KESEHATAN

Selandia Baru Kaitkan Kematian Pria 26 Tahun dengan Vaksin Pfizer

Sydney, FNN - Otoritas Selandia Baru pada Senin mengaitkan kematian pria 26 tahun dengan vaksin COVID-19 Pfizer setelah orang tersebut mengalami miokarditis, yakni peradangan otot jantung yang langka, usai mendapatkan dosis pertama.Kematian itu menjadi yang kedua di Selandia baru yang dihubungkan dengan efek samping langka pascavaksinasi setelah otoritas kesehatan pada Agustus tahun ini melaporkan kematian seorang perempuan usai menerima dosis vaksin.\"Dengan informasi yang ada saat ini, dewan mempertimbangkan bahwa pada individu ini miokarditis kemungkinan disebabkan oleh vaksinasi,\" kata Dewan Pengawas Keamanan Independen Vaksin COVID-19 lewat pernyataan.Pria tersebut, yang meninggal dua pekan setelah dosis pertamanya, tidak mengupayakan nasihat medis atau pengobatan atas gejala yang dialaminya.Miokarditis merupakan peradangan pada otot jantung yang mampu membatasi kemampuan organ tersebut untuk memompa darah dan dapat mengubah ritme detak jantung.Juru bicara Pfizer mengaku bahwa perusahaan telah mengetahui laporan kematian di Selandia Baru. Pihaknya memantau semua laporan kemungkinan kejadian buruk pascavaksinasi dan masih meyakini bahwa deskripsi soal risiko dan manfaat vaksin buatan mereka positif.Dewan juga menyebutkan dua orang lainnya, termasuk seorang anak berusia 13 tahun, meninggal dengan kemungkinan miokarditis usai mengikuti vaksinasi.Diperlukan informasi lebih lanjut sebelum mengaitkan kematian sang anak dengan vaksin, sementara kematian pria berusia 60-an sepertinya tidak terkait dengan vaksin, kata Dewan.Meskipun efek sampingnya langka, dewan keamanan vaksin menegaskan bahwa khasiat vaksin lebih besar ketimbang risikonya. (mth)

Vaksin Gila

Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD Bisa jadi program vaksinasi terhadap anak usia 6 - 11 tahun sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebagai alternatif solusi mencari cekeran atau tambahan bayar bunga hutang atau menutupi lubang yang sudah menganga lebar guna menopang cadangan devisa negara, meskipun sudah terseok-seok tapi masih mampu membemper rupiah agar terhindar dari gilasan dolar! Aneh bin ajaib negeri ini, bekerja tidak berdasarkan ilmu, tapi dibebani tanggung jawab yang begitu besar bahkan beresiko luar biasa terhadap masa depan dan kehidupan manusia. Contoh gamblang adalah Luhut Binsar Panjaitan alias LBP ! Sepanjang sejarah hidupnya tidak pernah berkecimpung dengan ilmu kedokteran dan kesehatan, namun faktanya diserahi tugas dan tanggung jawab jabatan koordinator mengatasi Pandemi Covid - 19. Bagaimana dan nalar apa yang digunakan? Pakai ilmu apa yang diandalkan ! Lebih aneh lagi kenapa kita percaya? Kenapa kita diam tak berkutik? Yang jelas LBP tidak berkemampuan apa-apa, berotak ompong momplong dalam hal pengetahuan pandemi dan sejenisnya. Dia tidak lebih dari boneka dungu, yang bicara semaunya, seenaknya, sekenanya, yang penting orang lain harus tunduk, patuh, taat, mengikuti dan ketakutan dengan apa yang diucapkan. Saya secara pribadi juga gak paham, ini sebenarnya siapa yang salah, apakah yang nunjuk atau yang ditunjuk! Memang jabatan menteri merupakan hak prerogrativ presiden, namun sejauh mana dan sebatas apa itu bisa diterapkan. Maaf, saya memaknai ini vaksin gila, karena ditentukan oleh orang yang tidak profesional jika kurang layak dikatakan orang gila!  Menjadi lucu ketika ada yang menobatkan LBP sebagai menteri terbaik di tahun 2021. Dari pandangan apa? Dinilai dari segi apa? Secara normatif sudah tidak sepantasnya dan bukan pada tempatnya, seorang LBP yang berlatar belakang mantan militer dan tidak pernah melalui pendidikan kedokteran atau kesehatan tiba tiba siap menerima tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator mengatasi pandemi Covid --19. Mudah diprediksi ketidak akuratanya dan ketidak layakanya, karena mau tidak mau, suka tidak suka apa yang diputuskan oleh LBP hanyalah berdasarkan bisikan, katanya, kendali, data atau arahan orang lain ! Saya memahami leadership atau kepemimpinan yang mengdepankan K3 I ( Komando, Kendali, Komunikasi /Kordinasi / Konsultasi dan Informasi ), namun semuanya tetap harus paham dan menguasai masalah masalah tehnis yang benar dan tepat guna. Saya anjurkan dan saya peringatkan, agar LBP segera sadar dan secepatnya bertobat, bahwa selama ini anda telah banyak membuat rakyat menderita, cemas harap dan ketakutan. Saya yakin, apapun agamamu  jika anda meyakini ajaranya, pasti takut berbuat dosa. Dan kepada anda, selayaknya malu, telah memanfaatkan jabatan untuk suatu keburukan bahkan sangat mungkin berbuat kebohongan  kepada bangsamu. Akhirnya kepada seluruh bangsaku, saya menghimbau, untuk segera sadar, bangun dan bangkit dari hipnotis, kekhilapan dan kealpaan, guna meluruskan kembali carut marut negara ini kearah yang benar dan lebih baik. Semoga Allah swt segera menunjukkan yang salah menerima akibat kesalahanya, serta memberi kekuatan dan ketabahan bagi para pejuang pembela kebenaran dan keadilan di negeri ini. 

