AGAMA
ONH Naik Ugal-ugalan, Ini Penjelasan Dirjen Haji Kemenag
Jakarta, FNN - Dalam beberapa hari ini, masyarakat ramai memperbicangkan soal kenaikan biaya naik haji. Perbincangan semakin ramai ketika ada informasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa mereka menurunkan biaya naik haji, sedangkan Indonesia malah menaikkan biaya naik haji. Meskipun baru usulan dari Kemenag RI, tapi rencana ini sudah meresahkan masyarakat, terutama calon jemaah haji. Untuk merespons kabar tersebut, Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Prof. Hilman Latief, menyampaikan beberapa hal terkait pembiayaan haji di Indonesia dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (22/01/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Dalam penjelasannya Hilman menyampaikan bahwa Indonesia merupakan satu kontingen haji yang lebih terorganisir dibanding dengan negara lain. Bahkan, penyelenggaraan haji di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji, di mana Kementerian Agama bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan melindungi jamaah. \"Karena peminat begitu besar maka sejak 15 tahun mulai ada antrean sehingga masyarakat disiapkan sistem setoran awal haji sebesar 25 juta dan dikelola oleh Kemenag. Tetapi, kemudian muncul undang-undang No. 34 tahun 2014 di mana dana itu dikelola oleh Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) sehingga Kementrian Agama sudah tidak memegang dana operasional haji itu, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan tugas,\" kata Hilman. Hilman menegaskan bahwa dalam menetapkan biaya, karena dana itu dikelola oleh sebuah badan, maka ada ujroh dalam pengelolaannya, dan disebut dengan nilai manfaat, diperoleh setiap tahun oleh BPKH. Sebagian dari dana manfaat itu kata Hilman digunakan untuk memberikan subsidi untuk keperluan jamaah, ada yang bentuknya virtual account,dan ada yang digunakan untuk penambahan biaya operasional setiap penyelenggaraan. \"Sejak 2010, bentuk nilai manfaat (dari pengelola) per tahun dibagi untuk seluruh jamaah dan sebagian digunakan operasional. Dari tahun ke tahun nilanya semakin tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/ONH). Biaya keseluruhannya dinamakan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,\" paparnya. Hilman menegaskan bahwa pada tahun 2020 tidak ada ibadah haji padahal harusnya naik, tahun 2021 juga tidak ada ibadah haji padahal harusnya naik. Tahun 2022, sebetulnya Kementerian Agama dan DPR sudah menyusun skenario yang berimbang, 51% : 49%. Tetapi, tahun 2022, seminggu sebelum keberangkatan jamaah, Saudi menetapkan harga layanan haji (masyair) atau layanan di Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) untuk jamaah internasional paling rendah 22 juta rupiah. Padahal, sebelumnya hanya sekitar 6 juta rupiah dan sudah belasan tahun tidak pernah naik. \"Waktu itu Indonesia sudah protes. Demikian juga negara-negara lain yang hampir semuanya mengajukan keberatan. Alasan yang disampaikan waktu itu adalah penghitungannya seperti kita sewa bus. Meskipun penumpangnya tidak maksimal, tetapi biaya yang harus dibayar tetap. Indonesia memahami hal tersebut tapi dengan berbagai catatan bahwa kenaikan harga yang fantastis itu belum berimbang dengan layanan yang harusnya diterima oleh jamaah,\" tegas Hilman. Tahun ini, kata Hilman Kementerian Agama pada Desember 2022 dan Januari 2023 sudah bertemu dengan pihak muasasah dan memperoleh informasi bahwa saat ini Saudi mengubah sistemnya dari muasasah atau foundation menjadi syarikah atau company. Jadi, saat ini betul-betul haji dikelola oleh swasta dan mulai diterapkan tahun ini, 2023. Hilman menegaskan bahwa pada tahun 2023 ini Saudi mengampanyekan transformasi layanan haji, menerjemahkan Saudi Vision 2023, dan sebagainya di mana mereka betul-betul ingin mengelola haji secara profesional. Pada saat yang sama, basisnya atau perspektifnya adalah bisnis. Inilah yang kemudian ada transformasi. Tahun ini juga lanjut Hilman, Saudi menurunkan biaya untuk domestik dan internasional. Untuk layanan masyair, memang turun sekitar 30%. Cuma, masalahnya kurs dollar yang tahun lalu hanya Rp 14.200,- tahun ini asumsinya Rp15.200,- sehingga ditarik garis aman Rp15.000. \"Sedangkan asumsi kurs real tahun lalu hanya Rp3.800,- sekaang sudah Rp4.080. Selain koreksi dari kurs itu, yang juga dihitung kemudian adalah biaya transportasi udara yang merupakan 30%-40% biaya jemaah haji. Tahun lalu Rp 29.500.000,- tahun ini diperkirakan sekitar 32-33 juta,\" tegasnya. Terkesan berat, kata Hilman karena penggunaan nilai manfaat dikurangi. Tahun lalu sebesar 59% karena seminggu sebelum keberangkatan jamaah, Saudi menetapkan harga baru dan harus lunas. Pilihannya, minta jamaah melunasi tambahan 16,5 juta rupiah per orang dalam waktu seminggu,(ini sangat tidak mungkin), nego sudah tidak bisa dilakukan, dan harus cari alternatif yaitu harus ada uang 1,45 triliun untuk menutup kebutuhan jemaah agar tahun 2022 jamaah masih bisa kita berangkatkan. Akibatnya, biaya dari nilai manfaat jauh lebih besar (dibulatkan 60%). \"Kemenag berdiskusi untuk mencari rasionalisasi agar keberlangsungan nilai manfaat bisa diperlakukan secara lebih adil. Bukan hanya untuk jamaah yang tahun ini berangkat, tapi juga untuk jamaah yang berangkat pada tahun-tahun yang akan datang. Indonesia ingin membangun satu sistem keuangan haji yang berkadilan dan berkelanjutan,\" katanya. Ini artinya, lanjut Hilman kalau usulan Kemenag disetujui, akan berlaku untuk jemaah haji tahun 2023. \"Ini juga berarti ada konsekuensi bahwa mereka yang sudah masuk dalam jadwal pemberangkatan tahun 2023, harus menambah kekurangan biaya yang cukup besar,\" pungkasnya. (sof)
Ada Apa di Balik Rencana Kenaikan ONH yang Tidak Rasional?
