PENDIDIKAN
Macetnya Ruang Akademis Universitas Pattimura Ambon
by Ahmad Lohy Ambon FNN – Macetnya ruang akademis Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menjadi penyebab anomali pelaksanaan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Ambon. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Ambon terhambat, karena masyarakat Maluku yang diwakili mahasiswa melakukan protes menolak PPKM Darurat. Keadaan ini menjadi miris akibat mencekamnya pandemi Covid-19 di Kota Ambon. Bagaimana tidak, situasi ekonimi yang dirasakan masyarakat kian hari semakin sulit. Kenyataan ini menjadi problem yang tidak dapat dihindari. Kehidupan sehari-hari masyarakat tertekan. Sementara pemerintah tidak memberikan makan kepada rakyat selama berlangsung PPKM Darurat ini. Munculnya ide untuk menolak PPKM yang diwakili kalangan mahasiswa ini, bukan muncul secara sporadis dari kalangan mahasiswa saja. Mayoritas masyarakat di Maluku, khususnya kota Ambon mulai mengeluhkan PPKM ini. Aapalgi kebijakan pemerintah Kota Ambon yang membatasi aktivitas masyarakat hanya pada waktu tertentu. Posisi Kota Ambon yang menjadi sentral ibukota provinsi di Maluku, sangat berpengaruh terhadap aktivitas kabupaten kota lain Maluku. Kenytaan ini berdampak kepada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Salah satu penyebab penolakan PPKM adalah macetnya ruang akademis yang berkedudukan sebagai fondamen keilmuan di Universitas Pattimura Ambon. Terlihat jelas lembaga akademis tidak memiliki peran dan berkontribusi untuk memecahkan masalah wabah yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial di wilayah kepulauan ini. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Maluku memiliki karakteristik tententu. Sehingga pola penanganan dan kebijakan harusnya berbeda dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Untuk itu, dibutuhkan penelitian yang komprehensif untuk meminimalisir resistensi kebijakan PPKM di masyarakat. Penolakan terhadap penerapan PPKM mikro ini, bukan tidak mungkin menghadapi kendala yang lebih besar di Maluku. Penolakan bisa melebar ke daerah-daerah lain di luar kota Ambon. Apalagi jika institusi pendidikan tidak mengeluarkan formulasi dan metode penanganan melalui pengkajian dan pendalaman masalah Covid-19. Misalnya, bagaimana pola kehidupan sosial dan karakteristik masyarakat Maluku. Ruang akademis seperti kampus-kampus menjalani kuliah online dengan alasan khawatir muncul cluster baru. Namun kampus sebagai lembaga yang berbasis keilmuan seakan-akan mati suri menghadapi fenomena kesehatan masyarakat yang merambah masuk ke dalam ruang sosial semakin massif. Kampus seperti tidak punya rasa tanggung jawab terhadap kondisi masyarakat. Kampus menjadi lembaga yang terpisah dari masyarakat. Kenyataan ini menjadi hal yang muskil. Harusnya universitas bergengsi di Maluku seperti Universitas Pattimura membantu pemerintah. Misalnya, mengambil peran dalam mengkaji, mendalami memecahkan dan menerapkan keilmuannya untuk melihat fenomena masyarakat yang kian hari semakin terbebani secara ekonomi akibat kebijakan PPKM. Bukan dengan berdiam diri dari masyarakat. Apalagi dengan dengan alasan itu menjadi urusan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Sikap apatis seperti inilah yang mengakibatkan wilayah Maluku tertinggal dari daerah lain. Padahal Maluku memiliki banyak potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang unggul. Sikap Universitas Pattimura yang berdiam diri terhadap keadaan masyarakat Maluku terkait penerapan PPKM di Kota Ambon ini sangat disayangkan. Tampak kalau Universitas Pattimura sangat ketinggalan dalam merespon issue-issue yang berbasis sosial kemasyarakatan. Padahal lembaga pendidikan tinggi tertua di Maluku ini tidak diragukan lagi eksistensi dan sepak-terjangnya dalam memproduksi sumbedaya manusia unggul di Maluku. Harusnya Universitas Pattimura memegang teguh Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi azas dan prinsip kehidupan akademik. Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai rohnya ruang akademis, kini hanya menjadi pajangan dan formalitas kehidupan akademis. Hanya terlihat pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL). Padahal jika kita perhatikan secara mendasar, Tri Dharma itu adalah tiga kewajiban yang harus ditunaikan oleh kalangan perguruan tinggi. Harusnya keterlibatan lembaga akademis dalam studi-studi tentang dinamika hidup masyarakat menghadapi wabah virus Covid-19 dilakukan untuk terlaksananya ketertiban sosial, menghindari kekacauan dalam bermasyarakat. Caranya dengan menyeimbangkan kelayakan terhadap standar hidup yang wajar, sehingga memenuhi unsur keadilan dan kelayakan. Bagaimana kebutuhan hidup menghadapi kebijakan PPKM yang mempersempit ruang gerak masyarakat. Bukan semata-mata lepas tangan sebagai lembaga yang berorientasi kepada pengabdian masyarakat. Apalagi membiarkan pemerintah berhadap-hadapan dengan masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit Pandemi Covid-19. Penulis adalah Wartawan FNN.co.id.
