercapai. Sasaran yang ingin dicapai dari penerapan segala kebijakan negara tersebut ialah bagaimana membangun jiwa dan raga setiap warga negara. Sebab, hal itu adalah perintah konstitusi. Ia mengatakan kalau semua pihak menyadari perintah konstitusi tersebut dalam membangun tujuan bernegara, maka ketika membicarakan HAM adalah tugas dan tanggung jawab bersama terutama penyelenggara negara. Namun, bila hal itu tidak dijalankan maka setiap harinya akan ada atau muncul persoalan-persoalan baru seperti yang terjadi belakangan ini. "Karena sudah menjadi persoalan, rakyat dianggap rewel dalam mempertanyakan haknya," ujarnya. Padahal, jika dari awal seluruh kegiatan dan program pemerintah diukur dengan HAM dan dilaksanakan untuk tujuan pemenuhan HAM, persoalan-persoalan tidak akan sebanyak itu, kata Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Jakarta tahun 2006 hingga 2012 itu. "Kenapa, karena warga negara yang memiliki hak tadi sedari awal sudah diajak bicara," ujarnya. (MD).

Parpol, Politik Kriminal dan Otoritarianisme Korup Rezim Jokowi

Oleh Abdurrahman Syebubakar *) Partai Politik (parpol) adalah salah satu pilar utama demokrasi. Tidak ada negara demokratis tanpa kehadiran (multi) parpol. Secara teoritis, parpol berfungsi sebagai kanal aspirasi rakyat, sarana pencerahan politik warga dan pengkaderan calon pemimpin bangsa. Bagaimana realitasnya dalam perpolitikan kita? Sejak Republik ini dihempas gelombang ke-2 demokrasi, paska lengsernya Presiden Soeharto medio 98, parpol tumbuh bak jamur di musim hujan. Para aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat, konglomerat, purnawirawan TNI/Polri, mantan pejabat, keluarga pejabat, selebriti, pewaris kuasa politik masa lalu, bahkan kelompok generasi milineal berlomba lomba mendirikan parpol. Awalnya, tidak sedikit diantara mereka berdalih mendirikan ormas dan bersumpah di ruang publik bahwa ormas tersebut tidak akan menjelma jadi parpol. Faktanya, tanpa rasa malu mereka menjilat ludahnya sendiri. Ormas yang mereka dirikan dalam “sekejap” berubah jadi parpol. Hingga saat ini, sebanyak 74 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari 74 parpol tersebut, 16 lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Diantara 16 parpol peserta Pemilu, terdapat 12 parpol lama, yaitu PDIP, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, PKB, PBB dan PKP Indonesia. Sementara sisanya, 4 parpol, merupakan pendatang baru yaitu Partai Perindo, PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Pasca Pemilu 2019, lahir belasan parpol, diantaranya Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Masyumi Reborn, Partai UKM, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Bukan rahasia lagi, parpol menjadi kendaraan politikus haus uang dan kekuasaan. Perekrutan anggota, pengurus, calon anggota DPRD/DPR, calon kepala daerah dan capres/cawapres dari parpol, berbasis transaksi - pola dagang sapi. Tak heran, parpol disesaki politikus pemburu rente. Yang dikejar hanya uang dan kekuasaan. Setelah itu uang dan kekuasaan lagi, begitu seterusnya. Parpol laksana kerajaan. Kendali penuh ada di tangan ratu atau raja parpol dan keluarga terdekatnya. Sirkulasi kepemimpinan mandeg. Hampir tidak ada ruang tersisa bagi kelompok di luar keluarga dan kroni untuk memegang kendali parpol. Kecuali yang berkantong tebal, tentunya. Atau paling tidak, mereka yang menghamba pada ratu atau raja. Dus, jika bukan keluarga kerajaan, parpol dikendalikan kalangan berduit dan hamba sahaya keluarga kerajaan. PDIP adalah Megawati. Megawati dan keluarganya adalah PDIP. Tidak ada Demokrat tanpa SBY. SBY dan keluarganya menjadi simbol utama Partai Demokrat. Demikian pula dengan Gerindra, partai papan tengah yang sangat bergantung pada sosok Prabowo. Sementara Partai Nasdem mutlak dikendalikan Surya Paloh, sang maestro media, yang juga eksodan politik dari Partai Golkar. Tanpanya, Nasdem sebagai parpol papan bawah hanya tinggal nama. Gejala patologis ini cukup akrab dengan realitas politik kekinian kita. Daftarnya bisa dilanjutkan! Seturut dengan itu, parpol menjadi penyangga utama politik dinasti, politik kekerabatan, yang masih marak dalam pesta demokrasi elektoral kita. Sejumlah kepala daerah lahir dari rahim politik dinasti. Yang paling mencolok adalah Walikota Solo Gibran Rakabuming (anak sulung Presiden Jokowi) dan Walikota Medan Bobby Nasution (menantu Presiden Jokowi). Selain mengerdilkan “panggung politik yang setara” bagi semua aspiran kontestasi elektoral dan menghambat sirkulasi politik kekuasaan yang terbuka dan sehat, politik dinasti juga rawan penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Para politikus pemburu rente yang menyesaki parpol hanya dekat dengan rakyat di masa Pemilu. Segala cara dimainkan guna mendulang suara rakyat. Tebar pesona, umbar janji, dan jual beli suara melalui politik amplop dan sembako, menjadi tradisi lumrah bagi para politikus pemburu rente. Usai ritual pemilu lima tahunan, para politikus lupa pada rakyat. Yang diingat hanyalah trik mengembalikan uang mahar pencalonan. Jika memungkinkan, untung berlipat untuk pencalonan berikutnya. Memanfaatkan kekuasaan demi kekuasaan. Dalam kamus politikus pemburu rente, tidak ada istilah “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan). Ingkar janji, mendadak hilang ingatan adalah siasat umum mereka. Fungsi pendidikan politik terabaikan. Tutup buku untuk proyek pencerahan bagi warga. Nasib konstituen, nasib rakyat bukan lagi urusan para politikus pemburu rente. Diharapkan berperan sebagai sarana penggemblengan calon pemimpin bangsa dan negarawan, parpol justru menjadi sarang koruptor. Hampir semua parpol kecipratan ulah koruptif dan perilaku menyimpang anggotanya. Dari berbagai sumber, terungkap bahwa gerbong parpol pendukung Presiden Jokowi mendominasi kasus korupsi. Antara 2014 dan 2017, dari 31 kasus korupsi parpol, 22 diantaranya “sumbangan” koalisi parpol pendukung presiden Jokowi. Pada tahun 2018, 21 kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, dan hampir seluruhnya berasal dari barisan parpol pendukung pemerintah. Delapan (8) kader PDIP, 5 Golkar, 2 Nasdem, 1 Perindo, dan 1 Partai Nasional Aceh, sisanya dari parpol non koalisi presiden Jokowi, yaitu 2 kader PAN dan 1 Partai Berkarya. Sementara Bupati Pakpak Barat, Sumatera Utara, kader Partai Demokrat, mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi pada pilpres 2019, tak lama berselang sebelum ditangkap KPK. Di saat rakyat menderita akibat salah urus negara dan dampak pandemi COVID-19, para koruptor dari parpol berpesta pora menjarah uang negara. Sebut saja korupsi Bansos oleh eks Mensos Juliari Batubara, Wakil Bendahara Umum PDIP, yang memotong hampir 40% dari Rp. 6,8 triliun total anggaran Bansos Sembako Jabodetabek. Sekitar dua minggu sebelumnya, pada akhir November 2020, eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Gerindra terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas gratifikasi izin ekspor benih lobster, dibantu kader PDIP. Belum lagi menyebut skandal suap anggota KPU oleh Harun Masiku dari PDIP yang keberadaannya hingga kini masih raib. Masih panjang daftar skandal korupsi era otoritarianisme korup rezim Jokowi yang banyak melibatkan elit parpol, baik di pusat maupun daerah. Tak ayal, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 anjlok, dari 40 menjadi 37, membuat posisinya merosot 17 peringkat, dari 85 menjadi 102 di antara 180 negara. Posisi Indonesia berada di bawah Timor Leste dan Etiopia. Anjloknya IPK Indonesia tersebut menunjukkan penyuapan, dan pencurian dana publik oleh pejabat negara dan politikus makin luas dan buas. Juga menggambarkan absennya kemauan politik negara dalam pemberantasan korupsi. Alih alih memimpin perang melawan korupsi dan arus politik kriminal, presiden Jokowi justru memfasilitasi pembusukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya membusuki KPK dilakukan secara sistematis sejak awal berkuasa, melalui skenario kriminalisasi Ketua Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto pada tahun 2015. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, pada April 2017, hingga kini menjadi misteri. Presiden Jokowi enggan memerintahkan pengusutan secara tuntas untuk membuka otak di balik penyerangan sadis ini. Hanya pelaku lapangan (diduga pemeran pengganti) yang dihukum ringan. Puncaknya, revisi UU No. 30/2002 tentang KPK pada akhir 2019 yang mengebiri kewenangan luar biasa dari lembaga anti korupsi ini sehingga tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya secara efektif. *) Ketua Dewan Pengurus IDe Alumnus Universitas Mataram (UNRAM)

Negara Melakukan Kejahatan By Omission

By M Rizal Fadillah Rezim yang tidak serius menangani pembunuhan di Papua adalah rezim tidak bertanggungjawab. Pemerintah dan komando di Jakarta yang masih berbaik baik dengan separatis KKB Papua adalah kekeliruan fatal. Apalagi berfikir akan merangkul dan menganggap para pembantai sebagai saudara. Ini bukan kasus main-main sehingga dapat dilakukan pembiaran atas kejahatan serius yang dijalankan dan digerakkan oleh kelompok pemberontak atau separatis KKB Papua. Perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI adalah perbuatan makar yang harus ditumpas. Negara yang tidak melakukan tindakan atau gagal melakukan tindakan lebih lanjut yang menjadi kewajiban hukumnya tidaklah dapat dibenarkan. Terbunuhnya belasan prajurit di Papua tanpa ada balasan atau penghukuman yang setimpal oleh negara, sama saja dengan Pemerintah atau pengambil keputusan politik telah melakukan pelanggaran HAM berupa kejahatan pembiaran atau violence by omission. Kejahatan atau pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah kini menjadi lengkap, yaitu : Pertama, kejahatan atas dasar perundang-undangan (legislative violence) yakni peraturan perundang-undangan yang tidak mampu menjangkau. Kasus yang dapat diangkat adalah tewasnya 700 petugas Pemilu tahu 2019. Tidak ada aturan perundang-undangan yang dapat mendorong pengusutan atas pelanggaran HAM ini. Kedua, negara aktif melakukan kejahatan atau pelanggaran HAM (violence by commission ). Contohnya adalah pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2020 dan pembantaian 6 anggota laskar FPI 7 Desember 2020. Yang terakhir ini dekat untuk dikualifikasikan sebagai pembunuhan politik. Ketiga, negara membiarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran HAM (violence by omission) itulah KKB Papua yang ditempatkan "saudara yang harus dirangkul". Tidak dilakukan tindakan lanjutan serius untuk memberantas. Kasad Jenderal Dudung bukan tak penting untuk berceramah kuliah subuh di Papua namun yang lebih penting adalah memberi motivasi atau mengomando pasukan untuk berperang membasmi gerakan separatis KKB Papua. Lakukan serangan fajar untuk membuktikan bahwa TNI dan bangsa Indonesia itu jaya dan semakin berwibawa. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Siapa Guru Kiyai Dudung?

By Asyari Usman *) Alhamdulillah, KSAD kali ini pantas diberi gelar “kiyai”. Kiyai Dudung Abdurrachman. Mengapa pantas? Karena beliau sudah bisa memberikan ceramah agama (taushiyah). Dan ceramah itu tentang iman, pula. Sangat jauh berbeda dengan para KSAD pendahulu beliau. Dudung menjelaskan tentang kategori iman. Ada iman taklid (hanya mengikut). Ada iman ilmu. Ada iman iyaan. Ada iman haq. Kelihatannya, berdasarkan ilmu tentang iman inilah Dudung memperingatkan siapa saja agar “tidak terlalu dalam mempelajari agama”. Ucapan ini memancing banyak sindiran dari berbagai pihak. Sehari kemudian, Kadispenad meluruskan ucapan Dudung itu. Agar khalayak tidak salah paham. Menurut Kadispenad Brigjen Tatang Subarna, yang dimaksudkan Dudung agar “tidak terlalu dalam mempelajari agama” adalah bahwa “belajar agama terlalu dalam bisa terjadi penyimpangan apabila tanpa guru”. Dari pelurusan oleh Kadispenad ini bisa diasumsikan bahwa Dudung belajar agama dengan bimbingan guru. Guru beliau mungkin pernah mengatakan agar “tidak terlalu dalam mempelajari agama”. Ini petuah yang luar biasa. Cara baru belajar agama. Tidak perlu dalam-dalam. Sinonim “tidak perlu dalam-dalam” itu adalah “tidak usah serius”. Ini seratus persen ajaran baru. Belajar agama di pinggir-pinggirnya saja. Itu artinya, tidak usaha belajar tentang kezaliman, pembunuhan tanpa hak, korupsi, penyiksaan, pemerkosaan, menjual narkoba, dsb. Karena semua hal ini termasuk belajar agama serius, belajar dalam. Nah, siapa gerangan guru Kiyai Dudung? Siapa guru yang mengajarkan supaya belajar agama dangkal-dangkal saja? Perlu dilacak. Sebab, sejauh ini belum pernah ada anjuran agar belajar agama tidak dalam. Di mazhab mana pun Anda cari, para ulama pasti menganjurkan agar belajar agama sampai dalam. Publik wajar tahu siapa guru Dudung. Khalayak ingin tahu siapa yang menjadi panutan Kiyai Dudung. Kalau ditelusuri dari ucapan Dudung yang berbunyi “Mendidih darah saya”, dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier belum lama ini, ada kemungkinan beliau belajar dari guru-guru senior yang beraliran “darah”. Misalnya, guru besar darah Talangsari, guru besar darah Tanjungpriok, dan darah-darah lainnya. Ini hanya dugaan saja. Jadi, perlulah dilacak siapa guru Pak Dudung. Supaya masyarakat tahu dari mana asal-usul petuah agar “tidak terlalu dalam mempelajari agama”.[] (Panulis wartawan senior FNN)

Jakarta Tenggelam, Prediksi Joe Biden dan Realita Cepat Mana?

Oleh Ridwan Saidi *) "Dalam10 tahun ke depan Jakarta tenggelam" (Presiden USA Joe Biden, 27/7/2021, di depan Kantor Direktorat Intelejen Nasional). Tentu ada dasar yang kuat bagi Biden untuk katakan hal itu. Tapi kenapa di Kantor Intelejen? Sebagai anak Jakarta yang sempat menikmati indahnya pantai Jakarta seraya ditingkahi senandung Bandar Jakarta ciptaan komponis Betawi Ismail Marzuki, saya kini tak dapat gembira apalagi bercanda-canda. Belum pernah ada presiden negara apa pun kecuali USA. Presiden bicara dengan serius tentang Jakarta. Jakarta harus diselamatkan dari kelakuan pemodal yang tahunya untung. Dengan korbankan pantai kami yang semula tak bercacat mulai dari Kamal Muara dan Kali Adem sampai Sampur dan Marunda. Sampur hilang, Marunda tak jelas bentuk. Pulau-pulau alfabet tutup, Kamal Muara dan Kali Adem seraya tanah dipacul dari pulau Seribu. Dalam 10 tahun Jakarta tenggelem, kata Joe Biden. Sunda Kalapa sungguh damai dan indah seperti karya lithografi di atas. Sayang Sunda Kalapa sebagai aset Nasional tak dirawat dengan semestinya bahkan pemodal berlomba merusak bukan saja Sunda Kalapa tapi juga Jakarta bahkan Indonesia. Para pejabat pusat dan daerah jangan merasa dirinya pintar, tapi tiada berdaya apa-apa ketika Semeru meletus dan rob hantam Jakarta sejak 4 Desember 2021 tak henti-henti, hingga sekarang. Kepulauan Seribu kebanjiran. Malah bencana meluas hampir di seluruh Jawa lalu NTB, Kalimantan, Sulawesi Selatan, semalam Manado. Ancol yang katanya mau jadi arena balap Formula E menjadi kolam air terbesar di dunia, bukan lautan juga bukan kolam susu. Mr President, I wanna ask U, why were U predicted the dark future of our Jakarta? Kiranya tentu Tuan ada kekhawatiran tentang "Jakarta" (baca Indonesia). Jika bencana berlalu, apa rencana elit pemerintah dan Pemda? Belum usai pula berpikir rob, longsor, dan gunung meletus, beredar pula khobar Cilegon akan dihantam tsunami. What happened to us? Kok begini benar nasib kita. Atau serial bencana akses solusi. Berharaplah dengan memelihara api harapan sekecil apa pun. Jangan biarkan padam. Wa ba'duHu. *) Budayawan

Tegakkan Hukum dan Keadilan, Adili Para Pelaku Pelanggaran HAM Berat!

Jakarta, FNN - Pada Selasa, 7 Desember 2021, bertepatan dengan 2 Jumadil Awwal 1443, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS), atau disingkat TP3, memperingati setahun syahidnya enam pengawal HRS yang telah dibunuh secara sadis oleh aparat negara. Sebuah pelanggaran HAM berat di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 50 pada 7 Desember 2020 tahun lalu ini, diperingati TP3 dengan acara “Tahlil dan Doa Nasional Bersama” secara daring dan live streaming video channal/ youtube. Acara diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk para penandatangan Petisi Rakyat untuk Penuntasan Kasus Pembunuhan Enam Pengawal HRS. Acara haul dan doa bersama mengenang setahun pembunuhan tanpa peri- kemanusiaan terhadap 6 Pengawal HRS ini sekaligus mengingatkan bahwa hukum dan keadilan belum tegak secara utuh dan beradab di negeri ini. “Para pelaku pelanggaran HAM Berat yang membunuh enam pengawal HRS masih hidup bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum,” ungkap Ketua TP3 Abdullah Hehamahua. Guna menutupi kejadian sebenarnya dan melindungi para pembunuh sadis ini, lanjut Abdullah Hehamahua telah pula dilakukan berbagai upaya dan langkah cover-up. “Para oknum penguasa secara sistematis telah terlibat merekayasa proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan yang sedang berlangsung saat ini,” tambah Sekretaris TP3 Marwan Batubara. Pengadilan terhadap tersangka yang “dinyatakan oleh penguasa” sebagai pelaku pembunuhan memang sudah berlangsung di pengadilan, atas nama level Brigadir yaitu Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella. Namun, kata Marwan Batubara, penetapan dua tersangka ini jauh dari rasa keadilan. Bisa jadi mereka memang tersangka sebenarnya, tapi mereka ini bukanlah tersangka satu-satunya. “Ada nama-nama pelaku lainnya dengan level kepangkatan lebih tinggi yang sangat diyakini terlibat kejahatan HAM ini, termasuk sang master mind dan pengendali operasi,” tegasnya. Persidangan yang tengah berlangsung di PN Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 867 dan 868 atas nama terdakwa Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella bukanlah persidangan dalam rangka menegakkan keadilan atas terbunuhnya enam pengawal HRS. Setelah mengikuti jalannya persidangan di PN Jakarta Selatan selama ini, proses hukum tersebut tidak lebih dari persidangan untuk melindungi dan mengamankan para penjahat pelanggar HAM Berat yang sebenarnya. “Pengadilan ini merupakan bukti nyata berlangsungnya sebuah sandiwara dan dagelan, untuk menghilangkan jejak para pelaku tindak kebiadaban yang sesungguhnya,” ungkap Abdullah Hehamahua. Persidangan di PN Jakarta Selatan juga makin membuktikan adanya sikap Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang “unwilling” dan “unable” untuk mengungkap terjadinya pelanggaran HAM Berat. Persidangan tersebut semakin menunjukkan bahwa pembunuhan enam pengawal HRS adalah peristiwa yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan aparat negara yang berada di bawah kendali kekuasaan rezim. Menurutnya, persidangan di PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Fikri Ramadhan dan M. Yusmin Ohorella justru dijadikan forum dan wahana untuk membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara terhadap enam pengawal HRS. “Peradilan di PN Jakarta Selatan ini berlangsung tanpa adanya bukti saksi. Semua saksi-saksi yang dihadirkan adalah justru saksi-saksi a de charge (saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa) dan saksi-saksi yang membela Pelanggar HAM Berat,” tegas Abdullah Hehamahua. Ia mengatakan, TP3 telah mewawancarai enam pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di Km 50. Kesaksian mereka membuktikan benar telah terjadi pelangaran HAM Berat karena dilakukan secara terencana dan sistimatis melibatkan kekuatan aparat negara yang bersenjata. Kesaksian enam pengawal HRS yang selamat ini tak mungkin bisa diajukan sebagai saksi di PN Jakarta Selatan karena memang tidak dikehendaki oleh rezim. “Mereka hanya mungkin bersaksi di Pengadilan HAM,” tegasnya. Namun, setelah setahun berlalu, langkah awal untuk bergulirnya Pengadilan HAM tidak pernah bisa terlaksana karena Komnas HAM tidak pernah melakukan Penyelidikan atas dasar UU Nomor 26 Tahun 2000. Abdullah Hehamahua mengingatkan, TP3 adalah Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan enam pengawal HRS. Jadi fungsi lembaga ad hoc ini adalah mengawal proses penanganan pembunuhan enam pengawal HRS dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pengadilan sampai putusan hakim. “TP3 berkewajiban untuk mengawasi proses penanganan tersebut agar bersifat terbuka, jujur, dan berjiwa besar sesuai dengan UUD 1945, UU Nomor 26 Tahun 2000 dan peraturan terkait yang berlaku,” lanjutnya. TP3 atas nama keluarga korban dan telah menyerap aspirasi masyrakat berkeadaban menggunakan hak-hak sipilnya dalam mengawal proses penanganan kasus pembunuhan sadis ini. Sebab, pemilik republik ini adalah rakyat, sehingga setiap saat mengawal mereka yang diberi mandat untuk mengelola manajemen pemerintahan termasuk aspek penegakan hukum. TP3 dalam pengawalannya meyakini telah terjadi intervensi yang tidak fair terhadap Komnas HAM dari pihak tertentu yang saat ini berkuasa, agar pembunuhan tak beradab tersebut tidak terkategori sebagai pelanggaran HAM Berat. Hasilnya, terbitlah laporan sarat rekayasa oleh Komnas HAM, diberi judul Laporan Hasil Penyelidikan, yang pada dasarnya hanyalah Laporan Hasil Pemantauan! Dalam hal ini Komnas HAM telah mengkhianati rakyat yang mendukung keberadaannya, sekaligus mengkhianati amanat reformasi. Perkara pembunuhan atas enam pengawal HRS hanya bisa tuntas secara adil dan beradab bila diselesaikan Pengadilan HAM yang digelar sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000. “Oleh karena itu Komnas HAM harus melakukan Penyelidikan Pro Yustisia sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Hanya dengan Pengadilan HAM lah pelanggaran HAM Berat dapat terungkap,” kata Abdullah Hehamahua. Sejalan dengan itu, TP3 juga menuntut agar Presiden Jokowi, sesuai janji yang pernah dinyatakan saat bertemu TP3 pada 9 Maret 2021, di Istana Merdeka, ikut bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini secara adil, transparan dan dapat diterima publik. Untuk itu, “Presiden Jokowi perlu pula meminta Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan Pro Yustisia tersebut,” tambahnya. (mth)

BPJS Kesehatan: Komitmen Pemerintah Lindungi Penduduk Jadi Kunci UHC

Jakarta, FNN -BPJS Kesehatan menyampaikan komitmen pemerintah melindungi penduduknya, termasuk warga negara asing (WNA) yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia melalui jaminan kesehatan menjadi kunci Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC). "Peserta JKN-KIS saat ini sudah mencapai 226,7 juta jiwa atau sekitar 83 persen dari total penduduk Indonesia. Selain dukungan pemerintah melalui regulasi yang mewajibkan seluruh penduduk terdaftar ke dalam Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga proaktif mengadvokasi penduduk dari berbagai segmen untuk menjadi peserta JKN-KIS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, sinergi antarlembaga juga diperkuat untuk menegakkan kepatuhan, terutama dari sektor formal. Menurut Ghufron, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness periode 2020-2022, UHC bermakna bahwa setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini adalah bagaimana asuransi kesehatan sosial dapat mencakup seluruh penduduk di suatu negara, bagaimana memastikan akses penduduk ke asuransi kesehatan sosial, dan bagaimana memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas. "Tantangan utama lainnya adalah bagaimana agar sustainabilitas program jaminan kesehatan bisa tetap terjaga. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menantang kita untuk memastikan apakah jaminan kesehatan sosial telah mencakup semua penduduk," kata Ghufron dalam webinar bertema Extending Social Health Protection in the Asia-Pacific Region towards Universal Health Coverage, hari ini (07/12). Ia menambahkan, asuransi kesehatan yang terjangkau atau layanan kesehatan yang didanai pemerintah, sangat penting untuk melindungi masyarakat. "Masalah ini juga menjadi perhatian dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB Tahun 2030," ucapnya. Ia mengatakan, hal lain yang harus diperhatikan adalah kecukupan manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan di tengah isu peningkatan biaya perawatan, penuaan populasi, dan beban penyakit kronis. Di samping itu, lanjut dia, mutu pelayanan kesehatan juga harus dipastikan berkualitas, dapat diakses, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Acara webinar ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Issue-Based (Coalition), International Labour Organization (ILO), United Nation Children’s Fund (UNICEF), dan organisasi internasional lainnya. Selain Ghufron, pembicara lainnya juga hadir dalam acara tersebut antara lain berasal dari Korean Health Industry Development Institute (KHIDI), Embassy of Luxemburg Thailand, Public Health Foundation of India (PHFI), dan lain sebagainya. (mth)

INKA Gandeng PTBA Kembangkan Kendaraan Tambang Bertenaga Listrik

Madiun, FNN - PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) menggandeng PT Bukit Asam (PTBA) Tbk untuk mengembangkan kendaraan tambang berbasis atau bertenaga listrik dengan melakukan penandatanganan kesepakatan (MoU) antara kedua BUMN tersebut. Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro mengatakan tidak ada kesulitan bagi INKA untuk mengembangkan kendaraan tambang berbasis listrik, sebab sebelumnya INKA telah berhasil mengembangkan term baterai dan bus listrik (E-Inobus). Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi INKA dan PTBA untuk membahas rencana tersebut hingga akhirnya tertuang dalam MoU. "Kita akan melakukan pengembangan kendaraan-kendaraan tambang bertenaga listrik. Kebetulan PTBA ini merupakan industri pertambangan. Karenanya kita gabung, ada pasar, ada fasilitas, ada teknologi, akhirnya kita sepakat untuk mengembangkan itu," ujar Budi Noviantoro saat penandatanganan kerja sama tersebut di PT INKA (Persero) Kota Madiun, Selasa. Ia menargetkan sebelum akhir tahun 2022, tidak hanya prototipe, tetapi kendaraan tambang berbasis listrik tersebut sudah lulus sertifikasi. Adapun kelebihan dari pengembangan kendaraan proyek tambang bertenaga listrik tersebut adalah menurunkan gas emisi (polusi udara) serta mengurangi polusi suara karena tidak bising. Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto menyatakan, kesepakatan dengan PT INKA tersebut dilakukan untuk mewujudkan "net zero emission" pada tahun 2060 sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut berlaku pada seluruh perusahaan termasuk pertambangan. Selama ini ia menggunakan kendaraan operasional bertenaga diesel. "Itu yang menjadi komitmen kita bersama, yakni diminta untuk menurunkan gas emisi. Untuk itu kendaraan operasional di tambang yang cukup banyak, baik itu truk maupun mobil operasional harus dialihkan ke kendaraan listrik," kata Suryo. Kerja sama tersebut juga didukung keberadaan Bukit Asam yang sudah punya PLTU. Sehingga pasokan listrik berlimpah. "Selain menjadi tambang yang lebih efisien, juga mengembangkan bisnis baru bersama PT INKA. Target kita seluruh pertambangan di Indonesia menggunakan mobil listrik produksi PT INKA dan Bukit Asam," ungkapnya. Suryo menyatakan, di Indonesia banyak perusahaan tambang yang bisa dijajaki antara PT INKA dengan PTBA. Dengan begitu kendaraan operasional pertambangan yang selama ini impor dari luar negeri, ke depan diharapkan bisa menggunakan kendaraan tambang berbasis listrik produk dalam negeri. Yakni karya PT INKA bersama PTBA. (mth)

Mentan Agendakan Tiga Penanganan Pertanian di Wilayah Semeru

Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengagendakan tiga penanganan pertanian di beberapa wilayah kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Semeru agar bisa kembali cepat pulih dan berproduksi. Mentan Syahrul yang mengunjungi Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bersama Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah mengatakan prioritas utama adalah penyelamatan warga. "Masih banyak saudara-saudara kita yang harus dievakuasi, harus kita selamatkan nyawanya sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo," kata Mentan Syahrul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa. Selain itu, Mentan melanjutkan bahwa bukan hanya manusia yang harus diselamatkan tapi makhluk hidup lain seperti tanaman dan hewan ternak juga harus diperlakukan sama. "Kita tadi sudah sepakat untuk membuat kandang pengungsian terpusat dan ada juga spot-spot di beberapa tempat yang nantinya masih dalam kendali kita," katanya. Seluruh pengendalian yang berkaitan dengan tiga agenda Kementerian Pertanian nantinya akan dipusatkan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP). "Agenda pertama yaitu agenda darurat seperti yang dilakukan hari ini, agenda berikutnya adalah agenda temporary, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan kemudian melakukan recovery, apa yang bisa ditanam, agenda ketiga yaitu agenda permanen, perbaikan irigasi dan yang lainnya," imbuh Mentan. Pada kunjungan tersebut, secara simbolis Mentan memberikan bantuan, benih jagung, benih padi, bibit kopi arabika untuk luasan 847 hektar. Bantuan ternak berupa sapi dan kambing sejumlah 174 ekor, serta rumput, pakan ternak, konsentrat dan obat-obatan. Selain itu juga masyarakat terdampak mendapatkan bantuan berupa traktor roda empat, traktor roda dua dan hand sprayer. (mth)

Sidoarjo Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Tiga Desa

Sidoarjo, FNN - Pemkab Sidoarjo menetapkan status tanggap darurat atas kejadian banjir di Kecamatan Tanggulangin, tepatnya di tiga desa yaitu Desa Kedungbanteng, Desa Banjarasri, dan Desa Banjarpanji yang berlaku mulai 7-21 Desember 2021. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengecek dan berkeliling ke tiga desa untuk berbincang dengan warga serta memastikan bantuan sembako terdistribusi dengan baik. "Pengurukan pasir dan batu di jalan Desa Banjarpanji. Pompa penyedot air juga kami siagakan. Ada 7 pompa yang sudah siap dan rencananya akan ditambah lagi 8 pompa," katanya, Selasa. Muhdlor menginstruksikan ke jajaran terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PU BMSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Camat Tanggulangin serta tiga pemerintah desa untuk bersama-sama bergerak mempercepat penanganan banjir di tiga desa tersebut. Penanganan yang dilakukan selama tanggap darurat di antaranya percepatan pengurukan material pasir dan batu di jalan Desa Banjarpanji yang tergenang air setinggi 40 centimeter. Selain itu, pihaknya menyiagakan sejumlah pompa penyedot air yang akan ditempatkan di tiga desa. Pemerintah juga mempercepat pembuatan kisdam (bendungan sementara) dan menyiapkan bantuan sembako bagi warga yang terdampak. Ketiga desa itu, menurut Muhdlor, sudah dalam pantauan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejak 2018. "Yang jelas tiga desa ini adalah desa yang masuk dalam pantauan mulai dari 2018 hingga 2020 mengalami penurunan tanah. Dan angkanya cukup tinggi bahkan tertinggi penurunan hingga 30 centimeter," ujarnya. Muhdlor juga menyampaikan prediksi dan peringatan dari BMKG bahwa akan datang air rob yang diperkirakan puncaknya terjadi pada Desember. "Pemkab Sidoarjo sudah mewanti-wanti karena 3-6 Desember ini sesuai analisis BMKG, memang air rob tinggi, air laut naik cukup tinggi sekitar 1,5-2 meter," ujarnya. Bupati muda alumnus Universitas Airlangga (Unair) itu juga mengatakan pada daerah Desa Banjarpanji, ketika hujan dari hulu ke hilir, maka kemudian air tidak bisa sampai ke laut karena air laut naik ke arah daratan. "Maka penyediaan pompa itu hal yang tidak bisa diganggu gugat karena memang tanahnya mengalami penurunan. Jadi ketiga desa ini adalah desa-desa yang mengalami penurunan tanah dan lebih rendah dari desa lainnya. Nanti kita akan tambah pompa. Kalau memang tidak memungkinkan, kita sewa secepatnya," ucapnya. Selain faktor air rob, curah hujan yang tinggi juga menjadi pelengkap terjadinya banjir di tiga desa tersebut. Pemkab Sidoarjo memastikan bahwa manajemen pompa harus berjalan sekaligus memberikan bantuan kepada warga. "Ini penting bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan masyarakat, harus mau turun mendengarkan aspirasi warga," katanya. Terkait pembangunan kisdam, Gus Muhdlor menegaskan bahwa masalah pembangunan kisdam sedikit terhambat karena permukaan airnya tidak kunjung menurun. Maka Pemkab Sidoarjo akan membangun kisdam sementara di beberapa titik. "Jadi masalah kisdam ini kita akan membangun enam kisdam, namun masalahnya ketika air naik, maka pembangunan terhambat. Secepatnya kita bikin kisdam sementara di ujung desa sekitar. Karena kondisi sekarang ini mirip mangkok, sehingga kita pastikan di ujung tiga desa ini ada kisdam untuk kita pompa," ucapnya. (mth)

Senin, 7 Desember 2020 sampai Selasa, 7 Desember 2021: Di Mana Aktor Pembunuh Enam Laskar FPI Bersembunyi

SETAHUN yang lalu peristiwa tragis itu terjadi. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, mereka harus dibunuh dengan peluru tajam yang menghujam ke badan. Tidak hanya bekas tembusan peluru, beberapa bagian tubuhnya pun terkelupas dan melepuh, diduga karena diseret atau diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh para pembantai yang dilakukan oleh anggota polisi. Hari ini, 7 Desember 2021, peristiwa tersebut genap setahun. Ya, setahun sudah, peristiwa pembantaian terhadap enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) berlalu. Trageti itu terjadi pada 7 Desember 2020. Enam orang laskar yang pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) dan keluarga menuju pengajian keluarga inti di wilayah Karawang, Jawa Barat, harus mengerang nyawa. Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Rombongan HRS dan keluarga sudah mulai dibuntuti sejak berangkat dari kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Saat berada di jalan tol, terjadi aksi saling memotong jalan, antara mobil yang ditumpangi laskar dengan mobil yang awalnya tidak diketahui dikemudikan siapa. Sebab, tidak ada pakaian resmi yang digunakan oleh pengemudi dan penumpang yang memepet mobil laskar. Juga tidak ada peringatan atau kode yang menyebutkan mereka petugas polisi. Akan tetapi, yang pasti, laskar yang terdiri dari dua mobil (total 10 orang laskar) berusaha mengamankan HRS dan keluarga. Di dalam mobil HRS, ada istri, anak, menantu dan cucu-cucunya. Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, perjuangan laskar mengamankan dan menyelamatkan HRS dan keluarga berhasil. Penguntit tidak bisa mendeteksi atau mengikuti mobil yang ditumpangi Imam Besar FPI itu. HRS dan keluarga selamat. Akan tetapi, tidak demikian dengan enam orang laskar yang akhirnya gugur dalam membela dan melindungi sang guru, sang imam yang sangat mereka cintai dan kagumi itu. Ya, tugas mereka mengawal HRS dan keluarga, apa pun risikonya. Menjelang shalat Subuh, Munarman waktu itu Seretaris Umum FPI, mengirimkan pesan berantai. Isinya, “Enam orang pengawal Habib Rizieq Syihab hilang diculik orang tidak dikenal (OTK).” Wajar dia sebut diculik OTK, karena saat peristiwa terjadi, tidak ada orang yang menduga yang melakukan penculikan dan pembantaian itu adalah anggota Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Wajar disebut diculik, karena berdasarkan pantauan pembicaraan komunikasi yang dimiliki FPI, para laskar sempat melaporkan jika mereka diserang orang tidak dikenal. Peristiwa menjadi terang-benderang. Siang hari, Senin, 7 Desember 2020, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inpektur Jenderal Muhammad Fadil Imran mengumumkan anggotanya yang menembak enam laskar itu. Saat jumpa pers, ia antara lain didampingi Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman (Panglima Komando Daerah Jaya waktu itu), kini menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD). Fadil mengaku, anak buahnya “terpaksa” menembak laskar, karena melakukan perlawanan. Nah, mari kita telusuri berbagai hal yang menyangkut tewasnya Muhammad Reza, Lutfi Hakim, M.Suci Khadafi, Ahmad Sofiyan, Faiz Ahmad Syukur dan Andi Oktaviana. Jika kita ikuti penuturan Fadil yang menyebutkan melakukan perlawanan, itu sangat mustahil dan tidak masuk akal. Hal itu bisa dilihat dari rekonstruksi yang dilakukan aparat kepolisian di KM-50, Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Saat rekonstruksi, terlihat enam laskar masih hidup. Dua di antaranya terlihat disuruh jalan merangkak. Tidak terlihat ada benda yang membahayakan di dalam tubuh mereka (polisi mengatakan ditemukan senjata rakitan dan samurai di mobil). Artinya, semua barang berbahaya sudah di tangah polisi. Keenam laskar kemudian disuruh masuk ke mobil lain yang sudah disiapkan polisi. Artinya, jelas pembunuhan terhadap enam laskar itu tidak dilakukan di KM-50. Akan tetapi, dilakukan di dalam mobil atau di suatu tempat yang sudah disiapkan sebelumnya. Wallohu a’lam. Meski tidak ditembak atau dibunuh di tempat tersebut, akan tetapi peristiwa itu lebih dikenal dengan Tragedi KM-50. Banyak hal yang dirasakan kurang sinkron, antara keterangan pihak kepolisian dengan saksi di tempat, maupun keterangan dari pihak FPI. Keterangan polisi berubah-ubah dan tidak sesuai dengan rekonstruksi (rekonstruksi lebih mendekati fakta keterangan dari FPI). Keterangan FPI yang disampaikan Munarman, selalu konsisten dan hampir sama dengan keterangan yang mulai terungkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat dua orang anggota polisi duduk sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Banyak kejanggalan. Banyak cerita yang seakan-akan dikarang-karang. Akan tetapi, begitu di hadapan hakim PN Jaksel, semua tidak bisa lagi mengarang cerita. Sebab, mereka yang menjadi saksi dan terdakwa disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, disumpah dengan Kitab Suci AlQur’an di atas kepala. Sumpah seperti itu, bagi seorang yang beragama Islam (walaupun hanya Islam KTP), sangat berat. Hingga sekarang persidangan perdana yang dimulai 18 Oktober 2021 itu masih berlanjut. Dua orang polisi menjadi terdakwa, yaitu Ispektur Polisi Dua (Ipda) M Yusmin Ohorella, dan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan. Awalnya ada tiga orang anggota polisi menjadi terdakwa. Akan tetapi, satu orang atas nama Elwira Priyadi Zendrato, kasusnya ditutup karena yang bersangkutan mati dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Peristiwa kecelakaan yang menyebabkan ia mati terjadi tanggal 3 Januari 2021, tetapi baru diumumkan Jumat, 26 Maret 2021. Wah hebat sekali polisi kita, karena hampir tiga bulan baru diumumkan? Nah, hingga sekarang dua orang anggota polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus pembantaian enam laskar FPI sama sekali tidak tersentuh hukum, alias tidak ditahan. Padahal, ancaman pidana terhadap terdakwa 15 tahun penjara. Sedangkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP menjelaskan, penahanan dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih. Sangat tidak adil! Diskriminatif ! Sangat melukai hati rakyat! Padahal, tidak sedikit juga polisi yang dihukum atasan karena sebuah kesalahan. Misalnya, anggota polisi Brigadir NP yang membanting (smackdown) mahasiswa di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang dihukum 21 hari penjara, turun pangkat dan tidak punya jabatan. Bisa juga peristiwa teranyar, yaitu anggota polisi RB yang dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus bunuh diri mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur. RB ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau pasal dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin. RB dijerat pasal 348 KUHP juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Lalu, mengapa terhadap dua orang pembunuh enam laskar tidak tersentuh hukum, alias tidak ditahan? Padahal, cara menembaknya sangat sadis. Diduga ditembak dari jarak dekat, dan lobang peluru ada yang sampai 2 dan tiga dalam pada jenazah laskar. Pembunuhan yang sadis dan kejam, karena terdapat luka yang mengerikan, mirip dibakar atau diseret di aspal? Apakah karena mereka pelaku saja yang mendapatkan perlindungan dari atasan atau dari pihak tertentu? Mengapa tidak ada anggota polisi lain yang menjadi tersangka? Padahal, di pengadilan, sudah mulai terkuat siapa yang mengeluarkan surat perintah. Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat disebut menjadi orang yang memerintahkan tujuh anggota kepolisian melakukan pembuntutan terhadap rombongan Muhammad Rizieq Syhab, dengan surat perintah penyelidikan (sprindik). Hal itu dikatakan, Toni Suhendar dalam kesaksiannya yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara yang menewaskan 6 anggota laskar FPI, di PN Jakarta Selatan, Selasa, 26 November 2021. Toni sendiri merupakan anggota Sub Direktorat Resimen Mobil Direktorat Reserse Kriminam Umum (Subdit Resmob Ditreskrimum) Polda Metro Jaya yang juga mendapat mandat ikut melakukan pembuntutan tersebut. Dari keterangan Toni Suhendar itu, juga semakin tekuak, yang diperintahkan membuntuti ada tujuh anggota polisi. Jika yang sudah ditetapkan menjadi tersangka 3 orang (satu kasus ditutup karena mati), lalu ke mana empat anggota polisi lain yang membuntuti itu? Apakah tugas mereka hanya membuntuti, mengamati, atau turut mengeksekusi? Kemana sopir mobil yang digunakan mengangkut enam laskar? Akan tetapi, karena target utama mereka bukan laskar, melainkan Habib Rizieq Syihab, maka semua masih serba misteri. Semua yang mereka lakukan, apakah membuntuti, mengintai, membunuh, tidak lama lagi akan terungkap semua. Termasuk aktornya siapa? Jika tidak terungkap di pengadilan dunia, yang pasti di pengadilan akhirat akan terbuka secara terang-benderang. **

Belajar dari Semeru

Oleh: Yusuf Blegur Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka yang sedalam-dalamnya atas musibah meletusnya gunung Semeru di kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bangsa Indonesia kembali berduka, karena peristiwa alam yang merenggut jiwa dan harta benda, khususnya warga di kawasan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Sekali lagi, bukan hanya kesalahan yang disebabkan oleh ulah manusia, seketika alam pun dapat menunjukkan eksistensinya. Memuntahkan kemarahannya, menghukum dan membuat manusia menderita tak berdaya. Gunung dengan puncaknya Mahameru setinggi 3676 m dari permukaan laut itu tidak sekadar fenomena alam yang hanya bisa dilihat dari tinjauan vulkanologi. Sesungguhnya ada kekuatan yang menggerakkan alam dan menegaskan, betapa manusia dan seluruh makhluk hidup begitu lemah juga rapuh bagai butiran debu di hadapan Sang Pencipta. Kekuasaan Tuhan Yang Maha Menghidupkan dan Mematikan, Yang Maha mengadakan dan meniadakan. Di tengah keprihatinan hidup yang menyelimuti seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa, Indonesia kembali mengalami bencana meletusnya gunung berapi. Seakan tak cukup terpuruk karena gonjang-ganjing ekonomi dan politik. Rakyat dipaksa pasrah menerima musibah dari dahsyatnya aksi dan pergerakan alam. Semburan awan debu dan lahar panas gunung seakan mengikuti rangkaian unjuk rasa alam. Mulai dari kebakaran hutan, tanah longsor, banjir bandang dan semua fenomena iklim ekstrim yang menakutkan. Rakyat Indonesia belakangan dihadapkan pada ganasnya alam bahkan saat kepedihan dari pandemi belum berlalu. Bangsa Indonesia seakan sedang menuju titik puncak pada distorsi relasi antar sesama, dengan alam semesta dan terhadap Tuhan. Kerusakan, kehancuran dan kematian terus membayangi kehidupan rakyat Indonesia di setiap tempat dan waktu. Bukan saja terdampak dalam urusan fisik materil semata, bahkan penyalahgunaan dan penyimpangan juga terjadi pada hal-hal yang trasedental. Rakyat Indonesia tak cukup terus digelayuti potensi bencana alam. Sebagian besar rakyat juga mengalami erosi keagamaan. Di satu sisi nafsu memiliki kebendaan dan menguasai apa yang ada disekitarnya begitu tinggi. Di lain sisi manusia telah melupakan apa yang hakiki yang telah diamanatkan Tuhan. Keserakahan dan kegilaan pada dunia telah dalam merasuki jiwa manusia. Kegagalan membangun keseimbangan dan keharmonisan akal dengan keimanan. Membuat manusia tak berhenti mengalami musibah. Mungkin inilah jawaban Tuhan atas kufur nikmat manusia selama ini. Tak mudah bersyukur terhadap rahmat Allah. Mengingkari dan mendustakannya. Sepanjang manusia mengalami pergeseran aqidahnya. Sebuah Isyarat Kesombongan manusia dengan penguasaannya pada dunia, sampai-sampai mengabaikan apa yang menjadi petunjuk dari kalam Ilahi. Membuat manusia semakin larut dari semrawutnya dunia yang fana. Pembangkangan terhadap Tuhan terus mewujud dalam perilaku dzolim manusia pada dirinya sendiri dan kepada sesama. Tak hanya sampai disitu, manusia juga mengusik alam dan menista Tuhannya. Demi memuaskan keinginannya, ia rela mengubur agamanya. Tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Tuhan terus meredup. Seiring meluap-luapnya syahwat kenikmatan dunia atas harta dan jabatan. Manusia kerapkali menganggap remeh pada kematian yang sejatinya menjadi nasehat terbaik. Lupa diri dan mabuk saat dalam kesenangan. Namun merintih-rintih dan iba saat dalam penderitaan. Kebanyakan hanya berdoa dan ingin menghadirkan Tuhan tatkala dirundung masalah dan kesulitan hidup. Pengakuan dan penyerahan diri kepada Allah azza wa jalla hanya muncul ketika dihinggapi rasa sakit yang teramat berat dan perih. Mungkin ini belum selesai, sejauh kemunkaran masih merajalela. Selama manusia enggan menegakkan kebenaran. Saat keadilan terus dipermainkan, saat itu juga siksa pedih terus mengintai. Menunggu azab yang tak terkira, yang tak pernah terpikirkan dan tak pernah dibayangkan sekalipun. Betapa hinanya manusia merebut kesombongan yang menjadi pakaian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih tetap memberi kesempatan selama hidupnya. Allah masih menebar rahmatNya. Begitulah Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana pun Allah belum memberikan hukuman yang sesungguhnya seperti dalam alam hisab. manusia layak untuk menangkap isyarat-isyaratnya. Sebagaimana Al Quran yang telah dihadirkan memberikan petunjuk dan pembeda dalam kehidupan di dunia. Seandainya saja Kitabullah menjadi sebenar-benarnya landasan bagi umat manusia dalam kehidupannya. In syaa Allah, manusia akan tetap berada di jalan keselamatan dan terhindar dari jalan kesesatan. Semeru pada hakekatnya, hanyalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah Yang Maha Besar lagi Maha Perkasa. Semeru juga menjadi isyarat betapa kecil dan tak berartinya manusia dihadapan Allah. Manusia meski congkak, namun tetap diperlihatkan berulang-ulang pada kekuasaan sejati . Seperti Allah yang sedang berseru, tunduklah manusia dihadapan Allah dan janganlah manusia melampaui batas. Dari Semeru, dengan segala lirih yang menyayat dan kedukaannya. Indonesia bisa belajar banyak hal dan membangun keinsyafan. Bersujud dalam taubatan nasuha. Belajar dengan sebaik-baiknya tentang kemanusiaan, belajar tentang alam semesta dan belajar pada kekuasaan Allah Ya Karim. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.

