ENERGI
Gunung Merapi Mengalami 161 Kali Gempa Guguran
Yogyakarta, FNN - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan Gunung Merapi di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 161 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Sabtu (15/1) pukul 00.00-24.00 WIB.Kepala BPPTKG Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Ahad, menyebutkan selain gempa guguran, pada periode pengamatan itu juga tercatat tiga kali gempa hibrida atau fase banyak, tiga kali gempa embusan, satu kali gempa vulkanik dangkal, dan satu kali gempa tektonik.Berdasarkan pengamatan visual, tampak asap berwarna putih keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas sedang dan tebal dengan ketinggian sekitar 200 meter di atas puncak.Pada periode pengamatan itu, tercatat enam kali guguran lava pijar keluar dari gunung itu dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter ke arah barat daya. Sementara itu, berdasarkan hasil analisis morfologi pada periode 7 sampai 13 Januari 2022, tidak teramati adanya perubahan morfologi yang signifikan, baik pada kubah lava barat daya maupun kubah tengah Merapi.Volume kubah lava di barat daya tercatat sebesar 1.670.000 meter kubik dan kubah tengah sebesar 3.007.000 meter kubik.BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah dalam sektor tenggara-barat daya sejauh maksimal tiga kilometer ke arah Sungai Woro dan sejauh lima kilometer ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih.Apabila gunung api itu mengalami letusan eksplosif, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung. (mth)
PLN Tambah Energi GI dan SUTT di Gowa Dukung Listrik Malino
Makassar, FNN - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menambah energi di Gardu Induk dan SUTT 150kV Sungguminasa – Lanna guna mendukung sarana listrik di lokasi destinasi wisata Malino dan sekitarnya. \"Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pembangunan GI dan SUTT 150kV Sungguminasa – Lanna adalah sebesar 81 persen dan nantinya akan melayani 29 ribu pelanggan,\" kata General Manager PLN UIP Sulawesi, Defiar Anis dalam keterangan persnya di Makassar, Minggu. Dia mengatakan, pembangunan ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap sektor pariwisata di Kawasan Malino dengan meningkatkan keandalan listrik di kawasan tersebut. Kawasan wisata Malino merupakan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh warga Sulawesi Selatan khususnya warga Kota Makassar. Kegiatan PT PLN UIP Sulawesi yang perdana pada awal 2022 ini dengan melaksanakan pemberian tegangan pertama (energize) pada tiga unit Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yakni Gardu Induk (GI) 150kV Lanna (New), GI 150kV Sungguminasa (Extension) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Sungguminasa – Lanna melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Selatan. GI 150kV Lanna yang berlokasi di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa memiliki kapasitas trafo sebesar 30 Mega Volt Ampere (MVA), GI 150 kV Sungguminasa yang berlokasi di Jl Bakolu Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa memiliki 2 Line Bay, dan SUTT 150kV Sunguminasa – Lanna terbentang sepanjang 45,26 KMS dengan total Tower sebanyak 70 TIP. Menurut Anis, ketiga pekerjaan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan penggunaan TKDN mencapai 81 persen, melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia meneruskan, selain kawasan wisata terdapat juga industri pemecah batu di sekitar jalan poros Malino yang memanfaatkan listrik untuk kelancaran usahanya. Karena itu, ke depan diharapkan nanti industri pariwisata dan industri pemecah batu di wilayah Malino dapat terus berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. “Gardu Induk Lanna nantinya akan menyuplai listrik kepada sebagian pelanggan yang sebelumnya disuplai oleh Gardu Induk Borongloe, hal ini merupakan upaya PLN dalam memberikan pasokan listrik yang andal khususnya bagi 29.167 pelanggan atau setara dengan 35.064.450 Volt Ampere yang terdiri dari pelanggan golongan rumah tangga dan golongan bisnis,” jelas Anis. Lebih lanjut dikemukakan, selesainya tiga PIK ini tentunya berkat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, aparat keamanan di wilayah Sulsel yang telah sama-sama mengawal pekerjaan ini, sehingga bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. (mth)
