DAERAH
Ketua DPD RI Ingatkan Pers Jaga Netralitas di Tahun Politik
Jakarta, FNN – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Kamis (9/2/2023), mendapat sambutan positif dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sejumlah harapan disampaikan LaNyalla. Di antaranya mengenai netralitas pers nasional. Menurut LaNyalla, HPN adalah momen istimewa untuk para insan pers nasional. “Buat seluruh insan pers tanah air, selamat merayakan HPN 2023. Semoga event ini menjadi momentum bagi para insan pers untuk meningkatkan lagi profesionalitasnya,” kata LaNyalla, Rabu (8/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, tahun ini pers akan menghadapi tantangan yang cukup besar. “Tahun ini adalah tahun politik. Tahun yang akan dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberi informasi sesuai porsi serta menghindari hoax,” katanya. Calon Ketua Umum PSSI itu mengatakan, pers harus menjadi pengawal dari jalannya demokrasi di tanah air. “Pers harus menjadi pengawal demokrasi dengan menyajikan informasi yang cover both side. Netralitas pers harus dijaga. Sehingga informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyesatkan,” katanya. Untuk tahun ini, peringatan HPN 2023 diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Tema yang diusung adalah ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’. (*)
Senator DPD Tamsil Linrung Menjamu Rombongan Mufti Malaysia
Jakarta, FNN - Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia diharapkan menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan dakwah dan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Pasalnya Perdana Menteri ke 10 Malaysia itu punya sejarah hubungan yang kuat dengan tokoh-tokoh dakwah dan pendidikan di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tamsil Linrung dengan Mufti Kuala Lumpur Profesor Madya Dr. Datuk Luqman bin Haji Abdullah di D’Procope Tangerang Selatan. “Pertama-tama, saya haturkan tahniah kepada saudara-saudara atas usainya perhelatan politik di Malaysia, dimana Datuk Sri Anwar Ibrahim terpilih secara demokratis sebagai PM yang baru. Kedua, kami sudah lama menjalin hubungan dengan Datuk Sri Anwar dalam kerjasama di bidang pendidikan dan kepemudaan. Beliau tercatat sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) bersama pengurus besar HMI pada masa itu,” papar Tamsil Linrung melalui keteragan tertulis, Rabu (8/2). Di hadapan Datuk Luqman bersama rombongan dari Universitas Malaya, Senator asal Sulawesi Selatan ini menambahkan, bahwa Anwar Ibrahim merupakan figur yang punya rekam jejak peduli pada penguatan relasi Indonesia dan Malaysia. Hal itu juga dibuktikan dengan dipilihnya Indonesia sebagai destinasi lawatan resmi pertama usai pelantikan Anwar sebagai PM. Kedekatan tersebut, merupakan bentuk otentik interaksi saling membangun dua negara serumpun. Datuk Lukman menuturkan, salah satu program yang dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim adalah memperkuat syiar Islam. Termasuk menggelar pengajian rutin di kediaman Perdana Menteri yang terbuka untuk umum. Hal itu merupakan pertama kalinya dilakukan di Malaysia. Pengajar di Universitas Malaya ini menilai, upaya Anwar Ibrahim dalam mendekatkan umat dengan dirinya diharapkan mampu mengokohkan negeri jiran itu setelah melalui momentum politik yang tegang. Di kesempatan itu, Datuk Luqman mengundang Tamsil Linrung untuk melakukan kujungan balasan ke Malaysia bersama Habib Haykal untuk menjajaki potensi-potensi kerjasama dakwah dan pendidikan. Di akhir pertemuan, Tamsil menghadiahkan buah pikiranya berupa buku bertajuk Kalibrasi Kiblat Bangsa kepada rombongan Mufti Kuala Lumpur tersebut. Pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua Yayasan Manba\'ul Huda Nusantara, Habib Haykal Lc itu, juga hadir Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Universitas Malaya, Profesor Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor, dan Dr Ahmad Suryadi Nomi, Dosen di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta jajaran Direksi Tali Foundation. Habib Haykal berharap, silaturahmi Senator DPD RI dengan Mufti Negeri Persekutuan ini menjadi simpul yang memperkuat hubungan kedua negara, termasuk dalam pertukaran pelajar, pemuda dan da’i. “Kita berdo’a, silaturahmi ini mendapat curahan berkah. Menandai babak baru dalam mengembangkan hubungan Indonesia dan Malaysia di sektor dakwah dan pendidikan yang sejak lama terjalin dengan baik,” tutup Habib Haykal.