Arah Baru ROB 2021

Oleh Ridwan Saidi Labuhan Kalapa masuk ke arah kanan. Lokasi masih Kali Adem. Arah kiri Muara Angke. Labuhan Kalapa yang beroperasi sejak IX M, pada 1540 pindah ke Pasar Ikan dan Kali Besar Barat karena Rob dari Kali Adem. Sejak jaman reformasi Rob datang dari Muara Angke. Pemda DKI pasang tanggul batako tinggi dua meter. Sejak 3/12/2021 kawasan Sunda Kalapa sampai hari ini in every single day terus dihantam Rob dari arah Muara Angke dari 09.00 s/d 12.00. Tembok batako DKI diloncati Rob. PIK dan Muara Baru juga terkena banjir, tapi tak parah. Yang parah kawasan Muara Angke, Pengasinan, Yapat, dan Tongkol. Wagub DKI Patria atas musibah ini komentar singkat, nanti juga itu Rob surut. Komentar pak Wagub persis komentar orang-orang tua di jaman Jepang kalau anak dan isterinya mengeluh menderita penyakit, diamkan saja nanti juga sembuh sendiri. Ada pepatah rakyat yang pas dengan statemen Wagub Patria dan maklumat Menko Luhut beberapa jam lalu: Tiada hujan tiada angin, pohon asam te-roya-oya. Tiada gara-gara tiada yang jampein PPKM level 3 batal begitu saja. *) Budayawan

Keputusan Rais Aam PBNU Majukan Jadwal Muktamar Digugat di Pengadilan

Jakarta, FNN - Keputusan Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftachul Ahyar memajukan jadwal pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU dari tanggal 23—25 Desember menjadi 17 Desember digugat ke pengadilan oleh dua kader NU Provinsi Lampung. Gugatan diajukan Rais Syuriyah PWNU Lampung K.H. Muhsin Abdullah dan Katib Syuriah PWNU Lampung Basyarudin Maisir melalui LBH NU Provinsi Lampung ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (6/12). Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 211/Pdt.G/2021/PN Tjk. Selain memohon pengadilan membatalkan keputusan pimpinan tertinggi di NU tersebut, dua penggugat juga ingin Rais Aam dihukum dengan cara meminta maaf melalui media cetak dan elektronik nasional serta lokal selama 7 hari berturut-turut. Menanggapi gugatan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor siap memberikan bantuan hukum kepada Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar. "Sudah menjadi tugas Ansor dan LBH Ansor untuk menjaga muruah para kiai, terlebih muruah Rais Aam yang merupakan pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama," kata Koordinator Litigasi LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Dendy Z. Finsa di Jakarta, Selasa. LBH Ansor meyakini gugatan itu akan mudah dimentahkah oleh pengadilan karena langkah K.H. Miftachul Ahyar mengubah jadwal pelaksanaan muktamar sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. "Selain sudah berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, keputusan Rais Aam juga berdasar hasil musyawarah di PBNU," ujarnya. Selain itu, lanjut Dendy, dorongan agar ada perubahan waktu muktamar ini juga disampaikan langsung oleh sedikitnya 27 PWNU kepada Rais Aam di Jakarta, Senin (29/12). Penentuan waktu muktamar secara resmi juga akan ditetapkan melalui Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar di Jakarta, Selasa (7/12), dengan mengundang seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), mutasyar, a’wan, syuriah, tanfiziah, badan, dan lembaga otonom di PBNU. "Sehingga tidak ada sedikit pun ruang kesalahan dari keputusan Rais Aam ini. Meskipun K.H. Misftachul Akhyar merupakan pimpinan tertinggi di NU, beliau jelas sangat hati-hati dan bergerak berdasar regulasi atau AD/ART. Sekali lagi, kami siap melawan gugatan ini karena sangat lemah bukti-buktinya," ujar Dendy. (sws)

Anggota DPR: Teruskan Strategi Pengendalian Varian Delta di Omicron

Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin memandang perlu meneruskan strategi pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 varian Delta sebagai upaya pencegahan varian Omicron. "Pemerintah sudah berhasil dalam mengendalikan varian Delta," kata anggota Fraksi Golkar DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangannya diterima di Jakarta Selasa. Bahkan, kata Zulfikar, keberhasilan pemerintah Indonesia sudah diakui oleh dunia, dan dijadikan contoh bagi beberapa negara lain oleh WHO. Menurut dia, pemerintah daerah tentunya akan tetap menjadi garda depan dalam pengendalian COVID-19. "Bukan agresif, melainkan tepatnya lebih pada responsif dalam melakukan pengawasan di masyarakat," katanya. Zulfikar mengatakan bahwa pengendalian penyebaran COVID-19 tersebut tetap mengutamakan pendekatan yang manusiawi ketimbang pendekatan yang agresif. "Sekali lagi, kita patut pertahankan strategi saat pengendalian varian Delta dalam menghadapi varian Omicron ini," katanya. Menurut dia, kesadaran masyarakat saat ini terkait dengan protokol masyarakat sudah meningkat, hanya saja mulai ada sedikit ketidakwaspadaan karena jumlah pasien COVID-19 yang terus menurun. "Ini tentu tugas kita bersama agar jangan sampai periode gelombang kedua terulang kembali dan jadi gelombang ketiga. Mengingat varian virus makin berbahaya saat ini," ucapnya. Keberhasilan strategi yang sudah dicapai perlu diteruskan, terutama dengan mengingatkan kembali masyarakat soal risiko gelombang COVID-19, Masalahnya, kata dia, varian Delta yang terjadi beberapa waktu lalu membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. "Baik itu dari sisi ekonomi maupun ditinggalkan sanak saudara menjadi korban," katanya. Zulfikar menyebutkan salah satu strategi yang besar pengaruhnya pada pengendalian adalah masyarakat meningkatkan kedispilinan mengenai protokol kesehatan. Penularan akan makin sulit terjadi bila semua pihak taat protokol kesehatan. Ia melihat masyarakat sangat terbiasa dan sangat paham manfaat dari protokol kesehatan untuk melindungi diri mereka dari COVID-19. Namun, tetap harus selalu diingatkan agar tidak kendur dengan disiplin protokol kesehatan. Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPR RI Dyah Roro Esti menilai semua elemen tentunya punya peran dalam menyosialisasikan atau mengingatkan masyarakat agar tidak abai terhadap penyebaran COVID-19. "Namun, top down approach juga penting, di sinilah ranah pemda untuk memonitor jumlah kasus di wilayahnya masing-masing dan menerapkan sebuah kebijakan agar jumlah kasus tidak makin meningkat ke depannya," kata Roro. Ditekankan pula bahwa protokol kesehatan juga perlu diperketat, misalnya sebelum hadir di sebuah kegiatan diwajibkan antigen/PCR H-1. Begitu pula, saat kegiatan berlangsung tetap menjaga protokol dan sebagainya. "Sosialisasi tentang pandemi juga perlu ditingkatkan, baik di tingkat daerah maupun pusat, dengan berbagai cara yang gampang dicerna oleh rakyat," ujarnya. (sws)

DPR Gelar Paripurna Agendakan Ambil Keputusan RUU Kejaksaan

Jakarta, FNN - DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan Tingkat II beberapa rancangan undang-undang (RUU), salah satunya revisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diputuskan di Komisi III DPR. Selain RUU Kejaksaan yang akan disetujui DPR menjadi UU, ada beberapa RUU yang diambil keputusan Tingkat II, yaitu: pertama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kedua, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Ketiga, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Keempat, RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rapat Paripurna DPR juga mengagendakan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022, laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selain itu, diagendakan BPK RI akan menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021. Paripurna DPR tersebut direncanakan akan melakukan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinental, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Praktik Psikologi, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penetapan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) juga akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR. (sws)

Mendagri Terbitkan Instruksi Lanjutan PPKM Luar Jawa-Bali

Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan instruksi terbaru lanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk luar wilayah Jawa dan Bali. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa mengatakan, instruksi tersebut yakni Inmendagri Nomor 65 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 3, 2 dan level 1 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. "Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada 7 Desember hingga 23 Desember 2021," kata dia. Pada instruksi kali ini aturan PPKM yang diterapkan mirip dengan yang tertera pada instruksi sebelumnya tentang wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Mendagri menyampaikan instruksi tentang wilayah-wilayah kabupaten kota yang ditetapkan berlevel 3, 2 ataupun 1. Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian penetapan level tersebut juga berpedoman pada indikator capaian total vaksinasi dosis 1. Dimana, level PPKM kabupaten kota dinaikkan 1 level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 50 persen. Kemudian pada instruksi Mendagri juga mengatur penyesuaian soal pembatasan kegiatan masyarakat mulai dari kegiatan belajar mengajar, aturan bekerja di kantor atau (WFO). Penyesuaian PPKM soal pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pasar modern, mal, tempat pariwisata, tempat ibadah, kegiatan olahraga, bioskop, pelaksanaan kegiatan seni budaya, pelaksanaan kegiatan di area publik, hingga soal penyesuaian pembatasan terkait pesta pernikahan. Penyesuaian PPKM yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan level wilayah dari kabupaten kota baik level 3, 2 maupun 1. Pada Inmendagri kali ini Mendagri Tito Karnavian kembali menginstruksikan agar gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke kabupaten kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi. Gubernur, bupati dan wali kota diinstruksikan melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Gubernur, bupati dan wali kota juga diminta berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri serta kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM. (sws)

Gubernur Kaltim Ingatkan Kepala Daerah Hati-Hati Gunakan Anggaran

Samarinda, FNN - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengingatkan kepada para kepala daerah yakni bupati dan wali kota di wilayah setempat untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran di daerahnya masing- masing. Isran menekankan kepada para pengguna anggaran untuk menerapkan aturan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan keuangan negara dan bisa berimplikasi hukum. “Gunakan anggaran sesuai prosedur dan hati-hati, biar tidak terjadi kesalahan,” kata Isran Noor saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada kepala satuan kerja instansi vertikal dan bupati serta wali kota se-Kaltim, di Ballroom Hotel Mercure Samarinda pada Senin, 6 Desember 2021. DIPA Kaltim tahun 2022 sebesar Rp28,81 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp8,75 triliun yang dialokasikan untuk 38 K/L yang terdiri dari 416 satuan kerja. Sedangkan alokasi TKDD tahun 2022 mencapai Rp20,06 triliun. Dana terbagi atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp10,75 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp5,33 triliun serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp963,55 miliar dan nonfisik Rp2.11 triliun. Sedangkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp141,12 miliar dan Dana Desa mencapai Rp760,29 miliar. Isran juga berharap DIPA dan TKDD yang telah diserahkan dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kaltim. Dia menyarankan, pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan sistem anggaran, sehingga berimplikasi pada penyerapan anggaran yang lebih besar. (sws)

KPI Aceh Tingkatkan Sosialisasi Migrasi TV Analog ke Digital

Banda Aceh, FNN - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh meningkatkan sosialisasi terkait program migrasi dari televisi (TV) tv analog ke digital kepada masyarakat Aceh, apalagi setelah adanya penundaan hingga 2022 sebagai dampak pandemi COVID-19. "Kita terus menyosialisasikan kepada masyarakat akan ada perpindahan dari TV analog ke digital," kata Ketua KPI Aceh Putri Novriza, di Banda Aceh, Selasa. Ia mengatakan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara seperti kampanye melalui kegiatan literasi media, spanduk, serta papan reklame. Selain itu, katanya, dalam upaya sosialisasi ini pihaknya juga bekerja sama dengan lembaga penyiaran, minimal sekali melalui "running text" di TV. "Kita sampaikan bahwa kita akan segera berpindah ke TV digital, dan kita harus mempersiapkan diri," katanya. Migrasi TV ke digital ini untuk Aceh, katanya, juga telah ditunda mulai 30 April 2022 sampai 2 November 2022 dari sebelumnya direncanakan 17 Agustus 2022. Perubahan jadwal ini, kata dia, karena masih dalam pandemi COVID-19, sehingga infrastruktur yang sedang dipersiapkan sedikit terhalang, atau kebutuhan barang sulit didapatkan. "Walaupun ini diundur bukan berarti tidak jadi, apalagi Indonesia sudah cukup tertinggal dari negara lain," katanya. Nantinya pada saat penerapan TV digital itu, kata dia, pemerintah juga tidak lagi memasang menara khusus, tetapi menggunakan server dari pemenang penyelenggara multipleksing (mux), di antaranya TVRI, SCTV dan Trans TV. "Nanti menyewa server dari mereka pemenang mux, dan nanti itu sebanyak 72 televisi bisa masuk," katanya. Ia menambahkan dengan adanya migrasi ke tv digital tersebut, maka juga akan mempermudah dan mempercepat penggunaan jaringan internet, hal itu karena tidak lagi terganggu dengan analog tersebut. "Ini perlu disampaikan agar masyarakat mengetahui, dan dengan ditundanya ini maka masyarakat juga lebih siap menghadapi perubahan tersebut," demikian Putri Novriza. (sws)

Bupati Tulungagung: Enam ASN Penerima Bansos Wajib Kembalikan Bantuan

Tulungagung, Jatim, FNN - Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menginstruksikan kepada enam ASN (aparatur sipil negara) setempat yang diketahui menerima bantuan sosial (bansos) agar mengembalikannya ke negara. "Ya harus dikembalikan. Pokoknya dengan status itu (ASN) tidak boleh terima (bansos)," kata Bupati Maryoto dikonfirmasi wartawan di Tulungagung, Jawa Timur, Senin. Adapun terhadap keenam ASN itu, Maryoto menegaskan pihaknya tidak menjatuhkan sanksi. Alasannya, para ASN yang diindikasi (masih) menerima bansos adalah tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) hasil rekrutmen 2021. "Oktober 2021 ini sudah kami hentikan, ketika mereka lulus dan menjadi P3K," katanya. Lantaran menerima bansos sebelum menjadi ASN, pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi, atau meminta mereka mengembalikan bantuan yang telah diterima. Maryoto menegaskan dirinya bakal menyuruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan tidak ada lagi kasus ASN menerima bansos yang semestinya hanya diperuntukkan keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 17 ASN di Tulungagung yang terindikasi menerima bantuan bantuan pangan nontunai (BPNT). Hasilnya setelah dilakukan penelusuran, ternyata hanya empat yang terbukti menerima. Mereka merupakan anak dari penerima bansos. Mereka sebelumnya bekerja sebagai guru tidak tetap (GTT) di Tulungagung. Saat rekrutmen P3K, keempat orang ini dinyatakan lolos. "Jadi secara resmi mereka menjadi PPPK pada Juli 2021. Dengan demikian, dalam satu KK kini ada yang berstatus ASN," ujarnya pula. Keluarga ASN merupakan salah satu kelompok yang tidak boleh menerima bansos. Kelompok lainnya yang tidak boleh menerima bansos adalah keluarga TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai BUMN/BUMD. (sws)

Wali Nanggroe Aceh Berikan Gelar Kehormatan untuk Eks Panglima GAM

Banda Aceh, FNN - Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar memberikan gelar kehormatan kepada mantan panglima GAM (alm) Tgk Abdullah Syafi'i dan juga mantan Perdana Menteri Aceh Merdeka ke-2 Tgk Ilyas Leube. "Gelar kehormatan diberikan sebagai bentuk apresiasi karena telah berkontribusi dalam perjuangan Aceh, penegakan Dinul Islam, perdamaian Aceh, persatuan, keadilan, dan kemakmuran rakyat Aceh," kata Malik Mahmud Al Haytar, di Aceh Besar,​​​​ Senin (6/12) malam. Gelar kehormatan tersebut diberikan langsung Tgk Malik Mahmud Al Haytar kepada adik kandung Abdullah Syafi'i yakni Fatimah, sedangkan untuk Ilyas Leube diserahkan kepada anak kandungnya Munadi, yang dilaksanakan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh. Kepada Abdullah Syafi'i gelar kehormatan yang diberikan yakni perkasa alam (memimpin angkatan bersenjata kerajaan). Sedangkan untuk Ilyas Leube dengan gelar Syah Alam (di masa kerajaan memimpin pemerintah dalam negeri atau perdana menteri). Malik Mahmud mengatakan pemberian gelar ini setidaknya menjadi pengingat, penguat kebersamaan Aceh dalam memperjuangkan apa yang telah diperjanjikan Pemerintah Indonesia sesuai dengan perjanjian damai MoU Helsinki pada 2005 lalu. Ia menyampaikan Tgk Abdullah Syafi’i merupakan panglima GAM yang syahid (meninggal) dalam sebuah pertempuran bersama istrinya pada 22 Januari 2002 lalu di kawasan hutan Cubo, Pidie Jaya, Aceh. Menurut dia pria yang akrab disapa Teungku Lah itu telah mengabdikan seluruh hidupnya, baik jiwa, harta dan keluarga demi perjuangan melawan ketidakadilan yang berlaku di bumi Aceh. "Teungku Lah sendiri mulai bergabung dalam perjuangan GAM pada usia 29 tahun, tepatnya pada 3 Desember 1976. Sehari sebelum deklarasi kemerdekaan Aceh di Gunung Halimon," katanya. Ia menyebutkan, pada 1 Januari 1993 Teungku Lah resmi diangkat sebagai Panglima GAM Komando Pusat Tiro. Di kalangan masyarakat umum dan jurnalis khususnya ia dikenal sebagai sosok bersahaja, memiliki kemampuan baik dalam membangun komunikasi, dan sering tampil sederhana. "Teungku Lah syahid saat masih menjabat sebagai Panglima GAM komando pusat Tiro. Syahidnya Teungku Lah pada masa itu membawa duka mendalam bagi segenap bangsa Aceh," katanya. Sedangkan Tgk Ilyas Leube, kata Malik Mahmud, merupakan tokoh kharismatik asal dataran tinggi Gayo, Aceh yang mengabdikan hidupnya dalam tiga era perjuangan. Mulai melawan penjajahan Belanda dan Jepang, perjuangan DI/TII dan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Dalam kabinet GAM, katanya, Tgk Ilyas Leube dipercayakan sebagai Perdana Menteri ke-2 tahun 1980-1982, dan juga menjabat sebagai Dewan Syura GAM 1977-1982, dan Menteri Kehakiman GAM 1977-1982. "Tgk Ilyas Leube lahir di Kenawat, Aceh Tengah 20 Januari 1920, dan syahid dalam sebuah pertempuran di wilayah Jeunieb, Kabupaten Bireuen, Aceh pada 16 April 1982," katanya. Dalam kesempatan ini, Malik Mahmud mengajak semua pihak bersama-sama mendoakan semoga kedua pejuang Aceh dan ribuan syuhada perjuangan Aceh lainnya mendapatkan balasan syurga dari Allah SWT. "Sebagai generasi di masa sekarang, sejarah hidup dua pahlawan Aceh tersebut harus dijadikan pedoman, pembelajaran, dan pengingat dalam setiap gerak perjuangan yang kita lanjutkan pada hari ini, melalui perjuangan politik," demikian Tgk Malik Mahmud Al Haytar. (sws)

Anggota DPR: Berikan Hukuman Berat Bagi Pengedar Narkoba

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Polres Metro Jakarta Barat yang menyita 534 kilogram ganja kering yang sudah siap edar, dan meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman berat bagi pengedar narkoba. "Jumlah setengah ton ini sangat besar, diperkirakan bisa membahayakan satu juta jiwa penduduk Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman yang berat bagi para tersangka agar ada efek dan rasa takut bagi para pengedar lainnya," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sahroni mengatakan hal itu terkait dengan keberhasilan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang menyita 534 kilogram ganja kering yang sudah siap edar. Ganja tersebut merupakan hasil dari pengedar narkoba lintas Sumatera yang rencananya dikirim ke Jakarta untuk diedarkan pada acara Tahun Baru 2022. Sahroni menilai penangkapan itu menunjukkan kesigapan polisi dalam mengantisipasi penyebaran barang haram menjelang malam pergantian tahun. "Ini menunjukkan kesiapan dan kesigapan Polres Metro Jakarta Barat menjelang Natal dan tahun baru yang tentunya menjadi momentum bagi para pengedar untuk menjalankan aksinya. Hal ini tentu perlu diberikan apresiasi," ujarnya. Ditegaskan kembali bahwa para pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya karena jumlah narkoba yang disita tidak main-main, lebih dari setengah ton. Selain itu, menurut dia, seluruh narkoba ini jika dirupiahkan adalah senilai Rp2,6 miliar dan dapat membahayakan sekitar satu juta warga Indonesia. (sws)

Sikap RI Dinilai Sudah Tepat Terkait Klaim China Soal Natuna

Depok, FNN - Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) Prof Dr. Eddy Pratomo menilai reaksi Pemerintah Indonesia terhadap klaim China di Natuna sudah tepat dan konsisten, yang sejak awal sudah menolak keabsahan nine-dash line ini. "Protes China ini tidak mengejutkan karena China memang sejak awal mengklaim perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landa kontinen melalui nine-dash line. Seperti diketahui lokasi pengeboran berada di landas kontinen Indonesia namun juga berada di dalam nine dash line," kata Eddy Pratomo dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA, Selasa. Menurut observasi Eddy, Arbitrase Tribunal UNCLOS tentang SCS 2016 juga telah mengkonfirmasi bahwa klaim sepihak China ini bertentangan dengan hukum internasional. "Bertolak dari posisi hukum Indonesia yang cukup kuat ini, saya mencermati bahwa ketegasan Pemerintah RI tidak berubah dan telah mengambil langkah tegas dan konsisten," ujarnya. Pertama kata dia, Pemerintah RI telah mengabaikan protes RRT dengan cara melanjutkan pengeboran ini. Kedua, mengerahkan kapal-kapal penegak hukum untuk mengamankan kegiatan pengeboran. "Pengeboran telah berhasil tuntas pada tanggal 19 November 2021. Dengan tuntasnya pengeboran ini maka soal protes RRT tersebut sudah kehilangan konteks dan tidak relevan lagi diributkan, karena tujuan pengeboran ini sudah tercapai," katanya. Untuk itu kata dia perhatian kita sebaiknya lebih diarahkan untuk mendorong lagi berbagai aktivitas ekonomi di perairan hak-hak berdaulat RI di Laut China Selatan. Sebelumnya, China memprotes dan meminta Indonesia menghentikan eksplorasi pengeboran minyak dan gas di Natuna, yang merupakan kawasan yang diklaim sepihak oleh Beijing sebagai bagian dari teritorinya di Laut China Selatan. (sws)

44 Eks Pegawai KPK Jalani Uji Kompetensi di Mabes Polri

Jakarta, FNN - Sebanyak 44 eks pegawai KPK yang memutuskan menerima tawaran sebagai ASN Polri mengikuti uji kompetensi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono menyebutkan uji kompetensi eks pegawai KPK di Gedung TNCC Mabes Polri. "Di assesment center, Gedung TNCC Mabes Polri," kata Rusdi saat dikonfirmasi. Hal senada juga disampaikan Yudi Purnomo, eks pegawai KPK yang memilih bergabung menjadi ASN Polri bersama Novel Baswedan. Ia bersama eks pegawai KPK lainnya yang menerima tawaran menjadi ASN Polri tengah bersiap untuk mengikuti uji kompetensi. "Ini (uji kompetensi) mau mulai. Ponsel mau ditinggal di tas," kata Yudi ketika dihubungi sebelum tes dimulai. Sebelumnya, Senin (6/12), sebanyak 54 dari 57 eks pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Polri (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus 57 Eks Pegawai KPK. Dari 54 orang yang hadir, sebanyak 44 orang menandatangani surat kesediaan untuk diangkat sebagai ASN Polri, di antara Novel Baswedan dan teman-teman mantan penyidik KPK. Setelah mengikuti sosialisasi dan menandatangani surat pernyataan bersedia, diangkat sebagai ASN Polri. Sebanyak 44 eks pegawai KPK diharuskan ikut uji kompetensi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa uji kompetensi ini untuk memetakan kompetensi eks pegawai KPK. Uji kompetensi nantinya menjadi tolak ukur Polri untuk menempatkan eks pegawai KPK sesuai kompetensi mereka. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Kemenpan RB. "Tahapan berikutnya dilaksanakan uji kompetensi atau asesmen," kata Dedi, Senin (6/12). (sws)

Kisah Inspiratif Para Pelapor Gratifikasi

Jakarta, FNN - Dalam rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 yang puncaknya diperingati setiap 9 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyelenggarakan acara penghargaan pengendalian gratifikasi pada tanggal 6 Desember 2021. Ada tiga kategori penghargaan pengendalian gratifikasi tersebut, yaitu pelapor gratifikasi inspiratif 2021, insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2021, serta Jaga Data dan Mascot Challenge 2021. Tujuh orang meraih penghargaan dengan kategori pelapor gratifikasi inspiratif dengan berbagai latar belakang profesi dan tiga orang dengan kategori insan UPG. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengapresiasi atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi oleh 10 orang tersebut. Hal itu juga sebagai cerminan dari nilai-nilai integritas yang selama ini KPK junjung. Memang tidak mudah untuk menolak gratifikasi, bahkan melaporkan gratifikasi ke KPK. Pelapor gratifikasi inspiratif serta insan UPG yang terpilih merupakan individu berintegritas yang tidak sekadar menjalankan tugas, tetapi menginspirasi semua pihak dengan terobosan dan inovasi yang melebihi batas kemampuannya. Disebutkan pula tujuh pelapor gratifikasi: Pertama, Aisyah selaku Kepala Desa Sungup Kanan Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan. Dia melaporkan uang tunai Rp50 juta dari perwakilan salah satu perusahaan tambang batu bara. Pada tahun 2020, terjadi sengketa tanah antara sejumlah warga desa dengan salah satu perusahaan tambang batu bara, terjadi overlapping antara sejumlah tanah milik warga Desa Sungup Kanan dengan sertifikat hak pakai atas nama PT STC. Pelapor selaku Kepala Desa Sungup Kanan berupaya untuk melindungi hak warga setempat untuk meminta ganti rugi dan memimpin mediasi warga dengan pihak perusahaan di Kantor Pertanahan (BPN) Kotabaru. Salah satu perwakilan perusahaan yang tidak dikenal sebelumnya datang menemui Aisyah dan ingin membicarakan tentang penundaan urusan sengketa tanah warga di BPN Kotabaru. Ketika hendak pulang, pemberi mengatakan ada titipan dari perusahaan dan memberikan sebuah kantong plastik hitam yang berisi uang tunai Rp50 juta. Setelah memberikan kantong tersebut, pihak pemberi bergegas pergi. Aisyah pun merasa tidak nyaman dan bertekad untuk mengembalikan uang tersebut. Dia berusaha menghubungi pemberi untuk mengembalikan uang sekaligus memberikan berkas ganti rugi. Namun, nomor teleponnya sudah diblokir oleh pemberi tersebut. Pada bulan November 2020, Aisyah pergi ke Pengadilan Negeri Kotabaru dengan maksud untuk menitipkan uang tersebut. Namun, pihak PN menolak karena bukan ranah pengadilan dan menyarankannya untuk melaporkan penerimaan tersebut ke KPK. Akhirnya, Aisyah menyampaikan laporan gratifikasi tersebut dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kedua, Heriyanto selaku PNS pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia melaporkan uang tunai 10.000 dolar Singapura atau setara Rp100 juta dari pengusaha tambang batu bara. Pelapor saat itu menjabat sebagai koordinator hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang bertugas memberikan pertimbangan hukum, koordinasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan serta hubungan masyarakat. Suatu ketika salah satu perwakilan perusahaan tambang berkonsultasi terkait dengan permohonan perpanjangan IUP operasi produksi tambang batu bara oleh salah satu perusahaan di Bengkulu kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. Heriyanto sudah beberapa kali menolak permintaan konsultasi oleh pihak perusahaan. Namun, pihak pemberi berusaha menemui yang bersangkutan, baik di kantor Jakarta maupun ketika sedang perjalanan dinas luar kota. Untuk menjalankan fungsi pelayanan, pelapor akhirnya menemui pihak perusahaan, kemudian meminta untuk melengkapi dokumen pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan yang sudah kedaluwarsa, diketahui sedang bermasalah karena sengketa kepemilikan perusahaan. Pada bulan April 2021, saat Heriyanto sedang berdinas ke Kota Bandung, pihak pemberi menemuinya di hotel untuk menyerahkan kelengkapan dokumen. Namun, ternyata amplop cokelat berisi dokumen tersebut diselipkan uang tunai sebesar 10.000 dolar Singapura. Dia pun berusaha menghubungi pemberi dan akan mengembalikan uang tersebut, namun pihak pemberi sulit dihubungi. Selanjutnya, penerimaan tersebut dilaporkan dan penyerahan uang langsung dititipkan ke KPK. Pelapor memberitahukan pelaporan gratifikasinya ke atasan di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara. Meskipun pihak perusahaan memberikan uang kepada pelapor, proses permohonan perpanjangan IUP operasi produksi tetap sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, Anggi Wicaksono selaku staf teknis Imigrasi Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah Kementerian Luar Negeri. Anggi melaporkan satu buah jam tangan merek Rolex dari salah seorang WNI perempuan selaku pengguna layanan/pengusaha. Pelapor sebagai staf teknis imigrasi yang bertugas memberikan layanan dalam pengurusan visa dan affidavit pada KJRI di Jeddah. Pada bulan Juni 2021, pelapor melayani salah seorang WNI selaku pemberi bersama anaknya datang ke loket untuk menerima visa dan affidavit yang telah selesai diproses. Selanjutnya, pemberi meminta kepada petugas loket untuk dapat bertemu dengan pelapor selaku pejabat yang bertugas membubuhkan tanda tangan pada visa tersebut. Pada saat pertemuan tersebut, pemberi menyampaikan terima kasih atas pelayanan visa dan affidafit dan meminta putrinya untuk menyerahkan hadiah bingkisan kepada pelapor sebagai tanda terima kasih atas pengurusan visa suami dan anaknya yang berkewarganegaraan Arab Saudi. Pelapor tidak dapat menolak pemberian dari anak kecil tersebut serta pemberi tidak berkenan apabila pemberian tersebut dikembalikan. Setelah dibuka, bingkisan tersebut berupa satu jam tangan bertuliskan Rolex tipe oyster perpetual datejust dengan nilai estimasi semula Rp163 juta (jika barang asli). Namun, apabila jam tangan tidak identik (bukan barang asli) diperkirakan senilai Rp4.106.700,00. Pelapor menyatakan bersedia menyerahkan barang tersebut ke KPK. Saat ini barang tersebut masih disimpan dalam pengawasan Satgas Antigratifikasi KJRI Jeddah serta menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Keempat, Direktur Utama PD Pasar Jaya-BUMD DKI Jakarta Arief Nasrudin. Arief melaporkan satu unit telepon genggam merek Samsung Z Fold 2 senilai Rp30 juta dari salah seorang teman sekolah menengah atas (SMA). Pada bulan April 2021, pelapor dihubungi oleh salah seorang teman SMA selaku pemberi untuk mengajak buka puasa bersama yang bertepatan dengan acara penganugerahan atas corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang diselenggarakan oleh Business News Magazine di Jakarta. Pada saat pertemuan, teman SMA sempat membahas tentang proses lelang pekerjaan di PD Pasar Jaya dan menginformasikan bahwa salah satu vendor B merupakan rekan kerja pemberi yang ikut serta dalam lelang tersebut. Pelapor menduga teman SMA itu ingin menitipkan vendor B. Namun, pelapor langsung menjelaskan bahwa proses lelang di PD Pasar Jaya sesuai dengan aturan dan tidak diperkenankan adanya titipan. Setelah selesai buka puasa bersama, pemberi menyerahkan bingkisan kepada salah satu staf pelapor yang ditujukan untuk pelapor. Sesampainya di rumah, pelapor baru membuka bingkisan yang berisi telepon genggam merek Samsung Z Fold 2 senilai Rp30 juta. Selanjutnya, pelapor berkonsultasi ke KPK dan menyampaikan laporan gratifikasi atas penerimaan tersebut. Kelima, Khaerullah selaku tenaga administrasi SDN Panunggangan 4 Cibodas, Kota Tangerang. Dia melaporkan uang Rp1 juta dari perkumpulan orang tua siswa. Dalam melaksanakan tugasnya, Khaerullah menerima gaji pegawai honorer dari pihak Pemkot Tangerang. Pada masa pandemi COVID-19, Khaerullah berinisiatif mengajukan bantuan siswa untuk membantu orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), yang tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan lainnya. Usaha pelapor tersebut membuahkan hasil dan sejumlah 100 orang siswa mendapatkan bantuan masing-masing berupa uang sebesar Rp450 ribu dari Program Indonesia Pintar (PIP). Para orang tua murid yang merasa terbantu berinisiatif untuk menggalang dana sukarela sebagai tanda terima kasih atas bantuan Khaerullah. Hal ini mengingat pengajuan bantuan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara mandiri, tetapi harus kolektif dari pihak sekolah. Dengan dana bantuan tersebut, para orang tua merasa terbantu karena dapat membeli keperluan sekolah putra/putri mereka yang masih harus belajar di rumah karena pandemi. Pada bulan Agustus 2021, hasil patungan dana terkumpul sebesar Rp1 juta diberikan kepada Khaerullah. Pada awalnya, pelapor tidak yakin apakah uang tersebut dapat diterima atau tidak. Dia lantas berinisiatif mencari informasi perihal gratifikasi dan aturan terkait dan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut. Selain itu, Khaerullah juga menunjukkan komitmen untuk tidak menerima gratifikasi dengan membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun terkait dengan tugas yang diembannya. Laporan penolakan gratifikasi disampaikan kepada KPK melalui aplikasi GOL individu. Keenam, Rifqi Abdillah selaku Pengelola Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Pemkab Probolinggo. Rifqi melaporkan uang tunai Rp50 ribu sampai dengan Rp1,5 juta dari rekan kerja/mitra kerja. Pelapor sebagai seorang PNS di lingkungan Kabupaten Probolingg dikenal telah akrab dengan laporan gratifikasi sejak 2016 pada saat masih menjabat sebagai staf di Pemkab Probolinggo. Pelapor menunjukkan integritasnya untuk tidak menerima gratifikasi sekecil apa pun, bahkan setelah Rifqi Abdillah dimutasi semula dari staf kabupaten menjadi staf Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2017, dalam kondisi sedang merawat ibunya di rumah sakit, dia tetap berupaya melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK. Terdapat total 25 laporan penerimaan gratifikasi berasal dari atasan, rekan kerja, dan para mitra kerja sebagai uang tunjangan hari raya (THR) hingga sebagai ucapan terima kasih atas pelaksanaan pekerjaan monitoring pengelolaan dana desa dengan nilai penerimaan bervariasi, yaitu berkisar uang sebesar Rp50 ribu hingga Rp1,5 juta. Pelapor pernah melaporkan penerimaan uang tunai dari para kepala desa di Kecamatan Pakuniran sebagai ucapan terima kasih atas monitoring dan evaluasi penggunaan APBDes di sejumlah desa wilayah Kecamatan Pakuniran. Ketujuh, fungsional umum/pejabat pembuat komitmen (PPK) dari salah satu instansi dengan identitas yang tidak disebutkan. Dia melaporkan dua unit sepeda dengan total senilai Rp1.250.200,00 dari keluarga dekat pelapor selaku penyedia jasa. Tugas pelapor adalah menangani kegiatan pengadaan pada unit kerja di salah satu kabupaten. Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan dimenangkan oleh keluarga dekat pelapor. Pada Januari 2021, sekitar seminggu setelah penandatanganan kontrak penyedia jasa, keluarga dekat pelapor tersebut datang ke rumah pelapor membawa 2 unit sepeda anak-anak sebagai hadiah kepada anak-anak pelapor. Pelapor merasa bingung karena pemberian tersebut dari keluarga dekat pelapor yang terpilih sebagai pemenang penyedia jasa di kantor pelapor karena pemberian hadiah sepeda tersebut tidak bertepatan dengan ulang tahun anak pelapor sehingga pelapor mengonfirmasi kepada saudara lainnya yang masih tinggal satu kota. Namun, ternyata keluarga dari saudara-saudara pelapor lainnya tidak diberikan sepeda oleh keluarga dekat tersebut. Pelapor lantas memutuskan untuk melaporkan penerimaan tersebut ke KPK dan mengompensasi barang tersebut dengan membayar sejumlah uang pengganti. Tiga Insan UPG Inovatif Selain penghargaan kepada pelapor gratifikasi, KPK juga memberikan penghargaan kepada tiga insan UPG inovatif. Pertama, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Boyolali Achmad Nasution. Ia sebagai insan UPG dipercaya menjadi motor penggerak di Boyolali, Jawa Tengah. Dengan inovasinya, dia berhasil menghilangkan praktik gratifikasi berupa fee perbankan yang biasa diberikan kepada bendahara di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Boyolali sejak 2018. Penghilangan gratifikasi fee perbankan tersebut menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia dan menjadi contoh bagi tempat lain. Kedua, Badrul selaku Pelaksana Inspektorat Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ia memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan kualitas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Kabupaten Sumenep. Beberapa strategi yang dilakukan oleh Badrul dalam meningkatkan implementasi PPG di Kabupaten Sumenep, di antaranya dengan melaksanakan sosialisasi gratifikasi ke seluruh penjuru Kabupaten Sumenep. Ia meyakini nilai-nilai anti gratifikasi harus tersebar ke seluruh penjuru Kabupaten Sumenep agar semua pegawai negeri di daerah ini bisa terhindar dari praktik gratifikasi. Oleh karena itu, Badrul dengan gencar melakukan sosialisasi gratifikasi ke seluruh jajaran pemkab setempat, bahkan ke wilayah yang sangat terpencil. Ketiga, Musdalipa selaku Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Dalam membangun budaya antigratifikasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Musdalipa menjadikan dunia pendidikan sebagai target utama pada tahun 2021 melalui program 100 Sekolah Berintegritas. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik gratifikasi masih sangat sering ditemui di sekolah. Selain itu, dunia pendidikan merupakan tempat dalam menciptakan sebuah generasi sehingga dengan menciptakan sekolah yang berintegritas diharapkan akan lahir generasi yang berintegritas pula. Sesuai dengan tema Hakordia 2021 Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi, kisah inspiratif dari pelapor gratifikasi tersebut merupakan wujud nyata dari peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. (sws)

Personel Polres Sukabumi Kota Gagalkan Tawuran Antarpelajar SMP

Sukabumi, FNN - Personel Polres Sukabumi Kota berhasil menggagalkan tawuran antarperlajar tingkat SMP sederajat saat hendak bentrok di sekitar Kantor Balai Kota, tepatnya di Jalan R Syamsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Senin (6/12). "Alhamdulillah berkat kecekatan personel Polres Sukabumi Kota yang bersiaga di sekitar Kantor Balai Kota, aksi tawuran antarperlajar tingkat SMP berhasil digagalkan dan menangkap tiga oknum siswa yang kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai dan gergaji berukuran besar," kata Humas Polres Sukanumi Kota Iptu Astuti kepada wartawan, di Sukabumi, Senin. Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kejadian itu berawal saat sekelompok pelajar SMP dari Kabupaten Sukabumi mengendarai sepeda motor berboncengan tiga mencoba menyerang pelajar SMP yang tengah nongkrong di salah satu warung di Jalan Ir H Djuanda. Oknum pelajar tersebut tidak hanya membawa sepeda motor secara ugal-ugalan, juga mengacung-acungkan senjata tajam sebagai tanda tantangan. Melihat akan adanya tawuran antarpelajar, personel Polres Sukabumi Kota yang tengah bersiaga langsung mengejar oknum pelajar tersebut dan langsung meringkusnya. Ternyata setelah digeledah, ditemukan barang bukti berupa samurai dan gergaji berukuran besar yang diduga akan digunakan saat bentrok dengan pelajar SMP lainnya. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan polisi pun membubarkan pelajar yang tengah berkumpul agar segera pulang ke rumahnya masing-masing. Ketiga oknum pelajar yang membawa senjata tajam dan hendak menyerang empat pelajar SMP lainnya yang tengah nongkrong di warung langsung digelandang ke Mapolsek Cikole untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan senjata tajam secara ilegal tersebut. "Untuk penyelidikan lebih lanjut dan ketiganya masih di bawah umur penanganannya sudah dilimpahkan ke Polres Sukabumi Kota, untuk ketiganya masih dimintai keterangan," katanya pula. Astuti mengatakan berbagai upaya dilakukan Polres Sukabumi Kota untuk mencegah tawuran antarpelajar di wilayah hukumnya, selain menyiagakan personel di lokasi-lokasi rawan terjadi tawuran antarpelajar juga melakukan penyuluhan kepada pelajar dari berbagai tingkatan tentang bahaya dan dampak tawuran. Pencegahan tawuran tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak keamanan, tetapi seluruh elemen harus ikut mencegahnya baik pihak sekolah dan khususnya orangtua agar memantau aktivitas anaknya di luar rumah dan mengawasi teman serta tempat bergaulnya. (sws)

Bupati Sorong Selatan Penuhi Panggilan Polda Papua Barat

Manokwari, FNN - Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli memenuhi panggilan penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua Barat, di Manokwari, Senin. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi membenarkan panggilan terhadap Bupati Samsuddin Anggiluli terkait penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana hibah tahun anggaran 2017/2019 pada Yayasan Tipari Teminabuan. "Benar, hari ini Bupati Sorong Selatan penuhi panggilan penyidik Dit Reskrimsus Polda Papua Barat, status dia sebagai saksi," kata Kabid Humas. Terkait panggilan orang nomor satu di Kabupaten Sorong Selatan itu, Koordinator Umum Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat Vincen Kocu menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polda Papua Barat di bawah kepemimpinan Irjen Pol Tornagogo Sihombing. "Mewakili masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, saya apresiasi langkah penegakan hukum Polda Papua Barat untuk mengupas tuntas dugaan korupsi yang merugikan masyarakat ini," ujar Vincen Kocu. Ia berharap Polda Papua Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut, sehingga ada efek jera kepada para koruptor di daerah sebagaimana harapan masyarakat. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy juga menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dan jajarannya yang sudah mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Yayasan Tipari Teminabuan. "Langkah penyelidikan ini secara hukum telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik/105 a/XI/Res.3.3/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 November 2021," ujarnya pula. Ia menuturkan penyaluran dana hibah untuk membangun Universitas Werisar yang hingga saat ini hanya berdiri fondasi berikut tiang-tiang atau pilarnya saja. "Sesuai data kami di LP3BH Manokwari sekitar Rp7 miliar lebih telah dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan kepada Yayasan Tipari yang salah satu pendirinya adalah Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli serta Ketua Yayasannya adalah BM yang sehari-harinya adalah istri sah dari Samsuddin Anggiluli," ujarnya pula. Ia mengatakan bahwa LP3BH Manokwari akan terus mengawal proses penegakan hukum yamg sedang dilakukan oleh Polda Papua Barat saat ini. (sws)

Polda NTB Dirikan Dapur Umum di Lokasi Terdampak Banjir Lombok

Mataram, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat mendirikan dapur umum di lokasi terdampak banjir yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kepala Biro Logistik Polda NTB Komisaris Besar Polisi Benny Basir Warmansyah melalui keterangan pers yang diterima di Mataram, Senin (6/12) malam menyatakan pihaknya mendirikan dapur umum ini sebagai wujud kemanusiaan dalam penanggulangan bencana alam. "Kami memang diperintah oleh Kapolda untuk terjun langsung membantu warga sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena kami di Polda NTB bagian logistik maka yang kami keluarkan untuk membantu warga berupa bahan makanan dan kebutuhan lain terkait logistik," katanya. Dapur umum tersebut, kata dia, menyediakan logistik dalam bentuk makanan siap saji, khusus untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar. Logistik juga disiapkan untuk petugas evakuasi dan penanggulangan bencana. Peralatan masak beserta personel telah tersedia, di mana sejak didirikan pada Senin (6/12) siang pihaknya telah membagikan 1.000 bungkus nasi. Dari upaya ini pihaknya berharap masyarakat dapat terbantu. Utamanya terkait kebutuhan pangan di tengah bencana banjir yang melanda akibat hujan lebat sejak Minggu (5/12) sore itu. "Meskipun ini tidak seberapa, kami harap bantuan yang kami bawa ini dapat bermanfaat untuk mereka yang kesulitan," katanya. Banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Lombok Barat pada Senin (6/12) pagi ini menjadi gambaran dari sebagian wilayah yang terkena dampak banjir akibat hujan dengan intensitas curah hujan tinggi sejak Minggu (5/12) sore, di NTB. Sementara itu untuk korban jiwa akibat banjir muncul di wilayah lain, yakni di Kecamatan Batulayar. Pemerintah melalui tim pencarian dan pertolongan, mendeteksi korban jiwa sebanyak empat orang dari Desa Batulayar Barat. Keempatnya diduga korban yang terseret banjir dan ada juga yang meninggal dunia karena tertimbun longsor. Selain Kabupaten Lombok Barat, bencana akibat hujan lebat yang terjadi menjelang tutup tahun ini terjadi juga di wilayah lainnya. Bukan hanya banjir, longsor di kawasan perbukitan dan pegunungan serta gelombang tinggi di kawasan pesisir pantai juga terjadi. Wilayah yang dilanda bencana dimaksud pada hari Senin (6/12) terpantau di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. di mana warga yang berada yang berada di ujung Timur Pulau Sumbawa, yakni di Kota Bima juga tak luput menjadi korban bencana. Banjir menggenangi komplek perumahan, kawasan pertokoan, perkantoran, fasilitas umum dan lahan pertanian warga juga terjadi di Kota Bima. Penyebab banjir di Bima diduga akibat hal serupa di Lombok, yakni luapan air sungai yang berasal dari hulu kawasan perbukitan dan saluran drainase yang terputus, demikian Benny Basir Warmansyah. (sws)

Mana Pasar Selasa?

Oleh Ridwan Saidi Ibukota kerajaan Persia Pasargede. Orang Persia laki-laki disebut Ki Gede. Dalam konteks ini gede bukan besar. Pondok Gede dan Bojong Gede hunian orang Persia. Kata pasar dari Pasar Gede. Kalau Pasar Burak di Banten bukan Persia, tapi Iraq. Burak di sini maknanya burung (jenis hewan). Tempat ini pernah menjadi pusat kerajinan burung-burungan dari tanah liat. Kalau ditiup bisa bunyi. Sampai dengan 1950-an di Jakarta masih dijajakan. Pasar Senen (artinya permulaan, bahasa Swahili) di Jakarta Pusat, Pasar Rébo (artinya meriah, bahasa Swahili) di Jakarta Timur, Pasar Kemis (artinya belas kasih, bahasa Swahili) di Tangerang, Pasar Jumahat (artinya berkumpul, bahasa Swahili) di Ciputat, Tangerang, Pasar Minggu (hari Santo Dominggo) di Jakarta Selatan. Semua pasar ini berada dalam wilayah budaya Betawi. Selasa (artinya gelap, bahasa Swahili) tidak hari pasar, dan Sabtu (Sabat) juga tidak hari pasar. Kedua hari ini dipantang untuk transaksi. Pantangan pada suatu waktu tak bisa berjalan karena pertambahan populasi dan perkembangan ekonomi. Akhirnya pasar dibuka tiap hari dengan jam buka berbeda: 1. Boker, pagi-pagi sekali 04.00 s/d 07.00 2. Pagi 07.00 s/d 10.00 3. Ciplak sekitar pukul 10.00 s/d 13.00. Memang masih ada pasar dengan nama Pasar Boker di Pasar Rébo, Pasar Pagi di Kota, Pasar Ciplak di Sawah Besar dan Jakarta Timur, tapi ini sekadar nama saja. *) Budayawan

Semeru Haru, Semeru Lucu

By M Rizal Fadillah Erupsi Gunung Semeru 4 Desember 2021 sangat mengejutkan. Viral video orang berlarian baik anak, orang tua maupun aparat, sementara di belakang membumbung asap hitam letusan. Guguran lava pijar disertai abu vulkanik. Sebanyak 8 Desa di kabupaten Lumajang Jawa Timur terdampak, 22 orang tewas, 56 luka-luka, 9 orang dalam pencarian. Sementara 1300 orang mengungsi. Bantuan kemanusiaan terus digalang. Banyak korban tentu mengharukan demikian juga dengan masyarakat sekitar yang panik mencari keselamatan. Kadang lupa pada tetangga bahkan keluarga. Dalam video terlihat seorang ibu yang wajahnya hitam di penuhi debu sehingga sulit dikenali berupaya mengevakuasi diri. Ia membawa jas hujan yang ternyata di baliknya adalah puteranya. Menyelamatkan sang putera dengan menyembunyikan di balik jas hujan. Di tengah keharuan terselip cerita lucu. Ini berkaitan dengan mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam kunjungan ke Lumajang, Ibu Mensos ini melihat gundukan tanah di jalan. Lalu ia mencoba mengais gundukan tanah itu untuk menutupi jalan yang digenangi air. Lucunya ia mengurug dengan tangan kosong, tanpa pacul atau alat lainnya. Warganet tentu mencibir adegan pencitraan ini. Mungkin 5 tahun mengurug juga tidak selesai bila dengan tangan kosong seperti itu. Bukan Risma jika tiada "akting" dalam momen "penting". Soal wajah cemberut tentu tak terlihat, tertutup masker, walau untungnya pada video itu Bu Risma tidak nampak marah-marah apalagi sampai keluar kata "saya tembak kamu". Staf Mensos membantu mengais walau dengan alat yang seadanya. Gunung Semeru telah berkali-kali meletus pertama tahun 1818, lalu tahun 1994, 2002, 2020, dan terakhir kemarin 4 Desember 2021. Puncak Gunung adalah Mahameru dengan kawah "Jonggring Seloko" di sebelah tenggara puncak. Bertipe vulkanian dan strombolian. Strombolian artinya erupsi yang bersifat eksplosif melontarkan batu pijar karena ada tekanan dari dalam kawah. Sifat lava lebih cair. Jonggring Seloko dalam pewayangan adalah kahyangan tempat para dewa bersemayam. Bathara Guru dan penasehatnya Bhatara Narada. Saat kahyangan digempur habis oleh pasukan raksasa pimpinan Kala Pracona, Bhatara Narada melempar Tetuko ke padang pasir. Bayi yang disiapkan melawan para raksasa. Setelah dilempar ke kawah Chandradimuko, Tetuko menjadi pemuda gagah Gatotkaca yang berhasil mengalahkan pasukan raksasa Gilingwesi tersebut. Kala Pracona terbunuh. Para dewa gembira dan bidadari dewi-dewi melempar bunga kebahagiaan. Risma yang dengan tangan kosong mengais dan melempar tanah pasir untuk mengurug jalan tentu bukan sedang pamer kesaktian sebagaimana Bhatara Narada melempar Tetuko ke padang pasir panas atau Tetuko yang dilempar ke kawah Candradimuko atau bidadari dewi-dewi yang melempar kembang kebahagiaan. Yang jelas Risma sedang melempar dan pamer pencitraan. Membuat sensasi kelucuan di tengah musibah erupsi gunung Semeru yang memilukan dan mengharukan. Entah peran Risma bidadari atau raseksi Gilingwesi? *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

JAKI Mendorong Masyarakat Global Mewujudkan Resolusi Konflik Laut China Selatan

Oleh Yudi Syamhudi Suyuti Jakarta, FNN - Konflik Laut China Selatan menjadi menjadi salah satu pusat konflik global dunia saat ini yang mengingatkan kita pada persoalan sejarah abad ke 15 saat dimulainya penguasaan jalur ekonomi sebagai lahirnya kekuasaan imperialisme dan kolonialisme dengan didasari perjanjian Tordesillas dan dilanjutkan perjanjian Zaragoza. Meskipun dalam situasi politik global yang berbeda, namun setting sejarah Tordesillas dan Zaragoza memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kepentingan dominasi kekuatan hegemoni Laut China Selatan yang berpotensi terjadinya Perang Dunia ke 3. Sejarah hitam dunia kita harapkan jangan sampai terulang kembali. Karena bagaimanapun, Perang Dunia ke 3 akan menghasilkan dominasi baru yang justru merusak tatanan kemanusiaan dan keadilan global. Tentu kita sebagai warga Negara yang berada di wilayah Laut China Selatan dan seluruh warga dunia akan merasakan dampak dari konflik yang semakin memanas hari ini. Konflik Laut China Selatan didasari oleh 2 hal mendasar, yaitu alasan dan konsekwensi. Alasan dan konsekwensi ini meliputi hasil keputusan hukum arbitrase internasional dibawah Konvensi PBB 2016 tentang Hukum laut (UNCLOS) 2016 yang menegaskan bahwa China hanya dapat menghasilkan dari laut territorial 12 mill laut. Penegasan ini didasari keputusan hukum pengadilan yang menyatakan bahwa tidak ada Kepulauan Spratly atau Beting Scarborough yang berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau landas kontinen mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar sumber daya Laut China Selatan dimiliki oleh negara pantai terdekat (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, atau Vietnam) yang didasari oleh hukum internasional dan fakta sejarah yang dapat dibuktikan. Namun China memiliki tafsir sendiri tentang Laut China Selatan yang didasari alasan sejarah subyektif, bahwa telah beribu-ribu tahun orang-orang China telah mencari ikan di Laut China Selatan sehingga tafsir sejarah subyektif tersebut menjadikan Laut China Selatan ditetapkan China sebagai Laut Yurisdiksi, yang didasari oleh Hukum Nasional China. Persoalan Laut China Selatan, pada akhirnya menjadi sengketa yang lebih mengedepankan kepentingan hegemoni dan kekuatan untuk kekuatan. Karena hukum dan fakta sejarah menjadi tersingkir, seolah ada kepentingan tertentu untuk menciptakan hukum internasional baru. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik perang dan politik propaganda klaim kebenaran. Untuk mengatasi persoalan konflik Laut China Selatan ini, kami dari JAKI yang merupakan bagian dari Majelis Rakyat Global yang di deklarasikan pada 22 September 2021, menyatakan sikap : 1. Mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hadir dalam penyelesaian ketegangan laut China Selatan yang berpotensi mendorong terjadinya Perang Dunia ke 3. 2. Laut China Selatan harus dikembalikan pada Hukum Internasional dan Fakta Sejarah Nusantara secara menyeluruh dan konkrit yang legal dengan dilakukan perundingan antara Negara-Negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam) ,China, Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan Uni Eropa sebagai faktor sejarah Asia Pasifik dengan didasari semangat perdamaian untuk kemanusiaan dan keadilan sosial. 3. Mendesak dibentuknya Pakta Perdamaian Laut China Selatan yang dipimpin ASEAN dengan melibatkan Pemerintah Nasional Negara-Negara ASEAN dan Kelompok Masyarakat Sipil, hal ini didasari oleh Sejarah Nusantara sebagai Konsep Kemaritiman ASEAN. Keterlibatan Pemerintah Negara-Negara dan Kelompok Masyarakat Sipil adalah upaya perwujudan tercapainya titik temu antara kepentingan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah sehingga menjadi ke tengah. 4. Mengajak Majelis Rakyat Global untuk ikut terlibat dalam pencapaian resolusi perdamaian atas ketegangan dan konflik Laut China Selatan dan mendorong dibentuknya Majelis Rakyat Global di Negara-Negara ASEAN, dimana Majelis Rakyat Global Indonesia akan di deklarasikan dalam waktu dekat. 5. Mewujudkan kesepakatan-kesepakatan baru secara adil dan bermartabat antara ASEAN dan China dengan didasari hukum internasional, kedaulatan Negara-negara nasional dan sejarah, dimana kesepakatan-kesepakatan tersebut untuk mewujudkan kesetaraan Bangsa-Bangsa di dunia. Kesepakatan ini juga sekaligus dapat menjadi jalan menyelesaikan konflik Amerika Serikat dan China. 6. Mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetapkan UNWCI (UN World Citizen Initiative), UNPA (UN Parliement Assembly) dan Utusan Masyarakat Sipil di dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 7. Kami menekankan untuk Negara-Negara yang mengerahkan kekuatan militernya di wilayah Laut China Selatan untuk menahan diri sampai terselesaikannya masalah Laut China Selatan. 8. Mendesak semua pihak untuk menghentikan tindakan-tindakan pelanggaran hukum internasional. *) Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)

Sambangi DPD RI, Aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia Siap Kolaborasi Soal PT 0 Persen

JAKARTA, FNN - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia menyambangi DPD RI. Para aktivitas ini dengan tegas menyatakan siap berkolaborasi dengan lembaga yang dipimpin AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Utamanya, Presidential Threshold (PT) 0 persen. Para aktivis ditemui oleh Wakil Ketua III Sultan Bachtiar Najamudin didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni, Ketua Komite I Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, Bambang Sutrisno (Senator Jateng) dan Habib Abdurrahman Bahasyim (Senator Kalsel). Sementara perwakilan aktivis dipimpin Ferry Juliantono serta sejumlah tokoh di antaranya Jumhur Hidayat, Refly Harun, Raslinna Rasidin, Adhie Massardi, Marwan Batubara, Anthony Budiawan, Andrianto, Hendy H, Wahyono, Yos Nggarang, Hersubeno Arief dan Sarman El-Hakim. "Kami sengaja tidak menemui DPR RI, tapi kami menyambangi DPD RI. Kami menilai DPD RI adalah lembaga yang masih bisa dipercaya. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan DPD RI," kata Ferry Juliantono pimpinan rombongan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia di Ruang Delegasi DPD RI Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/12/2021). Ferry menambahkan, para aktivis datang untuk menyampaikan hasil dari pertemuan mereka pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 lalu. "Sumpah pemuda itu menyiratkan bahwa Indonesia ini dibangun bersama untuk semua. Tetapi saat ini hasil pembangunan Indonesia tidak untuk semua," kata dia. Hal penting lain yang dipaparkannya adalah, berdasarkan hubungan internasional dan dinamika geopolitik global, Pemerintah Indonesia lebih condong memberi ruang yang begitu besar kepada China. "Konsekuensinya merugikan kita sebagai sebuah bangsa," kata dia. Berikutnya adalah Presidential Threshold 0 persen yang harus didukung bersama. "PT 0 persen adalah sesuatu yang harus kita dukung bersama agar demokrasi kita tidak disabotase oleh oligarki atau kaum yang punya uang," kata dia. Hal lainnya, kata Ferry, kita dapat menyaksikan banyak sekali sikap pemerintah ketika pandemi Covid-19, ketika rakyat banyak yang menderita secara ekonomi dan kesehatan, justru ada pihak yang diduga mengais keuntungan. "Kami mendapati dugaan tindak pidana KKN dalam kasus PCR. Bayangkan, pejabat di kementerian bukannya memberikan kesempatan kepada badan usaha, tapi menjatuhkan pilihan untuk usahanya sendiri," papar dia. Tak hanya itu, Ferry menilai ada pencatutan harga PCR untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. "Di awal-awal pandemi PCR itu sampai Rp2 jutaan. Sekarang meski sudah diturunkan harganya, tetap saja ada selisih keuntungan. Menteri BUMN menyebutkan hal itu ditetapkan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden. Ini hal yang perlu kami diskusikan dan sampaikan kepada DPD RI. Ini masalah besar," tegas dia. Aktivis lainnya, Jumhur Hidayat sependapat bahwa kewenangan DPD RI harus diperkuat. "DPD RI kewenangannya harus diperkuat agar bisa membuat undang-undang. Tujuannya agar jangan sampai ada undang-undang yang lolos tanpa persetujuan DPD RI. DPD RI kan tidak terikat partai. Saran saya, lakukan aksi demonstrasi bersama rakyat agar kewenangan itu bisa diperkuat. Jalannya adalah melalui amandemen konstitusi," kata dia. Aktivis lainnya, Refly Harun menyebut ada beberapa jalan untuk memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen. Di antaranya adalah melalui jalur legislasi dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan Omnibus Law membawa optimisme bagi kita Presidential Threshold 0 persen bisa dikabulkan 5 Hakim MK. Mereka berani mengatakan tidak kepada oligarki dan kekuasaan," tutur Refly. Pekan ini, Refly mengaku ia dan rekan-rekannya akan mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu, khususnya mengenai Presidential Threshold. "Saya mengajak DPD RI segera bergabung. DPD RI juga bisa menggeruduk Presiden atau menggeruduk DPR RI untuk memperjuangkan hal ini," kata Refly. Sultan Bahtiar Najamuddin yang diutus Ketua DPD RI menemui para aktivis, mengatakan apa yang disampaikan oleh aktivis Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia ini secara keseluruhan selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh lembaganya. "Yang disampaikan secara keseluruhan tune-nya itu sama. Demokrasi kita memang sedang berada di persimpangan jalan. Mari kita tinjau ulang demokrasi kita. Ada titik persamaan dari apa yang dipikirkan dengan apa yang diperjuangkan antara Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia dengan DPD RI," kata Sultan. Selama ini, apa yang dipikirkan oleh para aktivis tersebut sudah disuarakan dengan lantang oleh DPD RI. Ia pun selalu berharap resonansi suara mereka dapat menggema seantero negeri, karena memang banyak yang harus diluruskan. "Kalau Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia itu kan ditinjau dari makna nama berarti ada sesuatu yang hilang. Kami di DPD RI menilainya harus ada yang diluruskan. Kita memiliki titik temu yang sama. Ada kesamaan pikiran, perasaan dan gagasan, bahwa ada masalah di konstitusi kita dan harus kita carikan jalan keluarnya," kata Sultan. Ketua Komite III Sylviana Murni menambahkan, berkaitan dengan PCR dalam waktu dekat DPD RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). "Pun halnya keputusan terbaru tentang karantina, bagi kami dari tiga hari menjadi sepuluh hari itu keputusan yang mencla-mencle. Itu juga akan kami dalami," tegas dia. Sementara mengenai BLBI, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi juga menegaskan akan segera membentuk Pansus BLBI. "Kami akan fight mengenai hal ini," ujar Fachrul Razi. (mth))

Lima Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10-15 Tahun Penjara

Jakarta, FNN - Lima orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero dituntut 10 hingga 15 tahun penjara. Empat orang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dari Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan satu orang dinyatakan terbukti melakukan korupsi berdasarkan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang dari pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertama adalah Dirut PT Asabri 2012-Maret 2016, Mayor Jenderal Purnawirawan Adam Rachmat Damiri dituntut hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. "Membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 17,9 miliar. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara lima tahun penjara," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. Selanjutnya Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri 2012 - Juni 2014 Bachtiar Effendi dituntut 12 tahun penjara, ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. "Membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 453,7 miliar. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara enam tahun," ujar jaksa. Kemudian Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), Lukman Purnomosidi dituntut 13 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. "Membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 1,341 triliun. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara 6,5 tahun," ujar jaksa. Sedangkan Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014-Agustus 2019, Hari Setianto dituntut 14 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Terakhir Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo dituntut 15 tahun penjara ditambah denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan, karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. "Membebankan terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 314,8 miliar. Jka terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara 7,5 tahun," ucap jaksa. Dua orang terdakwa lain dalam perkara ini telah menjalani sidang pembacaan tuntutan yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016-Juli 2020, Letnan Jenderal Purnawirawan Sonny Widjaja. Ia dituntut 10 tahun penjara, ditambah denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dan hukuman uang pengganti sebesar Rp 64,5 miliar subsider 5 tahun penjara. Kemudian Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati dan uang pengganti Rp 12,434 triliun. Sedangkan Dirut PT Hanson International Tbk., Benny Tjokrosaputro masih menjalani persidangan. Seluruh perbuatan dugaan korupsi para terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana PT Asabri (Persero). Sidang pleidoi dijadwalkan pada 13 Desember 2021. (MD).

