LINGKUNGAN
Udara Memburuk Rekayasa Untuk Jualan Mobil Listrik
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih Di DKI Jakarta tiba tiba muncul berita bahwa kualitas udara memburuk bahkan terburuk di dunia versi situs pemantau polusi udara IQAir, dengan angka yang bervariasi. Bahwa Indeks kualitas udara untuk wilayah DKI Jakarta masuk kategori tidak sehat, yakni berada di angka 168 dengan konsentrasi parameter PM 2.5. Alasan udara memburuk karena polusi udara terbesar di Jakarta dari kendaraan bermotor adalah sektor transportasi. Kalau itu alasannya bukankah itu alasan lama yang terus terjadi, tidak perlu diulang menjadi berita yang mengerikan. Tiba tiba muncul anjuran bernada bisnis bahwa warga Jakarta aware (peduli) terhadap kondisi kendaraannya, agar menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, diarahkan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 agar pemilik kendaraan khususnya warga Jakarta segera beralih ke mobil listrik. Benar juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menekankan kepada masyarakat ibu kota pentingnya segera beralih ke kendaraan listrik, menyusul terus memburuknya polusi udara di Jakarta. Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah pada 13 September 2022 Masyarakat dalam kondisi panik terus dibawa ke alam imajinasi mobil listrik, mobil paling aman dari berdampak polusi. Tidak pernah diberi tahu, mobil listrik akan jadi masalah karena buat bikin listrik itu, produksi listrik perlu batu bara juga tuh buat menghasilkan listrik\" Sadar atau tidak tawaran bayangan kemewahan Jokowi dan LBP, itu proyek oligargi sesungguhnya hanya berorientasi bisnis tidak peduli dampak kesulitan dan rakyat hanya sebagai objek dagang bisnisnya para pejabat negara bersama para oligarki. PLN akan di mainkan karena sudah tersedia listrik, dia salurkan dengan cara memanipulasi kebutuhan publik seolah-olah itu buat rakyat, padahal sebetulnya buat mengurangi beban dia (PLN) untuk bayar utang. Maka Jokowi minta jajarannya lakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle sebagai kendaraan dinas operasional maupun kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Menteri BUMN Erick Thohir juga langsung memberikan surat imbauan kepada jajarannya untuk mulai penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di lingkungan kerja. Proyek bisnis mobil listrik bisa terjadinya pemaksaan pembelian kendaraan listrik, yang harganya hampir dua kali harga kendaraan BBM. Berdasarkan ulasan yang pernah ditemuinya, bahwa siklus mobil listrik setidaknya hanya mampu bertahan sekitar 10 tahun. Bahkan 5 tahun kemudian akan ditandingi munculnya mobil hidrogen. \"Mobil listrik tetap merusak lingkungan. Karena sumber dari listrik itu di-charge melalui energi yang diproduksi oleh batu bara. Bahwa Indonesia tidak cocok menjadi target pasar untuk mobil listrik, terlebih Indonesia masuk dalam indeks korupsi tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia juga belum menguasai hadirnya teknologi kendaraan listrik meski disebut perakitannya berasal dari dalam negeri. Sebaiknya Jokowi lebih memfokuskan pertumbuhan ekonominya rakyat yang pemerintah justru selama ini tidak peduli dan mengabaikan. Sangat bergairah melayani bisnis para para pejabat negara yang telah bersenyawa dengan para oligargi . Jangan mempermainkan alasan terjadinya udara yang memburuk hanya menjadi permainan bisnis para pejabat negara bersama para bandit dan bandar ekonomi.*****
Atasi Polusi di Jakarta dan Sekitarnya, Partai Gelora Beri Rekomendasi Ini!