BKKBN dan Tanoto Foundation Kembangkan Modul Pengetahuan Gizi Keluarga

Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama dengan Tanoto Foundation mengembangkan sebuah modul pengetahuan dan praktik pemberian gizi pada keluarga sebagai bentuk inovasi dalam pencegahan stunting (anak lahir dalam keadaan kerdil). “Melalui kerja sama BKKBN dan Tanoto Foundation, akan dikembangkan model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB) melalui penyusunan modul lanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberian gizi rumah tangga,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Minggu. Nopian menuturkan, modul itu dibuat tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan gizi di dalam keluarga saja. Tetapi juga sebagai media yang dapat meningkatkan kualitas tim pendamping keluarga. Nantinya lewat modul tersebut, akan dikembangkan sebuah model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB), yang dianggap dapat menjadi salah satu layanan efektif pada masyarakat dalam mewujudkan perubahan perilaku di tingkat keluarga, khususnya dalam pemberian asupan gizi ibu dan anak. Melalui model kelas pengasuhan itu pulalah pihaknya akan lebih menyempurnakan peran kampung keluarga berkualitas dan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Termasuk penggunaan pendekatan desain berbasis masyarakat atau People Driven Design. Dengan demikian selain intervensi spesifik yang digencarkan melalui sektor kesehatan dan jangka pendek, intervensi gizi sensitif dapat berjalan dengan optimal khususnya dalam mengatasi dan mencegah terjadinya stunting pada anak selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).  “Diperlukannya pengasuhan yang baik pada 1.000 HPK, yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 tahun),” tegas dia. Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry mengatakan modul tersebut akan membantu para kader untuk mengedukasi keluarga dan bersinergi dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat. Ia mengaku mengapresiasi semangat BKKBN dan berharap penyusunan modul tersebut, dapat bermanfaat bagi tim pendamping keluarga. Karena disusun dengan menggunakan referensi program prioritas BKKBN maupun program serta praktik baik dari kementerian lain, termasuk dari pihaknya. “Untuk itu, Tanoto Foundation menyambut baik inisiatif BKKBN untuk menyusun modul kelas pengasuhan yang akan fokus membahas permasalahan terkait pencegahan dan penanganan stunting”, ucap Eddy. (mth)

BKKBN dan Tanoto Foundation Kembangkan Modul Pengetahuan Gizi Keluarga

Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama dengan Tanoto Foundation mengembangkan sebuah modul pengetahuan dan praktik pemberian gizi pada keluarga sebagai bentuk inovasi dalam pencegahan stunting (anak lahir dalam keadaan kerdil).   “Melalui kerja sama BKKBN dan Tanoto Foundation, akan dikembangkan model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB) melalui penyusunan modul lanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberian gizi rumah tangga,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Minggu.   Nopian menuturkan, modul itu dibuat tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan gizi di dalam keluarga saja. Tetapi juga sebagai media yang dapat meningkatkan kualitas tim pendamping keluarga. Nantinya lewat modul tersebut, akan dikembangkan sebuah model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB), yang dianggap dapat menjadi salah satu layanan efektif pada masyarakat dalam mewujudkan perubahan perilaku di tingkat keluarga, khususnya dalam pemberian asupan gizi ibu dan anak.   Melalui model kelas pengasuhan itu pulalah pihaknya akan lebih menyempurnakan peran kampung keluarga berkualitas dan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Termasuk penggunaan pendekatan desain berbasis masyarakat atau People Driven Design.   Dengan demikian selain intervensi spesifik yang digencarkan melalui sektor kesehatan dan jangka pendek, intervensi gizi sensitif dapat berjalan dengan optimal khususnya dalam mengatasi dan mencegah terjadinya stunting pada anak selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).  “Diperlukannya pengasuhan yang baik pada 1.000 HPK, yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 tahun),” tegas dia.   Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry mengatakan modul tersebut akan membantu para kader untuk mengedukasi keluarga dan bersinergi dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat.   Ia mengaku mengapresiasi semangat BKKBN dan berharap penyusunan modul tersebut, dapat bermanfaat bagi tim pendamping keluarga.   Karena disusun dengan menggunakan referensi program prioritas BKKBN maupun program serta praktik baik dari kementerian lain, termasuk dari pihaknya.   “Untuk itu, Tanoto Foundation menyambut baik inisiatif BKKBN untuk menyusun modul kelas pengasuhan yang akan fokus membahas permasalahan terkait pencegahan dan penanganan stunting”, ucap Eddy. (mth)  

