KESEHATAN

Disdik Kota Bogor Kembali Siapkan Uji Coba PTM

Bogor, FNN - Dinas Pendidikan Kota Bogor siap kembali melakukan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas untuk SMP mulai pekan kedua September 2021. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Hanafi di Kota Bogor, Kamis, mengatakan persiapan uji coba pelaksanaan PTM terbatas sudah dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri serta Instruksi Mendagri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Level PPKM. Menurut Hanafi, Kota Bogor saat ini berada pada PPKM Level 3, sehingga memungkinkan untuk uji coba pelaksanaan PTM terbatas yakni maksimal 50 persen dan waktu belajar tiga jam per hari. "Untuk tahap awal, dilaksanakan dua kali PTM dalam sepekan. Jika perkembangan COVID-19 semakin terkendali, maka PTM dapat ditingkatkan sampai lima kali sepekan," katanya. Hanafi menjelaskan, persiapan uji coba pelaksanaan PTM terbatas ini, akan mengulang kembali simulasi PTM yang sebelumnya sudah dilakukan, yakni pada 31 Mei hingga 16 Juni 2021. "Karena kasus positif COVID-19 di Kota Bogor meningkat tajam, ujicoba PTM itu hentikan sementara," katanya. "Sekolah harus mengaktifkan kembali Satgas COVID-19 serta menyiapkan infrastruktur protokol kesehatan. Kita akan coba dulu di SMP Negeri," ujarnya. Menurut Hanafi, Dinas Pendidikan juga sudah berkoordinasi secara internal dengan pengawas sekolah mulai dari PAUD/TK, serta SD dan SMP, meminta untuk mempersiapkan sekolah di bawah binaannya melakukan persiapan. "Kami juga segera berkoordinasi dengan KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan Jawa Barat untuk SMA dan SMK, serta berkoordinasi dengan Kantor Kemenag untuk MA," katanya. Sebelumnya, pada rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Komisi IV DPRD Kota Bogor, Hanafi telah menjelaskan langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan. "Kami siapkan dulu, setelah itu kami laporkan ke Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor kebijakannya seperti apa," katanya. Hanafi juga menyebut, vaksinasi untuk remaja bukan syarat utama pelaksanaan PTM terbatas, tapi upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. "Dinas Pendidikan, juga meminta sekolah tetap menyiapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran online," katanya. (sws)

PKK Sleman Selenggarakan Vaksinasi COVID-19 Bagi Disabilitas

Sleman, DIY, FNN - Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas dan pendampingnya yang dilangsungkan di Sleman City Hall, Kamis. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa berkesempatan meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disabilitas tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman Sri Hapsari Suprobo Dewi mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung program percepatan vaksin nasional di wilayah Kabupaten Sleman. "Penyelenggaraan vaksinasi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan pendampingnya ini merupakan upaya dalam mendukung program percepatan vaksinasi nasional," katanya. Menurut dia, terdapat sebanyak 500 penyandang disablitas dan 500 pendamping disabilitas yang turut serta dalam penyelenggaraan program vaksinasi dosis pertama ini. Selain vaksinasi, dalam kegiatan tersebut juga PKK memberikan 500 paket kepada seluruh penyandang disabilitas yang ikut serta dalam program vaksinasi tersebut," katanya. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada PKK Sleman maupun kepada para penyandang disabilitas yang turut serta dalam pelaskanaan vaksinasi ini. "Upaya PKK Sleman dalam mendukung program percepatan vaksinasi di Sleman merupakan salah satu bentuk sinergi untuk bersama-sama mendukung program vaksinasi bagi masyarakat. Upaya ini tentunya perlu diapresiasi dan kita dukung bersama," katanya. Ia menilai kegiatan vaksinasi tersebut mendapat antusias dari masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang telah mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan PKK Sleman. Bupati beserta jajarannya juga berkesempatan untuk langsung melihat proses vaksinasi bagi penyandang disabilitas dan pendampingnya. Selain itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa juga berkesempatan menyerahkan secara langsung bantuan sembako kepada sejumlah penyandang disabilitas. (sws)