Oleh Djony Edward - Wartawan Senior FNN Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1444 H/2023 M yang ditanggung jemaah naik menjadi Rp69,2 juta. Kenaikan ini disebut untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Usulan kenaikan biaya haji ini disampaikan Menag saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (19/1). Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dalam raker tersebut Yaqut mengusulkan agar jemaah menanggung biaya haji tahun 2023 sebesar Rp69,2 juta. Jumlah ini naik dari 2022 yang berada di angka Rp39,8 juta. Adapun komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33,98 juta, akomodasi Makkah Rp18,77 juta, akomodasi Madinah Rp5,6 juta, biaya hidup Rp4,08 juta, visa Rp1,22 juta dan paket layanan Masyair Rp5,54 juta. Yaqut menegaskan, dari BPIH sebanyak Rp98,8 juta yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp69,2 juta atau 70%. Sementara 30% sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. \"Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi, tinggal 30%. Yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,\" kata Yaqut. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk diketahui, BPIH tahun 2022 sebesar Rp98,38 juta dengan komposisi BPIH sebesar Rp39,89 juta (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58,49 juta (59,46%). \"Jadi, jika dibandingkan tahun lalu ini lebih besar,\" katanya. Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut, ujar Menag, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Menurutnya, pembebanan BPIH harus menjaga prinsip istitha\'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. “Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus,\" jelasnya. Karuan saja usulan kenaikan ONH yang hingga 100% itu mengundang reaksi penolakan yang luas, karena di tahun yang sama Pemerintah Saudi Arabia justru menurunkan biaya paket haji pada 2023 hingga 30%. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan landasan Kemenag menaikkan biaya haji lemah dan membuat resah calon jamaah haji 2023. Karena dalam waktu singkat calon jamaah haji tahun 2023 harus membayar biaya haji sebesar Rp45 juta, atau mengalami kenaikan Rp30 juta per jamaah. Kalau tahun ini jamaah reguler Indonesia berjumlah 203.320 orang. Jika ada kenaikan ongkos haji sebesar Rp30 juta, maka uang jamaah yang terkumpul Rp14,06 triliun lebih. Itu sebabnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat anggotanya Iskan Qolba Lubis menolak keras rencana kenaikan haji yang digagas Menag itu. Alasannya 75% jamaah haji yang berangkat tiap tahunnya adalah petani dan nelayan, buat mereka menyediakan tambahan biaya Rp30 juta amat sangat berat. Dana awal yang mereka setorkan saja berasal dari penjualan sawah, kebun, sapi, kerbau bahkan rumah tinggal mereka. “Sangat tidak adil dan tidak rasional,” tegas Iskan. Iskan menilai rencana kenaikan biaya haji itu secara umum disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana. Dia menyinggung dana haji yang diambil oleh Kemenkeu. \"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dana haji, jadi gini kan ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180%. Berarti Rp25 juta ditambah 180% sekitar Rp55 juta kan,\" kata Iskan. \"Dulu memang keuntungan indirect cost itu sekitar 30% sekarang mendekati 50%, kenapa hal itu terjadi karena ada kesalahan dalam mengelola dana haji, apa salahnya, karena 70% dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, surat utang negara itu kan keuntungannya hanya sekitar 5%. Sedangkan inflasi 5,4%, jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali,\" lanjut Iskan. Iskan menyebutkan dana haji kini sudah dalam kondisi darurat. Dia lantas menekankan temuan KPK soal pengelolaan dana haji. \"Dana haji ini sudah darurat, kalau tidak terjadi kenaikan haji yang signifikan, keuntungan haji itu sudah dimakan semua. Contohnya kalau saya mau haji 10 tahun yang akan datang, keuntungan yang saya simpan itu kemakan oleh haji yang sekarang,\" jelasnya. \"Makannya KPK mengatakan kalau Kemenag tidak mengubah sistem manajemen haji bahkan modal awalnya pun akan kemakan, itu yang kita sebut dengan setoran awal. Berarti temuan KPK itu keuntungannya sudah tergerus. Kalau dulu biaya indirect cost itu 25 persen sekarang udah 50% artinya sudah minus, jadi tidak ada. Kalau jemaah haji yang berangkat tahun ini harus membayar Rp45 juta itu tidak adil,\" lanjut Iskan. Iskan menyebutkan perlunya pemerintah bertanggung jawab dari akibat yang terjadi saat ini sehingga tidak ada beban yang ditanggung jemaah haji. \"Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, pemerintah harusnya kasih modal awal juga, biar kemudian tidak merugikan para jemaah haji,\" ujar Iskan. Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan biaya haji 2023. Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai kenaikan ini akan memberatkan jemaah mengingat besaran kenaikan mencapai hampir Rp30 juta rupiah. “Usulan kenaikan itu terlalu tinggi. Pasti memberatkan. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, BPIH Indonesia mestinya tidak perlu naik. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian structure cost tersebut,” kata Saleh dalam keterangannya, Senin, 23 Januari 2023. Saleh menjelaskan, jamaah reguler Indonesia berjumlah 203.320 orang. Jika ada kenaikan ongkos haji sebesar Rp30 juta, maka uang jamaah yang terkumpul Rp14,06 triliun lebih. Eksistensi BPKH Dipertanyakan Saleh menyebut eksistensi BPKH yang mengelola keuangan haji mestinya bisa meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah. Menurut dia, semakin tinggi nilai manfaat yang diperoleh, maka beban jamaah untuk menutupi ongkos haji makin ringan. “BPKH ini kelihatannya belum menunjukkan prestasi memadai. Pengelolaan simpanan jamaah, tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada. Wajar saja kalau ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini,” ujarnya. Jika tetap dinaikkan, Saleh mengkhawatirkan adanya asumsi di masyarakat bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, ia mendesak agar pengelolaan keuangan haji semakin terbuka dan profesional. “Kalau di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya, ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya, BPKH dan Kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan,” kata Saleh. Beberapa Kemungkinan Setidaknya ada beberapa kemungkinan yang membuat Kemenag membebankan biaya haji 2023 kepada jamaah lebih besar. Yang utama adalah investasi BPKH tidak optimal karena adanya kesalahan investasi. Kesalahan investasi itu berdampak pada turunnya bagi hasil investasi BPKH, yang pada gilirannya terjadi penurunan kinerja BPKH, dan jamaah akhirnya yang harus menanggung beban kenaikan ONH. Pertama, placement dana BPKH di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) di masa lalu yang tidak optimal, terjadi kredit macet yang besar sehingga sempat mengancam eksistensi bank syariah pertama itu jika tidak ada dewa penolong. Akhirnya lewat penyelamatan dana BPKH yang macet tersebut dikonversi menjadi kepemilikan 82,42% saham BMI setelah menerima pengalihan saham melalui hibah dari para pemegang saham pengendali (PSP) sebelumnya dan begitu proses divestasi selesai. Berdasarkan laporan keuangan yang dipulikasikan per 30 September 2021, PSP Bank Muamalat sebelumnya meliputi Islamic Development Bank (IsDB) sebagai pemegang BMI terbesar (32,74%), Bank Boubyan (22%), Atwill Holdings Limited (17,91%), National Bank of Kuwait (8,45%), IDF Investment Foundation (3,48%), serta BMF Holding Limited (2,84%). Pemegang saham BMI lainnya adalah Reza Rhenaldi Syaiful (1,67%), Dewi Monita (1,67%), Koperasi Perkayuan Apkindo-MPI (Kopkapindo) (1,39%), serta pemegang saham lainnya sebanyak (6,19%). Kalau sebelumnya dana penempatan BPKH di BMI bisa berupa dana pengembalian investasi yang menghasilkan. Dengan menjadi PSP BMI yang baru saja sembuh dari sakit, tentu hasil pengembalian investasinya tidak seoptimal posisi plaecement dana. Kalau dana pengelolaan BPKH di BMI optimal, maka tidak perlu ada pembebanan kepada jamaah haji tahu 2023 sebesar dan sedrastis itu. Hal ini tercermin dari imbal hasil jamaah dari BPKH yang seharusnya sebesar Rp50,4 juta turun menjadi Rp29,7 juta per orang. Mereka adalah jamaah yang sudah menyetor penuh dana awal ONH sebesar Rp25 juta yang sudah mendaftar sejak 2010 dan terkena daftar tunggu (waiting list) 12 tahun. Ini menggambarkan pengelolaan dana BPKH bermasalah. Kedua, penempatan dana BPKH di surat berharga negara (SBN) dengan bunga antara 6% hingga 7,5% tergantung tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun hingga 30 tahun. Penempatan dana itu sebagian diperuntukkan buat pembangunan infrastruktur. Tentu saja harusnya penempatan dana ini menghasilkan return yang baik. Persoalannya apakah Pemerintah merealisasikan return tersebut tak hanya di atas angka, tapi juga diatas buku yang bisa dimanfaatkan BPKH. Kalau itu direalisasikan, lagi-lagi jamaah haji tak perlu menanggung kenaikan ONH hingga 100%. Ketiga, Indonesia 2 tahun berturut-turut—2020-2021--tidak mengirim jamaah haji, sementara hasil penempatan dana BPKH selama dua tahun sedikitnya Rp20 triliun tidak digunakan. Ditambah dari dana lain-lain bisa jadi ada Rp25 triliun tambahan dana hasil BPKH yang belum dipakai. Aneh bin ajaib pada 2022 Kemenag minta tambahan dana haji sebesar Rp1,5 triliun. Jadi kemana dana hasil investasi selama dua tahun sebesar Rp25 triliun tersebut, dan bisa saja dana itu dapat digunakan untuk menutup kenaikan biaya jamaah haji tahun 2023 dan masih berlebih. Keempat, beban kurs rupiah Rp16.500 per dolar AS dan kenaikan harga minyak dunia yang sempat menyentuh ke level US$120 per barel bisa ditekan. Karena pada 2023 kurs rupiah sudah mulai turun ke level Rp15.000 dan harga minyak dunia sudah di kisaran US$70 hingga US$80 per barel. Artinya beban operasional haji bisa ditekan, termasuk biaya pesawat. Kelima, kalau lah memang harus ada kenaikan ONH perlu dilakukan secara gradual, bertahap, dan tidak ujug-ujug sebesar itu. Hal ini perlu dikombinasikan dengan kebijakan menaikkan dana awal ONH dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta. Kalau langkah ini dilakukan maka tidak perlu ada kenaikan ONH hingga 100% dan tidak perlu ada jamaah yang harus membatalkan keberangkatan hajinya. Memang mengurus negara diperlukan kebesaran jiwa dan kebijkaksanaan yang tinggi, sehingga rakyat atau jamaah haji tidak perlu harus menanggung risiko kesalahan pengelolaan dana BPKH. Semoga ke depan BPKH lebih profesional, lebih bijaksana, dan lebih bertangggung jawab dalam mengelola dana ummat. (*)
La Nyalla Minta Kemenag Kaji Ulang Kenaikan ONH