Apa Itu Gerakan 'GELORAKAN GEN-170' Yang Bakal Dicanangkan Anis Matta di Tangsel, Banten?

Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta bakal mencanangkan secara resmi gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' secara serentak di 34 DPW Partai Gelora se-Indonesia pada saat peringatan Hari Ibu, Rabu (22/12/2021) mendatang.  Pencanangan gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' ini, dipusatkan di  Kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, yang akan dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.  Menurut Anis Matta, \'GELORAKAN GEN-170\' adalah gerakan bersama mewujudkan anak-anak Indonesia yang cukup dalam gizi dan tumbuh kembang yang ditandai dengan tinggi rata-rata 170 cm.  \"Distribusi nutrisi penting bagi kita untuk pembentukan postur fisik manusia Indonesia, tumbuh menjadi orang yang kuat. Kami akan memulai gerakan yang saya sebut sebagai Generasi 170 (GEN 170). Kita mulai dari faktor tinggi badan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).  Anis Matta menegaskan, gerakan GELORAKAN GEN-170 (Generasi tinggi badan 170) adalah sebagai salah satu dasar untuk Indonesia Menuju Kekuatan 5 Besar Dunia.  \"Ini sangat fundamental untuk memulai perjalanan dalam membangun masyarakat Indonesia yang unggul, dimulai dari sejak anak itu ada dalam kehamilan sampai masa pertumbuhan. Nutrisinya harus diperhatikan, karena fondasi dari satu negara yang kuat itu adalah masyarakatnya yang kuat,\" tegasnya.  Ketua Panitia \'GELORAKAN GEN-170\' Ari Saptono mengatakan, dalam kegiatan ini Partai Gelora akan memberikan nutrisi dan vitamin D secara serentak di 34 DPW.  \"Taglinenya adalah \'Ibu Sehat Bayi Hebat\'. Program ini antara lain membantu Ibu-ibu hamil untuk menjaga kesehatan, proses kehamilannya, pertumbuhan janinnya dan balita yang dilahirkan,\" kata Ari Saptono.  Ketua Bidang Komunikasi DPN Partai Gelora ini menambahkan, gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' juga bertujuan untuk menurunkan tingginya angka kematian ibu (AKI)angka kematian bayi (AKB) dan mencegah terjadinya stunting (kerdill).  \"Untuk mensukseskan ini, Partai Gelora akan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya generasi bangsa yang unggul,\" katanya.  Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati mengatakan, gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' merupakan bagian dari program \'Pintarnya Perempuan Indonesia (PiPI Gelora).  \"PiPI adalah forum perempuan untuk saling berbagi ilmu yang dikemas dengan adanya sharing ilmu  tentang kesehatan perempuan dan anak-anak, pengembangan diri dan pemberdayaan perempuan,\" kata Ratih Sanggarwarti.  Kami yakin sekali seorang hadir di PiPI maka ia akan ketagihan hadir lagi dan akan mengajak temannya untuk hadir bersamanya, terangnya.  Karena itu, Ratih berharap dengan gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' ini, Indonesia menjadi bangsa maju, unggul dan mudah dalam meraih berbagai prestasi.  \"GEN 170 ini akan menjadikan bangsa yang jauh dari ketertinggalan, maju dan mudah meraih prestasi. Kita akan akan terus menerus berpartisipasi untuk meningkatkan asupan gizi agar anak tumbuh menjadi generasi unggul,\" ujarnya. (sws)