Koruptor Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Jakarta, FNN - Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut hukuman mati. Ia dinilai terbukti melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana PT Asabri (Persero) serta pencucian uang. "Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua primer, menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. Heru adalah satu dari tujuh terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero yang dijadwalkan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada hari ini. Selain dituntut hukuman mati, Heru Hidayat juga diwajibkan membayar pidana pengganti. "Membebankan terdakwa dengan biaya pengganti sebesar Rp 12,643 triliun. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata jaksa. Heru dinilai terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.. "Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa termasuk extra ordinary crime yang berbahaya bagi integritas bangsa. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibat perbuatan terdakwa adalah kerugian negara yang mencapai Rp 12,643 triliun, sedangkan penyitaan aset-aset terdakwa hanya Rp 2,434 triliun Terdakwa adalah terpidana seumur hidup perkara Jiwasraya yang merugikan negara Rp 16,807 triliun," ujar jaksa. Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan dalam perbuatan Heru. "Hal yang meringankan, meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, tetapi tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perbuatan terdakwa sehingga hal-hal tersebut patut dikesampingkan," kata jaksa. Ada delapan orang terdakwa dalam perkara ini, yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016-Juli 2020, Letjen (Purn) Sonny Widjaja; Dirut PT Asabri 2012-Maret 2016, Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri; Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014-Agustus 2019, Hari Setianto. Kemudian, Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), Lukman Purnomosidi; Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo; Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat. Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro diketahui merupakan terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keduanya divonis penjara seumur hidup. PT. Asabri mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulan yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8 persen. Rinciannya, Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, dan untuk Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok. Mantan Kepala Divisi Investasi PT Asabri, Ilham Wardhana (telah meninggal dunia) pada rapat Desember 2012 menyampaikan dalam rapat direksi yang dipimpin Adam Rachmat Damiri, PT Asabri harus berinvestasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham. Jenis saham tersebut termasuk yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan "layer" 2 atau "layer" 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi. Saham-saham berisiko tinggi itu, antara lain adalah saham LCGP (PT Eureka Prima Jakarta Tbk) sejak Oktober 2012, MYRX (PT Hanson International Tbk) di pasar reguler sejak 4 Oktober 2012, dan SUGI (PT Sugih Energy Tbk). Dalam kurun waktu 2012-2019, Ilham Wardhana Siregar bersama Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Sonny Widjaya telah melakukan pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan mengatur penempatan dana PT Asabri. Dana tersebut ditempatkan dalam bentuk investasi saham, reksadana, Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya. Pertemuan itu adalah dengan beberapa pihak pemilik saham yaitu Lukman Purnomosidi, Danny Boestami, Benny Tjokrosaputro, Edward Seky Soeryadjaya, Bety, Lim Angie Christina, Rennier Abdul Rahman Latief, Heru Hidayat, dan 15 manajer investasi lainnya. Sekitar Oktober 2017, Sonny Widjaya dan Hari Setianto melakukan kesepakatan dengan terdakwa Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto. Kesepakatan itu dalam bentuk kerjasama dalam pengelolaan investasi PT Asabri (Persero). Caranya, akan memberikan masukan mengenai saham-saham dan produk reksadana yang bisa dipertimbangkan oleh PT Asabri (Persero) untuk di-subscription atau redemption melalui Joko Hartono Tirto. Kerja sama melalui produk reksadana di antaranya memindahkan saham-saham PT Asabri yang memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga. Reksa dana-reksa dana itu yang digunakan oleh Heru Hidayat, Ilham Wardhana B Siregar beserta pihak-pihak terafiliasinya dalam pengaturan investasi PT Asabri (Persero). (MD).

Bentuk Kekebalan Kelompok pada Akhir Tahun Kunci Keluar dari Pandemi

Jakarta, FNN - Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro mengatakan pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) di akhir tahun merupakan kunci bagi Indonesia untuk keluar dari pandemi COVID-19. “Dengan membentuk herd immunity itu merupakan salah satu kunci utama kita bisa keluar dari pandemi. Jadi kalau kita tidak bisa membentuk herd immunity, kita tidak punya kunci untuk keluar dari pandemi,” kata Reisa dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa bertajuk Waspada Varian Omicron, Tetap Jaga Protokol Kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin. Menanggapi risiko capaian vaksinasi tak mencapai target di akhir tahun nanti, dia menjelaskan bahwa kekebalan kelompok harus cepat tercapai supaya bisa melindungi masyarakat yang belum mendapatkan akses vaksin COVID-19. Hal tersebut dikarenakan apabila target vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai, maka virus SARS-CoV-2 tersebut akan membuat keadaan menjadi sulit dengan tingkat penyebaran yang lebih luas di suatu lingkungan. “Kalau sampai tidak tercapai, artinya kita tidak mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity,” tegas Reisa. Reisa menegaskan untuk membuat virus COVID-19 menjadi lebih lemah atau bahkan teradikasi, program vaksinasi harus terus berjalan dan lebih cepat mengenai semua sasaran guna mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah saat akhir tahu nanti. Dengan mengikuti vaksinasi yang dapat membentuk kekebalan kelompok, tidak hanya dapat membantu melindungi diri sendiri dari berbagai varian COVID-19 termasu Omicron, tetapi juga bagi seluruh orang didunia untuk keluar dari masa pandemi ini. “Kita doakan bersama, kita dukung, kita bantu, bagaimanapun upaya kita supaya vaksinasi bisa mencapai targetnya sesuai harapan bersama. Karena apa yang dilakukan kita untuk mendapatkan perlindungan itu bermanfaat untuk semua orang didunia,” ujar dia. (mth)

Kapolda Sulut Jemput Korban Perdagangan Orang di Bandara Sam Ratulangi

Manado, FNN - Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Mulyatno menjemput tiga perempuan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang tiba di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado, Senin. Kapolda Mulyatno mengatakan bersyukur, para korban ini bisa kembali lagi ke Manado dengan selamat. "Sebenarnya yang menimpa saudara kita ini adalah kasus kemanusiaan, dimana orang diperdagangkan, dieksploitasi, sehingga kami (Polda Sulut) sangat berempati terutama bagi keluarga korban," katanya. Ini, kata Kapolda, adalah kepedulian bersama semua pihak, karena ada laporan dari masyarakat dan Bupati Minahasa Utara yang sama-sama peduli. "Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih satu minggu, korban berhasil dibawa pulang," kata Kapolda. Pada penjemputan itu, Kapolda didampingi Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast, Dirreskrimum Kombes Pol Gani F. Siahaan, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Kapolres Minahasa Utara AKBP Bambang Yudi Wibowo. Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo, mengatakan ketiga perempuan ini merupakan korban perdagangan orang yang terjadi pada kurun waktu dari bulan Mei hingga November 2021. Ketiga korban ini, dijemput oleh personel Polres Minahasa Utara di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setelah sebelumnya sempat melarikan diri dari sebuah kafe, karena diperlakukan dengan tidak baik. "Mereka (korban) dijanjikan pekerjaan, setelah dijanjikan pekerjaan kemudian mereka dibiayai bekerja di wilayah Saumlaki dan ternyata di sana pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kasus ini sementara dalam penyelidikan," katanya. Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengapresiasi kinerja jajaran Kepolisian dalam mengungkap kasus ini. "Pemerintah beserta seluruh masyarakat Minahasa Utara menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat Kepolisian yakni Polda Sulut dan Polres Minut, yang cepat bergerak atas laporan masyarakat. Kepolisian mampu menyelesaikan minimal ditahap awal membawa korban ke rumahnya bertemu dengan keluarganya dan tentunya kasus ini akan diselidiki lebih lanjut," kata Bupati. Ia juga mengimbau agar warga berhati-hati jangan gampang terpengaruh dengan iming-iming pekerjaan yang belum jelas. "Itu yang perlu diantisipasi, kalau perlu bisa datang langsung ke instansi terkait untuk menanyakan pekerjaan yang dimaksud," katanya. Hadir juga juga dalam penjemputan di Bandara Sam Ratulangi, para keluarga korban yang tampak sangat terharu bisa kembali berkumpul dengan korban setelah kurang lebih enam bulan tidak bisa bertemu. (mth)

Film "Yuni" Siap Tayang di Layar Lebar Mulai 9 Agustus

Jakarta, FNN - Film “Yuni” garapan sutradara Kamila Andini resmi tayang perdana di bioskop tanah air mulai Kamis (9/12) setelah diputar di berbagai festival film internasional. Film ini memotret kisah seorang remaja cerdas bernama Yuni yang memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Suatu hari Yuni menolak pinangan dua laki-laki dan diikuti oleh pinangan laki-laki ketiga. Yuni dihadapkan pada pilihan, antara mempercayai mitos bahwa seorang perempuan yang menolak lamaran sebanyak tiga kali tidak akan pernah menikah atau tetap mengejar impiannya. ​Kamila Andini mengatakan film “Yuni” lahir melalui proses yang cukup panjang sejak 2017. Inspirasi film ini datang pada tahun tersebut saat dirinya seorang ibu bercerita kepada Kamila mengenai anaknya menikah di usia muda. “Entah kenapa sangat reflektif, sampai pembicaraan itu terus stay di kepala saya, menetap. Sampai satu hari saya bilang ke Ifa bahwa kita harus membicarakan hal ini,” ujar Kamila saat konferensi pers di XXI Epicentrum, Jakarta, Senin. “Yuni” telah memenangkan beberapa penghargaan, meliputi Platform Prize di Toronto International Film Festival 2021, Snow Leopard untuk Aktris Terbaik di Asian World Film Festival 2021, Piala Citra untuk kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik, dan Silver Hanoman di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2021. Film yang mengangkat masalah perempuan ini juga menjadi perwakilan Indonesia untuk kategori Best International Feature Film di ajang penghargaan Academy Awards ke-94 atau Piala Oscar pada 2022. Kamila mengatakan “Yuni” mendapatkan banyak reaksi dari berbagai negara setelah mampir di festival film internasional. Meski “Yuni” mengambil latar di Indonesia, lanjutnya, film ini juga beresonansi dengan penonton di luar Indonesia karena mengangkat isu yang universal dan terjadi di belahan dunia lain. “Orang-orang melihat 'Yuni' adalah sebuah problem dunia juga. Kita adalah bagian dari ruang yang sangat besar sebenarnya, semua juga melihat bahwa ini ada sesuatu yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Menariknya, ternyata dari ruang yang sangat kecil itu, sebuah tempat di Serang, kita bisa berkoneksi dengan begitu banyak orang,” ujarnya. Kamila berharap penonton Indonesia dapat merefleksikan pengalaman dan menemukan makna kebebasan versi masing-masing melalui “Yuni”. “Saya pikir film ini tentang liberation, tentang kebebasan. Jadi mari kita membebaskan pilihan-pilihan kita, membebaskan suara kita,” tuturnya. Sementara itu, produser Fourcolours Films Ifa Isfansyah dan produser Starvision Chand Parwez Servia juga turut menyambut film “Yuni”. Keduanya sama-sama berharap “Yuni” dapat membuka ruang diskusi serta menjadi perenungan dan pemikiran mengenai isu perempuan. “Apa yang diberikan oleh film ini sesuatu yang sangat dekat, sangat nyata, sangat butuh perhatian kita,” tutur Chand. “Yuni” dibintangi oleh aktor yang beragam, mulai dari aktor papan atas hingga aktor debutan, termasuk Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Dimas Aditya, Marissa Anita, Asmara Abigail, Muhammad Khan, Nazla Thoyib, dan sebagainya. Film ini ditulis oleh Kamila Andini bersama Prima Rusdi, serta diproduksi oleh Fourcolours Films dan Starvision bekerja sama dengan Akanga Film Asia (Singapura) dan Manny Films (Perancis). Film “Yuni” juga mendapat dukungan Program Pendukungan Film Indonesia untuk Distribusi Internasional Direktorat PMMB Kemendikbud Ristek RI, MPA APSA Academy Film Fund Australia, Purin Pictures Thailand, dan sebagainya. (mth)

Polisi Rekomendasikan TransJakarta Cek Kesehatan Sopir Seperti Pilot

Jakarta, FNN - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya merekomendasikan kepada TransJakarta untuk melakukan cek kesehatan sopir yang akan bertugas selayaknya pilot yang hendak terbang. Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya terkait rentetan kecelakaan yang dialami oleh bus TransJakarta dalam beberapa hari terakhir. "Direkomendasi kita pihak TransJakarta harus sama kaya pilot, pilot ini kan pengemudi pesawat, dia tesnya betul-betul detail. Selain memastikan kondisi kesehatannya, memastikan kesehatan mentalnya, kalau memang kesehatan mentalnya tidak sehat, dia tidak boleh terbang," kata Argo saat dihubungi di Jakarta, Senin. Lebih lanjut pihak kepolisian juga merekomendasikan pihak TransJakarta untuk melakukan manajemen kelelahan (fatique management) untuk memastikan pramudi yang hendak bertugas dalam kondisi prima. "TransJakarta sudah melakukan SOP, dia sudah bikin sif dan segala macam, tapi kita tidak tahu kondisi si pengemudi apakah waktu istirahat di rumah dia bener-benar-benar istirahat. Jadi, beban kerja itu selain di kantor itu, juga di rumah," kata Argo. Selain memastikan kondisi fisik pengemudi yang akan bertugas, pihak TransJakarta juga diminta memastikan kondisi kesehatan mental para pengemudinya. "Pihak TransJakarta juga harus memastikan kondisi kejiwaan, kondisi kesehatan fisik itu benar-benar harus maksimal," pungkasnya. Diketahui bus TransJakarta terlibat sejumlah kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Kecelakaan pertama terjadi pada Kamis (2/12). Saat itu bus TransJakarta dengan operator PT Steady Safe menabrak Pos Polisi di Lampu Merah PGC Cililitan, Jakarta Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan satu orang petugas patroli TransJakarta luka berat. Kemudian pada Jumat (3/12), bus dari operator PT Mayasari Bhakti menabrak pembatas jalan (separator) busway di depan Ratu Plaza, Senayan. Terakhir pada Senin (6/12) terjadi kecelakaan tunggal bus TransJakarta di Halte Puri Beta 2, Tangerang, Jawa Barat, pada Senin pagi, 6 Desember 2021 sekitar pukul 09.10 WIB. Kejadian itu berawal saat bus TransJakarta bernomor lambung TJ-402 selesai menurunkan pelanggan di Halte Puri Beta 2 dan sopir kemudian memarkir bus dan keluar bus untuk buang air kecil. Namun, pengemudi lupa menarik rem tangan hingga bus meluncur sejauh sekitar 10 meter dan menabrak tumpukan tanah serta tembok. (mth)

Bulgaria Dorong Perluasan Kerja Sama Perdagangan dengan Indonesia

Jakarta, FNN - Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Peter Andonov, menyoroti sejumlah sektor kerja sama perdagangan yang masih dapat dijajaki oleh Indonesia dan Bulgaria dan mengatakan pihaknya ingin memperluas kemitraan ekonomi dengan RI. Dalam wawancara khusus dengan ANTARA dari Jakarta, Senin, Dubes Andonov mengatakan bahwa pihaknya meyakini hubungan perdagangan antara kedua negara perlu diperluas. “Jika dilihat dari situasi perdagangan Indonesia dan Bulgaria saat ini, kegiatan perdagangan kebanyakan fokus pada bahan-bahan mentah atau produk pertanian seperti tembaga. Kami mengimpor tembaga dari Indonesia dan anda mengimpor gandum dari Bulgaria. Saya rasa ini waktunya untuk memperluas perdagangan bilateral kita,” paparnya. Dia pun menyoroti sejumlah sektor yang memiliki potensi untuk dijajaki dalam perdagangan kedua negara, termasuk di bidang teknologi informasi dan ekonomi digital. “Bulgaria adalah gudang teknologi informasi di bagian tenggara Eropa. Jadi, saya pikir kita dapat memperkuat hubungan di bidang TI, ekonomi digital, dan juga kemitraan antara perusahaan-perusahaan start-up kedua negara,” jelasnya. Selain itu, dia juga menyebut negaranya sebagai salah satu produsen terbesar minyak bunga mawar, sehingga Bulgaria ingin masuk ke sektor kosmetik dan kecantikan, di mana produk-produknya banyak menggunakan minyak itu. Dia pun mengatakan bahwa produk-produk kosmetik tersebut akan disertifikasi halal guna menarik pasar di Indonesia. “Kita juga bisa mencoba untuk menambahkan berbagai komoditas dalam impor kami dari Indonesia, contohnya, sejak saya tiba di sini, saya menyadari betapa baiknya kualitas kopi Indonesia, dan saya ingin masyarakat Bulgaria dapat merasakan produk tersebut,” paparnya. Lebih lanjut, dia juga mendorong adanya peningkatan investasi yang dilakukan oleh kedua negara, dan menyebut adanya kesempatan untuk melakukan joint venture antara perusahaan Indonesia dan Bulgaria untuk memproduksi barang-barang ekspor dan impor yang cocok bagi pasar kedua negara tersebut. (mth)

TNI Tambah Alat Berat Bantu BNPB Sisir Korban Erupsi Gunung Semeru

Jakarta, FNN - TNI menambah alat-alat berat di lokasi erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyisir dan mengevakuasi korban. Tambahan alat-alat berat itu, yang saat ini tersedia di sejumlah lokasi terdampak erupsi, merupakan tindak lanjut perintah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa minggu lalu (5/12). “Beberapa bantuan yang kembali dikirim oleh TNI untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru, yaitu personel dan alat berat dari Batalion Zeni Tempur/10 (Yonzipur) yang ditempatkan di SDN Sumber Wuluh dan Polsek Candipuro,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Prantara Santosa lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Di samping Yonzipur/10, prajurit dan alat-alat berat dari Yonzipur/5 juga ditempatkan di Desa Supit Urang. “Alat berat yang dimaksud antara lain, 4 unit backhoe loader, 2 unit self loader, 1 unit dozer, 2 unit bulldozer, 8 unit excavator, 8 unit dump truck, 1 unit crane, 1 unit transporter, 1 unit crane cargo, 2 unit trailer kavaleri, dan 1 unit trailer sipil,” sebut Prantara. TNI Angkatan Udara kembali menerjunkan puluhan prajurit pasukan khusus ke lokasi terdampak bencana, Senin. Puluhan prajurit itu terdiri atas Detasemen Matra 2/Naga Pasa dan Batalyon Komando 464/Nanggala Korps Pasukan Khas TNI AU. Pasukan khusus itu datang bersama para petugas kesehatan, petugas fasilitas dan instansi, sentra komunikasi, dan petugas dari Pengatur Lalu Lintas Udara dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, kata Dinas Penerangan TNI AU sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Pasukan itu tergabung dalam sebuah satuan tugas yang bertugas bersama pasukan TNI lainnya, Polri, dan lembaga lain, menyisir korban erupsi Gunung Semeru. Pasukan gabungan satgas bergerak dari lokasi yang terdampak parah oleh erupsi, yaitu di Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Ada empat lokasi di Sumber Wuluh yang menjadi fokus penyisiran, yaitu di Jembatan Merah, Desa Curah Kobokan, Desa Perak, dan Desa Bundali. Tidak hanya membantu penyisiran, TNI AU juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. “Pertolongan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan umum dan pemberian obat kepada warga yang rentan,” terang Dinas Penerangan TNI AU. Gunung Semeru, yang tingginya mencapai 3.676 meter dari atas permukaan laut (mdpl), erupsi disertai oleh awan panas dan hujan abu vulkanik, Sabtu minggu lalu (4/12). Akibat erupsi, lebih dari 50 warga jadi korban luka bakar, belasan warga meninggal dunia, ribuan rumah rusak, dan puluhan instalasi listrik terganggu. (sws)

Polda Sulut: Informasi Penculikan Anak yang Viral di Medsos Hoaks

Manado, FNN - Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan informasi penculikan anak yang viral di media sosial (medsos) akhir-akhir ini tidak benar atau hoaks. “Info-info penculikan anak tersebut hoaks. Masyarakat jangan mudah percaya, karena sampai saat ini Polda Sulut dan jajaran belum menerima laporan resmi tentang adanya kasus penculikan anak,” kata Abast di Manado, Senin. Isu penculikan anak tersebut dikabarkan terjadi di beberapa wilayah seperti di Mapanget dan Malalayang, Kota Manado, serta di Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Di Malalayang, info beredar pada Jumat (3/12), dikabarkan terjadi penculikan terhadap seorang siswi Sekolah Dasar (SD) berumur 9 tahun, saat perjalanan pulang dari sekolah. "Faktanya, tidak terjadi penculikan," katanya. Ia mengatakan siswi tersebut hanya terlambat pulang ke rumah, namun pihak keluarga panik dan menyebarkan informasi penculikan karena terpengaruh isu sebelumnya. “Kemudian pihak keluarga sudah mengklarifikasi bahwa tidak terjadi penculikan, dan sudah meminta maaf,” katanya. Ia menambahkan begitu juga isu penculikan di Mapanget dan Kalawat, yang terjadi pada Kamis (2/12), dan Minggu (5/12). "Hal tersebut tidak benar," kata Abast. Abast mengatakan yang di Mapanget, ada seorang remaja pria yang didekati orang tak dikenal. Karena ketakutan, dia menjauh dan pria tak dikenal itu pun bergegas pergi. "Tidak ada penculikan,” katanya. Sedangkan di Kalawat Minahasa Utara, lanjut Abast, awalnya terjadi keributan di pangkalan ojek Desa Kolongan Tetempangan. Warga masyarakat mengira terjadi upaya penculikan. “Kedua orang yang diisukan melakukan penculikan itu, faktanya akan mengantar anggota keluarganya yang mengalami gangguan kejiwaan ke RSJ Ratumbuysang Manado untuk berobat. Namun di tengah perjalanan yang bersangkutan berontak hingga terjadi tarik-menarik. Jadi bukan upaya penculikan,” kata Abast. Terkait isu-isu tersebut, Abast mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya saat bermain di luar rumah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. “Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu, jangan mudah terpengaruh apalagi ikut menyebarkan informasi-informasi yang belum jelas kebenaran dan sumbernya, karena bisa menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat,” kata Abast. Ia juga berpesan kepada masyarakat, jika melihat orang tak dikenal dengan gelagat mencurigakan dan bahkan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, agar segera melapor ke pihak kepolisian. ​​​​​​​ “Jangan bertindak sendiri. Segera lapor ke pihak kepolisian terdekat, supaya cepat diselidiki dan ditangani dengan baik, sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya. (sws)

Propam Polda Aceh Tahan Oknum Polisi Diduga Aniaya Tahanan

Banda Aceh, FNN - Polda Aceh melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) menahan oknum polisi diduga menganiaya seorang tahanan Polres Bener Meriah, sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Senin, mengatakan oknum polisi tersebut bertugas di Polres Bener Meriah. Penahanan oknum polisi tersebut untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut. "Saat ini, Propam Polda Aceh telah menahan oknum Polres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ditindaklanjuti pencopotan jabatan tersebut agar bisa diperiksa secara intensif di Polda Aceh," kata Kombes Pol Winardy. Sebelumnya, tahanan Polres Bener Meriah berinisial S alias F meninggal dunia diduga dianiaya oknum polisi. Sebelum meninggal dunia, S alias F sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin di Banda Aceh. Menurut Kombes Pol Winardy, Polda Aceh serius menangani setiap pelanggaran, baik pidana maupun tidak, yang dilakukan oknum kepolisian. Mereka yang terbukti bersalah diberikan sanksi tegas sesuai aturan peraturan perundang-undangan berlaku. Kombes Pol Winardy mengatakan Kapolres Bener Meriah AKBP Agung Surya didampingi sejumlah personel sudah bersilaturahmi ke rumah almarhum S alias F di Desa Alue Jamok, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan itu, kata Kombes Pol Winardy, Kapolres Bener Meriah menyampaikan permohonan maaf atas tindakan oknum anggota Polres Bener Meriah yang diduga menganiaya S alias F. "Kapolres menjamin bahwa oknum tersebut diproses secara hukum. Kapolres juga menyatakan akan melakukan pengawasan melekat dan berjenjang, sehingga kejadian seperti itu tidak terulang," kata Kombes Pol Winardy. (sws)

Peneliti sebut UU Cipta Kerja Lompati Fase Pertama Pembangunan

Jakarta, FNN - Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI) M Rosyid Jazuli mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melompati fase pertama pembangunan ekonomi berbasis produksi untuk menuju fase pembangunan berbasis investasi sehingga berkemungkinan mengalami kegagalan. “Ini tidak masuk akal. Di berbagai literatur, ditunjukkan bahwa tidak ada negara yang sukses melompati fase-fase itu,” kata M Rosyid Jazuli. Hal tersebut dikemukakannya saat menjadi panelis dalam diskusi publik Paramadina Public Policy Institute (PPPI) bertajuk “UU Cipta Kerja Pascaputusan Mahkamah Konstitusi: Revisi atau Dekonstruksi?” melalui zoom meeting, dipantau dari Jakarta, Senin. Berdasarkan pengamatannya sejauh ini, Rosyid menilai Indonesia belum dapat dikatakan baik dalam melalui fase awal pembangunan berbasis produksi. Menurut dia, faktor-faktor produksi di Indonesia, seperti sumber daya manusia, agraria, dan kelembagaan belum benar-benar siap dan dapat dinilai telah baik melalui fase awal pembangunan ekonomi. Meskipun belum sepenuhnya baik seperti itu, lanjut dia, UU Cipta Kerja justru menawarkan janji untuk melompati fase pembangunan berbasis produksi dan langsung menuju pada tahapan pembangunan berbasis investasi. Langkah itu, menurut Rosyid, sulit untuk berhasil menuju ke arah yang sukses. Kemudian, ia memberikan contoh keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Dia menyampaikan ketiga negara yang sukses membangun ekonominya itu memulai pembangunan mereka dari fase awal yang berbasis produksi, yaitu pemantapan manufaktur. Mereka menguatkan sistem pengoperasian peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam mengolah bahan baku untuk diproduksi menjadi barang bernilai jual terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka baru beralih pada fase pembangunan berbasis investasi. Berdasarkan pendalaman Rosyid terhadap UU Cipta Kerja dari sudut pandang pembangunan ekonomi itu, ia menyimpulkan implementasi peraturan yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi itu tidak sepenuhnya menjanjikan. “Ini asumsi saya pribadi. Tapi kalau bisa diimplementasikan, bahkan secara cepat, tentu kita apresiasi pemerintah,” ujar dia. (sws)

Polri Tanggapi Positif Tagar #1Hari1Oknum

Jakarta, FNN - Polri memberikan tanggapan positif atas kritikan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dengan munculnya tanda pagar (tagar) #1Hari1Oknum dan mencuat lagi tagar #PercumaLaporPolisi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, semua saran, masukan dan kritik dari seluruh masyarakat bagian dari evaluasi yang terus akan dilakukan Polri. "Yang jelas pemimpin dari Polri sesuai dengan arahan Bapak Kapolri saat apel Kasatwil, untuk pimpinan Polri di wilayah tidak boleh ragu-ragu melakukan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bersalah dan juga harus seimbang," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin. Dedi menjelaskan, seluruh pimpinan Polri di wilayah diminta tegas dan berimbang, bila ada anggota yang melanggar diberi hukuman, sedangkan bagi anggota yang berprestasi harus diberikan apresiasi. Artinya, kata Dedi, keseimbangan antara "punishment" (hukuman) dan "reward" (ganjaran) harus dilakukan mulai dari jajaran tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri. "Itu komitmen kami," kata Dedi menegaskan. Dedi kembali menekankan, saran dan masukan, serta kritikan dari seluruh masyarakat menjadi bahan evaluasi Polri untuk bekerja lebih baik lagi. Polri, kata Dedi, menyadari keinginan masyarakat untuk menjadi organisasi yang lebih baik dan dicintai masyarakat, dapat melaksanakan tugas secara profesional. "Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menginginkan Polri menjadi organisasi yang baik, yang dicintai masyarakat dan dapat melaksanakan tugas secara profesional, sesuai dengan arah kebijakan Bapak Kapolri, transformasi menuju Polri yang Presisi," ujar Dedi. Tagar #PercumaLaporPolisi dan #1Hari1Oknum kembali mencuat di masyarakat setelah kejadian Bripda Randy Bagus, tersangka kasus Novia Widyasari, yang bunuh diri dan ditemukan meninggal dunia di samping makam ayahnya, di Mojokerto, Jawa Timur. Terkait sanksi terhadap Bripda Randy Bagus, Polri akan menjatuhkan sanksi sidang etik dan akan diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) setelah perkara pidananya disidangkan. Bripda Randy Bagus secara internal melakukan perbuatan melanggar hukum Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik serta dijerat Pasal 7 dan Pasal 11. Secara eksternal dijerat dengan Pasal 348 Jo. 55 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. (sws)

Oknum Dosen Unsri Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pelecehan Seksual

Sumatera Selatan, FNN - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) resmi menetapkan oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) berinisial AR sebagai tersangka atas perkara dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya DR (22). Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Siallagan di Palembang, Senin, mengatakan, AR yang merupakan dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi cukup bukti dari keterangan yang diberikan AR, setelah diperiksa secara intensif selama sembilan jam sejak pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB di Markas Polda Sumsel. "Kami sudah cukup bukti pencabulan yang dilakukan AR. Maka, dengan ini oknum dosen berinisial AR ditetapkan sebagai tersangka," kata dia. Menurut dia, di hadapan penyidik tersangka mengakui perbuatan cabulnya terhadap korban. Tersangka mencium, meraba korban, namun tidak sampai berhubungan badan. Sebagaimana pengakuan yang sampaikan oleh korban sebelumnya. Perbuatan cabul itu dilakukan tersangka AR dengan modus memberikan bimbingan skripsi terhadap korban yang kejadiannya berlangsung di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Kampus Indralaya, Ogan Ilir, pada Sabtu (25/9). "Korban saat itu melakukan bimbingan skripsi dan meminta tanda tangan untuk skripsinya itu sebagai syarat kelulusannya. Berlangsung di laboratorium sejarah, di momen tersangka melakukan aksinya tadi," ujarnya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti milik korban. Atas perbuatan cabulnya itu tersangka disangkakan melanggar Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan dan Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan Jo. Pasal 294 ayat (2) poin 1 dan 2 KUHP dengan ancaman pidana sembilan tahun. "Tersangka ditahan terhitung sejak Senin ini pukul 00.00 WIB hingga selama 20 hari ke depan di Mapolda Sumsel," katanya. (sws)

Nurdin Abdullah Tak Ajukan Banding Terhadap Vonis PN Tipikor Makassar

Makassar, FNN - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menerima putusan vonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar dan tidak mengajukan banding terhadap putusan tersebut. "Pak NA (Nurdin Abdullah) telah memutuskan tidak mengajukan banding terhadap putusan itu," ujar Penasihat Hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Senin. Saat ditanyakan alasan kliennya menolak mengajukan banding satu tingkat di atas PN Tipikor Makassar, Arman enggan merinci perihal dan alasan Nurdin batal melakukan banding. "Telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik oleh Pak NA, begitupun tim penasihat hukum dan pihak keluarga untuk tidak mengajukan banding," tutur Arman kembali menekankan. Sebelumnya, Nurdin Abdullah divonis bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbukti menerima suap dan gratifikasi Rp13 miliar terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nurdin yang merupakan mantan Bupati Bantaeng dua periode itu dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Pembacaan putusan terhadap Nurdin yang telah bersidang hampir enam bulan dibacakan Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino, di Pengadilan Negeri Makassar pada Senin, 29 November 2021. Selain vonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan penjara. Nurdin juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp2,18 miliar lebih. Jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkracht atau berkekuatan tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang negara untuk mencukupkan biaya pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi uang pengganti, maka digantikan dengan pidana penjara selama 10 bulan. Majelis hakim juga mencabut hak politik Nurdin Abdullah selama tiga tahun, berlaku sejak Nurdin selesai menjalani masa pidana selama lima tahun penjara. (sws)

Polda Aceh Gagalkan Peredaran 133 Kilogram Sabu-Sabu

Banda Aceh, FNN - Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, Polres Aceh Timur, bersama Bea Cukai menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan berat mencapai 133 kilogram. Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar di Banda Aceh, Senin mengatakan peredaran narkoba tersebut merupakan jaringan internasional. Narkoba tersebut hendak diedarkan ke sejumlah provinsi di Indonesia. "Dalam pengungkapan peredaran sabu-sabu tersebut, polisi menangkap seorang terduga pelaku. Terduga pelaku merupakan jaringan narkoba Indonesia-Malaysia," kata Irjen Pol Ahmad Haydar. Kapolda mengatakan pengungkapan peredaran narkoba tersebut berawal dari informasi masyarakat. Dari informasi tersebut, petugas menyelidikinya dan menemukan satu unit mobil parkir di rumah lelaki berinisial B di Gampong Lhol Dalam, Kabupaten Aceh Timur. "Petugas kemudian menangkap B dan menggeledah mobil tersebut serta menemukan tiga karung goni tepung berisikan 60 bungkusan. Bungkusan berisi sabu-sabu dengan berat mencapai 60 kilogram," ungkapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap B, petugas menemukan lagi empat karung goni berisi 73 bungkus sabu-sabu dengan berat 73 kilogram. Barang terlarang tersebut dimasukkan dalam bungkusan teh China merek Guanyinwang. Kepada petugas, pelaku B mengaku 133 kilogram sabu-sabu tersebut bukan miliknya. Dirinya disuruh menyimpan barang terlarang tersebut oleh seseorang berinisial C. Kini, C sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Selain C, polisi juga memasukan terduga pelaku lainnya berinisial F dalam DPO. Adapun barang bukti yang diamankan, selain 133 kilogram sabu-sabu, petugas juga mengamankan satu unit mobil, tutur Kapolda. Kapolda Aceh mengatakan terduga pelaku dijerat dengan Lasal 114 Ayat (2), Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya paling singkat pidana penjara lima tahun, paling lama 20 tahun, dan terberat pidana mati. "Dengan pengungkapan peredaran 133 kilogram sabu-sabu tersebut, maka bisa menyelamatkan 666 ribu lebih jiwa anak bangsa. Di pasaran, harga 133 kilogram sabu-sabu tersebut mencapai Rp150 miliar," ujar Irjen Pol Ahmad Haydar. (sws)

Polri Jalin Kerja Sama Internasional Dengan Tiga Negara

Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama internasional dengan tiga negara, Selandia Baru, Serbia dan Brunai Darussalam dalam rangka memperkokoh keberadaan Korps Bhayangkara di kancah global. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, dua dari tiga kerja sama yang hari ini, Senin, dilakukan penandatanganan merupakan perpanjangan, sedangkan satu kerja sama baru dengan Serbia. "Kerja sama pertama dengan Selandia Baru, ada beberapa pointer yang ditingkatkan pada tahun 2021 dan untuk ke depannya," kata Dedi di Mabes Polri, Senin. Dedi menjelaskan, beberapa kerja sama yang ditingkatkan antara lain meliputi pemberantasan transnasional crime seperti terorisme, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan senjata api, perdagangan orang dan perlindungan manusia , pencucian uang , kejahatan keuangan dan ekonomi, kejahatan siber dan kejahatan transnasional lainnya. "Selain itu juga kerja sama ini dalam rangka meningkatkan kapasitas 'building' antara kepolisian Selandia Baru dan Polri, serta meningkat kompetensi anggota kepolisian kedua negara," tutur Dedi. Lebih lanjut Sekretaris National Central Bureau (NCB) Divisi Hubungan Internasional (Hubiter) Polri Brigjen Pol Amur Chandra menjelaskan, penandatanganan perpanjangan "arragement" dengan Selandia Baru hari ini memperkuat "arragement" yang sudah ada sebelumnya. Kerja sama sebelumnya, kata Amur, Polri mengirimkan sejumlah perwira ke Selandia Baru dalam rangka kegiatan "double degree" S2 dan S3. Kemudian, kerja sama dalam kegiatan penanggulangan transnasional crime, bantuan nasional kepolisian. "Sewaktu kejadian teroris di Selandia Baru, Polri pun memberikan bantuan saran-saran dan informasi terhadap kejadian tersebut, sehingga bisa diketahui jaringan para pelaku teroris dengan data yang dimiliki Polri," kata Amur. Terkait kerja sama baru dengan Serbia, Amur menjelaskan, penandatanganan kerja sama dilakukan secara virtual antara Polri dengan Kementerian Dalam Negeri Serbia yang membidangi kepolisian. "Penandatanganan dilakukan juga secara virtual hari ini ditandatangani oleh Kapolri kemudian berkas administrasi penandatangan itu akan dikirim ke Serbia untuk ditandatangani oleh pihak Serbia," ujar Amur. Selanjutnya, penandatangan perpanjangan kerja sama dengan Brunai Darussalam yang secara otomatis berlangsung lima tahun dan juga sudah diperpanjang secara nota diplomatik kepada Polri. "Jadi ada tiga kerja sama internasional yang dijajaki Polri akhir tahun ini. Diharapkan akan lebih memperkuat kerja sama Polri dengan dunia internasional dengan kepolisian internasional dan dapat lebih memperkokoh keberadaan Indonesia di kancah pergaulan internasional," tutur Amur. (sws)

Polda Maluku Sudah Pecat 33 Polisi Selama 2021

Ambon, FNN - Polda Maluku selama tahun 2021 sudah memecat 33 orang anggotanya karena terbukti melakukan pelanggaran, diantaranya disersi dan terlibat narkoba. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat, di Ambon, Senin, mengatakan jumlah polisi yang diberhentikan secara tidak hormat di jajaran Polda Maluku cenderung meningkat pada tahun ini. "Kami sudah pecat 33 anggota polisi, ini kasus yang tertinggi bilang dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 28 orang," kata Roem. Ia mengatakan pada hari Senin ini ada empat orang polisi yang dipecat karena pelanggaran disersi dan narkotika. "Kita kembali melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada 4 anggota polisi yang bertugas di Polda Maluku," katanya. Ia menjelaskan pemberhentian empat polisi tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolda Maluku Nomor 339/11/2021 tentang pemberhentian anggota Polri. Keempat anggota polisi tersebut, yakni Brigadir RT terlibat kasus disersi, begitu juga Briptu MAT. Sedangkan dua lainnya, yakni Bripka IA dan Aipda SAM terlibat pidana Narkotika. Roem menerangkan pemecatan yang dilakukan ini bukan sebuah penghargaan melainkan sebuah penyesalan. Namun, hal tersebut harus tetap dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada anggota polisi lainnya yang bekerja dengan baik. "Untuk anggota polisi yang bekerja dengan baik kita tetap berikan penghargaan," demikian Roem. (sws)

Gerindra Jateng Laporkan Anggota DPRD Blora ke Polisi

Semarang, FNN - DPD Partai Gerindra Jawa Tengah melaporkan Anggota DPRD Kabupaten Blora Setiyadji Setyawidjaja ke Polda Jawa Tengah atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sriyanto Saputro usai melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Tengah di Semarang, Senin, mengatakan Setiyadji merupakan mantan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Blora yang sebenarnya sudah diberhentikan dari keanggotaan partai maupun sebagai legislator Menurut dia, dasar pelaporan tersebut bermula dari pemanggilan Setiyadji ke mahkamah kehormatan partai berkaitan dengan dugaan pelanggaran indispliner yang bersangkutan. "Saat dipanggil pada 25 Juni 2021, yang bersangkutan ternyata tidak bisa hadir dengan alasan harus menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19," katanya. Setelah ditelusuri, kata dia, ternyata pada periode antara 14 hingga 23 Juni 2021 yang bersangkutan mengikuti kunjungan kerja ke dua daerah di Jawa Timur. Hasil tes PCR terhadap Setiyadji pada 18 Juni 2021 di salah satu rumah sakit, lanjut dia, menyatakan jika yang bersangkutan positif COVID-19. "Sebagai pejabat publik seharusnya memberikan contoh yang baik dan tidak membahayakan orang lain," katanya. Menurut dia, pelaporan ke polisi ini merupakan bentuk dukungan Gerindra kepada pemerintah dalam upaya penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi. Adapun Setiyadji Setyawidjaja sendiri saat ini sedang menggugat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena dipecat dari posisi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blora. Terpisah, Kabis Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Iqbal Alqudusy membenarkan SPKT telah menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu. "Prinsipnya, Polri siap melayani dan menerima pengaduan dari masyarakat," katanya. (sws)

KPK Tidak Ajukan Banding Atas Vonis Nurdin Abdullah

Jakarta, FNN - KPK menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah penjara 5 tahun ditambah denda Rp500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. "Setelah kami pelajari seluruh pertimbangan majelis hakim ternyata, analisa hukum tim Jaksa KPK dalam surat tuntutannya telah diambil alih oleh majelis hakim sehingga KPK memutuskan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin. Dalam sidang 29 November 2021, majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar memvonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350 ribu dolar Singapura dan Rp8,087 miliar. Sedangkan eks Kasi Bina Marga Dinas PUTR Edy Rahmat telah divonis 4 tahun penjara ditambah denga Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menjadi perantara penerima suap dari Agung Sucipto untuk Nurdin Abdullah. "Informasi yang kami terima, kedua terdakwa dimaksud telah menerima putusan tersebut," tambah Ali. Artinya, perkara atas nama Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat saat ini telah berkekuatan hukum tetap. "Berikutnya KPK akan melaksanakan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksud sementara perkembangan pelaksanaan putusan akan kami informasikan lebih lanjut," ungkap Ali. Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Nurdin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura subsider 3 tahun penjara. Majelis hakim juga menetapkan pencabutan hak Nurdin Abdullah untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana. Dalam perkara ini, Nurdin Abdullah dinilai terbukti melakukan dua dakwaan. Dalam dakwaan pertama, Nurdin Abdullah terbukti menerima suap dari Agung Sucipto selaku pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba senilai Rp2,5 miliar dan 150 ribu dolar Singapura. Dalam dakwaan kedua, Nurdin Abdullah dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp5,587 miliar dan 200 ribu dolar Singapura terkait dengan jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023. (sws)

Pengungkapan Kasus Narkoba di Sumsel Meningkat Pada Akhir 2021

Palembang, FNN - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bersama jajaran selama pekan pertama Desember 2021 ini mengungkap 46 kasus serta mengamankan 65 tersangka pemakai dan pengedar narkoba. Pengungkapan kasus narkoba pada akhir tahun ini meningkat dibandingkan dua bulan sebelumnya, kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi di Palembang, Senin. Dia menjelaskan berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba pada pekan terakhir Oktober 2021 tercatat 35 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan 42 tersangka, sedangkan pada pekan terakhir November 2021 diungkap 45 kasus. Dari pengungkapan kasus pada Desember 2021 ini, diamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu 5,5 kilogram dan pil ekstasi 282 butir. Pengungkapan kasus dan pencegahan beredarnya narkoba tersebut bisa menyelamatkan ribuan anak bangsa dari jeratan barang terlarang itu, katanya Menurut dia, melihat terjadinya peningkatan kasus narkoba, jajaran Polda Sumsel berupaya lebih gencar lagi melakukan operasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta penegakan hukum secara maksimal. "Siapa pun yang terbukti menyimpan, memiliki, dan mengedarkan narkoba akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum," ujar Kombes Pol.Supriadi. (sws)

Penyidik Kirim Berkas Tersangka Penggelapan Anggaran STKIP ke Jaksa

Mataram, FNN - Penyidik Direktorat Resere Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengirim berkas penyidikan milik lima tersangka kasus dugaan penggelapan anggaran pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima ke jaksa peneliti. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Komisaris Besar Polisi Hari Brata di Mataram, Senin, menjelaskan penyidik mengirim berkas penyidikannya ke jaksa dengan kelengkapan petunjuk sebelumnya. "Berkas dikirim kembali dengan kelengkapan petunjuk jaksa," kata Hari. Untuk lengkapnya, Hari enggan sampaikan, namun dipastikan bahwa petunjuk tersebut masih berkaitan dengan syarat materiil dan formil perkara. "Pada intinya petunjuk itu tidak terlalu sulit," ujarnya. Dalam pemenuhan petunjuk, para tersangka juga diperiksa. Agenda tersebut dijelaskan Hari, untuk penambahan dalam kelengkapan berkas. "Semua tersangka kami periksa lagi, jadi tambahan," ucap dia. Lima tersangka dalam kasus ini berinisial HA, Ketua STKIP Bima periode 2016-2020; MF, Ketua Yayasan IKIP Bima periode 2019-2020; HM, kepala bagian administrasi umum periode 2016-2019; AA, kepala bagian administrasi umun periode 2019-2020; dan AZ, wakil ketua I bidang akademik periode 2016-2019. Kasusnya ditangani penyidik berdasarkan adanya laporan polisi nomor LP/360/XI/2020/NTB/SPKT, tertanggal 20 November 2020. Laporan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan penggelapan anggaran STKIP Bima periode 2016-2020. Kelimanya terindikasi menggelapkan anggaran perguruan tinggi swasta itu dengan mengajukan permohonan rencana program yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perkuliahan. Mereka diduga kuat menggunakan anggaran itu untuk keperluan pribadi. Dari hasil audit internal STKIP Bima, ada ditemukan kerugian yang nilainya mencapai Rp12,8 miliar. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan berkas laporan pertanggungjawaban program tersebut. Temuan berbeda dari hasil penghitungan penyidik dengan nilai kerugian mencapai Rp19,3 miliar lebih. Dalam kasus ini pun status penahanan kelimanya telah ditangguhkan. Meskipun tidak lagi menjalani penahanan di Rutan Polda NTB, namun Hari Brata memastikan para tersangka tetap bersikap kooperatif. Sebagai tersangka, penyidik menerapkan sangkaan pidana Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (sws)

Jaksa Tak Masukkan Permohonan "Justice Collaborator" Stepanus Robin

Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak mencantumkan permohonan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) dalam surat tuntutan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. "JC tersebut putusannya belum final dari kami karena sedang dalam proses pertimbangan," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin. Sebelumnya dalam sidang 22 November 2021, terdakwa Stepanus Robin mengajukan permohonan JC kepada pimpinan KPK karena menyebut sudah membuka peran pihak lain dalam perkara tersebut, yaitu seorang advokat bernama Arief Aceh. "Bukan kami harus menyebutkan bahwa di dalam surat tuntutan yang bersangkutan JC atau tidak tapi, kalau yang bersangkutan pada waktu pembacaan tuntutan itu KPK sudah menerbitkan surat ketetapan, surat keputusan yang bersangkutan selaku JC kami dapat saja langsung menyatakan seperti itu," tambah Lie. Menurut Lie, Robin juga baru bersidang untuk dirinya sendiri, padahal ada sejumlah perkara yang terkait dengan dirinya. "Kan sampai saat ini JC memang sering kali diberikan ketika yang bersangkutan masih dalam proses persidangan tapi kan ada surat keterangan kerja sama yang dapat disahkan kemudian jadi, tahapan itu berlaku dari tahapan penyidikan, penuntutan, lalu hakim boleh memberikan, masih ada proses yang bisa digunakan," ungkap jaksa Lie. Terkait tidak disebutkannya permohonan JC dalam pertimbangan surat tuntutan, Robin menyebut ia masih ingin membuka peran Arief Aceh. "Sudah sangat jelas saya sampaikan bahwa saya sangat ingin membuka peran pengacara Arief Aceh itu, karena yang bersangkutan memang bermain di KPK, bisa tanya pengacara-pengacara senior lah, yang bersangkutan sudah mulai bermain, kapan mulai bermain? ya pada saat Bu Lili masuk di KPK," kata Robin seusai menjalani sidang pembacaan tuntutan. Robin pun mengklaim sudah membuka peran pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar di persidangan. "(Peran Lili) sudah saya jelaskan ke penyidik ke persidangan juga sudah, ya bukti-buktinya ada sudah dikumpulkan tim pengacara saya," tambah Robin. Robin juga mengaku keberatan karena JPU KPK tidak menghadirkan Arief Aceh sebagai saksi di persidangan. "Yang menjadi keberatan saya adalah yang namanya Arief Aceh itu diperiksa saja tidak pernah, kalau Bu Lili itu cuma diperiksa di dewan pengawa, hukumannya apa? cuma potong gaji potong gaji, gaji pokok yang dipotong, cuma Rp1,8 juta, berapa dia terima penghasilan? Puluhan juta," tambah Robin. Dalam perraka ini Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.322.577.000 subsidder 2 tahun penjara. Sedangkan rekannya, advokat Maskur Husain dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp8.702.500.000 dan 36 ribu dolar AS. Dalam perkara ini, Robin dan Maskur didakwa terbukti menerima suap senilai Rp11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara di KPK. Robin dan Maskur menerima suap dari M Syahrial sejumlah Rp1,695 miliar, Azis Syamsudin dan Aliza Gunado sejumlah Rp3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS, Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp507,39 juta, Usman Effendi sejumlah Rp525 juta dan Rita Widyasari sejumlah RpRp5.197.800.000. M. Syahrial adalah Wali Kota Tanjungbalai nonaktif; Azis Syamsudin adalah Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar; Aliza Gunado adalah kader Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG); Ajay Muhammad Priatna adalah Wali Kota Cimahi non-aktif; Usman Effendi adalah Direktur PT. Tenjo Jaya yang juga narapidna kasus korupsi hak penggunaan lahan di Kecamatan Tenjojaya, Sukabumi, Jawa Barat; dan Rita Wisyasari adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara. Atas perbuatannya, Robin dan Maskur dituntut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. (sws)

