EKONOMI
Pro-Kontra- Rencana Penerapan Electronic Road Pricing ‘Jalan Berbayar’ di Jakarta
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI di bawah Pj. Gubernur Heru Budi Hartono akan segera memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) “jalan berbayar”. Ada 25 ruas jalan yang sedang dikaji untuk dijadikan jalan berbayar. Kebijakan ini menimbulkan pro- kontra-. Bagaimana esensi dan tujuan jalan berbayar? “ERP sebetulnya salah merupakan satu tools, salah satu alat untuk pengendalian lalu lintas di sebuah ruas. Idenya adalah bagaimana memindahkan para pengemudi di sebuah ruas yang melebihi kapasitas ruas tersebut sehingga menjadi macet, dipindahkan ke ruas baru yang lebih kosong,” kata Anggota Komisi V dari Fraksi PAN, periode 2004-2009, serta Panja dan Pansus Undang-undang Lalu Lintas, Putra Jaya dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Minggu (15/01/23). Menurut PJ, ERP bersifat fleksibel dan variabel. Pada saat road tidak macet, dia bisa nol. Begitu tingkat kepadatan sedang, dia bisa setengahnya, dihitungnya adalah km/jam. Jadi bukan fix price dan tidak satu tempat satu satuan waktu, tergantung komputer melihat kecepatan dan kepadatan di jalan itu. Begitu jalannya senggang, mereka tidak bayar. “Tujuan retribusi itu bukan mendapatkan PAD, bukan untuk mengambil uang rakyat untuk pemerintah, tetapi agar rakyat memilih atau menentukan sendiri apakah mau lewat jalan tengah dengan cas sekian atau lewat highway yang memutar tapi tidak kena cas,” tambah PJ. Tetapi, PJ khawati Pemprov DKI tidak paham apa sebetulnya misi dari ERP. PJ khawatir mereka berpikir bahwa ERP akan menambah PAD, sedangkan orang sudah bayar pajak kendaraan, alias sudah bayar untuk jalan. Di Jakarta, ERP disebutkan akan diterapkan di 25 ruas jalan dan tarifnya antara Rp5.000 sampai Rp 19.900. Bagaimana praktiknya? Menurut PJ, “Jadi kalau saya dari selatan mau ke Utara saya harus ada jalan yang saya tidak bayar, nggak boleh semua ditutup. Kalau semua ditutup itu namanya memagari, bukan mengatur.” Sampai saat ini belum ada sosialisasi mengenai rencana pemberlakukan ERP. “Jangan-jangan mereka nggak bisa sosialisasi karena mereka nggak paham. Kalau saya lihat dasar hukum penyelenggaraan itu mereka nggak paham. Antara undang-undang Peraturan Pemerintah kemudian ke Pergub itu nggak nyambung,” ujar PJ. PJ mengatakan bahwa di Singapura butuh proses 20 tahun untuk ke ERP. Dia menyarakan diterapkan ganjil genap dulu, baru terapkan ERP. (sof)
Peningkatan Aktivitas Gunung Dieng Tidak Memengaruhi Pariwisata
Purwokerto, FNN - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) Kabupaten Banjarnegara Tursiman mengatakan bahwa peningkatan aktivitas Gunung Dieng tidak memengaruhi sektor pariwisata di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.\"Kunjungan wisatawan masih tinggi karena kemarin saja sampai pukul 15.00 WIB tercatat sudah mencapai kisaran 5.600 orang. Kalau sampai sore mungkin bisa lebih banyak lagi,\" katanya saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.Menurut dia, peningkatan status Gunung Dieng dari normal menjadi waspada yang dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sejak Jumat (13/1), pukul 23.00 WIB, tidak menjadi permasalahan bagi Dinparbud Kabupaten Banjarnegara.Ia mengatakan berdasarkan hasil koordinasi bersama Kepala Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dieng PVMBG Surip dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, peningkatan aktivitas di pegunungan api Dieng hanya terjadi di titik-titik tertentu saja.\"Pegunungan Dieng kan luas, mulai dari Banjarnegara, Wonosobo, Batang, dan sekitarnya. Sementara peningkatan aktivitas yang terjadi saat ini hanya di Kawah Sileri dan Kawah Timbang,\" kata Asisten Sekretaris Daerah Banjarnegara Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat itu.Menurut dia, kawah-kawah lainnya yang ada di Dieng seperti Kawah Sikidang, Kawah Candradimuka, Sumur Jalatunda, dan sebagainya masih aman untuk dikunjungi.Kendati demikian, dia mengimbau wisatawan yang berkunjung ke Dieng agar selalu waspada.Tursiman mengakui pihaknya menutup sementara Kawah Sileri untuk kunjungan wisata, sehingga wisatawan yang hendak mengunjungi kawah tersebut hanya bisa melihatnya dari jarak 1.000 meter sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG.\"Kami memang tidak bisa menutup total Kawah Sileri karena di situ ada fasilitas jalan umum untuk masyarakat, yang penting jangan terlalu mendekat. Kalau ingin mengamati ya dari jarak 1.000 meter saja,\" tegas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara itu.Sementara itu untuk Kawah Timbang, kata dia, bukan merupakan destinasi wisata dan mendapat perlakuan khusus karena berada di sekitar area pertanian.Saat dihubungi secara terpisah, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Alif Faozi juga mengakui peningkatan status Gunung Dieng menjadi waspada tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Dieng.\"Alhamdulillah untuk wisatawan masih on schedule, bahkan untuk akhir pekan depan masih ada yang booking. Kemarin memang banyak wisatawan yang bertanya terkait dengan informasi yang beredar di media sosial,\" katanya.Oleh karena itu, kata dia, pihaknya telah memberikan penjelasan bahwa di Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng ada beberapa zonasi, salah satunya Zona Candi, Telaga, dan Kawah Sikidang selama ini aman untuk dikunjungi.Sementara itu zona yang terjadi peningkatan aktivitas berada di wilayah barat, yakni Lagetan atau Kawah Timbang yang sejak dulu dikenal berbahaya, sehingga tidak dijadikan sebagai destinasi wisata.Selain itu, Kawah Sileri pun dari zaman dahulu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk kunjungan wisata karena sering terjadi peningkatan aktivitas, sehingga wisatawan yang berkunjung tidak boleh mendekat ke bibir kawah.\"Apalagi saat musim hujan seperti sekarang, tanah sekitar Kawah Sileri yang gundul larut bersama air dan mungkin terjadi sumbatan yang berpotensi mengakibatkan erupsi freatik (letusan yang digerakkan oleh uap air, red.), kalau bahasa orang Dieng \'kentut\',\" jelasnya.Dengan demikian, kata Alif, Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng yang selama ini banyak dikunjungi wisatawan tetap aman untuk kunjungan wisata.(ida/ANTARA)
Usai Penembakan Pesawat oleh KKB, Bandara Oksibil tetap Beroperasi
Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan Bandara Oksibil, Papua, tetap beroperasi usai penembakan pesawat oleh KKB, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, pasokan, dan berdasarkan hasil koordinasi dengan direktorat teknis, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) serta AirNav Notam.Hal itu disampaikan Kemenhub terkait kondisi keamanan di Bandara Oksibil Papua saat ini belum kondusif, usai insiden penembakan pesawat kargo Trigana Air pada 9 Januari 2023 pukul 01.45 UTC atau 10.45 WIT lalu.\"Peristiwa penembakan pesawat kargo Trigana Air di Bandara Oksibil saat ini tengah diselidiki pihak berwenang,\" kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, M. Kristi Endah Murni dalam keterangan di Jakarta, Rabu.Kristi menyampaikan, berdasarkan informasi dari pilot dan petugas AirNav, penembakan pesawat jenis caravan dengan registrasi PK-HVV milik PT Ikairos tersebut terjadi di daerah short right base runway 11 atau turning short final runway 11 yang berjarak kurang lebih 2 Nm atau 3,6 km dari ujung runway 11.