Denpasar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji ulang rencana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023. Menurutnya, saat perekonomian masyarakat mulai menggeliat pasca wabah Covid, usulan tersebut dinilai tidak tepat. “Sejak tahun 2020 lalu kita masih berupaya memperbaiki ekonomi. Tak terkecuali kelompok masyarakat yang telah mendaftar untuk berhaji. Jadi usulan kenaikan ongkos haji di tengah kondisi saat ini saya pikir tidak rasional,” kata LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Bali, Sabtu (21/1/2023). Ditegaskan LaNyalla, estimasi kenaikan yang diusulkan juga terlalu tinggi. Kenaikannya hampir dua kali lipat dari tahun lalu. “Dan tentu ini sangat memberatkan. Tidak semua jemaah haji itu berasal dari kalangan mampu, banyak diantaranya mereka untuk bisa berangkat harus menjual tanah atau sawah,” tukas dia. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, belum saatnya biaya perjalanan ibadah haji naik, apalagi hingga dua kali lipat. Jikapun terpaksa naik maka kenaikannya harus rasional. “Harus ditinjau ulang, dipertimbangkan dengan cermat, agar masyarakat yang masih terpuruk tidak semakin terbebani lagi,” tuturnya. Sebelumnya, Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 menjadi sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah. Dari BPIH itu 70 persen dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp 69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta. Sementara biaya ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp 35 juta.(*)
Reuni 212, Panitia Cerdas danTaktis, Sengaja Tidak Mengundang Anies, Tahu Akan Dijebak
Jakarta, FNN - Hari ini, 2 Desember 2022, adalah hari ulang tahun Gerakan 212 yang secara rutin diadakan sejak gerakan tersebut dilakukan. Kali acara ulang tahun 212 diadakan di Masjid Attin, Taman Mini Indonesia Indah. Acara sudah mulai dilaksanakan sejak dini hari, dimulai dengan shalat tahajud. Hari ini pula, Anies Baswedan, capres dari partai Nasdem, mulai melakukan kunjungannya ke Banda Aceh, dan salah satu agendanya tentu sholat Jumat karena ini hari Jumat. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas dua acara tersebut bersama Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Jumat (02/12/22). Rocky Gerung yang saat ini kebetulan sedang berada di Nepal dan baru turun dari pegunungan-pegunungan sekitar Himalaya. Jadi beliau sedang berada dalam ketinggian sehingga bisa melihatnya dengan Helicopter View. Mengomentari dua acara terpisah di atas, Rocky mengatakan, “Ya, kalau saya lihat dari Helicopter View atau Bird Eye View, dengan mudah terlihat bahwa terhubung antara Masjid Attin dan Masjid Baiturahman karena itu dua kualitas yang menghendaki perubahan.” Menurut Rocky, tidak ada cara lain selain sinyal-sinyal politik Islam. “Tapi justru itu yang sedang dijebakkan pada Anies supaya Anies hanya diingat sebagai orang yang massanya hanya di sekitar masjid. Tetapi orang lupa bahwa pintu masuk Islam adalah pintu masuk strategis untuk mempersoalkan ketidakadilan.” Jadi, lanjut Rocky, itu memang yang orang harapkan dari Anies. Tidak mungkin Anies datang sebagai agen kapitalis. Anies pasti datang dengan agen keadilan. Karena Anies secara kultural dekat dengan muslim politik maka pasti orang akan menduga Anies hanya bisa bermain politik Islam. Padahal, ini bukan Anies yang bermain politik Islam, tapi pemerintah yang takut Anies diasuh oleh Islam. Semua capres pastu butuh suara Islam yang mayoritas. “Jadi, terlihat bahwa ini peristiwa yang akan berlanjut karena istana kehilangan caea untuk bermain cantik,” ujar Rocky. Kalau Anies beredar di Masjid Baiturahman dan 212 di Masjid Attin, menurut Rocky, Ganjar buat acara saja di mana. Di satu sisi kita bisa membayangkan bahwa orang selalu menunggu Anies tiba, sementara di sisi lain orang menunggu Ganjar membagi amplop. Ini berbeda sekali, karena sudah dibiasakan bahwa kelompok Jokowi kalau membuat acara megah dan mewah lalu pulangnya mendapat uang. Apakah yang mendapat uang itu akan memilih Ganjar sedangkan mereka mobilisasi, bukan partisipasi. Ganjar menggunakan politik mobilisasi, dan politik ini membuat tiang-tiang negara patah dan ambruk. Sedangkan Anies paham bahwa dia mesti mengembalikan manfaat dari politik partisipasi. Menurut Rocky, kita tetapi ingin melihat permainan politik ini ujungnya apa: ketakutan Pak Jokowi, kecemasan Ganjar, dansangat mungkin PDIP juga mengatakan kalau begitu Anies saja yang kita dukung karena Ganjar dan Pak Jokowi tidak tunduk pada partai. Semua bisa terjadi. “Dan itu yang kita anggap bahwa karena ambisi satu orang maka potensi seperti Anies atau siapapun akan dijegal,” ujar Rocky. Tetapi, sekarang bolanya ada pada Nasdem, mau membela Anies atau tidak. Tetapi, kalau Nasdem tidak bisa membela Anies, “Bola salju Anies sudah bergulir, tidak mungkin lagi dicegah dengan alasan apa pun,” tegas Rocky. Publik sudah menginginkan parameter baru untuk menginginkan perubahan dan membuat kontras kebijakan dengan Presiden Jokowi, lanjut Rocky. Dan itulah yang disebut demokrasi, karena demokrasi adalah berubah dari kontras satu ke kontras lain. Ditanya mengenai tentang arti reuni 212 di tahun politik, di mana panitia tidak mengundang Anies Baswedan, tapi orang tetap menilai bahwa ini satu kekuatan yang harus diperhitungkan dan mungkin suatu saat akan menyatu kembali dengan Anies Baswedan, Rocky mengatakan, “Saya kira itu satu strategi yang sangat cantik dengan tidak mengundang Anies Baswedan. Tidak mengundang artinya secara eksplisit mengatakan bahwa Anies adalah presiden kita. Anies adalah faktor atau dikatakan secara terbalik bahwa demi masa depan Anies maka tidak mengundang Anies.” Menurut Rocky, semakin Anies tidak diundang, semakin 212 berkualitas karena mereka paham bahwa begitu dimasukkan ke 212 maka politik identitas dicapkan lagi padaAnies. “Jadi, 212 betul-betul sudah pinter, dulu juga sudah pinter, sekarang karena dia harus zig zag maka semakin pintar,” tegasnya. 212 sangat taktis, sangat teknikal sekarang karena dia tahu dia akan dijebak. Itulah akibatnya kalau kekuasaan tidak mengerti cara berpolitik yang taktis, pamer kekuasaan dari G20 sampai GBK, sementara rakyat menunggu event-event kecil dengan Anies. (sof)
