NASIONAL
Kasus Rempang, Anwar Abbas: Mau Dibawa ke Mana Negara Ini?
JAKARTA, FNN-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus Rempang, Kepulauan Riau. \"Negara ini untuk siapa, serta mau dibawa ke mana?\" tanyanya, Sabtu 16 Sepember 2023. Buya Anwar Abbas juga menunjuk kasus-kasus sejenis macam kasus di daerah Air Bangis Pasaman Barat Sumbar, di Desa Wadas Jawa Tengah, di Sulawesi, di Halmahera Maluku Utara dan banyak lagi. \"Sebenarnya kalau kita tanya kepada konstitusi dari negara kita maka jawabannya sudah jelas di mana segala kebijakan dan tindakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah terutama dalam bidang ekonomi seperti yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,\" ujarnya. Lalu, apakah itu sudah tercapai? \"Saya rasa sudah karena kebijakan tersebut sudah berhasil mengantarkan rakyat untuk hidup sejahtera. Bahkan tidak hanya sekadar sejahtera tapi sudah sangat-sangat sejahtera,\" tuturnya. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan: rakyat yang mana yang sudah tersejahterakan tersebut. \"Tidak bisa kita ingkari rakyat kita ini berlapis-lapis atau berkelas-kelas, yaitu lapis atas, tengah dan bawah. Pertanyaannya lapis mana yang sudah tersejahterakan tersebut?\" ujarnya. Jawabnya tentu sudah jelas, kata Buya Anwar, yaitu kelas atas. Ini jika kita kaitkan dengan dunia usaha yaitu kelompok usaha besar yang jumlahnya 0,01% dengan jumlah pelaku usaha sekitar 5.550 pelaku. Sedangkan usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68% dengan jumlah pelaku sekitar 63,4 juta pelaku, mereka tampak masih terseok-seok. \"Jadi kalau divisualisasi bentuk masyarakat kita itu seperti piramid, kecil di atas, agak besar di tengah dan sangat-sangat besar di bawah. Yang di bawah ini adalah mereka-mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin,\" katanya. Semestinya kalau pemerintah kita konsisten dan konsekwen dengan amanat yang terdapat dalam konstitusi maka kebijakannya tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja seperti yang banyak terlihat selama ini. Tetapi bagaimana pemerintah bisa menciptakan pemerataan ekonomi dalam arti sesungguhnya agar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kita tidak semakin tajam dan terjal. Di Maluku Utara misalnya pertumbuhan ekonominya mencapai angka 27%. Semestinya rakyat Maluku Utara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar itu sudah tidak ada yang miskin tapi bagaimana dengan fakta dan realitanya? Inilah yang kita sesalkan, kata Buya Anwar, karena yang sejahtera dan tersejahterakan tersebut adalah usaha-usaha besar sementara usaha-usaha kecil, mikro dan ultra mikro kurang terperhatikan bahkan telah terpinggirkan. \"Ini terjadi karena titik tekan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tampak lebih banyak untuk membela dan melindungi usaha-usaha besar karena yang dikejar oleh pemerintah tampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya sehingga akibatnya kita lihat rakyat marah seperti yang terlihat dan terjadi sekarang ini di Pulau Rempang Kepri.\" Celakanya, pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat, malah berubah fungsi menjadi menggebuki dan memukuli rakyat. \"Kasihan sekali nasib rakyat kita yang diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu wajar sekali ada pertanyaan, negeri ini akan dibawa ke mana? Sebab kalau diukur jiwa dan semangatnya dengan amanat yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 maka rasa-rasanya masih jauh panggang dari api,\" tandasnya. (Dh)
Menkominfo Wacanakan Pungut Pajak Judi Online, Begini Tanggapan MUI
JAKARTA, FNN- Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengingatkan agar Pemerintah mengedepankan falsafah dan hukum dasar negara sebagai tolok ukur dalam membuat kebijakan. Demikian juga terkait judi online yang belakangan menjadi marak karena adanya wacana pengenaan pajak atas praktik ilegal tersebut. \"Pemerinah hendaknya menggunakan tolok ukur Pancasila dan UUD 1945 dalam tiap kebijakannya. Bukan malah menggunakan falsafah materialisme, hedonisme dan pragmatisme,\" ujar Wakil Ketua Umum MUI, Dr H Anwar Abbas, Ahad 10 September 2023. Hal ini disampaikan Buya Anwar Abbas menanggapi wacana pemungutan pajak untuk judi online (slot) yang sempat dilontarkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin 4 September 2023 lalu. Wacana pajak judi online dimunculkan Menkominfo mengingat aliran uang yang ‘terbang ke luar negeri’ lewat judi online mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp150 triliun. Buya Anwar Abbas mengatakan, jika pemerintah mengenakan pajak terhadap judi online maka itu berarti telah melegalisir praktik perjudian yang merusak tersebut. Berarti pemerintah mengabaiikan tugas dan fungsinya secara baik yaitu melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka. Menurutnya, semestinya pemerintah melalui kewenangan yang ada padanya tegas memblokir, menutup dan menindak serta mematikan akses dan situs, serta seluruh jejaring judi online. Dengan begitu, rakyat bisa hidup dengan tenang dan tidak terganggu oleh kegiatan haram dan tercela yang sangat merugikan tersebut. \"Bukan malah mengenakan pajak,\" ujar Buya Anwar Abbas. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir sebelumnya juga berpesan agar pemerintah mengutamakan tanggung jawab kebangsaan di atas pragmatisme ekonomi. Alih-alih memanfaatkan potensi pajak dari judi online, Haedar berharap pemerintah melaksanakan tanggung jawab moral sesuai pedoman Pancasila dengan menutup akses judi atau bahkan memblokirnya. “Ya terserah lah, kebijakan-kebijakan yang lebih memblokir, lebih ya tidak memberi ruang yang leluasa,” katanya sebagaimana dilansir laman resmi PP Muhammadiyah 7 September 2023. “Pokoknya semuanya (kebijakan) harus di atas tanggungjawab sosial kebangsaan yang lebih luas. Jangan sampai malah itu membawa mafsadat, membawa mudarat bagi masa depan bangsa,” imbuhnya. Selain bertentangan dengan konteks Keindonesiaan, wacana-wacana pragmatis seperti itu, kata Haedar, justru menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen para pejabat negara untuk menjalankan amanat pemerintahan sesuai pedoman Pancasila. “Itulah kemudian yang menimbulkan opini kuat di kalangan umat beragama bahwa satu sisi (negara) begitu sensitif terhadap polemik dan ekspresi umat beragama, sementara di sisi lain memberikan kelonggaran kepada hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah bagi moralitas, eksistensi, serta masa depan generasi muda,” kritiknya. “Mohon juga langkah-langkah seperti ini dikaji secara seksama dan sebaiknya berbagai institusi instansi pemerintah kementerian lebih mengagendakan kebijakan-kebijakan yang produktif, kondusif, konstruktif, positif bagi masa depan Indonesia,” pesan Haedar Dampak Buruk Perjudian Anwar Abbas mengatakan di dalam agama Islam berjudi hukumnya adalah haram. Ini artinya Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Di negara kita Indonesia berjudi juga dilarang ini bisa dipahami dari pasal 303 bis KUHP. Bahkan mereka yang bermain judi tersebut diancam dengan pidana penjara kecuali jika perjudian tersebut mendapat izin dari penguasa yang berwenang. \"Jadi kegiatan berjudi itu di negara kita boleh dilakukan kalau ada izin dari penguasa,\" ujar Buya Anwar Abbas. \"Tapi kalau penguasa memberi izin terhadap praktik perjudian, berarti sang penguasa tidak paham dan tidak mengerti tentang dampak buruk dari praktik perjudian,\" lanjutnya. Orang sudah terlibat dalam praktik perjudian, kata Buya Anwar Abbas, akan sulit baginya untuk melepaskan diri. Mengapa demikian? Karena yang namanya berjudi itu kalau menang akan membuat yang bersangkutan menjadi ketagihan dan kalau kalah akan membuat mereka penasaran sehingga akhirnya dalam hari-hari yang mereka lalui dalam pikirannya hanya ada bagaimana caranya supaya dia bisa berjudi. Berjudi sudah menjadi candu sehingga akhirnya sulit sekali bagi mereka untuk bisa keluar dari jeratan perbuatan yang tercela tersebut. Akibatnya, kehidupan mereka dan keluarganya menjadi terganggu. Tidak sedikit jumlah keluarga yang menjadi berantakan dan bercerai karena harta benda yang mereka miliki sudah habis untuk berjudi. Bahkan karena sudah ketagihan lalu uang tidak ada maka mereka tidak segan-segan untuk berutang ke mana-mana termasuk kepada pinjaman online. \"Sangat sering kita dengar ada orang mencuri dan merampok bahkan ada yang tega untuk membunuh orang lain untuk mendapatkan uang agar keinginannya untuk berjudi dapat tersalurkan,\" katanya.
