INFRASTRUKTUR

Tim BBPJN Investigasi Proyek Jalan Nasional di Kepulauan Nias

Nias, FNN - Tim investigasi dari Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional (BBPJN) wilayah Sumatera Utara melakukan investigasi dan mendata proyek preservasi jalan nasional yang rusak dari Kota Gunungsitoli sampai Teluk Dalam, Nias Selatan. "Kami diperintahkan pimpinan kami Kepala BBPJN untuk melakukan investigasi dan mendasepanjang jalan nasional dan sudah kami data, hasilnya nanti akan kami laporkan kepada pimpinan kami," kata Ketua tim Pejabat Fungsional Ahli Madya BBPJN, Robert, di Nias, Kamis. Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi dan mendata seluruh titik yang rusak sesuai data yang diberikan Aliansi Masyarakat Sipil Pemerhati Pembangunan Kepulauan Nias (AMSP2 - KN). Dia mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh AMSP2 - KN dan mengakui jika ada beberapa titik yang rusak pada proyer preservasi jalan nasional setelah melakukan investigasi dan pendataan. "Saya akui semua ingin pekerjaan preservasi ini dikerjakan dengan baik, tetapi kita harus mengakui bahwa pasti ada kekurangan dan kelurangan tersebut masih bisa diperbaiki karena proyek preservasi masih dalam pengerjaan," katanya. Setelah melakukan investigasi, diketahui ada 20 titik pekerjaan preservasi yang rusak.Namun ke 20 titik tersebut masih bisa diperbaiki, sebab pekerjaan preservasi jalan nasional tahun 2021 masih berjalan. "20 titik yang rusak tersebut akan diperbaiki tahun ini, dan wajib selesai tahun ini karena pekerjaan preservasi jalan nasional tahun anggaran 2021.masih tahap pengerjaan," kata Jack, salah seorang anggota tim. (mth)

Jasa Marga Perbaiki Dua Titik Tol Jakarta-Cikampek

Cikarang, Bekasi, FNN - PT Jasa Marga (Persero) memperbaiki dua titik jalan di Tol Ruas Jakarta-Cikampek dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus upaya perusahaan meningkatkan standar pelayanan minimal. General Manager Representative Office 1 Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTTRD) Muhammad Taufik Akbar di Cikarang, Sabtu, mengatakan pekerjaan titik pertama rekonstruksi rigid pavement tersebut berada di Simpang Susun Karawang Barat. Tepatnya di Kilometer (KM) 47 STA 0+490 hingga STA 0+985 lajur 2 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dengan total panjang penanganan 190 meter yang dilaksanakan mulai Jumat (1/10) pukul 24.00 WIB hingga Senin (4/10) pukul 09.00 WIB. Pekerjaan titik kedua berada di KM 32+385 sampai KM 33+085 lajur 1 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dengan total panjang penanganan 439 meter yang akan dilaksanakan mulai Sabtu (2/10) pukul 20.00 WIB hingga Jum'at (8/10) pukul 24.00 WIB. "Tidak ada penutupan akibat pekerjaan ini, ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta dan arah Cikampek masih beroperasi dan dapat dilalui secara normal," katanya. Jasa Marga menyiapkan mitigasi risiko di antaranya pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, persiapan contra flow apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat. Jasa Marga juga telah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Variable Message Sign di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dan Jakarta untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan. Pihaknya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud sekaligus mengimbau pengguna jalan untuk tetap berada di rumah. Jika dalam keadaan darurat harus meninggalkan rumah, kata Taufik, tetap patuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan sesuai aturan pemerintah serta berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan. Pengguna jalan tol dapat mengakses informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 3.0 untuk pengguna iOS dan Android. (mth)

Anggota DPR Minta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit

Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menginginkan adanya audit investigasi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terkait dengan adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut. Untuk itu, ujar dia, perlu agar proyek tersebut segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat. "Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," katanya. Dengan syarat utama tersebut, lanjutnya, maka ke depannya juga agar dapat clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance. Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur. Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan. "Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022. Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan Presiden Jokowi untuk menyertakan transfer teknologi ke tenaga kerja domestik. (ant, sws)