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) berpandangan, bahwa polusi udara yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, disebabkan oleh banyak faktor. Namun, faktor yang dominan yang memperngaruhi, adalah akibat asap kendaraan bermotor dan polusi industri. \"Sehingga masyarakat harus mengeluarkan semacam ongkos yang tidak perlu bagi kesehatan. Hal ini sebenarnya bisa dicegah, apabila pemerintah menerapkan kebijakannya secara konsisten,\" kata Rully Syumanda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Indonesia di Jakarta, Rabu (23/8/2023) petang. Hal itu disampaikan Rully saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Polusi Udara Mengepung, Kesehatan Publik Terancam\' yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV. Diskusi ini dihadiri Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Anas Ma\'ruf MKM dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Zenzi Suhadi. Rully mengatakan, jumlah kendaraan bermotor yang masuk Jakarta diperkirakan mencapai 24 juta dari 101 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. Kendaraan bermotor yang didominasi oleh sepeda motor tersebut, setiap harinya mengeluarkan gas buangan dan asap yang bisa membahayakan kesehatan. \"Kebijakan terhadap mobil-mobil yang sudah yang tidak memenuhi standar buangan, itu sejauh mana? Kenapa tetap masih bisa masuk ke Jakarta sampai sekarang,\" katanya. Rully juga menyayangkan upaya pemerintah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli sepeda motor, daripada membenahi moda transportasi. Akibatnya, jumlah sepeda motor meningkat secara signifikan, terutama di Jakarta, hingga menyebabkan kemacetan parah dan polusi udara di Jabodetabek. \"Partai Gelora berharap ada sebuah arah kebijakan, apa yang harus kita lakukan, bukan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama membangun jembatan kolaborasi untuk mencari titik utama kendalanya, itu dimana,\" katanya. Menurut Rully, salah satu supaya yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya melakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor baik mobil dan motor untuk tahun 2010 ke bawah. Disamping perbaikan kualitas moda transportasi umum harus digencarkan. Sementara terkait polusi udara yang ditimbulkan oleh industri, terutama terkait keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara, Rully meminta pemerintah mulai meninggalkan batu bara sebagai bahan bakar dan mencari alternatif lain seperti solar. \"Kita berharap pemerintah tidak kecanduan PLTU berbahan bakar batu bara lagi. Ada 146 PLTU tersebar di seluruh Indonesia, 16 PLTU yang mengepung Jakarta. Sehingga polusi udara di Jakarta, bukan dari kendaraan bermotor, tetapi juga dari 16 PLTU ini,\" katanya. Transformasi Kesehatan Sementara itu, Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr. Anas Ma\'ruf MKM mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan kualitas kesehatannya, terutama daya tahan tubuh agar tidak terpapar penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara di Jakarta. \"Misalnya air yang kita konsumsi di sekitar kita, itu sehat atau tidak. Lalu, pangannya juga diatur, lingkungan tempatnya tinggalnya diupayakan tetap sehat, sehingga pada akhirnya menimbulkan gangguan kesehatan,\" katanya. Dalam kaitan ini, Kemenkes telah melakukan transformasi dalam rangka menata pembangunan kesehatan seperti meningkatkan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan gizi ibu dan anak. Kemudian mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat. \"Transformasi ini memerlukan deteksi dini, melakukan pencegahan sejak awal, sehingga ketika sudah di rumah sakit, baik itu penyakit yang sifatnya kronis atau tidak bisa kita sembuhkan. Nah, puskesmas kita jadikan tempat untuk deteksi dini,\" ujarnya. Anas mengatakan, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya perlu melibatkan berbagai sektor seperti arahan Presiden Joko Widodo, tidak bisa hanya dilakukan Kemenkes. Sebab, Kemenkes hanya memberikan rekomendasi pencegahan dan transformasi pelayanan kesehatan. \"Misalkan soal pembangunan PLTU di suatu daerah, itu sebaran anginnya sebetulnya sudah bisa diketahui, dan Kemenkes menyarankan adanya filter. Jadi transformasi kesehatan itu, bagaimana di bidang kesehatan supaya terintegrasi,\" katanya. Sedangkan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi mengatakan, penyebab utama polusi di Jakarta adalah masalah transportasi akibat dari kebijakan ekonomi yang salah. \"Harusnya Indonesia menerapkan standar gas buang Euro 6, bukan Euro 2 atau 4. Sehingga daya tampung dan daya dukung lingkungan ambruk, termasuk mengenai kualitas udara,\" kata Zenzi. WALHI, kata Zenzi, mendorong adanya audit lingkungan di Jabodetabek yang akan mengaudit perluasan pencemaran udara yang ditimbulkan oleh emisi transportasi maupun industri. Apabila hasil audit tersebut ditemukan unsur pidana, bisa didorong ke proses hukum. \"Tapi sebetulnya masalah utamanya, pemerintah Indonesia terkesan enggan untuk berpindah ke energi bersih, sementara di banyak negara energinya sudah energi bersih dan emisi gas buangnya sudah standar Euro 6,\" pungkasnya. (Ida)