Prof Arif Satria Terpilih Sebagai Ketum ICMI Periode 2021-2026

Bogor, FNN - Prof Arif Satria resmi terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026 dalam Muktamar ICMI yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 4-6 Desember 2021. "Saya berterima kasih atas dukungan para peserta Muktamar. Insya Allah amanah yang diberikan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Prof Arif dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Bogor, Senin. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University itu menyebutkan bahwa ICMI akan bertransformasi menjadi organisasi yang lebih responsif terhadap perubahan, serta akan memberikan warna dan pengaruh yang kuat bagi Islam di Indonesia. Prof Arif mengaku akan melaksanakan empat agenda transformasi yang terangkum dalam visinya. Pertama, menjadikan ICMI sumber inspirasi bangsa, mengingat organisasi tersebut berisi para cendekiawan yang memiliki nilai lebih dalam memahami arus perubahan dan menawarkan agenda-agenda solusinya. "Inspirasi adalah proses menggerakkan pikiran dan tindakan orang lain. Oleh karena itu ICMI harus menginspirasi dengan platform besar bagaimana mengkonstruksi peradaban baru yang dipicu tiga disrupsi di atas," tuturnya. Menurutnya, platform besar ICMI di era disrupsi ini harus memuat kerangka ideologis dan teknokratis tentang solusi masa depan. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah, dunia usaha, ormas Islam, dan masyarakat luas agar makin optimistik dalam merespon perubahan. "Disinilah peran universalitas ICMI menguat, sehingga kehadiran ICMI sangat dinanti oleh publik karena membawa manfaat universal. Yakni, manfaat yang muncul dari peran ICMI sebagai salah satu poros utama perubahan," kata Prof Arif. Agenda kedua, yaitu menjadikan ICMI sebagai rumah besar umat Islam, karena ICMI tidak meninggalkan perannya dalam membangun kebersamaan umat Islam untuk proses transformasi yang ia maksud. "ICMI beranggotakan para cendekiawan yang berafiliasi pada ormas besar Islam. Dengan demikian ICMI bisa menjadi hub yang berfungsi memperkuat konektivitas antar ormas Islam agar lebih sinergis dan kolaboratif," terangnya. Ia mengatakan bahwa ICMI harus bergandengan dengan ormas-ormas Islam untuk merespon tantangan perubahan, sehingga umat Islam di Indonesia benar-benar menjadi bagian penting dari masa depan bangsa. Dengan demikian menurutnya keseimbangan semangat keislaman dan keindonesiaan ICMI benar-benar terlihat nyata. Agenda ketiga, menurutnya ICMI harus terus mengawal proses transisi demokrasi. Ia menganggap demokrasi di Indonesia saat ini masih berciri demokrasi prosedural, sehingga bukan substansial. "Namun proses ke arah demokratis substansial harus terus berlanjut hingga mencapai titik kematangan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ICMI harus menjalankan peran politik moral, bukan politik praktis," papar Prof Arif. Kemudian, dirinya ingin ICMI menjadi bagian dari solusi, serta bukan bagian dari masalah dan konflik. Sehingga, sebagai salah satu komponen masyarakat sipil, ICMI dapat berperan secara etik mengawal terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat secara politik, adil secara sosial, dan makmur secara ekonomi. Agenda keempat, ia ingin menjadikan ICMI memiliki kepeloporan dalam agenda aksi. Pasalnya lahirnya Bank Muamalat tidak terlepas dari peran ICMI di masa lalu. "Ini bukti agenda aksi yang sukses. Dengan berkembangnya situasi seiring tiga disrupsi besar maka bangsa ini perlu terobosan-terobosan baru dalam bentuk agenda aksi baik dalam inovasi teknologi, ekonomi, pangan 4.0, lingkungan, pendidikan, maupun inovasi sosial," ujarnya. (sws)

Kasad Harapkan Kerja Sama Indonesia-Malaysia di Perbatasan Diperluas

Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengharapkan Indonesia dan Malaysia dapat memperluas kerja sama di perbatasan kedua negara. Kasad menyampaikan hal itu saat dia menerima kunjungan kehormatan dari Kasad Malaysia Jenderal Tan Sri Datuk Zamrose Bin Mohd di Jakarta, Senin. Kedatangan Kasad Malaysia ke Mabes TNI AD, Jakarta, merupakan kunjungan pertama dia setelah Jenderal Dudung resmi dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD pada bulan lalu. Dalam pertemuan itu, Jenderal Dudung berharap TNI AD dan Angkatan Darat Malaysia dapat memperluas kerja sama yang bukan hanya latihan gabungan. Kegiatan lain, seperti kegiatan sosial di wilayah perbatasan kedua negara, penanggulangan bencana, dan lainnya. Melalui berbagai kegiatan sosial diharapkan baik TNI AD maupun Tentara Malaysia betul-betul semakin dicintai oleh masyarakat di dua negara tersebut, kata Dudung saat menyampaikan isi pertemuan itu sebagaimana dikutip dari siaran tertulis Dinas Penerangan TNI AD. Dudung, dalam sambutannya, menyampaikan militer Indonesia dan Malaysia telah membina hubungan yang erat, karena dua negara itu berada dalam satu kawasan. Tidak hanya itu, Indonesia dan Malaysia juga berbagi wilayah perbatasan darat di Pulau Kalimantan dan perbatasan laut di sepanjang Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi. Dalam siaran tertulis yang sama, Jenderal Tan Sri Datuk Zamrose menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dan penuh rasa persaudaraan dari Jenderal Dudung. Ia berharap kerja sama antara dua negara, utamanya pada bidang militer, dapat terus menguat ke depannya. “Hubungan bilateral antara TNI AD dengan Tentara Malaysia sudah terjalin dengan baik sejak 1958, yang mana sampai saat ini kerja sama tersebut telah memainkan peranan amat penting dalam pembentukan rangkaian keselamatan bagi kedua negara,” kata Kasad Malaysia. Jenderal Tan Sri Datuk Zamrose dalam kunjungannya ke Indonesia juga dijadwalkan menemui Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. (sws)

MPR Ingatkan Lima Peran Penting Mahasiswa Dalam Bernegara

Jakarta, FNN - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan, mengingatkan pentingnya lima peran mahasiswa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mahasiswa kerap terpanggil hati nuraninya untuk peduli pada masalah-masalah yang ada,” ujar dia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Mengutip pendapat Leila Mona yang termuat dalam jurnal Mengembangkan Tanggung Jawab Sosial Pribadi (Personal Social Responsibility/PSR) dalam Membangun Karakter Mahasiswa, dia menyebut lima peran penting mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pertama adalah mahasiswa sebagai iron stock, yakni mahasiswa dituntut memiliki kepribadian yang baik dan menjadi manusia yang tangguh dengan akhlak mulia untuk menggantikan generasi sebelumnya. Akhlak artinya memiliki kelakuan yang mulia dan mengutamakan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Selanjutnya adalah peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Peran ini menuntut mahasiswa agar bisa mewujudkan dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih sejahtera. Agen perubahan pada pernyataan itu memiliki makna bahwa pemuda Indonesia harus membawa perubahan ke arah yang lebih positif atau baik. “Ketiga, mahasiswa sebagai pengawal nilai-nilai. Di sini mahasiswa diajarkan untuk bisa berpikir secara ilmiah dan mencari kebenaran atau fakta,” ucapnya. Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai penjaga nilai di masyarakat untuk mengawasi dan menyuarakan pendapat jika ada penerapan nilai yang tidak sesuai. Nilai di masyarakat tersebut di antaranya kejujuran, menjunjung tinggi keadilan, integritas, gotong-royong, rasa empati dan nilai lainnya. Peran keempat adalah mahasiswa sebagai penegak moral. Peran di sini membuat mahasiswa menjadi acuan dasar untuk berperilaku. Mahasiswa diharapkan bisa mencerminkan nilai karakter yang baik sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Nilai karakter ini bisa ditunjukkan lewat moral yang beradab atau perilakunya yang sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa. “Kelima, mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mahasiswa diharap bisa menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah lewat penyampaian aspirasi, kemampuan mengkritik kebijakan pemerintah atau hal lainnya,” ujar dia. Dalam hal ini, mahasiswa juga berupaya untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat. Ketika melihat adanya ketidakberesan dalam masyarakat, mahasiswa harus mampu menyampaikan kritik atau saran kepada pihak yang berwenang. Lima peran itu, menurut Muliawan, perlu ditambah dengan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Nilai-nilai yang dihidupkan di kampus itu adalah, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. “Nilai-nilai di atas membuat mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan dan kemajuan bangsa,” ujarnya. (sws)

Kemendagri Ingatkan Pemda Optimalkan Belanja Daerah di Sisa Waktu 2021

Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja daerah di waktu yang tersisa pada 2021 ini. "Diharapkan akan ada peningkatan yang optimal terhadap realisasi belanja akhir Desember 2021," kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni di Jakarta, Senin. Agus menjelaskan realisasi belanja daerah pada 2019 rata-rata nasionalnya ketika sebesar 90,29 persen atau belanja daerah itu sebesar Rp1.170,79 triliun. Kemudian, rata-rata untuk 2020 berjumlah 82,69 persen atau senilai Rp1.021,26 triliun. Sementara, rata-rata realisasi belanja daerah pada 2021 sampai 2 Desember yakni 67,19 persen atau senilai Rp853,67 triliun. "Angka tersebut masih di bawah total belanja rata-rata tahun anggaran 2020 per 30 Desember, karena angka itu adalah data per 2 Desember 2021. Selisih tersebut disebabkan karena perhitungan realisasi 2021 datanya per 2 Desember, sementara 2020 datanya 30 Desember 2020," tuturnya. Agus Fatoni juga menjelaskan daerah dengan realisasi belanja yang berada di atas rata-rata nasional hingga 2 Desember yakni, untuk provinsi yang realisasinya di atas rata-rata provinsi yakni Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan. Kemudian Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Maluku. Untuk kabupaten dengan realisasi belanja dicatat di atas rata-rata belanja kabupaten yakni, Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kotawaringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jembrana, Lamandau. Berikutnya, Kabupaten Kulonprogo, Pati, Kubu Raya, Jombang, Boyolali, Sleman, Kudus, Mimika, Blitar, Tanah Laut, Madiun. Kota dengan belanja daerah di atas rata-rata belanja kota yakni Kota Metro, Ternate, Lhokseumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Tidore Kepulauan, Mataram. Kemudian, Kota Payakumbuh, Batam, Kotamobagu, Palangkaraya, Denpasar, Pangkal Pinang, Semarang, Langsa, Pandang Panjang, Jayapura, Banjar Baru. (sws)

MPR: Melawan Berita Bohong Merupakan Bentuk Nasionalisme

Jakarta, FNN - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan, mengatakan, melakukan perlawanan terhadap berita bohong dan hoaks merupakan bentuk nasionalisme. “Saat ini, di media sosial, banyak berita bohong atau hoaks meski berita yang sesuai dengan fakta juga melimpah,” kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Berita bohong yang beredar di sosial media, kata dia, dapat menimbulkan benih-benih permusuhan dan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, melakukan perlawanan terhadap berita bohong dan hoaks merupakan bentuk nasionalisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada masa kini. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa, bentuk nasionalisme lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat masa kini adalah saling menolong orang, peduli sesama, dan melakukan gotong-royong. “Membantu orang lain saat pandemi Covid-19 juga merupakan bentuk nasionalisme,” kata dia. Menurut alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu, nasionalisme sifatnya tidak monoton. Nasionalisme bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti revolusi industri yang terjadi pada tahun 1760-1850 berpengaruh besar terhadap perkembangan paham ini. Revolusi industri menyebabkan terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai bidang dengan dampak besar pada perubahan tatanan dunia. Perubahan ini berawal dari Inggris hingga menyebar ke seluruh benua dan negara lainnya. “Membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada bidang sosial, budaya, dan ekonomi,” katanya. Ia berpandangan, yang paling penting dalam paham nasionalisme adalah bagaimana nilai-nilai yang ada tidak hanya diucapkan, namun juga diimplementasikan. Nasionalisme yang diinginkan, tutur ia melanjutkan, adalah nasionalisme yang berdasarkan pada nilai-nilai yang disepakati oleh para pendiri bangsa, serta termuat dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. “Bukan nasionalisme sempit,” katanya. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus bersyukur karena memiliki Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (sws)

Hillary Brigitta Tarik Surat Permohonan Ajudan Pribadi ke TNI AD

Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut menarik surat permohonan ajudan pribadi dari TNI Angkatan Darat sekaligus meminta maaf atas permintaan tersebut. Penarikan surat permohonan itu dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Tatang Subarna di Jakarta, Senin. “Saudari Hillary Brigitta Lasut sudah menarik dan membatalkan surat permohonannya melalui Surat Nomor: 125/S.E/DPR-RI/HBL/XII/2021 pada 3 Desember 2021,” kata Tatang Subarna sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Dalam surat penarikan itu, Hillary juga meminta maaf kepada TNI AD . “(Hillary) meminta maaf kepada pihak TNI AD atas ketidaknyamanan ini,” kata Brigjen Tatang. Hillary, salah satu anggota DPR termuda, pada bulan ini membenarkan permintaan ajudan pribadi dari TNI AD ke Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ia beralasan ajudan pribadi itu dibutuhkan untuk menjaga dirinya dari potensi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi selama dia bekerja dan melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Permohonan Hillary kemudian viral di media sosial dan menuai respon beragam dari para penggunanya. Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung minggu lalu menyampaikan ke publik ia menolak permohonan itu. Tidak hanya itu, Pimpinan Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada minggu lalu juga mengatakan permohonan itu tidak melalui tahapan koordinasi dengan para pihak, termasuk di antaranya Komisi I DPR RI. Namun, Hillary kemudian menarik permohonan itu lewat surat yang ditujukan ke Dudung. “Berkaitan dengan surat permohonan kami sebelumnya dengan Nomor Surat 121/S.E/DPR-RI/HBL/XI-2021 perihal permohonan penugasan anggota TNI AD sebagai ajudan pribadi. Bersama dengan surat ini kami menarik kembali surat tersebut dan sekaligus menyatakan pembatalan atas permohonan anggota TNI AD sebagai ajudan pribadi,” kata Hillary dalam suratnya yang dilampirkan oleh Dinas Penerangan TNI AD. (sws)

Banser Siap Amankan Konbes NU

Jakarta, FNN - Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menyatakan siap mengamankan Konferensi Besar NU yang akan digelar di Jakarta, Selasa (7/12). "Tanpa diminta pun, Banser akan otomatis terjun menjaga kiai-kiai dan peserta lainnya agar gelaran konbes bisa berjalan aman dan menghasilkan kesepakatan yang bisa bermanfaat banyak, khususnya bagi warga nahdliyin," kata Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser Hasan Basri Sagala di Jakarta, Senin. Hasan mengatakan personel Banser yang diterjunkan untuk pengamanan konbes dari wilayah DKI Jakarta. Jika memang membutuhkan penambahan personel, ribuan anggota Banser di wilayah Bodetabek juga siap untuk dikerahkan. Selain itu, kata Hasan Basri, untuk melakukan pengamanan ini, Banser juga akan berkoordinasi dengan aparat Polri dan TNI. Hasan Basri berharap meski ada perbedaan pendapat di internal NU, konbes besok tidak diganggu oleh pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa Banser akan menindak tegas jika ada pihak yang sengaja ingin mengacaukan jalannya konbes. "Konbes ini bagian dari amanat organisasi dan disepakati mayoritas PWNU se-Indonesia. Untuk itu, marilah bersama-sama menghormati dan menyukseskan," ucapnya berharap. Sebelumnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar mengatakan Konbes NU untuk memastikan jadwal pelaksanaan muktamar akan digelar pada 7 Desember 2021. Menurut dia, Konbes NU digelar sebagai respons atas permintaan mayoritas Pengurus Wilayah NU (PWNU) yang meminta dilaksanakan konbes untuk memastikan jadwal pelaksanaan muktamar. Sedianya Muktamar Ke-34 NU digelar pada 23-25 Desember 2021 di Provinsi Lampung. Namun, sehubungan dengan rencana pemerintah memberlakukan PPKM level 3 pada akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022 maka waktu pelaksanaan muktamar dijadwal ulang. (sws)

Panja Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Rapat Panitia Kerja (Panja) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 pada Senin menyepakati 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Prolegnas 2022. "Panja menyepakati sebanyak 40 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Setelah ini akan dibawa dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Pemerintah dan DPD RI pada Senin malam," kata Willy di Jakarta, Senin. Dia mengatakan dalam Prolegnas Prioritas 2022 banyak RUU yang merupakan luncuran atau "carry over" dari Prolegnas Prioritas 2021. Karena itu, menurut dia, Prolegnas Prioritas 2022 tidak banyak perubahan dibandingkan Prolegnas 2021 sementara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meletakkan RUU Kumulatif Terbuka wajib dibahas. "Dalam Rapat Panja tadi yang diusulkan fraksi, pemerintah dan DPD RI ditampung dalam 'long list'. Hanya ada enam RUU baru dalam Prolegnas 2022," ujarnya. Willy mengatakan, keputusan Panja tersebut akan dibawa dalam Raker Baleg bersama pemerintah dan DPD RI pada Senin malam untuk pengambilan keputusan Tingkat I. Rapat Panja tersebut juga menyepakati Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 sebanyak 254 RUU. Selain itu memasukkan satu RUU ke dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut 40 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2022. 1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan 8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. 10. RUU tentang Praktik Psikologi 11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 14. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. 15. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. 16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat 18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 20. RUU tentang Bahan Kimia 21. RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI 22. RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara 23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 24. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama 26. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 27. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi 28. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 31. RUU tentang Hukum Acara Perdata 32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 33. RUU tentang Ibu Kota Negara 34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen) 35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah) 36. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular) 37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 38. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) 39. RUU tentang Daerah Kepulauan 40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (sws)

Ketua MPR: Penggunaan NIK untuk Akun Media Sosial Perlu Dikaji

Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian yang mendalam terkait penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk membuka akun di media sosial. “Media sosial saat ini bukan lagi sekadar hiburan. Melainkan telah menjadi identitas yang harus diketahui dengan pasti siapa pemiliknya,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Ia memperingatkan, jangan sampai seseorang bisa membuat ratusan, bahkan ribuan akun secara bebas yang tidak diketahui secara pasti siapa pemilik dan identitasnya. Kemampuan tersebut dapat mempermudah seseorang untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan tindakan intoleransi, penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme, hingga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlunya penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk membuka akun di media sosial, sebagaimana penggunaan NIK yang telah diterapkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran sim card telepon yang cukup berhasil menekan penyalahgunaan kartu prabayar. "Penggunaan NIK KTP sebagai syarat registrasi pembuatan media sosial merupakan salah satu alternatif yang harus dikaji mendalam,” ucap dia. Bamsoet menambahkan, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa menjadi leading sector. Bersama platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan lain sebagainya, pemerintah harus duduk bersama dan membahas penggunaan NIK lebih jauh, termasuk membahas detail jaminan perlindungan data pribadi NIK KTP agar tidak tersebar luas atau bahkan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Litbang Kompas dalam survei yang dilakukan pada 17-19 Mei 2021 melalui telepon terhadap responden usia 17-34 tahun melaporkan, media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter dan lainnya menjadi sarana yang paling besar dalam melancarkan intoleransi, yakni sebesar 51,9 persen, lalu disusul lingkungan sekitar seperti rumah, sekolah, dan kantor sebanyak 20,7 persen, serta media arus utama seperti TV, koran, majalah, dan lainnya sebanyak 15,7 persen. "Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2020 melaporkan, potensi Gen-Z (rentang usia 14-19 tahun) terpapar radikalisme mencapai 12,7 persen. Sementara generasi milenial (berumur 20-39 tahun) mencapai 12,4 persen. Gen-Z dan milenial menjadi sasaran empuk lantaran mereka sangat aktif mengakses internet dan pengguna aktif berbagai platform media sosial," tutur Bamsoet menjelaskan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, Indonesia tidak boleh hancur hanya karena penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab dan bersumber dari akun anonim maupun buzzer yang tidak bisa dipastikan siapa identitas penyebar beritanya. "Oleh karenanya, agar tidak menjadi senjata liar, setiap pengguna media sosial harus dipastikan memiliki identitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," kata Bamsoet. (sws)

Jawa Tengah Kirim Bantuan Logistik Sukarelawan Penanganan Letusan Semeru

Semarang, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirim bantuan logistik senilai Rp 934 juta dan puluhan sukarelawan untuk membantu penanganan dampak dari letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Pengiriman bantuan logistik dan sukarelawan dari berbagai unsur, seperti BPBD, PMI, SAR, Tagana, pramuka, LPBINU, serta tim kesehatan itu berlangsung di halaman kantor Gubernur Jateng di Semarang, Senin, 6 Desember 2021. Bantuan logistik yang diberangkatkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu tidak hanya terdiri dari kebutuhan pokok, seperti selimut, kasur dan obat-obatan, namun yang lebih spesifik berupa sarung, mukena, sajadah, kasur lipat, popok bayi, pembalut wanita, pakaian dalam, peralatan mandi, genset, air bersih hingga sayuran segar. "Selamat berjuang, bantuan kawan-kawan sangat diperlukan untuk operasi kemanusiaan bagi saudara-saudara kita di Semeru. Tolong begitu datang langsung lapor, dan siap di-BKO-kan dimanapun yang dibutuhkan," kata Ganjar kepada para sukarelawan yang diberangkatkan, sebagaimana dikutip dari Antara. Ganjar juga meminta para sukarelawan mencatat apa saja yang dibutuhkan dan kalau ada yang mendesak segera dikomunikasikan agar bisa segera diberikan bantuan. "Jaga kesehatan, jangan merepotkan," ujarnya. Ganjar mengungkapkan, hingga Minggu, 5 Desember 2021 malam dirinya terus berkomunikasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terkait letusan Gunung Semeru, termasuk berkomunikasi dengan sejumlah kepala desa yang ada di sekitar gunung itu. "Hari ini kami mencoba membantu saudara-saudara kita di Gunung Semeru. Dari operasi kemanusiaan ini, saya berharap bisa meringankan beban mereka," katanya. Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu mengaku bangga karena jajarannya yang sangat sigap melaksanakan operasi kemanusiaan. Saat dirinya mengatakan akan membantu korban letusan Gunung Semeru, sejumlah instansi, seperti BPBD, PMI, BUMN, BUMD, Baznas, sukarelawan, semuanya langsung bekerja menggalang kekuatan. "Dan hari ini kami kirim bantuan logistik, ada bahan makanan, sarung, mukena, kebutuhan perempuan dan anak-anak, termasuk tangki air ke Jatim, mudah-mudahan bisa membantu," ujarnya. Pelaksana Tugas Kepala BPBD Jateng Safrudin menambahkan bantuan logistik dan tim sukarelawan yang dikirimkan sudah dikoordinasikan dengan Pemprov Jatim. Menurut dia, bantuan apa yang dibutuhkan dan spesifikasi sukarelawan sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. "Dari koordinasi kami, untuk kebutuhan pengungsi, seperti air mineral, makanan, biskuit, pakaian dalam, kebutuhan perempuan, sarung, selimut, mukena, sajadah, obat-obatan, masker dan sebagainya. Kami juga mengirim genset, tangki air serta sembako dengan sayuran segar ke sana," katanya. Selain itu, tim sukarelawan yang dikirimkan memiliki beragam keahlian, di antaranya menangani logistik, dapur umum, kesehatan, pertukangan untuk pembuatan hunian sementara, psikososial dan sebagainya. (MD).

Pemkot Jakbar Latih Warga Jadi Pengusaha Kuliner Jamur Dan Ikan

Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Barat melatih 200 warga dari empat kecamatan menjadi pengusaha makanan olahan jamur dan ikan dori, Senin. Mereka menjalani pelatihan yang digelar serempak di empat kecamatan yang tersebar Jakarta Barat. "Ini pelatihan untuk pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Digelar di empat kecamatan yakni Tamansari, Grogol Petamburan, Kalideres dan Kembang," kata Kepala Siku Dinas (Kasudin) Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat Iwan Indriyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. Iwan mengatakan, pelatihan dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni hari dan Kamis, 9 Desember 2021, mendatang. Untuk hari ini, para peserta dilatih untuk membudidayakan dan mengelola tanaman jamur tiram. "Jadi narasumber pelatihan hari ini memberi resep mengolah jamur tiram, memberikan contoh budidaya dan pemeliharaan untuk jamur dan sebagainya," kata Iwan, sebagaimana dikutip dari Antara. Peserta diajak untuk masak secara langsung guna mengetahui tata cara mengolah jamur tiram tersebut. Sedangkan untuk perikanan, para peserta dilatih untuk mengolah daging ikan dori. Setelah selesai dengan pelatihan tahap pertama, para peserta akan masuk ke tahap pembinaan dan pemasaran. Di tahap pemasaran ini lah para peserta akan diajarkan cara memasarkan produk agar laris di pasaran. "Kalau sudah mau menjual ya kita arahkan apakah dari sisi rasa atau kemasan atau ukuran sudah bagus atau belum. Cara pemasarannya pun akan kita dampingi," kata dia. Namun demikian, tidak semua peserta harus memasarkan hasil olahannya. Peserta juga boleh hanya mengkonsumsi hasil karyanya untuk sendiri. "Jadi bisa menambah perbendaharaan menu di dapur," kata Iwan. Dia menargetkan peserta yang ikut dalam kegiatan ini adalah 200 untuk peserta pelatihan jamur dan 150 untuk peserta pelatihan ikan. Dia berharap target tersebut bisa tercapai di pelatihan hari kedua yang berlangsung tanggal 9 Desember mendatang. (MD).

TNI dan Papua

Oleh Sugeng Waras Menyedihkan, banyak kebohongan dan ketidakadilan di Jakarta, hampir setiap hari ada unjuk rasa di mana mana, lebih parah lagi, banyak mayat TNI bergelimpangan di Papua. Lantas siapa yang siapa? Tentu salah kita semua. Kok bisa? Padahal TNI generasi penerusku. Mereka kini lebih membaik gajinya, semakin canggih perlengkapan dan senjatanya, serta semakin terampil keprofesionalanya.. Maaf, inilah sekelumit pengalamanku, yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Tahun 1974 -- 1976, aku bertugas sebagai Pa Uterpra atau Dan Ramil di Pyramid, Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Irian Jaya, Papua. Sebelumnya aku bertugas di Timor Timur tahun 1977, dimana tanggung jawab kewilayahan di Papua kisaran tiga hingga sepuluh kali lipat keluasannya dibanding kota, kabupaten, kecamatan dan desa desa di Jawa. CUMEMU (Cuaca, Medan, Musuh) senantiasa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kmkeputusan untuk cara bertindak menghadapi musuh. Dengan perkiraan, analisis dan perencanaan yang baik dan tepat, minimal kita tidak banyak kerugian, maksimal kita dapat mengalahkan musuh dengan korban sekecil mungkin. Tiap daerah tugas memiliki kekhasan Cumemu yang berbeda-beda. Di Papua ada daerah-daerah pantai, perbatasan, pegunungan, pedalaman, hutan, kampung dan kota dengan tabiat atau adat istiadat penduduk yang berbeda beda pula Orang Papua secara umum boleh dibilang bodoh tapi pintar atau sebaliknya pintar tapi bodoh, namun secara umum kemampuan berperang orang Papua di bawah rata rata kemampuan tentara Paraku, Timor Timur atau GAM, Aceh. Tapi kenapa banyak korban TNI di Papua akhir akhir ini? Kita tinjau dari KASBONMU (Kekuatan, Alat peralatan, Senjata, Bantuan penduduk, Organisasi, Naturalisasi, Militansi, Upaya), dimana kekuatan, alat peralatan, senjata, organisasi, upaya dan militansi sangat kecil / rendah, di sisi lain naturalisasi dan.bantuan penduduk cukup baik. Hal ini kurang mendapat perhatian dan pertimbangan dari prajurit, akhirnya kita kurang menguasai karakter atau kebiasaan gerombolan Papua yang lebih bebas dan lebih menguasai medan dan alam. Dalam menyusun organisasi, relatif kecil / kelompok, dengan sekali kali disusun lebih besar jika akan menyerang Pos TNI yang berkekuatan cukup besar, satu Peleton diperkuat, dengan memanfaatkan kelengahan kita secara pendadakan. Bantuan penduduk, sulit kita pantau, apa lagi jika gerombolan sedang menyamar bercampur penduduk. Upaya upaya musuh tidak menonjol karena sifat pemalas dan cepat rasa puas, namun hal ini tidak boleh diremehkan. Kesalahan Pemerintah Kurang memahami sifat dan karakter penduduk Papua, lambat bereaksi terhadap perubahan perkembangan dan dinamika yang ada. Lebih konyol, ketika melalui Menkopolhukkam, Mahfud MD, mengubah nama dari KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata) menjadi teroris, dimana secara politis mengangkat nama / martabat mereka di dunia Internasional, serta membesarkan dan meninggikan derajat dan moril mereka, layaknya dipandang dan diakui memiliki hubungan dengan teroris internasional, padahal nama KKB mempunyai makna mengecilkan peran dan percaturan politik mereka, karena hanya sebatas kelompok kriminal Bersenjata yang cukup menjadi PR dalam negeri dan tidak perlu campur tangan asing. Kesalahan sebagian rakyat Akibat jengkel atau lain hal, mendorong pasukan BRIMOB diberangkatkan ke Papua guna menghadapi Teroris Papua. Perlu dipahami dalam UU no 34 Th 2004, tentang peransi TNI dalam OMSP ( Operasi Militer Selain Perang ) ada 13 jenis Operasi yang dilakukan oleh TNI, dan Polisi hanya sebagai bantuan yang bertugas digaris belakang ( Dimanapun Teroris Bersenjata berada, menjadi tugas TNI ). Semestinya Polisi yang non combatan / tergolong sipil, tidak perlu dipersenjatai senapan laras panjang. Solusinya Pertahankan dan tingkatkan pengerahan pasukan secara besar besaran, kecuali ada sasaran khusus yang memerlukan kekuatan dan kemampuan khusus Perbanyak mengendap / menyelam, hindari jalan setapak yang biasa mereka lalui, bina dan pelihara partisan atau TBO ( Tenaga Banruan Operasi ) secukupnya. Selalu waspada dan jangan pernah lengah atau anggap remeh musuh. Adakan.variasi gerakan dan tekanan yang tidak pernah kendor. Jaga moril tinggi, yakin musuh tidak kuat, segera pelajari dan sesuaikan dengan tempat yang baru, dan jangan lupa berdoa. Pemerintah seharusnya cabut sebutan Teroris, kembalikan semula menjadi KKB. Perlu dipahami, BRIMOB hanya bertugas menghadapi teroris yang tidak bersenjata, atau bersenjata laras pendek *) Purnawirawan TNI AD.

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Bekas Penyidik KPK Rp 3,619 Miliar

Jakarta, FNN - Mantan Wakil Ketua DPR Muhammad Azis Syamsuddin didakwa memberi suap senilai Rp 3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS sehingga totalnya sekitar Rp 3,619 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah. "Muhammad Azis Syamsuddin telah memberi uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar Singapura kepada Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK dan Maskur Husain dengan maksud supaya dibantu mengurus kasus yang melibatkan terdakwa dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. Awalnya, KPK melakukan penyelidikan dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 sejak 8 Oktober 2019 dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap. Aliza Gunado adalah mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pernah menjadi Direktur Bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung Jasa Utama sekaligus orang kepercayaan Azis Syamsuddin. "Mengetahui dirinya dan Aliza Gunado ikut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa kemudian berusaha agar dirinya dan Aliza Gunado tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK," tambah jaksa Lie, sebagaimana dikutip dari Antara. Azis lalu meminta bantuan seorang anggota Polri Agus Supriyadi untuk dikenalkan dengan penyidik KPK, dan Agus berhasil mengenalkan Azis dengan Stepanus Robin yang menjadi penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019 dari unsur Polri. Azis lalu bertemu dengan Stepanus Robin di rumah dinas Azis pada Agustus 2020 guna mengurus kasus yang melibatkan Azis dan Aliza terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Stepanus Robin dan Maskur Husain menyampaikan kesediaannya untuk membantu dengan imbalan uang sejumlah Rp 4 miliar dengan perhitungan masing-masing sejumlah Rp 2 miliar dari Azis dan Aliza Gunado, dengan uang muka sejumlah Rp 300 juta dan Azis menyetujuinya. Uang muka diberikan Azis ke Stepanus Robin dan Maskur Husain dengan pembagian Stepanus Robin menerima sejumlah Rp 100 juta dan Maskur Husain menerima Rp 200 juta. Uang ditransfer dari rekening BCA milik Azis secara bertahap sebanyak empat kali masing-masing sejumlah Rp 50 juta yaitu pada 2, 3, 4 dan 5 Agustus 2020. Pada 5 Agustus 2020, Azis kembali memberi uang secara tunai sejumlah 100 ribu dolar AS kepada Stepanus Robin di rumah dinas Azis di di Jalan Denpasar Raya Jakarta Selatan. Saat itu Stepanus Robin datang di antar Agus Susanto. "Uang tersebut sempat Stepanus Robin Pattuju tunjukkan kepada Agus Susanto pada saat di dalam mobil sekaligus menyampaikan bahwa terdakwa meminta bantuan Stepanus Robin yang Agus Susanto pahami terkait kasus terdakwa di KPK," ungkap jaksa. Sebagian uang dolar AS pemberian Azis tersebut yakni sejumlah 36 ribu dolar AS diserahkan kepada Maskur Husain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan sisanya sebanyak 64 ribu dolar AS ditukarkan di "money changer" dengan menggunakan identitas Agus Susanto menjadi sejumlah Rp 936 juta. Uang hasil penukaran tersebut sebagian diberikan kepada Maskur Husain sebesar Rp 300 juta pada awal September 2020 di rumah makan Borero Keramat Sentiong. Selain pemberian tersebut pada Agustus 2020 sampai Maret 2021, Azis juga beberapa kali memberikan uang kepada Stepanus Robin dan Maskur Husain yang jumlah keseluruhannya adalah 171.900 dolar Singapura. Stepanus Robin kemudian menukar uang tersebut di "money changer" dengan menggunakan identitas Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah (teman Stepanus Robin) menjadi bentuk rupiah sejumlah Rp 1.863.887.000. Sebagian uang tersebut lalu diberikan kepada Maskur Husain yaitu pada awal September 2020 sejumlah Rp1 miliar dan Rp800 juta juga masih pada September 2020. Atas perbuatannya, Azis diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda minimal Rp 50 juta maksimal Rp 250 juta. (MD).

Jenderal Dudung, dan Tausiah Tak Bersandar

Oleh Ady Amar *) Sebenarnya tidak ada yang salah dengan KSAD Jendral Dudung Abdurachman yang memberikan kuliah shubuh di sebuah masjid di Papua. Pikirnya menjadi jenderal saja bisa, mengapa cuma ceramah agama tidak bisa. Maka, ia berceramah memberi tausiah. Layaknya Ustadz dadakan. Karena orang nomor satu di AD yang memberi tausiah, maka secepat kilat isi tausiah itu menyebar se-nusantara. Dan disikapi banyak pihak dengan berbagai penyikapan. Isi tausiahnya memang tidak biasa, bahkan dikesankan nyeleneh. Masa mengajak umat untuk tidak perlu mendalam dalam memahami agamanya (Islam). Kanjeng Nabi Shalallahu Alaihi wa Salam bahkan meminta umatnya untuk beragama secara kaffah. Dan itu bisa dilakukan jika agama dipelajari secara sempurna. Itu mustahil bisa dilakukan jika tidak serius dalam memahami agama. Tausiah yang disampaikan Jenderal Dudung itu entah bersandar pada ajaran siapa. Padahal beragama (Islam) itu punya tuntunan. Dan kesempurnaan tuntunan, itu yang sebagaimana diajarkan Nabi Shallahu Alaihi wa Salam. Tidak bisa beragama, atau apalagi mengajarkan agama dengan memakai sandaran logika. Jika yang dipakai logika, maka agama bisa ditafsir sesukanya. Itu berbahaya, dan bisa masuk kategori fasik. Semua harusnya dikerjakan atau disampaikan para ahlinya. Tidak boleh merasa bisa semuanya, dan lalu nekat mencoba merasa diri mampu. Apalagi itu menyangkut pemahaman agama, dan itu luas. Agama tidak boleh dianggap kecil, dan lalu di buat mudah seenaknya. Jika tausiah Jenderal Dudung itu disikapi nyinyir banyak pihak, itu juga hal yang wajar. Itu bentuk koreksi, agar tausiah yang tidak tepat tidak menjadi bola liar yang membuat umat khususnya kalangan militer, terkhusus AD menjadi bingung. Maka, respons yang muncul lebih pada berharap agar umat tidak mengamini tausiah tidak bersandar itu. Ganti Profesi "Iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyaan, ada iman haq ( haqqul yakin), dan iman hakikat. Oleh karena itu, banyak sebagian dari orang Islam sering terpengaruh katanya hadis ini, hadis itu, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam mempelajari agama," ujar "Ustadz" Dudung, Minggu (5/12). Sepotong tausiahnya, khususnya "jangan terlalu dalam mempelajari agama", menimbulkan geger di media. Jika tidak media mengangkatnya, maka narasi yang disampaikan itu hilang menguap begitu saja. Media memang akrab acap mengangkat hal yang kontroversial, dan itu menjual. Meski berita yang disajikan itu kualitasnya nol dalam hal edukasi apalagi pencerahan pada pembacanya. Tidak penting. Berita makin kontoversial dan apalagi dari pejabat tinggi sipil atau militer, dipastikan akan makin menjual. Punya daya geger yang lebih dahsyat. Maka Jenderal Dudung, tidak seperti jenderal-jenderal sebelumnya yang irit bicara, atau jika bicara hanya pada tupoksinya saja. Dan itu kurang menjual. Maka, ia memilih hadir terus dalam pusaran pemberitaan. Karenanya, ia akan memproduksi narasi-narasi tidak biasa. Narasi "jangan terlalu dalam mempelajari agama", itu dipertanyakan Kyai Cholil Nafis, salah satu pengurus MUI Pusat, dalam cuitan di Twitternya. Ia perlu mempertanyakan maksud dari narasi, "Apa maksudnya jangan terlalu dalam mempelajari agama?" "Saya menawarkan standardisasi da'i MUI kalau mau berganti profesi sebagai penceramah agama he hee," tawaran dengan kelakar mencubit dari Kyai Nafis. Tambahnya, "Baiknya fokus pada tugas pokoknya aja, yaitu pertahanan negara dan menumpas perusuh dan pembangkang NKRI." Tampaknya Jenderal Dudung Abdurachman ini akan terus menarasikan hal-hal yang tidak sepatutnya disampaikan, dan itu kontroverisal. Yang pasti akan mengundang komentar tidak selayaknya. Pilihannya pada "main-main" menarasikan agama yang tidak sepatutnya, itu masuk wilayah ngeri-ngeri sedap yang mampu mengikis keimanan. Soal yang beginian mestinya tidak jadi pilihannya. Risiko dunia akhirat, Jenderal. (*) *) Kolumnis

Wakil Ketua MPR: Kemerdekaan Palestina Jadi Urusan Indonesia

Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina menjadi urusan Indonesia sehingga dirinya merasa aneh jika ada yang bilang bahwa Palestina bukan urusan Indonesia. "Itu menandakan bahwa orang tersebut tidak memahami Pancasila dan UUD serta sejarah bangsa, apalagi Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sudah semestinya, bangsa Indonesia membalas kebaikan budi Palestina," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Pernyataan itu disampaikan HNW pada sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan Yayasan Pendidikan Islam Sirojul Mubtadiin Alfikri, Jakarta, Sabtu (5/12). Dia menegaskan bahwa para Bapak Bangsa tidak pernah berhenti berjuang karena terus berjuang, termasuk setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Menurut dia, para Bapak bangsa juga istiqamah, menerima dan menerapkan seluruh kesepakatan yang sudah di ambil, salah satunya ditunjukkan Bung Karno. "Pada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Ir. Soekarno tidak mengundang utusan dari Israel. Dia lebih memilih mengundang perwakilan Palestina. Alasannya, karena saat itu Palestina masih belum merdeka, dan dalam masa penjajahan Israel," katanya. HNW menilai Bung Karno konsisten terhadap cita-cita kemerdekaan yang ditetapkan bersama bapak dan ibu bangsa lainnya dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu "sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Pada kesempatan itu Hidayat juga menyoroti tugas dan fungsi MPR melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI karena setiap warga negara berhak mengikuti sosialisasi, terlepas dari apapun agama, ras dan asal usulnya. "Karena dengan ikut sosialisasi, masyarakat jadi tahu dan paham mengenai dasar dan ideologi negara dan konstitusi tertinggi di Indonesia. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi praktek berbangsa dan bernegara dan turut melempangkannya jika ada yang membelok dari yang seharusnya," ujarnya. (sws)

Anggota DPR Minta Polri Tambah Personel Bantu Korban Letusan Semeru

Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menambah jumlah personel untuk membantu dan mengamankan masyarakat yang terkena letusan atau awan panas guguran Gunung Semeru (3676 mdpl) di Lumajang, Jawa Timur. "Kapolri harus bertindak cepat dan proaktif membantu masyarakat terkena dampak erupsi Gunung Semeru, Kapolri harus menambah jumlah personel dan menempatkan Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polri," kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dia juga menilai, jika perlu Polri mendirikan dapur umum sehingga jangan sampai masyarakat tidak mau mengungsi karena takut akan kehilangan harta bendanya. Andi Rio berharap masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius tertentu sebelum adanya pemberitahuan status aman Gunung Semeru dari pihak yang berwenang dan terkait. Hal itu menurut dia untuk menjaga keselamatan jiwa dari bahaya awan panas guguran Gunung Semeru yang sampai saat ini masih menyemburkan material kecil. "Aparat kepolisian harus berjaga di titik tertentu, namun tetap harus memperhatikan keselamatan jiwa. Jangan sampai masih ada masyarakat yang diam di rumah dan tidak mau mengungsi ke titik yang aman," ujarnya. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meminta Kapolri bersama pemangku kepentingan dan pihak terkait lain dapat saling membantu serta melakukan komunikasi dan kordinasi dengan baik dalam penanganan bencana alam awan panas guguran Gunung Semeru. Langkah itu menurut dia agar tidak ada tumpang tindih dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya membantu masyarakat yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. "Harus cepat tertangani dan tepat sasaran, jangan ada masyarakat yang kelaparan dan tidak memiliki pakaian serta tempat pengungsian yang layak, tenda darurat atau titik pengungsian harus layak. Jangan sampai masyarakat yang mengungsi justru tidak nyaman dan akhirnya balik ke rumah masing masing," ucap dia. (sws)

Ketua FPKS Ajak Potong Gaji Bantu Korban Letusan Gunung Semeru

Jakarta, FNN - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengajak seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga daerah untuk memotong gaji membantu korban letusan Gunung Semeru. "Saya pribadi menyerahkan gaji bulan Desember untuk membantu masyarakat korban letusan Gunung Semeru. Kami juga mengajak seluruh aleg (anggota legislatif) PKS dari pusat hingga daerah untuk potong gaji, mudah-mudahan dalam waktu dekat terealisir dan bisa disampaikan segera," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Jazuli juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dimanapun berada bergerak membantu korban bencana dengan cara dan kemampuan masing-masing sebagai bentuk solidaritas sosial nasional. Menurut dia, FPKS akan terus mendukung bantuan salah satunya dengan kembali mendonasikan gaji dewan bulan Desember untuk korban bencana Gunung Semeru. "Atas nama Fraksi PKS kami ucapkan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah meletusnya Gunung Semeru. Semoga korban jiwa meninggal segera dapat dievakuasi, keluarga dan masyarakat diberikan kesabaran dan ketabahan," ujarnya. Dia mengatakan, struktur dan kader PKS telah turun di kesempatan pertama di lokasi bencana untuk membantu proses evakuasi dan tanggap darurat. Selain itu, Jazuli berharap Pemerintah bergerak cepat menangani bencana letusan Gunung Semeru terutama dalam mengevakuasi warga masyarakat di lokasi terdekat dengan Gunung Semeru. "Kami berharap Pemerintah, BPBD dan BNPB, bergerak cepat, sistematis, dan koordinatif untuk menyelamatkan warga masyarakat. Jangan sampai ada hambatan teknis koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena keselamatan korban adalah prioritas utama saat ini," ujarnya. Menurut dia, mitigasi dan penanganan korban jiwa harus dilakukan secara koordinatif dan sistematis agar dapat menyelamatkan banyak nyawa masyarakat. (sws)

NasDem Surabaya Targetkan 10 Kursi di Pemilu 2024

Surabaya, FNN - Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Surabaya, Jawa Timur, menargetkan 10 kursi DPRD di Pemilihan Umum Legislatif 2024. Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simanggunsong di Surabaya, Senin mengatakan, NasDem Surabaya menargetkan dua kursi setiap daerah pemilihan (dapil). "Sampai saat ini Surabaya masih lima dapil. Jadi kami targetkan 10 kursi. Bila kemudian ada pemekaran dapil maka akan menyesuaikan," ujarnya. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya menguatkan struktur anggota partai di tingkat kelurahan. Nantinya akan ada 55 kader di setiap kelurahan. Total 8,470 anggota yang siap mengawal di 154 kelurahan. Selain itu, DPD NasDem Surabaya juga akan menerjunkan dua kader di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Diperkirakan ada sebanyak 20.000 kader partai akan disebar di 10.000 TPS. "Setiap wakil ketua di DPD juga harus memiliki jejaring di sosial media yang diikuti oleh minimal 200 orang," katanya. Saat ini, lanjut dia, pihaknya punya 19 wakil ketua, belum termasuk wakil ketua sekretaris dan bendahara di tiap-tiap bidang. "Kalau dihitung totalnya 50 orang, tinggal dikalikan saja berarti ada 10 ribu nantinya," kata Robert. Tidak hanya itu, lanjut dia, NasDem Surabaya juga mulai memanasi mesin politiknya dengan menggelar pendidikan politik secara bertahap. Pendidikan politik pertama digelar pada Minggu (5/12) dengan diikuti oleh seluruh anggota DPD, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan organisasi sayap. "Selain memperkuat strategi, pendidikan politik juga sebagai bentuk penguatan struktur partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024," ujarnya. NasDem Surabaya menggandeng Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam sebagai pemateri dalam pendidikan politik kali ini. (sws)

Stafsus Presiden: Kepuasan Publik Picu Pemerintah Kerja Lebih Giat

Jakarta, FNN - Staf Khusus Presiden Aminuddin Maruf mengatakan hasil survey lembaga Indikator Politik yang menyebutkan terjadi peningkatan kepuasan publik atas kinerja pemerintah akan memicu pemerintah untuk bekerja lebih giat. "Tentu kita mengapresiasi hasil tersebut. Namun, hal itu tidak membuat kita puas, justru memicu agar kami bekerja dengan keras agar bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat," kata Amin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. Amin mengatakan generasi "baby boomers" (masyarakat berusia 57 tahun ke atas) menunjukkan kepuasan atas kinerja pemerintah. Begitu juga dengan responden generasi milenial (usia 20-40 tahun) yang lebih dari 60 persen menunjukkan kepuasan atas kinerja pemerintah. "Kepuasan dari generasi milenial menjadi gambaran program-program yang dilakukan pemerintah disambut baik oleh mereka. Ini patut kita syukuri dan tingkatkan," katanya. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini juga bersyukur dengan respon positif masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Pandemi COVID-19 tentu saja berat bagi semua pihak, kesabaran semua pihak diuji, agar kita bisa melewati semua ujian ini bersama-sama, pemerintah dan masyarakat, tidak bisa pemerintah sendirian," ujarnya. Dia berharap ancaman gelombang ketiga pandemi COVID-19 dengan mulai merebaknya varian Omicron tidak membuat semua pihak panik, tapi tetap menjaga kewaspadaan dan memperketat protokol kesehatan. "Dengan bersatunya pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga ini, saya Insya Allah yakin kita bisa melewatinya. Saya berharap generasi 'millenials' menjadi garda terdapat dalam taat protokol kesehatan, agar kita semua bisa selamat melewati fase ini," katanya. Indikator Politik Indonesia pada Minggu mengungkapkan tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 72 persen atau tertinggi selama pandemi COVID-19. "Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi meningkat tajam dari 59 persen pada Agustus 2021 menjadi 72 persen di November 2021," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan hasil surveinya. Kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tersebut pertama kalinya terjadi. Sebab, sejak pandemi atau selama dua tahun berturut-turut kepuasan publik terhadap kinerja Presiden selalu mengalami penurunan. Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 2 hingga 6 November 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang meliputi sampel basis 1.220 dan 'oversample' 800 yang telah memiliki hak pilih serta menggunakan metode "multistage random sampling". Rata-rata simpangan ("margin of error") hasil penelitian tersebut sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)

Dua Remaja Tewas Tertimpa Rumah Walet di Kendawangan

Pontianak, FNN - Dua remaja berinisial YD (15) dan RIS (13) meninggal ditimpa rumah walet di Dusun Sungai Gantang, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Minggu (5/12). "Kejadian sekira pukul 16.15 WIB," ungkap Kapolres Ketapang, AKBP Yani Permana SIK MH di Ketapang, Kalbar, Senin. Saat kejadian cuaca di lokasi kejadian sedang hujan lebat disertai angin kencang dan enam remaja sedang berteduh di teras rumah walet tersebut. Kapolsek Kendawangan, Iptu Indrawan SIK menjelaskan berdasarkan keterangan saksi korban, Agus (16). Menurutnya, Agus mengaku sedang bersama lima orang lainnya singgah berteduh di rumah walet itu. Lantaran pada saat itu sedang hujan lebat disertai angin kencang. Sesaat kemudian tiba-tiba bangunan tersebut roboh dan menimpa keenam remaja tersebut. "Rumah walet yang diketahui milik warga bernama Usu Jeri di Dusun Sungai Gantang. Warga sekitar dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian kaget dan langsung bergegas membantu para korban," tutur Kapolsek. Dari keenam korban yang tertimpa, dua meninggal di lokasi kejadian sedangkan empat lainnya luka-luka. Anggota Polsek yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi kejadian dan mengevakuasi para korban untuk dibawa ke Puskesmas Kendawangan. Selanjutnya petugas mengamankan tempat kejadian dan meminta keterangan beberapa saksi yang mengetahui langsung kejadian itu. Kemudian dua korban meninggal langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Sedangkan empat korban yang mengalami luka berat dan luka ringan masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kendawangan. (sws)

