KESEHATAN

Pemkot Depok Catat Ribuan Kasus Konfirmasi COVID-19 pada Awal Februari

Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mencatat per 1 Februari 2022 ada 1.083 kasus konfirmasi positif COVID-19 sehingga totalnya menjadi 111.412 kasus.\"Kami terus mengingatkan warga untuk tetap menjaga prokes secara ketat agar tidak terjadi penambahan penularan dan hindari kerumunan,\" kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Rabu.Pemkot Depok mencatat untuk pasien sembuh mengalami penambahan 87 orang sehingga totalnya ada 103.884 orang atau 93,24 persen. Sedangkan kasus konfirmasi aktif naik 994 kasus dari hari sebelumnya. Lalu, suspek aktif tidak mengalami penambahan kasus, kontak erat aktif berkurang 43 menjadi 246 kasus, serta pasien probable aktif, 0 kasus atau tidak ada.Dalam data tersebut terdapat penambahan pasien meninggal sebanyak dua orang. Dengan demikian total keseluruhan bertambah menjadi yaitu 2.176 orang.Dalam upaya menekan kasus COVID-19, Pemkot Depok mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) melalui 5M Plus 1D. Yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi Mobilitas. Kemudian, ditambahkan dengan D yaitu Divaksin. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum divaksin COVID-19 agar segera melakukan vaksinasi sesuai dengan arahan pemerintah.Lalu, bagi masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama berpartisipasi aktif untuk mendapatkan dosis kedua dan booster.Selain itu, Pemkot Depok juga meminta masyarakat untuk menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan menjaga pola makan, berolahraga dan istirahat yang cukup. Serta menghindari makan bersama di tengah lonjakan kasus COVID-19. (sws)

WHO: Puluhan Ton Limbah Covid Mengancam Kesehatan

Jenewa, FNN - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa puluhan ton limbah medis yang terdiri dari bekas jarum suntik, alat uji, dan botol vaksin selama pandemi COVID-19 mengancam kesehatan manusia dan lingkungan.Barang-barang bekas yang sebagian dapat menularkan virus corona itu berpotensi menimbulkan luka bakar, luka tertusuk jarum suntik, dan kuman penyakit terhadap para petugas kesehatan---menurut laporan WHO yang dirilis pada Selasa.WHO juga memperingatkan masyarakat yang dekat dengan tempat pembuangan sampah yang dikelola dengan buruk juga dapat terpengaruh melalui udara yang terkontaminasi dari pembakaran sampah, kualitas air yang buruk, atau hama pembawa penyakit.Laporan tersebut menyerukan reformasi dan investasi termasuk melalui pengurangan penggunaan kemasan yang menyebabkan tumpukan plastik dan bahan yang dapat didaur ulang.Diperkirakan sekitar 87.000 ton alat pelindung diri (APD), atau setara dengan berat beberapa ratus paus biru, telah dipesan melalui portal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga November 2021. Sebagian besar APD diperkirakan berakhir sebagai limbah.Laporan itu juga menyebutkan sekitar 140 juta alat uji berpotensi menghasilkan 2.600 ton sebagian besar sampah plastik dan limbah kimia yang cukup untuk mengisi sepertiga kolam renang Olimpiade.Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 8 miliar dosis vaksin yang disalurkan secara global telah menghasilkan tambahan 144.000 ton limbah dalam bentuk botol kaca, jarum suntik, jarum, dan kotak pengaman.Laporan WHO tidak menyebutkan contoh spesifik di mana penumpukan limbah paling mengerikan terjadi, tetapi merujuk pada tantangan seperti pengolahan dan pembuangan limbah resmi yang terbatas di pedesaan India serta sejumlah besar lumpur tinja dari fasilitas karantina di Madagaskar.Bahkan sebelum pandemi, sekitar sepertiga fasilitas kesehatan tidak dilengkapi untuk menangani beban limbah yang ada, kata WHO. (sws, Reuters)