Ekspor Pasir Laut Untungkan Singapura dan Oligarki
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Bak petir di siang bolong, tetiba Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Intinya Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir setelah Presiden Megawati menutupnya 21 tahun lalu lewat Keppres No. 33 Tahun 2002. Dalam kondisi politik jelang Pilpres, terbitnya PP 26/2023 tentu saja membuat Jokowi dicap sebagai penjual aset negara, tidak nasionalis, dan sangat pragmatis. Sebaliknya sikap Megawati dengan Keppres 33/2002 itu disanjung sebagai pelindung aset negara, sangat nasionalis, sekaligus idealis. Lepas dari cap kedua kepala negara Republik Indonesia tersebut, yang jelas ada agenda terselubung dibalik dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Ada beberapa agenda yang melatari kebijakan mengejutkan tersebut. Pertama, kehilangan kedaulatan. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Ummat Amien Rais menyebut pembukaan kembali keran ekspor pasir laut akan membuat Indonesia kehilangan kedaulatan sebagai negara merdeka. Oleh karena itu Partai Ummat mengecam kebijakan Jokowi tersebut. “Dengan membuka keran ekspor pasir laut, maka negara ini akan kehilangan kehadulatannya,” kata Amien jengkel. Kedua, lobi singapura. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Didin Damanhuri meyakini kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut tak lepas dari lobi Singapura, karena Singapura membutuhkan banyak sekali pasir laut untuk reklamasi pantainya. Sejak tahun 1962, Singapura yang oleh mantan Presiden BJ Habibie pernah diilustrasikan sebagai red dot ketika membandingkan luasnya dengan Indonesia, melakukan reklamasi untuk menambah luas daratan. Sampai saat ini, daratan Singapura yang menjorok ke laut sudah bertambah 12 kilometer. Jika dihitung secara keseluruhan, sejak merdeka hingga tahun 2000, luas Singapura sudah bertambah sekitar 200 km2, dari awalnya 581 km2 menjadi 766 km2. Mirisnya, Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian batas laut. Sangat mungkin hal ini terkait dengan ambisi Singapura untuk terus menambah luas teritorialnya, dan pada saat bersamaan berpotensi mengurangi luas wilayah Indonesia, terlebih jika garis pantai Indonesia juga berkurang sebagai dampak pemanasan global. Benar, ketentuan Zona Ekomoni Ekslusif (ZEE) yakni luas zona laut 12 mil dari garis pantai, tidak berlaku mengingat lebar Selat Malaka atau Selat Singapura kurang dari 24 mil sehingga akan tumpang tindih. Selain itu, kedua negara juga sudah menyepakati garis tengah pantai yang berlaku tetap sebagaimana ketentuan Pasal 15 Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea--UNCLOS) 1982. Persoalannya, perjanjian garis tengah yang efektif berlaku sejak 2005, tidak mencakup bagian barat dan timur. Perjanjian ini juga perlu ditindaklanjuti karena masih merupakan basic. Perlu ada perjanjian lanjutan terkait batas laut yang lebih komprehensif dan pemanen. Sayangnya Singapura terus menolak ajakan Indonesia untuk segera menetapkan batas laut secara permanen. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia selaku kandas. Didin meyakini hal itu terkait ambisi Singapura menambah luas datarannya, yang secara otomatis memajukan garis pantainya. Ketiga, motif investasi, terbitnya PP 26/2023 ini adalah cara Jokowi untuk mengundang Singapura untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kita tahu investor besar dari Jepang yang sempat berjanji akan berinvestasi di IKN yaitu Softbank, membatalkan rencana investasinya. Sehingga Jokowi merayu Raja Salman, negara Eropa dan Amerika, namun masih kosong melompong. Sehingga tawaran terakhir diajukan ke Singapura. Bak gayung bersambut, Singapura tengah membutuhkan pasir dalam jumlah besar, sementara Jokowi membutuhkan investasi besar untuk membangun IKN, sehingga klop. Seperti simbiosis mutualisma, kebutuhan kedua negara sama-sama tinggi dan kedua negara sama-sama memiliki sumber daya untuk mempertukarkannya. Keempat, motif politik yaitu kepentingan untuk biaya Pemilu 2024, entah oleh caleg atau capres, cuan dari ekspor pasir laut ini dinilai sangat potensial. Tentu saja sebagai motor penggerak adalah para oligarki, sehingga berbagi cuan dengan para politisi untuk memaksimalkan dana dari ekspor pasir tersebut. Walaupun Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu berpendapat penerimaan fiskal dari kegiatan ekspor pasir laut ini sangat kecil, namun secara riil buat para oligarki kegiatan ini adalah tambang uang baru karena memang pasarnya sangat besar. Apalagi jika pengawasannya lemah, maka ekspor pasir laut akan berlangsung ugal-ugalan dan tahu sendiri karakter aparat di lapangan sangat mudah dirupiahkan. Artinya proyek ini akan menjadi proyek cincai-cincai antarra oligarki, politisi