KAMI Lintas Provinsi Desak Rezim Batalkan Mega Proyek Rempang Eco City dan Jokowi Mundur
Jakarta, FNN - Tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Pulau Rempang Batam mengundang rasa simpati dan keprihatinan mendalam bagi masyarakyat Indonesia. Oleh karena itu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi segera bersikap dengan mengeluarkan pernyataan keras. Dalam rilis yang diterima FNN Ahad, 10 September 2023, KAMI menyebut bahwa kasus pengusiran rakyat Pulau Rempang, merupakan tindakan biadab yang konsekuensinya Jokowi harus mundur. KAMI menyebut bahwa, 17.000 jiwa masyarakat yang menempati 16 titik lokasi kampung-kampung tua di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah Warga Negara Indonesia asli yang memiliki hak konstitusi untuk dilindungi dan diberikan keadilan oleh negara. Bahwa, Tindakan represif dan biadab serta tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh Petugas Gabungan Polri Kepulauan Riau, TNI, Ditpam BP Batam dan Satpol PP Kota Batam kepada warga di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut telah menyebabkan banyaknya korban, gangguan kesehatan dan menimbulkan trauma psikologis terutama bagi masyarakat termasuk anak-anak di pulau Rempang. Bahwa, Megaproyek Pembangunan Kawasan Pulau Rempang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, sebagai salah satu bentuk aktivitas pembangunan mengatasnamakan investasi yang selama ini dijadikan pemaksaan oleh rezim Pemerintahan Jokowi melalui UU Cipta Kerja yang inkonstitusional telah menimbulkan tindakan kekerasan dengan pengusiran secara paksa masyarakat Pulau Rempang yang telah menghuni kawasan tersebut selama ratusan tahun. Bahwa, Pemerintah telah mengabaikan hak asasi manusia bagi Warga Negara asli Indonesia, dengan mengorbankan serta menindas hak rakyat secara semena-mena. Negara seharusnya memberi perlindungan yang aman bagi masyarakat serta memberikan kesejahteraan dan keadilan serta melindungi kehidupan dan penghidupan mereka. Tegasnya tindakan barbar rejim Jokowi sangat memalukan secara nyata melanggar UU Tentang Hak Asasi Manusia serta Pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Bahwa, dalam hal ini Rejim Jokowi, tidak saja melakukan tindakan semena-mena di Pulau Rempang dengan alasan investasi dengan payung hukum UU Cipta Kerja dimana pemerintah daerah menjadi tidak berdaya, mengabaikan hak rakyat di berbagai daerah seperti di Wadas – Jateng, penghancuran Bangunan Mesjid Cagar Budaya di Kota Bandung serta beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi dan Papua demi Oligarki. Untuk itu KAMI Lintas Provinsi menyatakan sikap; 1. Mengecam keras tindakan represif serta biadab dan tidak manusiawi bahkan sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa, gangguan kesehatan dan trauma psikologis pada rakyat. 2. Meminta dan mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan cara-cara kekerasan dan intimidasi maupun tindakan kriminalisasi warga Pulau Rempang karena telah melanggar Hak Asasi Manusia dan sangat mencederai hati nurani rakyat. 3. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan Mega Proyek Rempang Eco City dengan kemasan Proyek Strategis Nasional, karena terindikasi memobilisasi masuknya TKA China ke Pulau Rempang, Kota Batam. 4. Mendesak agar Presiden Jokowi mengundurkan diri atas ketidakmampuannya dan ketidakpeduliannya terhadap derita rakyat dan lebih mementingkan para investor. Surakarta, 10 September 2023 KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) LINTAS PROVINSI KAMI JAWA TENGAH (Mudrick SM Sangidu) KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Syukri Fadholi) KAMI JAWA TIMUR (Daniel M Rasyid) KAMI JAWA BARAT (Syafril Sjofyan) AP-KAMI DKI JAKARTA (Djudju Purwantoro) KAMI BANTEN (Abuya Shiddiq) KAMI SUMATRA UTARA (Zulbadri) KAMI RIAU (Muhammad Herwan) KAMI KALIMANTAN BARAT (H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA) KAMI SUMATERA SELATAN (Mahmud Khalifah Alam S.Ag) KAMI SULAWESI SELATAN (Geralz Geerhan) KAMI KEPULAUAN RIAU (Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd.) KAMI JAMBI (H. Suryadi) Sekretaris (Sutoyo Abadi). (*)
Tergusurnya Masyarakat Pribumi Rempang di Barelang Kepulauan Riau
Oleh Dr.Ir.H.Apendi Arsyad MSi (Pendiri dan Dosen Senior (Assiate Profesor) Universitas Djuanda Bogor, Pendiri dan Wasek Wankar ICMI Pusat merangkap Ketua Wanhat ICMI Orwil Khusus Bogor, Konsultan K/L negara, Pegiat dan Pengamat Sosial) Bismillahir Rahmanir Rahiem Betul Abangku Prof.Teuku Abdul Sani, Dosen ITB, Waketum MPP ICMI, bahwa di Pulau Penyengat, lokasi di seberang Kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat istana Raja Melayu, dan makam para Raja, dan sastrawan Melayu \"Gurindam 12\" yang terkenal Raja Ali Haji. Beliau, Allah yarham adalah tercatat sebagai Pahlawan Nasional, dengan karya sastranya merupakan mega-kontributor Bahasa Indonesia. Di sana ada Masjid Penyengat, menurut legendanya terbuat dari salah materialnya \"kuning telur\'. Masjid Kunjng telur ini, arsitekturnya begitu indah dan merefleksikan kemajuan peradaban Melayu, di masa itu. Saya bersama istriku berdarma wisata ke Pulau Penyengat, terakhir kali akhir Desember 2022, karena kakakku, mantan Ketua Hakim dan Ketua PN Tg Pinang, bermukim di Kota Tanjung Pinang. Saya ada pengetahuan sedikit tentang kawasan Batam, Rempang dan Galang, disingkat Barelang Kepulauan Riau. Saya banyak berkeliling juga di daerah ini, dari dulu hingga sekarang. Sebab skripsi S1 prodi Sosek Faperikan IPB tahun 1984, tesis S2 tahun 1998 dan disertasi S3 Doktor tahun 2006, saya semua lokasinya berada di kawasan Barelang. Juga beberapa judul projek studi dan riset untuk menyusun dokumen perencanaan pengembangan potensi Sumber Daya Alam, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di daerah Provinsi Kep Riau, beberapa pesanan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI di Jakarta dan Pemprov Kep Riau, alhamdulillah pernah saya kerjakan dengan baik dan profesional, baik saya AA sebagai anggota maupun Team leader project. Jadi evolusi dan suksesi ekologi kawasan Kepulauan Riau, terutama kawasan Batam sekitarnya, dan kondisi ekososial masyarakat-etnis Melayu Islam yang hidup bermukim sebagai local community, juga saya tahu dan mendalaminya. Mereka hidupnya termarginalkan, tragis dan tergusur oleh kekuatan dahsatnya investasi dan bisnis para oligarki, negara tetangga Singapura. Saya amati hampir semua sektor, terutama problem agraria, dll. Permasalahan struktural dan kulturalnya begitu komplek dan sistemik. Jika kita ingin berbicara mengenai kondisi eksisting perkembangan pembangunan daerah di kawasan perbatasan negara ini Barelang, ditinjau dari berbagai perspektif sains, sungguh menarik, sangar tampak adanya kegagalan pemerintahan (governament failure), dalam membangun di kawasan ini. Saya agak \"gatal\" juga mau menulis, bernarasi tentang problem sosial ekonomi dan budaya serta politik masyarakat pribumi, etnis Melayu mukim di kawasan Barelang ini, yang kini kian terpinggirkan dan mereka maaf, tertindas menjadi kaum mustaafin di daerahnya sendiri. Hal ini berlangsung akibat dan dampak derasnya gerakan investasi dan bisnis, arus kapital yang masuk dengan epicentrumnya di Kota Batam, dan