\"Pilot melaporkan kepada Petugas Air Traffic Controller (ATC) dan langsung Return To Base (RTB) ke bandara asal Bandara Tanah Merah,\" ujarnya.Lebih lanjut, pihak operator penerbangan yaitu PT Ikairos dan Petugas Bandara Tanah Merah menginformasikan sesudah pesawat mendarat, ditemukan bekas tembakan pada bagian-bagian pesawat seperti bagian bawah depan yang tembus hingga ke ruang kokpit.Dalam kejadian penembakan pesawat ini, kondisi kru pesawat dalam kondisi baik, personel dan fasilitas bandara juga dalam kondisi baik.Ia mengatakan, demi keselamatan dan keamanan penerbangan maka mulai Selasa (10/1) kemarin, pesawat Trigana Air rute penerbangan dari dan ke Oksibil tidak beroperasi sampai kondisi keamanan dinyatakan aman oleh pihak berwenang.Dalam rangka penguatan keamanan dan evakuasi karena situasi darurat, maka dioperasikan pesawat Rimbun Air dan Smart Cakrawala Aviation.Sejak peristiwa penembakan tersebut, pihak TNI/Polri terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi penembakan.Sedangkan untuk daerah disekitaran bandara telah dilakukan pengamanan oleh rekan-rekan dari Kopasghat TNI-AU.Selain itu, untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan di bandara, telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Polres Pegunungan Bintang, untuk menjamin keamanan operasional penerbangan di Bandara Oksibil.Hasil dari koordinasi, sampai saat ini kondisi di Bandara Oksibil dinyatakan belum kondusif dari sisi keamanan, dan aparat setempat tidak bisa memberi jaminan keamanan secara menyeluruh.Dikarenakan potensi gangguan sudah mendekati kawasan bandara, dan operasi penerbangan sudah mulai terganggu sehingga pihak AirNav rencananya akan melakukan evakuasi personil yang bertugas dan mengefektifkan pelayanan informasi penerbangan dengan menerapkan Traffic Information Broadcast by Aircraft (TIBA).Kristi menambahkan, evakuasi personel bandara akan dilakukan secepat mungkin, akan tetapi tidak seluruhnya, untuk menjaga keberlangsungan operasional pada saat mendesak di bandara.Adapun langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan personil pada titik kumpul disertai pengamanan yang ketat, persiapan pencarteran penerbangan untuk evakuasi personil bandara (Rimbun Air dan Smart Cakrawala Aviation), persiapan membuka perumahan dinas/mess Otoritas Bandara Wilayah X di Bandara Sentani sebagai tempat penampungan, serta mempersiapkan bantuan bahan pokok ke lokasi sebagai sebagai dukungan logistik bagi petugas.Dia berharap agar kondisi di Bandara Oksibil kembali aman dan terkendali, sehingga bandara dapat beroperasi penuh untuk penerbangan.(ida/ANTARA)
OJK Sebagai Penyelidik dan Penyidik Tunggal Dikhawatirkan Memicu Persekongkolan
Jakarta, FNN - Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku penyelidik dan penyidik tunggal dalam kasus pidana sektor keuangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dikhawatirkan dapat memicu persekongkolan. Demikian respons Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan amggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. Menurut Sahroni untuk mengusut tindak pidana di sektor jasa keuangan, harus dilakukan kolaborasi kelembagaan agar terjadi proses check and balances. Jadi jika salah satu diberi kewenangan absolut, di situ justru ia rasa akan muncul potensi-potensi korupsi baru. \"Jadi sangat berbahaya sekali kalau OJK dijadikan penyelidik dan penyidik tunggal. Perlu ada penyiidik Polri setidaknya sebagai pelengkap, bila perlu penyidik KPK dan Kejaksaan Agung,\" kata dia akhir pekan ini. Pada 15 Desember 2022, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan UU PPSK, yang disebut sebagai Omnibus Law Keuangan. Pasalnya, undang-undang itu, mengatur sedikitnya 17 Undang-Undang di dalamnya. Termasuk regulasi yang mengatur kewenangan OJK, sebagai lembaga penyidik itu. Pasal 48B ayat 1 dan 2 UU PPSK: OJK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. \"(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya penyidikan terhadap tindak pidana sektor jasa keuangan. (2) Sebelum menetapkan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan.\" Sementara anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengemukakan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) itu, sistem pengawasan dan struktur OJK harus diperkuat agar tak menimbulkan persekongkolan. Dalam keterangannya kepada pers, seperti dikutip Sabtu (7/1), Yeka Hendra Fatika mengatakan, yang menjadi catatan jangan sampai terjadi persekongkolan. Karena, OJK satu-satunya penyidik sektor keuangan, juga akan melibatkan stakeholder di sektor keuangan. Ia mengkhawatirkan ada persekongkolan yang berujung SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), atau penyidikan dihentikan. Karena itulah dalam pandangan Ombudsman perlu ada lembaga pengawas OJK. Yeka mencontohkan, untuk Polri ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Kejaksaan diawasi Komisi Kejaksaan, dan begitu juga pengawasan hakim di tangan Komisi Yudisial. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi lembaga penyelidikan di tangan OJK?. Karena itu, perlu ada perubahan penguatan struktur OJK, agar bisa meminimalisir persekongkolan, atau bahkan mencegahnya. OJK juga harus memperkuat fungsi pengawasannya sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Kalau bisa jangan sampai kasus sudah terjadi baru penyidikan. Ini mengesankan OJK menunggu di hilir, ada masalah baru bekerja. Dengan adanya undang-undang UU PPSK, Ombudsman berharap OJK memperkuat sistem pengawasan, untuk mengoptimalkan fungsi preventif. Jangan seperti pemadam kebakaran, yang datang saat api sudah menghabiskan semuanya (dj)
KAI Mencatat 417 Ribu Penumpang Datang ke Jakarta Selama Libur Nataru
Jakarta, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat kedatangan penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang turun di sejumlah stasiun wilayah Jakarta telah mencapai 417.500 penumpang selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).\"Dari pantauan pada hari ini Minggu (8/1), volume penumpang turun masih lebih banyak dibandingkan penumpang naik dari wilayah Daop 1 Jakarta,\" kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa di Jakarta, Minggu.Eva mengatakan, jumlah tersebut dihitung mulai libur Natal dan Tahun Baru mulai 26 Desember 2022 hingga hari ini Minggu 8 Januari 2023.Dari jumlah tersebut sekitar 147.200 turun di Stasiun Gambir, 158.500 lainnya di Stasiun Pasar Senen dan sisanya di sejumlah stasiun lain yang melayani penumpang turun KAJJ untuk area Daop 1 Jakarta seperti Jakarta Kota, Bekasi, Jatinegara, Cikarang, Karawang, dan Cikampek.Adapun secara total untuk hari Minggu terdapat 18.360 penumpang yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta dan 28.960 penumpang turun/datang di area Daop 1 Jakarta.Sementara untuk volume penumpang yang berangkat sejak 22 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023, selama 18 hari tersebut secara total terdapat 512.100 penumpang yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta.Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan total penumpang yang berangkat pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2021/2022 yakni sekitar 196.500 penumpang.Eva menyampaikan, KAI mengimbau masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik dan memesan tiket dari jauh hari sebelum keberangkatan karena tiket KA sudah dapat dipesan mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan yang dipilih.Pelanggan KA yang akan bepergian menggunakan jasa layanan KAI juga diimbau agar datang lebih awal ke stasiun pemberangkatan minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA nya.Masyarakat yang ingin mengetahui ketersediaan tiket dapat melalui jalur online yakni Aplikasi KAI Access yang dapat diunduh secara gratis di perangkat Android dan iOS.Selain pengecekan ketersediaan tiket Aplikasi KAI Access juga dapat digunakan untuk pemesanan tiket, perubahan jadwal dan pembatalan tiket.\"Selain melalui aplikasi pemesanan tiket juga dapat dilakukan melalui agen resmi penjualan online dan retail yang sudah bekerjasama dengan KAI,\" katanya.(ida/ANTARA)
Kementerian BUMN Siap Memfasilitasi Produksi Minyak Makan Merah
Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kementeriannya siap memfasilitasi proyek rintisan produksi minyak makan merah sebagai upaya menghadirkan alternatif penggunaan minyak goreng di masyarakat.\"BUMN siap memfasilitasi proyek rintisan produksi minyak makan merah ini,\" kata Erick Thohir saat memantau langsung penyediaan minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ke depan, dia mengatakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan bersinergi untuk merealisasikan program tersebut.Selain kesiapan Kementerian BUMN dalam memfasilitasi produksi minyak makan merah, Erick Thohir menambahkan pihaknya berkomitmen mendukung pasar penjualan produk tersebut agar dapat menembus ke kancah global.Dengan demikian, manfaat dari produksi minyak makan merah tidak hanya ada pada sektor penguatan pangan, tetapi juga ikut membawa dampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat.\"Kami juga akan bantu pemasarannya hingga ke luar negeri, seperti China dan Afrika,\" imbuhnya.Dalam kesempatan yang sama, Erick pun menyampaikan bahwa banyak pihak belum mengetahui keunggulan minyak makan merah.\"Minyak ini, kata sebuah riset, mampu menekan kolesterol,\" ujarnya.Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), diketahui minyak makan merah lebih sehat dibandingkan dengan minyak goreng, karena tidak melewati proses bleaching, yakni penghilangan warna, yang tidak disukai oleh konsumen.Bahkan, jika disandingkan dengan minyak sawit mentah dalam bentuk virgin palm oil (VPO), komposisi asam lemak jenuh minyak makan merah lebih rendah dibanding VPO.(sof/ANTARA)
Masyarakat Diimbau Menggunakan Angkutan Umum Resmi
Jakarta, FNN - Jasa Raharja mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan angkutan umum resmi agar terlindungi oleh negara apabila mengalami kecelakaan.\"Jasa Raharja memastikan setiap penumpang angkutan umum yang sah, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara terjamin oleh Jasa Raharja,\" kata Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Jakarta, Sabtu.Rivan menyampaikan, kepastian tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.Ia menjelaskan, bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum. Jaminan itu, berlaku selama penumpang berada dalam angkutan tersebut.“Yaitu, saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan,” ujarnya.Rivan menyampaikan, dalam UU tersebut juga dijelaskan, bagi penumpang kendaraan bermotor umum, yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban, akan diberikan santunan ganda.Menurut dia, hal itu karena yang bersangkutan telah membayar iuran wajib (IW) secara double, yakni kepada pengelola bus yang ditumpangi dan kepada pengelola angkutan laut.“Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada putusan pengadilan negeri,” katanya.Adapun besaran santunan bagi korban kecelakaan penumpang angkutan umum, lanjut Rivan, telah diatur sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No.15 Tahun 2017, yakni Rp50 juta untuk korban meninggal dunia yang diserahkan kepada ahli waris yang sah, maksimal Rp50 juta untuk korban cacat tetap, dan jaminan biaya perawatan maksimal Rp20 juta untuk korban luka yang dirawat di rumah sakit.Sementara bagi korban meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris yang sah, maka akan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp4 juta.Lebih lanjut Rivan mengatakan, penumpang angkutan umum yang sah adalah masyarakat yang telah membeli tiket angkutan umum atau angkutan wisata secara resmi dan sudah termasuk iuran wajib Jasa Raharja.Hal itu, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor SE/8/DI.01.01/MK/2022 tentang Keselamatan Transportasi Wisata.Dalam poin (a) isi SE itu menyebutkan, kata Rivan, bahwa pengguna jasa transportasi wisata (biro perjalanan wisata dan wisatawan), menggunakan transportasi wisata yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan serta memiliki perizinan resmi.Sementara dalam poin (d), juga disebutkan bahwa perusahaan jasa transportasi wisata yang telah memiliki izin resmi memastikan telah melakukan pengutipan iuran wajib (IW) sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan dasar pada wisatawan yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum.“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat, agar lebih selektif dalam menggunakan jasa angkutan umum sehingga lebih aman dan nyaman, serta terlindungi oleh negara jika mengalami musibah yang tidak diinginkan,” pungkasnya.(ida/ANTARA)
