EKONOMI
Pejabat Pajak Meminta Maaf Atas Kasus Penganiayaan Oleh Anaknya
Jakarta, FNN - Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya.\"Saya Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandy, menyampaikan permintaan maaf kepada David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan keluarga besar Gerakan Pemuda (GP) Ansor,\" kata Rafael dalam video yang diterima di Jakarta, Kamis.Ia mengaku perbuatan penganiayaan yang dilakukan anaknya menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Maka dari itu, dirinya terus mendoakan kesembuhan korban.Rafael turut menegaskan bahwa hal tersebut merupakan masalah pribadi keluarga dan akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlakuDirinya pun menyadari bahwa tindakan Mario tidak benar, sehingga merugikan orang lain, mengecewakan, dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat,Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan yang dimiliki, Rafael siap memberikan klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.\"Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu,\" ujarnya pula.Selain itu, dia juga meminta maaf kepada keluarga besar Kemenkeu, karena kejadian tersebut berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini.\"Sekali lagi saya meminta maaf atas kesalahan saya dan keluarga saya, terima kasih,\" kata Rafael.Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh salah satu keluarga Kemenkeu, usai mendapat laporan mengenai kejadian tersebut yang ramai beredar di media sosial. \"Kemenkeu mengecam tindakan tersebut dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang,\" kata Sri Mulyani dalam akun instagram resminya di Jakarta, Rabu (22/2).Selain tindakan kekerasan dan penganiayaan, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu turut mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga dari jajaran Kemenkeu.Gaya hidup mewah tersebut menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu serta menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.Ke depan, dia menyebutkan Kemenkeu akan terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran dengan menerapkan tindakan disiplin bagi pelaku korupsi dan pelanggaran integritas di lingkungan Kemenkeu.(sof/ANTARA)
Menabrak Mobil di Semarang, KA Argo Bromo Terlambat 160 Menit
Semarang, FNN - Rangkaian KA Argo Bromo Anggrek yang mengalami kecelakaan setelah menabrak sebuah mobil di perlintasan tanpa palang pintu di Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis, berakibat mengalami keterlambatan perjalanan hingga 160 menit.Manajer Humas PT KAI Daops 4 Semarang Ixfan Hendri Wintoko dalam siaran pers, di Semarang, Kamis, mengatakan KA dari Surabaya menuju Jakarta itu mengalami kerusakan pada tangki bahan bakar dan saluran remnya.Menurut dia, keterlambatan itu diakibatkan oleh penggantian rangkaian KA yang akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta.\'303 penumpang sudah dipindahkan dan rangkaian Argo Bromo Anggrek sudah kembali melanjutkan perjalanan,\" katanya.PT KAI, kata dia, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan yang terjadi akibat kecelakaan tersebut.Kepada penumpang Agro Bromo Anggrek, ujar dia pula, juga sudah memperoleh kompensasi atas keterlambatan tersebut yang berupa minuman ringan.Sebelumnya, dua orang tewas setelah KA Argo Bromo Anggrek menabrak sebuah mobil di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di wilayah Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, antara Stasiun Alastua dan Stasiun Semarang Tawang, Kamis.Korban tewas merupakan dua orang penumpang mobil Daihatsu Xenia yang mengalami kerusakan parah di bagian kiri.Saat melintas perlintasan tanpa palang pintu, pengemudi Xenia diduga kurang waspada. Saat bersamaan, melaju KA Argo Bromo Anggrek dari arah timur ke barat sehingga kecelakaan tidak terhindarkan.(sof/ANTARA)
KKP Lumpuhkan 17 Kapal Penangkap Ikan Ilegal pada Operasi Awal 2023