Kerjasama UI-UGM-NUS untuk Tingkatkan Inovasi dan Kewirausahaan
Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan The National University of Singapore (NUS) menjalin kerja sama untuk meningkatkan inovasi dan kewirausahaan. Pada seremoni virtual penandatanganan nota kesepahaman kerja sama tersebut, hadir Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. Seremoni virtual tersebut dilakukan di InnovFest, acara usaha rintisan resmi Asia Tech x Singapore (ATxSG). "Kerja sama yang akan dilakukan antara UI, NUS, dan UGM terkait kegiatan penelitian dan pengembangan bersama untuk mempromosikan dan meningkatkan inovasi serta kewirausahaan di Indonesia," kata Nizam dalam keterangannya diterima di Depok, Minggu. Penandatanganan bota kesepahaman tersebut telah dilakukan dalam suatu seremoni virtual oleh Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E, M.A, Ph.D, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K); NUS Deputy President (Innovation and Enterprise), Prof. Freddy Boey, dan Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono. Nizam mengatakan nota kesepahaman itu penting untuk kerja sama antaruniversitas. Kolaborasi tersebut akan mengembangkan ekosistem teknologi melalui kemitraan antara akademisi dan bisnis, serta mempercepat inovasi dan kewirausahaan melalui kampus. "Saya sangat bersyukur melihat penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara NUS, UGM, dan UI untuk percepatan kewirausahaan dan bisnis 'start-up' (rintisan). Saya yakin inisiatif ini akan memperkuat kolaborasi dan persahabatan antara pelajar Singapura dan Indonesia. Masa depan ASEAN sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam membina warga negara yang kreatif dan produktif, sejalan dengan kebutuhan masa depan yang sangat dinamis," katanya. Nurtami mengatakan UI bertujuan membangun kompetensi mahasiswa di beberapa bidang agar mereka memiliki bekal yang baik saat lulus kuliah. "Kolaborasi ini merupakan langkah awal dari sinergi dan kolaborasi yang direncanakan. Kerja sama antarperguruan tinggi ini tentunya akan saling menguntungkan, baik dalam penelitian, pengajaran, maupun pengabdian kepada masyarakat. Ini akan memberi mahasiswa kami kesempatan untuk meningkatkan 'personal skills', kreativitas, etika, inovasi, dan kewirausahaan mereka," ujarnya. Dalam perjanjian yang ditandatangani bersama itu, NUS, melalui NUS Enterprise, akan menawarkan beasiswa dan dukungan bagi mahasiswa Indonesia dari UI dan UGM untuk mengikuti program Master of Science di bidang Venture Creation di Singapura, serta bersama-sama mendirikan program cipta usaha di Indonesia. Menurut Prof. Boey, NUS Enterprise terus mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang dinamis dan inovatif di kota Jakarta dan Yogyakarta, dan untuk mendukung talenta, teknologi, dan perusahaan rintisan dengan Singapura melalui kolaborasi dengan inkubator lokal dan lembaga pendidikan. NUS Enterprise telah terlibat dalam ekosistem inovasi dan kewirausahaan di Indonesia sejak 2017 melalui program-program seperti BLOCK71, NUS Overseas Colleges, dan NUS Enterprise Summer Program in Entrepreneurship. Hingga saat ini, NUS Enterprise telah mendukung lebih dari 250 usaha rintisan dari Singapura dan Indonesia, memberikan dukungan inkubasi dan akses ke pasar internasional melalui jaringan globalnya BLOCK71. Rektor UGM Panut Mulyono menyampaikan bahwa UGM antusias meresmikan kesepakatan ini, mengingat persahabatan antaruniversitas yang sudah terjalin lama. "Ini bukan hanya selembar kertas untuk meresmikan suatu hubungan. Sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa kita benar-benar harus bekerja keras untuk mengubah ide-ide kita menjadi kenyataan. MoU ini akan membuka jalan bagi banyak peluang dalam kolaborasi akademik. Dan seharusnya tidak berhenti di situ. Kami ingin melihat lebih banyak peluang dalam bentuk wirausaha, 'start-up', dan perusahaan yang diciptakan oleh alumni kami," katanya. Setelah penandatanganan nota kesepahaman itu, UI, NUS, dan UGM, merencanakan peluncuran inisiatif bersama dalam satu tahun ke depan. Mahasiswa Indonesia dari UI dan UGM yang memperoleh beasiswa akan mengikuti program Master of Science di bidang Venture Creation di NUS mulai 2022. (mth)