menjalar ke daerah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Saya sudah lama mencermati, dan meneliti bahkan pernah bersuara di mass media lokal Batam, bahwa pembangunan di kawasan Barelang tidak menjalankan, atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah (code of conduct) Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development), dan kini lebih populer disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen para pemimpin dunia di forum-forum World Summit 1976, 1996 dan 2002, yang telah menegaskan untuk melaksanakan dan mewujudkan pembangunan SDGs tersebut, dengan 18 Tujuan, dua ratusan lebih indikator dan parameter keberhasilan SD, dimana pembangunannya bercirikan harmoni dalam 3 dimensi, ekonomi-ekologi dan ekososial. Akan tetapi sayang, dalam prakteknya, komitmen Governement of Indonesia (GoI) sampai saat ini sangat rendah dan bahkan lemah sekali. Mereka abai dengan aspek pelestsrisn lingkungan dan sumberdaya alam ,(ecology) dan abai juga pada aspek keadilan sosial (ekosocial), dimana rakyat lokal tergusur dengan adanya investasi, dan mengatas nama mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth), Mereka mudah berkata, dan berpidato, beretorika yang indah-indah, enak didengar, akan tetapi dalam rialita dan kenyataan serta faktanya di lapangan, kondisi eksistingnya bertolak belakang.(paradoks) dan membuat warga tempatan (local community) tergusur dan teraleniasi (anomali). Jika dianalisis secara public policy of science, inilah salah satu dampak negatif atau buah dari buah kepemimpinan yang lemah dan munafik. Jargonnya pro wong cilik-pribumi, prakteknya pro-oligarki-wong asing based aseng. Salah satu faktanya dilihat kasat mata, adalah kasus Rempang.yang lagi hangat saat ini, terhadi konflik sosial vertikal. Untuk kawasan Barelang, pergeseran kepemilikan lahannya bergeser dari \"communal property rigts\" (penduduk lokal etnis Melayu pribumi) berpindah kepemilikan lahan-agrarianya kepada land \"biggest coorporate/private property rigts\", sudah lama terjadi, sejak era Orla, Orba dan hingga era OrRef, kini post OrRef, eskalasinya semakin meninggi. Penduduk pribumi, asli atnis Melayu Islam, semakin tergusur dan menjadi sasaran penindasan (mustaafin) yang tak terelakan. Hal ini terjadi, akibat kuatnya arus investasi dan bisnis, usaha industri serta perdagangan dikendalikan para mafia oligarki di lapangan, dan mereka berhasil dekat dengan elite politik lokal dan nasional, sehingga mereka menguasai public policy negara, melalui kekuasaan Pemerintah Pusat dan juga para pemimpin dibirokrasi Pemda seperti Pemko Batam yang tidak lagi pro membela rakyatnya dilihat dari gusturenya (simak berita HU Kompas, beberapa waktu lalu), Mereka para elite politik lokal, sudah berpindah haluannya mendukung gerak langkah para investor, pebisnis besar (oligarky) dengan mengatas namakan pembangunan, mengejar omset investasi sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Menurut pendapat saya pertumbuhan itu semu, karena pertumbuhan ekonomi tidak disertai pemerataan sosial dan distribusi hasilnya untuk kemamuran rakyat sebesar-besarnya sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945. Buktinya ditinjau aspek ketenagakerjaan dan pengupahan pada level UMR etc. Kondisi eksisting Indonesia satu dasa terakhir, semua ilmuwan dan para pakar sangat paham bahwa angka indeks gini.ratio masih sangat tinggi berkisar 0.38 sd 0.42, lampu merah, ketimpangan sosial ekonomi dari aspek kepemilikan sangatlah timpang. Mereka kaum kaya oligarky (borjuis) hanya segelintir orang yang netabene etnis Asing based Aseng (China Tiongkok) menguasai asset negara-bangsa berupa tanah (agraria), air dan udara yang melimpah. Sementara rakyat pribumi tergusur dan termarginalkan, yang berlindung atas nama realokasi penduduk asli (endeginous people). Fenomena sosial yang dinarasikan ini, sekarang terjadi dan tengah berjalan di pulau Rempang, posisnya bagian tengah antara pulau Batam dan pulau Galang di kawasan Barelang. Drama yang memilukan hati kita, dan mengganggu pikiran waras kita, kita tonton di medsos Youtube, bahwa telah terjadi tindakan penzholiman tengah berlangsung terhadap Rakyat, penduduk setempat oleh aparat Kepolisian RI dan pihak keamanan lainnya. Kita sungguh prihatin dan pilu hati ini, dimana aparat keamanan RI yang digaji dan difasilitasi segala peralatan senjata dari pajak Rakyat, sekarang berbuat naif, mencelakan dan mencitrai Rakyat (penduduk asli lokal-tradisional) yang tengah berjuang membela hak-hak kepemilikan agraria dan habitat mereka hidup sejak lama, kini akan digusur, beralih fungsi dan kepemilikan lahannya ke koorporasi untuk pengembangan kawasan industri dan perdagangan, serta wisata moderen, yang telah dibuat dokumen perencanaannya (site plan, master plan dan DEDnya) secara diam-diam tanpa sepengetahuan Rakyat tempatan. Artinya pendekatan planningnya bersifat topdown, yang anti demokrasi, tidak buttomup planning, dan dengan tata kelola pemerintahan yang amat buruk (very bad governance) yakni rencana pembangunan seperti kawasan industru Rempang Kepulauan Riau, tidak melaksanakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum tata pemerintahan yang partisipatif, transfaran dan akuntabel. Karena prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tersebut oleh para penguasa (the ruling party) yang berselingkuh (kolusi) dengan para oligarky, makanya konflik sosial vertikal antara Rakyat lokal versus aparat keamanan yang mempresentasikan Pemerintahan Pusat dan Daerah, tak terelakkan dan terjadi benturan fisik yang berlumuran \"darah\" yang berpotensi menghilangkan nyawa penduduk lokal, demontran yang tak berdaya (powerless) menghadapi serbuan aparat yang bersenjatan lengkap. Jika menonton video di Youtube, ada gambar visual dan narasi konflik sosial berdarah di pulau Rempang di kawasan Barelang, dilihat dari perspektif falsafah dan ideologi Pancasila, serta konstitusi negara/NKRI pasal-pasal dan ayat di dalam UUD 1945, semua orang yang waras akan berkata, itu peristiwa pelanggaran hak-hak Azasi Manusia (HAM) dan sangat pantas diselidiki Komnas HAM RI.Jika perbuatan pelanggaran HAM dibiarkan, maka negara gagal dalam melindungi rakyatnya atau bahkan negara bisa dituduh berbuat zholim terhadap rakyatnya. Demikian narasi mengenai latar belakang terjadinya konflik sosial penggusuran rakyat asli pribumi etnis Melayu Islam, berhadapan dengan kekuatan investasi dan bisnis berskala besar milik segelintir oligarki yang tengah bermesraan, berkolusi dengan para penguasa the ruling party, elite politik negeri ini, yang lupa akan jati dirinya, bahwa mereka adalah pemimpin dan negarawan yang wajib membela kepentingan dan hak-hak rakyatnya, terutama kepemilikan agraria dan habitat pemukiman bagi penduduk aslinya. Itu adalah tugas dan kewajiban mereka untuk menyediakan dan memfasilitasinya, karena itu adalah HAM Rakyat Indonesia seperti diamanatkan UUD 1945, bukan penggusuran penduduk lokal dari perkampungan tradisional yang dimiliki dan dicintai mereka (sense of local community) sebagai tanah leluhur, warisan nenek moyangnya. Mereka kini berjuang demi tegaknya keadilan sosial dan harkat-martabat (marwah, dignity) etnis Melayu Islam di tanah Bunda