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal penangkapan ikan ilegal pada operasi awal tahun 2023, yang terdiri atas 1 kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia dan 16 kapal ikan Indonesia (KII).\"Hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil menangkap 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishing merupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan,\" kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin di Jakarta, Rabu.Adin menjelaskan KIA bernama KM KHF 2095 (56.38 gross ton/GT) yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Selat Malaka, dinakhodai seorang warga negara Kamboja. Adapun proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. \"Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka,\" terang Adin.Berdasarkan keterangan Adin, sebelas di antara kapal tersebut diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI). Lebih lanjut Adin menekankan, penertiban kapal perikanan Indonesia dilakukan agar pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ke depan, pihaknya akan memperkuat pengawasan di seluruh WPPNRI melalui peningkatan teknologi pemantauan berbasis satelit, penambahan hari operasi Kapal Pengawas serta pembangunan Kapal Pengawas Kelas II.(sof/ANTARA)
Gubernur Jatim Optimistis Strategi 4K Menekan Laju Inflasi
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis penerapan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi, bisa efektif menekan laju inflasi.\"Penerapan strategi 4K bisa menjadi efektif, khususnya di saat-saat tertentu ketika berpotensi terjadi panic buying,\" kata Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Selasa.Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan, pada Januari 2023, inflasi gabungan kota indeks harga konsumen di Jatim sebesar 0,36 persen month to month (m to m) dan 6,41 persen year on year (yoy).Terdata kenaikan harga beras pada bulan Januari 2023 terjadi di delapan Kabupaten/Kota wilayah Jatim menjadi salah satu pemicu inflasi.Gubernur Khofifah mengungkapkan, kenaikan inflasi tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang tercatat 6,52 persen (yoy).\"Ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak sejak September 2022, serta komoditas beras yang harganya mengalami kenaikan karena pasokan terbatas,\" ujarnya.Khofifah mengatakan, beberapa komoditas yang menjadi pendorong inflasi dari tahun ke tahun (yoy) yaitu bensin sebesar 1,41 persen dan beras 0,36 persen.Selain itu, biaya pendidikan akademi/ perguruan tinggi menyumbang inflasi sebesar 0,19 persen, sekolah dasar 0,16 persen dan rokok kretek filter 0,15 persen.Secara bulanan (m to m) antara lain beras memberi andil inflasi terbesar 0,12 persen.Komponen lainnya yang menjadi pendorong inflasi adalah Tarif Air Minum sebesar 0,09, lalu cabai rawit sebesar 0,06 persen, sewa rumah 0,04 persen dan perhiasan emas 0,03 persen.\"Namun demikian ada beberapa komoditas yang berkontribusi menahan inflasi. Di antaranya daging ayam ras sebesar -0,06 persen, biaya pendidikan tingkat SMA -0,03 persen, minyak goreng -0,03 persen, bayam -0,01 persen, dan komoditas sepatu pria -0,008 persen,\" kata Khofifah.(sof/ANTARA)
Pertamina Memberlakukan Pembelian Solar Subsidi Pakai QR Code di NTB
Mataram, FNN - PT Pertamina Patra Niaga Area Jatimbalinus melaksanakan implementasi secara menyeluruh program Subsidi Tepat untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan Quick Response (QR) Code di Provinsi Nusa Tenggara Barat.Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani menjelaskan perluasan pembelian solar subsidi dengan menggunakan QR Code di wilayah NTB mulai diterapkan pada 21 Februari 2023.\"Penerapan pembelian Solar jenis BBM tertentu (bersubsidi) dilaksanakan di 10 kota/kabupaten se-NTB. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan kendaraannya,\" katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram, Selasa.Ia menyebutkan jumlah kendaraan di NTB, yang telah terdaftar dalam program Subsidi Tepat hingga 20 Februari 2022 sebanyak 49.840 unit kendaraan yang terdiri atas 16.364 kendaraan mesin diesel (solar) dan 33.530 kendaraan mesin bensin (pertalite).Pada implementasi program Subsidi Tepat ini, Pertamina melakukan pemeriksaan dan pencocokan data, termasuk penentuan konsumen mana yang berhak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.