Omicron Bergentayangan di Tengah Gonta-Ganti Kebijakan

Oleh Gde Siriana, Direktur Eksekutif INFUS dan Penulis Buku \"Keserakahan di Tengah Pandemi Melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Pemerintah Indonesia telah mengkonfirmasi ada satu virus Corona varian Omicron masuk ke Indonesia. Ada satu orang pasien di Wisma Atlit, seorang pekerja kebersihan, yang terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron pada 15 Desember lalu. Pemerintah dilaporkan memutuskan untuk mengunci atau lockdown Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta. Langkah yang diambil pemerintah dengan penguncian Rumah Sakit sesungguhnya sudah diatur dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 56 menyebutkan bahwa karantina rumah sakit dilakukan setelah dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit. Pasal 57 mensyaratkan rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, serta seluruh orang, barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit. Sedangkan pasal 58 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah, bahwa selama dalam tindakan karantina rumah sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Jika ditarik sedikit ke belakang, pada 19 November 2021, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022. Dijelaskannya, masyarakat tetap dapat merayakan Nataru namun dengan menaati aturan-aturan yang berlaku. Tujuan kebijakan tersebut untuk mengatur mobilitas masyarakat pada Nataru agar gelombang ketiga pandemi Covid-19 tidak terjadi. Jadi ini bisa dianggap ini merupakan antisipasi atau tindakan pro-aktif pemerintah. Merespons kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka acara International Youth Championship, yang bakal menghadirkan bintang-bintang sepakbola dari FC Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid batal digelar di Bali 2-9 Desember dan Jakarta 9-11 Desember 2021. Bahkan pada 2 Desember 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1430 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid-19, yang sejak 6 Desember lalu diunggah di situs resmi Pemprov DKI. Tetapi yang membuat masyarakat dan juga pemerintah daerah kaget adalah pada 7 Desember 2021, pemerintah pusat memutuskan untuk mengubah skema PPKM Level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema tersebut diubah menjadi pengetatan syarat perjalanan. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan. Konsekuensinya, bukan hanya Gubernur DKI yang merevisi Kepgub PPKM Nataru, tetapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga harus mencabut Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 dengan menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 66 Tahun 2021. Ini bukan kali pertama terjadi Menteri senior berbicara saling bertentangan, padahal bersumber dari pemberi arahan yang sama, yaitu presiden. Pada 16 Juli 2021 di Yogyakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021. Menurut Muhajir, Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko. Tetapi pada 17 Juli 2021, pernyataan berbeda disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan pemerintah mengambil pilihan sulit terkait PPKM darurat, oleh karena itu, keputusan belum bisa ditentukan langsung. Dari dua peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen krisis pemerintah dalam menanggulangi pandemi tidak banyak belajar dari kegagapan merespon pandemi sebelumnya. Dari indikator 4T Manajemen Krisis pemerintah yang pernah penulis sampaikan dalam artikel sebelumnya yaitu Tanggap, Terstruktur, Teratur dan Terukur ternyata masih belum berjalan baik. Siapa yang berwenang menyampaikan informasi, apakah kebijakan sudah sudah diputuskan dengan indikator-indikator yang teratur dilakukan (testing, tracing treatment) dan terukur (capaian dan cakupan vaksinasi, herd immunitiy, serta kesiapan pengawasan pada akses keluar-masuk negara dan mobilitas warga). Sangat jelas bahwa kebijakan yang belum matang sudah disampaikan kepada masyarakat dan semestinya disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan, atau setidaknya oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 karena prioritas dalam pemberlakukan PPKM menyangkut kesehatan masyarakat. Di dalam buku “Keserakahan Di Tengah Pandemi: Tinjauan Kritis Kepemimpinan Populis-Otoriter dan Oligarki di Indonesia”, penulis menarik kesimpulan bahwa ketidakpercayaan publik merupakan konsekuensi dari tidak tanggap dan lemahnya leadership presiden Jokowi merespon pandemi, yang bisa dilihat salah satunya dari tumpang-tindih dan gonta-ganti kebijakan yang membingungkan masyarakat. Di banyak negara dengan pemimpin populis seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden Brazil Bolsonaro, PM India Narendra Modi, dan Presiden Filipina Duterte, memiliki kecenderungan yang sama, yaitu memiliki optimis yang tidak berdasar science (misalnya terlalu dini menyatakan pandemi akan berakhir atau ekonomi akan bangkit), kepemimpinan yang ‘plin-plan’, dan tidak jujur pada angka-angka statistik. Banyak ahli pandemiolog di Eropa dan AS menyatakan bahwa badai Omicron sedang terjadi di sana disebabkan oleh 3 hal, yaitu: capain vaksinasi di sekitar 70% atau kurang, efikasi vaksin yang turun saat menghadapi serangan varian Omicron, serta lemahnya mitigasi atau mengendurnya pelaksanaan protokol kesehatan. Seharusnya ini menjadi perhatian besar pemerintah mengingat capaian vaksinasi kedua di Indonesia belum sebanyak di AS atau Eropa. Juga masih perlu dibuktikan efikasi vaksin Sinovac terhadap Omicron, yang mana paling banyak digunakan dalam vaksinasi di Indonesia. Apakah capaian-capaian itu telah berhasil membentuk imunitas komunal di atas 70%? Meskipun banyak ahli menyatakan varian Omicron tidak memberikan dampak separah varian Delta, bukan berarti pemerintah dapat meremehkannya, karena serendah apapun dampaknya pada kesehatan masyarakat tetap akan berdampak memperlambat pemulihan ekonomi. Jangan terulang ketika di bulan Juli 2021 pemerintah bingung akan memperpanjang PPKM darurat atau tidak, justru yang terjadi rumah sakit collaps. Begitu juga dengan akhir tahun ini, ketika pemerintah sibuk bergonta-ganti aturan dan kebijakan, virus Omicron justru sudah bergentayangan di sekitar kita. (*)