Melayu, Kepulauan Riau, pusat peradaban, khususnya perdagangan dan kebudayaan sastra Melayu, sebagai bahasa Lingua Prapanca, Nusantara yang menjelma menjadi Bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Begitu besar kontribusi para leluhur Bunda Melayu Islam terhadap negara-bangsa Indonesia, yang sekarang puing-puing kerajaan Melayu yang berjaya tempo doeloe seperti istana Pulau Penyengat dan istana beserta makam para raja dan bangsawan Melayu di pulau Dabo-Singkep, Kabupaten Lingga dan sekitar, masih tampak jelas peninggalannya (Melayu Herritage). Saya sdh beberapa kali kunjunan survei lapangan ke sana dalam rangka riset dan kajian prnyusunan dokumen RPJM Provinsi Kep.Riau, RPJMD dan Studi Komoditas Unggulan Kab.Lingga. Jadi saya agak tahu mengenai dinanika sejarah ranah Bunda Melayu Islam, kini mereka akan digusur oleh kekuatan.Asing based on Aseng, etnis China-Tiongkok sana. Ya masuk diakal kiranya demi marwah Melayu, mereka pemuka etnis Melayu, memprotes, berdemontrasi, melawan.dan menuntut keadilan sosial. Kita hanya dapat berdoa, semoga Allah SWT melondingi dan menolong hamba-hambaNya yang menuntut keadilan, dan Allah.SWT mengalahkan, menghancurkan kezholiman. Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran, ..\"yang hak pasti datang dan menang, sedangkan kebatilan pasti hancur dan binasa-hilang\", itu janji Allah SWT. Selamat berjuang.dan berjihad di jalan Allah. Syukron barakallah, Aamiin-3 YRA. Wassalam. (*)
Rahman Sabon: Ajaib, BNPT Malah Terusik dengan Keharmonisan Beragama di Indonesia, Ada Apa?
Jakarta, FNN - Keharmonisan kehidupan beragama yang sudah berlangsung berabad-abad diusik oleh pucuk pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel. Hal ini disampaikan oleh Dr. Rahman Sabon Nama, Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI) kepada redaksi FNN. Rahman menyoroti pernyataan Rycko Amelza Dahniel, yang isinya justru meresahkan umat beragama khususnya umat Islam Indonesia. \"Pernyataan Rycko yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi lll DPR itu sangat meresahkan kehidupan umat beragama di Indonesia, mengganggu stabilitas Polkamnas,\" kata Rahman Sabon. Reaksi keras juga datang dari organisasi keagamaan agama-agama di Indonesia, khususnya Majelis Ulama Indonesia MUI, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan ormas Islam serta para ulama dan mursyidin PPTI. Mereka menyampaikan keberatan atas pernyataan Kepala BNPT agar tempat Ibadah dikontrol oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepala BNPT merespons laporan dari Safarudin anggota DPR RI Fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR Senin (4/9-2023) di Gedung DPR Senayan Jakarta terkait temuannya di salah satu Masjid di Balikpapan Kalimantan Timur, yang sering mengkritik pemerintah. Menyikapi hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Ormas Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI) , Rahman mengingatkan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, PDIP bahwa masalah tempat ibadah dan agama adalah tanggung jawab masingindividu sehingga PDIP tidak perlu mendesak pemerintah untuk mengontrol dan melarang. Tugas pemerintah dan partai politik kata Rahman dalam rangka memantapkan pembangunan politik adalah membina kerukunan hidup masyarakat antar umat beragama harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan hati hati ,agar jangan sampe berbalik arah bukan menimbulkan kebaikan tetapi benturan antar umat beragama dan pemerintah. \"Inilah yang ditakutkannya, berbahaya bagi perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia,\" tegasnya. Rahman mengingatkan dalam UUD 1945 terdapat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa , dalam pembukaan pasal 29 menegaskan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanya masing2 dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Salah satu bentuk dari partisipasi para ulama Indonesia dalam peran sertanya melaksanakan pembangunan nasional adalah melakukan amar maruf nahi munkar jelasnya ,sehingga bagi ulama dan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam melaksanakan pembangunan adalah termasuk membuat maruf memberikan nasihat pada seseorang apalagi kepada pemerintah/umaro untuk melakukan amal kebajikan. Mengoreksi pemerintah bukanlah perbuatan radikal , itu termasuk maruf yang sangat penting artinya, jadi apanya yang salah.....? sehingga tempat ibadah harus dikontrol pemerintah? Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tanpa dukungan dan partisipasi rakyat , termasuk alim ulama,maka pembangunan yang digalakan presiden Joko Widodo tidak mungkin akan lancar seperti yang diharapkan. Rahman mengatakan bahwa Masjid,Mushola,Pondok Pesantren,Majelis Talim, Mimbar Jumat, Madrasah dan tempat2 Alakah Zikir adalah forum komunikasi tatap muka pàra ulama dengan para jemaah untuk mengajarkan kebajikan ,mereka bebas komunikasi langsung terkait kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini merupakan syiar agama dilakukan berpedoman pada Alquran dan Alhadis Rasullah SWA tentu tidak terlepas dengan kehidupan politik karena menyangkut kehidupan dunia dan dan akhirat Oleh karena itu tugas pemerintah dan peran partai politik hanya bisa membina dan menghimbau agar para Dai ,mursyid ,kyai dalam menyampaikan tausyah dan da\'wanya hendaknya disampaikan dengan cara bijaksana sehingga tidak ditafsirkan secara salah yang dianggap sebagai kritik yg merugikan pemerintah. Negara kita berdasarkan pancasila ,maka setiap agama dan tempat ibadahnya diberi kesempatan untuk hidup dengan subur mengajarkan kebajikan hidup rukun dan toleran tidak ada agama apapun yg mengajarkan kejahatan radikal dan teroris. Indonesia bukan negara sekuler,bukan negara agama dan juga bukan negara atheis atau komunis.Maka saya berharap agar Presiden Joko Widodo dapat mengevaluasi jabatan Kepala BNPT atas pernyataannya, yang telah membuat keresahan dan kegaduhan menimbulkan instabilitas Polkamnas tsb. Peranan ulama dan tokoh agama sangat penting dibutuhkan dalam pembangunan untuk pembinaan umat dan masyarakat dipedesaan. Kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari Amar Maruf Nahi Munkar untuk tujuan semata-mata Ridho ALLAH SWT, merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam dan merupakan tenaga penggerak yg tidak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi pembangunan bangsa . Rahman Sabon Nama ,yang juga adalah ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) itu mengingatkam pada pemerintah dan DPR agar dalam menghadapi kritik rakyat, pemerintah dan legislatif harusnya bijak untuk introspeksi diri memperbaiki apabila ditemukan kebijakan yang keliru bertentangan dengan konstitusi dan merugikan kepentingan rakyat banyak, tidak harus disikapi dengan zalim dan represif pinta pria asal pulau Adonara NTT itu menutup pembicaraannya. (Sws)