Selamat 1 Abad NU, Ketua DPD Dorong Perjuangan Mabadi Khaira Ummah 0 18
Jakarta, FNN – Gagasan besar yang dirumuskan KH Mahfudz Siddiq tentang Mabadi Khaira Ummah adalah salah satu karya universal besar Ulama NU yang patut terus diperjuangkan. Terutama di era perubahan konstelasi global dan makin melemahnya Daulat Rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberi ucapan selamat atas peringatan Harlah 1 Abad NU, yang dipusatkan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. KH Mahfudz Siddiq, santri KH Hasyim Asyari yang juga menemani Rais Akbar NU dalam kepengurusan PBNU yang diamanatkan kepadanya di tahun 1937, telah merumuskan prinsip dasar pembentukan umat terbaik. Melalui lima sikap dasar. Sehingga prinsip ini dikenal dengan Al Mabadi Al Khamsah. “Yaitu, As-Shidqu (jujur), Al-Amanah wal Wafa bil Ahdi (dapat dipercaya), Al-Adalah (bersikap adil), At-Ta’awun (saling tolong menolong) dan Al-Istiqamah (konsisten),” urainya, Selasa (7/2/2023) di Jakarta. Sehingga Gerakan Mabadi Khaira Ummah ini adalah pembentukan umat terbaik, atau bisa kita sebut sebagai masyarakat madani atau civil society yang berdaya, karena itu seharusnya dapat ikut menentukan Arah Perjalanan Bangsa menuju kebaikan warga. “Nah ini penting saya sampaikan, karena sistem bernegara kita hari ini, terutama konstruksi sistem-nya telah berubah dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Dimana para pendiri bangsa banyak dari kalangan Ulama besar NU,” tukas LaNyalla. Sejak reformasi, kita melakukan Amandemen Konstitusi menjadikan tidak ada lagi ruang dan tempat bagi elemen civil society untuk berada di Lembaga Tertinggi Negara. Karena lembaga tersebut hanya diisi peserta pemilu. Baik dari unsur partai politik, maupun DPD RI. Tetapi dominasi kekuatan ada di DPR RI yang merupakan unsur peserta pemilu dari partai politik. “Dan yang lebih mengancam masa depan adalah nilai-nilai yang ada di pasal-pasal Konstitusi hasil Reformasi, ternyata bukan lagi mencerminkan Pancasila. Tetapi mencerminkan nilai-nilai ideologi lain, yaitu individualisme dan liberalisme. Ini hasil kajian akademik yang valid,” imbuhnya. Tentu pengingkaran terhadap Pancasila ini bisa saja disebut perusakan secara diam-diam. Sedangkan kita semua tahu, Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang paling teguh memegang Amanah Pancasila sebagai konsensus Ulama. Seperti pernah dikatakan Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin, yang mengatakan; “Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Karena ini sudah Mujma’alaih, atau Konsensus para ulama!”. Saya berharap NU dalam menjalani titik kedua menuju abad berikutnya dapat memimpin derap dan langkah bangsa ini demi mewujudkan kembali kedaulatan negara di tangan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa, yang tentu harus kita perkuat dan sempurnakan, benar-benar menjadi jawaban atas sistem bernegara terbaik di dunia. (*)
Ketua DPD RI Minta Pemda Utamakan Anggaran untuk Program Prioritas
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, anggaran harus diutamakan pada skala prioritas, terutama pemulihan ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. \"Saya minta para kepala daerah mengelola anggaran secara efisien. Fokuskan kepada hal-hal yang substantif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, pengawasan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan,\" ujar LaNyalla, Selasa (31/1/2023). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal-hal yang tidak perlu lebih baik dikurangi atau lebih disederhanakan tanpa mengurangi esensi dan hasil yang diperoleh. Apalagi, sambung LaNyalla, teknologi informasi sudah sangat maju. Segala hal yang bisa dilakukan dengan media teknologi, hal itu lebih dimaksimalkan. \"Kita dorong pemanfaatan teknologi informasi yang perkembangannya sudah sedemikian pesat. Para kepala daerah bisa memanfaatkan hal itu. Misalnya rapat-rapat, ataupun konsultasi terkait program kerja, bisa dilakukan dengan zoom. Artinya mengurangi pertemuan atau rapat-rapat secara offline,\" tutur dia. LaNyalla yakin para kepala daerah lebih paham program mana yang menjadi prioritas dan perlu didahulukan. Sehingga efisiensi dapat lebih optimal dan anggaran yang ada digunakan untuk program skala prioritas. \"Intinya adalah serapan anggaran untuk program utama harus lebih besar dibanding program penunjangnya,\" tukas LaNyalla.(*)
Tarif Sudah Naik, Tapi Pelayanan PDAM Kota Tangerang Buruk
Jakarta, FNN - Pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Tirta Benteng (lebih dikenal PDAM), Kota Tangerang, Probinsi Banten belakangan semakin buruk. Padahal, perusahaan yang menyedot air dari Cisadane itu sudah menaikkan tarif, terutama tarif dasar (abodemen) yang membuat pelanggan geleng-geleng kepala. Buruknya pelayanan tersebut bisa dibuktikan dengan seringnya air mati ke rumah pelanggan. Rabu, 21 Desember 2022 kemarin, aliran air ke rumah pelanggan di wilayah Cipondoh mati total sejak sekitar pukul 8.00 pagi. Hingga berita ini diturunkan sekitar pukul 16.30, air belum mengalir. Tidak ada penjelasan dari pihak Perumda Tirta Benteng mengapa air mati total. Selain itu, tidak ada juga bantuan air yang didrop atau dipasok melalui mobil tangki air. \"Ini penyakit PDAM tidak melayani pelanggan,\" demikian perbincangan pelanggan di WhatsApp Grup (WAG), Rabu kemarin. Sedangkan pelanggan lainnya menuliskan tiga penyakit PDAM Kota Tangerang. Pertama, air kecil, sering mati, suka keruh seperti teh dan kopi, terutama malam hari (waktunya mutar) Kadang keruh pukul 23.00, pukul 01.00, pkl 03.00 dan menjelang subuh). Dulu keruh juga siang hari sering. Kedua, tiba-tiba tagihan melompat, padahal yang pakai itu-itu juga. Kalau tagihan melompat bulan September misalnya, Oktober dan seterusnya normal lagi. Ketiga, padahal, tarif air sudah naik, terutama abodemen. Pegawai PDAM yang mengaku bagian Hubungan Masyarakat, Syarif yang dikirim video aliran air mati hanya membalas dengan kalimat memohon maaf. \"Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya🙏,\" kata Syarif dalam jawabannya. Tidak ada penjelasan kenapa mati dan sampai kapan baru hidup lagi. Apalagi, tidak menyebut akan ada pengiriman air melalui mobil tangki air. Sebelumnya, para pelanggan mengeluhkan berbagai pelayanan PDAM Tirta Benteng yang buruk setelah tarif dinaikkan. Yang paling banyak dikeluhkan adalah lonjakan tagihan yang di luar akal dan sangat memberatkan. Misalnya, ada pelanggan yang tiba-tiba ditagih Rp 2, 3 juta lebih. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 300.000. Ada lagi pelanggan yang tiba-tiba ditagih Rp 3 juta lebih. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 150.000. Setelah dicek ke kantor PDAM, katanya, menunggak atau ada sisa yang belum dibayar tiap bulan selama 20 bulan. \"Aneh juga, kok 20 bulan, tapi tidak ada pemutusan, apalagi peringatan. Padahal, aturannya jika tiga bulan menunggak, akan ada peringatan sebelum diputus,\" ujar pelanggan tersebut. Sedangkan pelanggan lainnya mengeluh tiba-tiba tagihan naik Rp 100.000 dari biasanya. Kejadiannya, pada tagihan September 2022. \"Biasanya paling tinggi Rp 150.000, naik jadi Rp 250.000. Anehnya, kok bulan Oktober dan November sudah normal lagi,\" kata pensiunan salah satu BUMN tersebut. Apa yang dialaminya juga banyak terjadi pada pelanggan lainnya. Tiba-tiba tagihan air naik bulan September 2022. Tetapi, bulan berikutnya normal lagi. Padahal, orang yang menggunakan air di dalam rumah pelanggan tidak bertambah. Penggunaan air juga biasa saja. (Anw).