Lika-Liku Kelakuan Polisi

Polisi menjadi garda terdepan dalam menangani kejahatan di masyarakat. Slogannya indah sekali: siap melayani masyarakat. Akan tetapi tak jarang justru polisi menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh Sri Widodo Soetardjowijono Dalam sebulan terakhir, banyak sekali kasus kejahatan yang justru dilakukan oleh aparat kepolisian. Riset sederhana menggunakan mesin pencari google, akan diperoleh data pemberitaan yang sungguh mencengangkan. Jika kita gunakan kata kunci “Polisi Selingkuh” akan diperoleh hasil sebanyak 7.400.000 kalimat, “Polisi Setubuhi” akan menghasilkan 1.190.000 kalimat, “Polisi Zinahi” akan menampilkan 2.630 kalimat, “Polisi Bekingi” langsung terlihat 196.000 kalimat, “Polisi Mabuk” ada 5.230.000 kalimat, dan “Polisi Penadah” akan muncul 384.000 kalimat. Kasus terbaru adalah bunuh diri mahasiswi yatim Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Novia Widyasari Rahayu (23). Ia menenggak racun sehingga meninggal dunia di dekat makam ayahnya di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Sook, Mojokerto pada Kamis (2/12/2021). Kasus meninggalnya Novi melibatkan seorang anggota Polres Pasuruan, Bripda Randy Bagus Hari Sasongko. Novia sebelumnya pernah menjalani aborsi sebanyak dua kali bersama Randy. Sebelumnya ada kasus yang sungguh memiriskan, yakni polisi yang ramai-ramai menyetubuhi istri tahanan narkoba. Ada delapan anggota polisi Polsek Kutalimbaru Medan Sumatera Utara yang melakukan pemerasan dan menyetubuhi istri tahanan tersebut. Maklum sang istri tahanan memang terlihat cantik dan masih berusia 19 tahun. Saat disetubuhi bergiliran, wanita tersebut masih hamil tua. Kedelapan polisi bejat itu tidak langsung dipecat. Mereka hanya diberi sanksi ringan pelanggaran etik. Sidang etik dipimpin Wakapolrestabes Medan, AKBP M. Irsan Sunuaji. Kedelapan oknum polisi tersebut, antara lain mantan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut, dan enam orang personel yang melakukan penangkapan. Masing-masing yang diperiksa berkasnya berbeda, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kepada mantan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, dan penyidiknya itu kita jatuhi hukuman mutasi bersifat demosi pindah tidak menjabat lagi. Selanjutnya penundaan pendidikan selama satu tahun, dan penundaan gaji berkala. Sementara enam oknum polisi yang bertugas melakukan penangkapan, disanksi mutasi bersifat demosi, dengan dipindah dari Polsek Kutalimbaru, dan keluar dari reserse. Lalu penundaan pendidikan selama setahun, dan penempatan khusus selama 14 hari. Nantinya para anggota polisi yang bermasalah ini akan dilakukan pengawasan selama enam bulan, dan barulah akan berdinas kembali di tempat yang baru. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan, bisa berupa demosi, penundaan pangkat, penundaan gaji atau pemecatan. Seluruh personel yang menjalani sidang tersebut, akan menjalani hukumannya dan akan ada proses pengawasan selama enam bulan. Di Jember, Jawa Timur lain lagi. Polisi menzinahi ES, istri salah satu tahanan di rumah Kapolsek Patrang, Jember. Pelakunya Kapolsek sendiri AKP MT. Sementara sang suami sedang berada di Lapas Denpasar Bali. Pelaku terbukti melakukan tindakan asusila terhadap ES, setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan tes kebohongan (lay detector). Dari keterangan Kapolres Jember AKBP Awang Joko Rumitro di Mapolres Jember, diketahui bahwa Kapolsek MT telah melakukan perzinaan dengan korban, bukan pemerkosaan seperti laporan korban, sehingga AKP MT tetap dikenai sanksi dan pemberian sanksi itu melalui sidang di Propam Polda Jatim hingga keputusan tetap dari Kapolda Jatim yakni dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek dan ditarik ke Polres Jember. ES adalah istri Lamrayani yang tengah menjalani masa tahanan di Lapas Bali karena kasus 365 KUHP, tentang pencurian dan kekerasan. Peristiwa itu terjadi Januari 2011 lalu. Pengakuan ES, dirinya diminta suaminya untuk mendatangi Kapolsek Patrang AKP MT. Kebetulan AKP MT juga menjabat Ketua Paguyuban Keluarga Sulawesi Selatan di Jember. ES mau meminjam uang kerukunan kas dari keluarga paguyuban sebesar Rp 2 juta. Setibanya di rumah M, ES diminta untuk menaruh anaknya yang sedang tidur di dalam kamar M. Setelah anaknya ditaruh, M kemudian mengajak ES untuk mengobrol di ruang tamu. Setelah menyampaikan amanah suaminya, ES kemudian berdiri untuk mengambil anaknya di dalam kamar M. Namun, tiba-tiba ES didorong dan dipeluk M. Di sana dia mengaku diperkosa Kapolsek tersebut. ES mengaku diperkosa dalam kamar di rumah Kapolsek Patrang AKP MT. Wanita ini juga mengaku disekap 10 jam dan diperkosa hingga empat kali oleh MT. Hingga akhirnya sekitar pukul 04.30 WIB, ES diantar pulang oleh M. Perwira polisi itu mengancam ES untuk tidak melapor. Pasca-kejadian itu, ES mengaku takut melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat suaminya bebas dari penjara, ES kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendengar cerita istrinya, Lamrayani langsung melaporkan ke Polres Jember pada bulan April 2012. Kasus ini mangkrak bertahun-tahun, tanpa penyelesaian. Awalnya polisi menyebut kasus ini tak memiliki bukti kuat. Sebabnya dua saksi yang diajukan ES tak bisa memberi keterangan. Saksi pertama adalah Her, karyawan ES. Yang kedua tukang ojek bernama Ismail yang mengantarkan ES ke rumah Kapolsek. AKP MT bersikeras tak pernah memperkosa ES. Polisi menyebut malah MT akan melaporkan balik ES dengan pasal pencemaran nama baik. Polres Jember terus melakukan pemeriksaan pada AKP MT. Hasilnya, MT terbukti melakukan tindakan asusila pada ES. Polisi menyebut mereka berdua berzinah. "Memang ada persetubuhan yang dilakukan layaknya suami-istri, hanya saja bukan perkosaan, namun unsurnya perzinahan," kata Kapolres Jember AKBP Awang Joko Rumitro di Mapolres Jember, Selasa (12/11/2021). AKBP Awang mengambil tindakan tegas pada AKP MT. Perwira pertama ini dinonaktifkan sebagai Kapolsek dan dimutasi ke Polres, tanpa jabatan. Kini AKP MT masih diperiksa lebih lanjut di Propam Polda Jatim dan menunggu sidang profesi. Lagi, kasus asusila dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Pati, Jawa Tengah. Seorang anggota polisi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilaporkan ke Propam Polda Jateng terkait kasus perselingkuhan. Laporan bernomor STPL/89/VIII/2021/Yanduan ini dilakukan oleh pelapor, Sukalam (41). Ia tidak pernah menduga jika kepergiannya untuk mencari nafkah di Jepang berujung bencana. Pasalnya, 5 tahun bekerja di Jepang, ia harus menerima kenyataan bahwa istrinya malah berselingkuh dengan seorang oknum anggota polisi berpangkat Bripka yang bertugas di Polsek Cluwak, Pati, Jawa Tengah. Kapolres Pati AKBP Christian Tobing akhirnya menindak sesuai prosedur yang berlaku, jika anggotanya terbukti melakukan tindakan asusila. Ia menyebut, setiap pelanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) di tubuh Polres Pati, bakal mendapatkan sanksi yang berat. "Di Polres Pati setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tentunya akan mendapatkan punishment. Kita proses dan segera menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang ada," tuturnya. Ia pun mengimbau kepada seluruh jajaran Polres Pati agar selalu menjunjung tinggi peraturan yang ada. Termasuk menghindari perilaku yang dapat menciderai institusi kepolisian. "Himbauan kepada seluruh anggota agar dalam melaksanaan tugas mematuhi SOP. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi institusi Polri maupun bagi dirinya sendiri. Selain itu, agar anggota polisi tetap menjaga etika dan perilaku sesuai janji dan sumpah sebagai prajurit ataupun anggota Kepolisian Republik Indonesia," pesannya. Citra Polri dengan kisah perselingkuhan tak pernah habis. Kinerja Korps Bhayangkara yang sejatinya menjadi teladan, justru membawa kesan negatif. Apalagi wanita yang jadi selingkuhan adalah seorang Polisi Wanita atau Polwan. Kasus perselingkuhan ini dilakukan Iptu DIL, Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Meski sudah memiliki istri, tapi menjalin hubungan dengan wanita lain berpangkat Ipda. Kasus terkuak usai istri dari Iptu DIL melaporkan suaminya ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut. Polisi “makan” Polwan juga terjadi di Riau. Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabag Binkar) Polda Riau AKBP Daniel berselingkuh dengan istri bawahannya. Alhasil ia harus menjalani sidang disiplin Polri, serta dicopot dari jabatannya. Kasus ini mencuat pada 2015. AKBP D terbukti melakukan hubungan gelap dengan seorang Inspektur Polisi Dua berinisial RT. Polwan itu sendiri merupakan istri junior dari AKBP D yang bertugas di Polresta Pekanbaru. Selain pembebasan tugas dari jabatannya, sekarang AKBP D juga diberi sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun dan diberi teguran secara tertulis. Selain itu ada kasus AKBP Bambang Widjanarko, yang dicopot dari jabatan Kapolres Pangkep. Dia dituduh selingkuh dengan seorang Polwan. Wanita berinisial ENS itu merupakan Perwira Pertama yang bekerja sebagai staf Polres Pangkep jabatan kepala unit. Keduanya dikabarkan kerap pergi bersama di malam hari. Dugaan perselingkuhan AKBP BW dengan ENS telah diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Selatan. Karena tak bisa menjadi teladan pemimpin dan melanggar disiplin, BW pun resmi dikeluarkan dari Mabes Polri. Berdasarkan Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Nomor ST / 1679 / VII / KEP. / 2018. Polisi “indehoi” dengan Polwan dilakukan oleh seorang perwira Polda Maluku Utara berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan isnisial SS. Dia menjalin kasih dengan Polwan berpangkat Bripka dengan inisial R. Kasus mencuat usai pasangan sah dari kedua orang tersebut melapor. Hingga akhirnya diproses oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut. Dua sejoli itu terancam menerima sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). "Masing-masing yang diperiksa berkasnya berbeda, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kepada mantan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, dan penyidiknya itu kita jatuhi hukuman mutasi bersifat demosi pindah tidak menjabat lagi. Selanjutnya penundaan pendidikan selama satu tahun, dan penundaan gaji berkala," kata Irsan Sinuhaji dikutip Inews.id. Perselingkuhan merupakan perbuatan yang tak terpuji dan sudah jelas melanggar kode etik di institusi keploisian. Polisi menjadi beking kejatahan juga banyak terjadi. Baru-baru ini Polda NTB menindak disiplin oknumnya Briptu IMP yang diduga menodongkan pistol saat menagih utang bersama debt collector. Briptu IMP menodongkan senjata saat menjemput debitur perusahaan pembiayaan di Kantor Desa Bagik Polak, Labuapi, Lombok Barat Jumat, 24 September 2021. Korban saat itu sedang melaksanakan pengkaderan organisasi mahasiswa. Korban kemudian diseret dari lokasi pertemuan. Korban menolak. Pada saat itu lah dia ditodongi pistol sambil diancam akan ditembak apabila terus menolak. Korban akhirnya manut dengan syarat didampingi temannya. Briptu IMP sudah diperiksa Propam Polda NTB. Hasilnya, pistol yang dipakai untuk menakuti korban penagihan utang debt collector merupakan pistol mainan. “Pistol korek api. Mainan. Walaupun begitu, kami tetap akan menindak tegas dan menghukum oknum anggota ini,” jelas Artanto. Bidpropam, sedang menuntaskan proses pemeriksaan. Hasil sementara, Briptu IMP bakal dibawa ke sidang disiplin terkait dugaan pelanggaran tersebut. “Dari sidang itu nanti akan dijatuhkan sanksinya sesuai berat kesalahannya,” tutupnya. Polisi terlibat dalam minuman keras juga tak kalah heboh. Atas kebiasaannya mabuk-mabukan seorang anak, NPM (7) terkena peluru nyasar di rumahnya, Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Rabu (1/12) dini hari. Peluru tersebut diduga kuat milik anggota Polres Gorontalo Utara, Bripka MW, yang menembak ke udara saat dalam pengaruh minuman beralkohol. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Wahyu Tri Cahyono menegaskan saat ini pihaknya tengah mendalami proyektil peluru yang melukai bocah melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik. Tak kalah heboh, polisi meenjadi penadah barang curian. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purbalingga, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus pencurian spesialis mobil pikap lintas provinsi. Empat tersangka berhasil diamankan di mana dua orang merupakan pelaku utama dan dua orang sebagai penadahnya. Dua pelaku utama pencurian yaitu SO (34), warga Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal, dan PJ (43) warga Desa Karangtengah, Kecamatan Kertanegara, PurbaIingga. Sementara penadah barang curian yaitu RH (60), warga Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan SL (33) warga Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Satu tersangka penadah merupakan mantan anggota Polri yang sudah diberhentikan. Dari para tersangka diamankan sejumlah barang bukti di antaranya kunci letter T, sepeda motor, helm, pakaian yang dipakai saat beraksi, ponsel, pretelan onderdir mobil seperti setir, bak mobil, gardan, dan rangkaian kabel bodi mobil. Kepada pelaku utama dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara. Sedangkan untuk penadah dikenakan Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP dengan kurungan penjara maksimal empat tahun. (Dari berbagai sumber).

Dudung Itu Prajurit atau Politisi?

By M Rizal Fadillah Kondisi Papua memprihatinkan, KKB telah menyerang dan membakar berbagai fasilitas seperti pos TNI, Puskesmas, pabrik, sekolah, rumah penduduk, dan lainnya. Tercatat 13 prajurit gugur sementara klaim kelompok separatis 17 TNI ditembak dan terakhir dua personal lagi. KKB seperti di atas angin untuk melakukan teror, perusakan dan pembunuhan. KKB Papua ini sesungguhnya telah memenuhi kualifikasi sebagai pemberontak, teroris, maupun kelompok separatis. Perlawanan dan penindakan negara pada kelompok pemberontak, teroris, dan separatis ternyata lunak alias lembek. KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman diolok-olok publik karena menganggap para pemberontak bersenjata itu adalah saudara yang harus dirangkul. Seperti tidak peduli dengan korban yang berjatuhan baik dari warga maupun prajurit. Sikap lembek Dudung berbanding terbalik dengan marah dan kerasnya terhadap tokoh umat Islam. Sekedar baliho saja diobrak-abrik seperti melawan musuh yang berbahaya. Terkesan ada dendam politik yang menjadi motif Islamophobia. Ungkapan dan pandangan keagamaannya pun aneh untuk tidak disebut dangkal. Jenderal Dudung meski KSAD atau sebelumnya Pangkostrad lebih menampilkan diri sebagai sosok politisi ketimbang prajurit. Soal persaudaraan dan rangkulan KKB Papua adalah kompetensi pemangku kewenangan politik. Prajurit itu seharusnya bertempur apalagi mereka adalah pemberontak, teroris, atau separatis. Musuh negara. Prajurit bersumpah di samping setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 juga tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Bagian dari Sapta Marga adalah menjadi ksatria yang bertakwa kepada Tuhan YME membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas serta siap sedia berbakti pada negara dan bangsa. Prajurit jika berhadapan dengan musuh pilihannya hanya dua "kill or to be killed". Jati diri prajurit TNI itu adalah pejuang dan profesional. Bukan ber-akting di luar profesinya mencari perhatian merambah kesana kesini. Masalah keagamaan diumbar dan disabotnya. Ngaco lagi. Berhadapan dengan pemberontak, teroris dan separatis jiwa prajurit harus "mendidih darah" untuk memerangi dan bertempur secara ksatria. KSAD mendorong dan menjaga spirit tempur jajaran di bawahnya. Seperti macan yang siap memangsa. Hanya keputusan politik yang dapat mengerem. Janganlah komandan tempur bersikap seperti politisi. Mengendalikan dan mengendurkan semangat tempur prajurit. Berdiplomasi belat belit. Dudung Abdurrahman sebagai komandan dibaca mengalami "split personality" antara prajurit dan aktivis politik. Bahkan seperti petugas partai. 13 prajurit ditembak, Mayor Jenderal di antaranya, masih menganggap pembunuh sebagai saudara yang harus dirangkul. Memang cerita bapak Dudung selalu berkesinambungan. Mungkin profil politisi lebih cocok baginya ketimbang sebagai prajurit yang mendahulukan sikap ksatria siap tempur. Diam tetapi mematikan. Bukan ribut banyak omong yang hanya membuat gaduh. Sangat tegas dan berani ketika melawan Baliho tapi takut melawan Egianus Kogoya, Elkius Kobak dan konco-konco. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 6 Desember 2021

Cuma Terra, Sumatera, Bukan Swarna Dwipa

Oleh Ridwan Saidi *) Burusa, atau Barus, muncul dalam peta di buku Claudius Ptelomeus, Geographia, 161 M. Berarti termasuk sebagian Sumatera dipetakan juga dimana Barus berada. Barus menjadi tujuan orang Egypt mencari rempah-rempah untuk membalsem jenasah pada XIII SM . Egypt sendiri berarti negara Tuhan. Time line perjalanan diukur dari awal pembalseman jenasah pada era Pharao Rameses II pada XIII M. Rameses II mencari bentuk teologinya setelah ia menolak paham pharao yang digantikannya yang berpaham monotheism yaitu Akhenaton. Tapi seperti dihurai Sigmund Freud dalam bukunya Mosses and Monotheism, 1937, paham teologi Akhenaton beda dengan Mosses. Uraian Freud berdasar pada ribuan lembar papyrus yang ditemukan di delta sungai Nil 1887, yang ternyata risalah debat Akhenaton vs Mosses. Barus menjadi tempat yang akrab dikunjungi oleh bangsa-bangsa sekitar Egypt termsuk Greek. Orang Greek ini yang memberi nama Cuma Terra, tanah yang mulia. Dan kelak menjadi peta navigasi, then legalized. Dalam lidah Andunisi menjadi Sumatera. Beberapa sejalok/sejarawan lokal mengusung-usung nama Swarna Dwipa, yang katanya pulau Emas. Swarna Dwipa ungkapan yang berasal dari Socrates, 469-399 SM. Swarna itu circle pola obat nyamuk bakar tapi garis diputar ke kanan. Ini disebut geometri crawl. Mengandung energi. Kalau putaran arah sebaliknya, ke kiri, hampa energi. Pola geometri ini disebut rotary. Crawl geometri yang disucikan di banyak bangsa, karena itu dalam proses membuat crawl harus dibantu Dwipa, pencahayaan. Memahami istilah jangan main tebak-tebakan, ya Pak ya. Sumatera kaya emas. Kelana yang datang untuk mas pada abad II M adalah Queen of Sheba dari Axumite, Afro, ini berdasar penelitian Giovanni XV M yang didukung Raffles. Apa Mayor power system pertama dan tertua di Sumatera? Itulah Samudra Pasai yang didirikan oleh Merah Silu atau Malikus Saleh pada XIII M. Samudra Pasai mengeluarkan koin emas pada abad itu. Time line jelas dan berdasar. *) Budayawan

Sanak Saudara Kita: Lingon, Togutil, Talang Mamak, dan Lainnya

Oleh Ridwan Saidi *) Gadis suku Togutil di pedalaman Halmahera Timur ada yang masuk Islam. Mereka ras Caucasoid, sebagaimana Lingon yang bermata biru, rambut pirang, kulit bule (lihat foto). Mata biru Lamno di Aceh dan suatu komunitas di Buton berdiam di kota. Mata biru bukan gen Portugis seperti ditebak-tebak sejarawan. Migran menyingkir biasanya karena konflik dengan native. Ada pun migran Portugis urban society yang berdiam di zona ekonomi. Mereka tidak ke desa, apalagi pedalaman. Suku Talang Mamak di Indra Giri Ulu, juga suku Sakai, suku Anak Dalam, Jambi, adalah Melayu. Bahkan Talang Mamak merujuk muasalnya dari Pagaruyung. Mereka berpegang pada tradisi dan adat. Di antara mereka juga sudah banyak yang berIslam. Menelusuri suku pedalaman Sumatera dapat dipastikan tidak bersua jejak Budha dalam keseharian mereka. Kalaulah benar klaim George Coedes, Perancis, bahwa kerajaan Sriwijaya VII M, sekarang diganti kedatuan, menguasai tiap jengkal tanah Sumatera, buktikan apakah dalam tradisi suku-suku pedalaman Sumatera ada jejak Budhism? Jangan main klaim lah. Instrumen musik yang dimainkan orang-orang Talang Mamak tak ada yang asal China atau India. CABE tidak bermaksud dengan tulisan ini untuk mengimbau pemerintah agar urusin mereka, wong kita aja kaga diurusin, adu untung kaga diperesin pake PCR. CABE mengetuk pintu hati kita sekalIan, terutama saya yang empunya diri selaku hambaNya yang dhaif, bahwa nun di pedalaman sejak masa Andunisi telah berdiam saudara-saudara kita sebangsa. Berdoalah untuk keselamatan mereka. Wa ba'duHu. ") Budayawan

Anies Instruksikan OPD Evaluasi Pekerjaan Kontraktor Sumur Resapan

Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengevaluasi pekerjaan para kontraktor sumur resapan guna memastikan pengerjaannya sesuai standar. "Kami instruksikan kepada pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk secepatnya mengevaluasi pekerjaan para kontraktor yang membuat dan memperbaiki sumur resapan," kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Anies menginstruksikan agar pekerjaan kontraktor tersebut diawasi secara ketat untuk memastikan pengerjaannya sesuai standar, sehingga dapat berfungsi optimal dan tidak membahayakan orang lain. Menurut Anies, setiap kontraktor yang mengerjakan sumur resapan perlu menginformasikan secara transparan kepada publik agar publik mengetahuinya dan ikut mengawasi pembangunan sumur resaoan yang sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai. "Poinnya adalah agar sumur resapan berfungsi dengan optimal dalam mengatasi genangan air banjir, serta tidak membahayakan masyarakat umum pengguna jalan," ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies juga mengingatkan agar OPD terkait mengidentifikasi masalah sehingga kemudian dapat mengambil solusi tepat atas masalah tersebut. Anies juga mengingatkan jajarannya agar menegur kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sesuai dengan prosedur, sekaligus standar waktu penuntasan permasalahan tersebut. "Kami akan bertindak tegas jika terjadi permasalahan yakni pekerjaan kontraktor yang menyimpang," katanya. Anies mengingatkan pimpinan OPD terkait, memanggil kontraktor yang mengerjakan pembuatan dan perbaikan sumur resapan dan diberikan pesan tegas agar pekerjaannya sesuai standar dan batas waktu. Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal, menambahkan, pihaknya segera menjalankan instruksi dari Gubernur DKI untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembuatan sumur resapan. Menurut Yusmada, pihaknya telah mengevaluasi pekerjaan pembuatan dan perbaikan sumur resapan."Kami juga terus berkoordinasi dengan kontraktor terkait," katanya. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta membangun dua jenis sumur resapan, yaitu sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam. "Sumur resapan dangkal berfungsi mengalirkan genangan air di permukaan tanah ke sumur resapan, sedangkan sumur resapan dalam berfungsi menambah cadangan air tanah," katanya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun sebanyak 1.150.242 unit sumur serapan dangkal dan 100 lokasi sumur resapan dalam di wilayah DKI sepanjang tahun 2021. Yusmada menuturkan, pembangunan sumur serapan menjadi solusi untuk mengantisipasi banjir di sejumlah titik yang rutin terdampak, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Pemprov DKI Jakarta hingga 9 November 2021, telah membangun sumur resapan sebanyak 16.035 titik dengan daya tampung 31.498 m3. (MD).

Korban Erupsi Gunung Semeru 14 Orang Meninggal Dunia

Jakarta, FNN - Jumlah korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru kini mencapai 14 orang meninggal dunia. Sedangkan korban luka, baik berat maupun ringan menjadi 56 orang. "Per pukul 17.30 WIB ini jumlah korban meninggal dunia terdata hingga saat ini berjumlah 14 orang," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdatinkom BNPB), Abdul Muhari dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021 malam. Jumlah tersebut mengalami penambahan satu orang dari data yang telah diumumkan BNPB pada Ahad pukul 12.30 WIB. Sementara korban luka berat di RSUD Haryoto berjumlah delapan orang , RSUD Pasirian 16 orang, RS Bhayangkaran tiga orang, Puskesmas Penanggal terdapat delapan orang, sehongga total korban luka berat 35 orang. Untuk korban luka ringan 21 orang. "Angka tersebut juga berkurang dari rilis yang kami keluarkan tadi siang (Ahad) sejumlah 69 orang. Artinya, angka 56 orang itu merupakah hasil informasi langsung dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto yang saat ini sedang berada di lapangan," ucapnya, sebagaimana dikuti[ dari Antara. Data BNPB menyebutkan, jumlah penduduk yang terdampak, baik akibat awan panas dan abu vulkanik, adalah 5.205 jiwa. Dari angka tersebut, 1.300 orang berada di pengungsian. Dari jumlah tersebut, ada sembilan jiwa yang masih dalam proses pendataan status korban. (MD).

Polisi Selidiki Kenaikan Harga Pertalite Rp 50.000/Liter Di Jayawijaya

Wamena, FNN - Personel Kepolisian Resor Jayawijaya, Provinsi Papua, baru menyelidiki kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di tingkat pengecer yang mencapai Rp 50.000 per liter dan sudah berlangsung satu minggu lebih. Kepala Polres Jayawijaya, AKBP Muh Safei, saat di Wamena, Minggu, mengatakan, jika polisi mendapati warga menjual dengan harga lebih dari Rp 18.000/liter maka pengecer itu pasti ditindak. "Saat ini anggota reserse sedang melakukan penyelidikan, bagi yang menaikan harga dari enceran yang sebenarnya yang Rp 18.000/liter ada yang menjual sampai Rp 50.000/liter, yakin dan percaya dia ditutup," katanya. Rata-rata pengecer BBM yang menjual Pertalite dengan harga Rp 20.000, Rp 25.000, Rp 35.000, hingga Rp 50.000 per liter ini tidak memiliki izin. "Yang eceran tidak punya izin, dari segi kemanusiaan bolehlah dia melakukan penjualan enceran sepanjang tidak merugikan orang banyak. Artinya dia mencari hidup, kemudian harganya tidak terlalu jauh dari standar yang ada di APMS," katanya. Sebelumnya Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, mengakui BBM di tingkat pengecer masih ada namun disembunyikan karena pemilik tidak mau mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 15.000 per liter untuk Pertalite. "Semua pengecer BBM subsidi ini menyimpan BBM mereka untuk bisa menaikkan harga BBM di Wamena karena tidak mau mengikuti aturan pemerintah," katanya Warga Jayawijaya, Deni Alvin Tonjauw, mengakui mendapati Pertalite dijual dengan harga Rp 50.000 per liter. "Saya beli di depan Pasar Potikelek itu dua liter Rp 100.000," katanya. Berdasarkan pantauan ANTARA, pengecer pertalite di pusat kota tiba-tiba sepi tidak terlihat setelah mendengar pemerintah mengharuskan mereka menjual dengan harga Rp 15.000 per liter. Sebelum ada kebijakan pemerintah tentang harga pengecer ini, jumlah pengecer mencapai 2.000 lebih dan sangat mudah ditemui di sepanjang jalan di pusat ibu kota kabupaten. Hingga Ahad, 5 Desember 2021 warga Jayawijaya masih kesulitan mendapatkan Pertalite sebab pengecer masih menyembunyikan jualan mereka. (MD).

Perkecil Kesenjangan Produktivitas Beras Seluruh Indonesia

Jakarta, FNN - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Setiawan menginginkan adanya kebijakan yang efektif guna memperkecil kesenjangan produktivitas beras di seluruh Indonesia, terutama antara lahan pertanian di Jawa dan luar Jawa. “Produksi beras memang mengalami peningkatan. Tetapi, sekitar 53 persen produksi beras nasional berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Masih terdapat kesenjangan yang besar antara produksi di Jawa dan Luar Jawa yang produksinya rata-rata di bawah satu juta ton," kata Indra Setiawan dalam siaran pers di Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Ia mengungkapkan, Produktivitas beras di luar Jawa memang lebih kecil yaitu 4,58 ton per hektare, dibanding dengan di Jawa yang mencapai 5,64 ton per hektare, padahal 50 persen lahan pertanian padi berada di luar Jawa. Selain itu, ujar dia terdapat tren penurunan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun. BPS memperkirakan penurunan luas lahan sebanyak 141,95 ribu hektare atau turun sebesar 1,14 persen. Penurunan tersebut, laniutnya, terjadi seiring konversi lahan akibat aktivitas pembangunan. Hal ini dinilai semakin memperlihatkan urgensi peningkatan produktivitas melalui optimalisasi lahan. Indra menyatakan, intensifikasi lahan juga merupakan salah satu praktik pertanian yang berkelanjutan yang dapat memastikan bahwa produksi tanaman pangan tidak mengancam serta merusak lingkungan. "Peningkatan produktivitas padi melalui intensifikasi juga diperlukan untuk menjawab kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat. Intensifikasi juga merupakan jawaban atas tantangan keterbatasan lahan," paparnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia berpendapat, rendahnya produktivitas padi nasional dapat berdampak pada harga beras di Indonesia yang masih lebih mahal dari harga internasional. Menurut PIHPS, harga rata-rata beras Indonesia pada 2020 di pedagang besar sebesar Rp 10.473/kg. Sementara Bank Dunia mencatat harga beras di tingkat internasional sebesar Rp 6.886/kg. Hal ini, masih menurut dia, salah satunya karena biaya produksi beras di Indonesia lebih tinggi dari negara lain, seperti Vietnam yang biaya produksinya tiga kali lebih rendah. Biaya produksi dinilai bisa ditekan dengan penggunaan teknologi pertanian yang efisien. "Intensifikasi yang mendorong penggunaan teknologi pertanian tentu akan menjadi kesempatan untuk menurunkan biaya produksi. Penggunaan teknologi pertanian akan meningkatkan efisiensi baik sebelum maupun setelah panen," ungkap Indra. Untuk meratakan produktivitas, penelitian CIPS merekomendasikan perbaikan akses irigasi, penggunaan pupuk kimia yang berimbang, dan penggunaan teknologi pertanian modern untuk memaksimalkan potensi lahan. Selain itu, lanjutnya, penggunaan bibit unggul juga perlu didorong dan intensifikasi lahan juga hendaknya dilakukan di wilayah yang tingkat produktivitasnya lebih rendah daripada wilayah lain di Indonesia. BPS belum lama ini memperkirakan produksi beras pada 2021 sebesar 55,27 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 1,14 persen dari tahun 2020. Peningkatan produksi ini harus diikuti dengan metode produksi yang efisien untuk menurunkan kehilangan padi pasca panen. (MD).

BPBD Infokan Peringatan Banjir Saat Status PA Pasar Ikan Siaga Dua

Jakarta, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menginformasikan peringatan dan antisipasi banjir pada sembilan wilayah terdampak saat Pintu Air (PA) Pasar Ikan berstatus Siaga dua dengan ketinggian muka air mencapai 230 centimeter pada pukul 11.00 WIB. BPBD DKI menginformasikan kondisi permukaan air berdasarkan informasi dari situs resmi posko banjir Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. "Antisipasi wilayah yang kemungkinan akan terdampak: Kamal Muara, Kapuk Mutiara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru," tulis BPBD dalam akun resmi Twitter @BPBDJakarta di Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Dikutip dari Antara, berdasarkan kronologi, kenaikan tinggi muka air PA Pasar Ikan masih berada pada level 190 cm atau Waspada/Siaga 3 pukul 05.00 WIB. Lalu pukul 06.00 WIB, tinggi muka air meningkat menjadi 198 centimeter. Selang satu jam kemudian, ketinggian muka air sudah mencapai 222 centimeter dengan status Siaga 2. Saat ini, BPBD DKI juga menginformasikan kondisi cuaca di PA Pasar Ikan dalam kondisi mendung. Upaya yang dilakukan BPBD DKI sejauh ini, yaitu penyebaran informasi melalui media sosial, serta pemberitahuan peringatan kepada camat dan lurah. BPBD DKI Jakarta juga mengeluarkan peringatan potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang di seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. (MD).

Pemerintah Kota Kediri Beri Bantuan Penyandang Disabilitas

Kediri, Jatim, FNN - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas di kota ini, sehingga mereka bisa berdaya, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan saat ini sudah tidak ada batasan lagi antara yang penyandang disabilitas dengan yang tidak. Salah satunya dalam berusaha. Para penyandang disabilitas ini sangat tinggi termasuk dalam menjalankan usahanya. "Wirausaha ini salah satu pilihan yang sangat mudah. Bu Yuyun misalnya, yang bergerak di fashioon, juga ada bisnis kain perca yang dibuat masker, konektor masker. Kalau dulu tidak terlihat, sekarang sudah tidak ada pembatasnya," kata Wali Kota Kediri di Kediri, Ahad, 5 Desember 2021. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Triyono Kutut Purwanto menjelaskan untuk bantuan yang diberikan kepada penyadang disabilitas beragam, tergantung kebutuhannya. Misalnya, ada permintaan kursi roda, kaki palsu, alat pendengar dan sebagainya. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Menurut dia, semua pengajuan bantuan yang diminta difabel akan direalisasikan. Mereka sebelumnya juga akan disurvei oleh petugas Dinas Sosial Kota Kediri untuk memastikan kebutuhan penyandang disabilitas itu. Namun, bagi yang ODK (orang dengan kecacatan berat) selain mendapatkan bantuan untuk memudahkan beraktivitas misalnya kursi roda, pemerintah kota juga memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp 500 ribu per bulan. Dana itu turun setiap tiga bulan sekali ke rekening orang tua. "Sewaktu-waktu, kalau hari ini butuh, misalnya dia ada kecelakan butuh kursi roda, akan direalisasikan. Tidak ada batasan untuk membantu disabilitas. Kalau yang ODK berat selain kursi roda ada bantuan biaya hidup per bulannya Rp 500 ribu," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara itu, terkait dengan anggaran untuk disabilitas di Kota Kediri, Triyono Kutut mengatakan anggarannya sekitar Rp 1 miliar. Anggaran itu bisa untuk beragam kebutuhan bagi disabilitas. Secara jumlah penyandang disabilitas di Kota Kediri ada lebih dari 650 orang dengan berbagai ketunaan. Sedangkan yang ODK berat, tahun 2021 ini yang mendapatkan bantuan adalah 34 orang, demikian Triyono Kutut Purwanto. (MD).

Pakar: China Kembali Normal Jika Fatalitas COVID-19 Tinggal 0,1 Persen

Beijing, FNN - Pakar sistem pernapasan Prof Zhong Nanshan mengajukan dua prasyarat bagi China jika ingin kembali normal dari pandemi COVID-19. Pakar terkemuka asal China itu menyebutkan dua syarat tersebut, yakni jika tingkat fatalitas COVID-19 di China turun hingga menjadi 0,1 persen dan angka basis reproduksinya (R0) antara 1 hingga 1,5. Sampai saat ini, semua warga China harus divaksin agar terwujud kekebalan komunitas, pencegahan, pengendalian, dan perawatan juga harus ditingkatkan, demikian Zhong berbicara pada KTT Vaksin di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Sabtu (4/12). Ia mengusulkan tingkat fatalitas saat ini yang masih 1 persen harus diturunkan lagi hingga tersisa 0,1 persen. Demikian pula dengan R0 atau tingkat penularan positif juga harus 1 hingga 1,5. Sampai saat ini sebanyak 1,125 miliar warga China atau sekitar 79,76 persen populasi sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. "Tingkat fatalitas varian Delta di Guangzhou dan Nanjing pada tahun ini yang sudah nol itu terkait dengan tingginya tingkat vaksinasi," ujarnya. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah China terus meningkatkan vaksinasi, khususnya untuk lansia. Di China, 96.312 juta orang telah menerima vaksin penguat (booster). Mengutip data Kementerian Kesehatan China, Zhong mengatakan bahwa vaksin dosis ketiga bisa meningkatkan efek terlindungi dari gejala COVID-19 dari 56 persen menjadi 80 persen dan mengurangi kemungkinan pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit dari 84 persen menjadi 88 persen. Selain itu, data laboratorium juga menunjukkan bahwa efek perlindungan diri dari kombinasi vaksin inaktif dan vaksin sub-unit protein, kombinasi vaksin inaktif dan vaksina mRNA, dan kombinasi vaksin inaktif dan vaksin adenovirus sangat bagus. "Hal ini menunjukkan bahwa vaksin dosis ketiga sangat efektif," ujarnya. Terkait dengan merebaknya varian Omicron, Zhong menanggapi, "Kami tidak takut dengan Omicron karena sudah diterapkan kebijakan nol kasus dan kebijakan yang ketat dalam pencegahan dan pengendalian." Oleh sebab itu, pakar SARS tersebut menyimpulkan jalan terbaik pemberantasan COVID-19 adalah pencegahan. (mth)

Bulog Peduli Gelontorkan Bantuan Pangan Untuk Korban Letusan Semeru

Jakarta, FNN - Bulog Peduli bergerak cepat menggelontorkan bantuan pangan kepada warga yang menjadi korban bencana letusan Gunung Semeru melalui dapur umum di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Sumber Wuluh, Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Penyerahan bantuan diberikan oleh Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur Ermin Tora untuk tahap pertama kepada warga terdampak, dengan berfokus pada kebutuhan pangan berupa beras, mi instan, air mineral dan sarden kaleng. “Bulog berusaha meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana letusan Gunung Semeru ini dengan langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat dan percepatan pemulihan bencana dengan berkoordinasi melalui dapur umum”, kata Ermin Tora dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Untuk bantuan tahap kedua, Bulog Peduli juga menginventarisir tambahan kebutuhan-kebutuhan lain bagi warga terdampak melalui koordinasi dengan posko-posko evakuasi. “Tim Bulog Peduli juga sedang mendata kebutuhan lain selain kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh warga terdampak, seperti selimut, masker dan kebutuhan lainnya”, kata Ermin Tora, sebagaimana dikutip dari Antara. Selanjutnya Bulog juga memastikan bahwa kegiatan operasional di cabang dan gudang-gudang Bulog sekitar tetap berjalan normal guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar kondisi perekonomian dapat segera pulih dan masyarakat dapat beraktivitas normal. “Alhamdulillah aset dan infrastruktur Bulog di sekitar bencana tidak terdampak secara signifikan, sehingga kegiatan pelayanan publik kami tetap berjalan seperti biasa tanpa gangguan," kata Ermin Tora. (MD).

MUI Ajak Masyarakat Galang Dana Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Jakarta, FNN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas dengan menggalang dana demi membantu warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. "Segenap anak bangsa harus terus memperkuat solidaritas dan soliditas untuk menggalang bantuan bagi saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru," ujar Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Amirsyah mengatakan dari setiap musibah yang terjadi terselip makna yang terkandung di dalamnya. Ia pun mengingatkan umat untuk terus berikhtiar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah agar musibah ini segera berakhir. "Setiap musibah ada hikmahnya di antaranya para ilmuwan harus mampu menangkap pesan Allah dalam setiap peristiwa," kata dia. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto meminta segera dibentuk posko terpadu tanggap darurat bencana untuk memastikan konsolidasi data, koordinasi giat pencarian, evakuasi dan penanganan pengungsi erupsi Semeru berjalan baik. Berdasarkan keterangan BNPB yang diterima di Jakarta pada Minggu, Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Lumajang pada hari ini meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah efektif berkolaborasi melakukan penanganan darurat. Untuk itu, dia menyampaikan perlu segera dibentuk posko terpadu tanggap darurat bencana untuk memastikan penanganan erupsi Gunung Semeru, baik terkait data, koordinasi giat pencarian evakuasi dan penanganan pengungsi dapat berjalan dengan baik. BNPB sendiri akan menurunkan tiga helikopter yang nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan darurat. Sementara untuk alat berat akan didukung dari Batalyon 527. "Dukungan-dukungan ini agar dimanfaatkan sebaik-sebaiknya untuk kepentingan rakyat," kata dia. (mth)

Jaringan Komunikasi di Sekitar Semeru Sedang Dipulihkan

Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan operator telekomunikasi saat ini sedang berupaya memulihkan jaringan di sekitar lokasi Gunung Semeru, Jawa Timur. "Saat ini tim sedang mencari cadangan jaringan yang tersedia dan mencari jalur alternatif yang terdekat dengan jalur existing untuk pemulihan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat di sekitar lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru," kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, kepada ANTARA, Minggu. Letusan Gunung Semeru mengakibatkan gangguan pasokan arus listrik dan layanan telekomunikasi di sejumlah lokasi. Infrastruktur telekomunikasi milik operator seluler juga terdampak erupsi. "Proses pemulihan sedang dilakukan, namun terkendala kondisi wilayah yang masih berbahaya," kata Dedy. Menurut data terbaru dari Kominfo, beberapa lokasi menara base transceiver station (BTS) milik Telkomsel, Indosat, XL dan Smartfren terganggu karena pemadaman listrik oleh PLN. Operator seluler tersebut sedang melakukan pemulihan dan mitigasi seperti menyediakan cadangan genset. Operator telekomunikasi antara lain Telkom, Fiberstar dan Biznet juga mengalami gangguan akibat erupsi Gunung Semeru. Laporan yang diterima Kementerian Kominfo dari ketiga operator tersebut, erupsi memutus jaringan tulang punggung (backbone) kabel telekomunikasi. Tim mereka saat ini sedang berupaya memulihkan jaringan, namun, mengalami kendala karena status di beberapa lokasi masih bahaya dan belum bisa dilakukan kegiatan apa pun. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, meletus pada Sabtu (4/12) sore, meluapkan awan panas dan abu vulkanik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada dua kali guguran lava pijar setelah letusan Gunung Semeru. Status Gunung Semeru per 4 Desember adalah waspada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan hingga pagi ini, letusan Gunung Semeru menelan 13 korban jiwa dan puluhan orang lainnya terluka. Saat ini sekitar 902 warga mengungsi di sekolah dan balai desa. (mth)

Aji Santoso Akui Persebaya Bermain Baik Saat Kalahkan Barito Putera

Jakarta, FNN - Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengakui anak asuhnya bermain dengan baik ketika mereka mengalahkan Barito Putera dengan skor 2-0 pada pekan ke-15 Liga 1 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu. Dikutip laman resmi Liga Indonesia, Minggu, Aji Santoso bersyukur Persebaya Surabaya bisa kembali meraih tiga poin usai bermain imbang melawan Persik Kediri pada pekan sebelumnya. "Ahamdulillah, ini tadi selain menurut saya bermain sesuai dengan taktikal yang sudah saya sampaikan ke pemain dan bermain sangat baik," ujar Aji. "Kami kembali mendapatkan poin penuh lagi setelah sebelumnya melawan Persik Kediri kami kehilangan 2 poin," sambungnya. Mantan pemain tim nasional Indonesia itu menjelaskan selain meraih kemenangan, Persebaya juga mencatatkan nirbobol di empat laga secara beruntun. Menurut Aji, lini pertahanan Persebaya telah menjalankan instruksi darinya dengan baik dan mereka tidak melakukan pelanggaran pada sepertiga lini pertahanan sendiri yang menjadi kunci rapatnya lini belakang Bajul Ijo. "Ya, saya sampaikan kepada pemain, ada compact defense, tidak buru-buru dalam mengambil pelanggaran. Kita lihat sangat jarang sekali ada pelanggaran di sepertiga pertahanan kami," ungkap Aji. Persebaya Surabaya mengalahkan Barito Putera dengan skor 2-0 melalui gol dari Marselino Ferdinan dan Taisei Marukawa. Kemenangan ini membuat Persebaya Surabaya kini berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 27 poin dari 15 laga. Selanjutnya, Persebaya Surabaya dijadwalkan akan menghadapi pertandingan besar melawan Persib Bandung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/12) pukul 20.45 WIB. (mth)

Wamenkes: Sistem Kesehatan Indonesia Siap Bertransformasi

Denpasar, FNN - Wakil Menteri Kesehatan dr Dante Saksono Harbuwono mengatakan Indonesia siap melakukan transformasi sistem kesehatan agar mampu mengatasi berbagai masalah kesehatan yang sulit untuk diprediksi. "Ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk mereformasi sektor kesehatan karena tidak pernah ada waktu yang lebih tepat untuk transformasi kesehatan selain momen ini (health business gathering-red)," kata dr Dante dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Denpasar, Minggu. Dante saat menutup Health Business Gathering pada Sabtu (4/12) menyampaikan bahwa kejadian berbagai masalah kesehatan, seperti pandemi COVID-19, itu sulit untuk diprediksi. "Masalah tersebut datang pada saat Indonesia belum siap. Pada saat itu Pemerintah Indonesia harus impor berbagai macam kebutuhan untuk menanggulangi pandemi COVID-19, seperti sarung tangan medis, masker medis dan alat kesehatan lainnya," ujarnya. Tidak hanya itu, COVID-19 telah menjadikan kesehatan sebagai prioritas nomor satu di semua sektor. Menurut dia, pemerintah menyadari bahwa pandemi COVID-19 memunculkan kebutuhan untuk memperkuat ketahanan layanan kesehatan. Oleh karena itu, ujar dia, dibutuhkan kemandirian farmasi dan alat kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan, mencakup ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, dan mengembangkan teknologi, digitalisasi serta bioteknologi. "Sistem kesehatan Indonesia siap bertransformasi. Kami memiliki enam pilar dan salah satu pilar adalah ketahanan farmasi, alat kesehatan dan bioteknologi, dan itu sudah kami bahas dalam forum (Health Business Gathering) ini," ucapnya. Menurut dr Dante, hal tersebut dapat diupayakan dengan memperkuat perusahaan farmasi dan perusahaan alat kesehatan serta pengembangan teknologi, digitalisasi dan bioteknologi. "Ini tentang roadmap ketahanan farmasi dan alat kesehatan. kita harus memiliki vaksin kita sendiri, kita harus memproduksi obat kita sendiri, dan kita harus menggunakan perusahaan fitofarmaka kita sendiri," ujar. Dante. Strategi yang dilakukan antara lain, untuk vaksin, pemerintah Indonesia akan memproduksinya sebanyak 14 jenis antigen untuk program vaksinasi yang akan digunakan tahun depan. Sementara terkait obat, pemerintah akan memproduksi enam dari 10 bahan baku obat terbesar yang paling sering digunakan. Selanjutnya untuk fitofarmaka, dr Dante mengatakan pemerintah akan mencoba untuk meningkatkan produksi dalam negeri 16 dari 19 perangkat medis yang paling sering digunakan di Indonesia. Melalui Health Business Gathering 2021 upaya kemandirian farmasi dan alat kesehatan telah dilakukan, di antaranya dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dan investasi. Health Business Gathering diikuti 415 orang peserta, 345 peserta domestik dan 70 peserta internasional dari 15 negara dan 228 peserta daring. Pertemuan itu menghasilkan 48 dokumen yang terdiri dari 12 penandatanganan MoU dan 36 proyek. Dalam pertemuan itu juga menghasilkan 181 permintaan pertemuan, dan 20 permohonan difasilitasi pertemuan antara "government to government, government to business, dan business to business". "Kita harus memperkuat kemitraan publik-swasta, tidak hanya untuk mengatasi pandemi, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas. Kita juga harus memberdayakan kapasitas penelitian untuk pengembangan dan produksi produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri," ucapnya. (mth)

Ketua BAZNAS Ajak Lembaga Amil Bantu Korban Erupsi Semeru

Jakarta, FNN - Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad mengajak seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat nasional maupun daerah untuk berada dalam satu barisan membantu korban erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. "Kepada seluruh jajaran BAZNAS dan LAZ mari kita bantu saudara-saudara kita yang menjadi korban atas meletusnya Gunung Semeru dengan cara yang terkoordinasi di bawah arahan BAZNAS pusat melalui BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)," ujar Noor dalam keterangan tertulis yang diterima dari Jakarta, Ahad, 5 Desember 2021. Noor mengatakan respons cepat dalam membantu proses evakuasi dan pemulihan korban terdampak letusan Semeru, perlu dilakukan. Dia mencontohkan responscepat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ pada saat penanganan Banjir Bandang di Kota Batu, Jawa Timur, dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Noor mengajak hal serupa kembali dilakukan untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang dan sekitarnya. Melalui koordinasi yang baik, kata dia, diharapkan bantuan akan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta lebih cepat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Jadi mari kita lakukan sebaik yang kita lakukan di Kota Batu dan Garut atau bahkan lebih baik lagi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, tim medis dari BAZNAS Kabupaten Lumajang dan sejumlah relawan telah bergabung bersama Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB). Mereka bergerak menuju lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. "Tim segera bergabung dengan tim medis dari semua stakeholder untuk bergerak menuju wilayah terdampak bencana erupsi. BAZNAS mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi membantu para korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang dan sekitarnya," kata Noor. (MD).

Blue Helmet Jawa Timur Gerak Cepat Membantu Warga Akibat Letusan Gunung Semeru

Lumajang, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) melalui organisasi sayapnya, Blue Helmet terjun langsung ke lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang , Jawa Timur pada Sabtu (4/12/2021) sore. Blue Helmet memberikan bantuan logistik dan layanan medis, serta melakukan kegiatan SAR dengan berkolaborasi bersama BASARNAS. "Saat ini Blue Helmet sedang melakukan konsolidasi internal dan membangun kolaborasi dengan BASARNAS, serta relawan-relawan yang terlibat pada penanganan bencana Gunung Meletus di Lumajang, Jawa Timur," kata Sulfiadi Barmawi, Komandan Nasional Blue Helmet Indonesia dalam keterangannya, Ahad (5/11/2021). Menurut dia, konsolidasi internal seluruh wilayah Indonesia ini bertujuan memaksimalkan internal resource Blue Helmet guna membantu masyarakat yang tertimpa musibah melalui pos komando utama yang telah dibentuk. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi semua pihak agar penanganan ini bisa bersinergi dalam menangani masalah ini. "Kolaborasi dengan BASARNAS telah dilakukan oleh Blue Helmet Pasuruan dan hari ini akan melakukan operasi SAR bersama," ujarnya. Semangat kolaborasi Blue Helmet ini akan terus dijaga hingga penangan bencana di Lumajang berakhir. "Dimasa tanggap darurat bencana ini, Blue Helmet melalui pos komando, melakukan kegiatan operasi SAR bersama BASARNAS dan memberikan layanan medis, serta logistik sesuai kebutuhan penyintas di lapangan," jelasnya. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Timur (Jatim) Muhammad Sirot mengatakan, Blue Helmet Lumajang telah bergerak cepat dua jam membantu korban erupsi Semeru dua jam paska letusan. "Alhamdulillah, gerak cepat Blue Helmet Lumajang patut diajungi Jempol selang 2 jam setelah letusan gunung semeru. Pasukan helm biru langsung terjun ke lapangan menyalurkan bantuan dari para donatur," kata Sirot. Bantuan tersebut, diberikan kepada masyarat desa Kamar Kajang, Piket Nol, bersebelahan dengan jembatan Gladak Perak yang ambrol diterjang lahar dingin. Sehingga akses menuju Dampit Malang via jalur tersebut tidak bisa diakses untuk saat ini. "Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan-kebutuhan emergency, seperti makanan, minuman dan yang lainnya," ungkap Ketua DPW Jatim ini. Sirot mengungkapkam tidak sedikit para donatur yang tergerak membantu melalui Blue Helmet, baik dari personal maupun lembaga, KSB ( Komunitas Surabaya Bersedekah). "Blue Helmet bersama Basarnas, bergerak pertama kali di Lumajang", kata Cak Hasan, Komandan Blue Helmet Jatim menambahkan. "Hari ini, kami akan menerjunkan pasukan Blue Helmet dari berbagai kota se Jatim," imbuhnya. Berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur mencapai 13 orang, sementara sebanyak 41 orang mengalami luka-luka, khususnya luka bakar. (sws)

Pikiran Positif Anies, dan Kekhawatiran Dahlan Iskan Tuai Kebenaran

Oleh Ady Amar *) Pupus sudah rencana 3 klub raksasa Spanyol U-18: Barcelona, Real Madrid dan Ataletico Madrid, yang akan bereksibisi dengan Indonesia All Star. Rencana sudah disusun rapi, tapi secara mendadak dibatalkan. Izin tidak keluar. Lagi-lagi pandemi Covid-19 jadi alasan. Kalau sudah begitu mau apa lagi, padahal eksibisi, bagian dari soft opening Jakarta International Stadium (JIS). Stadion baru yang dari A-Z dibangun dengan standar FIFA, yang bisa jadi kebanggaan tidak saja warga DKI Jakarta tapi Indonesia. Gede Widade, Chairman Pancoran Soccer Field, pihak penyelenggara memberitakan, "Kami baru menerima pembatalan ini secara mendadak mendekati tanggal penyelenggaraan." Jangan diperbandingkan mengapa World Super Bike (WSB) Mandalika, Lombok-NTB, 19-21 November, bisa dapat izin penyelenggaraannya. Padahal hanya berjarak sekitar sebulan dari perhelatan di JIS itu. Apa karena saat itu virus menakutkan bisa dicermati sedang cuti, yang berbagi tugas agar WSB bisa berlangsung sukses. Pastilah tidak demikian, tapi lebih pada pandemi yang cenderung melandai. Karena itu, Daihatsu Indonesia Masters (16-21 November), SimInvest Indonesia Open (23-28 November) dan lanjut HSBC BWF World Tour Finals 2021 (1-5 Desember). Semua pertandingan bulu tangkis itu bisa dihelat di Bali, pun berjalan lancar. Memang sih tidak dihadiri penonton. Tidak persis tahu, apa juga ditawarkan perhelatan di Jakarta boleh terlaksana jika tanpa dihadiri penonton, setidaknya itu bisa jadi opsi jalan tengah. Banyak yang memprediksi sejak jauh hari, bahwa izin penyelenggaraan tidak akan diberikan. Dan pastilah Pandemi Covid-19 akan jadi pihak yang disalahkan. Disebutkan adanya potensi Covid-19 varian baru, meski tanda-tanda itu belum juga tampak. Itu bisa tampak dimana RS-RS rujukan dan Wisma Atlet Jakarta yang sudah hampir tidak berpenghuni. Atau setidaknya hanya jumlah kecil saja tambahan pasien dengan gejala Covid-19 di sana. Tampak DKI Jakarta sepertinya dipaksa untuk tetap dalam bahaya Covid-19, dan karenanya event eksibisi itu harus dibatalkan. Padahal perhelatan itu akan jadi kebanggaan, bukan hanya warga Jakarta, tapi juga seluruh negeri akan larut dalam kegembiraan menyaksikan tampilan tim klub dunia. Saat membatalkan apakah berpikir bagaimana dengan panitia yang punya komitmen dengan 3 klub yang diundang itu. Bagaimana dengan biaya dan akomodasi yang sudah dibayarkan, jika itu sudah dibayarkan, dan seterusnya. Membatalkan itu hal mudah, apalagi jika tidak biasa berpikir tentang kesulitan pihak penyelenggara. Prediksi Dahlan Iskan Saat Anies Baswedan tampil di Podcast DISWAY Dahlan Iskan (DI), ada pertanyaan menarik darinya. Itu berkenaan dengan perhelatan eksibisi itu. Muncul kekhawatiran dari DI, bahwa pertandingan itu tidak akan berlangsung. Saat itu DI memotong pembicaraan, saat Anies menerangkan bahwa akan berlangsung pertandingan eksibisi di JIS sebagai soft opening dengan mendatangkan klub raksasa Spanyol. Pak DI mengkhawatirkan eksibisi itu tidak akan mendapatkan izin, dan itu karena ada Anies Baswedan di sana. Dan Anies menjawab dengan yakinnya, "Mudah-mudahan tidak..." Pikiran positif Anies itu ternyata kalah dengan "kekhawatiran" DI. Dalam bahasa agama, seolah husnudzon Anies dikalahkan su'udzon DI. Tentu su'udzonnya itu punya pertimbangan tidak berdiri sendiri, tidak asal berprasangka buruk. Ada parameter munculnya su'udzon, dan itu lebih pada kecenderungan karya Anies Baswedan yang sebisa mungkin dikecilkan, atau dibuat tidak tampak. Dan itu dengan segala cara. Mari kita cermati dialog itu, dan itu ada pada menit 14.47: "Saya pantas gak, saya khawatir bahwa pertandingan bulan depan itu tidak akan dapat ijin. Pantas ga saya berpikir jangan-jangan ga dapat ijin," ujar DI. Anies menjawab, "Mudah-mudahan kalau situasinya terkendali seperti sekarang... (belum selesai Anies menjawab tuntas), Pak DI memotong, "Bukan karena covid, tapi ini soal karena ada nama Pak Anies Baswedan di sana." Sambil tertawa Anies menjawab, "Mudah-mudahan tidak..." Prediksi pada apapun, itu dimungkinkan, dan itu muncul oleh kecenderungan yang ada. Dan prediksi DI, itu tidak berdiri sendiri. Itu lah yang memunculkan kekhawatiran, bahwa eksibisi itu tidak akan dapat izin. Dan itu karena ada Anies Baswedan di sana. Karena ada Anies di sana, memunculkan kesan diskriminatif, itu berkenaan dengan izin penyelenggaraan di tanah air. Yang WSB dan lainnya mendapat izin, sedang yang eksibisi Indonesia All Star dengan 3 klub raksasa Spanyol tidak mendapat izin. Semua lantas menjadi faham, bahwa pandemi jadi alat politik untuk memberi dan tidak memberi izin. Dan itu terlihat lebih pada suka-sukanya. Tapi setidaknya kekhawatiran DI, bahwa ada Anies Baswedan di sana dan karenanya izin tidak didapat, itu menjadi benar adanya. Namun salah besar jika laku diskriminatif itu mampu menghentikan langkah Anies Baswedan. Memang tampak dipermukaan, bahwa Anies menjadi pihak yang dirugikan, itu jika melihatnya sesaat-sepintas. Jika melihatnya lebih jauh lagi, maka Anies justru jadi pihak yang diuntungkan, setidaknya mampu merebut hati masyarakat luas. Pada saatnya Anies akan mengunduhnya. (*) *) Kolumnis