Provinsi Kepri Masih Kekurangan 1.900 Guru SMA/SMK/SLB
Tanjungpinang, 16/7 (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Dali menyampaikan daerah itu masih kekurangan sekitar 1.900 guru tingkat SMA/SMK/SLB. "1.797 posisi guru sudah diinput ke database Kementerian Pendidikan Republik Indonesia," kata Dali di Tanjungpinang, Jumat. Namun, dia mengatakan kekurangan guru tersebut bakal sedikit tertutupi pada tahun 2022, seiring adanya penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Menurutnya Pemprov Kepri tahun ini mendapat kuota PPPK sebanyak 867 orang. Kuota tersebut diklaim paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Paling tidak ini bisa menutupi kekurangan guru di daerah kita, meskipun statusnya PPPK," ujar Dali. Lebih lanjut Dali menyampaikan Pemprov Kepri memiliki keterbatasan anggaran untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan guru di daerah setempat. Diakuinya kebutuhan akan tenaga pendidik guru di wilayah tersebut sangat banyak. Hal ini ditandai dengan kondisi geografis yang memiliki sekitar 2.408 pulau. "Penambahan guru berkaitan erat dengan kesiapan anggaran," ujar Dali. Pihaknya menargetkan masalah tenaga pendidik di Provinsi Kepri dapat diselesaikan sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri 2021-2026 di bidang pendidikan.
Ningxia Tawarkan Beasiswa untuk Santri Indonesia
Beijing, FNN - Perguruan tinggi di Daerah Otonomi Ningxia, China, menawarkan beasiswa untuk kalangan santri dari Indonesia. "Lulusan pesantren di Indonesia bisa belajar ilmu teknologi dan bisnis di Ningxia University," kata Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Kedutaan Besar RI di Beijing, Yaya Sutarya, Selasa. Menurut dia, dengan mengambil kesempatan tersebut, para santri setelah menyelesaikan studinya di Ningxia nanti bisa berpartisipasi membangun daerah asalnya di Indonesia. Sebagai daerah otonomi, Ningxia yang beribu kota di Yinchuan itu banyak dihuni oleh etnis minoritas Muslim Hui sehingga cocok untuk kalangan santri dari Indonesia. Masjid dan makanan halal sangat mudah diperoleh di wilayah utara daratan Tiongkok yang berbatasan dengan Provinsi Gansu, Provinsi Shaanxi, dan Daerah Otonomi Mongolia Dalam itu. Saat ini terdapat 12 warga negara Indonesia yang bermukim di Ningxia, satu di antaranya menikah dengan penduduk setempat. "Mulai tahun depan para lulusan pesantren di Indonesia sudah bisa mengajukan pendaftaran beasiswa ke Ningxia," ujar Yaya. Sejumlah perguruan tinggi di China terus menawarkan beasiswa kepada Indonesia dan sejumlah negara lainnya. Namun sayangnya sampai saat ini otoritas China belum memberikan akses kepada para pelajar dari Indonesia dan negara lainnya untuk memasuki wilayah tersebut sejak merebaknya wabah COVID-19 sehingga kegiatan belajar dan mengajar bagi warga negara asing masih dilakukan secara daring. Otoritas China memang telah memberikan visa kepada warga negara asing untuk berbagai keperluan kecuali untuk kegiatan belajar. Di China terdapat sekitar 14.000 pelajar Indonesia, namun yang tersisa hingga saat ini diperkirakan tidak lebih dari 5.000 orang saja. Mereka yang tersisa adalah yang bertahan atau tidak pulang ke Tanah Air sejak China dilanda COVID-19. (mth)
Rektor UI Ari Kuncoro Ternyata Komisaris BUMN