Imam Shamsi Ali: Kuatkan Kolaborasi dan Interkonektif dalam Menghadirkan Perdamaian Dunia
Makassar, FNN - Imam Islamic Center of New York dan direktur Jamaica Muslim Center Dr. Muhammad Syamsi Ali, Lc., MA hadir sebagai pembicara di dialog umum pada Musyawarah Kerja Nasional ke-XV Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah, yang diadakan di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (28/11/2022). Di awal sambutannya, Imam Shamsi Ali memaparkan pentingnya mensyukuri nikmat iman dan Islam, yang ada pada kita kadang luput dari rasa syukur tersebut apalagi ada dilingkungan mayoritas. “Iman dan Islam sudah biasa kita rasakan di lingkungan muslim, namun di lingkungan New York, di mana kita jarang merasakan sinar Islam itu membuat kita rindu akan nikmat hidayah Islam itu. Apalagi kami yang hidup di tengah-tengah kota New York, sebagai pusat ibu kota dunia atau pusat kapitalisme, di sana ada pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sumber kekuatan global dunia. Ternyata baru kita sadar bahwa ternyata ketika Islam dan sinar hidayah itu jauh, maka serasa hampa kehidupan itu,” ujarnya. Shamsi menjelaskan bahwa hidayah yang secara spesifik memiliki makna ma’rifat, bagaimana kita mengenal Allah yang menjadi esensi manusia, yang tanpa esensi itu orang-orang akan berpura-pura bahagia, berpura-pura menjadi manusia padahal tidak mengenal esensi dari manusia. “Fitrah manusia itu adalah Islam, yang tanpa fitrah itu kita tidak bisa bersifat seperti manusia. Maka hidayah juga bisa mengantar kita kepada ma’rifatunnas, mengenal diri kita sebagai manusia dan kemana tujuan manusia itu, tanpa itu manusia hidup tanpa orientasi dia akan lelah dari kehidupan ini,” tuturnya. Shamsi Ali menegaskan bahwa manusia yang tidak memiliki tujuan mau kemana, perjalanan hidup yang tidak ada ujungnya tentu akan membuat manusia tersebut lelah dan berjalan tanpa arah, karena tidak memiliki orientasi kehidupan. “Itulah sebabnya Al-Qur’an hadir untuk memberikan orientasi yang jelas dalam kehidupan kita. Manusia yang tidak mengenal orientasi kehidupan, maka dia akan lelah dengan kehidupan itu, dan alhamdulillah Wahdah adalah salah satu wadah yang ada di garda terdepan untuk mengembang amanah dalam menyampaikan hidayah kepada seluruh pelosok dunia ini,” tegasnya. Selain mengangkat esensi nikmat hidayah itu, Imam Shamsi Ali juga mengangkat nilai-nilai ukhuwah yang bisa menjadi kekuatan melawan gerakan di west mulai dari islamophobia hingga missionaris, di tengah perkembangan dunia yang begitu cepat dan besar. “Ukhuwah yang selaras dengan tajuk Mukernas ini yakni soliditas dan kolaborasi, dunia sedang berkembang dengan cepat, negara-negara besar seperti Amerika, China dan lainnya telah menjadi kekuatan Ekonomi dan Politik dunia dengan sangat besar, yang kekuatan itu mereka tidak akan bisa dapatkan tanpa kolaborasi dengan negara lainnya,” ungkapnya. Namun, mayoritasnya umat Islam saat ini ternyata tidak melahirkan kekuatan besar yang disebabkan penyakit wahm yakni cinta dunia dan takut mati, makanya umat Islam saat ini mengubah hal tersebut, saatnya kita bekerja untuk dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. “Umat Islam ini adalah umat yang besar, bahkan menjadi penganut agama terbesar. Umat Kristen itu 2.2 Milliar, tapi orang Kristen itu terbagi dua ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan, dan mereka itu nggak mungkin bisa disatukan, sedangkan umat Islam yang jumlahnya 1.5 atau 1.7 milliar, maka kita ini sudah menjadi umat terbesar di dunia,” katanya. Olehnya itu, umat Islam dan organisasi Islam harus membangun kolaborasi, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathaniyah, dan interkonektif yang luar biasa untuk melahirkan kekuatan yang besar dan menjadi tuang dirumahnya sendiri. “Dunia sedang berkompetensi, maka mari kita sambut tantangan itu dengan meneguhkan perjuangan menjadi umat terbesar dunia, kitalah yang harus maju memimpin dunia, mari mengembangkan potensi, mari kita hadirkan masinis, pengemudi, kader dari bangsa ini dengan orang-orang terbaik kita,” tambahnya. Sehingga menurut Imam Shamsi Ali membangun dialog antar anak bangsa, sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan problem dunia saat ini. Selain itu, dialog dalam perjuangan dakwah sangat penting, karena dakwah ini adalah kompetisi untuk mengajak orang beriman, sebagaimana missionaris juga berupaya untuk memurtadkan umat Islam. (sws)
Anwar Abbas Calon Kuat Ketua Umum PP Muhammadiyah