Saat Ini Terjadi Pengkhianatan oleh Pemerintah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jakarta, FNN - Pengkhianatan telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Pemerintah yang seharusnya melindungi warga, yang terjadi justru memusuhi rakyat, di mana yang paling sering terjadi adalah perlakukan terhadap masyarakat adat dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam. Hal ini disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Jend. TNI Purn. Gatot Nurmantyo dalam orasi ulang tahun ke-3 KAMI, Selasa (05/09/2023) di Jakarta. Hadir dalam diskusi publik berjudul \"Perebutan Penguasaan SDA: Pendanaan Pilpres, Konflik, dan Kerusakan Lingkungan,\" antara lain Dr. H. MS Kaban, SE., MSi, (Menteri Kehutanan 2004-2009), Faisal Basri SE.,MA, (Ekonom), Ir. Yuyun Ismawati, M Sc. (Penasihat Senior Nexus3 Foundation), dan Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum (Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat). Gatot menegaskan pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa negara mengakui masyarakat hukum adat. \"Ini yang dulu membuat masyarakat adat bergabung ke NKRI dengan harapan mendapat perlindungan dari pemerintah. Namun yang terjadi sekarang pelanggaran oleh pemerintah atas pasal tersebut,\" tegasnya. Mantan Panglima TNI itu mencontohkan terjadinya pengkhianatan oleh pemerintah terhadap negara yakni banyaknya perusahaan besar yang mengklaim tanah-tanah yang bukan miliknya diklaim sebagai miliknya. Banyak sekali perusahaan besar yang sering memasang tulisan \"Ini Tanah milik PT\" yang sesungguhnya itu bukan miliknya. Akibatnya banyak masyarakat di kampung harus berurusan dengan polisi hanya karena melintasi tanah yang dipasang papan nama tersebut. Pada tahun 1997 kata Gatot pernah terjadi di Merauke bahwa ada perusahaan tekstil yang memasang papan nama \"Ini Tanah Texmaco\". Bagi Gatot, hal semacam ini adalah ironi. Oleh karena itu sekarang masyarakat adat harus punya kesadaran untuk bisa mempertahankan lahan mereka. Perihal hilirisasi nikel, Gatot menilai kebijakan yang terjadi saat ini sama dengan era penjajahan Belanda. “Ini sama dengan penjajahan Belanda, nikel tidak boleh dijual keluar, hanya boleh ke Cina. Dulu hanya boleh dijual ke Belanda,” paparnya. Bangsa ini, lanjut Gatot sudah tersandera oleh kepentingan politik dan oligarki. “Bisnislah di politik maka akan cepat kembalinya. Pinjam uang ke oligarki, lalu ditukar dengan kebijakan. Peneliti Belanda mengatakan 62 persen anggota DPR adalah kartel,” tegasnya. Persekongkolan penguasa dan pengusaha, menurut analis komunikasi politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting lantaran tidak ada larangan untuk itu. Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang UU Pemilu tidak ada klarifikasi asal usul dana Pemilu termasuk jumlahnya. Sumber pendanaan Pilpres dimaksud, hanya menentukan kriteria, syarat, dan jumlah untuk sumber penerimaan yang berasal dari sumbangan. Sebaliknya, dana yang berasal dari pasangan capres/cawapres dan parpol pengusung tidak diatur kriteria dan batasan jumlahnya. Pada saat penetapan capres/cawapres tidak ada keharusan mengklarifkasi asal usul dari dana kampanye pilpres yang berasal dari pasangan calon dan parpol pengusung. “Parpol memiliki peluang memperbesar pundi-pundi pendanaan Pilpres yang berasal dari pasangan capres/cawapres dan partai pengusung. Sehingga dana haram pilpres tidak bisa dilacak. Di sinilah oligarki ekonomi bisa menentukan siapa calon presiden yang dikehendakinya,” paparnya. Musibah bakal terjadi akibat dari hilirisasi yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan. Penasihat Senior Nexus3 Foundation, Ir. Yuyun Ismawati, M. Sc., menyatakan bahwa nikel ternyata bukan untuk baterai kendaraan listrik, akan tetapi untuk stainless steel. Hilirisasi nikel saat ini bukan untung, tetapi malah buntung. Alokasi dana kesehatan akibat pencemaran lingkungan di area sekitar pabrik jauh lebih besar bahkan BPJS bisa jebol untuk menangani penyakit tidak menular akibat pencemaran, seperti stunting, diabetes, dan obesitas. Anak-anak Indonesia, kata Yuyun banyak menderita sakit, born revoluted, lahir cacat akibat pencemaran. Mereka lahir dari rahim ibu yang sudah tercemar sejak hamil yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Bonus demografi yang digembargemborkan malah menjadi beban demokrasi Kualitas hidup manusia Indonesia yang buruk membuat usia bangsa Indonesia. Ekonom Faisal Basri menyebut angka harapan hidup Indonesia turun menjadi 57 tahun lebih rendah dari Timor Leste. Smelter penghasil polisi lingkungan. Hampir seluruh sumber daya alam (SDA) dikuasai oleh pemilik modal yang selama 30 tahun sudah dijamin keuntungannya. “Ironisnya, mereka tidak malu bicara green energy, tapi mereka punya batubara. Manusia seperti ini harus dimusnahkan dari Indonesia,” katanya geram. Pemerintah diamanahi undang-undang agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, nyatanya hanya dinikmati segelintir orang dan menyisakan dampak lingkungan yang serius. “SDA nikel 99 persen diekspor ke Cina. Kita saat ini sudah SOS, berbahaya sekali. Kita sudah mengalami kesesatan dan membudakkan diri ke negara lain,” tegasnya. MS Kaban, Menteri Kehutanan 2004-2009 menegaskan rusaknya alam Indonesia terjadi karena kerusakan cara berpikir, di mana selama ini cara berpikir mereka lepas, padahal seharusnya berdasarkan konstitusi. Hari ini kata Kaban, pemerintah tidak hadir, karena mereka juga menjadi pelaku perusakan. Kaban mencontohkan adanya rekayasa oleh perusahaan besar seakan-akan ramah lingkungan dengan membuat etalase tanaman hijau. “Ada satu perusahaan asing menguasai lahan 34 ribu HA, pemilik satu satunya produksi sawit. Saham pemerintah 10 persen. Hanya dengan seluas 1,7 HA, perusahaan bikin tanaman hias, sebagai taman. Orang yang melihat pasti kagum. Ternyata tampilan itu hanya untuk pencitraan ke dunia internasional sebagai pelestarian lingkungan atas kebun sawit yang mereka kelola,” katanya geram. Di beberapa wilayah Indonesia, lanjut Kaban, akan segera terjadi gurun dan kenaikan suhu bumi. “Kita akan mengalami proses penggurunan. Paling parah Jawa Barat yang hutannya kurang dari 30 persen. Industri harus bisa menahan temperatur suhu bumi jangan sampai naik 3 persen dari sekarang,” pesannya. Sementara Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat mengaku ngeri melihat beban demografi yang bakal kita hadapi. Banyak kasus di daerah pertambangan di mana masyarakat selalu menjadi korban. Masyarakat adat digusur, tanah ulayat dikuasai perusahaan besar. Rancangan UU Hukum Adat yang belum disahkan membuat posisi Masyarakat adat sangat lemah. Padahal sudah ada sejak 17 tahun yang lalu. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan enteng mengatakan RUU tersebut masih tersesat di parlemen. Syafril Sjofyan, KAMI Jawa Barat mengatakan bahwa yang disebut Indonesia emas itu bohong. Yang benar Indonesia cemas. Ada ketamakan luar biasa dari penguasa dan pengusaha yang berambisi membabat semuanya. “Di Jabar, cagar budaya yang dilindungi UU juga dibobol. Banyak titik kawasan lindung dijadikan obyek bisnis oleh konglomerat. Ada masjid di kawasan lindung dibongkar. Kelak semua adat akan dihancurkan. LBP dan orang-orang istana harus ditangkap,” katanya geram. Juru bicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi mengingatan bahwa masih ada waktu untuk berubah, bangkitkan kesadaran, jangan beri ruang politisi busuk untuk berkuasa. “Yang berbahan bakar batubara tidak hanya pembangit listrik, tetapi politik juga berbahan bakar batubara. Waspada,” pungkasnya. (sws).