DPRD Bogor Selidiki Telur Busuk dalam Paket Bansos

Bogor, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendorong aparat penegak hukum menyelidiki temuan telur busuk dalam paket bantuan sosial (bansos) yang diterima warga setempat.\"BPNT (bantuan pangan nontunai) isi sembako kurang layak kami minta ini agar aparat berwenang melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan,\" kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.Menurut dia, aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada faktor kesengajaan dari penyedia bahan makanan, terlebih jika dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.\"Maka, aparat hukum harus bertindak tegas dan memproses masalah ini sebab berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kalangan kurang mampu,\" ujarnya.Namun, apabila hasil dari penyelidikan membuktikan bahwa ada ketidaksengajaan, kata Rudy, ​​​​​​penyedia bansos segera mengganti bahan-bahan makanan yang dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.Politikus Partai Gerindra itu pun mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak bermain-main dengan sistem pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di daerah ini.Ia menyebutkan BPNT itu nilainya hanya Rp200 ribu dalam bentuk paket sembako. Jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka 1 bulan penuh.\"Jadi, jangan coba-coba berlaku curang karena akan berhadapan bukan hanya dengan hukum negara, melainkan juga hukum Tuhan,\" kata Rudy. (ant, sws)

Kasus Melonjak, 4.814 Pasien COVID Dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran

Jakarta, FNN - Sebanyak 4.814 pasien terkonfirmasi positif virus corona (COVID-19) masih dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hingga Selasa. \"Pasien bertambah 224 orang,\" kata kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Kolonel Marinir Aris Mudian di Jakarta, Selasa. Aris menjelaskan jumlah pasien dalam perawatan pada Senin (31/1) sebanyak 4.590 orang. Pasien yang masuk berasal dari wilayah DKI Jakarta. Aris menjelaskan para pasien COVID-19 itu dirawat di tower 4, 5 dan 6. Para pasien itu dirawat dengan gejala ringan. RSDC Wisma Atlet memiliki total 7.894 kamar untuk empat tower perawatan pasien. Dalam sepekan, sejak Selasa (25/1) hingga Selasa (1/2), terdapat penambahan pasien sebanyak 1.875 orang. Untuk rekapitulasi pasien sejak 23 Maret 2020 hingga 1 Februari 2022, sebanyak 140.660 orang pasien terdaftar. Dimana 135.846 orang pasien telah keluar dengan rincian 134.156 dinyatakan sembuh, 1.094 dirujuk ke RS lain dan 596 orang meninggal dunia. Sementara itu, di RS Darurat Wisma Atlet Pademangan pasien rawat inap yang melakukan karantina mandiri sebanyak 1.134 orang hingga Selasa. Angka itu berkurang 264 orang dibandingkan Senin (31/1) sebanyak 1.398 orang. Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Mayjen TNI Budiman mengajak semua pihak untuk terus menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Menurutnya kewaspadaan dengan cara mematuhi protokol kesehatan 5M adalah hal terpenting agar kasus COVID-19 tidak kembali naik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali. Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 06 Tahun 2022 untuk PPKM Jawa-Bali. Inmendagri itu berlaku pada tanggal 1 Februari 2022 sampai 7 Februari 2022. Inmendagri tersebut merupakan perpanjangan dari Inmendagri tentang PPKM yang telah tertuang pada Inmendagri Nomor 5 Tahun 2022. (*)

BKKBN: Perbaikan Gizi Jadi Urgensi pada 1.000 HPK Turunkan Kekerdilan

Jakarta, FNN - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan bila perbaikan gizi pada anak menjadi sebuah urgensi penting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan (stunting).   “Urgensi perbaikan gizi pada masyarakat harus difokuskan pada 1.000 HPK dan juga usia remaja,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.   Hasto menegaskan pemberian asupan gizi baik pada anak menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Sebab, masih banyak balita dan anak di Indonesia mengalami defisiensi zat besi atau biasa yang disebut dengan Anemia Defisiensi Besi (ADB).   Adanya anemia defisiensi besi pada anak, dapat memberikan dampak berupa terganggunya tumbuh kembang pada anak, menurunnya daya tahan tubuh yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi penyakit serta kemampuan fisik dan kreativitas anak.   Pada remaja, hal itu justru menurunkan produktivitas dan kemampuan akademis. Di sisi lain, adanya kondisi kehamilan dengan anemia defisiensi besi, juga dapat berdampak pada keselamatan jiwa ibu dan anak.Sehingga dalam menangani urgensi tersebut, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam membangun inovasi-inovasi baru yang dapat membantu pemerintah mencapai tujuan besar dalam mewujudkan generasi bangsa yang lebih sehat dan unggul.   Seperti kolaborasi yang dilakukan BKKBN bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), yang menyerahkan bantuan berupa beras bervitamin (FortiVit) di Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (27/1).   “Penurunan stunting harus dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota dan melibatkan integrasi lintas institusi,” katanya.   Plt. Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan mengapresiasi inovasi dan dukungan BKKBN beserta Perum Bulog yang berusaha menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya.   Ia pun mengaku bila Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat sedang dalam usaha mempercepat penurunan prevalensi stunting, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Hasto.   “Bagi kami, ini sesuatu yang luar biasa, kami menyadari pemerintah tidak boleh sendiri. Butuh kolaborasi pentahelix,\" ujar Hengki. (mth)  