Pemprov Sulsel Siapkan Vaksin Moderna Bagi Penderita Komorbid

Makassar, FNN - Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan ketersediaan vaksin jenis Moderna yang diperuntukkan bagi penderita komorbid yang belum tersentuh vaksin tahap I dan dan tahap II. Andi Sudirman Sulaiman pada kegiatan vaksinasi massal bersama IOF Sulsel di Makassar, Kamis, mengatakan vaksin jenis Moderna sudah disalurkan ke semua kabupaten kota di Sulsel. Untuk pemberian suntikan Moderna hanya dilaksanakan di rumah sakit karena penderita komorbid yang mendapatkan vaksin Moderna harus terpantau pelaksanaannya. "Di Sulsel kita sudah ada Moderna khusus untuk komorbid yang belum pernah divaksin. Tapi untuk penyuntikannya harus mendapat pendampingan yang kuat, makanya harus dilaksanakan di rumah sakit," jelasnya. Ia menjelaskan, masih banyak orang yang belum menjalani vaksin tahap pertama dan kedua. Namun bukan karena tidak tidak mau, tetap karena terkendala atau tidak memenuhi persyaratan untuk penyuntikan vaksinasi karena menderita komorbit. Untuk saat ini, kata dia, hal itu sudah bisa diantisipasi dengan menggunakan vaksin Moderna, yang memang diperuntukkan bagi penderita komorbid. Mengenai stok ketersediaan vaksin Moderna di Sulsel, ia mengaku ada puluhan ribu dosis dan sudah disalurkan ke berbagai kabupaten dan kota. "Saya sendiri sudah cek ada beberapa pejabat yang meninggal, ada sudah empat kali terkena COVID-19 tetapi belum pernah divaksin. Namun bukan karena tidak mau tetapi memang tidak bisa," jelasnya. (sws)

Gubernur Jatim Ingatkan Patuh Prokes Meski Zona Kuning COVID-19

Sidoarjo, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan (prokes) meskipun wilayah tersebut masuk dalam zona kuning COVID-19. "Saya kembali mengingatkan kepada kepala daerah, termasuk Sidoarjo yang saat ini sudah berada di zona kuning supaya tetap menerapkan prokes," katanya di sela vaksinasi COVID-19 massal di GOR Gelora Delta Sidoarjo, Rabu. Ia mengatakan jika prokes itu terus dilakukan maka bukan tidak mungkin wilayah yang sebelumnya zona kuning bisa berubah hijau. "Begitu juga sebaliknya, jika lengah akan prokes, zona kuning yang berhasil dicapai kembali ke zona oranye," tukasnya. Ia mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM), merupakan bagian yang penting supaya anak mendapatkan pembelajaran yang cukup baik dan juga berkualitas. "Aglomerasi Surabaya Sidoarjo ini sudah kuning maka harus terus digenjot pelaksanaan vaksinasi supaya tanggal 6 nanti Sidoarjo yang sudah PPKM level 3 bisa naik ke level 2 dan menjadi zona hijau," tukasnya. Untuk menjaga ini, kata dia, memang tidak mudah karena dibutuhkan komitmen bersama, salah satunya dengan melakukan vaksinasi pada hulu penanganan COVID-19, dan juga kasus yang melandai. "Termasuk saat ini di Rumah Sakit Islam Jemursari tingkat BOR nya sudah turun di bawah 10 persen termasuk juga RSUD dr Soetomo Surabaya BOR nya juga di bawah 10 persen," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan saat ini vaksinasi di Sidoarjo sudah mencapai 62 persen atau sekitar 1.007.000 orang peserta. "Saat ini yang sedang digenjot salah satunya pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 12 sampai dengan 18 tahun," tukasnya. (sws)