Untuk Pastikan Perjalanan KA Aman, KAI Cirebon Meluncurkan Lori Baru
Cirebon, FNN - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, meluncurkan Lori Dresin Inspeksi terbaru untuk mengecek dan memastikan perjalanan kereta api (KA) berjalan aman serta nyaman, dari gangguan maupun kerusakan di jalur rel.\"Dengan Lori baru ini diharapkan semua rel bisa dipastikan terpasang dengan baik, ini untuk kenyamanan pergerakan kereta api,\" kata Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna saat meresmikan Lori Dresin Inspeksi terbaru di Cirebon, Kamis.Sandry mengatakan dengan adanya Lori yang semakin baik ini, diharapkan pengecekan jalur kereta menjadi lebih baik lagi, agar perjalanan KA menjadi lancar tanpa ada gangguan.Menurutnya pada awalnya inspeksi jalur kereta dilakukan dengan cara manual yaitu berjalan kaki, kemudian naik menggunakan sepeda, selanjutnya sepeda motor, dan akhirnya menggunakan Lori Dresin Inspeksi ini.\"Diharapkan dengan menggunakan roli ini petugas semakin baik lagi, agar semua perjalanan operasional aman dan ini untuk masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan kereta api,\" tuturnya.Sementara itu, Vice President Daop 3 Cirebon Takdir Santoso mengatakan kereta Lori atau Dresin inspeksi ini merupakan sarana terbaru yang dimiliki oleh PT KAI Daop 3 Cirebon yang menampilkan balutan eksterior berwarna biru.Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di kereta Lori atau Dresin Inspeksi terbaru ini lanjut Takdir, yaitu kabin petugas operator Lori/Dresin Inspeksi, tempat duduk khusus inspeksi langsung jalur rel berkapasitas 13 tempat duduk, fasilitas panel listrik dan AC dan peralatan Komunikasi Radio Rig atau HT\"Diharapkan dengan kehadiran kereta lori bisa menjadi salah satu sarana dalam peningkatan kinerja manajemen PT KAI Daop 3 Cirebon dalam hal peningkatan keselamatan perjalanan kereta api dan pelayannya,\" katanya.Ia menambahkan kereta lori digunakan untuk memaksimalkan pekerjaan, terutama terkait peninjauan rel kereta api, agar bisa dilalui oleh KA dengan nyaman.\"Setiap hari juga masih ada petugas yang melakukan inspeksi dengan berjalan, dan untuk roli ini digunakan ketika memasuki masa angkutan maupun setiap sebulan sekali,\" katanya.(ida/ANTARA)
Seiring Pasar Mencerna Notula Rapat Bank Sentral AS, Rupiah Melemah
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi melemah seiring pelaku pasar yang mencerna notula rapat bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed).Rupiah pagi ini melemah 12 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp15.595 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.583 per dolar AS.\"Pasar mencerna hasil notula rapat Federal Reserve semalam yang menunjukkan para pembuat kebijakan secara bulat mendukung kenaikan suku bunga pada laju yang lebih lambat,\" kata analis Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.Prospek kenaikan suku bunga yang lebih lambat dari The Fed telah membebani dolar AS, memicu lebih banyak keyakinan bahwa dolar AS telah mencapai puncaknya setelah reli pada 2022, dan kemungkinan akan melemah lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang.Namun, notula rapat juga menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan masih fokus untuk menurunkan inflasi dan bersiap untuk mempertahankan suku bunga AS yang saat ini cukup tinggi untuk waktu yang lebih lama.Notula tersebut menunjukkan bahwa semua pembuat kebijakan masih berkomitmen untuk mengendalikan inflasi, namun menyepakati perlunya memperlambat kenaikan suku bunga pada 2023.Notula mengindikasikan bahwa para pejabat menekankan perlunya mempertahankan fleksibilitas dan opsi saat memindahkan kebijakan ke sikap yang lebih ketat, dengan mereka