Menyesakkan Dada, Tagihan Air Tiba-tiba Naik Ribuan Persen
Tangerang, FNN – Sejumlah pelanggan air Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kaget karena tagihan air yang melonjak sampai ribuan persen. Mereka tidak paham, tagihan tiba-tiba melompat, padahal pemakaian biasa. Bahkan, ada yang tidak menggunakannya, tetapi tagihan naik luar biasa dan menyesakkan dada. Lonjakan tagihan itu mulai terasa sejak Agustus 2022. Akan tetapi, yang mengagetkan tagihan Oktober, November, dan Desember 2022. Seorang pelanggan di Poris Pelawat, H. Suyusi sangat kaget ketika tagihan November menjadi Rp 2 juta. Padahal sebelumnya cuma Rp 75.000. Ketika menyampaikan pengaduan ke kantor Perumda Tirta Benteng, di Jln. Kompleks PU Prosida Bendung Pintu 10, Mekarsari, ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. “Disuruh mencicil. Masak tiba-tiba naik tinggi sekali,” katanya. Kenaikan tagihan air serupa juga dialami Yanto Efendi, Mairizal, dan sejumlah pelanggan lainnya yang ditemui di tempat pengaduan. Demikian juga beberapa pelanggan yang ditemui di rumahnya di kawasan Cipondoh. Mereka kaget tagihan air tiba-tiba naik selangit. Seorang pelanggan di Poris Plawat Utara menyebutkan, tagihan November 2022 tiba-tiba menjadi Rp 860.000. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 269.000. Yang lebih mengagetkan lagi, seorang pelanggan di daerah Cipondoh tiba-tiba ditagih Rp 6 juta. Alasan pihak Perumda Tirta Benteng, karena ada kebocoran halus selama enam tahun. “Saya juga heran, kok enam tahun baru ketahuan sekarang. Aneh juga,” kata pelanggan yang enggan disebutkan namanya itu. Selain mengeluh karena tagihan tiba-tiba melonjak, sejumlah pelanggan lain juga mempertanyakan pelayanan air dari perusahaan daerah tersebut. Sebab, air yang mengalir ke rumah pelanggan sering kecil, tidak hanya di pagi hari, tetapi juga di siang hari. Seperti Kamis, 15 Desember 2022 siang kemarin, air yang mengalir sangat kecil. “Lebih gede kucuran air kencing,” kata seorang pelanggan. Selain kecil, air yang mengalir juga sering mati terutama hari Sabtu dan Ahad. Tanpa sebab dan pemberitahuan, tiba-tiba air mati. “Padahal, sedang mencuci pakai mesin cuci. Mati tiba-tiba kan bisa merusak mesin cuci,” kata seorang ibu rumah tangga. Keluhan lainnya, air yang mengalir sering kotor atau keruh. Kejadian seperti itu biasanya malam hari. “Waktunya kayak diputar. Kadang pukul 23.00, kadang pukul 01.00, kadang pukul 03.00. Kadang menjelang subuh,” kata seorang pelanggan yang ketika pulang dari kantor pkl 22.30, dan ketika mau mencuci muka sekitar pukul 23.00 airnya keruh. Pihak Perumda Tirta Benteng yang dihubungi belum memberi jawaban. Syarif yang mengaku bagian Hubungan Masyarakat (Humas) perusahaan tersebut belum menjawab pertanyaan yang diajukan lewat WhatsApp. Dia hanya menanyakan nomor langganan yang mengeluh tersebut. Aneh juga. Sudah tagihan dan pelayanan menyesakkan dada dan sadis, malah yang diminta nomor langganan. (Anw)
Enam Desa Peduli Pemilu 2024 Dibentuk oleh KPU Babel
Pangkalpinang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk enam desa peduli pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa menyukseskan Pemilu 2024.\"Kami berharap kader-kader di desa peduli pemilu ini dapat meningkatkan pendidikan warga pemilih di desa ini,\" kata Ketua KPU Provinsi Kepulauan Babel Davitri di Pangkalpinang, Sabtu.Ia mengatakan pembentukan enam desa peduli pemilu di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur ini berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Desa Peduli Pemilihan Umum.