Gubernur Jatim Minta Kemenkes Kirim Sinovac untuk Vaksin Pelajar

Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Kesehatan mengirim vaksin Sinovac lebih banyak ke wilayahnya sebagai upaya percepatan vaksinasi terhadap pelajar. "Kami juga sudah berkoordinasi agar dropping Sinovac bisa lebih banyak, karena kadang mendapat vaksin tertentu dalam jumlah sangat besar, namun untuk segmen tertentu juga," ujar Khofifah di sela meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMA Khadijah Surabaya, Rabu. Menurut dia, saat ini kebutuhan untuk pelajar bisa dimaksimalkan supaya yang dikirim ke Jatim adalah vaksin yang berkesesuaian untuk anak usia 12 tahun sampai 17 tahun. Percepatan vaksinasi berbasis pelajar, kata dia, juga dilakukan sebagai bagian dari proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan bertahap yang mulai dilakukan sejak Senin (30/8). Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menegaskan upaya akselerasi vaksinasi berbasis pelajar di Jatim harus terus dilakukan dan bupati/wali kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di daerah untuk memaksimalkannya, terutama bagi siswa kelas 12 SMA/SMK/MA serta SLB. "Ini penting mengingat para siswa kelas 12 harus segera melakukan lompatan pembelajaran ke tahap perguruan tinggi. Sedangkan, SMK segera melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja," ucap dia. Gubernur Khofifah menyampaikan per 31Agustus 2021 berdasarkan Inmendagri Nomor 38 Tahun 2021 terdapat penambahan kabupaten/kota di Jatim yang mengalami penurunan level dari sebelumnya level 4. "Sekarang ini tinggal sembilan kabupaten/kota di Jatim yang masih level 4. Per tanggal yang sama ada 29 daerah yang sudah dimungkinkan untuk melakukan PTM terbatas," katanya. Pada kesempatan itu, Gubernur berterima kasih kepada Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Khadijah yang menyelenggarakan vaksinasi bagi siswa dan diharapkan sekolah-sekolah swasta lain juga melakukannya. "Untuk sekolah-sekolah swasta juga tolong bisa dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat. Insya Allah vaksin yang akan turun pada pekan ini akan lebih banyak Sinovac," tutur mantan Menteri Sosial tersebut. (sws)

Kemenkes: Vaksin COVID-19 Terbaik Adalah yang Tersedia Saat Ini

Jakarta, FNN - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menegaskan vaksin COVID-19 terbaik adalah yang ada tersedia saat ini di Indonesia. "Masyarakat tetap diimbau agar apapun jenis vaksinnya, ingat tidak usah khawatir karena pasti sudah dijamin keamanannya, mutu dan kualitasnya serta efektivitasnya," kata Siti Nadia Tarmizi dalam agenda konferensi pers secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Rabu. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan 'emergency use authorization' (EUA) terhadap tujuh jenis vaksin COVID-19 di Indonesia sejak Januari 2021 hingga saat ini. Jenis vaksin yang sudah mendapat EUA dari BPOM yakni Sinovac, vaksin COVID-19 PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sputnik V. Setiap jenis vaksin memiliki karakter masing-masing, misalnya jumlah dosis dan interval penyuntikan. Meski dalam proses pembuatan vaksin memiliki perbedaan platform seperti inactivated virus, berbasis RNA, viral-vector, dan sub-unit protein, kata Nadia, namun semuanya sudah dipastikan keamanannya dan efektivitasnya dalam melindungi penerima manfaat dari kondisi kesakitan bahkan kematian akibat COVID-19. Nadia mengatakan sejak Agustus 2021, laju suntikan di Indonesia meningkat hingga 1 juta per hari, bahkan pernah mencapai angka 1,7 juta dosis penyuntikan per hari. "Akan kita teruskan untuk meningkatkan laju vaksinasi pada bulan September sejalan dengan bertambahnya jumlah vaksin yang akan kita distribusikan rata-rata delapan sampai 15 juta dosis ke daerah," ujarnya. Sampai saat ini, kata Nadia, total 144 juta dosis vaksin telah didistribusikan kepada pemerintah daerah. (sws)

Karyawan Baru di Masa Pandemi Kerap Alami Cemas, Apa Sebabnya?