Cina Semakin Berbahaya Bagi Indonesia

By M Rizal Fadillah Ancaman China kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak di Blok Tuna ZEE perairan Natuna Utara harus dianggap serius. Klaim China atas Dash Nine Laut China Selatan jelas bertentangan dengan Hukum Laut Internasional. Protes China ini kelanjutan dari penggantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kapal Coast Guard China beberapa kali mengitari area pengeboran dan memasuki ZEE perairan Indonesia. Indonesia tak mampu mengusir kapal-kapal China sehingga wajar jika dipertanyakan kemampuan armada laut Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Menlu dan Menhan bungkam atas nota protes ancaman China tersebut. Pasang badan atas kritikan rakyat soal persahabatan dengan China tidak berbuah. China memang licik dan berbahaya. Di samping ancaman soal eksplorasi migas RI di Natuna Utara tersebut, China juga mempermasalahkan Latihan Bersama TNI AD dengan US Army bulan Agustus 2O21 dahulu. 4500 Tentara AS dan Indonesia terlihat dalam latihan rutin "Garuda Shield" yang diadakan sejak tahun 2009 tersebut. China gelisah dan uring-uringan. China mulai menunjukkan sikap tegas. China dapat merangsek ke Papua. Ungkapan Presiden sementara Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda bahwa Partai Komunis China mendukung kemerdekaan Papua Barat membutuhkan kewaspadaan. China sangat berkepentingan dengan wilayah vital Laut Cina Selatan ini. Pangkalan militer bisa didirikan di Papua. Wajar jika China akan mendorong referendum untuk lepasnya Papua dari Indonesia. Lembeknya TNI atau Densus 88 menghadapi gerakan teroris dan separatis KKB Papua menunjukkan kecutnya Indonesia menghadapi ancaman asing, China di antaranya. Tantangan pemberontak malah disikapi persahabatan dan rangkulan Dudung. Ingin bersahabat atau takut ? Tipis tipis saja bedanya. Kepada umat Islam galak sekali bapak Dudung ini. Densus juga sama. China adalah ancaman bukan sahabat. Pemerintahan Jokowi jangan terbuai dengan investasi dan hutang luar negeri. China itu licik dan penjebak. Natuna dan Papua adalah pintu masuk tentara. Tenaga kerja susupan adalah sumber daya manusia yang disiapkan. Program Belt Road Initiative (BRI) adalah cetak biru atau road map. Lalu pengusaha hitam negeri menjadi kolaborator dan agency kepentingan atas negeri leluhur. Ekonomi yang terkuasai dari hulu ke hilir. Nota protes dan ancaman atas pengeboran minyak Natuna Utara adalah fenomena semakin bahayanya intervensi China. Indonesia harus bersiap untuk menghadapinya. Jangan jual kedaulatan demi kekuasaan pribadi, kroni dan oligarkhi. Merdeka atau mati. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Deru dan Debu Gunung Semeru

Surabaya, FNN - Jagad media sosial dan jejaring pertemanan daring dikejutkan munculnya sejumlah video letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Sabtu (4/12) sore sekitar pukul 15.30 WIB. Salah satu video pendek itu memperlihatkan sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dari awan panas guguran Gunung Semeru. Di video lainnya terlihat warga dengan menggunakan sepeda motor dan mobil berusaha menjauh menghindari guguran awan panas. Ada juga kiriman foto-foto sejumlah warga yang tubuhnya melepuh atau mengalami luka bakar karena terkena guguran awan panas dan material abu vulkanik dari letusan Gunung Semeru. Gambar lainnya terlihat proses evakuasi warga ke lokasi pengungsian. Hingga Sabtu (4/12) malam, Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah korban luka bakar akibat terkena awan panas dan material abu vulkanik letusan Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berjumlah 45 orang. "Sementara ini luka bakar 45 orang, yang berat dan dirujuk ke RSUD dan RS Bhayangkara 17 orang," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui pesan singkat di Grup Menkes-Pemred yang diterima di Jakarta. Mayoritas korban luka bakar diperkirakan tertimbun material letusan Gunung Semeru yang melanda empat wilayah RT di satu RW. "Kondisi gelap, tidak bisa melarikan diri. Situasi belum aman. Juga diperkirakan banyak pekerja tambang pasir terperangkap," kata Menkes. Budi juga menerima laporan rata-rata korban menderita luka bakar grade 2A-B. Luka bakar di atas 50 persen dialami enam orang, korban yang dirawat di ICU sebanyak empat orang. Seorang korban harus dirujuk ke RSUD dr Haryoto Lumajang karena membutuhkan infus vena sentral untuk penanganan medis terhadap lukanya. Belum Dievakuasi Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar melaporkan ada satu korban jiwa dalam peristiwa letusan Gunung Semeru. Sedikitnya 10 orang belum bisa dievakuasi dari Dusun Curah Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, karena kondisinya masih rawan. "Masih ada sekitar 10 orang yang belum bisa dievakuasi karena lokasinya agak sulit. Evakuasi lamban karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi yang kondisi lumpurnya setinggi sampai lutut kaki," kata Wabup Indah. Di Dusun Curah Kobokan yang lokasinya paling dekat dengan Gunung Semeru terdapat lebih kurang 300 Kepala Keluarga (KK) yang sebagian besar sudah mengungsi. Wabup Indah menyebut hampir semua rumah di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, hancur terkena material letusan Gunung Semeru. Selain itu, kerusakan jembatan juga terjadi di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, yang memutus akses tunggal antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Jembatan Geladak Perak itu putus dihantam aliran lahar Semeru yang sangat deras. Di Desa Sumberwuluh yang terdapat area tambang pasir, dilaporkan ada dua orang yang hilang dan sampai saat ini belum ditemukan. Selain itu, ada sekitar delapan orang yang terjebak di kantor milik perusahaan tambang. "Jadi sekitar delapan orang di sana dan kami tidak bisa menghubungi karena HP-nya tidak bisa dihubungi tadi sore. Sempat bisa mengirimkan video minta tolong untuk bisa dibantu," katanya. Tetapi relawan tidak bisa mengevakuasi karena lahar panas sudah di sana. "Kami menunggu surutnya, mudah-mudahan mereka masih selamat," kata Wabup Indah. Listrik Padam Dampak letusan Gunung Semeru juga mengakibatkan aliran listrik padam. Wilayah sekitar Semeru pun gelap gulita dan menyulitkan proses evakuasi. Hingga Sabtu malam, petugas PLN bekerja keras melakukan pemulihan. PLN mengklaim telah memulihkan 30 dari total 112 gardu listrik yang terdampak letusan Gunung Semeru. "Kami telah memulihkan dan menyalakan kembali 30 gardu terdampak. Hasilnya sudah ada 7.508 pelanggan terdampak telah mendapatkan suplai listrik," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Adi Priyanto. Akibat dari terganggunya 112 gardu yang terdampak erupsi tersebut, sekitar 30.523 pelanggan mengalami pemadaman listrik. PLN masih berupaya memulihkan 82 gardu distribusi dan 23.015 pelanggan yang terdampak pemadaman listrik. "Beberapa daerah yang masih padam belum dapat dijangkau oleh petugas PLN karena adanya akses jalan utama yang putus akibat lahar dingin, seperti Jembatan Perak Piket Nol," kata Adi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto pada kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya menyiapkan dua unit helikopter untuk kebutuhan evakuasi korban letusan Gunung Semeru dan ada tiga satuan setingkat kompi TNI yang dikerahkan untuk membantu penanganan. "Saya tadi sudah koordinasi dengan Kasdam Brawijaya, sudah juga membuat surat kepada Panglima TNI sudah koordinasi, kami pastikan tiga satuan setingkat kompi bisa membantu Pak Bupati di lapangan malam ini untuk melakukan penanganan awal," kata Suharyanto. Ia mengatakan dua unit helikopter yang disiapkan itu bisa digunakan sewaktu-waktu apabila evakuasi korban tidak bisa dilakukan melalui jalur darat. Curah Hujan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eko Budi Lelono mengungkapkan, letusan Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu sore berkaitan dengan curah hujan tinggi di sekitar puncak gunung sehingga menyebabkan runtuhnya bibir lava yang memicu adanya letusan. "Kelihatannya memang ada kaitan dengan curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan runtuhnya bibir lava itu sehingga memicu adanya erupsi atau ada guguran awan panas," kata Eko. Eko menerangkan letusan Gunung Semeru itu kemungkinan besar dari faktor eksternal, yaitu curah hujan tinggi. Hal itu karena catatan kegempaan relatif rendah dan aktivitas suplai magma dan material sepanjang bulan November dan sejak tanggal 1 hingga 3 Desember 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dari sisi kegempaan ini relatif rendah, tidak ada asosiasi dengan peningkatan adanya suplai magma atau batuan permukaan. "Aktivitas Gunung Semeru ini sebetulnya tidak ada aktivitas yang berlebihan dari kegempaan yang memperlihatkan adanya suplai magma itu relatif biasa saja seperti sebelum-sebelumnya," kata Eko. Timnya di pos pengamatan di lapangan memonitor aktivitas Gunung Semeru selama 24 jam untuk mengamati bila sewaktu-waktu terjadi peningkatan. Penjelasan itu diperkuat pernyataan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental serta potensi ancaman bahayanya maka tingkat aktivitas Gunung Semeru dinilai masih pada level II atau waspada, meskipun aktivitasnya meningkat. "Pengamatan visual menunjukkan pemunculan guguran dan awan panas guguran diakibatkan oleh ketidakstabilan endapan lidah lava," kata Koordinator Kelompok Mitigasi Gunung Api Badan Geologi PVMBG Kristianto. Aktivitas yang terjadi di Gunung Semeru pada tanggal 1 dan 4 Desember merupakan aktivitas permukaan (letusan sekunder). Dari kegempaan tidak menunjukkan adanya kenaikan jumlah dan jenis gempa yang berasosiasi dengan suplai magma/batuan segar ke permukaan. Jumlah dan jenis gempa yang terekam selama 1 hingga 30 November 2021 didominasi oleh gempa-gempa permukaan berupa gempa letusan dengan rata-rata 50 kejadian per hari. Aktivitas Gempa Gempa guguran Gunung Semeru pada 1 dan 3 Desember 2021, masing-masing empat kali kejadian. Gempa-gempa vulkanik (gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal dan tremor) yang mengindikasikan kenaikan magma ke permukaan terekam dengan jumlah sangat rendah. Pada 4 Desember 2021 mulai pukul 13.30 WIB terekam getaran banjir. Kemudian pada pukul 14.50 WIB teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 kilometer dari puncak atau 2 kilometer dari ujung aliran lava ke arah tenggara (Besuk Kobokan), tetapi hingga saat ini sebaran dan jarak luncur detail belum dapat dipastikan. Potensi ancaman bahaya letusan Gunung Semeru berupa lontaran batuan pijar di sekitar puncak. "Sedangkan material lontaran berukuran abu dapat tersebar lebih jauh tergantung arah dan kecepatan angin," katanya. Potensi ancaman bahaya lainnya berupa awan panas guguran dan guguran batuan dari kubah/ujung lidah lava ke sektor tenggara dan selatan d ari puncak. Jika terjadi hujan dapat terjadi lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di daerah puncak sehingga dalam status waspada agar masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 1 kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah sektor selatan-tenggara. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran lava dan lahar dingin di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di aliran Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat. "Radius dan jarak rekomendasi itu akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya," kata Kristianto. Sejarah Letusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) memiliki catatan panjang letusan yang terekam sejak tahun 1818. Catatan letusan (Gunung Semeru) yang terekam pada 1818 hingga 1913 tidak banyak informasi yang terdokumentasikan. "Kemudian pada 1941-1942 terekam aktivitas vulkanik dengan durasi panjang," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPN Abdul Muhari. PVMBG menyebutkan leleran lava terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Saat itu letusan Gunung Semeru sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Material vulkanik hingga menimbun pos pengairan di Bantengan. Selanjutnya beberapa aktivitas vulkanik gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat beruntun pada 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 - 1957, 1958, 1959 dan 1960. Tak berhenti sampai di sini, Gunung Semeru termasuk salah satu gunung api aktif yang melanjutkan aktivitas vulkaniknya. Pada 1 Desember 1977, guguran lava menghasilkan awan panas guguran dengan jarak hingga 10 kilometer di Besuk Kembar. Volume endapan material vulkanik yang teramati mencapai 6,4 juta meter kubik. Awan panas juga mengarah ke wilayah Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, merusak sawah, jembatan dan rumah warga rusak. Aktivitas vulkanik berlanjut dan tercatat pada 1978-1989. PVMBG juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada 1990, 1992, 1994, 2002, 2004, 2005, 2007 dan 2008. Pada 2008, tercatat beberapa kali letusan, yaitu pada rentang 15 Mei hingga 22 Mei 2008. Teramati pada 22 Mei 2008, empat kali guguran awan panas yang mengarah ke wilayah Besuk Kobokan, dengan jarak luncur 2.500 meter. Menurut data PVMBG, aktivitas Gunung Semeru berada di kawah Jonggring Seloko yang berada di sisi tenggara puncak Mahameru. Sedangkan karakter letusannya, Gunung Semeru ini bertipe vulcanian dan strombolian yang terjadi tiga sampai empat kali setiap jam. Karakter letusan vulcanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara, karakter letusan strombolian biasanya terjadi pembentukan kawah dan lidah lava baru. (sws, ant)

Gempa Magnitudo 5 Guncang Sinabang Aceh

Jakarta, FNN - Gempa bumi dengan magnitudo 5 terjadi di Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh, Sabtu (4/12) malam pukul 22.29 WIB. Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Minggu, gempa bumi terjadi pada kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada pada koordinat 2,87 Lintang Utara (LU) dan 95,29 Bujur Timur (BT) atau 126 km Barat Laut Sinabang, Aceh. Meski demikian, BMKG juga menginformasikan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. "Tidak berpotensi tsunami," demikian informasi yang disampailkan BMKG. Sampai sejauh ini, belum diketahui ada tidaknya korban maupun dampak kerusakan atas gempa yang terjadi. (sws, ant)

Kematian Mahasiswi Yang Dipacari Anggota Polisi Didalami

Mojokerto, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerjunkan tim khusus yang akan mendalami kasus dugaan bunuh diri seorang mahasiswi berinisial NW (23) yang jenazahnya ditemukan di dekat makam ayahnya, di Mojokerto, Jawa Timur. Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar (AKB) Apip Ginanjar, Sabtu, 4 Desember 2021 menjelaskan, jajaran Polres yang dipimpinya bekerja sama dengan Polda Jatim menerjunkan tim melakukan investigasi kepada RB yang diduga sebagai kekasih NW. "Masih ada sedang melakukan pendalaman oleh tim Polda Jatim dan Polres Mojokerto. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut dan saat ini masih didalami," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto, Ajun Komisaris Tiksnarto Andaru Rahutomo mengatakan kekasih NW, yang ditemukan meninggal dunia di dekat makam ayahnya, merupakan anggota polisi. "Memang benar korban memiliki hubungan sebelumnya dengan RB seorang polisi di Pasuruan," kata Andaru. Diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswi berinisial NW, warga Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ditemukan meninggal di makam desa setempat, Kamis, 2 Desember 2021. Korban diduga bunuh diri dengan menenggak racun. Di dekat lokasi, ditemukan cairan seperti teh dengan bau menyengat yang diduga racun. Dari informasi yang berhasil dihimpun, sebelum meninggal dunia korban juga sempat mengunggah uneg-uneg di media sosial. Dalam keterangan di media sosial tersebut, korban sempat menyatakan kalau dirinya tengah hamil. (MD).

Pemprov DKI tangguhkan kegiatan olahraga cegah penyebaran Omicron

Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (Pemprov DKI) Jakarta memutuskan menangguhkan seluruh kegiatan olahraga dan budaya yang melibatkan orang asing dan melibatkan banyak orang. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran varian baru Covid-19 yakni Omicron. "Lebih baik mencegah kebocoran sekecil apa pun sejak dini hingga kita semua memastikan Omicron terkendali," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu., 4 Desember 2021 Keputusan Pemerintah Jakarta itu merujuk kepada pemerintah pusat yang memutuskan mencegah penyebaran varian baru Covid-19, Omicron. Yaitu, menjaga ketat perbatasan, kegiatan dari luar negeri, serta membatasi kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Menurut Anies, kewaspadaan terhadap Covid-19 tidak boleh dikendurkan, terutama setelah adanya berita perkembangan varian Omicron di luar negeri. Terkait dengan perkembangan situasi tersebut, maka rangkaian pelaksanaan turnamen Indonesia Youth Championship (IYC) 2021 pada 4-11 Desember 2021, termasuk agenda peluncuran awal atau soft launching Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara, ditangguhkan. "Kami meminta kepada Pancoran Soccer Field supaya menangguhkan seluruh rangkaian pelaksanaan turnamen IYC 2021, sampai situasi pandemi dan penyebaran virus Covid-19 varian Omicron lebih terkendali," ujar Anies sebagaimana dikutip dari Antara. Anies mengatakan, mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan IYC 2021, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kementerian terkait, Pemprov Bali, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlibat, dan berbagai pihak lainnya. “Penagguhan ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan kesehatan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan IYC 2021 dan soft launching JIS, termasuk masyarakat Jakarta dan Indonesia agar situasi secara keseluruhan dapat terus dikendalikan," ucap Anies. (MD).

Indonesia Menjadi Tuan Rumah Hari Pariwisata Dunia Tahun 2022

Jakarta, FNN - Indonesia, khususnya Pulau Bali, telah ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pariwisata Dunia 2022, yang akan dilaksanakan pada 27 September 2022. Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) yang diterima di Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021, penunjukan tersebut dilakukan dalam Sidang Majelis Umum ke-24 World Tourism Organization (UNWTO), yang dilaksanakan pada 30 November hingga 3 Desember 2021, di Madrid, Spanyol. “Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam pemajuan agenda-agenda global pariwisata, utamanya pemulihan pariwisata pascapandemi Covid-19,” demikian Kementerian Luar Negeri RI. Selain penunjukan Bali sebagai tuan rumah, Desa Nglanggeran di Yogyakarta juga menerima penghargaan sebagai salah satu Desa Pariwisata Terbaik UNWTO, bersama dengan 43 desa lainnya dari 32 negara. Desa Nglanggeran sendiri diberikan pengakuan atas sumber daya alam dan budaya serta tindakan dan komitmen inovatif serta transformatif terhadap pengembangan pariwisata yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Dikutip dari Antara, dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menggarisbawahi dampak pandemi bagi para pekerja pariwisata, terutama kalangan perempuan. Indonesia pun telah merancang berbagai program guna mendukung para pekerja perempuan di masa pandemi. UNWTO, merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kewenangan mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat dijangkau secara universal. Organisasi dunia itu menyelenggarakan Sidang Majelis Umum secara dua tahunan, dan negara-negara anggota membahas kebijakan pariwisata dunia. “Pada Sidang Majelis Umum UNWTO, negara-negara sepakat, pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan yang menyerap banyak lapangan pekerjaan, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan vaksin harus terus didorong guna percepatan pemulihan pariwisata dunia pascapandemi Covid-19,” demikian Kemlu RI. (MD).

Edhy Prabowo - Pusaran Konflik Prabowo Vs Jokowi: Konteks Politik Kawasan (2)

Oleh: Radhar Tribaskoro KONTEKS kedua korupsi Edhy Prabowo terkait ambisi Prabowo 2024. Ambisi tersebut telah menyebarkan purbasangka di lingkungan para pendukung Jokowi. Mereka melihat Prabowo belum tulus dan sungguh-sungguh mendukung Jokowi. Mereka menyoroti beberapa hal pada diri Prabowo yang mereka anggap weird (aneh). Pertama, mereka melihat perilaku Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra, yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Fadli dianggap mencerminkan ambiguitas Prabowo. Kedua, mereka juga bertanya-tanya tentang keperluan Menhan mengunjungi lebih dari 20 negara dalam setahun pertama jabatannya. Dan ketiga, yang paling penting, adalah kebijakan Kemenhan berkaitan dengan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Berkaitan dengan ambisi, Prabowo adalah pribadi istimewa dari keluarga istimewa. Ia punya karir militer luar biasa. Ia turut membangun pasukan khusus yang sangat disegani dunia. Tekadnya menjadi presiden sudah tertanam jauh lebih dalam daripada siapapun. Konon, ketika ia baru menyelesaikan SMA, Prabowo datang ke Bandung untuk menemui tokoh mahasiswa yang sangat terkenal waktu itu. Prabowo ingin diperkenalkan dengan Panglima Kodam Siliwangi. Sang tokoh heran, sepintasan bertanya, "Kenapa kamu ingin ketemu Panglima." Prabowo waktu itu menjawab dengan tegas, "Menurut ayah saya, kalau saya ingin menjadi presiden saya harus menjadi tentara!" Tokoh itu kagum kepada cita-cita anak muda itu. Atas bakat, tekad dan (mungkin) bantuan berbagai pihak Prabowo akhirnya diterima menjadi kadet Akademi Militer di Magelang. Jadi, Prabowo telah mengimpikan kedudukan presiden itu sejak ia SMA. Sepanjang usianya ia konsisten kepada mimpinya itu. Ia tidak akan berhenti mewujudkan mimpinya itu sampai maut menjemput. Dalam kaitan dengan mimpinya itu, Prabowo sangat menjaga perilakunya agar rakyat melihatnya pantas menjadi pemimpin, baik semasa ia masih berkarir di militer, maupun sesudahnya. Ia belajar sejarah, ekonomi, politik, filsafat, dsb. Ia adalah pemimpin yang sangat siap lahir dan batin. Maka menurut saya, bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi-2 hanya memiliki satu tujuan, yaitu melempangkan jalannya menuju Prabowo 2024. Handicap terbesar Prabowo yang selalu menghantui dirinya selama masa-masa pencapresan adalah kasus penculikan aktivis. Ia telah membela diri dengan pantas, bahwa ia berada di bawah perintah atasan, bahwa bukan cuma dirinya yang mendapat perintah itu, bahwa semua aktivis yang ditangkap kesatuannya telah dibebaskan, bahwa banyak dari aktivis-aktivis tersebut kemudian malah bergabung dengan Partai Gerindra yang didirikannya. Namun semua pembelaannya itu sia-sia. Terbukti dari adanya satu ganjalan: Amerika Serikat tidak mengeluarkan visa untuk Prabowo. Mungkin itu sebabnya dalam perlindungan jabatan Menhan Prabowo senang berkeliling dunia, ia ingin menunjukkan bahwa dunia tidak memiliki masalah dengan dirinya. Dan akhirnya ganjalan itu buyar ketika pada 15 Oktober 2020 Menhan AS, Mark Esper, mengundang Prabowo berkunjung ke Negeri Paman Sam. Mereka merundingkan kesepakatan militer di antara kedua negara. Amerika Serikat diketahui memiliki kepentingan besar atas kawasan Laut China Selatan. AS ingin wilayah itu tetap menjadi perairan internasional bebas. Ketika China membangun klaim atas wilayah itu AS terusik. Klaim China itu bertabrakan langsung dengan sekutu-sekutu AS seperti Taiwan, Filipina, Malaysia, Indonesia, Jepang, dan Vietnam. Dengan sendirinya klaim itu bertabrakan dengan kepentingan AS. Sebuah konflik militer China vs AS perlahan-lahan muncul di cakrawala. Masalahnya, di mana posisi Indonesia? Pemerintahan Jokowi membangun hubungan sangat erat dengan Beijing. Seakan-akan poros Jakarta-Beijing yang dulu dibikin Soekarno hidup kembali. Sementara AS ingin Indonesia kembali ke dalam orbitnya, seperti era Orde Baru dulu. Para diplomat AS sekarang sangat ramah, mereka bilang "America has to engage Indonesia." Oleh sebab itu, AS kembali turun dengan bantuan-bantuan semisal ventilator, vaksin, dlsb. Walaupun Jokowi sangat dekat dengan China, ia tetap menjaga hubungan baik dengan AS. Namun hanya ketika Prabowo menjadi Menhan, AS melihat pintu sedikit terbuka untuk mereorientasi orbit Indonesia ke arah dirinya. Bukankah Prabowo membutuhkan visa darinya? Lebih dari itu, sikap Prabowo kepada AS pada dasarnya tidak jauh dari sikap tradisional TNI yang sejak kemerdekaan antikomunis dan pro-Amerika. Sikap itu ditegaskan oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah tokoh bisnis dan politik Amerika Serikat di Washington DC. Maka tidak heran bila kesepakatan yang ditandatangani kedua Menhan dalam pertemuan 15-19 Oktober 2020 itu mencerminkan hubungan yang "sangat bersahabat". Tentu saja ada pihak yang tersengat oleh kesepakatan itu, siapa lagi kalau bukan China! Responsnya seketika, hanya berselang sehari setelah perjanjian diumumkan, Menlu Retno menyangkal. Menlu mengatakan bahwa Indonesia tidak mengizinkan "pesawat mata-mata P8 Amerika Serikat berpangkalan di Halim dan Juanda”. Menurut Retno, Indonesia tidak ingin terjebak dalam pertikaian China vs Amerika. Tentu saja, Menlu Retno pura-pura tidak tahu a simple truth: China punya klaim wilayah dengan Indonesia, bukan dengan AS. Yang memiliki kemungkinan berperang dengan China adalah Indonesia. Bukan Amerika Serikat. AS hanya akan turut berperang di Laut China Selatan ketika salah satu negara di sana (termasuk Indonesia) meneriakkan jeritan perang. Dalam pada itu, pihak Kemenhan bersikukuh bahwa perihal yang disampaikan Menlu Retno merupakan domain (wilayah wewenang) Menhan. Menlu PDIP itu tidak menyerah, ia melambung ke presiden. Jokowi mendukung Menlu Retno. Pada 20 Oktober 2020 Jokowi mengoreksi kebijakan Menhan, ia melarang Halim dan Juanda disinggahi oleh pesawat intai maritim P8-Poseidon. Banyak lagi hal dalam perjanjian militer itu yang membuat China meradang. Poin-poin perjanjian yang dipersoalkan China, antara lain: Bantuan AS dalam pengembangan Pusat Latihan Tempur di lahan 300.000 hektar di Kalimantan Utara. Bantuan konsultan AS untuk pengembangan pulau Morotai di Maluku Utara yang sangat strategis. Latihan marinir 3 negara di Darwin. Merapatnya kapal induk AS di perairan Indonesia. Last but not least, China juga meradang atas pembelian persenjataan Amerika oleh Indonesia. Di dalam paket pembelian itu terdapat pesawat F16 Bloc 72 Viper yang tercanggih di kelasnya, F35 dengan kemampuan anti-radar (stealth), helikopter berkapasitas besar untuk mobilisasi udara, dan rudal laut Harpoon yang sangat canggih. China berprasangka bahwa paket pembelian persenjataan itu diproyeksikan untuk perang laut. Di belakang prasangka itu China mencurigai Prabowo telah membuat prakonsepsi China adalah musuh. Prakonsepsi ini bertentangan dengan sejumlah pernyataan lisan Prabowo sendiri. Sudah pasti kegusaran China sampai juga ke meja presiden. Apa reaksi Jokowi kemudian? Apakah Jokowi akan mendukung Menhan yang dua kali menjadi lawan di ajang Pilpres? Atau dia akan mendukung concerns Menlu Retno dan PDIP yang ingin menjaga manisnya hubungan Indonesia-China? Pilihan sikap itu bisa berdampak terhadap keberadaan Edhy Prabowo di kabinet. Karena secara teoritis, sesuai dengan revisi UU KPK, sebuah Operasi Tangkap Tangan harus memperoleh dua tingkatan izin. Pertama, izin dari komisioner. Dan kedua, izin dari Dewan Pengawas. Dengan perizinan lebih ruwet ini suatu OTT profil tinggi setingkat menteri, sangat kecil kemungkinan tidak diketahui oleh presiden. Dengan kata lain, lepas dari kasus korupsi itu sendiri, OTT KPK atas Edhy Prabowo dapat dilihat sebagai bentuk peringatan atau hukuman kepada Prabowo. Lantas bagaimana masa depan Prabowo di kabinet Jokowi-2? Penulis Pemerhati Politik, Demokrasi, dan Isu Kebangsaan

Stop Megalomania, Nekochin Mengancam

Oleh Ridwan Saidi *) Neo kolonialisme dan imperialisme atau Nekolim diksi politik yang sangat ampuh untuk menggalang massa kiri. Kedubes USA dan Inggris hampir tiap hari dIdemo tahun-tahun 1962-1965. Jakarta dibanjiri poster dan spanduk yang dibuat Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra/PKI. Teks spanduk: "Hei Nekolim, ini dadaku, mana dadamu". Tiap hari dikumandangkan kampanye anti Nekolim yang sejatinya mencerminkan pribadi megalomania. Beras sudah tak terbeli rakyat. Dan berganti bulgur. Celana sehari dipakai sehari dijemur. Tapi Indonesia memaksakan diri menjadi pemimpin New Emerging Forces alias Nefo. Dalam kondisi keuangan yang babak belur masih memaksakan diri menyelenggarakan Pesta Olahraga Ganefo. Tidak ada bekasnya kecuali jadi nama gang di kelurahan Senayan: Gg Ganefo I - IX. Perilaku megalomania tak berubah walau sekarang sudah era Neokochin (Neo Kolonialisme China). Nekochin pinjami uang, separoh wilayah negara si⁸000 penghutang dirampas kalau tak mampu bayar. Ini terjadi pada sebuah negara Caucasia yang bertetangga dengan China. Berita terakhir Nekochin claim Natuna utara dan minta Indonesia stop pengeboran migas. Nekochin jajakan pinjaman tanpa jaminan negara ke Afrika, Malaysia, Indonesia. PM Najib Razak Malaysia jatuh karena hutang dengan Nekochin. Pemerintah Indonesia bersemangat. Kita akan meroket maju. Mandalika menaikkan nama Indonesia, dengan balap Mobil Jakarta sepantar New York. Indonesia negara yang diperhitungkan kalau IKN selesai. Tiap hari kita dikasih omongan macam begini. Lantas saya sulit membedakan, hidup dalam suasana anti Nekolim, dan hidup di era Nekochin. *) Budayawan

Panitia Deklarasi Anies Baswedan di Pekalongan Sempat Diintimidasi

Pekalongan, FNN.CO.ID—Deklarasi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berlangsung di beberapa tempat di Jawa Tengah, Sabtu (4/12/2021). Seperti di Pemalang, Batang dan Pekalongan. Namun di Pekalongan sempat terjadi insiden upaya penghalang-halangan oleh selolompok orang. Kelompok tersebut sempat mengintimidasi panitia dan deklarator. Kejadiannya dimulai saat elemen masyarakat bersama Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) untuk Anies Baswedan Presiden 2024 akan memasuki tempat deklarasi di RM Dapur 51 Kedungwuni Pekalongan Jawa Tengah. Deklararasi sesuai agenda dilakukan pada pukul 15:00 WIB. Namun saat acara siap dilakukan, sekelompok orang datang menggunakan sebuah kendaraan dengan spanduk putih bertuliskan “ Tetep Ganjar !!!” . Peserta yang hendak ikut deklarasi menahan diri tidak masuk. Apalagi mereka dihalangi dengan cara intimidasi. Panitia dan deklarator mencoba memberi pengertian mamun upaya itu gagal. Karena mulai tegang, aparat datang. Kedua pihak ditengahi. Koordinator Nasional Relawan ANIES La Ode Basir dikabarkan akan datang sehingga membuat polisi harus mengisolasi kelompok pendukung Ganjar Pranowo. Acara deklarasi pun dimulai. Setelah La Ode Basir meninggalkan tempat karena akan deklarasi di tempat lain. Kelompok pembawa spanduk tersebut datang lagi dan membuat ketegangan. Polisi sigap dan bisa diselesaikan. La Ode Basir kepada media mengajak kepada semua relawan yang terlibat dalam dinamika politik untuk berpolitik dengan fair, santun, dan tidak memancing konflik. Politik harus dijalankan dengan kegembiraan. “Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar La Ode Basir saat menuju ke acara deklarasi berikutnya di Kabupaten Batang, Sabtu (4/12/2021). (TG)

Membasmi Terorisme dengan Teror

By M Rizal Fadillah Terberitakan bahwa Densus 88 akan melakukan penangkapan kembali. Kini target disebut-sebut dua sosok populer dan eksis di TV. Seorang akademisi lainnya politisi. Pihak kepolisian masih merahasiakan identitasnya. Rencana penangkapan ini dikaitkan dengan keterlibatan dalam jaringan Jama'ah Islamiyah (JI). Sebelumnya tiga ulama Farid Okbah, Anung Al Halmat, dan Ahmad Zein ditangkap juga dengan tuduhan yang sama terlibat Jama'ah Islamiyah (JI). Bergeser dari status sebagai Dewan Syuro menjadi penggalang dana. Tetap publik tertutup dari informasi yang jelas dan sesungguhnya. Isu terorisme menjadi "alasan pembenar" untuk menutup akses. Prinsip negara hukum telah lama tercederai. Dengan target 2 tokoh yang dipublikasikan akan ditangkap tanpa penjelasan baik nama maupun tindakan teror yang dilakukannya adalah sebuah teror. Apalagi sekedar sinyal liar. Publik dibuat menduga-duga dan mencurigai sesama. Densus 88 menjadi lembaga pemberantasan terorisme dengan cara teror. Perlu evaluasi dan koreksi. Jama'ah Islamiyah (JI) adalah hantu yang menakutkan atau dibuat untuk menakut-nakuti. Organisasi atau aktivis da'wah tidak banyak mengenal Jama'ah yang konon "berjuang untuk Islam" ini. Makhluk apakah ia. Pengamat terorisme hanya mampu bercerita tentang indikasi hingga mutasi tanpa bersambung dengan pengetahuan dan perasaan publik tentang keberadaannya sebagai kelompok "pejuang Islam". Sebagai upaya pencegahan sebaiknya Pemerintah membuka ke ruang publik seluas-luasnya tentang keberadaan Jama'ah Islamiyah baik struktur, program, pimpinan dan personal yang ada di dalamnya. Sejauh mana dasar hukum yang melandasi sebagai organisasi teroris. Pengetahuan Pemerintah, khususnya Densus 88, tentu sudah sangat dalam. Ungkapan pengamat bahwa JI telah berubah menjadi organisasi da'wah dan kemanusiaan perlu mendapatkan klarifikasi. Jika tetap berbahaya jelaskan bahayanya sehingga masyarakat atau umat Islam mewaspadai, jangan sampai terjebak atau Jama'ah Islamiyah (JI) oleh pihak tertentu dijadikan jalan atau sarana untuk menjebak. Di masa Orde Baru dahulu muncul berbagai organisasi militan 'buatan' yang digunakan untuk menjebak. Dalam konteks global Al Qaeda dan ISIS juga bukan murni organisasi perjuangan umat Islam. Banyak pihak yang ikut bermain. Nah, ancaman bahwa akan ada dua tokoh akademisi dan politik yang akan ditangkap oleh Densus dengan tuduhan terorisme adalah tidak sehat. Kualifikasi teroris atau tindakan terorisme harus berbasis hukum dan perundang-undangan. Bukan bersandar pada kepentingan politik, apalagi sekedar posisi seseorang sebagai tokoh oposisi. Indonesia adalah negara ber-ketuhanan YME dan ber-kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara demokrasi dan negara hukum bukan negara kekuasaan. Negara berdaulat yang tidak boleh tunduk pada kemauan dan pemaksaan global. Terorisme global baik otonom maupun dikendalikan oleh negara harus diantisipasi. Kita sebagai bangsa yang cinta damai setuju memberantas terorisme akan tetapi penanganan harus dengan berbasis hukum, keadilan, dan kemanusian. Tidak memberantas terorisme dengan cara teror. Sebab jika demikian, apa bedanya ? *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Pemkab Garut Targetkan Rumah Korban Longsor Cilawu Rampung Akhir 2021

Garut, FNN - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menargetkan pembangunan rumah korban terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Cilawu rampung akhir 2021. "Saya optimis sebelum akhir tahun warga korban bencana tanah longsor sudah bisa menempati rumah yang kami bangun," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana saat meninjau pembangunan rumah untuk relokasi korban longsor di Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Sabtu. Ia menuturkan longsoran tanah tebing di Desa Karyamekar telah mengancam bahaya pemukiman warga di atasnya sehingga perlu direlokasi agar tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi yang lebih besar. Pemerintah daerah, kata Nurdin, menyiapkan rumah untuk 73 kepala keluarga yang terdampak bahaya longsor dengan total anggaran sebesar Rp3,65 miliar untuk dana pembelian lahan dan pembangunan rumah. Nurdin bersama sejumlah aparatur pemerintah daerah setempat meninjau langsung pelaksanaan pembangunan untuk memastikan hasilnya sesuai dengan harapan bersama, terutama masyarakat yang akan menempati hunian itu. Ia menyampaikan kawasan relokasi itu sudah dilengkapi dengan fasilitas listrik, air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), penerangan jalan umum, masjid dan fasilitas umum lainnya. Sekda saat kunjungannya itu mengaku puas dengan hasil pembangunan rumah yang kokoh dan nyaman untuk ditempati warga terdampak bahaya bencana tanah longsor. "Saya sangat puas dengan kualitas rumah yang dibangun secara swakelola ini," katanya. (mth)

Menkes Minta Kadin Dorong Investasi di Sektor Kesehatan

Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendorong munculnya investasi di sektor kesehatan di tanah air. Di depan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Nusa Dua, Bali pada 3-4 Desember 2021, Menkes menyatakan besarnya potensi industri kesehatan dan farmasi di Indonesia sangat disayangkan jika diabaikan oleh pemangku kepentingan. "Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan membangun kapasitas manufaktur atau pabrik-pabrik industri kesehatan atau farmasi. Saran saya, Kadin Indonesia harus mendorong adanya investasi di sektor ini," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 mengenai sektor kesehatan nasional dan industrinya, tersebut Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional harus dipercepat. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), lanjutnya, diharapkan dapat menjadi momentum bagi industri kesehatan dalam negeri untuk bisa lebih agresif membangun kapasitas untuk memproduksi alat kesehatan dalam negeri. Sementara itu dalam forum bisnis bertemakan pemberdayaan ekonomi daerah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini investasi di daerah, terutama luar Jawa sudah mulai meningkat pesat. Hal itu dikarenakan pemerintah terus menyiapkan infrastrukturnya ditambah dengan adanya insentif yang lebih tinggi jika mau berinvestasi di luar Jawa. Dari kuartal akhir tahun 2020 hingga saat ini, tambahnya, angka investasi luar Jawa terus meningkat. Hal ini sangat penting, karena investasi itu berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja di daerah serta pemerataan ekonomi. Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemberdayaan ekonomi daerah utamanya pedesaan, harus dikuatkan melalui MoU Mendagri, Mendes dan Kadin Indonesia. Untuk memajukan ekonomi desa, lanjutnya, tidak mungkin hanya mengandalkan dana desa, perlu investasi pengusaha. Presiden tambahnya, juga memerintahkan membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid Rapimnas Kadin Indonesia di kali ini membahas beberapa tema penting yang relevan dalam situasi nasional saat ini. Tema prioritas yang dibahas Kadin Indonesia bersama beberapa menteri antara lain soal kesehatan dan industrinya, pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan dan pembangunan kapasitas serta peta jalan menuju Net Zero. Arsjad berharap, forum bisnis ini bisa menjadi wadah tukar gagasan dan mencari titik temu mengenai problem dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. "Harapannya dari forum ini lahir suatu peta jalan yang akan direkomendasikan untuk menerbitkan kebijakan atau langkah strategis untuk pemerintah demi kemajuan dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," katanya. Menteri lain yang turut menjadi pembicara dalam Rapimnas Kadin tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang keduanya membahas Road Map to Net Zero Emission. Menkeu Sri Mulyani mengatakan terkait dana perubahan iklim, pemerintah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal ini. (mth)

Siber Polri-FBI Kerja Sama Investigasi Kejahatan Siber Internasional

Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Polri menjalin kerja sama investigasi dengan Cyber Division The Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam mengungkap jaringan kejahatan siber internasional yang melibatkan beberapa negara. Direktur Tipidsiber Polri Brigjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan delegasi Siber Polri yang dipimpin olehnya bersama Kementerian Hukum dan HAM melakukan pertemuan dengan pejabat FBI Cyber Division dan perwakilan dari FBI Local Office Washington DC, Selasa (30/11) lalu. "Dalam pertemuan tersebut dibahas tindak lanjut kerja sama pengungkapan jaringan pelaku kejahatan siber internasional yang melibatkan beberapa negara," kata Brigjen Asep dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, selain membahas tentang kasus peretasan (hacking) yang sedang ditangani masing-masing divisi, pertemuan tersebut juga membahas tentang model ancaman siber yang terjadi di masing-masing negara. Hal itu bertujuan untuk membuka upaya kerja sama dalam sejumlah penanganan kasus yang pelaku maupun korbannya berasal dari Indonesia maupun Amerika Serikat dan negara-negara lain. "Dalam pertemuan ini juga dibahas tentang keberhasilan pengungkapan dan penangkapan pelaku penjualan alat peretas ("hacking tools") yang digunakan untuk meretas akun-akun pengguna aplikasi "startup" internasional," kata Asep menjelaskan. Asep menyebutkan, praktik penjualan alat atau kode peretasan ini menyasar lebih dari 70.000 akun yang tersebar di 43 negara. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini sudah menembus angka Rp 27 miliar. "Jumlah uang maupun korban masih mungkin bertambah seiring dengan hasil pengembangan perkara," ungkapnya. Brigjen Asep menambahkan, hingga saat ini Dittipid Siber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan beberapa korban yang berada di beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti New York, Washington DC dan Los Angeles terkait pengungkapan jaringan kejahatan siber internasional. Kerja sama investigasi ini, kata Asep, didukungn sejumlah pihak, oleh FPI dan Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) di masing-masing negara. "Kegiatan ini juga didukung oleh FBI dan KJRI di masing-masing negara bagian, terutama terkait dengan koordinasi teknis pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Siber Polri," kata Asep. (mth)

Pusat Vulkanologi Catat Ada Dua Kali Guguran Lava Pijar Di Gunung Semeru

Jakarta, FNN - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM menyebut terdapat dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 meter sampai 800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. "Teramati dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter," kata Petugas PVMBG Yuda Prinardita Pura dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal pada Sabtu, 4 Desember 2021, sore. Puluhan warga di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan mulai mengungsi akibat peristiwa tersebut. Hujan abu vulkanik menyebabkan sejumlah wilayah di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro gelap seperti malam hari, sehingga pemerintah setempat akan membuka posko pengungsian di Kamar Kajang dan Pronojiwo. Yuda meminta masyarakat, pengunjung, ataupun wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius satu kilometer dari kawah Gunung Semeru dan jarak lima kilometer arah bukaan kawah di sektor tenggara-selatan, serta mewaspadai awan lanas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjauhi atau tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas karena saat ini suhunya masih tinggi dan mewaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas Besuk Kobokan. "Mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yg berhulu di Gunung Semeru mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk," pesan Yuda, sebagaimana dikutip dari Antara. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut dilaporkan mengalami peningkatan aktivitas yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik, kurang lebih pada pukul 15.00 WIB. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dengan guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kurang lebih pukul 15.20 WIB. (MD).

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Beraktivitas Dekat Kawah Gunung Semeru

Jakarta, FNN - Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius satu kilometer dari kawah Gunung Semeru yang sore ini meletus yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal. "Masyarakat, pengunjung dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius satu kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru," kata petugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM Yuda Prinardita Pura dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Yuda menambahkan bahwa masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam jarak lima kilometer arah bukaan kawah di sektor tenggara-selatan serta mewaspadai awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Menurutnya, radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk mengantisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjauhi atau tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas karena saat ini suhunya masih tinggi dan mewaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas di wilayah Besuk Kobokan. "Mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yg berhulu di Gunung Semeru mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk," pesan Yuda. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut dilaporkan mengalami peningkatan aktivitas kemudian meletus yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik, kurang lebih pada Sabtu (4/12) pukul 15.00 WIB. Kondisi meteorologi di lokasi berupa cuaca berawan, mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah barat dan suhu udara berkisar 22-26 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan PVMBG Kementerian ESDM, ada dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 meter sampai 800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. "Teramati dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter. Visual Gunung Semeru dominan tertutup kabut," kata Yuda. (mth)

PVMBG Catat Ada Dua Kali Guguran Lava Pijar di Gunung Semeru

Jakarta, FNN - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM menyebut terdapat dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 meter sampai 800 meter dengan pusat guguran berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah. "Teramati dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncur kurang lebih 500 sampai 800 meter," kata Petugas PVMBG Yuda Prinardita Pura dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik cukup tebal pada Sabtu sore (4/12/2021). Puluhan warga di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan mulai mengungsi akibat peristiwa tersebut. Hujan abu vulkanik menyebabkan sejumlah wilayah di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro gelap seperti malam hari, sehingga pemerintah setempat akan membuka posko pengungsian di Kamar Kajang dan Pronojiwo. Yuda meminta masyarakat, pengunjung, ataupun wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius satu kilometer dari kawah Gunung Semeru dan jarak lima kilometer arah bukaan kawah di sektor tenggara-selatan, serta mewaspadai awan lanas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi ini akan dievaluasi terus untuk antisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman bahaya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjauhi atau tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas karena saat ini suhunya masih tinggi dan mewaspadai potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas Besuk Kobokan. "Mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yg berhulu di Gunung Semeru mengingat banyaknya material vulkanik yang sudah terbentuk," pesan Yuda. Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut dilaporkan mengalami peningkatan aktivitas yang disertai awan panas guguran dan hujan abu vulkanik, kurang lebih pada pukul 15.00 WIB. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dengan guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kurang lebih pukul 15.20 WIB. (mth)

BPBD Jatim Kirim Tim Bantu Evakuasi Warga Terdampak Letusan Semeru

Surabaya, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mengirimkan tim untuk membantu BPBD Kabupaten Lumajang melakukan evakuasi terhadap warga terdampak letusan Gunung Semeru. "Agen bencana Provinsi Jatim dan TRC PB BPBD Lumajang menuju lokasi untuk asesmen dan melakukan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim Budi Santosa ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu, 4 Desember 2021. BPBD Lumajang, kata dia, juga langsung berkoordinasi dengan perangkat desa setempat untuk melakukan langkah-langkah evakuasi. Pihaknya juga mengaku telah melaporkan kondisi Gunung Semeru kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta Pelaksana Harian Sekda Provinsi Jatim sekaligus Kepala BPBD Jatim Heru Tjahjono. Ia menjelaskan berdasarkan informasi awal telah terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru di Dese Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. "Kronologinya hari ini sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi peningkatan aktivitas Gunung Berapi Semeru disertai awan panas guguran," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait dengan jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. "Untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada laporan dan semoga tidak ada. Termasuk dampak yang diakibatkan karena sampai sekarang masih dilakukan pendataan," katanya. BPBD juga mengimbau warga menjauhi daerah sekitar sungai yang berhulu di gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) sekaligus gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut. (MD).

Tangerang Tambah Pengadaan Alat Berat Untuk Percepat Pembangunan

Tangerang, FNN - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) mengadakan penambahan lima unit alat berat untuk menunjang dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah itu. Kelima jenis alat berat tersebut yakni Excavator seri 305.2 dengan merek Caterpillar dari penyedia PT Trackindo Utama kata Kepala Bidang DBMSDA Kabupaten Tangerang, Dedi Sukardi di Tangerang, Sabtu, 4 Desember 2021. "Pengadaan alat berat (Excavator) ini menjadi tugas UPTD perbengkelan dalam meningkatkan pelayanan terhadap UPTD jalan dan jembatan maupun UPTD Sumber Daya Air. Dengan datangnya alat ini, diharapkan dapat menambah kekuatan kita untuk penanganan yang bersifat darurat ataupun yang terprogram," katanya, sebagaimana di kutip dari Antara. Ia mengatakan, dengan adanya penambahan alat berat jenis Excavator itu bisa membantu dalam mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan dan gorong-gorong di wilayah Kabupaten Tangerang. "Tipe ini memiliki kekuatan menggali 3670 mm, dirasa sangat cukup untuk menunjang perbaikan jalan dan gorong-gorong di Kabupaten Tangerang," ujarnya. Selain itu juga, adanya penambahan alat berat tersebut dapat memberikan semangat untuk para pekerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Mengingat saat ini sedang memasuki musim penghujan, bagi para pekerja saya mohon dapat bekerja lebih maksimal lagi. Alat berat ini nantinya akan digunakan untuk menormalisasikan drainase agar aliran air bisa lebih lancar, sehingga ke depannya dapat menjadi solusi dalam penanganan banjir," ujarnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini terus berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan memperlancar perbaikan drainase dalam menangani banjir, sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat tidak terganggu. "Kami juga berharap bahwa masyarakat bisa turut berpartisipasi untuk tidak membuang sampah ke sungai serta tidak membangun bangunan di garis sempadan sungai dan menutup atas drainase yang sudah kita bangun, karena ini menyebabkan timbulnya bahaya banjir," kata dia. (MD).

