DAERAH
Bendera Merah Putih Sepanjang 2.500 Meter di Muara Bungo Pecahkan Rekor MURI
Jambi, FNN – Pemerintah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pecahkan satu rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena menggelar Kirab Bendera Merah Putih sepanjang 2.500 meter yang dibawa oleh lebih dari 7.500 orang, dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Kirab Bendera Merah Putih, dimulai dari depan rumah dinas Bupati Bungo, Minggu (14/8/22) yang dilepas oleh Bupati Bungo H. Mashuri dengan diikuti oleh unsur Forkopimda, pejabat di lingkup Pemda Bungo serta pihak swasta, sekolah dan kampus-kampus. Ribuan masyarakat kabupaten Bungo tumpah ruah di jalan protokol yang menjadi perlintasan Bendera Merah Putih untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Sementara peserta pembawa bendera sepanjang jalan yang mengitari Pasar Muara Bungo dengan rute panjang sekitar 5,5 KM terus menyanyikan berbagai lagu kebangsaan Indonesia. Bupati Bungo H. Mashuri dalam sambutan saat melepas kirab bendera merah putih mengatakan bahwa kegiatan ini akan memecahkan Rekor Indonesia dengan menghadirkan pihak Museum Rekor Indonesia (MURI). Dalam hal ini, Mashuri juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam menyukseskan kegiatan Kirab Bendera Merah Putih sepanjang 2.500 meter, demi memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun, pada 17 Agustus mendatang. “Kami menyampaikan ucapan terimakasih bukan hanya kepada jajaran lingkup Pemda Bungo, namun kepada semua pihak terkait yang dengan semangatnya untuk memeriahkan HUT RI ke 77 sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar,” ujarnya. Mashuri berharap, agar prestasi Rekor Muri yang diperoleh Kabupaten Bungo, untuk selalu dipertahankan oleh warga Kabupaten Bungo. Sementara, Viser Pradana, Tim Verifikasi Rekor Muri mengatakan, jika bendera merah putih yang terbentang dengan menyusuri sepanjang jalan Sultan Thaha, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Jambi, tercatat sebagai Rekor Muri. “Setelah kami verifikasi, bendera merah putih sepanjang 2.500 meter di Kabupaten Bungo, tercatat Rekor Muri Indonesia,” kata Pradana. Dijelaskannya, prestasi Rekor Muri sebelumnya di raih oleh Kabupaten Jayapura, Papua, dengan panjang 2.300 meter. (Lia)
Satgas Yonif Raider 321/GT Turun Ke Tengah Masyarakat Perbaiki Jalan Trans Distrik Mbua, Papua
Nduga, FNN – Sarana jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dan vital di suatu daerah manapun, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kampung. Karena sarana jalan yang menghubungkan dari suatu daerah dengan daerah lain dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan faktor pendorong kemajuan ekonomi daerah. Seperti yang dilakukan Satgas Yonif Raider 321/GT bersama masyarakat pegunungan tengah Distrik Mbua, Kabupaten Nduga Papua, menggelar gotong royong memperbaiki Jalan Trans Wamena-Nduga yang rusak akibat diterjang banjir pada Minggu (07/08/2022). Bencana banjir bandang dan tanah longsor itu, berdampak terhadap kerusakan kebun warga, bendungan penampungan air, dan jalan. Dansatgas Yonif Raider 321/GT Mayor Inf Ricky J Wuwung, S.Sos., M.I.P., dalam keterangannya mengatakan, banjir bandang dan tanah longsor terjadi karena intensitas hujan 5 hari belakangan ini sangat tinggi. “Akibatnya, perkebunan, bendungan air warga dan jalan tertimbun material longsor berupa bebatuan besar dan lumpur,” ungkap Mayor Ricky. Lebih lanjut dikatakan, dampak dari bencana itu juga mengakibatkan Jalan Trans Wamena-Nduga terputus dan amblas sepanjang lebih kurang 15 meter. “Rusaknya jalan tersebut akibat terjangan material longsor berupa bebatuan dan meluapnya air sungai dari gunung,” jelasnya. Menurut Papen Satgas Yonif Raider 321/GT Letda Chk Arya Yudhistira, SH, akibat bencana tersebut angkutan lajuran Mobil yang melayani mobilitas masyarakat Nduga khususnya Distrik Mbua dan Distrik Dal