POLITIK
Alamak, Gibran Tak Punya Daya Tarik Bagi Anak Muda Kreatif
Klaten | FNN – Sosok Gibran Rakabuming Raka, cawapres yang pencalonannya dipaksakan itu, tak punya daya pikat bagi anak- anak muda yang kritis dan kreatif. Penilaian ini disampaikan oleh Sumarto, pedagang es yang mangkal di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. \"Saya pribadi tidak suka dengan gaya Gibran, niru-niru bapaknya,\" katanya saat diwawancara media, Rabu (3/1/2024). Sarjana ekonomi sebuah perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah itu melihat ada pemandangan yang tak layak dicontoh dari proses pencawapresan Gibran. \"Saya kok merasa negara ini keluar dari jalur budaya kejujuran, terbuka, dan etika. Semua yang baik-baik dan normal, sekarang dibuat tidak baik dan menyimpang. Lalu atas nama peraturan, hal yang buruk itu jadi kebiasaan dan dianggap benar,\" katanya beralasan. Sumarto yang baru setahun lulus itu, kini mengisi waktu dengan berjualan es. Ia meyakini orang-orang seperti dirinya banyak sekali jumlahnya, hanya saja tidak terungkap ke publik. \"Cek berapa jumlah pengangguran saat ini. Tapi kan hidup harus tetap jalan. Gak papa saya jualan, nasib orang beda-beda,\" katanya bersemangat. Namun kadang miris juga melihat \"nasib baik\" Gibran yang semuanya serba mulus. Sedangkan banyak masyarakat yang tersakiti dari cara berpolitik keluarga Jokowi. \"Alih alih mencintai, justru saya apatis terhadap kenyataan itu,\" paparnya. Hal senada dikemukakan oleh Marto Suwito, tukang parkir di seputar Candi Prambanan, Klaten Jawa Tengah. Gibran, katanya bukan contoh yang baik untuk perjuangan anak muda. Hal itu akan menular pada kasus kasus yang lain dimana, orang tua memberikan fasilitas istimewa kepada anaknya dengan cara paksaan. \"Buruk banget caranya,\" kata Suwito singkat. Efek buruk Gibran telah membuka mata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam peristiwa baliho di Batam. Seperti diketahui ikon Kota Batam dikotori oleh pemasangan baliho jumbo pasangan Prabowo Gibran di tempat itu. Akibatnya banyak masyarakat yang malas datang ke tempat itu. Imbasnya fotografer yang biasanya panen order, justru sebaliknya, karena ada baliho pasangan capres yang bukan pada tempatnya. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, sosok Gibran telah mendegradasi elektabilitas Prabowo yang sangat tajam. \"Mungkin kalau cuma foto Prabowo masih banyak yang memaklumi, tetapi begitu berdampingan dengan Gibran, orang langsung berubah psikologinya karena the chemistry doesn\'t mix,\" kata pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube nya, Senin (1/1/2024). Rocky menyinyalir tim Prabowo menganggap harus dipaksa terus-menerus, dengan harapan makin lama akan suka. \"Apa pun keadaannya, sudah menjadi semacam diktum bahwa yang menginginkan perubahan adalah mereka yang memungkinkan politik itu dihela lebih cepat ke depan. Sedangkan yang tidak menginginkan perubahan tentu menganggap ya sudah di sini saja,\" paparnya. Rocky prihatin pada para fotografer yang selalu menunggu momentum, namun terganggu adanya baliho Prabowo. Momentum akhir tahun yang mereka harapkan bisa mendapat pelanggan lebih banyak, akan tetapi rezeki mereka seret gara-gara ada foto Gibran. Ironis kata Rocky bahwa banyak orang malas berfoto di WTB (Welcome to Batam) karena di situ ada fotonya Gibran. Padahal, selama ini Gibran diharapkan bisa menggaet pemilih muda yang jumlahnya sangat besar, di atas 50 persen. Jumlah ini menjadi pasar perebutan yang besar. Jadi, pada pemilu