\"Program ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat penerima subsidi,\" ujar Deden.Ia mengatakan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020, yakni 60 liter per hari untuk kendaraan roda 4 pribadi.Sementara untuk kendaraan roda empat angkutan barang dan umum sebanyak 80 liter per hari, dan untuk angkutan barang dan umum roda enam atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan.Deden menambahkan bagi masyarakat yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian solar subsidi, namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 20 liter per hari dan dilakukan pencatatan nomor polisi kendaraan di mesin EDC SPBU.\"Untuk mendukung kelancaran penerapan implementasi secara menyeluruh program Subsidi Tepat, kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta aparat kepolisian terkait di wilayah NTB,\" katanya.(sof/ANTARA)
Kepala Daerah Harus Mampu Gali Potensi Ekonomi Lokal
JAKARTA, FNN – Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap para kepala daerah mampu menggali setiap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya digali, LaNyalla meminta potensi yang ada bisa dijadikan sebagai unggulan dan prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. “Setiap daerah harus membuat skala prioritas dan target sasaran sektor ekonomi yang paling potensial menjadi pendapatan asli daerah atau PAD,” kata LaNyalla, Sabtu (18/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan Bali. Provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah itu menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023 sebagai langkah untuk mendongkrak perekonomian hingga mencapai angka 4,5 persen dari minus 0,9 persen akibat pandemi Covid-19. “Apa yang dilakukan Provinsi Bali merupakan upaya konkret sebagai bagian dari upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis skala prioritas,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong setiap daerah untuk menggenjot perekonomian daerah dan menekan angka kontraksi yang terjadi beberapa waktu saat masa pandemi “Para kepala daerah yang memahami potensi-potensi strategis yang dapat menumbuhkan ekonomi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama menekan angka pengangguran yang diprediksi masih terus bertambah,” ujarnya. Dikatakan LaNyalla, sesungguhnya banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang bisa dijadikan ujung tombak pergerakan roda ekonomi masyarakat. Hanya saja, hal tersebut belum secara maksimal digali. Imbasnya, pemda hanya mengandalkan dana dari pusat untuk pembangunan wilayah. “Kalau ini bisa digali, saya yakin tak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia ini sangat kaya akan potensi ekonomi. Dan, kepala daerah harus kreatif menggalinya,” ujar LaNyalla.(*)
Pinjaman Luar Negeri Kementerian BUMN untuk Kereta Cepat Terindikasi Melanggar Hukum
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PROYEK Kereta Cepat Jakarta Bandung masih terkendala banyak masalah. Biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS. Katanya, sudah disetujui oleh China. Katanya, pembengkakan biaya (cost overrun) ini harus ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai porsi kepemilikan saham, yaitu Indonesia 60 persen, China 40 persen. Cara pembiayaan cost overrun disepakati mengikuti cara pembiayaan proyek, yaitu 25 persen dari modal pemegang saham, dan 75 persen dari pinjaman. Artinya, 25 persen dari cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar 300 juta (25 persen x 1,2 miliar) dolar AS, dibiayai pemegang saham. Porsi Indonesia 180 juta (60 persen x 300 juta) dolar AS. Sedangkan sisa 75 persen atau 900 juta (75 persen x 1,2 miliar) dolar AS seharusnya dibiayai pinjaman. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab mencari pinjaman seharusnya PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC), yaitu perusahaan patungan antara Indonesia dan China sebagai pemilik proyek kereta cepat. Tetapi, anehnya, kenapa yang cari pinjaman malah Kementerian BUMN, seperti diberitakan di banyak media? Dan, lebih aneh lagi, kenapa jumlah pinjamannya hanya untuk porsi Indonesia, yaitu 550 juta (60 persen x 900 juta) dolar AS. Padahal yang perlu dibiayai dari pinjaman seharusnya 900 juta dolar AS. (Perbedaan angka, 550 juta dolar AS versus 540 juta dolar AS, mungkin karena pembulatan cost overrun.) Oleh karena itu, Kementerian BUMN wajib menjelaskan kepada publik, siapa sebenarnya yang meminjam kepada China Development Bank (CDB) tersebut? Apakah pinjaman luar negeri tersebut atas nama Kementerian BUMN, atau atas nama Kementerian Keuangan untuk diteruskan kepada PT KCIC, atau atas nama PT KCIC, atau atas nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) yang memiliki 60 persen saham di PT KCIC? Penjelasan Kementerian BUMN ini sangat penting karena, Pertama, Kementerian BUMN tidak boleh melakukan pinjaman (baik dalam negeri maupun luar negeri) untuk dirinya sendiri. Kedua hanya Kementerian Keuangan yang boleh melakukan pinjaman atas nama Republik Indonesia, setelah mendapat persetujuan dari DPR atau sudah tercantum di rencana anggaran pinjaman (pembiayaan) di APBN. Ketiga kalau pinjaman tersebut atas nama PT KCIC, kenapa harus Kementerian BUMN yang cari pinjaman? Dan kenapa hanya 550 juta dolar AS porsi Indonesia, bukan total cost overrun 900 juta dolar AS? Apakah Kementerian BUMN, dalam hal ini pemerintah, menjamin pinjaman untuk PT KCIC? Keempat, kalau pinjaman luar negeri tersebut atas nama PT PSBI, apakah berarti digunakan sebagai tambahan modal disetor untuk menambal cost overrun yang menjadi tanggung jawab Indonesia. Kalau benar, berarti Indonesia menanggung seluruh cost overrun dari modal pemegang saham, bukan dari pinjaman proyek. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan pembiayaan proyek, di mana 75 persen dibiayai dari pinjaman? Apakah pihak China juga menanggung cost overrun ini dengan tambahan modal? Upaya Kementerian BUMN mencari pinjaman luar negeri bisa melanggar undang-undang keuangan negara, bahwa hanya pemerintah pusat yang dapat menerima pinjaman dari lembaga asing dengan persetujuan DPR, atau melanggar kesepakatan pembiayaan proyek bahwa 75 persen dibiayai pinjaman, atau bahkan melanggar konstitusi, karena melanggar wewenang DPR? (*)
Pemerintahan Jokowi Terburuk Atasi Kemiskinan Sejak 1970
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Sudies) RAKYAT Indonesia menangis, antara sedih dan senang. Rakyat menangis sedih karena pemerintah tidak mampu memperbaiki nasib mereka yang masih hidup dalam serba kemiskinan. Tingkat kemiskinan naik dari 9,22 persen (2019) menjadi 9,57 persen (2022). Rakyat menangis senang karena pemerintahan Jokowi hampir selesai. Senang memimpikan sebentar lagi terbebas dari kebijakan yabg memiskinkan rakyat. Senang memimpikan sebentar lagi akan datang penyelamat bangsa Indonesia. Pemerintahan Jokowi menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia (sejak 1970) dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan. Pemerintahan Jokowi selama 8 tahun hanya mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebanyak 1,39 persen, yaitu dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 9,57 persen pada 2022. Jumlah ini sangat tidak signifikan, mungkin dapat dikatakan gagal total. Tingkat kemiskinan turun 1,39 persen dibandingkan dengan posisi awal 10,96 persen, berarti setara dengan turun 12,7 persen (= 1,39 : 10,96 x 100 persen) selama 8 tahun. Prestasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengatasi kemiskinan lebih baik dari pemerintahan Jokowi. Tingkat kemiskinan sepanjang periode 10 tahun pemerintahan SBY turun 5,7 persen, dari 16,66 persen (2004) menjadi 10,96 persen (2014). Penurunan 5,7 persen dari 16,66 persen berarti turun 34,2 persen (= 5,7 : 16,66 x 100 persen) Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lebih spektakuler lagi. Tingkat kemiskinan turun 4,29 persen hanya dalam satu tahun, yaitu dari 23,43 persen pada 1999 menjadi 19,14 persen pada 2000. Secara keseluruhan, pemerintahan Gus Dur dan Megawati mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 