menuju Wamena dan sebaliknya terhenti sementara waktu. Kemudian, pasca kejadian tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan para tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat. Bahkan, mengerahkan personel Pos Mbua terjun ke lokasi bendungan air untuk melakukan pembersihan material longsor. Tidak hanya itu, pihaknya juga mempercepat normalisasi mobilitas angkutan lajuran Mobil yang melayani mobilitas logistik dan masyarakat. Dengan menangani longsor melalui kerja bakti dan gotong-royong bersama masyarakat untuk memperbaiki Jalan Trans Wamena-Nduga yang amblas. Kerja bakti tersebut merupakan wujud nyata bentuk kepedulian Satgas Yonif Raider 321/GT terhadap lingkungan, termasuk sosial dan kelangsungan aktivitas masyarakat, serta cepat tanggap bencana guna mengatasi kesulitan masyarakat. (mth/sws)
LaNyalla Minta Daerah Percepat Serapan Anggaran
Surabaya, FNN – Banyaknya saldo pemerintah daerah yang mengendap di bank, mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, uang kas daerah tersebut sebaiknya dioptimalkan untuk percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi, secara signifikan. “Penumpukan kas itu berarti belanja daerah kurang optimal, yang berarti pula minimnya serapan dana daerah. Dampak yang lebih parah lagi yaitu tidak adanya pergerakan pembangunan, kegiatan ekonomi dan sosial serta terhentinya pemberdayaan masyarakat,” ujar LaNyalla yang tengah melakukan kegiatan reses di Jawa Timur, Jumat (29/7/2022). Kementerian Keuangan mencatat, pada Juni 2022, saldo pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp220,9 triliun. Jumlahnya terus naik dari bulan-bulan sebelumnya, yakni Januari 2022 senilai Rp157,97 triliun, Februari Rp183,3 triliun, Maret Rp202,3 triliun, April Rp191,5 triliun, dan Mei 2022 menjadi Rp200,7 triliun. “Sebenarnya wajar jika pemda memiliki kas di bank, agar siap berbelanja. Namun, kalau sudah menumpuk, ini yang tidak boleh terjadi. Kepala daerah harus pandai melihat situasi dan kondisi. Mereka harus tahu kapan anggaran itu diperlukan dan kapan harus tersimpan,” ujar dia. “Tak bijak kalau menumpuk dana terlalu lama di tengah kondisi seperti ini. Jangan sampai juga muncul anggapan dari masyarakat bahwa Kepala Daerah mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran di bank,” sambung Senator asal Jawa Timur itu. Pemerintahan daerah yang kas saldonya menumpuk, menurut catatan Kemenkeu, justru yang memiliki kemampuan fiskal besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, Jawa Timur mencatatkan pengendapan saldo Rp29,82 triliun di perbankan. Sejak tahun lalu, Jawa Timur terus menempati peringkat pertama dalam hal penumpukan saldo di bank. (mth/*)
Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat Rp1,171 Triliun
Manokwari, FNN - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat pendapatan APBN pada semester satu Tahun 2022 di wilayah tersebut mencapai Rp1,17 Triliun dari target Rp2,9 triliun.Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Bayu Andy Prasetya di Manokwari mengatakan, realisasi tersebut mengalami peningkatan 16,03 persen (year on year) dibanding periode yang sama Tahun 2021.\"Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat sampai 30 Juni 2022 sangat positif dengan nilai sebesar Rp1,17 triliun atau tumbuh sebesar 16,03 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,\" Kata Bayu, Kamis.Realisasi pendapatan terbesar diperoleh dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor Non Migas yang mencapai Rp585,70 miliar.\"Dengan kontribusi terbesar yaitu PPh 21 yang mencapai Rp274,76 miliar,\" jelas PrasetyaPenerimaan lain dari Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp376,28 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri mencapai Rp362,77 miliar.Sementara itu, Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Papua Barat pada semester satu (Sampai 30 Juni 2022) secara total sebesar Rp8,3 Triliun.\"APBD Papua Barat masih didominasi oleh pendapatan transfer pusat sebesar Rp7,96 triliun,\" lanjut dia. (mth/Antara)