Wamen BUMN: Presidensi G20 Dorong Transisi Energi Hijau Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansyuri mengatakan posisi Indonesia sebagai presidensi dalam G20 tahun ini menjadi penting untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau yang berkelanjutan.Presidensi G20 menjadi momen penting untuk mendorong kebijakan transisi energi hijau yang berkelanjutan, efisien, mudah, terjangkau, dan konkret.“Transisi energi yang berkelanjutan tak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.Dia menjelaskan bahwa perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu global 1,5 derajat celcius sampai 2,0 derajat celcius membuat dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon.Oleh karena itu, menurut Pahala, langkah transisi energi harus dilakukan konkret, bukan lagi retorika, seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Indonesia akan menyusun peta jalan pengembangan energi baru terbarukan secara konkret beserta skema pembiayaan.Beberapa langkah konkret yang dilakukan, yakni dengan mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional untuk karbon. Mulai 1 April 2022, Indonesia akan mulai mengenakan pajak karbon sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Pemerintah juga mendorong berbagai proyek pembangunan berkelanjutan dan hijau. Kementerian BUMN mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih hijau.“Dalam RUPTL 2021-2030, porsi listrik dengan energi terbarukan sebesar 51,57 persen atau setara 20.923 megawatt,” ucap Pahala.Pemerintah Indonesia memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia yang tertuang dalam Strategi Besar Energi Nasional. Dalam peta jalan itu, energi baru terbarukan ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025 dan mencapai 31 persen di 2050 dalam bauran energi.Dalam menghadirkan energi bersih dalam rangka terciptanya kemandirian energi nasional dibutuhkan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan, seperti panas bumi sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.Transisi energi harus terus berjalan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang. Pahala menambahkan bahwa pemerintah berfokus pada pengembangan panas bumi sebagai porsi terbesar dalam energi baru terbarukan.“Kita akan kembangkan geothermal karena yang menguntungkan di geothermal. Target penurunan emisi dari perusahaan BUMN 85 juta ton karbon dioksida,’’ tuturnya.Panas bumi merupakan energi andalan Indonesia karena bisa dijadikan baseload. Biaya penyediaan energinya pun lebih murah dibandingkan energi baru terbarukan yang lain, yakni hanya 7,6-8 sen dolar AS per kWh.‘\'Bandingkan dengan baterai dari energi surya yang 12 sen dolar AS per kWh jelas geothermal lebih murah, sehingga pemerintah menilai geothermal punya potensi unik untuk dikembangkan,\" imbuhnya.Peningkatan penggunaan panas bumi juga untuk menekan impor BBM nasional karena konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel per hari. Kebutuhan BBM tersebut sebanyak 40 persen dipasok dari impor.Pahala mengatakan, pihaknya mendorong BUMN untuk mengoptimalkan pengembangan panas bumi di wilayah kerjanya sendiri. Apalagi, saat ini baru 9,0 persen wilayah kerja panas bumi yang berproduksi dengan kapasitas hanya 1.900 megawatt.‘’Kita masih punya potensi 19 gigawatt. Kami dorong agar Pertamina Geothermal Energy mengembangkan area panas bumi,’’ ucapnya.Pahala menuturkan bahwa Energy Market Authority (EMA) Singapura telah mengumumkan akan melakukan diversifikasi sumber listriknya lewat pembangkit energi terbarukan hingga 4 gigawatt non-intermiten pada tahun 2035.Menurutnya potensi ini bagus untuk ekspor dengan faktor kedekatan Indonesia dengan Singapura. Peluang ini harus ditangkap cepat dan dimanfaatkan.Pahala mengingatkan gerak cepat negara tetangga juga harus menjadi perhatian BUMN agar tak ketinggalan dalam penyediaan energi listrik energi baru terbarukan.“Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara PNRE, PGE dan PLN untuk menyediaan kebutuhan energi hijau di dalam negeri, serta mampu menangkap peluang ekspor dengan sumber daya yang melimpah,” tegas Pahala.Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis target pencapaian bauran energi nasional dari energi baru terbarukan sebesar 23 persen bisa tercapai pada 2025. (mth)
Pertamina Pasang Reaktor untuk Percepat Revitalisasi Kilang Balongan
Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) mulai memasang reaktor yang menjadi peralatan inti Residue Catalytic Cracking atau RCC untuk mempercepat revitalisasi Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Tengah.Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya mengatakan kemajuan proyek peremajaan RCC sudah mencapai 64,02 persen hingga awal 2022.“Kami mengharapkan unit RCC Pertamina akan on stream sesuai target di tahun 2022,\" ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.RCC merupakan fasilitas penting dalam proses pengolahan minyak bumi karena berfungsi untuk meningkatkan nilai produk dengan bantuan katalis.Pertamina memproyeksikan unit RCC memiliki kapasitas pengolahan sebesar 83 ribu barel per hari. Unit RCC juga menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti propilen, elpiji, nafta, light cycle oil, dan decant oil.Manajer Umum Proyek Balongan Nugroho menuturkan bahwa perseroan berkomitmen untuk mengelola optimasi unit RCC dengan melakukan peremajaan dan penggantian berbagai peralatan yang kritikal.