KESEHATAN
Komisi Ekonomi PBB Ingatkan Indonesia untuk Turunkan Emisi Karbon
Jakarta, FNN - Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN ESCAP) untuk wilayah Asia Pasifik Armida Alisjahbana meminta Indonesia untuk menurunkan emisi karbon agar dapat memenuhi target net zero carbon emission pada 2050 mendatang. “Harapan kami dari PBB, Indonesia bisa mengarah kepada pencapaian target tersebut,” kata Armida dalam Pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring di Jakarta, Selasa. Menurutnya, Indonesia perlu menerapkan kebijakan perekonomian hijau yang resilien, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia perlu terlebih dahulu membuat satu konsep besar yang akan diterapkan secara serentak oleh setiap kementerian dan lembaga nasional. Untuk perekonomian yang lebih berkelanjutan, ia menyarankan pemerintah melanjutkan dalam jangka panjang kebijakan penanganan COVID-19. Di samping itu, pemerintah juga perlu memasukkan keberlanjutan lingkungan ke dalam proses dan analisis investasi. “Pemerintah juga mesto mengakselerasi investasi publik yang hijau, termasuk dalam energi bersih dan infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, pemerintah harus melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati,” tambah Armida. Untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, menurutnya pemerintah Indonesia mesti memastikan keberlanjutan dukungan fiskal bagi kelompok masyarakat rentan dan kelompok bisnis kecil yang paling terdampak COVID-19, sampai pertumbuhan ekonomi yang kokoh tercapai “Selanjutnya pemerintah juga mesti memastikan pemulihan dipimpin oleh penciptaan lapangan kerja dengan mendukung pemulihan pasar tenaga kerja, berinvestasi di industri strategis, dan berinvestasi di infrastruktur fisik dan sumber daya manusia,” kata Armida. Sementara itu, untuk perekonomian yang lebih resilien, ia menyarankan pemerintah memperkuat rantai pasok dan konektivitas, termasuk melalui kerja sama internasional. Selanjutnya pemerintah juga sebaiknya mempromosikan transformasi digital secara terus-menerus, mendiversifikasi sektor ekonomi, mendorong sektor bernilai tambah tinggi untuk mendapatkan pasar yang lebih luas, serta mempersiapkan kemungkinan perubahan rantai pasok global dengan mendiversifikasi pasar ekspor. (mth)
Belum Bayar Insentif Tenaga Kesehatan, Mendagri Tegur 10 Kepala Daerah
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur 10 bupati-wali kota yang masih belum membayar insentif tenaga kesehatan. Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga dalam keterangannya lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (31/8) mengatakan, realisasi pos belanja insentif tenaga kerja kesehatan daerah (Innakesda) merupakan salah satu fokus perhatian Tito di dalam memonitor realisasi belanja APBD. "Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa delapan persen dana alokasi umum (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) tahun anggaran 2021 diperuntukkan guna penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah" kata dia. Artinya, lanjut Kastorius Sinaga faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda. Akan tetapi, hasil pemantauan rutin Kemendagri, yang datanya telah cek kembali ke data Kemenkeu dan Kemenkes, masih terdapat banyak daerah yang belum membayarkan innakesda. Bahkan, di beberapa daerah yang termasuk PPKM level 4, yang penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah. "Mendagri sangat memberi perhatian kepada nakes karena merekalah salah satu 'front liner' penanganan COVID-19 di daerah," ucapnya. OLeh karena itu, pada 30 Agustus 2021, Mendagri Tito Karnavian telah menanda-tangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya. "Hari ini surat teguran Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan innakesdanya," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sepuluh kepala daerah yang ditegur itu; Wali Kota Padang, Bupati Nabire, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati Madiun, Wali Kota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Wali Kota Langsa, Wali Kota Prabumulih, dan Bupati Paser. Dalam surat teguran yang ditembuskan ke presiden tersebut, Mendagri meminta para kepala daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda. Jika daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, kepala daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran innakesda tidak terhambat. Kemendagri sangat serius mengawasi realisasi belanja anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, secara langsung, Mendagri memerintahkan jajaran eselon 1 Kemendagri, utamanya Inspektorat Jenderal dan Dirjen Keuangan Daerah melakukan monitoring mingguan realisasi APBD. Monitoring mingguan realisasi dari 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia itu berkaitan dengan faktor pengungkit pemulihan ekonomi di daerah serta penanganan Covid-19 di daerah. (MD).