Pekerja Tuntut Hak dengan Mogok Makan, Kondisinya Makin Lemah
Jakarta, FNN - Aksi mogok makan yang dilakukan oleh Heriyanto warga Ciamis, Jawa Barat ini sudah berlangsung selama empat hari di depan kantor Kementrian Tenaga Kerja, Jakarta. Heriyanto melakukan ini untuk meminta haknya sebagai pekerja berupa upah hingga jaminan kecelakaan kerja. Sebelumnya Heriyanto sempat mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2007 pada saat dia bekerja di PT BHL (BUMI HUTANI LESTARI) Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Heriyanto mengatakan sudah empat tahun bekerja sebagai pengairan untuk orang chemis / Semprot lahan untuk mematikan rumput, kemudian dialihkan ke bagian pengawasan alat berat. Pada tanggal 2 Januari 2015, Heriyanto mengaku dirinya diperintahkan untuk lembur mengawasi alat berat yang di rental/sewa oleh PT BHL untuk perbaikan kebun dan jalan serta jembatan. Namun pada saat Heriyanto sedang mengecek pancang jembatan, dia mengalami kecelakaan kerja dan terjepit alat berat escavator yang sedang memutar, akibatnya dia mengalami tulang remuk dan retak pada punggung. “Setelah insiden kecelakaan kerja saya mengalami tindakan diskriminatif di antaranya adalah memaksa saya harus bekerja diluar dari pekerjaan semula. Saya harus bekerja menyapu dan membawa sampah dan dipaksa terus bekerja dimana kondisi kesehatan saya belum pulih,” katanya Kini kondisi kesehatan Heriyanto makin memprihatinkan. “Karena pekerjaan berat yang diberikan kepada saya, kondisi kesehatan saya kembali memburuk,.” sambungnya Kemudian tahun 2018 dalam kondisi kesehatan yang sedang menurun, Heriyanto diminta untuk menandatangani surat dan dijanjikan akan mendapatkan pesangon hingga uang penghargaan. Namun Heriyanto mengatakan hal itu tak kunjung didapatkan. Dia pun mengaku baru mengetahui surat tersebut berisi surat pengunduran diri. “Bahwa pada tahun 2018 dalam kondisi kesehatan saya yang sedang menurun karena terjadi peradangan pada luka-luka saya, pada saat itu saya dipaksa untuk menandatangani sebuah surat dengan janji bila menandatangani surat tersebut, saya akan diberikan pesangon, uang penghargaan, uang jaminan kecelakaan kerja dan bersetatus pensiun dini, namun ternyata saya baru mengatahui bahwa surat itu adalah berisi surat pengunduran diri,” ungkap Heriyanto Atas kejadian tersebut, Heriyanto melakukan aksinya dan meminta kepada Kemenaker untuk memberikan sanksi ke perusahaan tempatnya bekerja. Serta meminta agar perusahaan memberikan hak-haknya sebagai karyawan. Meminta Kementerian memberikan sanksi tegas atas tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan kepada saya dan pekerja yang lain. Mendesak agar pihak PT BUMI HUTANI untuk segera memberikan hak-hak saya sebagai pekerja di antaranya adalah upah dan jaminan kecelakaan kerja dan lain-lain,\" ungkapnya (Lia)
Doni Monardo Minta BUMN Tambang Transparan Kelola CSR
TERNATE, FNN – Sultan Tidore Sultan, H. Husain Alting Sjah, SE, MM menyampaikan sikap terbuka di hadapan Komisaris Utama MIND ID, Letjen TNI Purn Dr HC Doni Monardo. “Pak Doni itu sahabat saya. Beliau dulu Pangdam XVI/Pattimura. Programnya Emas Biru, Emas Hijau dirasakan masyarakat. Kami tahu betul beliau jenderal yang peduli lingkungan,” ujarnya, saat berbicara di malam ramah tamah Komut MIND ID dengan Forkopimda Maluku Utara, Sabtu (16/7) di Red Star Resto & Function Hall, Kota Ternate. Karenanya, kehadiran Doni Monardo sebagai Komisaris MIND ID yang merupakan konsorsium BUMN-BUMN Tambang itu, disambut positif. “Saya di sini tidak hanya berbicara sebagai Sultan, tetapi juga sebagai anggota DPD mewakili Maluku Utara dan juga sebagai hamba Allah SWT, yang harus mempertanggungjawabkan amanah di harapan Sang Khalik. Saya tidak mau dihujat anak keturunan, dan dimintai pertanggungjawaban