Depok, FNN - Buntut poster Jokowi The King of Lip Service BEM UI menguak siapa sebenarnya Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro. Seperti diketahui Minggu sore (27 Juni 2021) Kuncoro memanggil pengurus BEM UI usai viral The King Of Lip Service di media sosial. Lewat surat bernomor 915/UN2.R1.KMHS/PDP.00.04.00/2021, Prof Ari Kuncoro selaku Rektor UI secara mendadak mengumpulkan para pengurus BEM UI di Rektorat Kampus UI Depok, Jawa Barat Minggu (27/6/2021). Mereka yang dipanggil lewat surat itu adalah pengurus BEM UI, seperti Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda beserta Ketua dan dua Wakil Ketua DPM UI. “Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI,” demikian bunyi surat yang diberi keterangan penting dan segera itu. Atas pemanggilan mahasiswa oleh rektor UI itu pun langsung mendapat respon beragam dari warganet. Ari Kuncoro diketahui ternyata adalah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Dengan penunjukan tersebut, maka jabatannya selaku Komisaris Utama BNI berakhir. Penunjukan Ari Koncoro selaku Wakil Komisaris Utama BRI berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Ari Kuncoro merupakan Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024. Sebelum diangkat sebagai rektor UI oleh Presiden Joko Widodo, Kuncoro memulai kiprahnya sebagai peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis UI pada 1986. Dia meraih gelar Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dan Brown University. Beliau dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode 2019-2024. Pria kelahiran 28 Januari 1962 ini sebelumnya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013-2019), Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (2017-2020) dan Rektor Universitas Indonesia (2019-sekarang). Ari terpilih melalui Pemilihan Rektor UI oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) pada 25 September 2019. (ant)
Solidaritas Terhadap Matinya Iklim Demokrasi Kampus di UI
Jakarta, FNN - Pada tanggal 27 Juni 2021, kembali terjadi kasus pemberangusan kebebasan berpendapat yang menimpa BEM UI. Melalui Surat Undangan Nomor 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 Universitas Indonesia mengundang mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI yang berjumlah 10 orang. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melakukan klarifikasi atas postingan berupa poster yang diunggah pada akun BEM UI yang mencantumkan foto Joko Widodo yang dipublikasi pada tanggal 26 Juni 2021 pada sekitar jam 18.00 WIB yang membahas terkait dengan janji-janji kebohongan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan konten yang dipublikasi oleh BEM UI kami berpendapat bahwa konten tersebut menyajikan data terkait dengan kondisi saat ini dimana kebebasan sipil yang diberangus melalui represifitas aparat terhadap massa aksi, kebebasan berpendapat yang dibungkam melalui pasal karet dari UU ITE, pelemahan KPK yang terjadi secara sistematis, dan adanya intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Sedangkan Presiden berkata sebaliknya dengan realitas yang terjadi. Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya datang dari negara, tapi juga datang dari kampus. Sehingga sudah semakin nyata bahwa kebebasan sipil semakin kerdil dan menyerang suara-suara yang menyatakan kebenaran kepada publik. Adapun juga saat ini konten yang diunggah dalam Instagram BEM UI diserang oleh buzzer melalui kolom komentar dan juga menyerang Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra. Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis. Menimbang kronologi dan analisis peristiwa yang terjadi terhadap kawan-kawan UI yang berujung dengan surat pemanggilan yang dilakukan terhadap BEM UI yang dimana absennya negara dalam menjamin kebebasan berpendapat seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana dalam UU tersebut pada pasal 7 mengatur terkait dengan aparatur negara yang wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat yang dilakukan termasuk melalui tulisan. Maka dari itu kami dengan ini secara tegas menyatakan sikap bahwa: Mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan sipil yang telah diatur oleh konstitusi. 