dan aparat. Kelima, motif perusakan lingkungan. Tentu saja baik Walhi maupun Greenpeace sama-sama mengkhawatirkan dampak dari ekspor pasir laut tersebut terhadap kerusakan lingkungan. Mulai dari rusaknya sedimentasi laut, hilangnya pulau-pulau kecil, merugikan nelayan karena ikan-ikan kecil ikut lenyap, meningkatkan abrasi pesisir laut dan pesisir pantai, menurunkan kualitas lingkungan laut, meningkatkan pencemaran pantai, kualitas air laut lebih keruh, merusak terumbu karang, meningkatkan intensitas banjir rob, dan dampak lainnya. Alasan Pemerintah Presiden Jokowi menyatakan alasan diterbitkannya PP 26/2023 adalah untuk meningkatkan kesehatan laut. Aturan ini dibuat dengan asalan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sehingga meningkatkan kesehatan laut. Sementra Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan penerbitan PP tersebut untuk pemanfaatan hasil sedimentasi. Sedimentasi yang dimaksudnya, khususnya pasir laut dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara. Trenggono menuturkan, selama ini kebutuhan reklamasi dalam negeri besar, namun sayangnya pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau. \"Jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi,” ujar Trenggono. Pasir sedimentasi dinilai cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). “Ini kita tetapkan peraturan pemerintahnya tujuannya untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri, bahwasannya ada sisa untuk dibawa ke luar negeri, silahkan saja kalau tim kajian mengatakan sedimentasi ini boleh (ekspor pasir laut) ya silakan,” paparnya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara Faizal Ratuela curiga momentum jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi salah satu alasan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Faizal bingung mengapa PP 26/2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut muncul tiba-tiba. Padahal, ekspor pasir laut sudah dilarang sejak 21 tahun lamanya. \"Biasa, Walhi melihatnya kalau mau mendekati momentum Pilpres pasti akan banyak izin keluar. Peraturan yang ikut pun akan sangat kuat,\" ungkapnya. Sementara Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat PP 26/2023 tersebut. Dengan PP itu, pemerintah memperbolehkan ekspor pasir laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 6. Pengerukan itu diperbolehkan dengan dalih pengendalian sedimentasi laut. Adapun greenwashing merupakan suatu strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan kesan memberikan citra peduli lingkungan, tetapi sesungguhnya tidak berdampak bagi kelestarian lingkungan. \"Ini adalah greenwashing ala pemerintah,\" kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5). \"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki,\" imbuhnya. Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu. Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar. Seperti diketahui, Singapura sangat berkepentingan dengan pasir laut dari Indonesia untuk reklamasi atau menambah luas daratannya. Meski dapat mengimpor dari negara lain, tetapi dari segi ekonomi dan kuantitas, impor pasir dari Indonesia jelas lebih menguntungkan; low budget karena jaraknya hanya \"selemparan batu\", dan potensinya sangat melimpah. Tinggal pilih dari Kepulauan Riau atau Bangka Belitung. Sebaliknya, ekspor pasir laut merugikan Indonesia. Tidak perlu penelitian njlimet untuk mengetahui kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tapi apa boleh dibuat, kebijakan merusak lingkungan ini tetap diterbitkan, pertanda ada yang tak beres dalam pengelolaan negara ini. Itu sebabnya bisa dipahami kalau belakangan teriakan untuk memakzulkan Presiden Jokowi menggema sangat keras. Tinggal waktu yang membuktikan sampai dimana kebijakan ini akan efektif. Karena di atas langit ada langit.
Jokowi Takut Jika Proyek Kereta Cepat Terbongkar
Oleh : Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Jagat politik nasional belakangan melihat fenomena janggal dan aneh, yaitu ikut cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mengingat tidak ada cawe-cawe dilakukan oleh presiden terdahulu menjelang purna bakti. Lantas ada pertanyaan besar ada apa di balik cawe-cawenya Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024? Tentu jawaban paling standar adalah untuk melanjutkan program prestisius yang digagasnya, Proyek Strategis Nasional (PSN), entah itu kereta cepat Jakarta-Bandung, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mobil listrik nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Kalau hanya sekadar membangun hal tersebut di atas mestinya tidak perlu Jokowi ikut cawe-cawe, karena siapapun Presiden terpilih pada 2024 pasti melanjutkan. Mungkin dengan modifikasi dan sentuhan baru, seperti proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek tersebut dikonsep dengan matang dan dikaji dengan teliti serta dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Tapi oleh Presiden Jokowi konsep