BKKBN-Kominfo Edukasikan Stunting Lewat Kampanye "Empat Terlalu"

Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengedukasikan masalah kekerdilan pada anak (stunting) kepada masyarakat melalui kampanye “Empat Terlalu”. \"Kami mempunyai formula jitu untuk mencegah stunting, yaitu hindari Empat Terlalu. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak jumlah anak,“ kata Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangan tertulis Kominfo yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis. Teguh menegaskan bahwa kampanye tersebut terbukti tidak hanya mampu mengendalikan masalah kependudukan, tetapi juga relevan mengurangi angka prevalensi stunting di Indonesia. Seperti prevalensi stunting saat ini yang tercatat turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 lalu. Namun, angka itu dianggap masih jauh di atas standar maksimal yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Oleh sebab itu, kampanye Empat Terlalu memuat empat hal yang dikaitkan dengan faktor penyebab stunting, salah satunya adalah usia ibu saat melahirkan. Menurutnya, sebaiknya seorang ibu menghindari kelahiran pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua karena batas usia ideal untuk seorang ibu melahirkan, berada pada rentang usia 21-35 tahun. Bila ibu melahirkan pada usia muda, tulang belum siap untuk proses melahirkan. Sebaliknya, bila ibu melahirkan pada usia yang terlalu tua maka ibu akan lebih rentan mengalami penyakit berupa preeklamsia atau pecah ketuban dini. Dua hal selanjutnya yang dikampanyekan adalah jarak kelahiran yang terlalu dekat dan banyaknya jumlah anak. Teguh menuturkan bahwa jarak terbaik untuk seorang ibu melahirkan anak kembali adalah lima kali masa kehamilan atau sekitar empat hingga lima tahun selanjutnya. “Selepas ibu melahirkan, sebaiknya segera menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang,” ucap dia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong mengatakan adanya keterbatasan waktu dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah, tidak ada jalan lain selain melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi di berbagai sektor kehidupan. Terkait kampanye Empat Terlalu, Usman menekankan bahwa kolaborasi itu dilakukan sebagai bentuk upaya dalam melakukan terobosan di bidang publik komunikasi. Sekaligus memanfaatkan kearifan lokal yang berada di suatu daerah. Sebagai contoh, pemerintah dapat memanfaatkan makanan lokal yang dapat meningkatkan nutrisi gizi masyarakat lokal seperti jagung di Gorontalo atau isu spesifik soal sanitasi di Sukabumi. “Pemanfaatan sumber daya alam lokal, berupa makanan lokal berfungsi meningkatkan nutrisi dan Ia berharap melalui kampanye itu, berbagai bentuk konseling dan pemeriksaan kesehatan dapat berjalan dengan baik guna mempercepat menurunkan angka stunting Indonesia,\" kata Usman. Ia berharap melalui kampanye itu, berbagai bentuk konseling dan pemeriksaan kesehatan dapat berjalan dengan baik guna mempercepat menurunkan angka stunting Indonesia. Diharapkan pula, seluruh pihak dapat terlibat aktif mewujudkan Indonesia Emas yang unggul dan berkualitas pada tahun 2045. (mth)      