SOLO, FNN - Buya Anwar Abbas merupakan calon kuat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Dalam Sidang Tanwir Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Solo, yang berlangsung 18-20 November 2022, telah menetapkan 39 nama sebagai calon ketua umum Muhammadiyah periode 2022-2027. Dari ke-39 nama tersebut, peserta Muktamar melalui Sidang Tanwir akan menyaring lagi menjadi 13 orang yang akan duduk sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Nama Ketua Muhammadiyah Anwar Abbas berada di posisi paling atas dengan perolehan suara sebanyak 190. Sedangkan petahana Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini Haedar Nashir berada di posisi ketiga dengan perolehan 175 suara. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy berada di urutan 15 dengan perolehan 141 suara. Selain itu, muncul juga nama-nama besar seperti, Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mut\'i, mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Dirjen Haji dan Umrah Kementetian Agama Hilman Latief. \"39 nama tersebut dipilih oleh Tanwir yang beranggotakan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia dan Organisasi Otonom Muhammadiyah,\" tulis akun @muktamar.48 di Instagram. Pengaruh Pihak Luar Sementara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010, M. Din Syamsuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima FNN, memohon kepada para peserta Muktamar atau Muktamirin, untuk memilih para kader sejati Muhammadiyah yg memiliki integritas tinggi, intelektualitas cukup, kemandirian dan tidak terpengaruh pihak luar. \"Dia juga harus sanggup menyediakan waktu untuk berkhidmat mengemban amanat secara bersungguh-sungguh. Jangan memilih kader yang hanya akan menumpuk jabatan dan sudah sibuk di luar, \" ujar Din. Pada kesempatan itu, Din Syamsuddin mengetuk hati segenap Muktamirun untuk memilih 13 atau 17 Anggota PP Muhammadiyah dengan mata pikiran dan mata hati yang jernih demi kemajuan Persyarikatan, dengan memperhatikan kebutuhan gerak Persyarikatan menghadapi tantangan zaman yg semakin berat dan kompleks. Din juga memohon pada peserta Sidang Tanwir Muhammadiyah untuk mempertahankan dua figur intelektual-ulama yang berhasil memajukan organisasi pada periode ini yaitu Haedar Nashir dan Abdul Mu\'ti. Kata Din, banyak sekali kader/tokoh Muhammadiyah yang mumpuni tapi mereka tidak akan bisa masuk kalau yang sudah lama di pengurus pusat tidak legowo. Kemudian Din menyebut nama para kader/tokoh yang dinilai layak masuk ke jajaran PP Muhammadiyah. Mereka adalah Hilman Latief, Untung Cahyono, M. Sayuti, Asep Purnama Bahtiar, Imam Addaraqutni, Armyn Gultom dan Ma\'mun Murod. Untuk memperkuat Bidang Keagamaan (Tarjih dan Tabligh), Din Syamsuddin mengusulkan nama Syamsul Anwar, Saad Ibrahim, Ambo Asse, dan Saidul Amin. Sedangkan untuk memperkuat Pengembangan Pendidikan dan Kerja sama Luar Negeri, Din Syamsuddin mengusulkan empat nama yakni Bambang Setiaji, Sofyan Anif, Zakiyyudin Baedhowi dan Ahmad Khairuddin. \"Usulan ini diajukan semata-mata demi kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah tercinta,\" pungkas Din Syamsuddin. (TG)
Ormas Wahdah Islamiyah Menguatkan Solidaritas dan Kolaborasi
MAKASSAR, FNN – Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah akan menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional ke-XV, di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulsel, pada 24-27 November 2022. Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Ustaz Zaitun Rasmin menjelaskan, Mukernas akan diadakan secara offline dan online di berbagai daerah di Indonesia. Mukernas ini mengangkat tema “Menguatkan Solidaritas dan Kolaborasi untuk Mengatasi Persoalan Umat dan Bangsa.” “Covid-19 telah berlalu dan melanda negeri kita dan seluruh dunia, kita berharap bahwa banyak kebaikan yang telah kita dapatkan disamping berbagai ujian yang telah kita lewati. Saatnya untuk kita kembali bangkit dan lebih maju. Kita tahu bahwa setelah mengalami Covid-19 begitu banyak problem yang kita hadapi, terutama dalam bidang ekonomi yang tentu berdampak terhadap sosial dan lainnya. Maka dari itu, diperlukan kerjasama bahkan kolaborasi yang benar-benar efektif agar kita bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut, disektor umat maupun di sektor negara kita,” ujar Ustaz Zaitun. Ditengah banyaknya problem umat dan bangsa hari ini, maka peran ormas sangat diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsih yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. “Mukernas ini diharapkan akan memberikan sumbangsih yang signifikan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa tentu sesuai dengan kemampuan yang ada pada Wahdah Islamiyah yang selalu berharap pada taufiq dan bantuan Allah subhanahu wata’ala,” tegasnya. Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengapresiasi peran Wahdah Islamiyah yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia dan khususnya warga kota Makassar. “Selamat atas terselenggaranya Mukernas yang ke-15 Wahdah Islamiyah, Wahdah memberi banyak kontribusi bagi kota ini dan tentunya banyak memberi kontribusi bagi seluruh umat di Indonesia. Kami punya banyak program yang membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kader-kader Wahdah di seluruh Indonesia utamanya di kota Makassar. Selamat bermukernas, semoga Insya Allah hasil mukernas ini memberikan soslusi-solusi kita kedepan terutama dalam penguatan keimanan umat,” tuturnya. (TG)
Perubahan Akan Terjadi dalam Waktu Dekat, Inilah 8 Rekomendasi Kongres Umat Islam Jabar