Tuhan manakala mewariskan lingkungan yang rusak,” ujar sultan berusia 58 tahun itu. Karenanya, ia berharap, kehadiran sejumlah perusahaan tambang di wilayah Maluku Utara, membawa dampak positif bagi rakyatnya. Adanya demonstrasi atau penolakan dari masyarakat, pasti bukan tanpa sebab. “Saya harap, pak Doni dengan kredibilitasnya, mampu mengawasi para perusahaan tambang agar benar-benar menjalankan fungsinya dengan tidak meninggalkan kewajibannya yakni mensejahterakan masyarakat,” tambahnya. Info CSR Buka ke Publik Berbicara setelah Sultan Tidore, Doni Monardo langsung tanggap dan menyampaikan respons positif. “Saya minta, semua perusahaan tambang di bawah MIND ID transparan dalam mengelola dana CSR. Khusus perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara, juga demikian. Masyarakat harus tahu peruntukan CSR. Buka ke publik kemana saja dan untuk apa saja dana CSR itu. Pengelolaan dana CSR harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Pangdam Pattimura 2015 – 2017 itu. Doni menambahkan bahwa ke depan perusahaan tambang wajib memikirkan langkah langkah demi kesejahteraan yang berkelanjutan. \"Mineral, baik itu emas, nikel, dll suatu saat akan habis. Jangan sampai saat habis, tambang selesai, rakyat tidak sejahtera, apalagi meninggalkan kerusakan lingkungan,\" tegas Kepala BNPB 2019-2021 itu. Adanya pemberitaan yang cenderung mewartakan sentiment negative terhadap aspek transparansi CSR di PT Antam baru-baru ini, hendaknya dijadikan pelajaran penting. “Itulah pentingnya transparansi,\" kata Doni. Pernyataan itu Selaras dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Malam itu, hadir jajaran direksi BUMN Tambang di bawah MIND ID, yang memiliki area tambang di wilayah Maluku Utara. Di antaranya Ir Basar Simanjuntak, Direktur SDM PT Antam, Ir Toto Nugroho Pranantyasto, M.Sc, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), Ananto Hendra Setiawan, ST, Direktur Utama FENI Halmahera Timur. Doni yang didampingi Komisaris MIND ID Irjen Pol Purn Martuani Sormin, minta dana CSR benar-benar diperuntukkan untuk kemakmuran. Sejumlah ide dilontarkan Doni Monardo. Salah satunya, kolaborasi CSR perusahaan-perusahaan tambang tersebut, dengan misalnya membagikan secara gratis 1.000 bibit pohon jabon/samama (Anthocephalus macrophyllus) atau tanaman keras lain kepada setiap kelompok atau keluarga. Pohon jabon adalah bahan baku pabrik plywood. “Saat pohon berusia tujuh tahun, sudah bisa dipanen. Saat itu, satu keluarga bisa mendapatkan penghasilan sekitar satu miliar rupiah kalau ada 1000 pohon (asumsi harga per pohon usia 7 tahun adalah 1 jt rupiah, red). Off takernya pun sudah ada, yakni industri pabrik plywood,” kata Doni, yang juga Ketua PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat) itu. Jenis usaha lain yang bisa dikembangkan. Misalnya ayam potong, atau ayam petelur. Sebab selama ini, pasokan telur dan daging ayam di Maluku Utara, banyak dipasok dari daerah lain, bahkan ada yang didatangkan dari Jawa. Juga pengembangan bisnis laundry pakaian para karyawan perusahaan tambang yang jumlahnya puluhan ribu. \"Bikin pelatihan, kasi ke pemuda pemudi, koperasi emak emak, agar bisnis laundry langsung dikelola dan dirasakan masyarakat sekitar tambang,\" kata Doni. Kepada Sultan Tidore maupun Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik & Pemerintahan Bapak Ir. Hj. Abukhari Hamzah, Doni Monardo mengatakan, saat ketiga perusahaan BUMN Tambang di wilayah Maluku Utara nanti beroperasi penuh, maka tak kurang dari 70.000 tenaga kerja akan terserap. Seperti yang sebelumnya diuraikan Ir Toto Nugroho Pranantyasto, M.Sc, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC lahir atas keprihatinan Presiden Joko Widodo tentang adanya ancaman krisis energi. Karena itu, proses alih teknologi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan, harus dilakukan. Ke depan, industri otomotif akan beralih ke