Karantina di Hotel Bintang 4, Seminggu Mulai Rp 7,5 Juta
Jakarta, FNN - Hotel bintang empat Sari Pacific Jakarta menyediakan kamar untuk karantina mandiri WNA dan WNI yang baru tiba di Indonesia dengan kisaran biaya mulai Rp7,5 juta per orang. "Nantinya tamu yang karantina akan dijemput langsung di bandara oleh tim khusus dari hotel untuk selanjutnya diantarkan ke hotel dan melakukan check in," kata Public Relations Officer Sari Pacific Jakarta, Dina Servita Agustina, kepada ANTARA, Selasa. Setiap orang yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri diwajibkan karantina selama tujuh hari, kecuali orang yang datang dari India yang diwajibkan karantina 14 hari, di hotel yang sudah ditunjuk. Sejumlah hotel yang terdaftar di dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tercatat sebagai hotel repatriasi di mana tarifnya dipatok berdasarkan klasifikasi bintang. Dina menjelaskan, kamar-kamar yang disiapkan untuk karantina adalah kamar Deluxe Room dan Pacific. Lobi hotel telah dimodifikasi agar tamu karantina dan tamu biasa melewati jalan yang berbeda. Pihak hotel memasang koridor yang mengarahkan tamu karantina ke elevator yang dipakai eksklusif oleh tamu karantina. Dia mengatakan, hotel tersebut jadi salah satu hotel repatriasi per 2 Agustus 2021 setelah melewati proses berbulan-bulan. Salah satu syarat jadi hotel repatriasi adalah menjadi anggota PHRI serta punya sertifikat CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nilai CHSE harus 90 atau memuaskan. Tamu karantina akan diminta melakukan tes usap PCR pada hari pertama, juga sehari sebelum check out. Bila terbukti negatif pada hari pertama, tamu dipersilakan karantina selama sepekan. Bila hasilnya positif, akan ada koordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk penanganan lebih lanjut. Dina menjelaskan, di hotel tersebut tamu yang menginap selama karantina mendapatkan makan tiga kali sehari. Menunya dipesan secara daring di hotel. Tamu tidak diizinkan memesan makanan sendiri dari luar hotel. Fasilitas lainnya adalah laundry maksimal 5 potong pakaian per hari untuk setiap tamu. Pelayanan untuk hiburan seperti televisi dan internet juga tersedia untuk mengusir kebosanan. Dia mengatakan, semua tamu repatriasi yang menginap akan dibuat nyaman dengan pelayanan dan juga informasi yang lengkap karena mereka menyediakan kamar khusus di setiap lantai untuk tenaga kesehatan yang sudah ditunjuk satgas COVID-19. Sejauh ini, tamu WNA dan WNI sudah berdatangan untuk karantina di hotelnya, lanjutnya. Koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Vivi Herlambang menjelaskan terdapat 64 hotel yang telah ditunjuk pemerintah sebagai hotel repatriasi atau hotel yang digunakan untuk karantina WNA dan WNI dari luar negeri. Hotel repatriasi digunakan untuk karantina WNA dan WNI dari luar negeri dengan hasil tes COVID-19 negatif. Tamu WNA dan WNI yang hasil tes usap positif akan dibawa ke hotel khusus yang digunakan untuk isolasi. (mth)
Penggumpalan Darah, Akibat Covid atau Vaksinasi?