Jakarta, FNN - Sebagian karyawan baru di masa pandemi COVID-19 ini ternyata mengalami rasa cemas, salah satunya terkait keraguan bisa diterima bos dan rekan-rekannya, ungkap Managing Director, Good Doctor Technology Indonesia, Danu Wicaksana. Kesulitan mereka bertemu bos dan rekan-rekan baru secara langsung saat ini menjadi salah satu penyebabnya. Selain membuat cemas, ini juga membuat mereka kurang percaya diri. "Banyak karyawan yang baru aja join dan belum ketemu bos dan rekan-rekan secara fisik sering mengalami tantangan tersendiri. Mereka merasa cemas apa mereka diterima, kurang percaya diri," kata dia dalam diskusi media secara virtual mengenai kesehatan mental, Rabu. Hanya saja, menurut dia, cemas dan masalah terkait kesehatan mental lainnya ini sering tak dilihat penting oleh pihak perusahaan. Padahal, seharusnya masalah kesehatan mental sama halnya dengan fisik, perlu menjadi bagian penting dalam pencegahan penyakit yang sering menelan biaya tinggi dalam perawatan kesehatan. Danu berpendapat, biaya perawatan kesehatan tinggi salah satunya akibat tidak dilakukannya pencegahan dari awal dan terlalu fokus pada penanganan. Atas dasar inilah, Danu menggandeng perusahaan untuk melihat pencegahan dan penanganan sebagai peluang untuk menjaga kesehatan karyawan mereka, salah satunya melalui program "Super Warrior Wellness". "Buat perusahaan akan sangat menguntungkan karena untuk setiap perusahaan di Indonesia, aset yang paling berharga bukanlah mesin atau produk tetapi karyawan," tutur dia. Dalam program ini, karyawan diajak melakukan beberapa elemen kunci untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental, seperti kegiatan olahraga online misalnya yoga, zumba, lalu memeriksakan kesehatan, mengikuti program vaksinasi dan terlibat dalam kampanye hidup sehat. "Kami merancang suatu program yang tidak hanya terkait konsultasi dokter, pemberian obat, namun juga menambahkan tantangan kesehatan, bincang sehat secara online. menyeimbangkan fisik dan mental," kata Danu. Salah satu perusahaan yang kini berpartisipasi, AXA Finansial Indonesia. Menurut President Director, AXA Financial Indonesia, Niharika Yadav, penyediaan layanan kesehatan melalui digital menjadi bagian penting bagi karyawan dan klien mereka untuk hidup yang lebih baik. (mth)

Komisi Ekonomi PBB Ingatkan Indonesia untuk Turunkan Emisi Karbon

Jakarta, FNN - Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN ESCAP) untuk wilayah Asia Pasifik Armida Alisjahbana meminta Indonesia untuk menurunkan emisi karbon agar dapat memenuhi target net zero carbon emission pada 2050 mendatang. “Harapan kami dari PBB, Indonesia bisa mengarah kepada pencapaian target tersebut,” kata Armida dalam Pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring di Jakarta, Selasa. Menurutnya, Indonesia perlu menerapkan kebijakan perekonomian hijau yang resilien, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia perlu terlebih dahulu membuat satu konsep besar yang akan diterapkan secara serentak oleh setiap kementerian dan lembaga nasional. Untuk perekonomian yang lebih berkelanjutan, ia menyarankan pemerintah melanjutkan dalam jangka panjang kebijakan penanganan COVID-19. Di samping itu, pemerintah juga perlu memasukkan keberlanjutan lingkungan ke dalam proses dan analisis investasi. “Pemerintah juga mesto mengakselerasi investasi publik yang hijau, termasuk dalam energi bersih dan infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, pemerintah harus melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati,” tambah Armida. Untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, menurutnya pemerintah Indonesia mesti memastikan keberlanjutan dukungan fiskal bagi kelompok masyarakat rentan dan kelompok bisnis kecil yang paling terdampak COVID-19, sampai pertumbuhan ekonomi yang kokoh tercapai “Selanjutnya pemerintah juga mesti memastikan pemulihan dipimpin oleh penciptaan lapangan kerja dengan mendukung pemulihan pasar tenaga kerja, berinvestasi di industri strategis, dan berinvestasi di infrastruktur fisik dan sumber daya manusia,” kata Armida. Sementara itu, untuk perekonomian yang lebih resilien, ia menyarankan pemerintah memperkuat rantai pasok dan konektivitas, termasuk melalui kerja sama internasional. Selanjutnya pemerintah juga sebaiknya mempromosikan transformasi digital secara terus-menerus, mendiversifikasi sektor ekonomi, mendorong sektor bernilai tambah tinggi untuk mendapatkan pasar yang lebih luas, serta mempersiapkan kemungkinan perubahan rantai pasok global dengan mendiversifikasi pasar ekspor. (mth)