teknologi battery. Baru-baru ini, perusahaan otomotif berbasis tenaga battery seperti Tesla, BMW, dan yang lain-lain, telah datang ke Indonesia untuk melihat dari dekat potensi bahan nikel. “Tapi yang mereka utamakan bukan seberapa besar cadangan nikel yang kita punya, melainkan seberapa baik proses penambangan nikel yang diukur dari seberapa baik perusahaan dalam mengelola lingkungan. Alam harus dijaga. Ini sejalan dengan fenomena eco-green yang sudah mendunia,” tegas Toto. Karena itu, arahan Komut MIND ID, Doni Monardo menjadi sangat relevan. “PT IBC ke depan, akan memperhatikan ekosistem. Tentu saja, akan banyak tenaga kerja yang bisa terserap. Di perusahaan kami saja, paling tidak bisa menyerap antara 10.000 sampai 20.000 tenaga kerja. Sebagian besar kami utamakan dari Maluku Utara,” kata Toto. (TG)
Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta Usung Pemilu Sehat 2024
Yogyakarta FNN - Tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Sosial Humaniora (PKM RSH) Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabuten Gunung Kidul Yogyakarta mengusung tagline “Pemilu Sehat dan Bermartabat”. Pemilu yang menjadi tegaknya demokrasi untuk seluruh rakyat Kabupaten Guinung Kidul. Pemilu yang menjamin rakyat bebas dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Tidak ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun. Kegiatan yang dikordinir oleh dosen UMY, Sakir Ridho Wijaya, S.IP., M.IP. melibatkan Senat Mahasiswa. Para mahasiswa melakukan kunjungan penelitian ke Bawaslu Gunung Kidul pada Jum’at (24/06) lalu. Rombongan mahasiswa dipimpin oleh Ketua Senat UMY Dinul Qoyimah, dengan para inggota Maulana Rifki Wardana, M. Daniel Haqie, Alifya NoorEsa, dan Neng Susi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 lalu yang dilaksanakan secara serentak pada masa pandemi Covid-19 berlangsung di 270 wilayah. Ketika itu, Pilkada di Kabupaten Gunungkidul diikuti oleh empat pasangan calon Kepala Daerah. Dalam proses pelaksanaan Kabupaten Pilkada di Gunungkidul tersebut, terdapat temuan-temuan kasus kecurangan atau tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Kepala Daerah Gunungkidul. Melihat hal tersebut, para mahasiswa UMY yang sedang melaksanakan PKM dari Kemendikbudristek, kemudian menjadikan lokasi Gunungkidul sebagai tempat penelitian. Dalam wawancara yang dilakukan mahasiswa UMY kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul, menjelaskan bahwa sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye. “Telah terjadi tindak pelanggaran Pilkada pada tahun 2020 lalu. Sebagian besar berasal dari pelanggaran alat peraga kampanye yang seharusnya sudah tidak ada di masa tenang Pilkada 2020 lalu”, ujar Rini salah satu anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunungkidul. Berkaitan dengan kejadian-kejadian pelanggaran Pilkada tersebut, Bawaslu Kebupaten Gunungkidul terus berupaya mencari solusi dalam menekan angka kecurangan yang ada.“Kami hingga saat ini terus mencari solusi guna mengurangi tingkat tindak pelanggaran Pilkada 2024 yang akan datang”, ujar Rosita salah satu Komisioner Bawaslu Gunungkidul yang lain. Tingginya angka pelanggaran saat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul, menjadi perhatian khusus Bawaslu Gunungkidul. Untuk itu, akan dilakukan upaya-upaya peningkatan performa pengawasan Pilkada. Sangat bibutuhkan partisipasi masyarakat mengawasi Pilkada tahun 2024 mendatang. Pelru kolaborasi berbentuk Collaborative Governance dalam pengawasan kontestasi Pilkada di Gunungkidul. Diharapkan dengan adanya model Collaborative Governance dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan angka tindak pelanggaran Pilkada di Gunungkidul nantinya. Dengan adanya permasalah tersebut, Tim PKM UMY melakukan penelitian dengan tema “adanya permasalah di atas membuat mahasiswa UMY lalu melakukan riset tentang Collaborative Governance dalam pengawasan partispatif.