6,77 persen hanya dalam 5 tahun, yaitu dari 23,43 persen (1999) menjadi 16,66 persen (2004). Penurunan tingkat kemiskinan 6,77 persen dari 23,43 persen ini setara dengan 28,9 persen ( = 6,77 : 23,43 x 100 persen), selama periode 5 tahun Pemerintahan Soharto yang menuai banyak kritik ternyata mempunyai prestasi mengagumkan dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintahan Soeharto berhasil mengurangi kemiskinan lebih ekstrim lagi. Pemerintahan Soeharto berhasil memberantas kemiskinan turun 31,4 persen dalam sepuluh tahun periode 1970-1980. Tingkat kemiskinan pada 1970 sebesar 60 persen dari populasi, kemudian turun menjadi 28,6 persen pada 1980. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 31,4 persen dari 60 persen setara dengan penurunan 52,3 persen (= 31,4 : 60 x 100 persen). Tingkat kemiskinan periode 10 tahun selanjutnya, 1980-1990, masih turun tajam, turun 13,5 persen, dari 28,6 persen (1980) menjadi 15,1 persen (1990). Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 13,5 persen dari 28,6 persen berarti setara dengan penurunan 47,2 persen (= 13,5 : 28,6 x 100 persen), selama periode 1980-1990. Kenapa pemerintahan Jokowi gagal total dalam pemberantasan kemiskinan? Padahal, selama 8 tahun pemerintahan Jokowi (2014-2022), ekonomi dalam nilai nominal naik Rp9.450 triliun, naik 93,6 persen, dari Rp10.095 triliun (2014) menjadi Rp19.545 triliun (2022). Ya, ekonomi nilai nominal naik Rp9.450 triliun. Tetapi untuk siapa? Yang pasti, kenaikan ekonomi nilai nominal yang sangat besar tersebut, yang cukup besar berasal dari kekayaan sumber daya alam Indonesia, termasuk mineral, batubara dan perkebunan, jelas tidak dinikmati oleh masyarakat miskin, dengan penghasilan di bawah Rp1,1 juta per orang per bulan, yang berjumlah 167,8 juta orang (pada 2021). Jadi, untuk siapa? Untuk oligarki, pengusaha-penguasa, korup? Kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengatasi kemiskinan ini harus bisa membuka mata seluruh rakyat Indonesia agar segera memperjuangkan nasibnya. Rakyat Indonesia harus berjuang memilih pemimpin nasional yang mampu membela nasib rakyat, khususnya kelompok bawah, pada 2024 mendatang. Rakyat Indonesia tidak bisa dan tidak ada waktu untuk kompromi lagi. Harus ada perbaikan nasib rakyat secepatnya dan secara ekstrim. Kebijakan pemimpin yang akan datang harus antitesis dari Jokowi. Yaitu, kebijakan yang pro rakyat, bukan pro oligarki. (*)
Kebijakan Pro Oligarki dan Pejabat Korup Berhasil Memiskinkan Rakyat Miskin
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MASYARAKAT heran melihat data kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bisa jauh berbeda dengan data kemiskinan menurut Bank Dunia. Perbedaan perhitungan kedua institusi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. BPS menghitung tingkat kemiskinan nasional. Sedangkan Bank Dunia menghitung tingkat kemiskinan internasional agar bisa membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Kriteria untuk menghitung tingkat kemiskinan dinamakan garis kemiskinan. BPS menentukan garis kemiskinan nasional, Bank Dunia menentukan garis kemiskinan internasional. Garis kemiskinan menurut BPS untuk September 2021 ditetapkan Rp486.168 per orang per bulan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan tersebut termasuk kategori penduduk miskin. Dengan kriteria tersebut, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 mencapai 26,5 juta orang, atau 9,71 persen dari populasi. Garis kemiskinan menurut Bank Dunia tergantung dari status negara yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu negara berpendapatan rendah (negara miskin) dengan pendapatan 1.045 dolar AS per kapita per tahun, negara berpendapatan menengah bawah dengan pendapatan per kapita antara 1.046 - 4.095 dolar AS per kapita per tahun, dan negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan di atas 12.695 dolar AS per kapita per tahun. Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah ditetapkan 3,65 dolar AS per orang per hari, dan negara berpendapatan menegah atas 6,85 dolar AS per orang per hari, dengan menggunakan kurs PPP (Purchasing Power Parity) 2017. Dalam kurs rupiah, garis kemiskinan tersebut masing-masing sebesar Rp591 ribu dan Rp 1,1 juta per orang per bulan. Pendapatan per kapita Indonesia pada 2021 sudah mencapai 4.333 dolar AS, dan karena itu masuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Dengan status sosial seperti ini, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021, mencapai 167,8 juta orang atau 60,7 juta persen dari total populasi. Pendapat per kapita Indonesia tersebut hanya sedikit di atas negara berpendapatan menengah bawah (4.333 dolar AS versus 1.096 dolar AS). Meskipun menggunakan kriteria garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah, yaitu penghasilan di bawah Rp 591 ribu per orang per bulan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021 ternyata sangat besar sekali, mencapai 62 juta orang atau 22,4 persen dari populasi, dan jauh lebih besar dari data kemiskinan BPS pada 2021 sebesar 26,5 juta. Padahal perbedaan garis kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia tersebut hanya sekitar Rp105 ribu (Rp591 ribu - Rp486 ribu). Apa artinya? Artinya, jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan antara Rp486 ribu hingga Rp591 ribu per orang per bulan mencapai 34,5 juta orang, atau 134 persen lebih banyak dari jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan di bawah Rp486 ribu per orang per bulan. Tidak heran, ketika inflasi naik cukup tinggi, dan garis kemiskinan juga naik cukup tinggi, tetapi penghasilan masyarakat di kelompok sekitar garis kemiskinan tidak naik (signifikan), maka jumlah penduduk miskin akan naik. Seperti yang terjadi pada periode Maret hingga September 2022 (6 bulan), jumlah penduduk miskin naik 200 ribu orang. Atau periode 2019-2022 (3 tahun), jumlah penduduk miskin naik 1,57 juta orang. Garis kemiskinan hanya naik dari Rp440.538 menjadi Rp535.547 per orang per bulan, atau sekitar Rp105, tetapi membuat jumlah penduduk miskin naik 1,57 orang. Artinya, pemerintahan Jokowi gagal meningkatkan penghasilan masyarakat hampir miskin, sehingga inflasi membuat mereka masuk kategori penduduk miskin. Padahal, pendapatan negara pada 2021 dan 2022 naik luar biasa besar akibat kenaikan harga komoditas. Ternyata kenaikan tersebut hanya dinikmati oleh para oligarki dan pejabat korup, dan berhasil memiskinkan rakyat miskin. (*)
Pemerintah Didesak Tak Lagi Beri 'Karpet Merah' pada Liberalisasi Ekonomi, karena Hanya akan Memperkaya Oligarki
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengingatkan pemerintah untuk segera meninggalkan penggunaan sistem atau paham ekonomi liberal dalam pengelolaan perekonomian nasional saat ini. Sebab, di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, paham liberalisasi ekonomi bisa menjadi \'bom waktu\' dan berbahaya bagi perekonomian Indonesia yang terlalu terbuka. Partai yang memiliki nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini, berharap agar pemerintah segera kembali kepada Ekonomi Pancasila, memperkuat kemandirian, serta memproteksi ekonominya agar tidak masuk jurang resesi pada 2023. \"Kita ini aneh, negara penggagasnya saja memproteksi ekonominya agar tidak kena resesi. Tetapi, kenapa Indonesia justru membuka selebar-lebarnya terhadap liberalisasi ekonomi. Ini tentu saja menjadi paradoks,\" kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk \'Liberalisasi Ekonomi Nasional, Bagaimana Nasib Kita?, Rabu (8/2/2023) sore. Menurut dia, liberalisasi ekonomi sudah terbukti gagal, dan tidak mampu bertahan di tengah krisis global saat ini. Karena itu, MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah tidak lagi memberikan \'karpet merah\' pada liberalisasi ekonomi, yang dinilai hanya memperkaya oligarki. \"Sekarang ini banyak negara ingin membangun kemandirian ekonominya. Mereka sadar bahwa konsep liberalisasi ekonomi sudah gagal. Situasi global saat ini mengharuskan mereka memproteksi ekonominya,\" ujar MadNur. Liberalisasi ekonomi, lanjutnya, tidak hanya membawa modal dan teknologi saja, tetapi juga tenaga kerjanya. Sehingga liberalisasi ekonomi tidak jarang mengancam pekerjaan masyarakat Indonesia. \"Saya kira kericuhan yang terjadi antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing di Sulawesi dua minggu lalu, adalah dampak dari liberalisasi saat ini. Liberalisasi ekonomi mengancam pekerjaan dari masyarakat Indonesia,\" tegasnya. Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora ini berpandangan bahwa konsep Ekonomi Pancasila yang dimiliki Indonesia sebenarnya lebih bagus dibandingkan konsep Ekonomi Liberal. \"Konsep Ekonomi Pancasila itu pada dasarnya adalah kemandirian, kenapa nggak kita optimalkan itu. Ide kita untuk menciptakan hilirisasi industri itu bisa menciptakan kemandirian. Sekaranglah saatnya kita tinggalkan ekonomi liberal agar Indonesia menjadi negara super power baru\" tegas MadNur. Rentan Diterpa Krisis Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli juga mengingatkan bahwa paham liberalisme ekonomi nasional hanya menjadikan Indonesia rentan diterpa krisis global. Rizal Ramli juga meminta memperkokoh kemandirian ekonomi bangsa. Namun, ia menyayangkan para menteri ekonomi saat ini lebih pro terhadap liberalisasi ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh dalam dua periode hingga sekarang. Padahal, pemerintah itu seharusnya pro terhadap kemandirian, kedaulatan di berbagai bidang ekonomi. \"Kami harap Partai Gelora itu memilih pro kedaulatan ekonomi, bukan kapitalis. Pro masa lalu, dan saya harap tidak pro leberalisasi masa sekarang,\" ujar Rizal Ramli. Menurut Rizal Ramli, di dalam konstitusi tidak menyatakan secara eksplisit pro terhadap liberalisasi ekonomi. Walau para pendahulu bangsa banyak yang belajar dari bara, tetapi tidak memilih paham liberal. Sebab, liberalisasi ini, bisa mengalami kehancuran ketika terjadi depresi dan keterpurukan melanda negara barat tersebut. \"Liberalisasi ekonomi menjadi sangat spekulatif, dan mereka tolak model seperti itu,\" ujarnya. Para pendiri bangsa ini, dikatanya, telah meletakkan dasar ekonomi berada di antara penganut liberalisme dan komunisme. Yakni sebagai jalan tengah yang termaktub dalam UUD 1945 adalah ekonomi dalam bingkai kesejahteraan rakyat. \"Desain negara adalah kesejahteraan,\" ucapnya. Negara kesejahteraan itu, pada prinsipnya kekayaan alam dimiliki rakyat dan dikuasai negara. Sebagai pelaksana bisa diserahkan ke swasta dan tidak memilikinya. \"Ini seperti zaman Pak Harto, tahun era 70-80 silam, 85% laba Sumber Daya Alam (SDA) minyak disetor ke pemerintah. Dan asing dikasih 15% saja sudah sangat senang,\" jelasnya. Sehingga rakyat jelas mendapat manfaat langsung dari SDA tersebut. Namun, sekarang yang terjadi adalah SDA telah dikuasai swasta, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan atau pribadi, rakyat tidak lagi mendapatkan manfaatnya. \"Ini sudah pengkhianatan terhadap UUD 1945, dan saya pikir Partai Gelora jangan diam saja. Mereka itu tidur aja sudah kaya kok. Malah tidak dibebani pajak atas winfall profit ini. Ini semua karena pemerintah mengabdi pada oligarki,\" tegasnya. Kondisi ekonomi saat ini, kata Rizal Ramli, tidak baik-baik saja. Sebab, yang menikmati pertumbuhan ekonomi saat ini adalah golongan menengah ke atas, tidak untuk rakyat pada umumnya. \"Di sisi lain, rakyat bawah hidupnya susah banget, dengan harga-harga naik. Pertumbuhan ekonomi 5,3% hanya dinikmati para kapitalis yang gede-gede. Rakyat kecil tak menikmati pertumbuhan sepersen pun,\" pungkasnya. Pengamat ekonomi dan perbankan Yanuar RIzki menambahkan, bahwa kebijakan keuangan Indonesia saat ini menuju ke kiblat moneterianisme, yakni individualisme, liberalisme dan materialisme. \"Propagandanya begitu gencar,\" kata Yanuar. Sementara dari sisi peredaran mata uang rupiah sendiri, lanjut Yanuar terlihat nyata. Dimana pergerakan uang oleh masyarakat relative kecil, dan sebaliknya peredaran korporasi melonjak. \"Yaa bagaimana, kita bisa mandiri kalau rupiah itu sendiri juga dikendalikan oleh asing. Nah bagaimana kalau SUN ini diganggu juga, melalui nilai tukar rupiah. Siapa ini yang kuat menahannya. Kalau dihajar Oligarki, bakal keok juga,\" katanya. (Ida).
POPULER