Belum Bayar Insentif Tenaga Kesehatan, Mendagri Tegur 10 Kepala Daerah

Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur 10 bupati-wali kota yang masih belum membayar insentif tenaga kesehatan. Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga dalam keterangannya lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (31/8) mengatakan, realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD. "Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa delapan persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 diperuntukkan guna penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah" kata dia. Artinya, lanjut Kastorius Sinaga faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Akan tetapi, hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah cek kembali ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan innakesda. Bahkan, di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4, yang penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah. "Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu 'front liner' penanganan COVID-19 di daerah," ucapnya. OLeh karena itu, pada 30 Agustus 2021, Mendagri Tito Karnavian telah menanda-tangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya. "Hari ini surat teguran Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan innakesdanya," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sepuluh kepala daerah yang ditegur itu; Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, dan Bupati Paser. Dalam surat teguran yang ditembuskan ke presiden tersebut, Mendagri meminta para kepala daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda. Jika daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran innakesda tidak terhambat. Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, secara langsung, Mendagri memerintahkan jajaran eselon 1 Kemendagri, utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah melakukan monitoring mingguan realisasi APBD. Monitoring mingguan realisasi dari 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia itu berkaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 di daerah. (MD).

Karantina di Hotel Bintang 4, Seminggu Mulai Rp 7,5 Juta

Jakarta, FNN - Hotel bintang empat Sari Pacific Jakarta menyediakan kamar untuk karantina mandiri WNA dan WNI yang baru tiba di Indonesia dengan kisaran biaya mulai Rp7,5 juta per orang. "Nantinya tamu yang karantina akan dijemput langsung di bandara oleh tim khusus dari hotel untuk selanjutnya diantarkan ke hotel dan melakukan check in," kata Public Relations Officer Sari Pacific Jakarta, Dina Servita Agustina, kepada ANTARA, Selasa. Setiap orang yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri diwajibkan karantina selama tujuh hari, kecuali orang yang datang dari India yang diwajibkan karantina 14 hari, di hotel yang sudah ditunjuk. Sejumlah hotel yang terdaftar di dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tercatat sebagai hotel repatriasi di mana tarifnya dipatok berdasarkan klasifikasi bintang. Dina menjelaskan, kamar-kamar yang disiapkan untuk karantina adalah kamar Deluxe Room dan Pacific. Lobi hotel telah dimodifikasi agar tamu karantina dan tamu biasa melewati jalan yang berbeda. Pihak hotel memasang koridor yang mengarahkan tamu karantina ke elevator yang dipakai eksklusif oleh tamu karantina. Dia mengatakan, hotel tersebut jadi salah satu hotel repatriasi per 2 Agustus 2021 setelah melewati proses berbulan-bulan. Salah satu syarat jadi hotel repatriasi adalah menjadi anggota PHRI serta punya sertifikat CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nilai CHSE harus 90 atau memuaskan. Tamu karantina akan diminta melakukan tes usap PCR pada hari pertama, juga sehari sebelum check out. Bila terbukti negatif pada hari pertama, tamu dipersilakan karantina selama sepekan. Bila hasilnya positif, akan ada koordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk penanganan lebih lanjut. Dina menjelaskan, di hotel tersebut tamu yang menginap selama karantina mendapatkan makan tiga kali sehari. Menunya dipesan secara daring di hotel. Tamu tidak diizinkan memesan makanan sendiri dari luar hotel. Fasilitas lainnya adalah laundry maksimal 5 potong pakaian per hari untuk setiap tamu. Pelayanan untuk hiburan seperti televisi dan internet juga tersedia untuk mengusir kebosanan. Dia mengatakan, semua tamu repatriasi yang menginap akan dibuat nyaman dengan pelayanan dan juga informasi yang lengkap karena mereka menyediakan kamar khusus di setiap lantai untuk tenaga kesehatan yang sudah ditunjuk satgas COVID-19. Sejauh ini, tamu WNA dan WNI sudah berdatangan untuk karantina di hotelnya, lanjutnya. Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Vivi Herlambang menjelaskan terdapat 64 hotel yang telah ditunjuk pemerintah sebagai hotel repatriasi atau hotel yang digunakan untuk karantina WNA dan WNI dari luar negeri. Hotel repatriasi digunakan untuk karantina WNA dan WNI dari luar negeri dengan hasil tes COVID-19 negatif. Tamu WNA dan WNI yang hasil tes usap positif akan dibawa ke hotel khusus yang digunakan untuk isolasi. (mth)