\"Kami pastikan peralatan utama dalam Proyek Revitalisasi RCC ini sudah tiba, yaitu orifice chamber dan reaktor sudah datang. Berikutnya, tim Project Balongan akan bergerak memasang peralatan tersebut pada agenda pemeliharaan kilang pada Februari 2022,” jelas Nugroho.Pemasangan orifice chamber yang memiliki diameter 4,16 meter dan panjang 16,18 meter dilaksanakan dengan standar HSSE yang ketat.Adapun reaktor pada unit RCC berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi catalytic cracking untuk merekahkan rantai karbon dari umpan minyak berat bernilai jual rendah menjadi produk dengan rantai karbon lebih pendek yang mempunyai nilai lebih tinggi, seperti propilen, elpiji, nafta, light cycle oil, dan decant oil.Reaktor RCC memiliki memiliki diameter 11,5 meter, panjang 41,6 meter, dan berat kotor 782 ton.“Reaktor ini merupakan salah satu yang terberat pernah dimobilisasi di Kilang Balongan,” terang Nugroho.Selain peremajaan RCC di Kilang Balongan, Pertamina juga tengah mengimplementasikan Proyek Strategis Nasional RDMP Balongan yang bertujuan untuk menaikkan kapasitas pengolahan kilang dari 125 barel per hari menjadi 150 barel per hari.Selain itu, proyek RDMP Balongan juga bertujuan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan hingga setara Euro V.“Setelah kedua alat existing di RCC Balongan diganti dengan yang baru, maka keandalan dan produksi Kilang Balongan akan meningkat. Kami berharap peremajaan RCC Balongan akan berkontribusi besar dalam menyokong peningkatan produksi BBM nasional,” pungkas Nugroho. (mth)
Menko Luhut: Ekspor Batu Bara Hanya untuk Produsen yang Penuhi DMO
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan izin ekspor batu bara hanya diberikan kepada produsen yang telah memenuhi kewajiban pasokan ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Izin ekspor itu diberikan setelah ada kepastian bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman. PT PLN (Persero) melaporkan stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasi (HOP) atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP.\"Mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release (dilepas) untuk melakukan ekspor,\" katanya dalam rapat koordinasi terkait Larangan Ekspor Batubara dan Pemenuhan Batubara PLN di Jakarta, Rabu (12/1/2022).Menurut Luhut, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, pelepasan ekspor perlu dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batu bara tersebut terlalu lama dibiarkan. Namun perusahaan-perusahaan batu bara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 jika belum memenuhi kewajiban DMO dan/atau kontrak kepada PLN di tahun 2021. Untuk ke depannya, perusahaan batu bara yang akan melakukan ekspor diwajibkan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah, yakni memenuhi kewajiban DMO sepenuhnya di tahun 2021. \"Untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMO-nya 100 persen di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022,\" katanya. DMO merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan dalam negeri. Kewajiban DMO diatur sebesar 25 persen dari total produksi dengan patokan harga 70 dolar AS per metrik ton. Selanjutnya, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN, namun belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, maka harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021. \"Nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak kepmen tersebut keluar,\" imbuhnya. Kemudian, untuk perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan batu bara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada tahun 2021, juga akan dikenakan denda dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021, berdasarkan volume alokasi DMO yang diberikan kepada masing-masing perusahaan tersebut. Kementerian ESDM, lanjut Luhut, akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan DMO dan kontrak PLN pada tahun 2021 untuk masing-masing perusahaan batu bara sebagai dasar perhitungan denda yang diberikan. Dalam rakor yang dihadiri juga Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) , serta beberapa pejabat lembaga pemerintahan lainnya tersebut, Luhut mengingatkan semua pihak untuk bergerak mengawasi dan memastikan pelaksanaannya di lapangan. \"Saya minta betul-betul diawasi bersama supaya ini juga bisa menjadi momen untuk kita semua memperbaiki kondisi tata kelola di dalam negeri dan hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi di kemudian hari,\" pungkas Luhut. (mth)
Skandal Ekspor Batubara: Lawan Kebijakan Oligarkis (1)!