Gelora akan Canangkan Gerakan Gen 170 pada Peringatan Hari Ibu

Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap distribusi nutrisi anak Indonesia agar menjadi generasi yang bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di masa yang akan datang.  \"Alangkah terkejutnya kita, begitu mengetahui bahwa angka stunting di Indonesia sampai 27 persen berdasarkan data WHO dengan angka kelahiran mencapai 4,8 juta per tahun. Tentu saja hal ini jika betul adanya maka sangat menyedihkan, untuk membayangkan bagaimana bangsa ini bisa berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di masa yang akan datang,\" ungkap Anis Matta, Rabu (15/12/2021) petang.  Hal itu disampaikan Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk \'Awas Ancaman Stunting Mengancam Masa Depan Indonesia\' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV.  Diskusi ini menghadirkan narasumber Lead Program Manager, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)-Setwapres, Iing Mursalin, Ahli Gizi Poltekkes Kemenkes Sulawesi Tenggara Intan Ria Nirmala, dan Wakabid Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia dr Rina Adeline, SpMK, MKes, ABAARM.  Untuk mengatasi stunting ini, menurut Anis Matta, distribusi nutrisi di awal masa pertumbuhan setiap anak Indonesia adalah hal paling fundamental yang harus di intervensi oleh negara.  \"Kalau memikirkan manusia (masyarakat) Indonesia itu, harus  sejak di dalam kandungan. Sehingga pemerintah perlu memberikan bantuan nutrisi sejak anak itu ada dalam kehamilan sampai paling tidak di awal pada masa pertumbuhannya,\" ujar Anis Matta.  Bantuan nutrisi kepada seluruh anak Indonesia tersebut, adalah cerminkan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  Dimana keadilan sosial itu, salah satunya adalah memastikan ketercukupan dan keterpenuhan nutrisi pada setiap anak Indonesia.  \"Distribusi nutrisi penting bagi kita untuk pembentukan postur fisik manusia Indonesia, tumbuh menjadi orang yang kuat. Kami akan memulai gerakan yang saya sebut sebagai Generasi 170 (Gen 170). Kita mulai dari faktor tinggi badan,\" katanya.  Gen 170 ini, kata Anis Matta, akan dicanangkan Partai Gelora pada peringatan Hari Ibu yang jatuh pada Rabu 22 Desember 2021 mendatang.  Gerakan ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi stunting dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.  \"Kita mengapresiasi pemerintah yang sudah melakukan banyak hal dalam hal ini. Tapi soal distribusi nutrisi ini, bukan karena kita tidak mampu, tapi mungkin tidak memberikan perhatian yang penuh kepada masalah itu, sebagai satu prioritas kita secara keseluruhan,\" katanya.  Anis Matta mengusulkan agar distribusi nutrisi ini diberikan sejak dini mulai dari masa kehamilan ibu, bayi dilahirkan hingga masa pertumbuhan anak sampai jenjang SMA.  \"Ini sangat fundamental untuk memulai perjalanan kita dalam membangun masyarakat Indonesia, dimulai dari postur fisik manusianya.  Fondasi dari satu negara yang kuat itu adalah masyarakatnya yang kuat,\" tegasnya.  Anis Matta menegaskan, jika upaya untuk merekonstruksi kembali manusia Indonesia melalui distribusi nutrisi kepada seluruh rakyat, digabungkan dengan pemenuhan hak pendidikan dan hak pengetahuan, maka akan diperoleh satu peta jalan (road map) menuju lima besar dunia.  \"Apabila hal ini menjadi kebijakan publik dan dieksekusi secara konsisten, saya yakin rute menuju 5 besar dunia secara technical (teknis), posible (mungkin) dan scientific (ilmiah) hal itu mungkin terjadi,\" pungkas Anis Matta.  Sedangkan Lead Program Manager, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)-Setwapres, Iing Mursalin mengatakan, masalah stunting ini bukan hanya soal tinggi badan saja, tapi ada dampak lain yakni masalah kecerdasan anak yang bisa mempengaruhi kualitas hidupnya.  \"Fisik atau tinggi badan salah indikator stunting, tapi ada dampak lain adalah sisi kecerdasan anak, yang akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Sehingga kita perlu terus mengedukasi masyarakat secara bersama-sama dengan apa yang bisa dilakukan,\" kata Iing Mursalin.  Pemerintah, kata Iing Mursalin, tidak bisa bekerja sendiri mengatasi stunting, tanpa bantuan berbagai pihak. Media bisa membantu pemerintah melakukan edukasi melalui pemberitaannya.  Sedangkan akademisi bisa melakukan pendampingan kepada daerah dan rumah tangga.  Sementara partai politik perlu memiliki pemahaman yang utuh tentang stunting itu seperti apa, sehingga tahu dampaknya, penyebabnya dan mengerti apa yang akan dilakukan.  \"Saya berharap banyak kepada Partai Gelora agar masalah stunting ini dipahami secara benar.  Kalau kader Partai Gelora sudah tahu apa itu stunting, dampaknya, penyebabnya dan tahu apa yang dilakukan, maka ketika  menjadi elit politik di pusat dan daerah  baik di legislatif maupun di eksekutif akan mengambil kebijakan yang tepat,\" tandasnya.  Ahli Gizi Poltekkes Kemenkes Sulawesi Tenggara Intan Ria Nirmala menjelaskan, stunting dipicu dari kekurangan gizi dan energi, sehingga menyebabkan kerusakan pada  kognitif atau kecerdasannya.  \"Saya barharap pencegahan masalah stunting ini tidak boleh gagal lagi karena kurangnya pengetahuan dan edukasi. Hindari juga makanan instan atau cepat saji, kita perlu masak sendiri dari bahan pangan lokal yang ada sesuai standar WHO. Makanan yang sehat itu adalah apa yang diasup dengan benar,\" kata Intan Ria Nirmala.  Wakabid Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia dr Rina Adeline menegaskan, komponen manusia untuk maju itu ditentukan dari berbagai sisi, tidak hanya kognitif, tapi juga psikomotorik dan afektif.  Kognitif adalah daya pikir dan daya tangkap, psikomotorik adalah  fleksibilitas kemampuan fisik seseorang, serta afektif adalah ketahanan dan ketelitian. \"Kalau fisiknya saja kekurangan energi, apa mungkin ada energi yang ada dapat mempertahankan tiga ranah tadi pasti ada IQ dan EQ, Kalau sudah menjadi stunting dia akan terus menjadi stunting, dia akan menjadi beban. Makanya ini kenapa stunting ini harus jadi gerakan preventif dan harus dicegah,\" kata Rina Adelia. (sws)