2. Mendesak pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh warga negara seperti yang telah diatur dalam peraturan yang telah berlaku. 3. Mendesak Birokrat Universitas Indonesia untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi. 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersolidaritas dalam mengawal kasus kebebasan berpendapat BEM UI. Seharusnya Indonesia sebagai negara demokrasi harus mengakui kedaulatan rakyat dan menjamin HAM warga negara. Maka segala bentuk pembungkaman suara rakyat merupakan pengingkaran terhadap demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia itu sendiri. Demikian Siaran Pers dan Pernyataan Sikap yang kami sampaikan terhadap Peristiwa pembungkaman berpendapat, sekaligus pembungkaman akademik yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia. Mendiamkan Penindasan adalah Awal dari Ketidakadilan! #KamiBersamaBEMUI #KrisisDemokrasiKampus Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI: 1. Aliansi BEM Seluruh Indonesia 2. Bangsa Mahasiswa 3.Fraksi Rakyat Indonesia 4. Greenpeace Indonesia 5. BEM STHI Jentera 6. Bersihkan Indonesia 7. Enter Nusantara 8. BEM KM Universitas Yarsi 9. KIKA 10. Aliansi BEM se-UNNES 11. PUSaKO FH UNAND 12. BEM Hukum UNHAS 13. BEM UNSIL 14. Aliansi Rakyat Bergerak 15. BEM KEMA FKB Telkom 16. BEM FISIP UNMUL 17.AKSI KAMISAN KALTIM 18. BEM FH UPNVJ 19. BEM ESA UNGGUL 20. LBH pos Malang 21. SAKSI FH Unmul 22. BEM PM Universitas Udayana 23. Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia 24. BEM FISIP UI 25. YLBHI 26. Aliansi BEM se-Undip 27. AJI Jakarta 28. Aliansi BEM Univ. Brawijaya 29. BEM FH UNAND 30. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional 31. JATAM Kaltim 32. Indonesian Center for Environmental Law 33. JATAMNAS 34. CALS 35. Aliansi Tolak Omnibus Law 36. BEM FH UI 37. BEM FKM UI 38. BEM FIB UI 39. BEM FPsi UI 40. BEM Fasilkom UI 41. BEM FIK UI 42. BEM Vokasi UI 43. BEM FKG UI 44. BK MWA UI UM
SKK Migas Dorong Peningkatan SDM Papua dalam Bidang Pertambangan
Sorong, FNN - SKK Migas Papua Maluku mendorong Universitas Papua Manokwari bermitra dengan IHS Markit - PetroPro perusahaan terdepan dalam mengelola data sains teknologi dan penyedia ahli kebutuhan industri London, guna meningkatkan SDM di bidang pertambangan. Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku, Subagyo di Sorong, Jumat, mengatakan bahwa SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendorong kemajuan sumber daya manusia di Papua Barat. Dia mengatakan, hal tersebut seiring dengan semangat pelaksanaan program transformasi industri hulu migas yang dicanangkan oleh Kepala SKK Migas agar bisa secara nyata ikut memberdayakan SDM Papua menjadi bagian dari transformasi menuju target 1 juta barel minyak per hari di Tahun 2030. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi bentuk kerja sama kemitraan yang telah terjadi antara IHS Markit- PetroPro dengan Universitas Negeri Papua, sebagai bukti bahwa dengan kemitraan dan komunikasi yang baik, permasalahan-permasalahan kesejahteraan pendidikan dan teknologi dapat dijembatani secara terus menerus," ujarnya. Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA, Ir. Endra Gunawan yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada SKK Migas yang telah memberikan dukungan untuk memajukan sumber daya manusia mahasiswa UNIPA dengan pemberiaan software dalam bidang sains. Endra juga menyampaikan bahwa software ini akan sangat menolong terutama untuk Program Studi Perminyakan dan Program Studi Geologi yang selama ini sangat terbatas dengan software dalam bidang sains untuk pengelolaan data industri hulu migas. Disampaikan pula bahwa tahun ini Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA sedang berproses dalam peningkatan akreditasi dan pengusulan Prodi Strata baru, sehingga dengan dukungan