mempertimbangkan kembali untuk laju kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan 31 Januari - 1 Februari.Kendati demikian, pejabat juga terbuka untuk tingkat suku bunga yang lebih tinggi jika inflasi masih membandel di level yang tinggi.Di sisi lain, pelaku pasar juga mencermati peringatan dari International Monetary Fund (IMF) yang mengatakan bahwa negara-negara dengan tingkat ekonomi terbesar menghadapi potensi resesi pada 2023.Selanjutnya, pada hari ini fokus pasar akan tertuju ke data ekonomi AS seperti ADP non-farm employment change, serta unemployment claims dan trade balance yang dirilis bersamaan nanti malam.Pada Rabu (4/1) lalu, rupiah menguat 18 poin atau 0,12 persen ke posisi Rp15.583 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.601 per dolar AS.(ida/ANTARA)
Pelaku Usaha Perlu Melakukan Penyesuaian Usai Harga BBM Turun
Malang, Jawa Timur, FNN - Ekonom Universitas Brawijaya Malang Nugroho Suryo Bintoro menilai para pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian, setelah Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.Nugroho, kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk menurunkan harga BBM non-subsidi tersebut patut diapresiasi karena menyesuaikan dengan harga pasar.\"Ketika terjadi penurunan, diharapkan pelaku usaha bisa menyesuaikan kembali terhadap komponen yang ada, sehingga di masa mendatang, stabilitas bisa dicapai oleh pemerintah,\" kata Nugroho.Nugroho menjelaskan, dengan penurunan harga BBM non-subsidi tersebut, pemerintah tengah berupaya untuk melakukan stabilisasi harga yang dalam kurun waktu jangka panjang akan menciptakan ketahanan ekonomi.Oleh karena itu, lanjutnya, dengan penurunan harga yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, juga diharapkan ada langkah penyesuaian dari para pelaku usaha di Indonesia, meskipun hal itu sedikit sulit dilakukan.Menurutnya, dengan ketahanan ekonomi tersebut, pada saat ada kenaikan harga BBM non-subsidi ke depan, pelaku usaha tidak serta merta menaikkan harga. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya pada saat terjadi penurunan harga.\"Pelaku usaha bisa menyesuaikan, karena jangka panjang kita menginginkan ekonomi yang stabil dan tingkat ketahanan terjaga sehingga, pada saat harga naik, tidak serta merta saat itu juga harga komoditas naik, dan sebaliknya,\" ujarnya.Ia menilai, penurunan harga BBM non-subsidi tersebut juga akan berdampak terhadap rantai distribusi kebutuhan primer. Ia meyakini, harga komoditas penting tersebut dalam waktu dekat akan mengalami penyesuaian harga.\"Ini akan membantu, terutama untuk pasokan kebutuhan primer. Distribusi dari petani kepada pengepul, pengepul ke distributor. Ini yang saya yakin bisa segera menyesuaikan,\" ujarnya.Selain itu, penurunan harga BBM non-subsidi tersebut juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata, terutama untuk mobilitas masyarakat. Memang untuk mobilitas primer seperti pekerja, selama ini tidak terganggu.\"Namun lebih kepada mobilisasi kebutuhan sekunder ke sektor pariwisata sehingga diharapkan dengan penurunan ini mampu menggenjot kunjungan wisatawan, agar mulai hidup lagi,\" katanya.Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada 3 Januari 2022 resmi mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax (RON 92) Pertamina dari sebelumnya Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800 per liter atau turun senilai Rp1.100 per liter.Selain menurunkan harga Pertamax, pemerintah juga menurunkan harga Pertamax Turbo (RON 98) yang turun harga dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.180 per liter sejak penyesuaian harga terakhir dilakukan pada 1 Desember 2022.Sementara itu untuk produk jenis gasoil (diesel) yakni Dexlite (CN 51), harganya menjadi Rp 16.150 per liter atau turun dari sebelumnya Rp18.300 per liter, sedangkan Pertamina Dex (CN 53) mengalami penyesuaian harga menjadi Rp16.750 per liter dari sebelumnya Rp18.800 per liter.(sof/ANTARA)
POPULER