BKKBN Tekan Angka Kekerdilan Lewat Pembagian Pil KB pada Ibu Hamil

Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menekan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) melalui pembagian pil KB untuk ibu hamil di Kecamatan Sindangsari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. “Guna pencegahan stunting, ibu hamil harus makan makanan bergizi, anak 6 bulan pertama harus diberi ASI tanpa makanan tambahan,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.   Pada kondisi di Kabupaten Lebak, Banten, Hasto mengatakan daerah tersebut menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan gizi kronis pada anak. Tercatat sekitar 20 persen dari 60 ribu anak, masih mengalami kekerdilan. Hal itu disebabkan karena dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), anak tidak diberi asupan gizi yang baik khususnya melalui pemberian ASI eksklusif sampai dengan usia dua tahun. Melalui pil KB yang sudah diluncurkan oleh pihaknya, Hasto menuturkan pil dapat membantu ibu sukses memberikan ASI eksklusif pada bayi. Dengan ibu mengkonsumsi pil KB itu saat menyusui selama dua tahun, maka jarak waktu itu cukup untuk memberikan jarak pada kehamilan berikutnya. Sebab, baik untuk kesehatan ibu menyusui yang memproduksi hormon prolaktin. “Pil KB bagi ibu menyusui diluncurkan agar ibu sukses saat menyusui bayinya. Kalau kata ulama menyusui 30 bulan, dalam Islam menyusui 24 bulan sudah baik sekali,” ujar dia. Selain pil KB, dalam acara itu pihaknya turut menyerahkan beras protifit, makanan tambahan bagi balita, bantuan makanan bagi ibu hamil, bantuan untuk UPPKA serta meresmikan gedung baru bagi Perwakilan BKKBN provinsi Banten. Hasto menekankan bahwa kekerdilan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa karena membuat anak tak bisa bersaing dalam hal akademik, rentan terkena penyakit dan postur tubuh yang pendek akibat tidak bisa tumbuh secara optimal. Adanya ancaman tersebut, akhirnya membuat BKKBN ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin pengentasan angka prevalensi kekerdilan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini, kekerdilan makin dipahami oleh seluruh pihak secara menyeluruh. “Awalnya kekerdilan dianggap penyakit yang menyebabkan anak bertubuh pendek, tapi sekarang tidak lagi karena semua sudah dapat memahami kekerdilan secara keseluruhan,” ucap Ade.   Dalam memerangi kekerdilan, jajarannya menyatakan akan membuat rencana aksi yang akan diterapkan di daerah itu. Termasuk rencana menangani persoalan gizi, yang menyasar anak remaja sebagai calon orang tua di masa depan. “Dimulai dari yang mau menikah diberi pendampingan, yang hamil diedukasi dan saat melahirkan diberikan pendampingan dengan cara penyediaan posyandu di RW setempat,” ujar dia. (mth)   

Rumkital Jala Ammari Resmikan Terapi Oksigen Hiperbarik

Makassar, FNN - Pihak Manajemen Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) meresmikan pengoperasian terapi oksigen hiperbarik (TOHB) di Rumkital Jala Ammari Lantamal VI Makassar.\"Layanan operasional TOHB ini di Kota Makassar dimulai dengan tasyakuran sekaligus pembukaan pelayanan TOHB,\" kata Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Dr Benny Sukandari disela pembukaan layanan kesehatan tersebut di Makassar, Selasa.Pembukaan pelayanan TOHB tersebut ditandai dengan olahraga bersama, pemotongan tumpeng oleh Danlantamal VI dan pemberian potongan tumpeng kepada personel Rumkital Jala Ammari Lantamal VI Makassar serta peninjauan ruang hyperbaric Oxygen Chamber.Dalam sambutannya Danlantamal VI mengungkapkan, kegiatan bawah air penyelaman dan kapal selam dalam operasi dan latihan TNI Angkatan Laut merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit akibat penyelaman.Awal diadakannya hyperbaric chamber ini adalah untuk pengobatan utama mengatasi gangguan kesehatan dan penyakit akibat penyelaman yaitu dengan cara TOHB, sehingga keberadaan hyperbaric chamber Rumkital Jala Ammari Lantamal VI sangat diperlukan.\"Semoga fasilitasi kesehatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Danlantamal VI.Sementara itu, Karumkital Jala Ammari Lantamal VI Letkol Laut (K) dr Amir Surya, SpM MTr Hanla mengatakan, terapi oksigen hiperbarik merupakan suatu metode pengobatan dimana pasien diberikan pernafasan menggunakan masker untuk menghirup oksigen murni 100 persen pada ruangan bertekanan tinggi .\"Terapi ini merupakan terapi yang dapat digunakan untuk menangani penyakit klinis dan penyelaman serta untuk kebugaran,\" ujarnya.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Marsono, S.AP, Para Asisten Danlantamal VI, Kafasharkan Makassar, Kakuwil Lantamal VI Dansatrol Lantamal VI, Danyonmarhanlan VI serta para Kadis dan Kasatker Lantamal VI. (mth)     