kali bukan lagi pemilih warga di pedesaan yang diperebutkan, tapi justru pemilih muda. Tetapi, sepertinya Gibran tidak bisa masuk lagi di situ. “Kelihatannya sudah final, pemilih muda yang terdidik pasti lebih mendengar ketua BEM UI, ketua BEM UGM, atau ketua BEM UNS daripada mendengar kampanye yang ada kehadiran Gibran. Karena, akhirnya anak-anak muda ini tahu bahwa Gibran itu hanya ditempelkan. Bukan karena idenya ada, tapi karena keinginan Jokowi untuk menjamin kelangsungan rezimnya,” ujar Rocky. Sebaliknya, lanjut Rocky, diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Anies jauh lebih menarik, seperti yang dikemas dalam Desak Anies. Dari acara tersebut otomatis orang ingin menguji Anies teguh atau tidak, konsisten atau tidak pada ide-idenya, yang itu tidak mungkin didapatkan dari Gibran. “Jadi, bagi anak-anak muda ini, kecenderungan untuk kembali pada politik yang basisnya akal sehat, basisnya perdebatan intelektual, basisnya pemeriksaan metodologi, itu tidak pada Gibran karena Gibran tidak terlatih untuk berpikir secara metodologis. Dia bisa ucapin sesuatu dalam 10 - 20 menit karena dia hafal. Jadi, lama-lama anak-anak muda ini tahu cara Gibran menerangkan idenya,” ujar Rocky. Akhirnya Bawaslu menurunkan baliho Prabowo – Gibran yang dipasang di landmark Batam. Akan tetapi, penurunan baliho dilakukan setelah tahun baru, sehingga fotografer keliling di area WTB (Welcome to Batam) sudah telanjur seret rezekinya, sebab ketika pada tahun baru banyak turis yang tidak mau difoto di tempat tersebut. Mereka tidak mau berfoto di area itu karena di belakang mereka ada baliho Prabowo dan Gibran. (*)
Mahfuz Sidik: Pilpres 2024 Jadi Momentum Umat Islam Tidak Lagi Jadi Pendorong 'Mobil
JAKARTA | FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum bagi umat Islam untuk tidak lagi menjadi pendorong \'mobil mogok\' calon presiden. Yakni dengan mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki peluang menang lebih besar. \"Kalau mau mendukung dan tidak lagi menjadi pendorong mobil mogok, maka dukunglah pasangan yang peluang menangnya lebih besar. Menurut saya di 2024 ini, peluangnya lebih besar adalah pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran,\" kata Mahfuz Sidik, Rabu (3/1/2024) sore Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \"Pilpres 2024: Membedah Agenda Keumatan Prabowo-Gibran\" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (3/1/2024). Diskusi ini dipandu Wakil Sekjen Partai Gelora Dedi Miing Gumelar, menghadirikan narasumber Dewan Penasehat TKN Prabowo-Gibran Fadli Zon, politisi dan akademisi Prof Dr Ali Masykur Musa, serta Katib \'Aam PB Jam\'iyyah Ahli Thoriqah Mu\'tabarah Indonesia KH. Miftahul Huda. Menurut Mahfuz, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah perpaduan dua kekuatan yang sebelumnya berseteru, dan kini bersatu. Mereka memiliki komitmen dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. \"Insya Allah umat ini, tidak akan lagi menjadi pendorong mobil mogok. Sekarang saatnya kita menggabungkan suara politik umat di tengah. Pak Prabowo mendapatkan dukungan luar biasa dari gabungan suara umat baik di tengah, kanan dan kiri,\" katanya. Karena itu, Mahfuz berpandangan dalam kontestasi Pilpres 2024, tidak diperlukan lagi Ijtima ulama, karena pada dasarnya suara umat dan ulama telah terdistribusi pada ketiga pasangan calon. \"Jadi kalau ada capres yang mengadakan Ijtima ulama, itu bukan Ijtima ulama, tapi hanya sekedar rukyat dari sekelompok orang saja atau sekelompok ulama di satu posisi