Oleh Marwan Batubara, IRESS PADA 31 Desember 2021, tiba-tiba pemerintah melalui Ditjen Minerba menerbitkan Surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021, berisi larangan ekspor batubara yang berlaku 1 hingga 31 Januari 2022. Larangan terbit guna menjamin tersedianya pasokan batubara bagi puluhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara yang dioperasikan PLN, berkapasitas sekitar 10.000 MW. Jika batubara sebagai energi primer PLTU tidak segera dipenuhi, maka listrik bagi sekitar 10 juta pelanggan akan padam. Ternyata pada 10 Januari 2022, ekspor batubara kembali dibuka. Alasannya karena persediaan batubara PLN sudah mulai “membaik”. Dikatakan membaik, memang setelah larangan ekspor, persediaan PLN telah meningkat menjadi sekitar 15 hari dari sebelumnya hanya 3-4 hari, saat manajemen PLN mengirim “SOS” ke pemerintah (31/12/2021) tentang kemungkinan pemadaman bagi 10 juta pelanggan. Ke depan, pemerintah mengatakan akan melakukan “perbaikan”, termasuk meninjau kebijakan harga DMO. Rakyat harus waspada. Sepanjang 2021, Indonesia diperkirakan memproduksi sekitar 610 juta ton batubara. Kebutuhan batubara domestik hanya sekitar 130 juta ton, dimana PLN mengkonsumsi sekitar 115 juta ton. Karena kebutuhan domestik jauh di bawah kemampuan produksi, maka mestinya PLN tidak mengalami krisis pasokan. Lantas mengapa krisis sampai terjadi? Penyebab utama krisis ketersediaan batubara bagi PLTU-PLTU yang dioperasikan PLN (milik sendiri dan IPP) adalah karena para pengusaha batubara lebih mengutamakan mengekspor batubara dibanding menjual di dalam negeri. Hal ini berpangkal dari naiknya harga batubara acuan (HBA) nasional sesuai kenaikan harga batubara dunia sekitar 80% sepanjang 2021. Sedangkan harga batubara DMO (domestic market obligation) tetap. Sesuai peraturan yang berlaku, seluruh produsen batubara wajib mengalokasikan 25% produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk kebutuhan PLTU batubara PLN. Harga batubara kebutuhan domestik adalah US$ 70 per ton (nilai kalori 6322 kcal/kg). Harga batubara domestik ini tidak berubah mengikuti naiknya harga batubara dunia/HBA. Jika HBA turun di bawah US$ 70, maka harga DMO mengikuti HBA (pemerintah pun memberi insentif). Karena harga ekspor jauh lebih tinggi dibanding harga DMO, maka para pengusaha tidak merasa perlu memasok batubara ke PLN. Demi mengejar untung besar, para kontraktor PKP2B dan pengusaha pemegang IUP/IUPK batubara nekat melanggar aturan. Sikap serakah dan egois ini membuat para pengusaha oligarkis menghalalkan segala cara untuk memperoleh rente besar dari SDA negara, tanpa peduli kelangsungan pelayanan PLN dan ratusan juta pelanggan PLN. Ketentuan volume DMO (sekitar 25%) rutin ditetapkan setiap tahun, jauh sebelum 2018. Namun harga khusus DMO sebesar US$ 70 per ton pertama kali ditetapkan pada 2018 sesuai Kepmen ESDM No.1395 (9/3/2018). Ketentuan berhasil diraih setelah PLN dan berbagai kalangan, termasuk sejumlah rektor dan akademisi perguruan tinggi utama, pakar, LSM dan aktivis, melakukan berbagai langkah advokasi panjang dan berkelanjutan yang menuntut agar pemerintah menetapkan harga khusus batubara bagi PLN, lebih rendah dari HBA. Tujuan advokasi adalah agar PLN yang mengoperasikan sekitar 65% pembangkit batubara, saat harga Batubara/HBA meningkat, terhindar dari kenaikan beban biaya operasi signifikan dan pelanggan listrik pun tidak mengalami kenaikan tarif listrik. Saat itu, gerakan masyarakat sipil ini tidak terlalu mendapat dukungan DPR, apalagi para kontraktor PKP2B dan pemegang izin IUP/IUPK. Bahkan sejumlah pejabat negara yang merangkap pengusaha batubara pun justru berada di pihak para oligarki batubara, menolak harga khusus DMO bagi PLN! Salah satu pejabat negara yang menolak harga DMO US$ 70 per ton adalah Menko Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). LBP mengatakan \"Intinya kami mau cabut kebijakan DMO batu bara” (1/8/2018). Untunglah rencana yang dicetuskan LBP tersebut batal direalisasikan. Namun dalam seminggu terkahir, terindikasi LBP mulai mengutik harga DMO khusus tsb. Harga batubara dunia/HBA yang terus naik membuat para pengusaha oligarkis memilih mengekspor dibanding menjual sesuai DMO US$ 70 per ton. Sepanjang 2021 harga batubara dunia naik dari sekitar US$ 84 (11/1), mencapai US$ 240 (4/10) dan turun ke US$ 170 per ton (30/12). HBA nasional (terbit bulanan oleh Kementrian ESDM) juga naik sebanding kenaikan harga dunia, yakni dari US$ 75,84 (1/2021), level tertinggi US$ 215,01 (11/2021) dan turun ke US$ 159,79 per ton (12/2021). Secara rerata HBA nasional sepanjang 2021 adalah sekitar US$ 122 per ton, atau lebih tinggi sekitar U$ 52 dibanding harga DMO US$ 70 per ton. Dari target produksi 2021 sebesar 625 juta ton, realisasi produksi batubara nasional 2021 diperkirakan 610 juta ton. Jika volume DMO sekitar 130 juta ton, maka volume ekspor batubara Indonesia 480 juta ton. Dengan demikian, tambahan pendapatan akibat selisih harga ekspor dengan DMO sekitar US$ 52 x 480 juta = US$ 24,9 miliar! Diperkirakan, dari US$ 24,9 miliar ini, para pengusaha batubara, termasuk para penguasa-pengusaha oligarkis minimal memperoleh tambahan keuntungan sekitar 40% (sangat pesimistik) atau sekitar US$ 10 miliar! Untung ini jelas bertambah jika kewajiban DMO dilanggar. Penentuan harga DMO US$ 70 per ton tidak dilakukan tanpa dasar. Seluruh aspek terkait telah diperhitungkan secara komprehensif, seperti aspek-aspek ekonomi, kelayakan bisnis (IRR sektor terpenuhi), pajak, PNBP, keberlanjutan, kepentingan daerah, dll. Dengan harga DMO US$ 70 per ton, kepentingan bisnis para pengusaha batubara telah diperhatikan dan tetap untung. Namun pada saat yang sama, seluruh pelanggan PLN yang jumlahnya lebih dari 250 juta orang juga ikut memperoleh manfaat! Prinsipnya, di samping memberi keuntungan kepada para pengusaha batubara, manfaat kenaikan SDA batubara milik negara juga dinikmati oleh hampir seluruh rakyat NKRI secara adil dan merata. Ternyata kebijakan yang adil ini masih juga dilanggar. Meski telah memperoleh windfall profit dari ekspor batubara non DMO, sekitar US$ 10 miliar, oligarki masih coba merampok hak rakyat dengan membangkang kewajiban DMO (25%). Sikap pembangkang ini tampaknya bisa berjalan mulus karena mendapat dukungan oknum-oknum pejabat oligarkis, antara lain dengan menjalankan kebijakan sarat moral hazard. Padahal dengan harga DMO tetap berlaku, usaha PLN tertap berkelanjutan dan ratusan juta rakyat terhindar dari kenaikan tarif listrik. Meskipun PLN akhirnya telah “tertolong” dengan larangan ekspor batubara, rakyat wajar menuntut para pembangkang kewajiban DMO diberi sanksi. Karena itu, tanpa harus mencabut izin usaha (pernyataan ini sarat retorika), minimal pemerintah harus menyita seluruh windfall profit yang diperoleh dari selisih HBA dengan harga DMO. *Selain itu, prinsip harga DMO US$ 70 ton harus dipertahankan,* karena manfaatnya akan dirasakan ratusan juta rakyat Indonesia dibanding hanya oleh segelintir pengusaha batubara, terutama saat HBA naik. Peringatan dini krisis pasokan batubara rutin dan intens dilakukan manajemen PLN pada pemerintah, terutama saat HBA naik. Keluhan muncul terutama karena pembangkangan para pengusaha batubara terhadap kewajiban DMO. Selain itu, untuk mengamankan pasokan, terutama di daerah-daerah yang sulit dipasok, PLN mendirikan anak usaha, PLN Batubara. Namun berbagai keluhan PLN ini tidak digubris oleh regulator, terutama Kementrian ESDM dan Kementrian BUMN. Malah kebijakan DMO akan ditinjau, Direktur Energi Primer PLN dipecat atas alasan absurd, dan PLN Batubara pun “dibully” sebagai sumber masalah dan akan dibubarkan. Hal-hal terkait kebijakan seperti ini akan diuraikan dalam tulisan IRESS berikut.[]
Menteri Arifin: PNBP ESDM Tahun 2021 Capai Rp189,2 Triliun
Jakarta, FNN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sektor energi dan sumber daya mineral mencapai Rp189,2 triliun sepanjang tahun 2021.\"Realisasi 2021 mencapai Rp189,2 triliun atau 156 persen dari target Rp121,2 triliun,\" ujarnya dalam konferensi pers terkait Capaian Kinerja 2021 dan Program 2022 di Jakarta, Rabu.Dibandingkan dengan realisasi PNBP sektor energi dan sumber daya mineral pada tahun 2020 yang mencapai 109 miliar dolar AS, kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 73,6 persen.Kementerian ESDM terus mendorong peningkatan PNBP, antara lain melalui lifting migas, pengawasan kegiatan produksi mineral dan batu bara, serta panas bumi.Pada 2021, subsektor minyak dan gas bumi menjadi penyumbang terbesar realisasi PNBP dengan angka mencapai 103,2 miliar dolar AS. Kemudian, subsektor mineral dan batu bara sebesar 75,5 miliar dolar AS.Adapun subsektor