\"Kami berharap dengan adanya desa peduli pemilu ini lebih meningkatkan pendidikan, pemahaman dan kepedulian warga desa dalam menyukseskan pemilu nanti,\" ujarnya.Menurut dia pembentukan desa peduli pemilu ini lebih difokuskan di desa terpencil yang masih minim sarana dan akses informasi. Seperti Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang masih terbatas akses informasi warganya.\"Program ini tentunya sangat membantu KPU dalam menyebarluaskan informasi tahapan pemilu nanti kepada warga desa terpencil ini,\" katanya.Ia berharap para kader di desa peduli pemilu ini dapat bekerja dengan baik menyebarluaskan informasi tahapan Pemilu 2024 kepada warga desa secara luas.\"Para kader ini adalah agen-agen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan pemilih warga desa yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan nelayan,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Tim SAR Gabungan Temukan Kakek yang Hilang di Hutan Alioka Konawe
Kendari, FNN – Tim SAR gabungan menemukan kakek bernama Muhammad Amin (65), yang dilaporkan hilang di hutan Alioka, Kecamatan Lalonggaluku Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (19/11/2022), dalam keadaan selamat.“Sudah ditemukan, Tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan selamat setelah dua hari operasi pencarian,” kata Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi di Kendari, Senin.Dia menyampaikan, pencarian korban yang merupakan warga Kecamatan Labibia, Kabupaten Konawe melibatkan unsur gabungan tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari, anggota Polsek Labibia, Unit K9 Polda Sultra, masyarakat sekitar dan keluarga korban.Pencarian korban dilakukan dengan membagi dua tim, dimana Tim 1 melakukan penyisiran seluas 2 km dari sisi sebelah timur lokasi korban dilaporkan hilang. Sedangkan Tim 2 melakukan penyisiran seluas 1,9 km dari sisi sebelah barat dari lokasi korban dilaporkan hilang\"Setelah ditemukan, selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Korem Kendari dengan menggunakan ambulans milik Puskesmas Labibia untuk mendapatkan penanganan lanjutan,\" ujar dia.Ia menerangkan dengan ditemukan korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat di kembalikan ke kesatuannya masing-masing.Sebelumnya pada 19 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wita korban bersama keluarganya dilaporkan masuk ke dalam hutan Alioka untuk mengecek kebun milik orang tua.Namun ketika di dalam perjalanannya menuju lokasi tersebut, tanpa disadari korban terpisah dari rombongan. Pihak keluarga menyadari hal tersebut pada saat keluarga korban telah tiba di lokasi kebun yang dimaksud sekitar pukul 16.00 Wita.Saat itu, pencarian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun hasil nihil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Basarnas Kendari sekitar pukul 21.20 WITA oleh adik korban bernama Rahmat. (mth/Antara)
Bupati Lebak Sebut Indeks Kualitas Pers Turun
Rangkasbitung, FNN – Pekerja media dituntut lebih terbuka, cermat dan tajam serta paling berperan penting dalam mengontrol jalannya kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Musyawarah Cabanng Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Sabtu, 19 November 2022. Iti Octavia menyayangkan kini telah terjadi kemerosotan pada kualitas indeks kemerdekaan pers hampir di seluruh tanah air, termasuk di Lebak, Banten. “Indeks Kebebasan Pers di Lebak, Banten menurun di posisi angka 30,” kata Iti Octavia. Menurut Iti Octavia, faktor- faktor yang menyebabkan kualitas penurunan informasi itu mudah dipetakan, mulai dari faktor kondisi politik, lingkungan ekonomi dan faktor kondisi hukum. Padahal, dari ketiga