Bahlil Tinjau Pembangunan Bandara Siboru di Fakfak

Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Jumat (24/9). Bahlil meninjau pembangunan bandara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan. Pembangunan Bandara Siboru sudah mulai direncanakan sejak 2011. Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu,minta agar semua pihak, terutama pemerintah daerah mendukung penuh proyek pembangunan bandara baru ini agar bisa selesai tepat waktu sesuai dengan rencana yang ditetapkan. "Alhamdulillah ini sudah jalan. Saya minta Pak Bupati Fakfak, urusan-urusan rakyat tolong diselesaikan agar target tahun 2022 bandara ini sudah selesai. Dan ini anggarannya tidak main-main, membangun 1 bandara di Papua sama dengan 2 bandara di Pulau Jawa. Jadi jangan sampai kita mengecewakan Pak Menhub yang sudah susah payah memperjuangkan Bandara di Fakfak," katanya. Bahlil juga mengungkapkan apresiasinya kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang telah memberikan dukungan penuh dalam proyek pembangunan Bandara Siboru ini. Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengharapkan dapat tercipta pembangunan kota baru melalui pembangunan akses jalan sebagai infrastruktur pendukung Bandara Siboru tersebut. "Saya sudah presentasi di depan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum, untuk tidak pakai jalan yang ada saat ini. Nanti akses jalan lewat atas, agar ada pembangunan kota baru. Alhamdulillah juga sudah disetujui anggarannya, nanti tahun 2022 insya Allah sudah mulai jalan. Kalau ini terbuka, baru kita bicara pariwisata dan ekonomi kerakyatan. Kalau boleh saran saya, kita dukung dulu ini agar cepat selesai," tambah Bahlil yang merupakan putra daerah asal Kabupaten Fakfak. Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan penetapan lokasi Bandara Siboru merupakan hasil koordinasi intens bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat dan Menteri Investasi yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Fakfak. "Hari ini saya hadir dengan senang, apalagi Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk membangun Papua ini secara spartan, secara cepat. Saya minta dukungan dari warga masyarakat agar ini bisa lancar dan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Bahlil yang mendukung saya ke sini. Luar biasa dukungannya. Jadi ini putra daerah yang membanggakan," ucapnya. Menurut Budi, pembangunan Bandara Siboru dengan akses jalan langsung ke kota Fakfak, akan dapat menjadikan Fakfak sebagai kota pariwisata dan memiliki koneksi yang lancar dengan kota lain. Saat ini pembangunan Bandara Siboru sudah sekitar 30 persen, dan diharapkan di akhir 2022 sudah selesai dibangun. Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan ke depan pemerintah daerah akan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Fakfak. Lebih lanjut, Dominggus menyampaikan pemerintah provinsi dan kabupaten mendukung penuh pembangunan proyek Bandara Siboru ini. Selain itu, juga diperlukan dukungan masyarakat setempat terutama terkait dengan urusan hak ulayat. "Dengan Pak Bupati, kita sudah koordinasi. Nanti kita lihat mana yang jadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, mana tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Kita akan koordinasi. Kita akan mendukung," imbuh Dominggus. (mth)

Ketua DPD: Perlu Langkah Kongkret Majukan Daerah Perbatasan

Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah membuat langkah konkret untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan seiring pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua. "Keberadaan Pos Lintas Batas Negara harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin. Menurut dia, perlu sinergitas antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sentra-sentra perekonomian baru. Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga merasa diperlukan prioritas pada aktivitas perdagangan, yakni ekspor dan impor. "Semua pihak terkait harus berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan. Ke depan diharapkan PLBN akan berkembang sehingga mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor," ucapnya. Dengan diresmikannya PLBN di Sota diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam lokal yang memiliki prospek besar seperti sektor pertanian dan peternakan. "Apalagi pada 2018 Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung padi nasional. Bahkan sudah mampu ekspor komoditi pertanian antara lain beras, kopra dan gaharu. Dengan dibangunnya PLBN tentu saja semakin memudahkan alur dan prosedur ekspor," katanya. Kendati demikian, LaNyalla mengingatkan untuk tetap mengutamakan pada sektor keamanan karena daerah perbatasan memiliki risiko kejahatan dan kriminalitas tinggi. "Tak boleh dikesampingkan adalah antisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas. Meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian yang terjadi pasti akan mendorong adanya kejahatan," tutur senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut. (sws, ant)