energi baru terbarukan menyumbang PNBP senilai 1,9 miliar dolar AS. Lalu, subsektor lainnya sebesar 8,6 miliar dolar AS.Kementerian ESDM menargetkan realisasi PNBP sektor energi dan sumber daya mineral tahun depan sebesar 132,2 miliar dolar AS dengan rincian 85,9 miliar dolar AS dari subsektor minyak dan gas bumi, 28 miliar dolar AS dari subsektor mineral dan batu bara, 2,4 miliar dolar AS bersumber dari energi baru terbarukan, dan 15,9 miliar dolar AS dari subsektor lainnya.Menteri Arifin mengatakan rencana anggaran tahun 2022 dari total pagu Rp5,89 triliun sebanyak 49 persen dialokasikan untuk masyarakat, 35 persen untuk pelayanan internal, dan 16 persen untuk publik non-fisik.Rincian anggaran tersebut akan digunakan antara lain pemasang pipa transmisi gas bumi tahap pertama ruas Cisem, jaringan gas baru sebanyak 40 ribu sambungan rumah, konverter kit nelayan 30 ribu paket, konverter kit petani 30 ribu paket, hingga bantuan sambungan baru listrik sebanyak 80 ribu sambungan rumah.Kemudian, perbaikan empat pos pengamatan gunung api, modernisasi sistem mitigasi bencana geologi di lima lokasi, pembangunan 79 unit PLTS atap berkapasitas 2,3 MWp, penerangan jalan umum tenaga surya sebanyak 22 ribu paket, pemasangan PLTMH tiga unit, APDAL 11.347 paket, hingga revitalisasi pembangkit listrik energi baru terbarukan sebanyak 11 unit. (mth)
Saatnya Mengembangkan Listrik dari Energi Hijau Bebas Karbon Emisi
Jakarta, FNN - Jika energi hijau telah menjadi gaya hidup di Tanah Air maka Indonesia akan terbebas dari emisi karbon yang merugikan, lebih mandiri energi, dan mengurangi tingkat ketergantungan pada negara lain.Namun, pengembangan energi hijau yang bebas karbon emisi terutama untuk menyuplai kebutuhan listrik bukan semudah membalik telapak tangan.Upaya ini bukan semata persoalan mencari investor untuk sebuah proyek raksasa melainkan pekerjaan rumah besar mulai dari keberpihakan politis hingga mengubah tradisi lama yang sudah puluhan tahun bergantung pada energi fosil.Langkah ini jelas akan menyedot investasi bukan semata di hulu namun juga di hilir ketika peralatan yang digunakan oleh pengguna atau masyarakat seluruhnya harus dikonversi agar dapat menyesuaikan dengan penggunaan energi hijau.Meski begitu, langkah ini perlu untuk tetap dimulai dan bukan tidak sama sekali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa bandul ekonomi dunia kini bergerak mengayun ke arah ekonomi hijau.Untuk itu, Indonesia perlu bersiap, apabila suatu waktu entah itu dua, tiga, atau lima tahun lagi ketika masa itu datang, sebab akan ada saat di mana dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan dari energi terbarukan.Dalam masa transisi energi itu, Indonesia pun dituntut untuk bersiap apalagi bangsa ini memiliki potensi besar berupa sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk menghasilkan energi hijau. Semua sumber energi hijau tersedia melimpah mulai dari potensi hidro pada 4.400 sungai, sinar matahari tropis sepanjang tahun, geotermal, sampai angin.Pendek kata, kata Jokowi, dengan kekuatan sumber daya alam itu, Indonesia sejatinya punya modal besar untuk bersaing dengan negara-negara lain. Proyek DikembangkanUntuk mewujudkan energi hijau yang dimaksud sejumlah proyek pun dikembangkan baik oleh perusahaan pelat merah, anak usaha BUMN, hingga swasta.Terhitung sejak 26 Desember 2021, misalnya, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia yakni PT Rekayasa Industri (Rekind) merampungkan pekerjaannya di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rantau Dedap (91.185 MW) di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.Hal itu ditandai dengan diselesaikannya semua tahapan pengujian sistem dan fasilitas kapasitas pembangkit listrik (Plant Rated Capacity Test) yang dikerjakan perusahaan EPC (Engineering, Procurement and Construction) nasional tersebut.PLTP Rantau Dedap adalah PLTP yang dioperasikan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), perusahaan kerja sama antara PT Supreme Energy, ENGIE, Marubeni Corporation dan Tohoku Electric Power. Pada 26 Desember 2021 mengumumkan bahwa PLTP Rantau Dedap Tahap-1 dengan kapasitas 91,185 MW telah beroperasi komersial.Listrik yang bersumber dari energi hijau bebas karbon emisi ini akan disalurkan melalui jaringan transmisi milik PT PLN (Persero) untuk dapat mendukung keandalan