infrastruktur pendidikan yang diberikan saat ini, dapat menunjang kebutuhan jangka panjang nantinya. IHS Markit – PetroPro Country Manager yang diwakili Febria Airlia, menyatakan bahwa komitmen IHS Markit-PetroPro juga untuk memajukan pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Setiap tahunnya, IHS Markit menyumbangkan produk maupun layanan teknik dan geosainsnya ke institusi pendidikan di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga generasi profesional minyak dan gas berikutnya dilengkapi dengan informasi dan perangkat lunak paling canggih di industri “Di 2021 ini, IHS Markit dan PetroPro menjalin kerjasama dengan UNIPA yang dimulai dengan pemberian donasi lisensi perangkat lunak untuk Teknik Perminyakan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian beberapa sesi pelatihan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di Teknik Perminyakan UNIPA.”, kata Airlia. Airlia juga menyampaikan bahwa “Sebanyak total 20 licenses perangkat lunak yang memiliki teknologi canggih untuk keperluan evaluasi kondisi bawah permukaan bumi guna menemukan potensi potensi minyak dan gas, telah diterima oleh UNIPA. 10 licenses Kingdom dan 10 licenses Harmony, untuk keperluan kegiatan evaluasi di industri hulu migas. Total nilai marketnya kurang lebih 2 juta US dolar ”30 miliar rupiah”," tutup Airlia. (mth)
IPB University Gelar Sosialisasi Kelas Internasional Prodi ITK
Jakarta, FNN – IPB University menggelar sosialisasi virtual Program Studi (Prodi) Ilmu dan Teknologi Kelautan Kelas Internasional, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), untuk mendorong semakin banyaknya ahli ilmu kelautan. "Prodi ITK berdiri sejak 1986. Kelas Internasional untuk prodi ini telah dibuka sejak tahun lalu," Koordinator Program Internasional Departemen ITK Riza Aitiando Pasaribu, menurut keterangan resmi IPB University diterima di Jakarta, Jumat. Ada empat divisi di Departemen ini yaitu Divisi Oseanografi, Divisi Hidrobiologi, Divisi Akustik dan Instrumentasi Kelautan, serta Divisi Penginderaan Jauh dan SIG (Sistem Informasi Geografis) Kelautan. Menurut Riza, untuk masuk ke kelas reguler menggunakan jalur seperti umumnya sedangkan jalur masuk kelas internasional terbagi menjadi dua gelombang. Pendaftaran gelombang II melalui Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTM-BK) dimulai pada tanggal 20 Juni mendatang. Dia menjelaskan bahwa Kelas Internasional Prodi ITK menggunakan kurikulum baru sesuai kebijakan Kampus Merdeka sehingga lebih fleksibel. Mahasiswa pada tingkat pertama mengikuti Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU). Mahasiswa kelas internasional mendapatkan fasilitas yang berbeda yaitu riset, studi lapangan, summer course dan winter course ke luar negeri. Prodi itu juga bermitra dengan berbagai universitas di luar negeri seperti University of Taiwan dan University Wellington di Selandia Baru. Dalam waktu dekat Prodi ITK akan bekerja sama dengan berbagai universitas di Eropa. "Kondisi kelautan di luar negeri berbeda dengan parameter yang beda sehingga menambah wawasan baru," ujarnya menambahkan kalau Prodi ITK sedang mempersiapkan sertifikat pendamping seperti sertifikat kompetensi bagi lulusan kelas internasional. Selain bidang akademik, Himpunan Ilmu Teknologi dan Kelautan (Himiteka) juga bekerjasama dengan mahasiswa di universitas luar negeri dalam membuat acara bersama untuk membangun relasi internasional. "Laut adalah masa depan Indonesia untuk generasi mendatang. Lulusan kami diharapkan dapat memanfaatkan potensi laut secara maksimal. Kami tunggu kedatangan kalian para calon mahasiswa," demikian Riza. (mth)
SMA di Pegunungan Papua Mulai Disiapkan Terapkan Sistem SKS