Jakarta, FNN - The British Medical Journal merilis sebuah temuan menarik tentang reaksi yang tidak diharapkan dari vaksin mRNA dan viral vector, dibandingkan dengan mereka yang pernah mengalami infeksi alamiah Covid-19. Studi yang melibatkan data lebih dari 30 juta orang itu menunjukkan, kasus penggumpalan darah atau stroke yang langka ternyata jauh lebih tinggi terjadi pada mereka yang terinfeksi Covid-19 dibandingkan yang diakibatkan oleh vaksinasi. Data tersebut mencakup: - Sudah divaksinasi 1 kali: 29,1 juta orang - AstraZeneca: 19,6 juta - Pfizer: 9,5 juta orang - Pernah terinfeksi Covid: 1,7 juta orang. Menurut Arie Karimah, Pharma-Excellent alumni ITB, dari data tersebut dibuat estimasi: jika 10 juta orang divaksinasi dan 10 juta orang terinfeksi Covid-19 secara alamiah, berapa kira-kira orang yang akan mengalami reaksi yang tidak diharapkan atau komplikasi? Hasilnya: ASTRAZENECA: - 107 orang mengalami thrombocytopenia (kadar trombosit rendah), yang bisa mengarah pada pendarahan internal. - 66 orang mengalami penggumpalan darah di vena, DVT (Deep Vein Thrombosis) PFIZER: - 143 orang mengalami stroke Infeksi alamiah Covid-19: - 934 orang mengalami thrombocytopenia - 12.614 orang mengalami penggumpalan darah - 1.699 mengalami stroke. “Studi juga menemukan sedikit peningkatan risiko penggumpalan darah pada vaksin Pfizer, dan stroke pada vaksin AstraZeneca,” ungkap Arie Karimah. Menurutnya, data tersebut sekaligus mengkonfirmasi manfaat vaksinasi Covid-19, serta risiko morbiditas dan mortalitas pada penderita Covid-19. (mth)
Kominfo Diminta Benahi Kekurangan Aplikasi PeduliLindungi
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenahi kekurangan atau kendala yang masih ditemukan pada aplikasi PeduliLindungi. Hal itu disampaikan Bamsoet menyikapi masih banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan mengakses aplikasi PeduliLindungi. "Saya meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika supaya segera memperbaiki kendala yang ada pada aplikasi PeduliLindungi. Benahi kekurangan yang ada di dalam aplikasi tersebut," ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima Antara, di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Aplikasi tersebut diperlukan masyarakat guna mengakses dan mempermudah mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Dia meminta komitmen Kementerian Kominfo supaya dapat memperluas sekaligus berupaya meningkatkan kapasitas aplikasi PeduliLindungi. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses atau menggunakannya. Pemerintah dimintatetap menjaga dan menjamin data ataupun hak-hak individu terlindungi dalam aplikasi tersebut. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan agar ada level proteksi penggunaan pada layanan publik. Hal itu mengingat sudah pernah ada kebocoran data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bamsoet berharap aplikasi PeduliLindungi dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal bagi masyarakat. (MD).
Bertambah Kasus Kontaminasi Vaksin Moderna di Jepang
Tokyo, FNN - Jumlah vaksin Covid-19 Moderna di Jepang yang terkontaminasi partikel bertambah satu juta dosis dan telah ditangguhkan penggunaannya. Sebelumnya, zat asing dikabarkan telah ditemukan pada botol-botol vaksin Moderna. Dua orang meninggal setelah menerima dosis vaksin dari kelompok botol yang tercemar. Penangguhan yang berdampak pada lebih dari 2,6 juta dosis vaksin tersebut dilakukan di tengah upaya Jepang melawan gelombang Covid-19 terburuk, yang dipicu oleh varian Delta. Kasus infeksi harian di negara itu untuk kali pertama telah melewati angka 25.000 pada bulan Agustus 2021, di tengah lambatnya pemberian vaksin. Laporan terakhir kasus kontaminasi datang dari Prefektur Gunma dekat Tokyo dan Prefektur Okinawa di selatan. Hal tersebut mendorong penangguhan dua lot vaksin pada Ahad (29/8) setelah 1,63 juta dosis ditarik pekan lalu. "Sebuah zat hitam kecil ditemukan dalam botol vaksin Moderna di Gunma," kata seorang pejabat prefektur setempat. Di Okinawa, zat hitam terlihat di sejumlah jarum suntik dan sebuah botol. Materi berwarna merah muda ditemukan pada sebuah jarum suntik yang lain. Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan, beberapa insiden mungkin disebabkan oleh jarum suntik yang dimasukkan secara tidak benar, sehingga mematahkan sebagian sumbat karetnya. "Botol-botol vaksin lain dari lot yang sama tetap dapat dipakai," kata kementerian pada Senin, 30 Agustus 2021. Kasus kontaminasi tersebut terungkap menyusul laporan pemerintah pada Sabtu (28/8), dua orang meninggal setelah menerima suntikan vaksin Moderna dari lot-lot yang akhirnya ditangguhkan. Pemerintah Jepang sebelumnya mengatakan tidak ada isu keamanan dan kemanjuran yang teridentifikasi dan penangguhan itu merupakan tindakan pencegahan. Penyebab kematian dua orang tersebut masih diselidiki. "Menurut saya, kontaminasi zat asing tidak mungkin jadi penyebab langsung kematian mendadak," kata Takahiro Kinoshita, seorang dokter dan wakil ketua Cov-Navi, kelompok informasi vaksin. "Jika zat pencemar itu cukup berbahaya yang menyebabkan kematian pada sejumlah orang, kemungkinan lebih banyak orang akan mengalami beberapa gejala setelah vaksinasi. Akan tetapi, penyelidikan lebih lanjut tentu diperlukan untuk mengevaluasi bahaya dari dosis tertentu yang dimaksud." Jepang sebelumnya menunda penggunaan 1,63 juta dosis Moderna yang dikirimkan ke 863 pusat vaksinasi di seluruh negara itu setelah distributor lokal, Takeda Pharmaceutical, menerima laporan pencemaran pada sejumlah botol vaksin. "Sekitar 500.000 orang menerima suntikan vaksin dari pasokan tersebut," kata Taro Kono, menteri yang menangani percepatan vaksinasi. Moderna dan perusahaan farmasi Spanyol Rovi, yang mengemas vaksin Moderna di negara-negara selain Amerika Serikat, mengatakan, kontaminasi bisa disebabkan oleh masalah produksi di salah satu pabrik Rovi. "Vaksin yang terdampak di Gunma berasal dari lot Moderna yang berbeda dari yang telah ditangguhkan sebelumnya," kata pejabat Gunma, sebagaimana dikutip dari Antara. Vaksin dari lot yang sama telah disuntikkan pada 4.575 orang di Gunma. Akan tetapi. prefektur itu belum menerima laporan tentang gangguan kesehatan, kata pejabat tersebut. Kontaminasi vaksin "merupakan masalah serius" dan perlu diselidiki. "Mengingat kasus Covid-19 yang sedang meningkat, pemberian vaksin Moderna harus "dilanjutkan dengan tindakan pencegahan yang tepat", kata Nicholas Rennick, seorang dokter Australia yang berpraktik di Pusat Kesehatan NTT di Tokyo. Kasus Covid-19 yang parah mencapai level tertinggi di Jepang. Keadaan itu membuat banyak orang dirawat di rumah karena kurangnya tempat tidur perawatan darurat di rumah sakit. Jumlah orang yang telah divaksin penuh di negara itu baru mencapai 44 persen dari populasi, tertinggal dari sejumlah negara maju lainnya. Jepang tengah menjajaki kemungkinan mencampur suntikan vaksin AstraZeneca dengan vaksin dari produsen lain untuk mempercepat vaksinasi. (MD).
Vaksinasi COVID-19 Dinsos DIY Sasar 1.000 Lebih Penyandang Disabilitas
Bantul, FNN - Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar vaksinasi COVID-19 di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong, Kabupaten Bantul, dengan target lebih dari 1.000 penyandang disabilitas dan pendampingnya. "Untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 pertama hari ini, sebanyak 658 penyandang disabilitas dan pendampingnya, dan untuk besok (Minggu, 29/8) sebanyak 500-an orang, semuanya akan divaksin dengan Sinovac," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di sela meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di BRTPD Pundong Bantul, Sabtu. Menurut dia, penyandang disabilitas masuk dalam kelompok rentan, seperti manula, sehingga vaksinasi COVID-19 atas kerja sama PKK dengan Dinas Sosial DIY, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, dan TNI/Polri ini memprioritaskan para penyandang disabilitas di Bantul. "Diberikan vaksinasi di awal-awal ini dengan harapan terjadi kekebalan kelompok di kalangan penyandang disabilitas, sehingga mereka lebih nyaman dan percaya diri karena sudah divaksin," katanya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DIY GKBRA Adipati Paku