Edhy Prabowo - Pusaran Konflik Prabowo Vs Jokowi: USA – Indonesia dan PK China (1)

Oleh: Radhar Tribaskoro SAYA mengenal Edhy Prabowo saat saya menjadi caleg partai Gerindra. Ia ikut menyeleksi dan kemudian memimpin pelatihan caleg selama 2 minggu. Selama pelatihan itu saya menyadari kedekatannya dengan Prabowo. Ia layaknya bayangan Prabowo, menyiapkan segalanya sebelum Prabowo tiba dan menindaklanjuti setiap keputusan-keputusannya. Harus diakui, dalam eksekusi kebijakan Edhy sangat baik. Edhy Prabowo, suatu ketika, pernah dikira adik Prabowo Subianto. Itu salah satu alasan ia memenangkan kursi DPR di Sumatera Selatan, tahun 2009. Namun kenyataan itu tidak seharusnya menutupi kapasitasnya sebagai seorang eksekutor. Setelah Edhy Prabowo terpilih sebagai menteri saya menyukai gayanya "menghabisi legacy Susi Pudjiastuti". Susi seorang environmentalis fanatik. Ia melihat nelayan dan laut sebagai musuh abadi. Ia ingin memulihkan kekayaan laut, untuk itu ia harus menghentikan nelayan. Sepanjang masa jabatannya entah sudah berapa banyak nelayan dan pembudidaya yang berunjukrasa, namun diabaikannya. Satu industri pembudidaya ikan praktis gulung tikar. Namun, Edhy Prabowo secara bertahap menghidupkan kembali para pembudidaya itu. Edhy Prabowo punya peluang besar berhasil memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, andai saja ia tidak terkena OTT KPK. Memahami kasus korupsi Edhy Prabowo, kita perlu melihatnya dari dua konteks: korupsi sebagai implikasi politik feodal dan oligarki dan OTT Edhy Prabowo sebagai implikasi Prabowo yang pro-Amerika vs Jokowi pro-CHina. Konteks pertama sudah sering sekali saya bahas, jadi nanti saya hanya akan soroti secara singkat. Konteks kedua jauh lebih penting, karena menyangkut hubungan strategis Indonesia-China-Amerika yang besar sekali pengaruhnya terhadap kebijakan rezim penguasa di Indonesia. Politik dan Korupsi Mengapa Edhy Prabowo harus korupsi? Hidupnya jauh berlebih. Apakah ia seorang yang serakah? Hanya Tuhan Maha ahu. Perihal korupsi, saya telah beberapa kali menulis. Argumentasi saya terdiri dari 3 bagian. Pertama, korupsi adalah perbuatan pemimpin yang diangkat maupun ditunjuk. Adapun pengangkatan dan penunjukkan pemimpin dilakukan melalui proses politik. Karena itu akar korupsi adalah politik. Kedua, dalam politik demokrasi, pemimpin diangkat melalui pemilihan umum. Tetapi orang tidak boleh lupa bahwa pemimpin yang mengikuti pemilu harus dicalonkan. Celakanya, proses pencalonan itu didominasi oleh oligarki politik. Oligarki itu mengumpulkan uang dari para calon sebelum maupun sesudah terpilih. Oligarki memperkuat diri dengan dua cara: feodalisme dan uang. Feodalisme meletakkan sentimen darah lebih penting dari lainnya, oleh karena itu politik dinasti meruyak hampir di semua partai. Sementara uang adalah cara paling cepat dan efektif membeli dukungan. Di era Jokowi ini kekuatan oligarki feodal bergabung dengan oligarki finansial menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam 6 tahun terakhir ini oligarki feodal-finansial telah membangun jejaring kekuasaan yang mendominasi seluruh aparat negara. Dengan kata lain, aparat negara telah kehilangan "kenegaraannya", mereka telah berubah menjadi "aparat kekuasaan". Di dalam konteks partai politik yang feodal, sangat haus uang dan mendominasi aparat negara itulah seharusnya kita memahami Edhy Prabowo dan OTT KPK-nya. Penulis Pemerhati Politik, Demokrasi, dan Isu Kebangsaan

Saat Rakyat Menjadi Musuh Negara

Oleh: Yusuf Blegur Pemberontakan sebagai upaya makar yang diwarnai aksi kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan dan aksi teroris yang nyata dilakukan KKB di Papua. Seperti tak terlihat dan terus diabaikan oleh pemerintah. Begitupun kejahatan-kejahatan extra ordinari crime lainnya seperti marak dan telanjangnya korupsi dalam pemerintahan. Keterlibatan bisnis para pejabat sebagai siasat dan kamuflase merampok uang negara. Ditambah perilaku menyimpang dan biadab yang dilakukan tidak sedikit aparatur baik kepada rakyat maupun antar insitusi. Pemerintah seperti tak bisa melihat, mendengar dan merasakan semua distorsi kenegaraan itu. Sebaliknya, rezim seperti terhalang penuh pandangannya karena kegiatan reuni 212 dan pelbagai aksi unjuk rasa. Setiap panggung demokrasi dan parlemen jalanan divonis sebagai gerakan yang merongrong, mengancam dan membahayakan pemerintah. Berbeda dengan kejahatan dan aksi teroris yang sebenarnya, rakyat yang menyampaikan aspirasi dan sikap kritisnya dengan damai dan dijamin konstitusi, dijadikan rezim sebagai musuh negara. Harus ditindak , direpresi dan diskriminalisasi. Saat berlangsungnya kegiatan reuni 212 di Jakarta. Pemerintah mengerahkan ribuan polisi dan tentara dengan berbagai kelengkapan armada dan senjatanya. Kawat berduri hampir setinggi orang dewasa menjadi pagar betis dengan penjagaan dan patroli aparat keamanan dari TNI dan Polri. Pemerintah seolah sedang menyiapkan perang kota. Kendaraan perang, seragam dan persenjataan lengkap menghiasi jantung kota Jakarta. Disiagakan hanya untuk menghadapi penyampaian unjuk rasa super damai umat Islam. Aksi 212 di Monumen Nasional yang sebelumnya pernah menghadirkan 7 juta rakyat dengan tidak satupun menimbulkan keributan, lemparan batu ke aparat, pembakaran mobil dan gedung apalagi sampai menimbulkan kerusuhan. Seperti menyindir, pemerintah tampak linglung dan terkesan bodoh hanya untuk membedakan mana momen penyampaian demokrasi yang menjadi hak konstitusi rakyat, dan mana situasi dan tempat yang menjadi medan pertempuran fisik atau perang yang sesungguhnya. Rezim kekuasaan cenderung sudah tidak lagi memiliki kehormatan dan kewibawaan. Denyut nadi dinamika rakyat selalu dihadapi dengan pendekatan keamanan. Melibatkan aparat dengan penggunaan senjata dan kekerasan seperti menjadi solusi dalam menghadapi rakyat. Bahkan dimana rakyat hanya sekedar menyampaikan aspirasi. Sikap kritis dan refleksi rakyat terhadap proses penyelenggaraan negara, dinilai sebagai upaya pembangkangan dan perlawanan rakyat. Kegagalan proses politik dan hukum dari parlemen dan institusi negara lainnya, membuat rakyat memilih demokrasi jalanan sebagai ruang ekspres. Itupun harus dihadapi dengan tindakan represi aparat. Bukan sekedar penangkapan, partisipasi rakyat yang dilindungi konstitusi itu diframing sedemikian rupa dengan isu ditunggangi atau berkedok makar dan teroris. Semua stereotif intoleran, radikal dan fundamental diumbar rezim sebagai cara efektif meredakan dan membungkam aksi yang dianggap merongrong kekuasaan. Rakyat seperti sudah kehilangan tempat mengadu. Bukan hanya dalam ranah konstitusional, bahkan di jalananan pun tak ada lagi keadilan. Negara Kekuasaan Pemerintahan hampir 8 tahun ini, sekarang sudah dipastikan tidak lagi menjalankan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Selain menghianati cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Rezim ini juga membajak negara dengan menguras semua kekayaan alam dan melumpuhkan kedaulatan rakyat. Politik dan hukum dirancang sedemikian rupa hanya untuk menguasai ekonomi bagi segelintir kepentingan oligarki. Kekuasaan, selain untuk kelompoknya sendiri juga membiarkan kepentingan asing menikmati semua yang ada di negeri ini. Kalangan minoritas telah menguasai dam menjajah mayoritas, begitulah realitas Indonesia. Rakyat terasa seperti hidup di negara asing. Tanpa kedaulatan dan akses pada sektor-sektor strategis yang menjamin kesejahteraan hidupnya. Di negerinya sendiri rakyat hanya cukup punya tempat tinggal dan bekerja memenuhi kebutuhannya yang berujung pada hidup pas-pasan dan malah serba kekurangan. Keterbatasan rakyat dalam banyak hal justru terjadi saat sekelompok orang menguasai dan mengeksploitasi bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penderitaan rakyat menyebar seiring perampasan tanah rakyat, penguasaan hutan untuk perkebunan dan pembangunan smelter pertambangan atas nama industrialisasi oleh asing dan oligarki. Selain dikeruk kekayaannya, negara juga terancam mengalami kerusakan alam dan ekosistem lingkungan. Bukan hanya kemiskinan, banjir bandang dan tanah longsor semakin melengkapi penderitaan rakyat. Rezim bersama kepentingan asing berpesta-pora korupsi dalam kemasan utang dan investasi. Demi menjalankan misi itu, semua kendala dan hambatan harus disingkirkan. Apapun caranya, berapapun ongkosnya dan bagaimanapun resikonya. Visi kekuasaan memang bertolang belakang dengan visi kenegaraan. Pemerintah telah mewujud sebagai rezim otoriterian dan diktatorian dalam negara kekuasaan bukan sebagai negara kesejahteraan. Kekuatan oposisional dari semua kesadaran kritis kebangsaan, telah menjadi representasi kedaulatan dan gerakan rakyat. Mahasiswa, buruh, intelektual dan akademisi menyatu dengan rakyat menggugat rezim. Tuntutan perubahan tak bisa dicegah lagi. Rontoknya ekonomi dan karut marutnya politik semakin membawa negara pada kegagalan dan kebangkrutan. Secara faktual, negara juga diambang degradasi sosial dan disintegrasi nasional. Pemulihan dan perbaikan negara hanya bisa dimulai dan dilakukan dengan mengganti kepemimpinan nasional. Hal ini membuat rezim defensif dan semakin beringas mematikan eksistensi oposisi. Rezim kekuasaan yang menjadi boneka dan budak bagi kepentingan asing. Namun seperti menjadi monster pembunuh bagi rakyatnya sendiri. Rakyat yang sejatinya pemilik kedaulatan negara dan memberikan amanat kepemimpinan nasional melalui perwakilannya. Oleh wakilnya sendiri dan pemerintah telah diperlakukan sebagai sampah dan mengganggu kenyamanan kekuasaan. Dalam perspektif politik, rezim menganggap rakyat sebagai masalah dan beban yang mengancam kesinambungan kekuasaan. Rakyat hanya boleh berada ditempat yang marginal, tercampakkan dan dihinakan oleh rezim. Rakyat seiring waktu telah mengganggu kekuasan dan dibuat layaknya menjadi musuh negara. Menjadi musuh dari negara yang sesungguhnya milik rakyat sendiri. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari. [contact-form][contact-field label="Nama" type="name" required="true" /][contact-field label="Surel" type="email" required="true" /][contact-field label="Situs web" type="url" /][contact-field label="Pesan" type="textarea" /][/contact-form]

Maksud Baik Risma

Oleh Ady Amar *) Tri Rismaharini, biasa dipanggil Risma, Menteri Sosial RI, selalu buat berita. Jika mengira berita terbarunya masih seputar marah-marah, itu tidak salah. Memang marah seolah jadi ciri khasnya. Semacam kegemaran, acap emosinya tak tertahan, meledak jadi kemarahan. Seperti orang tidak sabaran, itu jadi trade mark seorang Risma. Risma memang buat berita, tapi kali ini bukan berita marah-marah khasnya. Sikapnya kali ini sebenarnya diniatkan memberi semangat pada penderita disabilitas. Tapi laku Risma seolah "memaksa" penyandang disabilitas, tepatnya tunarungu, berbicara di hadapan banyak orang. Peristiwa itu terjadi saat peringatan Hari Disabilitas Internasional, 1 Desember 2021. Ia mengajak Aldi, seorang tunarungu naik ke atas panggung. Memberi semangat, terkesan memaksa, agar ia mau berbicara. Risma memintanya untuk menyampaikan apa yang ada dipikirannya, dan itu dengan berbicara langsung tanpa alat bantu. Kata Risma menyemangati, "Kamu ingin kita tidak merusak bumi kan? Kamu sekarang ibu minta bicara tidak pakai alat, kamu bicara Aldi... kamu bicara," sebagaimana dikutip dari YouTube Kemensos RI, Kamis (2/11/2021). Dengan tergagap-gagap, yang dibantu Risma, keluar dari mulut anak itu, "Aldi mau lestarikan alam." Maka tepuk tangan membahana. "Bisa lo Aldi... bisa Aldi kamu bicara," ucap Risma penuh kebanggaan. Gaya Risma yang memaksa mendapat protes banyak pihak, termasuk kaum disabilitas sendiri. Risma ingin menyamakan kemampuan semua orang itu sama, dan itu di hadapan banyak orang. Risma tidak menyelami jenis penyandang tunarungu yang bermacam tingkatan, dan mereka lebih nyaman berbicara dengan bahasa isyarat, tapi dipaksanya untuk berbicara. Gaya Risma memang terbiasa dengan gaya memaksa. Itu yang biasa ia lakukan pada bawahan disekelilingnya. Jika tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka bawaan Risma marah-marah. Bahkan jika target tidak bisa dipenuhinya atau di luar ekspektasinya, ia akan menangis sesunggukan sampai ndelosor segala. Setidaknya adegan itu pernah ia lakukan di hadapan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya. Saat itu ia masih sebagai Walikota Surabaya. Saat Covid-19 di Surabaya meningkat pesat, sehingga RS-RS yang ada kewalahan menampung pasien, Risma tampak stres dan sesunggukan sampai pingsan segala. Risma memang atrakrif. Gaya memaksa seorang Risma pastilah tidak disadarinya, yang itu diteruskan pada anak-anak disabilitas yang pendekatannya seharusnya dengan metode khusus, metode tidak biasa. Niat Risma ingin menyetarakan anak disabilitas dengan anak normal itu baik, jika itu menyangkut perlakuan yang sama dalam hal memperoleh hak-hak manusiawi. Tapi menjadi absurd jika yang diinginkan adalah kemampuan berbicara anak tunarungu yang bisa sama dengan anak normal. Sesuatu yang pastinya tidak akan sama. Menjadi salah besar jika pandangan Risma soal kesetaraan, itu seolah anak disabilitas itu sebagai anak kurang pintar yang karenanya ingin disetarakan. Tidak bisa disamakan demikian. Disabilitas mestinya dilihat sebagai kekurangan pada fisik dan itu kodrati. Tidak perlu harus disetarakan dengan cara dipaksa melakukan yang membuatnya tidak nyaman. Komunikasi yang dibangun Risma selalu pada persepsi atas dirinya. Sehingga tanpa ia sadari, kaum disabilitas pun dipaksanya bisa melakukan hal yang sama atas nama kesetaraan. Justru hal sebaliknya yang Risma pertontonkan, itu pun tanpa disadarinya, ia menekan psikis penyandang disabilitas di depan publik luas. Risma tampak belum mampu berkomunikasi dengan hati, dan itu dengan pendekatan proyeksi. Melihat pihak lain bukan sebagaimana dirinya. Dengan begitu, ia menyesuaikan dengan kemampuan pihak lain. Apalagi saat berkomunikasi dengan pihak disabilitas, yang pastinya diperlukan pola komunikasi khusus pula. Maksud baik Risma yang ingin menyetarakan kaum disabilitas, itu dinilai tidak tepat dan dianggap menekan psikologis Aldi. Perlakuan yang dianggap baik, itu tidaklah cuma diukur dengan persepsi seorang Risma. Jika itu yang dilakukan, maka komunikasi yang dimunculkan adalah komunikasi menekan, menganggap itu yang paling tepat. Maka, menekan itu pun sebenarnya marah-marah dalam maknanya yang lain, yang punya nilai sama-sama kerasnya. Bahkan menekan psikis, itu punya daya rusak lebih dahsyat. Meski itu dimaksudkan untuk hal yang dianggapnya baik. Kasihan sebenarnya Risma itu. Menjadi tak pantas menghukumnya berlebihan. Justru kita dituntut empati, mampu melihat niat baiknya meski yang dimunculkan hal yang tidak semestinya. Mau apa lagi... (*) *) Kolumnis

Anis Matta: Pesantren Berperan Penting Mengubah Kerumunan Umat Menjadi Kekuatan Nyata

Jakarta, FNN - Pesantren telah hadir dan berperan sepanjang umur bangsa Indonesia. Sejak proses embrio nasionalisme, perjuangan kemerdekaan, hingga jihad mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pesantren juga telah menjadi pemasok pemimpin dan cendekiawan bangsa yang berperan di berbagai bidang. Kini, saatnya pesantren lebih berperan mengubah kerumunan Umat menjadi kekuatan nyata. “Di tengah krisis global, umat Islam harus memahami betul situasinya. Jangan sampai kita berkelahi karena ada pihak lain yang membuat perang. Kita tidak perlu defensif. Sebaliknya, kita harus ofensif memperkenalkan cara kerja dan cara berpikir Islam kepada publik yang luas,” kata Anis Matta, Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dalam kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Attaqwa di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Jumat, 3 Desember 2021. Anis datang bersama Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, dan rombongan pengurus nasional, serta Haris Yuliana, Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat, beserta pengurus daerah hingga tingkat Kabupaten Bekasi. Anis dan rombongan diterima oleh KH Irfan Mas’ud, pimpinan Pesantren Attaqwa. Anis menjelaskan visi perjuangan keumatan Partai Gelora. Visi tersebut dimulai dengan penerimaan fakta bahwa negara Indonesia berdiri dengan satu kesepakatan dasar negara yang bernama Pancasila. Menurut Anis, inilah buah ijtihad para ulama dan pemimpin umat yang terlibat dalam perdebatan itu dan perdebatan itu sudah selesai, termasuk bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. “Kita percaya pada demokrasi karena demokrasi adalah ruang bagi semua dan karenanya umat Islam harus ada di pusaran kekuatan utama masyarakat. Sudah waktunya kita mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan yang representasinya nyata di dalam kekuatan politik. Di sini, pesantren punya peran yang sangat penting,” ujar Anis. Umat Islam harus berpikir membangun platform baru untuk seluruh bangsa Indonesia, lanjut Anis, dan dalam konteks itu bangsa Indonesia perlu cita-cita baru untuk diperjuangkan bersama. “Inilah yang mendasari Partai Gelora mengajak seluruh elemen bangsa memperjuangkan agar Indonesia menjadi kekuatan ke-5 dunia. Saat ini sedang terjadi krisis global dan ada peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai salah satu pemimpin dunia. Namun untuk itu kita perlu cita-cita baru,” tambah Anis. Sosok KH Noer Alie juga menjadi inspirasi bagi Anis karena memiliki dimensi yang lengkap, baik sebagai ulama yang mempelajari ilmu agama hingga ke Makkah, mujahid dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan bersama Hizbullah, dan politisi dengan menjadi salah seorang pemimpin Masyumi dan anggota Konstituante. Dari pengalaman dan wawasan Kiai Noer itulah, Anis memaparkan, Pesantren Attaqwa tumbuh menjadi salah satu tempat untuk belajar sekaligus menempa jati diri muslim para santrinya. Acara ditutup dengan ziarah di makan Kiai Noer Alie yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2006. [end]

Aparat Gabungan Sita 755 Botol Minuman Keras di Purwakarta

Purwakarta, FNN - Aparat gabungan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyita ratusan botol minuman keras atau minuman beralkohol berbagai jenis dalam Operasi Pekat pada Jumat (3/12) malam hingga Sabtu dini hari. "Ada sekitar 755 botol minuman beralkohol berbagai merk yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut," kata Kasatpol PP Kabupaten Purwakarta, Aulia Pamungkas di Purwakarta, Sabtu. Operasi pekat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru yang digelar di sejumlah titik wilayah Purwakarta digelar Satpol PP bersama Sub Denpom dan Polres Purwakarta. "Operasi ini dilaksanakan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, guna meminimalisir angka kriminalitas di Purwakarta," katanya. Ia mengatakan, operasi pekat juga digelar sebagai upaya Pemkab Purwakarta dalam menegakkan Perda nomor 13 tahun 2007 tentang Miras dan Pelacuran. Kabid Dalops Satpol PP Purwakarta Teguh Juarsa menyebutkan kalau operasi pekat akan terus dilakukan. Pihaknya akan terus melakukan hingga akhir tahun nanti. "Kami tidak akan berhenti razia miras pada hari ini saja, akan tetapi sampai dengan akhir tahun, kami akan monitoring ke semua titik target yang telah kami awasi dan amati," kata Teguh. Ia mengajak masyarakat Purwakarta untuk menjauhkan diri dari minuman beralkohol. Sebab kebanyakan tindak pidana terjadi berawal dari seringnya mengonsumsi minuman beralkohol. (sws)

Komnas Perempuan Dorong Pemahaman Perspektif Korban Kekerasan Seksual

Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei mendorong aparat penegak hukum dan pihak pendamping dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta masyarakat di Indonesia untuk memahami perspektif korban, khususnya para perempuan. “Terutama di kepolisian dan kejaksaan, saya kira perspektif perempuan korban kekerasan seksual menjadi pengetahuan yang harus mereka miliki,” ujar Imam Nahei selaku narasumber webinar nasional “Kekerasan Seksual di Kampus” yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung di kanal YouTube Suara Asa Khatulistiwa, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Dengan pemahaman perspektif korban, lanjut dia, kasus pelaporan balik ataupun situasi yang justru menyudutkan korban saat mengakui tindak kekerasan seksual yang dialaminya dapat dihindari. Di samping itu, menurutnya, penanganan kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan di Indonesia sering mengalami kendala pada tahapan pembuktian. Hal tersebut disebabkan korban yang membutuhkan waktu lama untuk berani melapor sehingga sebagian besar bukti tidak lagi dapat dikumpulkan. “Korban untuk angkat bicara itu rata-rata butuh waktu yang lama karena memperhatikan banyak hal, seperti aspek lingkungan dan hukum. Belum lagi kalau dia mengalami kekerasan yang lain, dia tidak berani bersuara dalam waktu cukup lama dan bukti-bukti kemungkinan sudah banyak hilang,” jelas Imam Nahei. Dengan demikian, ujar dia, pemahaman perspektif korban juga menjadi salah satu jalan keluar untuk mengupayakan keadilan bagi mereka. Untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap perspektif perempuan korban kekerasan seksual, menurut Imam Nahei, Komnas Perempuan sebenarnya telah melakukan berbagai pelatihan, baik kepada aparat penegak hukum maupun perguruan tinggi. Namun, ujar dia, upaya tersebut juga harus dikuatkan dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk semakin mengedepankan perspektif perempuan korban kekerasan seksual. Imam Nahei pun berharap warga akademik dapat mengambil peran dalam menanamkan pemahaman tentang perspektif perempuan korban kekerasan seksual. “Kami juga berharap kawan-kawan di kampus terus memberikan perspektif korban itu,” tutup Imam Nahei. (sws)

Tim SAR Cari ABK Kapal Penarik yang Terjatuh di Perairan Sungailiat

Sungailiat, Bangka, FNN - Tim SAR Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencari seorang anak buah kapal penarik peralatan tambang bijih timah tradisional yang terjatuh di perairan Pantai Parai Sungailiat, Kabupaten Bangka. Kepala Kantor SAR Pangkalpinang, Fazzli melalui pesan resmi yang diterima di Bangka, Sabtu mengatakan, korban bernama Harwin yang berada di kapal penarik peralatan tambang biji timah tradisional jenis ponton dari Jebus Bangka Barat pukul 00.00 WIB menuju pelabuhan Sampur Pangkalpinang. Berdasarkan laporan sekitar pukul 02.00 WIB kapal penarik peralatan tambang biji timah tradisional jenis ponton menabrak batu karang tepat di perairan pantai Parai Sungailiat, Selain Harwin yang jatuh ke laut dan masih dalam pencarian, terdapat satu temannya dinyatakan selamat. Tim SAR gabungan dengan melibatkan personel TNI, Polri, BPBD setempat dan relawan Laskar Sekaban beserta masyarakat nelayan masih melakukan pencarian korban di sekitaran lokasi kejadian. "Berdasarkan informasi data BMKG, cuaca di perairan pantai Parai kondisi berawan dan hujan dengan kecepatan angin tujuh knot tinggi gelombang 0,2 sampai 2,5 meter," katanya. Dia menyatakan, tim gabung saat ini masih terus melakukan pencarian korban dengan harapan segera dapat ditemukan. "Saya ingatkan seluruh pengguna jasa pelayaran agar tetap memperhatikan standar keselamatan mulai dari memperhatikan kondisi cuaca sampai dengan kelengkapan sarana keselamatan," ujarnya. (sws)

Polda Jabar Bekuk Sindikat Pemalsu Kartu Prakerja

Bandung, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membekuk sindikat pemalsu Kartu Prakerja yang merugikan negara hingga Rp18 miliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arief Rachman mengatakan empat pelaku pemalsu Kartu Prakerja itu ditangkap di salah satu hotel yang ada di Bandung. Keempat pelaku itu, kata dia, berinisial AP, AE, RW, dan WG. "Mereka ini membuat Kartu Prakerja fiktif dengan mendapat keuntungan total Rp18 miliar," kata Arief di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Menurutnya pengungkapan itu bermula dari adanya informasi kebocoran data kependudukan yang disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan secara ilegal. Kemudian penyidik Ditreskrimsus menurutnya melakukan penyelidikan dengan patroli siber. Selain itu, penyidik juga menemukan petunjuk bahwa aksi tersebut merupakan perbuatan dari sindikat dan bukan perorangan. Penyidik kemudian menemukan petunjuk dari Kartu Prakerja data hasil retasan tersebut. Para pelaku diduga menjebol data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berbagai daerah. Menurutnya aksi pemalsuan Kartu Prakerja itu sudah dilakukan sejak tahun 2019. "Mereka diduga melakukan akses ilegal terhadap database (basis data) kependudukan yang digunakan untuk membuat Kartu Prakerja fiktif yang merupakan program pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata dia. Kini empat pelaku beserta barang buktinya telah diamankan di Polda Jawa Barat untuk diminta keterangannya atas perbuatannya tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman dalam penyelidikan yang dilakukan guna menetapkan pasal yang akan disangkakan kepada empat pelaku tersebut. (sws)

Menteri PPPA: Perempuan Perlu Miliki Literasi Digital yang Cakap

Jakarta, FNN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan bahwa perempuan perlu memiliki literasi digital yang cakap untuk melindungi diri di dunia maya dan mencegah dampak buruk dari internet. Bintang dalam diskusi daring bertema "Mengenal Kejahatan Media Sosial untuk Memperkuat Ketahanan Keluarga" yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa terbukanya akses internet tidak cukup karena penggunaannya tanpa disertai dengan literasi digital yang cakap juga bisa membawa dampak buruk. "Karakteristik dunia digital yang tanpa batas saat ini telah memunculkan berbagai kejahatan yang patut diwaspadai, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online," kata dia. Bintang menyebut bahwa kekerasan berbasis gender yang terjadi secara daring risikonya semakin meningkat di masa pandemi ini. Berdasarkan catatan tahunan dari Komnas Perempuan tahun 2021, laporan kekerasan berbasis gender daring naik sekitar empat kali lipat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kekerasan berbasis daring juga berisiko bagi anak-anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2020 telah diterima 621 laporan kasus terkait pornografi dan cybercrime yang melibatkan anak. "Oleh karenanya literasi digital perempuan tidak hanya penting untuk melindungi dirinya sendiri, namun juga untuk melindungi anak-anaknya," kata dia. Bintang menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya menjadi kewajiban ibu semata, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan ayah. "Baik orang tua maupun anak harus memiliki pemahaman akan berbagai risiko internet, modus-modus kejahatan yang sering terjadi, alat perlindungan di internet, dan cara melindungi diri di internet," katanya. (mth)

Warga Diminta Siaga Adanya Potensi Banjir Rob di Pesisir Surabaya

Surabaya, FNN - Warga Kota Surabaya diminta siaga dengan adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berupa potensi banjir rob yang terjadi pada 2-7 Desember 2021 di kawasan pesisir Surabaya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Irvan Widyanto di Surabaya, Sabtu, mengatakan, pihaknya berharap warga Kota Surabaya menyadari dan siaga terhadap potensi banjir rob ini. "Hal itu bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya. Yang paling penting juga, apabila terjadi kedaruratan apapun di Surabaya, silahkan langsung menghubungi Command Center 112 untuk mendapatkan bantuan," katanya. Menurut dia, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Tanjung Perak, Surabaya mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob akibat fenomena pasang maksimum air laut. Diperkirakan banjir rob akan terjadi mulai 2-7 Desember 2021, sekitar pukul 21.00 WIB-24.00 WIB di kawasan pesisir Surabaya dan sekitarnya. Irvan mengatakan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi jika terjadi banjir rob atau ketinggian air diprediksi mencapai 1,5 meter dari permukaan laut di wilayah pesisir. Selama ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah memasang Videotron/WID yang selalu update memberikan informasi terkait tinggi gelombang, kecepatan angin dan cuaca di pesisir pantai. "Videotron ini dipasang mulai dari Romokalisari, Sontoh Laut dan juga di Taman Suroboyo," ujarnya. Selain itu, ia memastikan sudah melakukan pelatihan praktek evakuasi mandiri untuk warga pesisir. Tentunya, dengan mengikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju assembly point (titik kumpul) yang sudah ditentukan pula. "Sehingga kita berharap apabila ada tanda-tanda akan terjadi gelombang tinggi air laut yang terdapat di Videotron, dengan ketinggian di atas 2,5 meter atau pasang air laut di atas 150 cm dan kecepatan angin di atas 20 knot atau 37 km/jam, maka kita berharap warga bisa melakukan evaluasi mandiri tanpa harus menunggu bantuan," kata dia. Selain itu, lanjut dia, apabila ada update dari BMKG Maritim terdapat potensi kenaikan air laut dan tinggi gelombang, maka BPB Linmas akan langsung mendirikan posko siaga di Romokalisari, Sontoh Laut dan Taman Suroboyo. Mereka akan dibekali peralatan mulai dari perahu karet bermesin, pelampung, ringbuoy, tali, genset, lampu dan beberapa peralatan lainnya. "Bahkan, nanti kami akan woro-woro, baik melalui toa yang dipasang di perkampungan nelayan di SIB maupun melalui megaphone dengan keliling kampung nelayan untuk meminta sementara waktu tidak melaut dan tidak mendekati bibir pantai," katanya. (mth)

Komnas Perempuan Dorong Pemahaman Perspektif Korban Kekerasan Seksual

Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei mendorong aparat penegak hukum dan pihak pendamping dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta masyarakat di Indonesia untuk memahami perspektif korban, khususnya para perempuan. “Terutama di kepolisian dan kejaksaan, saya kira perspektif perempuan korban kekerasan seksual menjadi pengetahuan yang harus mereka miliki,” ujar Imam Nahei selaku narasumber webinar nasional “Kekerasan Seksual di Kampus” yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung di kanal YouTube Suara Asa Khatulistiwa, dipantau dari Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021. Dengan pemahaman perspektif korban, lanjut dia, kasus pelaporan balik ataupun situasi yang justru menyudutkan korban saat mengakui tindak kekerasan seksual yang dialaminya dapat dihindari. Di samping itu, menurutnya, penanganan kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan di Indonesia sering mengalami kendala pada tahapan pembuktian. Hal tersebut disebabkan korban yang membutuhkan waktu lama untuk berani melapor sehingga sebagian besar bukti tidak lagi dapat dikumpulkan. “Korban untuk angkat bicara itu rata-rata butuh waktu yang lama karena memperhatikan banyak hal, seperti aspek lingkungan dan hukum. Belum lagi kalau dia mengalami kekerasan yang lain, dia tidak berani bersuara dalam waktu cukup lama dan bukti-bukti kemungkinan sudah banyak hilang,” jelas Imam Nahei, sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan demikian, ujar dia, pemahaman perspektif korban juga menjadi salah satu jalan keluar untuk mengupayakan keadilan bagi mereka. Untuk mengoptimalkan pemahaman terhadap perspektif perempuan korban kekerasan seksual, menurut Imam Nahei, Komnas Perempuan sebenarnya telah melakukan berbagai pelatihan, baik kepada aparat penegak hukum maupun perguruan tinggi. Namun, ujar dia, upaya tersebut juga harus dikuatkan dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk semakin mengedepankan perspektif perempuan korban kekerasan seksual. Imam Nahei pun berharap warga akademik dapat mengambil peran dalam menanamkan pemahaman tentang perspektif perempuan korban kekerasan seksual. “Kami juga berharap kawan-kawan di kampus terus memberikan perspektif korban itu,” tutup Imam Nahei. (MD).

Dekranasda NTT Gagas "Tenun Masuk Sekolah" untuk Regenerasi Penenun

Kupang, FNN - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Nusa Tenggara Timur menggagas Program Tenun Masuk Sekolah untuk meregenerasi sumber daya manusia (SDM) penenun dari kalangan para pelajar di provinsi berbasiskan kepulauan itu. "Melalui program Tenun Masuk Sekolah ini kami mendorong kaum milenial dari kalangan pelajar untuk mencintai tenun ikat sebagai warisan leluhur," kata Ketua Dekranasda NTT Julie Sutrisno Laiskodat dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu. Ia menjelaskan pihaknya menggandeng dinas pendidikan provinsi setempat untuk memasukkan pelajaran tenun ikat dalam kurikulum untuk diajarkan kepada para pelajar tingkat menengah. Ia mencontohkan seperti yang dilakukan belum lama ini pada sekolah SMA Negeri Tobu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pulau Timor. Julie Laiskodat mengatakan selama ini kegiatan menenun tenun ikat di NTT pada umumnya dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga. Namun seiring waktu jumlah penenun semakin berkurang karena tidak diteruskan oleh anak-anak mereka. "Oleh karena itu melalui program ini kami berupaya meregenerasi sumber daya manusia penenun kepada para pelajar," kata Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT itu. Ia menjelaskan pada setiap sekolah yang menjadi sasaran program juga akan dibantu peralatan tenun sehingga bisa digunakan untuk kegiatan praktik para siswa. Hasil karya tenun ikat yang dikerjakan oleh para siswa, kata dia selanjutnya akan dibeli atau dipasarkan melalui Dekranasda NTT. "Jadi kami sekaligus membuka akses pemasaran hasil karya dari para pelajar sekaligus menjadi sumber pendapatan sekolah," katanya. Julie Sutrisno berharap dengan upaya ini maka ke depan kegiatan menenun tenun ikat di NTT tetap lestari karena sudah masuk dalam kurikulum lokal sekolah sebagai pembelajaran vokasional. (mth)

Menteri BUMN Berharap Festival Diskon Nasional Putar Roda Perekonomian

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir berharap Festival Diskon Nasional 2021 dapat ikut memutar roda perekonomian nasional. "Harapannya inisiatif ini dapat ikut memutar roda perekonomian dan menghadirkan optimisme bagi para pelaku usaha di Indonesia, serta masyarakat luas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional," ujarnya dalam pembukaan Festival Diskon Nasional secara daring di Jakarta, Sabtu. Menteri BUMN menambahkan setelah penyelenggaraan festival serupa pada 2020, Kementerian BUMN kembali berkolaborasi mengadakan Festival Diskon Nasional tahun ini untuk menggerakkan geliat perekonomian Indonesia bangkit kembali. "Festival Diskon Nasional adalah ajang yang bertujuan untuk mendorong daya beli konsumen, dengan berbagai diskon menarik yang ditawarkan oleh para merchant produk UMKM lokal berkualitas," katanya. Festival Diskon Nasional Tahun 2021 ini akan diselenggarakan di Jakarta, dengan tagline #JAKARTAPUNYADISKON. Acara ini diharapkan menjadi wadah yang membuka kesempatan untuk merayakan kolaborasi, melalui festival belanja dan diskon khusus untuk produk lokal buatan Indonesia sebagai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). "Saya mendukung penuh Gernas BBI, khususnya dalam acara yang kita lakukan secara bersama-sama pada hari ini. Mari kita dorong berbelanja meningkatkan tentu daya beli, selama periode tanggal 1-31 Desember 2021," kata Erick. Dikutip dari laman festivaldiskonnasional.com, festival diharapkan menjadi wadah yang membuka kesempatan untuk merayakan kolaborasi melalui festival belanja dan diskon, sekaligus sebagai bentuk selebrasi kolaborasi yang akan menghidupkan roda dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Festival Diskon Nasional akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan seperti program Flash Sale, Pop, Virtual Expo, Bazaar UMKM, Live Shopping, FDN Market, dan Pop Up Store. (mth)

Kroasia Singkirkan Serbia untuk Melaju ke Final Piala Davis

Jakarta, FNN - Kroasia melaju ke final Piala Davis setelah Nikola Mektic dan Mate Pavic mengalahkan Novak Djokovic dan Filip Krajinovic 7-5, 6-1 dalam pertandingan ganda yang menentukan untuk kemenangan mantan pemenang turnamen tersebut 2-1 atas Serbia, Jumat waku Madrid atau Sabtu WIB. Kroasia akan berhadapan dengan Jerman atau Federasi Tenis Rusia setelah keduanya bertarung di semifinal besok. Borna Gojo membawa Kroasia unggul dengan kemenangan 4-6, 6-3, 6-2 atas Dusan Lajovic pada pertandingan pembuka sebelum Djokovic membuat kedudukan imbang saat dia menepis Marin Cilic 6-4 6,-2. Masuknya Krajinovic di akhir pertandingan merupakan langkah mengejutkan dari kapten tim Serbia Viktor Troicki, yang tidak memasukkan spesialis ganda tim Nikola Cacic. Serbia menahan diri melawan pasangan nomor satu dunia Mektic dan Pavic di awal tetapi Krajinovic tersendat di gim terakhir set pembuka, saat dia kehilangan servis ketika Mektic melepaskan pukulan forehand. Pergerakan superior Mektic dan Pavic membuat perbedaan kelas mereka terlihat di set kedua saat pemain Serbia gagal mengimbangi permainan mereka setelah awal yang cerah. "Ini adalah kemenangan besar melawan tim tangguh," kata Pavic, dikutip dari Reuters. "Kami sangat senang berada di final dan kami siap." Mektic menambahkan, “Novak menunjukkan alasan mengapa dia adalah pemain terbaik di dunia tetapi ada empat orang di lapangan di nomor ganda dan kami memainkan pertandingan yang luar biasa." "Mereka melakukan servis dengan sangat baik di set pertama, tetapi kami memanfaatkan level mereka yang sedikit menurun di set kedua." Gojo menempatkan Kroasia memimpin ketika dia mengalahkan Lajovic setelah pertarungan luar biasa yang memberi peringkat 279 dunia itu kemenangan ketiganya dari kompetisi tahun ini menghadapi lawan yang berperingkat lebih baik. Lajovic, peringkat 33 dunia, tampak berada di atas angin ketika dia bangkit untuk merebut set pembuka saat dia bangkit dari ketertinggalan 4-2, tetapi petenis Kroasia berusia 23 tahun itu tidak terpengaruh dan membalikkan keadaan dengan tegas. Gojo memimpin 3-0 di set kedua, dan setelah mematahkan servis untuk memimpin 4-2 setelah Lajovic membalas, dia menyamakan skor. Pertandingan berjalan satu arah di set ketiga saat Gojo terus menekan dan memimpin 4-0, memicu kegembiraan di antara para penggemar Kroasia saat dia menutup pertandingan. "Tekanan dalam kompetisi ini jauh lebih besar pada semua orang dan saya berhasil mendapatkan beberapa kemenangan besar dengan memainkan tenis terbaik saya di sini, tetapi yang paling penting adalah saya mendapat poin untuk tim," kata Gojo. Sementara itu, Djokovic yang tampil setelahnya berhasil menjaga harapan Serbia setelah menyelamatkan empat break point pada gim terakhir set pembuka. Petenis Kroasia itu menyelamatkan satu break point pada gim pembuka set kedua tetapi Djokovic meningkatkan kecepatan untuk menyingkirkan Cilic untuk meraih kemenangan tunggal ke-19 berturut-turut dalam turnamen tersebut. Namun Djokovic kemudian mengakui bahwa Serbia akan selalu kesulitan di babak penentuan. "Bermain di nomor ganda benar-benar berbeda dengan bermain di tunggal. Saya tidak banyak bermain di nomor ganda dan kami menghadapi (tim) ganda terbaik di dunia," kata Djokovic. Djokovic tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan melawan Mektic dan Pavic dengan servis yang menggelegar dan beberapa tembakan yang bagus, tetapi kepercayaan diri Serbia runtuh setelah mereka kehilangan set pembuka. Djokovic membanting raketnya dengan frustrasi ketika Kroasia kembali mematahkan servis pada gim keempat set kedua sebelum mereka berlari untuk merayakan kemenangan bersama para penggemar mereka. (mth)

Wapres Dorong Umat Islam Siap Hadapi Era 5.0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong umat Islam untuk siap menghadapi era masyarakat pintar atau smart society 5.0 di tengah perkembangan teknologi dan digital saat ini. "Umat Islam harus siap dan adaptif menghadapi tantangan perubahan ini. Kita harus memiliki cita-cita tinggi agar kita tidak terombang-ambing dalam arus perubahan, bahkan dapat menjadi pemimpin dalam perubahan," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. Wapres mengatakan teknologi berkembang sangat cepat, sehingga momen tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Dalam acara Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam yang diikuti melalui konferensi video, Jumat (3/12), Wapres menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi. "Saat ini sedang terjadi perubahan yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi. Dari waktu ke waktu pemanfaatan teknologi makin besar dalam kegiatan ekonomi," jelasnya. Wapres berharap sektor perdagangan di kalangan umat Islam dapat semakin meningkat dan memajukan ekonomi kerakyatan, serta sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. "Saya berharap spirit dagang umat Islam kembali bangkit dan menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Ini sejalan dengan visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa ini," katanya. Di acara tersebut, Wapres juga berharap dapat diperoleh berbagai rekomendasi terbaik dari Syarikat Islam untuk menjawab berbagai persoalan umat, bangsa dan negara. "Saya juga berharap Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam ini dapat menghasilkan rekomendasi terbaik yang dapat menjadi tawaran solusi bagi kemaslahatan umat, bangsa dan negara," ujar Wapres. (mth)

WHO: Sejauh Ini Belum Ada Kematian Akibat Omicron

Jenewa, FNN - Juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (3/12) mengatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai kematian akibat COVID-19 varian Omicron. WHO menekankan bahwa varian Delta masih menjadi fokus dalam memerangi pandemi. Christian Lindmeier saat konferensi pers mengatakan kepada wartawan bahwa WHO masih mengumpulkan bukti tentang varian baru yang ditemukan di Afrika Selatan pada 11 November dan dinamai Omicron sekitar sepekan yang lalu. "Kami belum menerima laporan kematian terkait Omicron," kata Lindmeier. "Jangan lupa juga bahwa varian dominan saat ini masih Delta. Omicron mungkin sedang populer dan kami mungkin akan sampai ke titik di mana (Omicron) mengambil alih sebagai varian dominan." Lindmeier menuturkan bahwa dunia perlu melindungi diri terhadap varian Delta. Semenjak COVID-19 pertama kali ditemukan hampir dua tahun silam, WHO telah mengonfirmasi hampir 263 juta kasus dan 5,22 juta lebih kematian secara global. "Semakin banyak negara yang terus memburu dan terus memeriksa orang-orang dan secara khusus mencari varian Omicron, kami juga akan menemukan lebih banyak kasus dan informasi dan, semoga tidak, juga kemungkinan kematian," katanya. Setelah varian Omicron terdeteksi di Botswana dan Afrika Selatan, sejumlah negara di Eropa dan Amerika Utara pekan lalu menerapkan pembatasan perjalanan terhadap negara-negara di kawasan Afrika selatan dan bahkan melarang penerbangan. Langkah itu menuai kecaman dari para pejabat di PBB, WHO, agen perjalanan internasional dan asosiasi pekerja. "Daripada melihat penutupan perbatasan, pembatasan dan sebagainya, jauh lebih baik untuk mempersiapkan negara anda, sistem kesehatan anda atas kemungkinan kasus yang muncul", katanya. "Kami cukup yakin bahwa varian Omicron ini akan meluas. Delta juga berasal dari suatu tempat. Dan kini kami mempunyai (Delta) itu sebagai varian dominan di lebih dari 90 persen dunia." (mth)

Komnas Perempuan: SPPT PKKTP Jamin Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Jakarta, FNN - Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei menegaskan pihaknya menjamin pemulihan perempuan korban kekerasan seksual melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP). "SPPT PKKTP ini sesungguhnya memberi mekanisme bagaimana korban kekerasan seksual itu mendapatkan pemulihan sejak proses pertama penanganan kasus yang dialaminya," ujar Imam Nahei. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber webinar nasional bertajuk "Kekerasan Seksual di Kampus" yang dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan langsung di kanal YouTube Suara Asa Khatulistiwa, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Menurut Imam Nahei, di Indonesia selama ini, pengalaman penanganan kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali mengabaikan kebutuhan korban. Pihak-pihak terkait dalam menindak pengaduan korban, lanjut dia, kerap mengabaikan dukungan pemulihan. "Selama ini, biasanya yang dikejar itu (dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan) adalah pelakunya. Sementara korban, dimintai keterangan, tapi tidak mendapatkan pemulihan," jelas Imam Nahei. Oleh karena itu, ujar dia, mekanisme dalam SPPT PKKTP diupayakan untuk menjadi "payung besar" yang dapat melindungi perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di Indonesia. Di samping itu, dalam webinar yang diselenggarakan Koalisi Muda Kalimantan Barat tersebut, Imam Nahei juga menekankan pemulihan para korban memang mendesak untuk diutamakan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Nilai penting itu muncul karena adanya trauma psikis jangka panjang yang mereka alami, bahkan ada yang memerlukan waktu hingga bertahun-tahun. Untuk diketahui, SPPT PKKTP merupakan wujud komitmen dari upaya Komnas Perempuan untuk menyatukan proses hukum dengan layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan. Konsep ini telah dikembangkan sejak tahun 2000 oleh Komnas Perempuan bersama tiga lembaga, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (PKWJ-UI), dan Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan (LBPP) Derap Warapsari. (sws)

Pengamat : Program Binmas Noken Papua Harus Membumi

Jakarta, FNN - Peneliti Bidang Perkembangan Politik Lokal LIPI Prof Hermawan Sulistyo menyarankan program Binmas Noken, Papua, yang dilaksanakan oleh Polri harus membumi. "Ada perbedaan jarak waktu dan jarak peradaban yang harus dipahami pihak-pihak terkait di Papua," kata Prof Hermawan dalam webinar pelaksanaan Binmas Noken 2021, melalui zoom, Jumat. Ia mengatakan, anggota Binmas yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Binmas Noken di Papua, harus memahami adanya perbedaan jarak waktu dan jarak peradaban di Bumi Cendrawasih tersebut. Prof Hermawan mencontohkan, orang Papua bergantung hidup pada hasil alam yang diciptakan Tuhan, ketika mengambil buah Matoa yang kini banyak disukai orang-orang di luar Papua, jika tidak bisa dipanjat, maka ditebang pohonnya. Bagi masyarakat di luar Papua menilai cara orang Papua terbelakang, sementara cara pandang orang Papua hal itu tidak jadi soal karena masih ada pohon Matoa lainnya. Tetapi orang Papua tidak memikirkan jika yang mengkonsumsi buah Matoa tersebut semakin banyak jumlahnya. Prof Hermawan mengkritisi beberapa program Binmas Noken yang tidak berjalan optimal di sejumlah kabupaten di Papua. Seperti program pertanian di Timika yang gagal karena salah memilih jenis tanaman. Menurut dia, perlu peran akademisi untuk membantu mengkaji jenis tanaman pertanian apa yang cocok di Papua. Hasil penelitian ini dapat dieksekusi oleh anggota Binmas Noken di lapangan. Prof Hermawan juga memberi catatan, agar petugas Polri yang ditugaskan di Papua harus mengubah sikap dasarnya, serta memiliki kemampuan teknikal. Selain itu juga, kata dia, anggota Polri hendaknya menggunakan pendekatan "Soft Approach" dalam menjalankan operasi Binmas Noken. Binmas Noken Polri merupakan Satgas Khusus di bawah Operasi Khusus Nemangkawi yang dibentuk Februari 2018. Konsep Binmas Noken adalah perpaduan kata dari konsep Binmas sebagai satuan pada fungsi operasional kepolisian dan konsep Noken. Noken, tas tradisional yang bagi orang Papua adalah simbol martabat dan perabadan serta kehidupan. Narasumber lainnya, Prof Regina T.C Tandelilin dari Universitas Gadja Mada (UGM) mengusulkan agar pembinaan Binmas Noken tidak hanya dalam bentuk pendidikan tapi juga menyertakan kesehatan. "Karena tidak mungkin pendidikan didapat apabila kesehatannya tidak baik," kata Prof Regina. Sementara itu Dr Andriana Elisabeth menyarankan perlu adanya program-program pengakuan, pemberdayaan, atau merancang pembangunan yang spesifik terhadap Papua. Menurut dia, ada dua hal penting yang bisa jadi pedoman untuk meningkatkan efektivitas Binmas Noken di Papua, yakni pendekatan sensitifitas konflik, dan korelasi pendekatan perdamaian serta pembangunan untuk mengatasi "trust gap". "Binmas Noken bisa mendukung keterlibatan OAP secara khusus, masyarakat Papua di daerah menjadi pelaku-pelaku yang bisa melakukan kerja, bisa bekerja maksimal dan menggali potensinya," kata Andriana. Turut hadir dalam webinar ini, Brigjen Pol Ramdani Hidayat dari Satgas Binmas Noken, Prof Chryshnanda Dwiklaksana, serta para kapolsek yang merupakan Satgas Binmas Noken di Papua. (sws)

Pemkot Depok Larang ASN Keluar Daerah Selama Natal dan Tahun Baru 2022

Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengeluarkan Surat Nomor: 800/4851-BKPSDM terkait larangan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Hari Natal dan Tahun Baru 2022. "Larangan tersebut terhitung sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Novarita dalam keterangannya, Sabtu. Nova menjelaskan larangan berpergian ke luar kota dikecualikan bagi pegawai ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor seperti contohnya wilayah Jabodetabek. Aturan larangan berpergian ke luar kota juga dikecualikan bagi pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas dan ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja. Atau pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. "Pembatasan cuti, pegawai ASN tidak diperkenankan untuk cuti pada tanggal-tanggal selama periode Nataru yaitu sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022," jelasnya. Cuti dapat diberikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan atau cuti sakit dan atau karena alasan penting bagi pegawai ASN. Lalu, cuti melahirkan dan atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," ujarnya. (sws)

Pemkab Bangka Berencana Naikkan Insentif Kepala Lingkungan/RW

Sungailiat, Bangka, FNN - Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada anggaran 2022 berencana menaikkan insentif kepala lingkungan atau setingkat Ketua RW di daerahnya sebesar Rp200 ribu per bulan atau menjadi Rp1 juta per bulan. Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Sabtu mengatakan, kenaikan Rp200 ribu per bulan untuk insentif kepala lingkungan dari sebelumnya Rp800 ribu menjadi Rp1 juta per bulan sebagai upaya pemerintah daerah membantu meningkatkan kesejahteraan kepala lingkungan. "Kenaikan insentif sebesar itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang di masukan dalam dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan masing - masing," jelasnya. Kenaikan insentif dengan besaran yang sama juga diberlakukan seluruh Ketua RT di Kabupaten Bangka dari Rp400 ribu per bulan menjadi Rp600 ribu per bulan. Kepala lingkungan atau setingkat RW dan RT berada pada fungsi garda terdepan sebagai ujung tombak pelayanan sekaligus membina kerukunan masyarakat, karena bersentuhan langsung dengan warganya. Seorang ketua RT dan RW menjadi pengendali pembangunan di sekitarnya, melakukan pengawasan pembangunan di lingkungannya, menggali aspirasi warga untuk disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang diperlukan serta menggali swadaya warga masyarakat dalam rangka kegiatan kemasyarakatan. Sementara Kepala Lingkungan Parit Pekir Sungailiat M Rozi berpendapat kenaikan insentif Rp200 per bulan dari pemerintah daerah dapat menjadi motivasi meningkatkan kinerja bagi kepala lingkungan dan ketua RT. "Saya berharap kenaikan insentif dapat dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya bahkan setidaknya sama dengan pendapatan insentif seorang RT atau kepala dusun di tingkat desa yang jumlahnya lebih besar," ujarnya. (sws)

Pemkab Aceh Barat Sudah Ajukan Qanun Pilkades ke DPRK

Meulaboh, Aceh, FNN - Bupati Aceh Barat, Provin si Aceh, H Ramli MS mengatakan pemerintah daerah setempat telah mengajukan Rancangan Qanun (peraturan daerah) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Keuchik) kepada DPRK, guna dilakukan pembahasan di lembaga legislatif. “Sudah kita ajukan draftnya pada Oktober lalu, tapi sampai sekarang kami belum tahu apakah sudah dibahas atau belum di DPRK,” kata Bupati Ramli MS di Meulaboh, Jumat. Ia mengatakan, usulan rancangan peraturan daerah tersebut sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pelaksanaan pemilihan kepala desa di Aceh Barat dijadwalkan akan dilaksanakan pada Desember 2021. Selain itu, pemilihan tersebut direncanakan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Sehingga, kata dia, pemerintah daerah perlu mengajukan payung hukum, agar pelaksanaan pemilihan kepala desa di Aceh Barat tidak bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Meski sudah diajukan ke DPRK Aceh Barat, Ramli MS mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti apakah draft Pilkades Aceh Barat sudah dilakukan pembahasan atau pengesahan. “Kami berharap aturan hukum Pilkades di Aceh Barat ini segera ada titik temunya, sehingga masyarakat bisa segera memilih calon kepala desa secara demokratis, jujur dan adil,” kata Ramli MS. (sws)

Wapres Dorong Umat Islam Siap Hadapi Era 5.0

Jakarta, FNN- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong umat Islam untuk siap menghadapi era masyarakat pintar atau smart society 5.0 di tengah perkembangan teknologi dan digital saat ini. "Umat Islam harus siap dan adaptif menghadapi tantangan perubahan ini. Kita harus memiliki cita-cita tinggi agar kita tidak terombang-ambing dalam arus perubahan, bahkan dapat menjadi pemimpin dalam perubahan," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021. Wapres mengatakan teknologi berkembang sangat cepat, sehingga momen tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Dalam acara Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam yang diikuti melalui konferensi video, Jumat (3/12), Wapres menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi. "Saat ini sedang terjadi perubahan yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi. Dari waktu ke waktu pemanfaatan teknologi makin besar dalam kegiatan ekonomi," tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Wapres berharap sektor perdagangan di kalangan umat Islam dapat semakin meningkat dan memajukan ekonomi kerakyatan, serta sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. "Saya berharap spirit dagang umat Islam kembali bangkit dan menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Ini sejalan dengan visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa ini," katanya. Di acara tersebut, Wapres juga berharap dapat diperoleh berbagai rekomendasi terbaik dari Syarikat Islam untuk menjawab berbagai persoalan umat, bangsa dan negara. "Saya juga berharap Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam ini dapat menghasilkan rekomendasi terbaik yang dapat menjadi tawaran solusi bagi kemaslahatan umat, bangsa dan negara," ujar Wapres. (MD).

Para Pencipta Kerajaan Khayal

Oleh Ridwan Saidi Prof. DR Raden Mas Ngabehi Purbotjaroko, 1884-1964 berpendidikan Belanda (foto kiri). Beliau penemu kerajaan Tarumanagara IV M dalam khayalnya. Ia telah salah menerjemahkan dua prasasti: Ciaruteun dan Batu Tumbuh, Priyuk. Arkaeolog menyebut prasasti Tugu. Mereka salah lokasi. George Coedes bapak pendiri Sriwijaya VII M. Lahir di Paris 10 Agustus 1886. Hampir sepantaran dengan Raden Purbocaroko. Coedes lahir dari pasutri berdarah Yahudi-Hongaria. Ia dianggap ahli purbakala. Aslinya ia kepala perpustakaan di Paris. Dia ragu ketika disuruh Belanda ciptakan kerajaan Sriwijaya. Akhirnya tercipta istilah kedatuan, dari kata datu atau dato. Ini kuasa adat . Muncullah kedatuan Sriwijaya. Kata Coedes Sri Wijaya di Palembang dibikin orang India dan berkuasa di Sumatera, Malaysia, dan Jawa. Orang-orang India juga sebar Budha. Catatan: 1. Migrasi perlu biaya dan cost, juga sebar agama. Apalagi bikin kerajaan,. ekonomi orang India di India tak mendukung saat itu. Baru pada XIX/XX M orang India di Medan yang disebut KELING bekerja di perkebunan, dan di JAKARTA mereka disebut BOMBAY, dan buka Toko Bombay di Pasar Baru. Ringkasnya COEDES berkhayal. India muslim sudah datang Andunisi pada XI M, mereka dari Malabar dan disini disebut Koja, artinya kaya. Wanita kaya asal Koja Fatimah binti Maimun. Makamnya di Gresik. Wafat XI M . Ulama asal Koja ahli berdebat Ustadz Ahmad Hassan, 1887-1958. Ia guru M. Natsir dan.mitra polemik Ir Soekarno. *) Budayawan

Kemenkumham Telah Buka 89 Tempat Layanan Keimigrasian Di Luar Kantor

Jakarta, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah membuka 89 unit tempat pelayanan keimigrasian di luar kantor imigrasi. "Sebanyak 89 tempat pelayanan imigrasi tersebut melayani berbagai hal, di antaranya Unit Layanan Paspor (ULP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK), dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)," kata Direktur Kerja Sama Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenkumham Agus Widjaja melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 3 Desember 2021. Disebutkan pula bahwa tidak semua unit pelayanan dibiayai oleh Ditjen Imigrasi sebab ada juga yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, Ditjen Imigrasi juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan tempat. Hal itu diwujudkan melalui pusat perbelanjaan seperti mal sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun Indonesia masih dalam situasi pandemi Covid-19, pelayanan keimigrasian saat ini masih tetap eksis. Misalnya, layanan pengurusan paspor maupun izin tinggal tetap yang bisa diakses masyarakat di mal pelayanan publik. "Beberapa hari lalu telah dibuka Unit Layanan Paspor di Lippo Mall Indonesia, Cibubur Junction, Jakarta Timur," ujar Agus, sebagaimana dikutip dari Antara. Melalui keberadaan 89 tempat pelayanan imigrasi yang tersebar di sejumlah daerah tersebut, dia berharap berbagai kebutuhan masyarakat terkait dengan pengurusan administrasi keimigrasian makin mudah diakses. (MD).