Wamena, FNN - Salah satu sekolah menengah atas (SMA) di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua sedang dipersiapkan untuk uji coba penerapan sistem satuan kredit semester (SKS) dalam pembelajarannya. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait saat di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan belum banyak sekolah di Papua yang menerapkan sistem ini. "Untuk di wilayah pegunungan tengah Papua, program SKS ini baru dilakukan di SMA Negeri 1 Wamena. Kemarin kami sudah menyerahkan surat untuk program tersebut," katanya. Dengan sistem SKS, siswa SMA yang mampu dapat menyelesaikan pendidikan di SMA hanya dalam jangka waktu dua atau satu tahun lebih. "Anak-anak kalau pintar sekali tidak perlu sampai tiga tahun di SMA. Jadi kalau ambil sekarang dan SKS-nya mendukung, dia bisa ambil semester 2 punya, semester 3 punya," katanya. Mantan Sekda Kabupaten Lanny Jaya itu mengatakan sudah dilakukan uji coba juga di enam sekolah yang ada di Kota Jayapura. "Kalau di Jayawijaya kita coba satu. Besok kita akan coba lagi di Biak dan Merauke," katanya. Christian mengatakan sistem ini akan membantu anak-anak yang cerdas agar lebih cepat menyelesaikan pendidikan mereka. "Sehingga jangan kita paksakan anak-anak yang sudah pintar ini mereka tinggal terus hanya menyesuaikan dengan anak-anak yang lain. Padahal mereka punya kecerdasan inikan sudah harus mereka keluar," katanya. (mth)
Kementerian PUPR: Politeknik PU Buka Peluang Kerjasama dengan Hungaria
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) sebagai penyelenggara pendidikan vokasi berbasis keterampilan membuka peluang kerja sama dengan Hungaria. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan guna membangun link and match pada pengembangan kurikulum, pelaksanaan magang, penyelenggaraan beasiswa, penyediaan fasilitas, dan kegiatan lain Politeknik PU terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Hungaria. "Salah satu hasil pertemuan disepakati bahwa Pemerintah Indonesia dan Hungaria memiliki kesamaan pandangan mengenai bagaimana menempatkan pentingnya Politeknik dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Oleh karena itu tadi ada pembicaraan awal mengenai peluang kerja sama Politeknik PU dengan Pemerintah Hungaria," ujar Fatah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Dia mengungkapkan hal tersebut usai mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertemu dengan Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Judith Nemeth Pach. Untuk lebih detailnya terkait rencana kerja sama tersebut, Fatah menyampaikan telah disepakati pada pekan depan rencananya akan dilakukan pembicaraan selanjutnya tentang aspek apa saja yang akan dikerjasamakan. "Salah satunya pelatihan praktik di lapangan (practical training). Tadi disampaikan bahwa Pemerintah Hungaria rencananya juga akan memberikan bantuan pembiayaan dalam kerja sama ini. Peluang ini kita tangkap dengan baik, dari Kementerian PUPR akan segera dibentuk tim untuk mewujudkan kerja sama ini," katanya. Kementerian PUPR terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selain membangun sarana dan prasarana pendidikan, dukungan ini juga diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis outcome keterampilan di Politeknik PU. Sebelumnya Politeknik PU juga telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah BUMN Karya dalam rangka link and match yang diharapkan bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan entitas dunia bisnis konstruksi. Kolaborasi yang dilakukan yakni pendidikan di lapangan, berupa magang di proyek dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di kampus. Politeknik PU merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) rintisan baru di bawah Kementerian PUPR yang dibuka sejak tahun 2019 berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Politeknik PU merupakan salah satu bentuk terobosan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil, dalam menghadapi tantangan global dan tantangan nasional pembangunan infrastruktur ke PU-an. (mth)
POPULER