Alam X dalam sambutannya mengatakan, vaksinasi untuk penyandang disabilitas dengan Vaksin Sinovac ini merupakan yang pertama di DIY. Menurut dia, Dinas Sosial DIY menerima 11.000 Vaksin Sinovac yang sebelumnya direncanakan untuk jamaah calon haji, tetapi karena tidak ada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, maka vaksin tersebut dialihkan untuk penyandang disabilitas dan keluarganya. "Jumlah 11.000 vaksin itu tentunya kurang. Saya harap nantinya para penyandang disabilitas dan pendampingnya diberikan vaksin yang lain, lebih cepat lebih baik, karena vaksin ini sangat penting untuk melindungi dari penularan COVID-19, dan apabila terpapar, tidak terlalu parah berdasar sejumlah penelitian," katanya. Menurut dia, dengan vaksinasi COVID-19 ini akan meningkatkan imun tubuh, sehingga pihaknya juga mengajak kepada masyarakat untuk ikut vaksinasi agar tidak mudah terjangkit virus corona. "Namun setelah divaksin tetap patuhi protokol kesehatan, selalu mengenakan masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kurangi mobilitas, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Protokol kesehatan ini harus menjadi gaya hidup kita di era pandemi," katanya. (sws)
Pemkab Sangihe Berharap Segera Dapat Tambahan Vaksin dari Provinsi
Sulut, Sangihe, FNN - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara berharap segera mendapat tambahan vaksin COVID-19 dari pemerintah pusat dan provinsi yang saat ini sangat dibutuhkan. "Kami sangat berharap segera ada tambahan vaksin COVID-19 bagi kami yang ada di wilayah Kabupaten Sangihe yang membutuhkan tambahan vaksin," kata Kadis Kesehatan Sangihe, Jopy Thungari di Tahuna, Sabtu. Pemerintah Kabupaten Sangihe kata dia sudah sejak bulan Juli sudah menyampaikan informasi ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar segera di kirim tambahan vaksin karena stok sudah menipis. "Target yang ditetapkan setiap hari seribu warga yang di vaksin tidak terealisasi karena kekurangan vaksin," kata dia. Sampai saat ini kata dia, baru 25.234 orang warga masyarakat di vaksin COVID-19 dosis yang pertama dari target 113.631 masyarakat. "Masih cukup banyak warga yang belum di vaksin sebab baru 25.234 atau 22,21 persen dari target 113.631 di Kabupaten Sangihe," kata dia. Kabupaten Sangihe kata dia, sempat terjadi lonjakan kasus pada akhir bulan Juli sampai pertengahan Agustus sehingga ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19. "Kami bersyukur, Sangihe sudah keluar dari zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19 sekalipun saat ini masih berada di zona oranye atau risiko sedang," kata dia. Pemberian vaksin dosis dua terus dilaksanakan sambil menunggu tambahan pengiriman vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemberian vaksin kepada anak usia 12-17 tahun juga sementara dilaksanakan sebab sudah diterima vaksin Biofarma. "Kami sedang menggelar vaksinasi bagi anak usia 12 sampai 17 tahun termasuk vaksin Moderna bagi tenaga kesehatan," kata dia. Thungari menghimbau warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. "Kami mengimbau semua warga agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19," kata dia. (sws)
Moderna Tahan 1,63 Juta Dosis Vaksin di Jepang Karena Kontaminasi
Bengaluru, FNN - Moderna telah menahan pasokan sekitar 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 di Jepang. Hal tersebut dilakukan setelah laporan adanya kontaminasi materi partikulat pada botol yang diduga melibatkan jalur produksi di Spanyol. Meskipun Moderna mengatakan tidak ada masalah dalam hal keamanan atau kemanjurannya, penangguhan tersebut menjadi kemunduran baru bagi mereka, karena mengganggu pasokan ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Penangguhan tersebut telah mendorong beberapa perusahaan Jepang membatalkan vaksinasi pekerja yang direncanakan pada Kamis (26/8). Hal itu karena sebagian besar dosis yang dipermasalahkan telah dipasok ke tempat vaksinasi massal dan tempat kerja di Jepang. "Moderna mengonfirmasi telah diberitahu tentang kasus partikel yang terlihat dalam botol produk obat dari vaksin Covid-19-nya," kata Moderna dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Antara. "Perusahaan sedang menyelidiki laporan dan tetap berkomitmen bekerja secepatnya dengan mitranya, Takeda (Pharmaceutical), dan regulator untuk mengatasi hal ini," kata Moderna. Kontaminasi bisa jadi disebabkan oleh masalah manufaktur pada salah satu jalur produksi di kontraktor manufaktur di Spanyol. Belum jelas apakah masalah tersebut berdampak pada pasokan ke negara lain. Rovi Spanyol, yang membotolkan atau "mengisi dan menyelesaikan" vaksin Moderna untuk pasar selain Amerika Serikat, belum dapat dimintai komentarnya. Takeda mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan darurat setelah partikulat ditemukan di banyak botol vaksin di tempat vaksinasi di Jepang. Kementerian Kesehatan Jepang telah memutuskan menarik beberapa dosis sebagai tindakan pencegahan setelah berkonsultasi dengan Takeda. Akan tetapi, mereka mengatakan akan berusaha meminimalkan dampak penarikan pada program vaksinasi. Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato mengatakan, tidak ada kasus yang dilaporkan tentang masalah kesehatan terkait suntikan yang terkontaminasi. Antara 6 Agustus dan 20 Agustus, vaksin dari lot tersebut digunakan di pusat vaksinasi publik massal di Osaka, menurut kementerian pertahanan. Kementerian tidak mengatakan berapa banyak orang yang terkena dampak. Japan Airlines mengatakan telah membatalkan beberapa vaksinasi Covid-19 untuk karyawannya pada Kamis setelah menerima vaksin Moderna yang terkontaminasi. Operator Jepang lainnya, ANA, juga menunda vaksinasi pada Kamis menurut kantor berita Kyodo. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan, sekitar 60 persen masyarakat akan divaksinasi penuh pada akhir September. Jepang memiliki cukup vaksin untuk memberikan dosis penguat jika keputusan seperti itu diambil. (MD).
Dokter Sarankan Jemur Alas Kaki dan Tas Seusai Dipakai
Jakarta, FNN - Dokter Satyanaya Widyaningrum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan, sebagai bagian perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat disarankan membersihkan barang seusai dipakai, kemudian menjemurnya di bawah sinar matahari untuk barang-barang yang dipakai berulang kali seperti sepatu, sandal dan tas. Selain mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setibanya di rumah, dr Satyanaya mengatakan, Anda juga bisa membersihkan permukaan benda-benda yang dipakai dan yang sering disentuh tangan. "Kalau untuk sepatu dan tas, dengan sinar matahari cukup," kata Satyanaya kepada ANTARA, Kamis. "Tanpa adanya virus corona sekali pun, tidak ada salahnya kita melakukan kebiasaan ini," katanya. Jangan lupakan benda-benda yang sering dipakai seperti kacamata dan telepon genggam yang tetap disentuh selama bepergian ke luar rumah. Tidak ada rekomendasi berapa jam sekali barang seperti itu harus dibersihkan, tapi Satyanaya menganjurkan Anda untuk membersihkannya bila dirasa sudah banyak bersentuhan dengan banyak tangan. Bersihkan seluruh permukaan kacamata, mulai dari lensa hingga penyangga di bagian hidung yang langsung bersentuhan dengan kulit, juga bagian pinggiran lensa dan frame kcamata. Dia menambahkan soal anggapan bahwa kacamata bisa membantu melindungi seseorang dari droplet. Dia menjelaskan, kacamata pelindung seperti goggle standard yang menutup rapat bisa membantu seseorang dari droplet yang menyebarkan virus corona. Sementara kacamata biasa yang dipakai sehari-hari hanya melindungi dari depan, bagian pinggirnya terbuka lebar sehingga tetap ada risiko droplet masuk lewat situ. "Walau dengan goggle, tidak menutup kemungkinan masih bisa terkena," katanya. Oleh karena itu, dia mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan serta tidak keluar rumah bila bukan urusan penting. Saat ingin bepergian, Anda bisa membawa baju ganti jika tempat yang dituju memiliki fasilitas lengkap untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Jika kantor Anda memiliki fasilitas kamar mandi, tidak ada salahnya mandi dan berganti baju untuk memastikan kebersihan tubuh dan pakaian Anda setelah melewati perjalanan dari rumah. (mth)
POPULER