pembangunan itu dilanjutkan dengan nama lain, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dengan menciptakan dan menggabungkan puluhan undang-undang menjadi Omnibus Law. Itu sebabnya mestinya siapapun Presiden terpilih pada 2024, mestinya punya hak memilih prioritas pembangunan yang dianggapnya penting. Tidak harus mengekor atau membebek program Presiden Jokowi. Tapi aneh bin ajaib, Jokowi seperti memaksakan siapapun presiden terpilih pada 2024 harus bisa meneruskan program pembangunan infrastruktur impiannya seperti IKN maupun kereta cepat. Bahkan untuk maksud tersebut Jokowi seperti mengerahkan segala daya upaya untuk mencegah calon presiden potensial Anies Rasyid Baswedan. Mulai dari menghadirkan capres alternatif yang didukungnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi bahkan berangan-angan menggabungkan keduanya menjadi satu paket pasangan Prabowo-Ganjar. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau disetir Jokowi, Mega ingin memegang kendali penunjukkan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sampai di sini kelihatan Jokowi kalah, hilang kendali, dan seperti setengah putus asa. Selain itu Jokowi lewat kaki tangannya mengusahakan agar pencalonan Anies lewat Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokrat, PKS) dengan berbagai cara. Seperti mengkriminalisasi Anies lewat kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perampokan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, rayuan jabatan, uang, hingga kriminalisasi menteri-menteri Nasdem. Apakah usaha itu berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Politikus senior yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan seperti ada borok yang disembunyikan Jokowi sehingga dia takut Anie menang dan borok itu terbongkar. “Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya?” ujarnya melalui akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha, dikutip KBA News, Minggu, 10 Juni 2023 Dia mengatakan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. “Sementara itu demokrasi dirusak,” ucap Abdillah Toha, yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu, dan membuat kerusakan karena marah. “Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” ungkapnya. Borok Kereta Cepat Menurut sumber terpercaya, salah satu kegelisahan Jokowi sehingga dia takut boroknya terbongkar adalah pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai. Dibalik pembangunan KCJB tersebut banyak kebohongan dan kebusukan yang pada suatu saat bisa menjerumuskan Jokowi dalam perkara pidana. Bagaimana penjelasannya? Banyak hal aneh, curang, bahkan terkesan ada korupsi, kick back dan sejenisnya sehingga proyek KCJB tidak selesai-selesai dan bahkan biayanya terus membengkak, sementara proyek belum kunjung rampung. Sebagai pembanding, KCJB dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan dari Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional VIII dengan China Railway International Co. Ltd. Bahkan pembiayaan awal dimodali dengan pinjaman dari China Development Bank (CBD). China Railway International Co. Ltd juga ditahun yang sama, pada 2016, membangun kereta cepat yang menghubungkan kota Vientiene (China) ke Kota Boten (Laos). Tapi ada beberapa perbedaan sekaligus keanehan. Pertama, kereta cepat Vientiene-Boten dibangun pada 2016 dan selesai serta beroperasi tepat 5 tahun pada Desember 2021. Sementara KCJB sampai kini belum kunjung selesai. Kedua, jarak kereta cepat Vientiene-Boten mencapai 412 kilometer, sementara jarak KCJB hanya 142 kilometer. Bahkan belakangan KCJB yang harusnya menghubungkan Cawang-Walani, tapi hanya bisa menghubungkan Cawang-Padalarang. Ketiga, kereta cepat Vientiene-Boten memakan biaya sebesar US$6 miliar (atau ekuivalen dengan Rp89,64 triliun dengan kurs Rp14.940 per dolar AS). Sementara KCJB sudah menelan biaya US$7,5 miliar (Rp112,05 triliun) tapi belum kunjung rampung. Ini baru proyek KCJB, bagaimana dengan proyek IKN? Proyek bandara mangkrak dan sepi? Pelabuhan sepi? Jalan tol sepi? Kalau dilakukan audit investigasi, maka akan ditemukan banyak borok-borok Jokowi lainnya. Melihat realitas di atas, artinya rel kereta Vientiene-Boten tiga kali lebih panjang dari KCJB, tapi anehnya biaya kereta cepat Vientiene-Boten jauh lebih murah dari proyek KCJB. Apakah borok ini yang coba ditutupi Jokowi dengan aksi cawe-cawenya? Alasan formilnya terjadi lonjakan biaya tersebut, meskipun jaraknya tiga kali lebih singkat, oleh karena ulah spekulan yang membeli tanah rakyat kemudian menjualnya kepada KCIC lebih mahal. Tapi diduga juga adanya kick back, korupsi, mark up dan aksi kotor lainnya. Biarkan aparat hukum yang mengusut setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuagan (BPK). Itu sebabnya kita perlu menghadirkan presiden yang benar-benar pilihan rakyat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hemat, efektif dan efisien. Semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia!©FNN.