pasokan listrik di Wilayah Sumatera. Bukti penyelesaian seluruh tahapan pengujian itu diperkuat dengan dikeluarkannya sertifikat atau berita acara Commercial Operation Date (COD - Tanggal Operasi Komersial) secara tertulis oleh SERD selaku pemilik proyek.Pijakannya, mengacu pada SKPP (Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Selain itu juga mengacu pada Sertifikat Kompetensi Operator yang diterbitkan Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik.Pascaterbitnya COD ini, PLTP Rantau Dedap langsung menyalurkan listrik melalui jaringan transmisi milik PLN secara komersial, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat, khususnya dalam menopang minimnya pasokan listrik di wilayah Sumatera Bagian Selatan.Direktur Utama Rekind Triyani Utaminingsih menyatakan di tengah pandemi COVID-19 dan sejumlah tantangan besar, pihaknya bertekad untuk menyelesaikan Proyek PLTP Rantau Dedap.Upaya ini juga merupakan bentuk komitmen dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia dan meningkatkan peran energi terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi bangsa yang berkelanjutan. Di bawah bendera konsorsium bersama Fuji Electric, lingkup pekerjaan Rekind dalam proyek PLTP Rantau Dedap cukup luas. Mencakup pekerjaan engineering, procurement, konstruksi, commissioning BOP, dan pre-commissioning. Kesemuanya dilakukan secara mandiri oleh putra-putri terbaik bangsa ini.InovasiUpaya yang dilakukan Rekind merupakan salah satu wujud inovasi dan penerapan teknologi kekinian dalam melahirkan karya-karya terbaik di proyek yang lokasinya berada pada ketinggian tapak di atas 2000-2600 mdpl itu.Proyek-proyek energi hijau memang dalam pengerjaan memerlukan inovasi dan teknologi tingkat tinggi, misalnya saja untuk Steam Separation System.Diperlukan inovasi misalnya dengan mengaplikasikan pekerjaannya melalui penerapan teknologi Central Separator with Dual Flash System.Teknologi ini mengandalkan central separator pembangkit yang mampu melakukan proses flashing (tekanan) dua kali lebih kuat dibandingkan teknologi yang diterapkan dalam pembangkit sebelumnya, sehingga memperoleh performa maksimal.Dan, untuk pengerjaan switchyard dalam kapasitas 150 kV juga perlu menerapkan teknologi lain misalnya Using Container Gas Insulated Switchyard (GIS).Ini merupakan teknologi yang mampu mentransformasi gardu induk listrik yang konvensional menjadi digital. Penerapan teknologi ini belum pernah sebelumnya diaplikasikan di Indonesia.Memang secara keseluruhan transisi menuju energi hijau menghadapi tantangan tuntutan penyelamatan lingkungan dan keseimbangan aktivitas ekonomi. Komitmen pengurangan emisi karbon perlu menjadi prioritas dan perekonomian yang perlu menyesuaikan diri.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah menyatakan bahwa dunia berkomitmen mengurangi emisi karbon pada 2050.Di dalam negeri, menurut Sri Mulyani, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk melakukan transisi menuju energi hijau. Saat ini batu bara masih menjadi sumber energi utama, sehingga penghentian penggunaan batu bara mesti bertahap.Menurutnya, transisi penggunaan batu bara menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan harus didukung berbagai instrumen kebijakan dan investasi yang besar. Selain itu, aktivitas perekonomian pun harus terjaga saat energi terbarukan digunakan.Penggunaan batu bara sebagai sumber energi melibatkan banyak sektor serta tenaga kerja, mulai dari tambang, pembangkit listrik, hingga PT PLN (Persero) sebagai perusahaan tunggal pengelola listrik.Transisi pun kemudian tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Salah satu pertimbangan besar di dalam negeri adalah adanya kontak PLN yang masih berjalan dalam penggunaan energi dari perusahaan-perusahaan pembangkit listrik.Meski begitu, saat ini sudah saatnya bagi Indonesia untuk memulai sebuah langkah besar pengembangan listrik dari energi hijau yang bebas karbon emisi. Kalau bukan sekarang kapan lagi. (mth)
BP Tapera Teken Perjanjian Kerjasama dengan 38 Bank Penyalur FLPP 2022