MUI Imbau Umat Islam Bantu Korban Kemarau
JAKARTA, FNN- Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengimbau pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat akibat kemarau panjang tahun ini. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2023 lebih kering apabila dibandingkan dengan tiga tahun terakhir. Terlebih, ada potensi El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut hingga 60%. \"Musim kemarau dan keadaan kekeringan yang melanda negeri ini tentu harus kita hadapi dan atasi secara bersama-sama,\" ujar Wakil Ketua Umum MUI, Dr H Anwar Abbas, Senin 4 September 2023. Keadaan cuaca yang tidak bersahabat saat ini, menurut Anwar Abbas, sudah bisa dipastikan akan ada elemen dan atau kelompok masyarakat yang akan terkena dampaknya. Hal yang paling dekat adalah para petani. Gagal panen akan membuat keadaan ekonomi para petani terganggu. Bahkan mungkin tidak hanya sampai di situ. Hal itu bisa membuat mereka menjadi miskin dan termiskinkan oleh keadaan yang ada. Itulah sebabnya, MUI mengimbau pemerintah dan masyarakat bisa bergandengan tangan membantu mereka. \"Kalau pemerintah bisa membantu lewat bansosnya dan masyarakat terutama umat Islam lewat zakat, infak dan sedekahnya,\" ujar Buya Anwar Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah. \"Ini penting kita lakukan agar mereka yang mengalami kesulitan tersebut tetap dapat hidup dengan layak. Bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian diharapkan rasa kebersamaan di antara kita tetap dapat terjaga dan terpelihara,\" tambahnya. Buya Anwar juga mengingatkan musim kemarau ini mengakibatkan banyak elemen masyarakat yang kekurangan air bersih untuk mandi, mencuci dan minum serta untuk kepentingan berwudhu bagi umat Islam yang akan beribadah. \"Untuk itu kita harapkan pemerintah dan masyarakat benar-benar bisa bekerjasama dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat yang memerlukannya,\" demikian Buya Anwar Abbas. (Dh)
Muhammadiyah Apresiasi Upaya Erick Thohir Bersih-Bersih di BUMN
JAKARATA, FNN-Muhammadiyah mengapresiasi upaya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang menggalang kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di tubuh perusahaan negara. \"Kita perlu berterima kasih kepada Erick Thohir yang telah berusaha untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang terjadi di BUMN,\" ujar Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, di Jakarta Kamis 31 Agustus 2023. Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan telah berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus besar di perusahaan-perusahaan BUMN. \"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan ASABRI Rp22,8 triliun,\" ujar Erick Thohir. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana juga mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang dengan berani melakukan tindakan bersih-bersih. \"Dengan perbaikan sistem bagaimana BUMN dapat bekerja maksimal. Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi,\" ucapnya. Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan kerjasama antara Meneg BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi besar di lingkungan BUMN tentu jelas sangat patut kita dukung dan beri apresiasi. Apalagi, Erick Thohir juga telah melaporkan kasus yang terjadi di dana pensiun yang diperkirakan dalam waktu 2 bulan ke depan sudah ada kejelasannya. \"Jadi dari beberapa kasus tersebut tahulah kita bahwa masalah korupsi di negeri ini tampaknya memang benar-benar sudah luar biasa dan hal demikian jelas- jelas telah mengkhianati salah satu amanat dari reformasi yaitu memberantas praktik korupsi,\" ujar Anwar Abbas. Menko Polhukam Mahfud Md bahkan sudah berkesimpulan bahwa praktik korupsi selama era reformasi ini jauh lebih dahsyat bila dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru praktik korupsi boleh dikatakan hanya terjadi di lembaga eksekutif saja tapi di era reformasi telah merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif. \"Hal ini tentu saja membuat kita sedih dan risau karena kalau bangsa dan negara ini tidak bisa memberantas praktik yang tidak terpuji tersebut maka tidak mustahil negeri ini akan terseret ke dalam satu keadaan yang tidak baik yang tidak kita inginkan,\" katanya. (Dh)
Pidato Kebangsaan Anies: Tugas Generasi Penerus adalah Melakukan Penyetaraan Kesempatan dan Kesejahteraan
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Insonesia menyelenggarakan Kuliah Kebangsaan bertema Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan, pada Selasa 29 Agustus 2023 di Balai Serbaguna “Purnomo Prawiro” Kampus UI Depok. Kali ini menghadirkan Anies Rasyid Baswedan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. Berikutnya Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2023, dan Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Indonesia Periode 2019 - sekarang. Anies Baswedan memulai pidato dengan menyapa para undangan penuh persahabatan, lalu mengungkapkan mimpi bersama mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Tantangan pertama, membangun mindset menempatkan Indonesia sebagai pemain global; menjadi warga Depok, Jakarta, Indonesia, dan dunia. Menempatkan Indonesia di tengah-tengah untuk mengambil peran luar biasa. Hadir ke panggung dunia bukan cuma dengan berita-berita, tetapi dengan produk gagasan-gagasan Indonesia untuk dunia, Indonesia maju dalam konteks global. Kepada para mahasiswa Indonesia di dalam negeri Anies Baswedan menyarankan agar memasang peta dunia di kamar mereka, supaya setiap saat memantau perkembangan global, dan kepada para mahasiswa Indonesia di luar negeri agar memasang peta Indonesia supaya pada saatnya masing-masing dapat mengambil peran di arena nasional dan global, mewujudkan Indonesia yang hebat, maju, dan adil. Bangsa Indonesia luar biasa. Dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mereka mengikrarkan satu Bahasa persatuan Bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tanpa ikrar tersebut mereka tidak akan satu dan bersatu. Mereka memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, dan bukan Bahasa Jawa, yang di kemudian hari diperkaya oleh unsur bahasa-bahasa daerah lainnnya, hingga menjadi senyawa Bahasa Indonesia. Sebagaimana Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia adalah persenyawaan suku-suku bangsa dengan identitas masing-masing yang tetap hidup, dan bukan percampuran antar-suku bangsa. Bedanyanya persenyawaan dan percampuran, bahwa persenyawaan suku-suku bangsa membentuk entitas baru, yakni bangsa Indonesia, seperti halnya air sebagai persenyawaan antara hydrogen dan oksigen. Indonesia sebagai persenyawaan suku-suku yang masing-masing tetap hidup, maka janganlah masing-masing menonjolkan asalnya, tetapi menekankan persamaannya, satu perasaan, keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Tugas generasi penerus adalah melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan dan kesejahteraan, mengikat satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia, satu perekonomian, satu kesehatan, satu pendidikan, satu keadilan, dan menolak sistem kolonialisme yang tidak adil, ketimpangan pengelola, dan ketimpangan pemilikan energi. Anies Baswedan memiliki wawasan luas kesejarahan dan gagasan masa depan. Indonesia membutuhkan orang-orang yang peduli pemenuhan kebutuhan dasar yang setara. Kesetaraan dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Perlu penyetaraan kemajuan dalam segala lini di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, bukan dengan menghentikan yang telah maju, tapi memajukan yang belum maju. Demokrasi yang sehat outputnya kebijakan yang sehat. Sistem pemerintahan demokrasi berbasis trust, dan non-demokrasi berbasis fear. Kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keadilan harus dihapuskan. Korupsi disebabkan oleh tiga hal: kebutuhan, keserakahan, dan sistem. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kebutuhan hidup setiap warga negara harus dipenuhi, keserakahan harus dihentikan -koruptor harus dimiskinkan, sistem bernegara dan konstitusi harus diperbaiki. Catatan penulis tidak jauh berbeda dari komentar para peserta kuliah kebangsaan tentang sosok Anies Rasyid Baswedan. @AlBirra-ny7hu – Anies sang KELOR – Kesatria (pemberani), Elegan, Lugas, Organisatoris, Religius yang ramah dan rendah hati. @aditeuku524 – ANIES RASYID BASWEDAN PEMIMIN MODERN, MILENIALIS, CERDAS, LUGAS, RELIGIUS, JUJUR, BIJAKSANA, … @pelaporanpendas5817 – Bapak Anies Baswedan Pemimpin Berakhlak Mulia, Cerdas dan Visioner Untuk Negara Republik Indonesia di Masa Depan. @llomarzuqimarzuqi9714 – Saatnya mahasiswa menembus batas kedunguan menuju kecerdasan … Sudah saatnya mahasiswa mendobrak batas kelambanan terhadap kecerdasan … @luqmanulhakim8061 - Saya menonton selama 2 jam benar-benar tidak berasa, ini pembahasan yang membuat saya tertarik untuk menonton full … @muridanrahmatullah8189 - SMG PK Anies diqobulkan Alloh SWT, menjadi RI satu, aamiin. @zaharsari573 - Bedanya pkAnies dg capres lain, beliau seorang guru digugu ditiru pendidik sejati yg selalu ingin mengamalkan ilmu … @ohararst – Tdk aneh lagi Capres yg paling siap menerima tantangan. Alhamdulillah … @ibrahimajiananda2620 – Pak Anies jenius, berbudi, amanah dan cocok menjadi Presiden utk Perubahan @cindyreinke6165 – Anies very smart, Anies kerennn, Anies the next Presiden 2024-2029 Indonesia Insyaallah…Aamiin YRA @sudarwadi7628 – Anies bukan kaleng kaleng. Pidatonya lugas, bisa dicerna akal sehat. Tanpa pembisik. Tanpa teks. Pilihan tepat orang cerdas @artaabadi – Ingat 9 tahun yg lalu saat beliau mengisi seminar guru besar di kampus UI. Anda memang sangat pantas Pak menjadi presiden RI @Salut buat UI yang masih berani menampilkan tokoh oposisi yang cerdas demi terciptanya intelektual yang cinta tanah air sejati @Ayo mahasiswa universitas semua yang ada di Indonesia bersatu kita perjuangkan Pak Anies Baswedan menjadi presiden @yatkurniati2011 – Bergetar hati, gk kerasa menitikkan air mata ketika Pak Anies menjawab pertanyaan seorang mahasiswi terkait kebijakannya yg luar biasa pada saat masa pandemi melanda dunia, khususnya di saat beliau menjabat sbg Gubernur … Usai menyampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Baswedan menyambangi Kantor BEM UI untuk mengambil Undangan Debat Calon Presiden yang digagas oleh BEM, tetapi Kantor kosong, barangkali mereka sedang sibuk beraktivitas. Untuk itu Anies Baswedan menanti surat Undangan BEM UI yang dimaksud. Salam Perubahan!
Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Anies Baswedan: Tempatkan Indonesia Sebagai Bangsa yang Mempengaruhi
Depok, FNN - Dalam kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D., Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, mengatakan bahwa mindset kita harus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain global. “Kita hari ini adalah warga Depok, warga Jakarta, warga Indonesia, sekaligus warga dunia. Kita ingin menempatkan Indonesia pada sentral, tempat yang sangat strategis untuk mengambil peran,” ujar Anies Baswedan di hadapan sekitar 1.200 peserta diskusi, di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jabar, Selasa (29/8). Anies mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan energi Asia Timur, ada di dalam pengaruh posisi strategis Indonesia. Indonesia memiliki selat-selat strategis, sehingga memiliki dampak dunia. Indonesia juga terletak di poros maritim, dengan sekitar 50 ribu kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, lanjutnya. “Kita ingin Indonesia hadir di dunia. Bukan hanya karena berita-beritanya. Tapi karena rumah tangga-rumah tangga di dunia merasakan kehadiran Indonesia,” ujarnya. Anies menegaskan bahwa kita bukan hanya mempromosikan produk-produk Indonesia, tapi brand of Indonesia, merek-merek Indonesia, ide-ide kita, untuk penetrasi dunia. Sehingga Indonesia maju dalam kancah percaturan, bukan hanya dalam konteks domestik, tapi konteks global. Indonesia harus hebat di dalam negeri untuk bisa menjadi warga dunia yang memengaruhi. Persenyawaan Indonesia Dalam pemaparan berjudul “Indonesia Ke Depan: Lebih Maju, Lebih Adil” itu Anies Baswedan mengetengahkan gagasan besarnya, yaitu satu Indonesia, satu ekonomi, satu kesemakmuran, menghadirkan kesetaraan keadilan, mengakselerasi pemerataan desa-kota, menjamin kebebasan berpendapat, menyelamatkan Indonesia dari krisis iklim, dan mengembangkan budaya menduniakan Indonesia. Anies Baswedan menyebutkan kekuatan Indonesia pada persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia yang dinyatakan pada tahun 1928, sebelum kemerdekaan RI 1945. “Kita telah memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sehingga dalam diskusi-diskusi tidak perlu lagi penerjemah. Sementara kita lihat, Uni Eropa memiliki 23 bahasa, dan masing-masing menggunakan bahasanya sendiri. Setiap pertemuan parlemen berkumpul, semua pasang headset penerjemah. Mereka tidak menyepakati satu bahasa persatuan. Tidak mungkin punya kekuatan militer yang hebat, sebab tidak mungkin komandan pakai penerjemah untuk memberikan komandonya,” ujar Anies. Sementara, bahasa Indonesia memiliki keunikan yang tidak ditemukan di dunia. Kalau umumnya terbentuk negara dulu baru ditentukan bahasanya. Namun Indonesia, 17 tahun sebelum kemerdekaan, sudah terbentuk bahasa persatuannya. “Bahasa yang digunakan pun persenyawaan berbagai bahasa dari suku bangsa, bukan sekedar percampuran, tapi persenyawaan, bersatunya dua unsur atau lebih yang membentuk unsur baru, tanpa menghilangkan unsur-unsur pembentuknya. Ia menggambarkan seperti air, yang merupakan persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Dalam air ada hidrogen dan ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan bukan oksigen. Demikian halnya, Indonesia adalah persenyawaan antara suku-suku yang ada, Jawa, Batak, Sunda, Madura Maluku, dll, membentuk entitas baru yaitu Indonesia. “Di dalamnya ada entitas dan tidak hilang, karena sudah menjadi persenyawaan. Jadi, jangan menonjolkan oksigennya atau hidrogennya,” katanya. Indonesia yang Setara Dalam uraian sekitar satu jam di hadapan peserta diskusi mahasiswa UI, kata kunci untuk kemajuan Indonesia ke depan kata Anies adalah menjaga persatuan melalui perasaan kesetaraan, kesamaan dan