Hal yang Perlu Diketahui tentang Sunat, Metode dan Kontrol Setelahnya

Jakarta, FNN - Sirkumsisi atau sunat sebagai tindakan medis membuang kulum yang biasanya menutupi glans penis menjadi saran para pakar kesehatan salah satunya untuk menghindarkan seorang anak lelaki terkena berbagai penyakit salah satunya infeksi saluran kemih (ISK). Data dari Saudi Urological Association mengungkapkan sekitar 30 persen laki-laki di dunia dan 35 persen pria di negara berkembang telah disunat. Dari sisi metode, kini dikenal berbagam cara dalam tindakan sunat mulai dari konvensional, laser, stapler dan klem dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun dari metode yang ada, laser seringkali menjadi menimbulkan masalah. Dokter spesialis bedah umum dari Ikatan Ahli Bedah Indonesia, dr. Asrul Muhadi, Sp.B mengatakan, laser yang sebenarnya memanfaatkan energi cahaya, namun yang justru terjadi energi panas yang digunakan. Menurut Asrul yang lulusan dari Universitas Hasanuddin itu, penggunakan laser dengan energi panas berbahaya karena uretra atau tempat keluarnya urin maka bisa menyebabkan kecacatan seumur hidup bagi pasien. "Bisa menyempit dan mengeras, sepanjang hidup tidak bisa diperbaiki. Kalau metode konnvensional bisa dikoreksi. Makanya WHO menyatakan, melakukan (tindakan sunat) harus dilakukan ahli," kata dia dalam sebuah webinar, dikutip Sabtu. Menurut Badan POM Amerika Serikat (FDA), laser merupakan light amplication by the stimulated emission on radiation. Laser medis yakni alat yang menyimpan energi dari berbagai bentuk baik elektrik, kimia maupun optikal yang dikeluarkan dalam bentuk energi cahaya. Tetapi ada salah kaprah tentang pemaknaan istilah laser dalam sirkumsisi yang ternyata kauter. Sunat laser tidak menggunakan energi cahaya namun menggunakan energi panas dengan menggunakan alat elektrokauter untuk memotong jaringan, koagulasi dan diseksi. "Bayangin saja kalau jaringan dipanaskan, langsung hangus, hitam. Seumur hidup orang akan cacat. Penis teramputasi karena sunat panas. Tidak ada laser pada sirkumsisi, yang ada kauter," tutur Asrul. Pada penggunaan kauter atau sunat laser, arus listrik langsung menuju penis dan jaringan penis. Bila preputium atau kalup penis dipotong dengan kauter, maka dapat terjadi total phallic loss atau gangguan saraf yang parah akibat adanya kontak antara kauter dan clamp. Terkait laser, dokter spesialis bedah saraf dari Universitas Indonesia, dr. Mahdian Nur Nasution, Sp.BS juga sependapat dengan Asrul. Founder Rumah Sunat dr. Mahdian itu mengatakan, dalam sunat, bukan sinar laser yang dipakai. Menurut dia, khitan laser menggunakan lempengan logam yang dipanaskan. yang dapat menyebabkan luka bakar, amputasi dan berdampak pada kecacatan pada pasien. Dibandingkan laser dan lainnya, dia menyarankan metode klem untuk mencegah infeksi silang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga merekomendasikan klem sebagai solusi sunat modern. Menurut Mahdian, metode klem menggunakan prinsip seperti penjepit pada tali pusar bayi. Keuntungan metode ini antara lain pasien bisa segera kembali beraktivitas termasuk bepergian tanpa menunggu tiga hari terlebih dulu. "Dulu harus dijahit sekarang tidak lagi. Dulu tidak boleh pakai celana, tidak bisa mandi 3 hari sekarang sudah bebas, habis sunat bisa jalan-jalan," tutur dia. Mahdian memperkenalkan sunat menggunakan alat produksi sendiri, bernama Mahdian Klem. Alat ini mulai digunakan pada 2014 setelah mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Alat klem Mahdian terdiri dari 3 komponen yakni