RSUDAM Lampung Mulai Bersiap Penuhi Standar KRIS
Bandarlampung, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung mulai menyiapkan dua belas kriteria guna memenuhi standar penerapan peralihan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).\"RSUDAM sebagai rumah sakit umum daerah dan juga sebagai rumah sakit rujukan utama saat ini tengah mempersiapkan beragam perbaikan pelayanan bagi pasien,\" ujar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dr Lukman Pura, di Bandarlampung, Rabu.Ia mengatakan, adanya rencana pemerintah untuk menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dinilai dapat memberikan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, menjadi hal positif bagi perkembangan pelayanan rumah sakit, dan telah dilakukan sejumlah persiapan.\"Persiapan mulai dilakukan untuk memenuhi dua belas kriteria yang harus dipenuhi, akan tetapi ini dilakukan dengan perlahan serta tidak tergesa-gesa,\" katanya.Ia mengatakan, ada sejumlah parameter dan indikator yang terus diperbaiki, salah satunya ada kewajiban untuk memperbaiki ketersediaan tempat tidur.\"Semua harus mengikuti aturan itu, kesiapan ini sudah cukup lama tapi bertahap ada 12 kriteria yang harus dipenuhi. Dari ruangan secara fisik, contohnya satu ruangan standar hanya di isi empat tempa tidur dan masing-masing harus berjarak,\" katanya.Dia melanjutkan, dari dua belas kriteria RSUDAM telah memenuhi sembilan kriteria, dan akan terus dipersiapkan dengan perlahan serta detail.\"Program ini sebenarnya menghilangkan kelas 1,2,3 dan memberi kesetaraan pelayanan kesehatan bagi pasien. Oleh karena itu kita tertantang saat ini untuk membuat kelas tiga tetapi pelayanan menjadi seperti kelas satu,\" ucap dia.Menurut dia, adanya program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dinilai telah memberi kesempatan bagi rumah sakit untuk melakukan pengembangan pelayanan menjadi lebih baik dari biasanya.\"Ini kesempatan rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan jadi lebih baik, profesional, meski penerapan ini masih di tahun 2023 persiapan mulai dilakukan secara bertahap karena membutuhkan waktu dan biaya pula dalam memperbaiki ini,\" ujar dia lagi.Penerapan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tersebut direncanakan akan diuji coba di 50 persen rumah sakit khusus vertikal milik Kementerian Kesehatan, dengan menetapkan sembilan kriteria wajib dari 12 kriteria yang disepakati.Dan dua belas kriteria tersebut dititik beratkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, dan kepadatan ruang rawat inap.Empat kriteria wajib pertama mensyaratkan bahan bangunan RS tidak memiliki porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur dengan minimal 2 setop kontak, serta \"nurse call\" yang terhubung dengan ruang jaga perawat.Lima kriteria sisanya mewajibkan tersedia meja nakes, stabilnya suhu ruangan 20-26 derajat celsius, ruangan terbagi jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi, non infeksi, dan bersalin), pengaturan kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, serta tirai atau partisi rel dibenamkan atau menempel plafon dan bahan tidak berpori. (mth/Antara)
DKI Jakarta Terima Dua Penghargaan Lagi
Jakarta, FNN - Siang tadi menerima kunjungan Dirut Jaklingko Muhammad Kamaluddin dan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. “Kami membahas keberlangsungan sistem transportasi yang terintegrasi di Jakarta, serta situasi lalu lintas yang memasuki masa pasca pandemi setelah 2 tahun berlangsung,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Banyak agenda yang harus diselesaikan terutama dalam menjaga ritme kerja seluruh pihak terkait di bidang transportasi, khususnya Jaklingko dengan Dinas Perhubungan. “Sehingga dinamika mobilisasi warga yang beraktivitas di Jakarta terus dalam pantauan kami,” lanjutnya.