faktor itu, masyarakat Lebak, Banten juga punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang faktual, baik dan benar. Oleh karena itu, di tengah bertebarannya hoaks atau bohong dan berita fitnah, peran KWRI menjadi penting dalam meluruskannya semua yang terjadi di mayatakat. “Jurnalis berperan penting mengedukasi sekaligus dalam memberikan informasi yang mencerahkan,” tutur Octavia. Menyikapi menurunnya indeks kualitas kebebasan pers, Ketua Dewan Pengurus Daerah KWRI, Edi Mupik mengatakan, semangat perubahan atau reformasi serta menjujung profesionalisme wartawan harus tetap dikedepankan. Sampai kapan pun, wartawan dalam menjalankan tugasnya tetap dituntut bekerja kritis. Sebab, sikap kritis itulah yang menjadi ruh jurnalis. Ia menilai, di era keterbukaan medsos (media sosial), masyarakat tetap membutuhkan karya jurnalistik atau informasi yang faktual dan jujur. “Jika wartawan tidak jujur, hanya sekedar menempel di dinding kekuasaan, apalagi memeras, berarti mereka tidak memahami kode etik,” kata Edi Mupik. KWRI bertugas terus mendorong profesionalisme sekaligus menertibkan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku wartawan,\" tuturnya. (Bun).
Pangkas Habis Anggaran Jalur Sepeda, Pj Gubernur DKI Akan Berhadapan dengan Rakyat
Jakarta, FNN – Beberapa hari terakhir ini, warga Jakarta, terutama penggiat sepeda dan pemerhati lingkungan, dihebohkan oleh dua hal. Bagaimana tidak, di saat berbagai kota di seluruh dunia ingin memperpanjang jalur sepedanya, karena berkaitan dengan usaha memperbaiki iklim agar ramah lingkungan, DKI Jakarta justru menghentikan pembangunan jalur sepeda. Bukan hanya penghentian jalur sepedanya semata, tetapi anggaran untuk maintenance-nya juga dinolkan. Itu kehebohan pertama. Kehebohan kedua, terkait dengan pengalihan atau hibah dana subsidi transportasi di sirkuit penumpang Transjakarta sebesar Rp 409 miliar ke pembelian kendaraan untuk TNI dan Polri di DKI Jakarta. Bagaimana mungkin ketika orang berharap subsidi transportasi agar orang berpindah ke transportasi publik, tapi ternyata dananya malah dipotong untuk membelikan kendaraan sebuah instansi yang kita tahu anggarannya sudah sangat besar, terutama Polri. Dua kehebohan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta ini banyak disoroti masyarakat dan media besar secara serius. Hersubeno Arif, wartawan senior FNN pun menyorotinya dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 17 November 2022, dengan mengundang nara sumber Doktor Hamdani, mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan dan keuangan, dan dua kali menjadi Penjabat Gubernur, yaitu Bali dan Sumatera Barat. Dari sisi perspektif kebijakan dan masalah keuangan mengenai boleh tidaknya Pj Gubernur melakukan hal ini, Hamdani menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi kewenangan, sejauh mana kewenangan dari seorang Pj Gubernur sudah diatur secara lebih tegas dalam PP 49 Tahun 2008. Dalam PP tersebut ada larangan-larangan, antara lain, pertama, melakukan mutasi pegawai; kedua, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; ketiga, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Atas dasar hal itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 70 Tahun 2021. Instruksi ini terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi Kepala Daerah yang berakhir pada 2022. Menurut Hamdani, instruksi ini dikeluarkan berkaitan dengan banyaknya kepala daerah (setidaknya ada 7 Gubernur) yang masa jabatannya berakhir pada 2022. Penjabat Gubernur itu bukan bukan pejabat politis sehingga dia tidak mengemban visi misi, tidak membawa visi misi. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 itu diminta kepada Kepala Daerah atau dalam hal ini Gubernur yang berakhir pada 2022 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2003-2026. Ini seperti RPJMD, sebagai acuan untuk penyusunan RKPD 2003 dan dalam rangka untuk penyusunan APBD 2023. Dengan demikian, program bagi Gubernur yang berakhir 2022 itu kuat sekali untuk APBD 2023. Setidaknya dua dokumen yang dipegangnya. “Jadi, bagi kepala daerah yang berakhir 2022, legacy yang berkaitan dengan APBD 2023 ini kuat sekali. Pertama, ditopang oleh Pergub atau Perkada RPD 2023-2006,” kata Hamdani. Kedua, Pergub atau Perkada RKPD 2023. Jadi, kuat sekali legacy-nya tadi. Kalau hanya demikian, karena yang menjadi acuan penyusunan APBD itu adalah RKPD, dengan sendirinya tentu tidak mudah bagi seorang Penjabat Gubernur mengganti atau mengubah. Tetapi, memang dalam aturan tadi dimungkinkan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, apakah Penjabat Gubernur DKI sekarang sudah mendapat izin dari Mendagri atau belum, perlu dikonfirmasi lagi. “Yang perlu dipertanyakan adalah: pertama, apakah anggaran tersebut ada dalam RKPD 2023? Kalau tidak, berarti ada proses anggaran yang tidak didukung dengan proses perencanaan pembangunan, karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang masalah tata kelola pengeluaran keuangan daerah itu, mesti diawali dari perencanaan pembangunannya yang ada dalam RKPD sehingga tidak ujug-ujug dia muncul dalam APBD saja,” ujar Hamdani. Berkaitan dengan usulan-usulan yang apakah kegiatan sepeda itu dihilangkan atau kegiatan subsidi untuk transportasi massa dihibahkan, lanjut Hamdani wa yang harus kita pahami adalah kalau subsidi untuk transportasi massa itu dihilangkan, harus diingat bahwa itu merupakan unsur wajib, itu pelayanan dasar, wajib dan dasar, karena menyangkut sosial kemasyarakatan yang tidak bisa kita kurangkan atau kita hilangkan. Apalagi kalau dibarter dengan hibah. Ketentuan hibah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa hibah dapat dialokasikan apabila telah terpenuhi urusan wajib tadi. Jadi tidak bisa tiba-tiba muncul anggaran hibah. Kemudian hibah tadi juga tidak bisa muncul dalam proses apalagi kalau sudah lewat WAPPS. Jadi, ketika usulan-usulan tadi disampaikan atau proposal yang masuk dan permohonan masuknya sekarang dan itu lewat, tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran pembangunan, maka sudah bisa dipastikan tidak memiliki legalitas untuk dianggarkan. Jika demikian peraturannya maka apa yang bisa dilakukan? Apakah publik bisa mengajukan keberatan soal ini atau mekanismenya seperti apa? Menjawab pertanyaan ini Hamdani menjelaskan, kalau berkaitan dengan dokumen perencanaan anggaran, kita bisa melihat rencana pembangunan di situsnya DKI Jakarta. Jika yang berkaitan dengan warga yang merasa terdampak dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi sebagian warga tadi, pertama kita melihat bahwa seorang penjabat mundur manakala program itu merupakan program lanjutan, maka yang harus diperhatikan adalah kesinambungan dari program yang sudah ada. Bagaimana pemanfaatannya bisa maksimal kalau di tengah jalan diamputasi. Program ini kan sudah dimusyawarah dan diputuskan dalam Musrembang, sehingga jika ada perubahan harus dipertemukan antara Gubernur dan warga dalam RKPD-nya. “Jadi, rencana pembangunan yang ada dalam RPD bukan merupakan selera personal. Ini adalah kemauan warga dan merupakan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan warga, juga dengan DPRD,” lanjut Hamdani. Bahasan selengkapnya bisa disaksikan di Herubeno Point. (ida)
POPULER