tabung bening sebagai tempat saluran kemih, badan klem dan pengunci. Keunggulan klem ini yakni semua komponen terbuat dari material polikarbonat transparan sehingga bisa terlihat bila ada sisa urin di glans penis, kemudian tersedia sistem pengunci kokoh agar tetap stabil pasien khususnya anak saat beraktivitas. Mahdian mengatakan, pemakaian alat ini relatif mudah, tanpa jahitan dan risiko perdarahan kecil karena semua pembuluh darah sudah tertutup dengan klem. "Tidak ada terjadi infeksi karena infeksi terjadi saat luka terbuka, proses sunat 7 menit karena tidak pakai proses jahit, alat ini terjamin sterilitasnya. Pemasangan dan pelepasan cepat karena minimum nyeri," tutur dia. Saran Disunat Dini dan Tips Usai Tindakan Kepala Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, dr. Reisa Broto Asmoro menyarankan laki-laki bisa disunat dini, antara lain demi menghindari berbagai komplikasi yang muncul termasuk yang paling sering ISK. Reisa sendiri sudah menyunat anak lelakinya saat masih bayi. Kini, putranya tumbuh dengan baik. Selain menghindari masalah kesehatan, disunat dini juga mencegah munculnya drama yang bisa berakhir trauma bagi anak. Kemudian, sebelum tindakan, orang tua perlu memastikan anak dan diri mereka siap secara mental. Menurut dia, sunat bukan seperti halnya tindakan operasi besar. Pemilihan teknik-teknik yang aman diperlukan sehingga tidak memerlukan persiapan yang berlebihan. Luka usai sunat perlu rutin dibersihkan, sembari tetap memberikan anak asupan makanan bergizi. Perhatikan juga beberapa jenis obat yang tidak boleh dikonsumsi apalagi bila menggunakan sunat konvensional karena bisa menyebabkan perdarahan untuk jangka waktu lebih lama. Reisa mengatakan, perawatan usai tindakan sunat juga diperlukan, begitu juga dengan kenyamanan anak. Sebaiknya tanyakan pada dokter, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam perawatan usai sunat. sehingga orang tua tidak perlu khawatir lagi saat membersihkan luka anak di rumah. "Merawat luka butuh perhatian khusus. Saya benar-benar detil memberi obat supaya tidak ada komplikasi. Perhatikan alergi-alergi obat pada anak. Jadi harus tahu cara yang baik, ditemani, cara membersihkan yang benar. Harus tahu kapan dibukanya," tutur Reisa. Terkait risiko sunat, dr. Reisa mengatakan, meski bermanfaat bagi kesehatan, prosedur sunat tetap memiliki beberapa risiko antara lain perdarahan terutama pada mereka yang memiliki gangguan pembekuan darah, infeksi, gangguan saluran kemih, kulit kulup mungkin terpotong terlalu pendek atau terlalu panjang dan sisa kulup dapat menempel kembali ke ujung penis. Tetapi sebenarnya hal ini bisa diantisipasi bila metode yang digunakan tepat dan dilakukan di tempat yang seharusnya demi menghindari komplikasi termasuk infeksi setelah tindakan dan luka tak kunjung sembuh. Reisa menyarankan anak segera dibawa ke dokter atau ke instalasi gawat darurat (IGD) apabila mengalami perdarahan yang sulit berhenti, keluar cairan bernanah atau berbau busuk dari ujung penis, proses buang air kecil (BAK) masih terganggu hingga beberapa minggu setelah disunat. Kondisi lainnya yakni penis masih bengkak 2 minggu setelah disunat dan demam. Jadi, selain metode yang tepat, kontrol usai dilakukannya tindakan juga penting untuk menghindari dampak atau komplikasi luka sunat, mencegah perdarahan dan infeksi saluran kemih. Di sisi lain, melakukan kontrol pasca tindakan juga merupakan kewajiban utama dokter sebagai bagian dalam menegakkan etik non maleficence "do no harm" demi menghindarkan pasien dari bahaya. (mth)