“Alhamdulillah atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami baru saja menerima beberapa piagam yang menggambarkan hasil dari kinerja kolektif seluruh pihak di bidang Transportasi serta Lalu Lintas.Pertama dari Jaklingko menyerahkan piagam Transport Ticketing Award untuk kategori Best Smart Ticketing Programme (200k+ Daily Journeys). Jaklingko mampu melahirkan inovasi yang bisa menciptakan efisiensi sistem ticketing dalam mengintegrasikan moda transportasi di Jakarta.Selanjutnya, piagam yang diterima adalah dari Tom Tom Traffic Index, sebuah lembaga yang menghitung secara kolektif terkait evaluasi tingkat kemacetan suatu Kota.Dalam hal ini Dinas Perhubungan mampu membawa Jakarta mendapatkan pengakuan dunia internasional, di mana bisa keluar dari 10 besar, bahkan menduduki posisi ke 46 untuk tingkat lalu lintas yang padat di dunia pada 2021. “Sebuah prestasi yang hanya mungkin tercapai berkat kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terima kasih!” tutur Gubernur Anies.“Kita berharap ke depannya mampu meningkatkan kinerja bersama, dan dengan semangat kolaborasi ini semoga cita-cita kita menjadikan Jakarta menjadi kawasan rendah emisi pada 2030 tercapai,” lanjutnya. (mth)
Geliat (Lagi) Prostitusi Dolly dan Morsen
Surabaya, FNN – Eks Lokalisasi Dolly dan Morsen (Moroseneng) buka lagi? Pertanyaan ini diterima oleh anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafii dari beberapa teman setelah mereka mendapat informasi dari mulut ke mulut secara terbatas. “Saya pun eager (amat ingin tahu) untuk turun langsung ke bekas tempat lokasi pelacuran terkenal di Surabaya tersebut,” kata Imam Syafii.Ia berharap kabar bukanya Dolly dan Morsen tidak benar alias hoax. Maklum Pemkot Surabaya sudah menggelontorkan dana sangat besar. Pemkot membeli belasan, bahkan puluhan rumah yang sebelumnya dijadikan bisnis “esek-esek”.Lalu rumah-rumah maksiat itu disulap menjadi taman, rumah baca, tempat budidaya anggrek, hingga sentra produk UMKM. Bahkan, yang paling gress di Sememi Jaya, sangat dekat Morsen, juga didirikan rumah padat karya untuk warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Yaitu tempat cuci motor dan mobil.Setelah melakukan investigasi ke lapangan, ternyata kabar bukanya lagi Dolly dan Morsen bukan isapan jempol. “Di Dolly temukan 10 wisma beroperasi lagi. Modusnya wisma digembok dari luar. Gembok dibuka jika makelar di depan rumah membawa masuk laki-laki hidung belang yang ingin jajan kue cinta instan di dalamnya. Tamu wisma bisa pilih cewek-cewek yang display di showroom. Harganya Rp 180 ribu dan Rp 200 ribu,” ungkap Imam Syafii.Di Dolly agak beda. Imam memergoki cafe dipakai untuk prosititusi. Tidak jauh dari mulut gang Dolly. Di pinggir jalan utama. Tidak ada ruang pamer gadis-gadis penjaja cinta duduk berderet di sofa seperti di Morsen.Sebagai gantinya, agar bisnis haram ini tidak terendus petugas keamanan, makelar menunjukkan foto sejumlah gadis di handphone. Terlihat masih muda dan cantik-cantik. Jika deal, gadis-gadis tersebut dijemput dari tempat kos mereka. Tidak jauh dari cafe yang buka hingga jam 4 subuh itu.“Lho kok gak sama dengan yang di foto. Wajahnya lebih tua dan badannya agak gemuk,” protes laki-laki setelah si makelar membawa masuk dua gadis ke cafe. Sebelum naik ke loteng dengan tarif Rp 300 ribu.“Saya sudah menyampaikan temuan ini. Yaitu saat rapat Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya dengan 31 Camat. Lalu beberapa hari kemudian dengan 154 lurah se-Surabaya,” lanjut Imam.Semoga ada upaya dari pemkot mengatasi persoalan sosial dan dosa besar. Tidak hanya melarang gadis-gadis itu bermaksiat. Tapi juga dicarikan solusi yang manusiawi. Agar mereka tidak terus menerus ke jalan sesat dan juga menyesatkan itu. (mth/*)
POPULER