"Manipulasi” Garis Kemiskinan Tidak Bisa Hapus Fakta Kemiskinan (Bagian 2)
Oleh Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KEMISKINAN adalah kondisi di mana pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, yang terdiri dari kebutuhan makanan dan non-makanan. BPS menetapkan kebutuhan makanan berdasarkan kecukupan energi harian, atau energy sufficient diet, sebesar 2100 kilokalori. Tetapi, menurut FAO, kebutuhan kalori atau energi saja tidak cukup. Kebutuhan makanan harus dapat memenuhi kecukupan gizi seimbang, atau healthy diet yang kita kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Berdasarkan acuan healthy diet, dan analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, ada 183,7 juta orang Indonesia, atau 68 persen dari populasi, tidak mampu memenuhi gizi seimbang. Per definisi, mereka masuk kategori rakyat miskin, seperti dijelaskan di dalam tulisan sebelumnya: Sedangkan menurut BPS, dengan menggunakan kecukupan kalori, energy sufficient diet, jumlah rakyat miskin Indonesia “hanya” 9,57 persen atau 26,36 juta orang (2022). Karena BPS menetapkan garis kemiskinan sangat rendah. Hanya dengan Rp535.547 per orang per bulan, atau Rp397.125 untuk makanan, dianggap sudah bisa memenuhi kecukupan 2100 kilokalori. Tidak realistis. Tidak manusiawi. Untuk itu, Bank Dunia mengusulkan agar pemerintah mengubah garis kemiskinan BPS yang tidak masuk akal tersebut. Tetapi usulan Bank Dunia sepertinya tidak disetujui. Sri Mulyani beralasan, kalau garis kemiskinan dinaikkan maka angka kemiskinan seketika melonjak. Masalahnya, mengubah garis kemiskinan tidak akan bisa mengubah fakta kemiskinan. Sri Mulyani harus paham, meskipun garis kemiskinan dibuat rendah, seperti yang ditetapkan BPS, tetapi fakta kemiskinan tidak berubah, yaitu ada 183,7 juta orang tidak mampu membeli makanan gizi seimbang sesuai acuan FAO. Selain itu, angka kemiskinan menurut BPS tersebut, yaitu 9,57 persen atau 26,36 juta orang, terbukti sangat tidak masuk akal. Karena, angka stunting atau gangguan pertumbuhan saja mencapai 21,6 persen (2022). Yang lebih memprihatinkan, angka stunting Indonesia (pada 2020) merupakan yang terburuk kedua di Asia Tenggara, hanya lebih baik dari Timor Leste, tetapi lebih buruk dari Laos, Myanmar, dan Kamboja. Semua ini menunjukkan bahwa fakta kemiskinan menurut BPS adalah ilusi, manipulatif. Fakta kemiskinan yang benar adalah 183,7 juta orang, atau 68 persen dari populasi, tidak mampu memenuhi kecukupan gizi seimbang, healthy diet, 4 sehat 5 sempurna, seperti perhitungan analisis Tim Kompas. Di lain sisi, menurut Bank Dunia, Indonesia seharusnya menggunakan garis kemiskinan internasional, yaitu Rp37.948,5 atau 6,85 dolar AS (kurs PPP, 2017 = Rp5.540) per orang per hari, atau sekitar Rp1.138.000 per orang per bulan. Karena, Indonesia sudah masuk negara berpendapatan menengah atas _(upper middle income)_, dengan pendapatan per kapita 4.332,7 dolar AS pada 2021. Negara berpendapatan menengah atas adalah negara dengan pendapatan per kapita antara 4.046 sampai 12.535 dolar AS. Dengan menggunakan garis kemiskinan internasional Bank Dunia ini, jumlah rakyat miskin Indonesia mencapai 168,8 juta orang, atau 60,5 persen dari populasi, sedikit lebih rendah dari hasil analisis Tim Kompas berdasarkan kebutuhan gizi seimbang healthy diet FAO. Tetapi sejalan. Dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan yang sama, yaitu 6,85 dolar AS (kurs PPP, 2017) per orang per hari, jumlah rakyat miskin Indonesia ini jauh lebih besar dari Vietnam yang masih masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah, dengan pendapatan per kapita 3.756,5 dolar AS (2021). Angka kemiskinan Vietnam hanya 18,7 persen dari populasi (2020). Angka kemiskinan ini pasti sudah turun lagi pada 2022, mungkin sudah di bawah 15 persen. Artinya, persentase kemiskinan Indonesia mencapai 4 kali lipat dibandingkan Vietnam. Artinya, sebagian besar m pertumbuhan ekonomi Indonesia dinikmati masyarakat kelompok atas. Sedangkan masyarakat kelompok bawah sulit keluar dari kemiskinan, karena dimiskinkan dengan angka kemiskinan manipulatif? —- 000 —
BMKG Prakiraan Hujan Ringan Hingga Lebat Guyur Kota Besar di Indonesia
Jakarta, FNN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, Selasa.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, di Jakarta, prakiraan cuaca di Pulau Sumatera umumnya berawan seperti di Pangkalpinang, Palembang, Bengkulu, Padang, Banda Aceh, dan Tanjungpinang.Sedangkan hujan lebat diprakirakan melanda Bandarlampung, serta waspadai potensi hujan disertai petir di Pekanbaru. Jambi dan Medan diprediksi hujan dengan intensitas ringan.Beranjak ke Pulau Jawa, Kota Serang, Jakarta, dan Bandung diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Semarang dan Yogyakarta diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.Perlu diwaspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Surabaya.Prakiraan cuaca di Pulau Bali dan Nusa Tenggara umumnya dilanda hujan berintensitas sedang seperti di Denpasar dan Mataram. Waspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Kupang.Prakiraan cuaca di Pulau Kalimantan umumnya hujan ringan dan sebagian berawan seperti di Pontianak dan Samarinda. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Palangkaraya.Situasi cuaca di Pulau Kalimantan diprediksi berkabut, salah satunya di Tanjung Selor. Waspadai potensi hujan disertai petir di Banjarmasin.Prakiraan cuaca di Pulau Sulawesi umumnya diguyur hujan berintensitas ringan hingga sedang di Gorontalo, Makassar, Mamuju, dan Kendari.Sementara Palu di prediksi berawan, Manado diprediksi berawan tebal, sedangkan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur Mamuju dan Kendari.Prakiraan cuaca di sisi timur Indonesia seperti Ambon diprediksi berawan tebal, sedangkan Ternate, Manokwari, Jayapura, diprediksi hujan dengan intensitas ringan. (mth/Antara)
BMKG Imbau Masyarakat Pesisir Waspadai Gelombang Tinggi Enam Meter
Jakarta, FNN – Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat pesisir untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga enam meter.\"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar selalu waspada,\" kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Senin.Ia mengemukakan gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 26-27 Desember 2022. Salah satu faktor pemicu gelombang tinggi, yakni pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Barat-Utara dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot.Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Selat Makassar bagian selatan dan Laut Flores.Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat P. Simeulue-Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, Samudra Hindia Barat Aceh-Kepulauan Nias, perairan selatan Banten-Jawa Barat.Selain itu, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, perairan selatan Kepulauan Anambas, perairan timur Kepulauan Bintan-Kepulauan Lingga, Laut Natuna, perairan utara P. Bangka-Belitung, Selat Karimata, Laut Jawa bagian barat, perairan utara Jawa Tengah-Jawa Timur.Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian tengah dan utara, Selat Sumba, perairan P. Sawu-Rote, Laut Sawu, perairan selatan Flores, Laut Sulawesi bagian barat, perairan Kepulauan Sangihe, Laut Maluku bagian utara, perairan selatan P. Buru-Seram, perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Sermata-Kep. Tanimbar, perairan utara Papua Barat-Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Barat-Papua.Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi antara 2,5-4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai-Lampung, perairan Enggano-barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, perairan selatan Jawa Tengah-P. Sumbawa, Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah-NTB.Gelombang tinggi antara 2,5-4 meter juga berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kepulauan Sabalana-Kepulauan Selayar, perairan selatan Baubau-Kepulauan Wakatobi, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kepulauan Talaud, perairan utara Halmahera, dan Laut Halmahera.\"Sedangkan untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara,\" paparnya.Untuk itu, ia mengimbau agar sektor pelayaran memerhatikan risiko keselamatan perahu nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter), kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter).Selain itu, kapal feri (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter), Kapal Ukuran Besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter). (mth/Antara)
BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sebagian Wilayah Indonesia
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Indonesia pada Sabtu.Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan provinsi yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta.Kemudian Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sumatra Selatan.BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Dari monitoring yang dilakukan BMKG, kami mendeteksi perkembangan kondisi cuaca yang sangat berpotensi untuk menjadi ekstrem,\" ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.Dwikorita mengemukakan ada empat fenomena yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga lebat bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrem di beberapa wilayah Indonesia.\"Jadi biasanya satu per satu, tetapi ini ada empat fenomena yang terjadi secara bersamaan yang mengakibatkan kondisi dinamika atmosfer ini memicu peningkatan curah hujan hingga lebat bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrem,\" tuturnya. (mth/Antara)
Maraknya Tambang Ilegal, Abraham Samad: Perlunya Tata Kelola yang Baik