Wamen BUMN Berharap Hutama Karya Rampungkan Tahap 1 Tol Trans Sumatera

Jakarta, FNN - Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo berharap Hutama Karya dapat menyelesaikan paket pembangunan Tahap 1 Jalan Tol Trans Sumatera hingga tahun 2024. "Hutama Karya diharapkan dapat menyelesaikan paket pembangunan Tahap 1 Tol Trans Sumatera hingga tahun 2024," ujar Wamen II BUMN yang akrab disapa Tiko tersebut dalam seminar daring di Jakarta, Kamis. Wamen BUMN itu menambahkan bahwa Untuk mewujudkan target tersebut pemerintah memberikan dukungan kepada Hutama Karya dalam bentuk teknis maupun pendanaan. Di sisi pendanaan, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Hutama Karya di mana PMN tersebut telah cair sebesar Rp6,2 triliun pada tahun ini. Pemerintah juga telah menyelesaikan tambahan PMN 2021 kepada Hutama Karya yang sedang diproses sebesar Rp19 triliun. Pengajuan tambahan dana PMN tersebut untuk mempercepat beberapa ruas utama Tol Trans Sumatera yakni Medan-Binjai, Binjai-Langsa, Pekanbaru-Dumai, dan sejumlah ruas tol lainnya. "Pembangunan Tol Trans Sumatera ini membutuhkan pendanaan dan investasi yang sangat besar, di sinilah peran BUMN dalam hal ini Hutama Karya yang sudah dipercaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan Tol Trans Sumatera," kata Tiko. Tiko menyampaikan bahwa Pulau Sumatera merupakan penyumbang ekonomi nasional yang berkontribusi sebesar 20 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, Sumatera memiliki beberapa produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan teh. Pulau Sumatera juga memiliki lokasi yang sangat strategis yang dilalui oleh jalur perdagangan laut, menjadikan Pulau Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia. Dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan pembangunan infrastruktur nasional sebagai sebuah katalis, karena itu pembangunan jalan tol Trans Sumatera dicanangkan sebagai salah satu proyek prioritas untuk meningkatkan konektivitas daerah Sumatera. (mth)

Gubernur: Pelabuhan Ujung Jabung Kunci Kemajuan Ekonomi Makro Jambi

Jambi, FNN - Gubernur Jambi Al Haris menyatakan Pelabuhan Ujung Jabung yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kunci kemajuan ekonomi secara makro di Provinsi Jambi. "Pelabuhan Ujung Jabung ini menjadi gerbang ekonomi di Jambi, selama ini kegiatan ekspor impor terhambat karena Jambi tidak memiliki pelabuhan internasional," kata Al Haris di Jambi, Kamis. Sementara begitu banyak komoditi di Provinsi Jambi yang di ekspor keluar negeri. Bahkan sejumlah komoditi lainnya memiliki peluang yang besar untuk di ekspor ke luar negeri jika Pelabuhan Ujung Jabung sudah beroperasi. Mulai dari ekspor komoditi pertanian, pertambangan hingga komoditi industri olahan dan rumahan. Dijelaskan Al Haris saat ini pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung tersebut terkendala oleh akses jalan menuju pelabuhan. Dimana akses menuju Pelabuhan Ujung Jabung tersebut terhambat karena Jembatan di Sungai Rambut, Kecamatan Berbak belum memenuhi kualifikasi. "Salah satu kendala pembangunan pelabuhan itu yakni akses jembatan Sungai Rambut yang belum memenuhi kualifikasi, jika jembatan tersebut sudah dibangun dan sesuai standar maka pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dapat dimaksimalkan," kata Al Haris. Untuk mempercepat pembangunan Jembatan Sungai Rambut, Gubernur Jambi Al Haris bersama anggota DPR RI komisi V A Bakrie pada Rabu (1/9) memaparkan perkembangan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimoeljono di Jakarta. Al Haris meminta Pemerintah Pusat dapat membantu pembangunan Jembatan Sungai Rambut menuju Ujung Jabung. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. "Dengan demikian mudah-mudahan pintu gerbang ekspor impor ke mancanegara dapat terbuka dan tidak ada lagi biaya lansir barang karena sudah ada Pelabuhan Internasional," katanya. Jembatan Sungai Rambut tersebut memiliki panjang 617 meter dengan estimasi lebar jembatan 10 meter. Diperkirakan biaya pembangunan Jembatan Sungai Rambut tersebut sebesar Rp280,22 miliar. Tidak hanya mempresentasikan kemajuan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, namun Gubernur Jambi turut meminta dukungan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. "Semoga Kementerian PUPR bisa membantu kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi," katanya. (mth)