Jakarta, FNN - Kongres Umat Islam Jawa Barat (Jabar) berakhir sesuai jadwal. Kongres yang berlangsung selama dua hari pada Jumat-Sabtu (18-19 November 2022) telah sampai pada puncaknya dan ditutup dengan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Jend. TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Selain Gatot, juga dihadirkan pembicara lain yang memberikan sambutan dan menyampaikan materi singkatnya. Salah satunya adalah KH Deden Abdul Hakim, tuan rumah yang menyampaikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta). Sambutan Deden disambung oleh Bachtiar Chamsyah yang menyampaikan bahwa keinginan bersama yang hendak dicapai adalah patuhnya umat pada ulama, bersatunya umat denga ulama untuk membawa perubahan. \"Bukan tak mungkin perubahan akan berlangsung dalam waktu cepat,\" ucap Menteri sosial era Presiden SBY itu. Masuk pada acara inti, yaitu pembacaan rekomendasi hasil Kongres Umat Islam Jawa Barat yang bertema \"Ulama dan Umaro Menatap Masa Depan Indonesia dengan Satu Misi, Satu Kata, dan Satu Tindakan\" disampaikan oleh KH Cecep Abdul Halim, sebagai berikut: 1. Ulama dan umat Islam bersepakat untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman yang merongrong dan menghancurkan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia sampai titik darah penghabisan; 2. Kepada seluruh komponen bangsa untuk tetap memelihara sikap dan tindakan mulia para alim ulama demi masa depan Indonesia; 3. Umat Islam bersama komponen bangsa untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa, serta menyelamatkan dari keterpurukan dan kehancuran; 4. Kepada para pimpinan ormas-ormas Islam mengajak untuk bersama-sama mempersiapkan agenda strategis dalam mobilitas sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, maupun politik alternatif dan konstruktif dalam menyongsong peradaban baru NKRI secara proaktif sehingga mampu menentukan arah pembangunan, menghadirkan keadilan sosial, mengelola sumber daya alam demi kemakmuran dan kelestarian alam, dan mewujudkan kedaulatan serta kesejahteraan bangsa; 5. Semakin merekatkan sendi-sendi kehidupan sosial dan politik keumatan dan kebangsaan melalui penguatan daya tahan diri dari pengaruh potensi konflik yang semakin meningkat intensitasnya; 6. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam menyiapkan generasi terbaik untuk merancang masa depan strategis demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia; 7. Mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk turut serta aktif dalam menyosialisasikan pentingnya kesatuan dan persatuan antara ulama dan umat; 8. Mengimbau seluruh umat agar senantiasa berkhidmat dan bertindak sesuai dengan arahan, bimbingan, maupun contoh ulama dalam menyikapi dan menghadapi situasi kondisi yang penuh ketidakpastian. Kongres Umat Islam Jabar dikejutkan dengan kehadiran tokoh Papua, Natalius Pigai. Ia mengaku bersyukur atas kesempatan yang diberikan padanya dalam upaya persatuan umat untuk membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Pigai menjelaskan kondisi Indonesia yang tengah terpuruk yang disebabkan oleh bobroknya pemerintahan. Dia mengatakan bahwa Republik Indonesia saat ini seperti penjara besar. Dan mengumpamakan kondisi Indonesia saat ini seperti ikan dalam akuarium. Yang mana masyarakat menjadi ikan yang dapat dilihat dan terkurung, sekaligus juga melihat kebobrokan pemerintah. Sebagai pembicara terakhir, Gatot mengingatkan perjuangan ulama dalam peran kemerdekaan dan persatuan. \"Saya minta pada ulama, untuk mempersatukan umat karena menyatukan umat adalah perintah Allah seperti perintah salat,\" ujar Gatot. Gatot pun menjadikan ulama sebagai bengkel jiwa, yang mana ulama menjadi tempat untuk belajar dan meminta nasehat untuk kebaikan. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh abuya KH Muhammad Muhyiddin Abdul Qodir Al Manafi. (rac)
Semarak Kongres Umat Islam Jabar Dihadiri Natalius Pigai
Jakarta, FNN - Hari kedua Kongres Umat Islam Jawa Barat (Jabar) dihadiri oleh ratusan orang. Adapun tema kongres berjudul \"Ukhuwah Silaturahmi, Menggalang Persatuan dan Kesatuan Umat Islam Indonesia - Ulama dan Umaro Menatap Masa Depan Indonesia dengan Satu Misi, Satu Kata dan Satu Tindakan.\" Rangkaian hari kedua acara tersebut digelar di lapangan Pondok Pesantren (Ponpes) Sukaraja, Garut, Sabtu (19/11/2022). Semarak Kongres Umat Islam Jabar disambut hangat oleh masyarakat sekitar. Hal itu tampak dari antusiasme masyarakat yang mulai berdatangan dab menunggu dari pukul 08.00 WIB yang jauh sebelum acara dimulai sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu pukul 10.00 WIB. Dan antusiasme tersebut juga disampaikan oleh seorang warga Lede yang datang dari pelosok desa untuk mendukung perubahan. \"Mudah-mudahan dari acara Kongres ini ada perubahan untuk Indonesia yang lebih baik,\" ucap Lede, masyarakat yang mengikuti kongres. Dijadwalkan bahwa acara hari kedua akan diisi dengan pembacaan ayat suci Al Quran, tausiyah, pembacaan hasil Kongres dan diskusi, serta pidato kebangsaan dari tokoh Papua, Natalius Pigai. Dalam sambutan pembuka Pimpinan Pondok Pesantren Sukaraja, KH Deden Abdul Hakim mengapresiasi kedatangan tokoh Papua. Deden juga menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmatan lillalamin yang melindungi alam seisinya. Deden mencontohkan, penulis buku Amerika Serikat yang menulis 100 Tokoh Berpengaruh di dunia dengan menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama, yang kedua Issac Newton dan urutan ketiga Yesus. \"Ini bukti nyata Islam agama untuk umat dunia seisinya,\" pungkas Kyai Deden. (rac)
Rezim Kendalikan Kekuasaan Mutlak, Tapi Tak Mampu Sejahterakan Rakyat