Dinkes: Cakupan Vaksinasi di Kota Kupang Sudah Mencapai 94 Persen

Kupang, FNN - Dinas Kesehatan menyebutkan cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur terus meningkat hingga menembus 94,44 persen dengan sasaran 315.066 orang.\"Pemerintah Kota Kupang tentu merasa bersyukur karena partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi sangat tinggi sehingga capaian vaksinasi COVID-19 terus meningkat,\" kata Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Ernest Ludji di Kupang, Senin.Ia menjelaskan vaksinasi dosis pertama COVID-19 di Kota Kupang telah dilakukan terhadap 315.066 orang dari 333.628 orang sasaran wajib vaksinasi.Sementara itu menurut Ernest Ludji, capaian vaksinasi dosis kedua COVID-19 sudah mendekati 70 persen atau 68,37 persen dengan 228.103 orang sasaran yang telah divaksinasi.Menurut dia tingginya capaian vaksinasi di Kota Kupang karena dukungan berbagai pihak seperti TNI/Polri dan organisasi profesi maupun partai politik yang ikut membantu melakukan vaksinasi masal COVID-19 bagi masyarakat daerah ini.Menurut Ernest Ludji pemerintah terus mendorong warga Kota Kupang yang belum melakukan vaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua untuk segera melakukan vaksin guna melindungi diri dari paparan virus Corona, karena saat ini ketersediaan vaksin sangat memadai.\"Vaksinasi COVID-19 sangat penting apalagi kasus varian baru COVID-19 Omicron terus meningkat di sejumlah daerah di luar NTT, sehingga perlu diantisipasi secara dini dengan melakukan vaksin,\" kata Ernest Ludji.Dia menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Kupang juga sedang kebut untuk melakukan vaksinasi terhadap para lanjut usia yang masuk dalam kelompok rentan terpapar virus Corona. (sws)

Epidemiolog Minta Pemerintah Evaluasi Pemberlakuan PPKM

Jakarta, FNN - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah untuk mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tengah meningkatnya kasus Omicron.   \"PPKM berlevel harus dievaluasi kembali, pembatasan sosialnya diubah atau dinaikan levelnya,\" ujar Tri Yunis Miko ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.   Menurutnya, adanya kasus kematian akibat varian Omicron itu menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi aktivitas masyarakat.   Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga diminta untuk memperketat pintu masuk negara dan menerapkan kembali aturan karantina selama 14 hari.   Ia menilai, aturan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri selama 10 hari kurang tepat, mengingat varian Omicron bertahan selama 14 hari dalam tubuh individu.   Di samping itu, ia menambahkan, edukasi dan sosialisasi mengenai protokol kesehatan juga harus kembali digiatkan masyarakat agar tetap waspada.   \"Masyarakat sudah mulai tidak menerapkan protokol kesehatan, tampaknya harus digemborkan lagi,\" ucapnya.   Tri Yunis Miko juga meminta pemerintah untuk meningkatkan surveilans melalui pengujian dan pelacakan di setiap daerah.   Maka itu, lanjut dia, ketersediaan alat uji yang cepat dan efektif mendeteksi varian Omicron harus ada di setiap provinsi.   Dihubungi terpisah, epidemiolog dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Defriman Djafri mengatakan penerapan PPKM saat ini memerlukan pengawasan dan evaluasi.   \"PPKM masih diberlakukan sampai saat ini, terlepas dari itu yang penting adalah apakah pengawasan dan evaluasi di lapangan saat ini masih efektif dan benar-benar diterapkan,\" tuturnya.   Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan dua pasien COVID-19 terkonfirmasi Omicron telah meninggal dunia.   Kedua kasus tersebut merupakan pelaporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian baru yang memiliki daya tular tinggi.   \"Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,\" kata juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.   Tercatat, sejak 15 Desember hingga saat ini secara kumulatif tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omicron ditemukan di Indonesia. (mth)