KSP Dorong Percepatan Pembangunan Dermaga Lantamal VI Makassar

Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, mendorong percepatan pembangunan dermaga Pangkalan TNI AL VI/Makassar, agar kelak dapat memperkuat keamanan Makassar New Port, Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan instalasi militer itu, oleh TNI dan sejumlah pihak terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa. "Saya meminta kepada semua pihak agar seluruh proses, khususnya perizinan, dapat dipercepat sehingga pembangunan dermaga Lantamal VI/Makassar dan fasilitas pendukung lainnya dapat segera dimulai setelah perjanjian kerja sama ditandatangani hari ini,” ujar Moeldoko. Moeldoko menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama kegiatan perekonomian masyarakat, yang diintegrasikan dengan peningkatan fasilitas ketahanan dan keamanan, dalam hal ini Makassar New Port dan pembangunan dermaga Pangkalan Utama TNI AL VI/Makassar. Ia meminta komitmen seluruh pihak untuk menjamin kelancaran pembangunan Makassar New Port yang merupakan infrastruktur terbesar di Indonesia timur, termasuk juga dermaga Pangkalan Utama TNI AL VI/Makassar. Dalam acara penandatanganan itu hadir para pihak terkait yakni Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV, Prasetyadi, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Para pihak menandatangani perjanjian kerja sama yang mencakup pembangunan fisik dermaga seukuran 150 meter x 12 meter, pembangunan trestle (jalan akses dari daratan) menuju dermaga, dan lain sebagainya. Margono menyatakan pembangunan dermaga itu akan membantu kemajuan bangsa. "Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim merupakan salah satu pilar poros maritim dunia yang utama. Namun pilar poros maritim yang tak kalah penting adalah pertahanan maritim. Oleh karenanya dua hal ini harus dilakukan bersama-sama,” ujar dia. Makassar New Port merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Makassar New Port berada dalam lokasi yang terintegrasi dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Markas Komando Pangkalan TNI AL VI/Makassar. Pelabuhan ini diharapkan menjadi penghubung transportasi dan perdagangan untuk wilayah Indonesia bagian timur serta lalu lintas internasional dari dan ke Australia. Adapun, rencana pembangunan dermaga Lantamal VI seukuran 150 meter x 12 meter di bagian sisi luar pemecah gelombang Pangkalan Utama TNI AL VI/Makassar itu permintaan TNI AL. Dermaga itu akan mewadahi kebutuhan sandar kapal perang TNI AL hingga kelas LPD (Landing Platform Dock) dan jenis fregat. Saat ini para pihak terkait tengah melakukan langkah-langkah percepatan dalam pengurusan perizinan, khususnya perizinan lingkungan yang membutuhkan dukungan dari Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (mth)

PUPR Berdayakan 35.000 Orang Bangun Sanitasi Ponpes

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memberdayakan lebih dari 35.000 orang lewat program padat karya tunai (PKT) berupa pembangunan sanitasi pondok pesantren (ponpes). “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Selain menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK ini juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga manfaatnya dapat langsung berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK). Tercatat dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR per 21 Agustus 2021, telah tersalurkan dana Rp542,6 miliar atau 51,9 persen dari target Rp978,1 miliar. Anggaran yang terserap digunakan untuk upah tenaga kerja dan material, sehingga masih akan terus bertambah seiring waktu. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK pada 2021 ditargetkan sebanyak 6.000 unit yang tersebar di 4.825 lokasi di Indonesia. Saat ini sudah tersalurkan di 2.582 lokasi dengan menyerap 34.576 tenaga kerja dari rencana 35.944 tenaga kerja. Untuk progres fisik seluruhnya sudah mencapai 31,6 persen. Program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp200 juta. Di samping sanitasi pondok pesantren/LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan total menyerap 268.859 tenaga kerja. Kegiatan tersebut meliputi kota tanpa kumuh (kotaku) sebanyak 124.140 tenaga kerja, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) menyerap 17.964 orang, tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) sebanyak 7.662 tenaga kerja, sanitasi perdesaan padat karya (sanimas) sebanyak 27.712 orang, SPAM perdesaan padat karya (pamsimas) sebanyak 34.823 orang, dan tambahan kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan skema padat karya sebanyak 25.285 tenaga kerja. (sws)

Pemprov Sulsel Resmikan Ruas Jalan Perbatasan Sidrap - Soppeng

Makassar, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan resmikan pembangunan ruas jalan Soppeng - Sidrap tahap ketiga yang baru saja selesai dikerjakan sepanjang 7,3 km dengan anggaran sebesar Rp33 miliar. "Alhamdulillah, hari ini kita sudah resmikan dan sudah bisa dilalui masyarakat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada acara peresmian, Sabtu. "Dulu kita pernah lewat ke sini, kondisinya rusak. Alhamdulillah, hari ini jalanan beraspal sudah bisa dinikmati masyarakat," katanya. Ruas ini menjadi akses yang menjadi jalan utama penghubung Kabupaten Soppeng dan Sidrap. Dimana pembangunan ruas jalan ini dikerjakan secara bertahap. Pembangunan jalan dimulai tahun 2019 dengan penanganan sepanjang 5,9 km senilai Rp34 miliar. Selanjutnya tahun 2020 sepanjang 3,1 km senilai Rp14,3 miliar, dan tahun ini sepanjang 7,3 km dengan nilai Rp33 miliar. Untuk menuntaskan jalan ini, direncanakan berlanjut di tahun 2022 sekitar dua km dengan anggaran Rp13 miliar. Secara keseluruhan, untuk total penanganan sepanjang 18,3 km, Pemprov Sulsel mengucurkan anggaran Rp94,3 miliar. Masyarakat setempat antusias menyambut hadirnya jalan beraspal ini. Mengingat kondisi sebelumnya, ruas Kabupaten Soppeng - Batas Kabupaten Sidrap mengalami rusak berat yang bertahun-tahun dinantikan penanganannya. (mth)