Mitos Soal Tumbuh Kembang Anak yang Harusnya Dihindari

Jakarta, FNN - Dokter spesialis anak dr. Mesty Ariotedjo, Sp.A mengatakan masih banyak orangtua yang percaya pada mitos-mitos mengenai tumbuh kembang anak, salah satunya adalah anak dilarang menggunakan tangan kiri untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dokter lulusan FKUI-RSCM ini mengatakan masih banyak orangtua yang melarang anaknya menggunakan tangan kiri karena dianggap akan menjadi "kidal". Menurut dr. Mesty, anak yang belum berusia 2 tahun dibebaskan untuk mencoba menggenggam atau menggunakan tangan kirinya saat beraktivitas seperti makan, mencorat-coret serta bermain. Sebab hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan otak kiri dan kanannya. "Anak butuh memiliki keseimbangan otak kiri dan kanan dan memang ini harus distimulasi terus. Kalau kita menahan dia untuk menggunakan tangan kirinya, maka otak kanannya akan terhambat perkembangannya," ujar dr. Mesty dalam webinar Tentang Anak pada Jumat. Mitos kedua yang sering dilakukan oleh orangtua adalah menggunakan baby walker untuk membantu anak lebih cepat berjalan. dr. Mesty mengatakan bahwa penggunaan baby walker tidak direkomendasikan di seluruh dunia sebab menyebabkan banyak kecelakaan pada anak. Tak hanya itu, penggunaan baby walker juga dapat menyebabkan fungsi kaki tidak optimal jika dibandingkan dengan anak yang tidak menggunakan alat bantu berjalan. "Selain bahaya, itu juga menyebabkan fungsi kakinya menjadi tidak natural dan akhirnya menjinjit dan posisi jalannya mungkin tidak seoptimal yang tidak pakai baby walker walaupun tidak semua anak mengalami itu," kata dr. Mesty. Lebih lanjut dr. Mesty menyebutkan mitos terakhir yang sering dilakukan oleh para orangtua adalah melarang anak memasukkan tangan ke mulut. dr. Mesty menjelaskan bahwa sampai usia 2 tahun, anak sedang dalam fase oral di mana memasukkan tangan ke dalam mulut adalah hal yang dianggap nyaman. "Itu tidak perlu dilarang karena memasukkan tangan ke mulut adalah salah satu bentuk soothing," ujar dr. Mesty. Yang harus dilakukan saat anak memasukkan tangannya ke mulut adalah melakukan observasi atas tindakan tersebut. Orangtua harus memahami apa yang dibutuhkan anak saat itu, apakah ada sesuatu yang tidak terpenuhi atau yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Kita harus observasi, kita harus memahami apa sih sebenarnya kebutuhan anak ini yang tidak terpenuhi dan apa yang membuatnya tidak nyaman dan itu yang harus diatasi," kata dr. Mesty. (mth)

Pemerintah Kota Depok Luncurkan Program Bebas Kerdil

Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat meluncurkan program "Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak" (D'Sunting Menara) guna menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas di masa depan. "Kami meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam program D'Sunting Menara untuk berkomitmen menjalankan program tersebut," kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam keterangannya, di Depok, Selasa, 23 November 2021. Idris menjelaskan, D'Sunting Menara juga salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kota Depok mendukung zero new stunting sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2023. "Penanganan ada pada masalah gizi di posyandu, pengetahuan orang tua terkait cara pengasuhan harus diperhatikan, sehingga tidak terjadi stunting (kerdil)," ucapnya sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia generasi penerus bangsa harus cerdas dalam segala aspek fisik, otak, mental, dan spiritual. Tentu hal itu bagian dari usaha semua pihak mewujudkan anak Depok melalui pencegahan dan penanganan "stunting" berbasis kemandirian keluarga. Mohammad Idris mengatakan, meski terjadi penurunan kasus namun terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kecamatan dan kelurahan melakukan validasi data tersebut. "Permasalahan stunting dapat terjadi di kota-kota urban seperti Depok. Saya minta segera divalidasi datanya sesuai by name by address dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," katanya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Depok Agustus tahun 2020 ada 5.718 dari 107.710 balita atau 5,3 persen anak mengalami stunting. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada Februari 2021 menjadi 4,7 persen atau ada 4.923 dari 102.815 balita stunting. (MD).