keadilan. “Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Ini untuk menghadirkan keadailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, kita harus melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan satu kesemakmuran, satu perekonomian, satu kesejahteraaan,” ujar Anies Baswedan, yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina periode 2007-2015. Rektor termuda, dalam usia 38 tahun saat menjabat. Keadilan lanjut Anies menjadi kata kunci kemajuan Indonesia ke depan. Mengapa dulu kita menggulung kolonialisme? Karena sistem kolonialisme tidak adil. Di negeri ini kaya sumber daya alam. Tapi yang merasakan kekayaan di negeri Belanda. “Kita ingin merdeka supaya ada keadilan. Menuntaskan perjalanan melalui jembatan emas Proklamasi Kemerdekaan. Ke depan kita ingin menghadirkan kesetaraan pada kebutuhan pokok, akses pendidikan dan akses kesehatan,” imbuhnya. Kebutuhan pokok pangan yang terjangkau, hunian yang terjangkau, energi yang terjangkau, termasuk energi air. Yang dirasakan sekarang masih terjadi ketimpangan yang luar biasa. Pendidikan yang merupakan eskalator sosial ekonomi, harus dirasakan secara berkeadilan. Mulai dari sekolah yang berkualitas, pembelajaran berkadilan, komptesnsi, distibusi kesejahteraan guru, pendidikan vokasi persiapan kerja, hingga akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau. Kesehatan pun demikian, merata bukan hanya soal BPJS, tapi intervensi kehadiran Negara di masyarakat, mulai dari ibu hamil sampai usia sekolah, ada perhatian promotif atas kesehatan mereka. Demokrasi Tanpa Takut Berbicara tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, Anies mengemukakan gagasan perlunya demokrasi yang deliver, di mana ide gagasan menjadi yang terdepan. Sementara kebijakan pemerintah menjadi out put untuk kesejahateraan rakyat. Untuk itu lanjutnya, kebebasan berekspresi, nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, aspirasi rakyat bisa diperoses tanpa ada rasa takut dan tanpa tekanan, dan itu menjadi keputusan yang dilaksanakan dalam kedamaian. Kalau non-demokrasi itu pilarnya rasa takut. Sedangkan demokrasi itu pilarnya trust, kepercayaan. Demokrasi itu mengandalkan keterbukaan, kebebasan dan kepercayaan. Rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut. Begitu rasa takut hilang, maka rezim pun hilang. Untuk itu, pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengganggu harus direvisi, agar tidak menghalangi kebebasan bereskpresi. Pasal-pasal karet untuk meredam kebebasan berekspresi, dengan alasan pencemaran nama baik, itu bermasalah. Koruptor Harus Dimiskinkan Berbicara tentang good government, salah satu caranya adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan. Dalam hal ini, harus ada komitmen yang tinggi mulai dari pejabat paling puncak sampai ke bawah. Menurut Anies Baswedan, korupsi itu terjadi karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Korupsi karena kebutuhan, karena gaji yang tidak mencukupi untuk kebutuhan bulanan, maka perlu diupayakan solusinya agar mencukupi. Sementara korupsi karena keserakahan, ini infinitif, tidak ada batasnya. Maka untuk menumbuhkan rasa takut, maka perlu hukuman yang paling menjerakan, yaitu pelaku koruptor harus dimiskinkan. Karena itu yang paling ditakutkan koruptor. \"Adapun korupsi karena sistem, maka harus diperbaiki sistemnya, aturannya yang ada. Tidak hanya soal penangkapan, tapi temukan akar masalahnya,\" ujar Anies Baswedan yang pernah duduk dalam Komite Etik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dipimpin Abraham Samad. Ekologi dan Budaya Dalam paparannya di hadapan para Panelis Pembahas dan ribuan mahasiswa yang hadir secara langsung, termasuk yang mengikuti melalui zoom meeting, Anies Rasyid Baswedan, juga memaparkan gagasannya berdasarkan rekam jejak pengalamannya saat memimpin Ibukota Jakarta. “Ke depan kita ingin membangun Indonesia dengan pembangunan berkelanjuatan, di mana pembangunan ekonomi dan ekologi maju bersama. Harus searah sejalan. Semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability dalam aturan dan ekseskusinya. Dalam hal ini masalah lingkungan hidup sangat penting,” ujar Anies Baswedan, yang pernah mendapat tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2014-2016 pada Kabinet Presiden Joko Widodo. Termasuk kemajuan berkelanjutan dalam pengembangan kekayaan budaya, bukan hanya megandalkan perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Budaya harrs menjadi andalan yang mendunia. Untuk mengembangkan potensi besar budaya, Anies Baswedan mengatakan perlunya intervensi pemerintah dalam budaya. Korea Selatan sudah memulainya sejak era 1990-an, secara serius ientervensi kebudayaan. Dalam masalah ini, harus ada kebijakan yang menumbuhkan, investasi finansial, dan pembangunan infrastruktur kebudayaan. Sehingga dengan demikian pelaku budaya pun akan tumbuh. “Kita ingin produk-produk Indonesia dirasakan di rumah-rumah seluruh dunia. Bukan tokohnya tapi produknya. Brand of Indonesia harus maju. Apalagi budaya adalah kreativitas tanpa batas, termasuk dalam pengembangan sastra. “Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu memesona di negeri orang,” ujarnya, mengakhiri pemaparannya. Pembahasan Para Panelis Gagasan-gagasan Anies Rasyid Baswedan, Doktor lulusan Nothern Illionis University, Amerika Serikat, dalam Kuliah Kebangsaan yang dipaparkan selama hampir satu jam tersebut kemudian ditanggapi para Panelis, yang terdiri dari : Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., (Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI), Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto (Guru Besar Sosiologi FISIP UI), Asra Virgianita, Ph.D. (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internastional FISIP UI), Muhammad Rafkarilo (Ketua BEM FISIP UI) dan Rakha Ayu (mahasiwa FISIP UI). Pada sesi tersebut, Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto bertindak sebagai moderator. Dekan FISIP UI, Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, menjelaskan, “FISIP UI merupakan kampus dengan pusat keunggulan dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan politik, di mana harus memainkan perannya sebagai katalis diskusi yang sehat dan berkualitas, tanpa memihak kelompok manapun.” Hal senada dilontarkan Ketua Panitia Kuliah Kebangsaan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. Dia mengatakan, bahwa uliah Kebangsaan adalah kuliah umum yang mengundang tokoh bangsa untuk didengar pendapatnya oleh civitas akademika secara jernih, yang kemudian didiskusikan karena pandangan mereka punya konsekwensi luas terhadap masyarakat. Prof Aji dan Shofwan,Ph.D. sangat mengapresiasi Anies Baswedan atas kehadirannya menjadi pembicara pada Kuliah Kebangsaan tersebut. Menurut FISIP UI Media, setelah kehadiran Anies Baswedan, rangkaian Kuliah Kebangsaan FISIP UI akan menghadirkan tokoh bangsa lainnya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Jadi ketiga bakal calon presiden diundang untuk memberi Kuliah Kebangsaan. Ganjar Pranowo rencana akan hadir pada 11 September 2023. Prabowo Subianto juga sudah memastikan kesediaannya hadir di FISIP UI. (sof/Mina).
POPULER