Garut, FNN - Koalisi yang dibangun rezim Jokowi mencapai 82 persen, diukur dari dukungan partai politik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Namun menurut Ubedilah Badrun Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dukungan mutlak tersebut tak mampu membuat rakyat sejahtera, karena pemegang amanah kekuasaan tidak punya kemampuan memimpin. \"Hari ini secara empirik pemerintah menguasai 82 persen parlemen. Ini artinya rezim memiliki kekuasaan yang sangat kuat,\" katanya dalam Kongres Umat Islam di kompleks Pondok Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/11/22). Dengan anggaran yang begitu besar lanjut Ubed, pertumbuhan ekonomi cuma 5,7 persen. \"Kita terbelakang di Asia Tenggara. Kekuasaan 82 persen tak mampu menciptakan kesejahteraan,\" ucapnya melanjutkan. Kang Ubed demikian panggilan akrabnya juga mengatakan agar tidak mengajarkan umat islam tentang toleransi karena dalam merumuskan Pancasila umat Islam telah berkorban dengan menghapuskan 7 kata pada sila pertama sebagai bentuk toleransi. \"Umat Islam sejak kemerdekaan menjadi contoh terbaik dalam toleransi,\" ujarnya. Kang Ubed juga mengkritik pemerintah yang membanggakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Lebih parah lagi saat pandemi terjadi korupsi yang ugal-ugalan, dimana anggaran yang seharusnya diterima rakyat, justru dikorup. Ubed juga memaparkan adanya 2600 kasus korupsi selama delapan tahun Jokowi memimpin, yang mana aktor-aktor utama dalam kasus korupsi adalah partai penguasa. Di dunia politik Ubed juga menjelaskan betapa buruknya politik yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini hingga kemunduran partai politik Islam dari zaman kemerdekaan hingga saat ini yang hanya memiliki suara berkisar 30 persen. Dia menjelaskan alasan kemunduran partai politik Islam itu terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal mundurnya karena hilangnya persatuan umat Islam. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena sekuler memusuhi partai politik Islam. Oleh karena itu perlunya mengubah car berpikir umat. Ke depan Ubed mengajak untuk silaturahmi umat Islam diintensifkan menuju perubahan yang lebih baik. Dan dia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap narasi politik yang sedang dimainkan pemerintah. \"Terakhir, saya sampai saat ini tidak yakin tahun 2024 akan ada Pemilu. Kenapa? Karena narasi yang dibangun oleh pemerintahan adalah tahun depan sebagai tahun yang gelap,\" ujarnya. Menyambung materi dari Ubedillah, Said Didu mengatakan bahwa sumber segala kejahatan adalah kebohongan. Said menegaskan bahwa bohong bila rakyat tidak turut membayar membayar utang negara. \"Listrik naik itu untuk bayar utang. Pupuk dikurangi itu untuk bayar utang. BBM naik itu bayar utang. PPN naik untuk bayar utang,\" ujar Said. Said menjelaskan bahwa Joko Widodo (Jokowi) berutang sebesar Rp1,7 triliun perhari dan rakyat harus membayar hutang Rp2,5 triliun tiap hari. Yang mana hutang ini dinikmati oleh para konglomerat yang membangun infrastruktur di mana\'-mana. Penikmat utang berikutnya adalah para buzzer. Said mengatakan bahwa sepanjang kepemimpinan dari zaman Soekarno sampai Jokowi, ia melihat saat ini yang paling buruk. Dan yang lebih miris lagi dia menjelaskan bahwa saat ini umat Islam menjadi alat kekuasaan. Dia juga mempertanyakan keuntungan dari kenaikan harga CPO, Batubara, dan minyak. Yang dia simpulkan semua itu lari kepada oligarki. Bahkan semua BUMN punya utang besar dan hanya mampu membayar tiga bulan karyawannya. Mosad panggilan akrab Said Didu berharap kebohongan itu dapat berakhir. \"Semoga dari tempat sederhana ini kebohongan diakhiri,\" ucapnya. Sementara itu MS. Kaban pun mengaminkan kedua pembicara tersebut. Dia mengatakan bahwa kebohongan yang terus terjadi akan menutup pintu keberkahan yang akibatnya kebijakan jadi rusak. Mantan Menteri Kehutanan tersebut juga menjelaskan bahwa perubahan iklim terjadi karena melanggar sunatullah (hukum alam). \"Alam diciptakan Allah dengan hukum hukum. Tapi hukum dilanggar manusia. Akibatnya timbul malapetaka dan bencana,\" ucapnya. Membahas tentang isu lingkungan yang tidak dipedulikan pemerintah, Kaban mengatakan setelah perubahan iklim, dunia menghadapi ancaman iklim, (climate disaster) yang ancamannya lebih mengerikan. Kaban menjelaskan kalau hutan-hutan Indonesia rusak karena dieksploitasi oligarki. Karenanya perlu upaya penyelamatan dengan cepat agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah. Oleh karena itu ia mengajak umat Islam untuk membangun satu kekuatan bersama melawan kekuasaan dan menyelamatkan Indonesia. Dia juga membandingkan antara lingkungan dan peradaban, bahwa hancurnya peradaban disebabkan oleh pemegang amanah yang tidak amanah. Sebagai pembicara terakhir, Syahganda Nainggolan membuka dengan pernyataan, \"Kita tidak bisa hidup sebagai bangsa Indonesia tanpa nilai-nilai.\" Dia mengatakan bahwa Jokowi hidup tanpa nilai. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa oligarki adalah penghamba riba. Syahganda menerangkan bahwa nilai yang antiriba hanya Islam. Dirinya juga menyebutkan calon yang berani melawan oligarki ada tiga, yaitu Habib Riziq Shihab, Gatot Nurmantyo, dan Anies baswedan. \"Kenapa oligarki takut terhadap Islam, sebab hanya nilai Islam yang berani melawan riba,\" ucap Syahganda. Seruan perjuangan juga dilakukan oleh Syahganda dan menutup pernyataannya bahwa persekutuan yang saat ini dilakukan berada di jalan lillahi ta\'ala. \"Manusia yang paling bobrok adalah manusia yang tidak melakukan ikhtiar sama sekali,\" pungkasnya. (sws, rac)
POPULER