Jakarta, FNN - Pertambangan ilegal merupakan salah satu masalah yang sangat merugikan Negara baik secara ekonomi maupun lingkungan, itu sebabnya Abraham Samad menegaskan perlunya tata kelola yang baik. Dalam seminar daring bertema \"Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Satgasus Merah Putih Polri dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara\", Rabu (30/11/2022) yang salah satunya mempermasalahkan tambang ilegal yang turut menjadi sumber aliran dana bagi banyak pemangku kekuasaan terkhususnya pejabat Polri. Abraham Samad, mantan ketua KPK (periode 2011-2015) mengatakan banyak masalah di sektor sumber daya, terutama di sektor minerba. Bahkan dirinya menyebutkan di tahun 2010 - 2013 terdapat 50 persen tambang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang artinya sebanyak 50 persen pertambangan sudah mendapat izin untuk eksplorasi dan eksploitasi eksplorasi tetapi tidak melakukan bayar pajak yang tentunya merugikan Negara. Dirinya berpendapat apabila pendapatan negara dari sektor pertambangan batubara bila dimaksimalkan baik pajak maupun NPWP, maka dapat membantu Negara untuk membayar hutang negara, menaikkan gaji PNS, hingga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Abraham juga menegaskan bahwa tata kelola tersebut harus didasarkan pada satu kebijakan yang holistik. Yang mana dalam kebijakan tersebut dibangun sistem yang menyulitkan terjadinya tindak korupsi di bidang pertambangan. \"Karena kalau sistem tata kelolanya tidak diperbaiki, maka yang terjadi hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun dan terus, ini terus menjadi permasalahan kita. Artinya apa? Sumber daya alam daya alam sedemikian besar dari pertambangan minerba, itu hanya dinikmati segelintir orang. Siapa itu segelintir orang? Ya para oligarki dan mafia-mafia tambang,\" jelas Abraham. Dia menjelaskan kalau ada sistem yang menutup ruang terjadinya korupsi, maka juga menutup ruang total loss (kehilangan total) dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang serta meningkatnya taraf hidup rakyat. Oleh sebab itu, Abraham samad memberikan saran dalam penanganan mafia tambang dari satgasus, yaitu: 1. Penegak hukum harus bersinergi dalam penegakan hukum mafia tambang; 2. Pemerintah membuat satu tim khusus tentang praktek-praktek rantai mafia tambang yang dikoordinasikan oleh Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam kasus ini Abraham menjelaskan perlunya sinergi dari para penegak hukum adalah karena apabila terdapat aparat yang menjaga dan menjadi bagian dari mafia tambang, maka instansi terkait dapat membantu untuk memeranginya. (rac)
Winarni Optimistis Indonesia Wujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tahun 2030
Jakarta, FNN – Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi, Winarni Monoarfa bersikap optimistis bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) di tahun 2030. Dalam seminar internasional yang bertajuk “Perempuan dan Anak-Anak di Garis Depan Perubahan Iklim” yang diselenggarakan oleh Yayasan Relief Islami Indonesia, Winarni hadir sebagai salah satu pembicara di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (24/11). Winarni membawakan topik mengenai \"Gender, Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim\". Dengan keterlibatan perempuan dalam konservasi lingkungan, Winarni yakin bahwa SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud di 2030. \"Kita semua mempunyai kontribusi khususnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) yang sudah hampit di depan mata kita, harus kita wujudkan di tahun 2030,\" ujar Winarni dalam seminar yang diadakan secara hybrid tersebut. Dalam mewujudkan SDG, empat pilar pembangunan yang perlu dijaga, yakni pembangunan sosial budaya, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Winarni mengatakan, Indonesia mempunyai komitmen untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030. Melalui KTT G20, Indonesia menjadi Inisiator yang menjembatani untuk mewujudkan komitmen berbagai negara, khususnya dalam perubahan iklim dan perdamaian dunia. Salah satu upayanya dengan mengadakan forum diskusi sehingga terlihat bagaimana kontribusi dari seluruh stakeholder, khususnya perempuan, anak-anak, hingga remaja yang berperan aktif berpartisipasi. Sebagai anggota menteri lingkungan hidup dan kehutanan, Winarni menyatakan bahwa sektor kehutanan memiliki peran yang besar dalam penurunan emisi gas. Terbukti dengan meningkatnya target penurunan emisi. \"Terjadinya peningkatan target penurunan emisi gas dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat. Jadi, dengan upaya pemerintah dan dengan upaya seluruh stakeholder penta helix, baik dengan pengusaha, bisnis, organisasi masyarakat. Target kita dari 41% menjadi 43, 20%. Tentunya dengan dukungan kerja sama dunia internasional,\" paparnya. Winarni juga menyebutkan upaya dalam melibatkan perempuan, mulai dari pemberian akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan SDG. Selain pembicara kunci nasional, seminar ini juga menghadirkan beberapa pembicara kunci internasional yang berasal dari Filipina, Pakistan, dan Bangladesh. (oct)
POPULER