Jakarta, FNN - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 38 bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2022 sebesar Rp23 triliun.\"Dalam kesempatan ini hadir sebanyak 38 bank yang terdiri dari tujuh bank nasional baik bank konvensional maupun syariah dan 31 bank pembangunan daerah baik bank konvensional maupun syariah,\" ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam acara penandatanganan FLPP secara daring di Jakarta, Kamis.Adi menambahkan bahwa adapun tujuh bank nasional itu adalah Bank BTN dan BTN Syariah, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Artha Graha dan Bank Mega Syariah.Sedangkan 31 BPD yang turut serta antara lain BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Selatan Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Kalimantan Timur, Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT.Kemudian Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD Sumut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, BPD Jawa Barat dan Banten.\"BP Tapera pada tahun ini memiliki target penyaluran sebanyak 309.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari FLPP sebanyak 200.000 unit rumah subsidi senilai Rp23 triliun serta ditambah 109.000 unit rumah melalui program Tapera,\" kata Adi.Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BP Tapera yang baru saja menerima amanah untuk mengelola FLPP.Hal ini tentunya membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan seperti bank sebagai lembaga keuangan penyalur dana FLPP, para pengembang perumahan dalam penyediaan hunian, lembaga pembiayaan dari sisi penguatan sumber dana lainnya, serta pemerintah daerah.Dalam penyaluran dana FLPP pada tahun 2022, perlu disampaikan bahwa BP Tapera menginginkan komitmen bank penyalur untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi setiap bulan.\"Kami tidak hanya mengedepankan kecepatan penyaluran dana FLPP, namun juga mengutamakan ketepatan sasaran, kualitas hunian dan pengelolaan dana yang produktif serta efisien,\" ujar Komisioner BP Tapera Adi SetiantoBP Tapera yakin target yang telah ditetapkan ini akan semakin mudah dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan saling memberikan dukungan secara aktif dengan tujuan sama yakni menyediakan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (mth)
Sektor Hulu Migas Akan Suplai 58 Kargo LNG untuk Pembangkit Listrik
Jakarta, FNN - Sektor hulu migas berkomitmen memenuhi kebutuhan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk pembangkit listrik sepanjang tahun ini dengan menyiapkan 58 kargo dari Kilang Bontang dan Kilang Tangguh. \"Saat ini seluruh pihak terkait sedang memastikan ketersediaan energi untuk kelistrikan terkhusus di kuartal I tahun 2022,\" kata Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko dalam keterangan pers yang dikutip di Jakarta, Kamis. Arief menyampaikan realisasi pasokan LNG untuk perusahaan setrum negara PT PLN (Persero) dari kedua kilang tersebut adalah 58 kargo pada 2019, 40 kargo pada 2020, dan 54 kargo pada 2021. Menurut dia, semua kebutuhan untuk energi bisa dipenuhi dari kedua kilang tersebut termasuk beberapa permintaan yang secara tata waktu berubah dari jadwal semula. SKK Migas mencatat ada kargo-kargo yang secara kontraktual telah disiapkan, namun tidak terserap oleh PLN, yaitu sebanyak 13 kargo LNG pada 2020 dan 11 kargo LNG pada tahun lalu. LNG merupakan komoditas yang butuh waktu agar siap pakai. SKK Migas berharap seluruh kargo yang disiapkan untuk PLN dapat diserap ke pembangkit listrik. \"Perencanaan penggunaan bahan bakar LNG untuk sektor kelistrikan diharapkan dapat dibenahi ke depannya untuk memastikan pasokan aman bagi pembeli dan kesinambungan produksi bagi penjual,\" pesan Arief. Sektor hulu migas memasok LNG untuk domestik sejak tahun 2012. Saat itu, volume pasokan untuk domestik masih sebesar 14 kargo. Jumlah tersebut terus meningkat dengan angka tertinggi sebesar 60,6 kargo di tahun 2019. Turunnya permintaan LNG akibat pandemi COVID-19 membuat pasokan LNG untuk domestik turun ke 44,9 kargo. Namun pada 2021, tren kembali naik dengan jumlah pasokan mencapai 56 kargo. Dari pasokan LNG untuk domestik tersebut, pasokan untuk sektor kelistrikan menjadi yang paling tinggi. Pada 2021, dari total pasokan 56 kargo, pasokan untuk sektor kelistrikan mencapai 54 kargo. Sisanya, untuk sektor industri yang artinya 96,5 persen pasokan LNG untuk domestik digunakan oleh sektor kelistrikan. \"Komitmen untuk mendukung sektor kelistrikan ini akan terus kami jaga seiring semakin strategisnya peranan gas alam sebagai energi transisi,\" pungkas Arief. (mth)
POPULER