Harga Cabai Di Mataram Merangkak Naik

Mataram, FNN - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merangkak naik dari Rp 28.000 per kilogram menjadi Rp 45.000 per kilogram. Kepala Pasar Induk Mandalika H Ismail yang dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 3 Desember 2021, mengatakan, kenaikan harga cabai rawit terjadi karena memasuki musim hujan. "Stok yang dibawa pedagang tidak banyak, sebab cabai merupakan komoditas pertanian yang mudah rusak dan busuk. Jadi pedagang khawatir terhadap risiko itu," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurutnya, kenaikan cabai rawit di Pasar Mandalika terjadi secara bertahap sejak Senin, 29 November 2021. Mulai dari harga Rp 28.000, naik menjadi Rp 30.000, naik lagi Rp 32.000 dan Jumat ini harganya menjadi Rp 45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai tersebut, katanya, juga mempengaruhi stok pasokan di Pasar Mandalika. Biasanya dalam sehari pasokan cabai rawit di atas satu ton. "Tapi, sekarang, pasokan cabai rawit di Pasar Mandalika di bawah satu ton," katanya. Ismail mengatakan, kenaikan harga cabai rawit ini murni karena stok berkurang akibat perubahan cuaca, bukan dipengaruhi karena masuknya perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. "Kalau dipicu Natal dan Tahun Baru, kemungkinan kebutuhan pokok dan komoditas pertanian lainnya juga naik," katanya. Sementara, lanjut Ismail, berdasarkan data daftar harga hari ini tercatat harga cabai merah keriting masih stabil yakni Rp 20.000 per kilogram. Tapi cabai merah besar biasa turun dari Rp 23.000 menjadi Rp 22.000 per kilogram. Selain itu, harga tomat juga masih stabil yakni Rp 6.000 per kilogram, bawang merah Rp 17.000 per kilogram, dan bawang putih Rp 22.000 per kilogram. "Selain cabai, kami belum melihat kenaikan terhadap komoditas pertanian lainnya termasuk kebutuhan pokok lainnya," katanya. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli yang dikonfirmasi terkait kenaikan harga cabai tersebut, belum dapat memberikan jawaban pasti. "Saya baru dengar ini. Informasi ini segera kami koordinasikan dengan tim dan akan turun langsung mencari tahu penyebab kenaikan harga cabai," katanya. (MD).

Pemprov DKI MRT Luncurkan Layanan Digital Bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta meluncurkan layanan fasilitas digital bagi penyandang disabilitas di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI). "Kami memiliki komitmen untuk memberikan fasilitas yang setara bagi seluruh warga. Sebagian dari warga kita membutuhkan pelayanan khusus, seperti saudara kita penyandang disabilitas," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Jumat, 3 Desember 2021. Fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas itu adalah Digital Intelligent Assistant (Dina). Melalui Dina, penumpang disabilitas dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi di antaranya adanya teknologi panggilan melalui video atau video call. Nantinya, operator yang bertugas pada pusat operasi misalnya di Stasiun Bundaran HI bisa berkomunikasi langsung dengan penumpang penyandang disabilitas. Peluncuran fasilitas tersebut juga sekaligus memperingati Hari Disabilitas Internasional, Anies mengingatkan warga Jakarta agar menghindari sikap memiliki kelebihan di atas para penyandang disabilitas. "Semua memiliki kesetaraan, kesamaan, hanya terdapat kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, prinsip ini yang diadopsi di Jakarta. Maka dari itu, saya apresiasi MRT yang sudah memfasilitasi," ujar Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara itu, menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar menjelaskan ada tiga stasiun yang menerapkan layanan Dina, yakni Stasiun Lebak Bulus, Blok M, dan Bundaran HI. William menuturkan MRT Jakarta akan menerapkan layanan ramah disabilitas ini di seluruh stasiun. "Kami memfungsikan layanan digital yang ramah disabilitas yang kita sebut dengan nama Dina. Inisiatif ini pertama di Indonesia, dan di dunia baru ada tiga negara yang mengaplikasikan, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Hong Kong," tutur William. (MD).

Partai Gelora Bakal Terapkan Strategi 'O Poin O' untuk Menghadapi Pemilu 2024

Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menerapkan strategi 'O Poin O' dalam Pemilu 2024 mendatang, agar tidak saja bisa lolos ambang batas (parliamentary threshold), tetapi juga menghadapi pemilu. "Saya kerap ditanya wartawan apa strategi Partai Gelora, sebagai partai baru untuk menghadapi pemilu. Sebenarnya saya tidak mau buka ini, tapi agar partai baru punya cerita menang, apa strateginya? Strateginya adalah 'O Poin O'," kata Anis Matta dalam Rapat Konsolidasi Partai Gelora Dapil Bogor Raya dengan tema 'Aink Metal ' di Hotel Horison, Bogor, Kamis (2/11/2021) malam. Menurut Anis Matta, strategi 'O Poin O' tersebut akan menciptakan suara (voters) sendiri dari pemilih yang belum menentukan pilihan. Berdasarkan survei internal, 70 persen pemilih masih bingung dalam pilihan, dan 57 persennya setuju lahirnya partai baru yang mengusung perubahan. "Atas dasar survei tersebut, maka ada celah besar. Ada ruang kosong, ini yang harus kita isi. Partai Gelora hadir untuk mengisi ruang kosong," katanya. Ruang kosong yang ia maksud adalah menjaring pilihan orang yang tidak punya pilihan, suara yang tidak punya suara. Salah satu getaran yang ia tangkap adalah saat mengunjungi Cianjur ke Pesantren Gentar dan Kampung Gentur. "Mereka semua berdoa agar Partai Gelora menjadi pemenang. Itu memang kelihatannya basa-basi politik, tetapi saya mempunyai satu insting yang kuat sekali mengenai harapan mereka ini." katanya. Dengan harapan mereka ini, lanjutnya, Partai Gelora akan menciptakan suara bagi yang tak punya tempat bersuara seperti pohon, bayi dll. "Pohon memang tidak bisa bicara, tetapi bisa kita jadikan suara dengan tanam pohon. Kita juga bisa jadikan bayi dalam kandungan jadi lumbung suara Partai Gelora. Mau tahu caranya, nanti akan kita deklarasikan pada hari Ibu, 22 Desember. Bayi dalam kandungan bisa kita libatkan dalam pemenangan Partai Gelora," ungkapnya. Keyakinan Partai Gelora menghadapi Pemilu 2024, menurutnya, didasarkan ada kekuatan utama yang harus diyakini secara riuh dari kenyataan. Artinya, tanpa seizin Allah SWT yang terjadi di dunia ini akan terjadi dan tidak terjadi. "Tetapi dengan izin Allah SWT, Insya Allah cita-cita Partai Gelora dalam mewujudkan Indonesia dalam mewujudkan 5 besar dunia dikabulkan, termasuk menghadapi pemilu," katanya. Anis Matta menilai, Partai Gelora adalah partainya kaum fakir miskin, wong cilik atau rakyat. Ini partai kau mustad'afin (orang orang lemah) kata Anis Matta. Hal ini terbukti dari anggota Partai Gelora sekitar 60 persen berpendidikan SD-SMA. "Ini sudah benar ini artinya, karena Partai Gelora jadi partai rakyat. Jadi kita bikin strategi 'O Poin O, anda akan mengerti sendiri nanti di lapangan, tidak perlu saya jelaskan," katanya. Anis Matta menambahkan, Partai Gelora akan meruntuhkan tembok atau sekat yang menyebabkan polarisasi di masyarakat, yang selama ini menghalangi untuk saling bekerjasama, saling berinteraksi dan berkolaborasi. "Tema kita sama, bahwa kita sedang menghadapi krisis, kita punya persoalan sama. Semua harus bekerjasama, berinteraksi, dan berkolaborasi menjadikan Indonesia lima besar dunia," katanya. Anis Matta menegaskan, Partai Gelora mengetahui cara menjadikan Indonesia menjadi 5 besar dunia secepatnya, asalkan memenangi pemilu. "Kalau orang tanya kepada kita, berapa jarak antara hari ini dengan Indonesia menjadi lima besar dunia. Jangan tanya berapa jauhnya, tapi Partai Gelora tahu cara yang mendekatkan yang jauh-jauh itu. Makanya tadi saya tanya ke kang Hayul (Haris Yuliana, Ketua DPW Jawa Barat) apa artinya 'Aink Metal' itu, metal ternyata menang total. Insya Allah," pungkasnya. Konsolidasi Dapil Bogor Raya juga dihadiri Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidk, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bangter II Achmad Zairofi, fungsionaris DPN, caleg DPR RI Dapil Bogor Raya dan Ketua DPW Jabar Haris Yuliana. Juga dihadiri ratusan pengurus dan kader dari DPD Kabupaten/Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. (sws)

Kapolda Koordinasi Dengan Wali Nanggroe Jelang Milad GAM

Banda Aceh, FNN - Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar melakukan pertemuan koordinasi dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar menjelang milad GAM yang diperingati 4 Desember 2021. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun di Banda Aceh, Jumat, 3 Desember 2021, pertemuan antara Wali Nanggroe dengan Kapolda beserta jajarannya berlangsung selama hampir satu jam. "Pertama kami berkunjung ke Wali Nanggroe untuk silaturahmi. Kedua melihat situasi daripada objek vital yang menjadi pengamanan," kata M Nasir Syamaun mengutip penyataan Kapolda Aceh usai bertemu Tgk Malik Al Haythar. M Nasir Syamaun mengatakan Kapolda Aceh menyebutkan ada beberapa titik pengamanan, dan beberapa titik penyekatan. Ini menjadi fokus kepolisian, khususnya 4 Desember ini agar tercipta keamanan, kedamaian, dan kelancaran seluruh masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari hari. Kapolda Aceh, kata M Nasir Syamaun, juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing masing, khususnya 4 Desember. “Kapolda mengingatkan masyarakat tidak euforia, seperti konvoi ke sana kemari, serta tindakan lainnya yang akan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat," tutur M Nasir Syamaun, sebagaimana dikutip dari Antara, Ia mengatakan Kapolda berkeyakinan kerja sama dengan ulama, tokoh masyarakat, wartawan, dan seluruh pihak lainnya, pelaksanaan acara 4 Desember dengan doa dan zikir bersama terlaksana dengan baik Sementara itu, Wali Nanggroe Tgk Malik Al Haythar mengimbau kepada semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan memperingati milad GAM tahun ini. "Wali Nanggroe menyampaikan berterima kasih atas kunjungan Kapolda Aceh dan para pejabat utama Polda Aceh yang siap mendukung dan membantu terlaksananya peringatan milad 4 Desember ini," ujarnya. (MD).

Emanuel Herdiyanto: Cuitan Romo Benny Susetyo Bukan Sikap Gereja Katolik

Jakarta, FNN - Romo Benny Susetyo murka cuitannya tentang MUI dikritisi banyak orang dan dianggap melanggar etika. Lewat tim pengacara pimpinan Petrus Selestinus, Benny ngancam memenjarakan lima tokoh gerakan Pro Demokrasi, Adhie M Massardi, Rocky Gerung, Natalius Pigai, Refly Harun dan Hersubeno Arief. Adhie M Massardi, salah satu yang terancam dipenjarakan karena dianggap mengkritisi cuitan Benny Susetyo sudah menunjuk pengacara untuk menghadapi pemolisian yang dilakukan kuasa hukum Benny Susetyo. “Saya belum berkoordinasi dengan Rocky, Refly, Pigai dan Hersu. Pada saatnya kami akan bergerak bersama melawan ‘ketengilan” Benny Susetyo ini. Tapi saya sudah memberikan kuasa kepada Emanuel Herdiyanto SH,” katanya. Dihubungi secara terpisah, Emanuel Herdiyanto SH membenarkan sudah diberi kuasa oleh Adhie Massardi. “Benar. Tadi malam saya dihubungi via HP oleh salah satu senior saya Bang Adhie Massardi untuk mendampingin beliau sebagai kuasa hukum dalam kaitannya dengan cuitan (tweet) Romo Benny Susetyo yang sekarang telah menjadi persoalan hukum,” katanya. “Terus terang saya sangat respek pada beliau, terutama dulu saat masih aktif di sebagai Sekjen PP PMKRI, saya sering sekali bertemu dan berdiskusi bahkan terlibat aksi bersama di Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Oleh karenanya saya menyatakan diri menerima permintaan beliau.” “Ada beberapa hal yang membuat saya bersedia. Pertama, secara profesi, sebagai advokat saya diikat oleh sumpah untuk selalu menegakkan hukum dalam segala situasi, dan permintaan Bang Adhie adalah kehormatan bagi profesi saya sebagai advokat.” “Kedua, saya sendiri agak kaget dengan cuitan Romo Benny yang kemudian direspon teman-teman dan para senior pejuang Pro Demokrasi. Menurut saya kurang tepat jika pernyataan itu dikemukakan oleh seorang Romo yang juga dikenal sebagai aktivis.” “Nah, pada persoalan Romo Benny yang dikenal sebagai aktivis, saya merasa heran jika komentar atau reaksi klien saya kemudian ditanggapi sebagai delik. Aktivis kan harusnya tidak boleh tersinggung, sebab diskusi atau komentar adalah dialektika gagasan untuk menemukan keadaan baru yang mungkin saja membenarkan pendapat dia atau bisa jadi menyempurnakan, atau sebaliknya.” “Terkait konten cuitan Romo Benny tentang MUI itu, saya yakin itu bukanlah sikap Gereja Katolik, lebih pada pernyataan pribadi. Katakanlah Romo Beny, sebagai aktifis, hendak berdiskusi terkait penangkapan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Densus 88, dan pernyataan pembukanya dalam kejadian tersebut adalah seperti cuitannya lalu, mengapa harus tersinggung dan menjadikannya delik pidana?” “Namun demikian, sebagai hak hukum, silakan saja dilaporkan, dan saya percaya tidak mudah untuk memaksa kepolisian menjadikan persoalan demikian sebagai delik. Apalagi cuitan awal Romo Benny sendiri jauh lebih berpotensi delik.” “Ada baiknya, ini saran hukum untuk dipertimbangkan pihak Romo Benny, agar melakukan klarifikasi dengan meminta maaf kepada masyarakat terkait cuitannya, dan mencabut laporan polisi yang sudah di buatnya.” (sws)

Perahu Motor Los Kontak Tujuan Sulsel Berhasil Ditemukan

Palu, FNN - Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan/Basarnas Palu mengatakan perahu motor Hercules yang berlayar dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, tujuan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, berhasil di temukan dan dengan semua penumpang selamat. Kepala Kantor SAR Palu Andrias Hendrik Johanes di kota Palu, Jumat mengatakan, perahu motor Hercules di temukan KMN Tiga Putri yang sedang melintas sekitar 46 mil laut sebelah utara Pulau Menui, Sulawesi Tengah, di koordinat 2°47'58.79"S 122°56'6.92"T.45, atau 103.93 derajat dari titik duga los kontak. "Tiga orang penumpang dinyatakan selamat dan dalam kondisi sehat," ucap Andrias. Dari penemuan itu, KMN Tiga Putri langsung mengambil langkah evakuasi menuju Pelabuhan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara, dan diprediksi tiba pada Jumat dini hari. Ia mengemukakan, informasi diperoleh dari pihak keluarga korban, perahu motor Hercules di temukan pada Kamis (2/12), dan saat itu juga tim SAR gabungan langsung berkoordinasi dengan Kantor SAR Kendari untuk membantu proses evakuasi dan pendataan korban. "Perahu motor Hercules tiba di Pelabuhan Samudera Kendari pada Pukul 01.00 WITA dini hari, dan korban langsung dilakukan penanganan keselamatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga," tutur Andrias. Kapal motor yang ditumpangi tiga orang itu, berangkat dari Pelabuhan Desa Mata Maling, Kecamatan Buko, Banggai Kepulauan pada Rabu (29/11) Pukul 05.00 WITA dengan rute melintas perairan Bungku, Kabupaten Morowali dan rencananya merapat ke Kendari untuk kepentingan pengisian bahan bakar. Tiga penumpang tersebut masing-masing atas nama Minto Kuamanto (27) jenis kelamin laki-laki warga Banggai Kepulauan, kemudian Robert (48) jenis kelamin laki-laki sebagai nahkoda warga Kabupaten Selayar dan istrinya Heni (49). "Peristiwa ini sudah terjadi sekitar tiga hari. Kami baru mendapat laporan dari warga, dan kami langsung mengerahkan tim dari Pos SAR Kabupaten Morowali untuk melakukan pencarian," ujarnya. Dengan ditemukannya perahu motor Hercules, maka operasi SAR kali ini dinyatakan selesai dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pencarian telah kembalikan ke kesatuan masing-masing. "Kurang lebih 15 personel SAR gabungan terlibat dalam kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah turut membantu," demikian Andrias. (sws)

Polres Kayong Utara Gelar Pemecatan Tidak Hormat Tiga Personel

Pontianak, FNN - Polres Kayong Utara menggelar upacara pemecatan tidak dengan hormat terhadap tiga personelnya sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Kalbar KEP/519/X/2021 kepada pada Brigpol W, Bripka P dan Brigpol N. "Pemecatan terhadap tiga personel ini sebenarnya sudah turun pada bulan Oktober 2021 lalu, namun baru diupacarakan secara resmi. Setelah surat keputusan turun, upacara pemecatan digelar. Pemecatan ini lakukan karena yang bersangkutan telah dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri," ujar Kapolres Kayong Utara AKBP Bambang Sukmo Wibowo saat dihubungi di Sukadana, Jumat. Secara simbolis, Kapolres mencoret foto ketiga personel yang diberhentikan karena ketiganya tidak hadir dalam upacara tersebut. Upacara berjalan lancar dan tertib. Kapolres mengatakan, upacara pemberhentian tidak dengan hormat merupakan momen keprihatinan tapi bukan untuk bersedih. Saat ini adalah sarana kontemplasi bagi seluruh anggota Polres Kayong Utara untuk memahami dan menghayati arti pengabdian dan rasa syukur. "Seharusnya hal ini tidak terjadi karena proses pemecatan ini memakan waktu cukup panjang. Namun karena ketiganya tidak juga menunjukkan perubahan perilaku dan mental maka pemecatan adalah jalan terbaik untuk membersihkan organisasi dari sampah yang tidak berguna. Saya terus mengimbau dan mengajak seluruh jajaran personel Polri di Kayong Utara untuk terus menjalankan tugas dan pengabdian dengan sebaik - baiknya," katanya. (sws)

Potret Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu

Semarang, FNN - Hingga detik ini pembuat undang-undang, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, belum berencana mengubah Undang-Undang Pemilihan Umum dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Praktis tidak ada nuansa lain dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Pemilu dan Pilkada 2024 akan diselenggarakan tanpa perubahan UU Pemilu. Pemilu lima kotak akan terselenggara kembali seperti halnya Pemilu 2019. Begitu pula, pemilihan kepala daerah akan berjalan tanpa perubahan UU Pilkada. Kompleksitas teknis Pemilu 2019 dan problematika berpotensi berulang pada Pemilu 2024. Bahkan, tumpukan beban kerja penyelenggaraan pemilu dan pemilihan bisa memengaruhi profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Artinya, juga bisa berdampak pada kinerja dan kondisi kesehatan demokrasi Indonesia. Terobosan dan inovasi kepemiluan sepenuhnya mengandalkan inovasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aturan main dalam peraturan KPU dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk penguatan kapasitas personel, penggunaan teknologi, penyesuaian teknis, dan lain-lain. Padahal, kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, peraturan KPU/Bawaslu banyak keterbatasan daya jangkau. Di sinilah dibutuhkan sosok penyelenggara pemilu yang kuat, otonom, kompeten, inovatif, inklusif, dan berwawasan global. Kuat dalam penguasaan substansi kepemiluan maupun kuat secara fisik dan psikologis. Mereka juga harus mampu berlaku otonom atau memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri dalam mengambil keputusan sebagai penyelenggara pemilu tanpa meninggalkan konsultasi dan pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan pemilu. Penyelenggara pemilu harus punya kompetensi yang memadai untuk menyusun kebijakan sekaligus melakukan berbagai fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Secara terukur dan proporsional, mereka mampu berinovasi dan melahirkan terobosan yang relevan guna merespons dan mengurai kompleksitas, kerumitan, dan dinamika penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 di tengah masifnya penggunaan teknologi dan tantangan penyebaran hoaks politik/pemilu. Pelaksanaan pada Pemilu/Pilkada 2024 dibutuhkan penyelenggara pemilu dengan paradigma inklusif di tengah situasi post truth era dan polarisasi politik yang membelah. Hal ini, kata pegiat pemilu Titi Anggraini, agar orientasi pelayanan penyelenggara pemilu maksimal dan adil bagi semua pemangku kepentingan. Di samping itu, penyelenggara pemilu mampu membangun jejaring global untuk melaksanakan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian berdasarkan keluasan pengetahuan kepemiluan sekaligus memerankan diplomasi demokrasi internasional untuk mengukuhkan kualitas demokrasi Indonesia di mata dunia. Penyelenggara pemilu juga mampu membangun relasi sinergis di antara KPU, Bawaslu, dan DKPP tanpa menggadaikan kemandirian masing-masing lembaga. Fungsionalisasi forum tripartit dan komunikasi kelembagaan yang sehat, dialektika langsung, bukan dengan perantara media. Tidak hanya itu, harapan pada seleksi bakal calon anggota KPU dan bakal calon anggota Bawaslu masa jabatan 2022—2027 menelurkan sosok penyelenggara pemilu yang mampu mengerjakan aspek teknis secara cermat, teliti, dan detail. Namun, tetap dalam kerangka berpikir atau paradigma yang terhubung dan menyeluruh. Dengan demikian, tidak terjebak pada egosektoral divisi atau pembagian kerja secara parsial. Keterwakilan Perempuan Apabila kriteria di atas dimiliki perempuan, kemungkinan besar keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu bakal terwujud, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Saat ini Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU/Bawaslu RI Periode 2022—2027 tengah menyeleksi bakal calon penyelenggara pemilu untuk mendapatkan 48 calon anggota KPU/Bawaslu. Di tengah Timsel bertugas, ada masukan dari sekumpulan perempuan yang secara individual menggabungkan diri dalam Maju Perempuan Indonesia (MPI). Komunitas yang merupakan gerakan pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan perempuan di bidang politik di Indonesia ini mendorong Timsel Calon Anggota KPU/Bawaslu RI Periode 2022—2027 mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu. (Sumber: ANTARA, 1 Desember 2021). Apa yang disampaikan MPI kepada Timsel via daring, Rabu (1/12), merupakan hal yang wajar. Apalagi anggota MPI berlatar belakang beragam, antara lain aktivis kemanusiaan, pendamping korban, anggota partai politik, jurnalis, profesional, anggota dan pimpinan lembaga negara, kepala daerah, tenaga edukatif, anggota organisasi kemasyarakatan, dan anggota organisasi keagamaan. Berdasarkan catatan MPI yang disampaikan oleh Koordinator MPI Lena Maryana Mukti kepada Ketua Timsel Juri Ardiantoro beserta Wakil Ketua Chandra Hamzah dan Sekretaris Bachtiar serta anggota Timsel lainnya disebutkan bahwa jumlah perempuan di KPU/Bawaslu RI alami penurunan. Pada Pemilu 1999, misalnya, terdapat lima perempuan dari 30 orang panitia pengawas (panwas), yaitu Miriam Budiarjo, Zakiah Daradjat, Roesita Noer, Titi Anggraini, dan Ari Purwanti. Jumlah ini kemudian mengalami penurunan pada Pemilu 2004. Tercatat ada dua perempuan di KPU RI, yakni Chusnul Mar'iyah dan Valina Singka. Sementara itu, di Bawaslu RI hanya Nurjanah Djohantini. Pasca-UU Nomor 22 Tahun 2007 yang mengamanatkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, terpilih 30 persen perempuan (Endang Sulastri, Sri Nuryanti, dan Andi Nurpati) di KPU RI, dan 50 persen lebih (Wahidah Suaib, Wirdyaningsih, dan Agustiani T.F. Sitorus) di Bawaslu RI sebagai penyelenggara Pemilu 2009. Persoalan muncul pada Pemilu 2014. Timsel selalu menyiapkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon penyelenggara pemilu. Akan tetapi, DPR hanya memilih satu perempuan untuk KPU dan Bawaslu. Pada Pemilu 2014 hanya Ida Budhiati di KPU, sementara di Bawaslu hanya Endang Wihdatiningtyas. Pemilihan umum berikutnya, Pemilu 2019, terulang hal yang sama. Hanya terpilih Evi Novida Ginting untuk KPU, dan Dewi Pettalolo untuk Bawaslu. MPI lantas berharap penyelenggara Pemilu 2024 lebih banyak perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu. Jika tersedia 50 persen perempuan yang berkualitas dan berintegritas, Timsel didorong untuk memuat keterwakilan perempuan 50 persen dalam daftar nama calon penyelenggara pemilu yang disampaikan kepada Pemerintah. Oleh karena itu, Timsel tampaknya perlu melakukan seleksi dengan pendekatan affirmative action terhadap perempuan, yakni memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen pada setiap tahapan seleksi. Begitu nama calon penyelenggara pemilu sampai di tangan wakil rakyat, perlu pula diperhatikan komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu RI minimal 30 persen dari total masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Kendati demikian, DPR tidak boleh mengabaikan ketangguhan dan kompetensi kaum hawa. (sws)

Kapolda Koordinasi Dengan Wali Nanggroe Jelang Milad GAM

Banda Aceh, FNN - Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar melakukan pertemuan koordinasi dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar menjelang milad GAM yang diperingati 4 Desember 2021. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun di Banda Aceh, Jumat, pertemuan antara Wali Nanggroe dengan Kapolda beserta jajarannya berlangsung selama hampir satu jam. "Pertama kami berkunjung ke Wali Nanggroe untuk silaturahmi. Kedua melihat situasi daripada objek vital yang menjadi pengamanan," kata M Nasir Syamaun mengutip penyataan Kapolda Aceh usai bertemu Tgk Malik Al Haythar. M Nasir Syamaun mengatakan Kapolda Aceh menyebutkan ada beberapa titik pengamanan, dan beberapa titik penyekatan. Ini menjadi fokus kepolisian, khususnya 4 Desember ini agar tercipta keamanan, kedamaian, dan kelancaran seluruh masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari hari. Kapolda Aceh, kata M Nasir Syamaun, juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing masing, khususnya 4 Desember. “Kapolda mengingatkan masyarakat tidak euforia, seperti konvoi ke sana kemari, serta tindakan lainnya yang akan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat," tutur M Nasir Syamaun. Ia mengatakan Kapolda berkeyakinan kerja sama dengan ulama, tokoh masyarakat, wartawan, dan seluruh pihak lainnya, pelaksanaan acara 4 Desember dengan doa dan zikir bersama terlaksana dengan baik Sementara itu, Wali Nanggroe Tgk Malik Al Haythar mengimbau kepada semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan memperingati milad GAM tahun ini. "Wali Nanggroe menyampaikan berterima kasih atas kunjungan Kapolda Aceh dan para pejabat utama Polda Aceh yang siap mendukung dan membantu terlaksananya peringatan milad 4 Desember ini," ujarnya. (sws)

Polisi Ungkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Bayi di Proyek SPAM

Kupang, FNN - Direktorat Reskrimum Polda NTT menyatakan RB telah mengaku sebagai pelaku utama pembunuhan dalam kasus penemuan jenazah seorang ibu dan bayinya di lokasi penggalian saluran pipa SPAM Kali Dendeng, di Kelurahan Penkase, Kota Kupang. "Yang bersangkutan sudah mengaku bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan dikubur di dalam lokasi penggalian saluran pipa SPAM Kali Dendeng, Kelurahan Penkase," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Pol Eko Widodo di Kupang, Jumat. Hal ini disampaikannya berkaitan dengan hasil pemeriksaan sementara terhadap RB yang pada Kamis (2/12) pukul 12.00 WITA. Pelaku menyerahkan diri ke Polda NTT dalam kasus penemuan jenazah ibu dan bayi tersebut. Namun kata Eko walaupun RB telah mengaku bahwa dialah pelaku pembunuhan terhadap mantan pacar dan ayah biologis dari bayi yang dibunuh tersebut, tetapi polisi tidak bisa langsung menetapkan RB langsung sebagai tersangka. "Kita tidak bisa langsung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kita masih selidiki lebih jauh lagi," ungkap dia yang ditemani oleh Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya. Ia mengatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut akan terus dilakukan untuk mengungkap motif dibalik kasus meninggalnya dua korban ibu dan anak itu. Disamping itu juga penyelidikan lanjutan akan terus dilakukan untuk mencari tahu bukti-bukti baru dari kasus tersebut. Sebelumnya RB diantar oleh keluarganya ke Polda NTT untuk menyerahkan diri dalam kasus tersebut. Kasus ini mulai terungkap setelah Polres Kupang Kota berhasil mengungkap identitas jenazah dari seorang wanita dan bayi yang ditemukan terkubur dengan balutan kantong kresek di dalam lokasi penggalian saluran pipa SPAM Kali Dendeng, Kota Kupang, pada akhir Oktober 2021 lalu. Korban perempuan bernama Astri Evita Seprini Manafe (AESN) yang berusia sekitar 30 tahun, dan Lael Maccabe (LM), bayi berusia satu tahun. Korban merupakan warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Astri sendiri adalah mantan pacar dari RB yang telah menjalin hubungan sejak masih di bangku sekolah menengah atas (SMA) di Kota Kupang. Tetapi dalam perjalanan hubungan mereka kandas. RB pun mempunyai pasangan baru kemudian menikah dan memiliki anak. Tetapi secara diam-diam RB diketahui kembali menjalin hubungan dengan Astri yang kemudian berujung pada Astri Hamil dan melahirkan Lael anak yang dibunuhnya setelah berusia satu tahun. (sws)

Kejari Tahan Bendahara Desa di Seruyan Diduga Korupsi Rp1,18 Miliar

Kuala Pembuang, FNN - Kejaksaan Negeri Seruyan, Kalimantan Tengah menahan bendahara Desa Tumbang Laku, Seruyan Hulu, berinisial SH, setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016, 2017, dan 2019 dengan total kerugian negara Rp1,182 miliar. "Anggaran itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan ada anggaran yang dicairkan tetapi tidak dilaksanakan untuk pembangunan, namun diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh mantan kades berinisial SP," kata Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Romi Rojali di Kuala Pembuang, Jumat. Dia mengatakan, dari hasil pemeriksaan khusus oleh APIP (Inspektorat Seruyan) ditemukan kerugian negara yakni belanja lanjutan pembangunan sarana dan prasarana fisik balai pertemuan desa tahun anggaran 2015 terdapat kekurangan volume fisik senilai Rp6,37 juta. Romi mengatakan terdapat belanja pembelian pembangunan dan pengembangan usaha desa bibit ayam petelor pakan ayam Tahun Anggaran 2015. Belum ada hibah tanah milik mantan kepala desa, belanja pembangunan sarana dan prasarana sosial (pembangunan mesjid Nur Iman) tahun anggaran 2016, terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp331 juta. Kemudian, belanja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pembangunan ruangan PAUD tahun anggaran 2016, terdapat realisasi fisik yang tidak dikerjakan sejumlah Rp140 juta, belanja pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial pembangunan Masjid Nur Iman tahun anggaran 2017 terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp275 juta. Selain itu, belanja pembangunan jalan desa tahun anggaran 2017, terdapat kekurangan volume fisik Rp9,25 juta, pembangunan sarana air bersih tahun anggaran 2018 belum selesai fisiknya hanya sebagian terpasang. Belanja peningkatan air bersih tahun anggaran 2019, terdapat realisasi fisik tidak dikerjakan sejumlah Rp273 juta. "Terakhir terdapat pajak belum disetor bukti setor tidak ada dari tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 Tahap I senilai Rp111 juta," beber dia. Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap SP saat ini belum dilakukan mengingat beberapa kali dilakukan pemanggilan belum pernah datang dan berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak berada di Desa Tumbang Laku. Tersangka terdeteksi berada di daerah Kalbar sedangkan keluarganya anak dan istri tinggal tetap berada di desa tersebut. "Kami menunggu itikad baik mantan kades untuk datang dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika tidak kunjung datang juga maka kami akan masukan yang bersangkutan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang)," tegasnya. Kajari itu menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya mengingat ada beberapa pencairan anggaran selalu dibuat rekomendasi atau disetujui untuk pencairannya, padahal telah dilakukan verifikasi baik di lapangan (fakta) maupun administrasi. (sws)

Nurul Ghufron Jelaskan Soal Harta Kekayaannya yang Naik

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan mengenai harta kekayaannya yang mengalami kenaikan sejak menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah tersebut. "Merespons pemberitaan tentang LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), perlu saya sampaikan pertama saya terima kasih atas perhatiannya dan berbangga atas pengawasan dan kontrol publik yang sudah berjalan baik terhadap aparat negara berdasarkan LHKPN. Semoga bermanfaat untuk menjaga integritas penyelenggara negara contohnya dalam hal ini kepada saya," kata Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (2/12). Ia menjelaskan bahwa asetnya kebanyakan tanah dan bangunan yang dibelinya dari lelang negara. "Biasanya, terhadap objek yang sudah lelang ke-3 atau harga likuidasi sehingga harga pembeliannya relatif murah. Selanjutnya, saya renovasi dan saya jadikan rumah atau kosan, kadang saya jual kembali setelah renovasi atau kadang saya renovasi untuk usaha kosan," ungkap Ghufron. Ia mengaku memiliki tiga kos-kosan yang berlokasi di Jember, Jawa Timur dengan total sekitar 70 kamar. "Masa COVID-19 ini "income"-nya relatif turun tetapi dalam pelaporan LHKPN saya laporkan bukan saja sebagai harga pasar rumah, namun saya laporkan sebagai rumah kosan yang nilainya bisa menjadi dua kali lipat dari harga belinya," kata dia. Selain itu, Ghufron juga memiliki usaha kolam pancing yang luasnya sekitar 1 hektare. "Saya juga punya usaha kolam pancing luasnya lebih dari 1 hektare. Untuk usaha ini di masa COVID-19 masih bertahan sehingga kenaikan LHKPN tersebut lebih karena penyesuaian nilai harta dari masa perolehan dengan saat sekarang ketika saya laporkan dalam LHKPN," ujar Ghufron. Sebagaimana pengumuman LHKPN dari laman https://elhkpn.kpk.go.id diakses Kamis (2/12), Ghufron memiliki total kekayaan Rp13.489.250.570 yang dilaporkannya pada 2020, sementara harta kekayaan yang dilaporkannya pada 2019 senilai Rp9.230.857.661 atau naik sekitar Rp4,25 miliar. Adapun rincian harta kekayaannya pada 2020, Ghufron memiliki 13 tanah dan bangunan senilai Rp11.080.000.000, alat transportasi Rp297.000.000, harta bergerak lainnya Rp162.769.600, surat berharga Rp500.000.000, kas dan setara kas Rp2.706.880.970, dan harta lainnya Rp121.600.000. Namun, Ghufron juga melaporkan memiliki utang Rp1.379.000.000. Dengan demikian total harta kekayaannya senilai Rp13.489.250.570. Sementara untuk harta kekayaannya pada 2019, Ghufron tercatat memiliki 12 bidang tanah dan bangunan senilai Rp8.220.000.000, alat transportasi Rp472.000.000, harta bergerak lainnya Rp137.977.500, kas dan setara kas Rp982.880.161. Ia juga tercatat memiliki utang senilai Rp582.000.000 sehingga total kekayaan yang dilaporkannya pada 2019 senilai Rp9.230.857.661. (sws)

Polda Papua Barat: Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Pembakaran PT BKI

anokwari, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mengimbau masyarakat tidak termakan isu provokatif dalam peristiwa pembakaran tempat penampungan atau basecamp PT. Bangun Kayu Irian (BKI) di wilayah Kabupaten Maybrat pada 1 Desember 2021. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi dalam keterangan pers di Manokwari, Kamis malam mengatakan bahwa dugaan sementara pembakaran tempat penampungan PT.BKI dilakukan oleh oknum bekas karyawan dengan motif sakit hati karena dipecat. "Oknum bekas karyawan PT BKI berinisial LK diduga melakukan pembakaran terhadap basecamp yang berlokasi di wilayah Kabupaten Maybrat lantaran sakit hati dipecat pihak perusahaan," katanya. Adam Erwindi mengatakan bahwa dugaan keterlibatan LK dalam pembakaran tempat penampungan PT.BKI diperkuat dengan aksi pemalangan yang dilakukan oleh pelaku dua hari sebelumnya. “Pada 28 November LK memalang basecamp, kemudian pada 1 Desember dilakukan pembakaran sebelum melarikan diri,” ujar kabid humas. Hal ini ditegaskan Kabid Humas Polda Papua Barat menyusul beredarnya kabar bohong di tengah masyarakat Papua Barat bahwa pelaku pembakaran berasal dari kelompok separatis. “Peristiwa pembakaran ini dilakukan oleh mantan karyawan, bukan kelompok separatis. Informasi yang menyatakan kelompok separatis sebagai pihak yang membakar, dipastikan tidak benar,” katanya. Adam Erwindi mengatakan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap LK, terduga pelaku pembakaran tempat penampungan PT. BKI. "Situasi Kabupaten Maybrat saat ini kondusif, masyarakat diimbau lebih bijak dan tidak mudah terprovokasi berbagai hoaks di media sosial," ujar kabid humas. (sws)

Amien Rais Mendukung Kembali ke UUD 1945 untuk Disempurnakan dengan Adendum

Oleh Mayjen TNI Purn. Prijanto Sayidina Umar Bin Chottob berkata : Ada kalanya orang yang buruk di masa silam,mereka akan menjadi orang yang paling baik di masa depan. Kata-kata tersebut sering saya dengar pada saat ada khotbah dan pengajian. Artinya, seseorang bisa saja berubah, sehingga stigmanisasi yang berlebihan kepada seseorang sesungguhnya tidaklah perlu. Orang baik bisa berubah menjadi pongah, buruk dan khianat, atau sebaliknya. Pembatasan : Tidak ada maksud tertentu kecuali untuk membedakan dan mempermudah, dalam artikel ini hasil amandemen UUD 1945, kita sebut UUD 2002. Tiga belas tahun yang lalu, dalam kaitan reaksi anak bangsa yang ingin Kembali ke UUD 1945, Amien Rais dalam Kata Pengantar pada buku Valina Singka Subekti “Menyusun Konstitusi Transisi” mengatakan seperti memutar jarum jam searah ke belakang, sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi. Amien Rais menyebut ada sepuluh implikasi yang harus dicamkan jika Kembali ke UUD 1945 : Pertama, DPD otomatis hilang. Kedua, DPA muncul kembali. Ketiga, Otonomi Daerah dibatalkan. Pemerintah pusat kembali memegang sentralisasi kekuasaan. Keempat, MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kelima, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR bukan oleh rakyat. Keenam, pasal HAM dengan sepuluh ayat yang melindungi hak asasi manusia Indonesia menjadi hilang. Ketujuh, tidak ada pasal yang menjamin kelestarian NKRI. Kedelapan, tidak ada ketentuan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan nasional. Kesembilan, UU dibuat oleh eksekutif, sedangkan legislatif hanya menyetujui. Kesepuluh, Presiden dapat dipilih berulang kali tanpa batas. Dalam hal ini, Amien Rais tampak percaya diri bahwa UUD 2002 sebagai konstitusi yang sudah tepat untuk Indonesia. Namun, bagaimana mungkin Amien Rais bisa bilang Kembali ke UUD 1945 sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi? Pernyataan yang antagonistis dengan pernyataannya sendiri. Amien bilang hasil amandemen sebagai living constitution yang selalu terbuka untuk diubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Konstitusi bukan ‘Kitab Suci’ yang tidak bisa diubah, kata para pengamandemen. Sejarah juga mencatat, Bung Karno pernah memutar balik pikiran bangsa Indonesia, kembali ke UUD 1945, pada 5 Juli 1959. Jadi, apa dasarnya Amien Rais bilang mustahil dan tidak boleh terjadi? Bukankah perubahan itu bisa perubahan total “Kembali ke UUD 1945, selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan cara adendum?” Itulah kritisi saya dalam artikel berseri pada September 2020 yang menepis sepuluh implikasi yang disampaikan Amien Rais. https://kronologi.id/2020/09/21/menepis-pendapat-amien-rais-1-intervensi-asing-dan-implikasi-kembali-ke-uud-1945/ Ternyata tiga belas tahun kemudian Amien Rais berubah pikiran dan berpendapat, setelah mengamati perkembangan situasi global, regional dan nasional. Dikatakannya, antara lain, sementara krisis eksistensial di Indonesia berupa masa depan bangsa yang makin suram, bahkan gelap. Kita melihat keterbelahan bangsa yang makin dalam, terutama dirasakan umat Islam. Tonggak-tonggak demokrasi sudah banyak yang roboh. Indonesia makin jauh masuk ke debt-trap China. Kekayaan alam Indonesia banyak yang mengalir ke luar negeri daripada dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kesenjangan kaya miskin semakin menganga, seperti temuan Oxfam London yang menyebut ada empat oknum yang kekayaan mereka lebih besar dari 100 juta penduduk miskin. Demokrasi Indonesia sudah terkubur secara sitematik dan sudah terjadi apa yang dinamakan sebagai The Corporate Coup d’etat. Baca : https://fnn.co.id/2021/11/28/what-to-bedone/ Tampaknya hasil pengamatan situasi dan kondisi Indonesia itulah yang mengubah pemikiran Amien Rais. Setelah mendengarkan penyampaian pemikiran saya dalam buku “Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia” di Rumah Perjuangan Bangsa, 28 November 2021, Amien Rais menyatakan mendukung atas konsepsi “Kembali ke UUD 1945, Untuk Disempurnakan Dengan Adendum”. Alhamdulillah. Pada hakikatnya, konsepsi tersebut merupakan upaya “Pewarisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila, Cita-Cita, dan Tujuan Didirikannya Negara Indonesia Merdeka Demi Terjaga dan Kokohnya Persatuan Indonesia Melalui Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan”. Apakah ada perbedaan antara Dekrit Presiden dengan Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan? Apakah Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan tersebut ada dasar hukumnya? Persoalan ini akan saya sampaikan pada artikel tersendiri. Semoga terinspirasi dan bersedia mendukung demi negeri yang kita cintai. [*] Penulis, Ketua PPAD DKI Jakarta

Dara Puti Janda, Nyi Loro Kidul bukan Setan

Oleh Ridwan Saidi MASA jaya zona ekonomi di Andunisi abad XIII - XVI M, ketika itu masa kejayaan seni pentas Andunisi. Tarian sangat disukai karena gerakan seluruh tubuh penari menerjemah geometri alam. Karena itu penari dipuja, selain karena cantiknya. Dan banyak penari yang membawa kecantikannya ke liang lahat. Kalau ada wanita terkenal dan tak terkait dengan power system biasanya penari. Yang dapat dipastiian Betari Durga, itu disimpulkan dari arca Betari Durga sendiri. Ia mengenakan belly dance dress. Nyi Loro Kidul, bukan setan. Loro atau Lolo bahasa Egypt artinya cantik. Kidul bagian belakang tubuh. Ken Dedes membuat jantung Tunggul Ametung coplok karena Pak Tunggul, kata babad, melihat kaki Ken Dedes waktu turun dari bendi. Tunggul melihat Ken Dedes dan Ken Umang menari di pentas zona ekonomi tapal kuda Jatim. Putri Champa oleh tukang babad dijodoh-jodohkan dengan menak, kalau ada wanita terkenal bukan karena ia kawin tapi karena ia pujaan ramai. Di Riau terkenal putri Gasib. Ini nama pentas. Gasib bahasa Egypt artinnya mungil. Di bukit Siguntang di makam Putri Rambut Salako, sepanjang punggung, ia terkenal tapi tak terkait power system. Biasanya pegiat pentas. Di Jakarta dan sekitarnya banyak nama terkenal antara lain Kiranawati, Depok, Mayang Sari, makamnya dekat Museum MH Thamrin, Gg Kenari. Dan Dara Puti, bukan DaraH PutiH. Ia janda. Puti artinya pernah menikah. Saya tak paham apa hunbunganya lagu dangdut "O Jandaku" dengan Dara Puti. Makam Dara Puti di Pulau Panggang, kepulauan Serenbu. Panggang artinya lestari. Penari Sunda Kalapa yang beken namanya Rantisem, wajah nan cantik, arti namanya. Lara Santang juga bermakna wanita cantik/lara. Tapi tukang babad mengkait-kaitkan almarhumah dengan power. Makamnya di Karawang di kawasan luar keramaian. Di abad-abad itu pemusik tak terkenal, tapi penari. Penari punya kawalan khusus, dan namanya selalu dikenang orang seperti Nyai Rengganis dari Pelabuhan Ratu. *) Budayawan

Bangun Diorama Kembali di Makostrad

By M Rizal Fadillah Hancur atau hilangnya diorama penumpasan G 30 S PKI di Makostrad telah membuat geger. Tokoh Soeharto, Nasution, dan Sarwo Edhi dihilangkan oleh Pangkostrad Dudung Abdurrahman dengan alasan yang tidak logis. Membawa-bawa nama Pangkostrad terdahulu. Konon haram membuat patung. Kini Dudung Abdurrahman sudah melompat menjadi KSAD. Dengan segala dinamika dan gayanya. Tugas Pangkostrad baru adalah membuat kembali patung diorama penumpasan G 30 S PKI. Ketiga tokoh sejarah di atas harus ditampilkan lagi. KSAD, Panglima TNI, dan Presiden tidak boleh menghalangi sebagai bukti bahwa rezim tidak pro PKI. Pembuktian bahwa rezim tidak pro-PKI menjadi penting saat ini atas alasan : Pertama, rezim masih bersikukuh untuk menggoalkan RUU BPIP menjadi UU sebagai buntut atau ikutan RUU HIP yang disinyalir berbau komunis. Kedua, rezim masih menggenggam erat persahabatan dengan Republik Rakyat China baik untuk kepentingan investasi, hutang luar negeri, maupun kerjasama dengan Partai Komunis China. Ketiga, rezim harus menepis isu keterkaitan Presiden Jokowi dengan tokoh atau aktivis PKI dahulu, khususnya isu hubungan keluarga. Hoaks harus dijawab dengan gamblang dan transparan. Keempat, citra rezim tidak bersahabat dengan umat Islam dan membangun stigma keagamaaan yang radikal dan intoleran. Komunis itu memusuhi agama dan umat beragama. Kelima, menafikan dan melemahkan figur Soeharto dan mengagungkan atau mengkultuskan figur Soekarno. Dalam membangun politik perimbangan Soekarno di masa kepemimpinannya dekat dengan PKI. Keenam, the rulling party menampung aktivis kiri termasuk mantan PKI. Tetap menilai bahwa massa dan simpatisan PKI sebagai potensi suara support politik. Untuk menghindari citra politik bahwa rezim ini pro-PKI maka harus ada upaya mengkonter pencitraan tersebut. Tentu bukan dengan sekedar berteriak PKI sudah tidak ada, Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 masih berlaku, atau tunjukkan si A si B itu PKI, tetapi harus dengan langkah nyata dan bukti. Nah mulailah dari pidato kenegaraan tentang bahaya komunisme dan PKI, lalu bangun kembali diorama penumpasan G 30 S PKI di Museum Makostrad yang telah dihancurkan atau dihilangkan oleh Letjen Dudung Abdurrahman, kini KSAD. Selanjutnya, terserah Anda. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Musim Pejabat Tuna Susila

Oleh Yusuf Blegur Lebih miris lagi jika mengangkat soal tuna susila dalam konteks kekinian. Salah satu penyakit sosial itu mewujud bukan hanya berkenaan pada kaum perempuan semata dan tidak melulu dalam urusan penyaluran seks. Kalaupun itu terjadi, lebih karena perempuan sering menjadi korban dari sistem dan eksploitasi libido kaum lelaki. Di lain sisi disorientasi dalam banyak hal, intens mengemuka tanpa membedakan gender, kelas sosial dan keturunan. Contoh nyata berupa kejahatan berat seperti korupsi, tindak kekerasan, pembunuhan hingga kejahatan-kejahatan lainnya. Baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok atau dengan persekongkolan (baca: konspirasi dan oligarki). Selain yang berat ada juga yang tidak lazim tapi memiliki daya rusak yang hebat dalam masyarakat. Perilaku menyimpang terkadang lebih berani tampil terbuka dan serba permisif. Sudah mulai sering terjadi ketiadaan etika dan rasa malu. Mengabaikan moral hingga distorsi dalam berbagai relasi sosial yang mengganggu dan merugikan banyak orang. Agama Islam dan umumnya hukum sosial lainnya begitu tegas terhadap masalah pelacuran. Selain menyangkut perzinahan, kegiatan atau perdagangan seks itu dapat merusak moral dan menghancurkan tatanan hidup kemasyarakatan. Status yang lebih banyak ditujukan kepada perempuan dengan istilah wanita tuna sosial atau pekerja seks komersil itu. Bukan hanya merendahkan status perempuan. Keadaan itu juga berpotensi menghancurkan struktur sosial dalam suatu negara. Karena pada prinsipnya, perempuan merupakan awal dari peradaban manusia. Maka terjerumusnya perempuan dalam keadaan tuna sosial, bukan tidak mungkin menjadi penyebab kehancuran kehidupan manusia pada umumnya. Menariknya, ada persoalan yang tidak kalah destruktifnya bahkan bisa melebihi dari realitas perempuan yang divonis tuna susila tersebut. Beberapa fenomena penyimpangan sosial yang sedang trend, antara lain aturan memaksakan berlakunya kecenderungan seks bebas. Rendahnya mental dan miskinnya ahlak dalam soal ucapan, pikiran dan tindakan (integritas). Membiarkan kebohongan yang terus-menerus menjadi kebenaran. Juga pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam politik ketatanegaraan. Semua itu pada dasarnya merupakan persoalan yang sudah menjadi penyakit sosial. Beberapa tahun terakhir ini, tepatnya hampir 8 tahun proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diliputi banyak ketidaksesuaian dalam pelbagai aspek kehidupan. Aturan hingga perilaku di luar kelaziman terus dipraktekkan dan dipertontonkan di hadapan publik. Tanpa hukum yang bersumber pada UUD 1945 dan Pancasila. Rakyat diperas, kekayaan negara dikuras. Seiring itu, nilai-nilai spiritualitas dan keagamaan menjadi hampa. Tatkala negara menjunjung tinggi kapitalisme yang liberal dan sekuler., kekuasaan telah menegaskan sistem politik yang memisah relasi agama dari negara. Prestasi terbesar dan membangggakan dari semua itu, hanya mewujud pada kerusakan personal dan sistemik. Tentu saja secara massal dan dalam persfektif negara gagal. Wajah kekuasaan dalam kebijakan sosial ekonomi, sosial politik, sosial hukum dan lainnya, terlanjur menampilkan sorot mata dan karakter antagonis. Sampai menjadi kontradiksi dan bahkan telah memberangus norma-norma yang ada pada negara dan agama itu sendiri. Baik negara dan agama, keduanya saling dipertentangkan dan telah dimanfaatkan oleh rezim. Perilaku kekuasaan hanya untuk meraih dan menumpuk kepentingan selain keberadaban. Mengejar materi, mengabaikan kemanusiaan dan melakukan segala cara untuk memenuhi ambisi dan nafsu dunia. Tidak jarang memunculkan watak yang tak bertuhan dan menentang kehadiran Tuhan Sang Penguasa sejati. Tanpa Kemaluan Tanpa Kehormatan Di negeri ini, perilaku kekuasaan lebih banyak menorehkan catatan ketidakberhasilan ketimbang prestasi. Seandainya boleh dibilang lebih ekstrim, terhampar kemudharatan dibanding menggelar kemaslahatan. Kejahatan begitu rapi dan teroganisir, sementara kebaikan tercerai-berai. Manusia dengan hati nurani diam membisu sambil menggerutu melihat keadaan. Sedangkan boneka yang digerakkan oleh remote control tampil akrobatik dan lincah menghipnotis. Selain kesalahan membangun sistem, keadaan semakin mengalami perburukan karena persoalan behavior pemangku kepentingan publik. Hukum rusak, pejabatnya jauh lebih rusak. Kekuasaan tak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat dan kehormatan negara. Hanya tersedia panggung politik yang menyuguhkan kerakusan dan keserakahan. Peluru di tangan dan tumbalnya ada pada rakyat. Bagai dramaturgi, menampilkan hanya sekumpulan penjahat berupa pembunuh, perampok, pencoleng dan maling kelas coro. Seperti itu kehadiran pejabat ditampilkan, bukan figur dengan karakter pemimpin. Banyak pejabat yang masih bisa senyum dan bangga pada korupsinya. Ada yang arogan dan menantang meski terseret kasus dan kebijakan inkostitusional. Beberapa merasa besar dengan mempertontonkan watak pemarah dan temperamennya pada orang kecil. Ada yang harusnya mengurus masalah besar tapi lebih suka mengusik urusan kecil. Mungkin kontemplasi dari ketidakmampuannya atau melupakan kesalahannya. Beberapa kelas sosial dan profesi, termasuk intelektual dan agamawan, kerapkali secara substansi tak terhindar menjadi pelacur juga. Tidak sedikit yang beramai-ramai teriak kebaikan sambil menyembunyikan kekejiannya. Terasa tanpa beban dan tak ada rasa bersalah. Satu hal lagi yang mirip dagelan namun sesungguhnya sangat menyakitkan. Saat institusi negara bergaya lembut dan ramah pada orang luar, namun keras pada yang ada dalam lingkungannya. Mengarahkan moncong senjata kepada saudaranya sendiri ketimbang musuh yang sebenarnya. Begitu arogan dan bengis pada yang lemah, meskipun yang telah memberinya mandat. Berlaku dan serasa bos terhadap rakyatnya, namun menjadi jongos di hadapan asing dan aseng. Tak ada lagi landasan, acuan dan sandaran pada pemimpin sejati. Rakyat tak dapat menikmati sesuatu yang layak dan wajar. Negara telah jatuh dalam mengusung amanat cita-cita proklamasi kemerdekaan dan konstitusi. Seperti tanaman yang disiram dan dirawat sejak bibit. Namun tak bertahan lama, tak berbuah dan mati dimakan rayap dan hama di sekelilingnya. Begitupun rakyat, seperti tanpa pemerintahan dan tanpa negara. Hanya ada sekumpulan penjahat konstitusional, yang membuat rakyat menjadi terhina dan teraniaya. Rakyat seperti dipaksa melayani kepuasan syahwat dari para aparat tuna susila. Negeri sedang berada dalam musimnya pejabat tuna susila yang dilegalkan. Pemimpin negara tanpa kemaluan dan kehormatan di hadapan rak