saja. Jadi jangan bikin Ijtima yang tidak Ijtima,\" katanya. Sehingga ketika berbicara Ijtima ulama, kata Mahfuz, maka umat Islam harus sadar bahwa Ijtima itu pada dasarnya adalah berbicara masalah kepentingan umat Islam, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, apalagi dalam situasi politik global yang sangat rentan sekarang. \"Pak Prabowo itu paling konsisten dan komitmen terhadap umat. Dalam masalah Palestina misalnya, Pak Prabowo langsung action tidak janji-janji seperti capres lain. Apalagi kalau beliau sebagai pemimpin negara, maka akan lebih besar lagi yang dilakukan, termasuk membebaskaan Palestina,\" tegasnya. Mahfuz menegaskan, Prabowo Subianto adalah sosok capres visioner yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, bukan hanya negara pertengahan. Tidak sekedar menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan kelima dunia. \"Jadi jangan dipecah lagi dengan ijtima ulama yang tidak ijtima. Karena ketika berbicara tentang umat Islam, adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Beliau tidak ingin membuat dua kotak yang terpisah, antara umat dan bangsa. Jadi ketika beliau mengajukan agenda tentang bangsa, sesungguhnya adalah agenda untuk memajukan umat,\" tegasnya. Ia mengakui ada sekelompok orang yang sengaja memelihara situasi pengkotak-kotakan di masyarakat untuk kepentingan elektoral. Mereka menginginkan agar di masyarakat tetap ada pembelahan antara umat dan bangsa. \"Tetapi saya mau mengingatkan, untuk menentukan seorang pemimpin itu, adalah yang jelas komitmennya. Pak Prabowo ini tidak mewakili satu kelompok saja, tapi semua kelompok, baik umat dan bangsa,\" katanya. Mahfuz menambahkan, pasangan Prabowo-Gibran ingin memajukan ekonomi masyarakat dengan berbagai program yang akan dijalankan. Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan menjamin keamanan negara di tengah situasi global yang sangat rentan sekarang. \'Kalau dua hal ini ekonomi dan keamanan sudah bisa dibangun dengan baik, maka negara akan lebih muda menjadikan masyarakat dan bangsanya religius,\" pungkasnya. Tidak Perlu Diragukan Sementara itu, Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fadli Zon menyebut capres nomot urut 2 Prabowo Subianto sudah sejak lama dekat dengan para kiai, ulama, hingga habaib di Tanah Air. Bahkan Prabowo juga sudah sejak puluhan tahun lalu sowan menemui para kiai serta pesantren yang ada di Indonesia, sehingga bukan ujug-ujug kemarin sore, hanya karena menjadi capres. \"Pak Prabowo, saya kenal sudah lebih dari 30 tahun, tidak perlu diragukan lagi dari dulu beliau ini sangat dekat dengan para ulama, para kiai, para habaib. Pesantren-pesantren itu bukan baru-baru kemarin datangi pesantren tapi sudah puluhan tahun yang lalu nih,\" kata Fadli Zon. Ia mengungkapkan, Prabowo bersilaturahmi dengan para kiai, ulama, hingga habaib ini sudah dilakukannya sejak aktif sebagai tentara. Selain itu, kedekatan Prabowo dengan tokoh agama Islam juga tidak hanya di lingkup nasional, tetapi di tingkat internasional. \"Dari puluhan tahun ketika beliau masih berpangkat letnan kolonel bahkan mayor sudah datang kepada para kiai, ulama, tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), dari Muhammadiyah, dari Dewan Dakwah, dari Persis, dari Tarbiah, dari mana-mana, jadi maksudnya beliau datang sowan,\" ucap dia. \"Dekat sama Gus Dur, deket dengan banyak kiai-kiai, bahkan bukan hanya di level nasional, bahkan internasional,\" tambah Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini. Dia mencontohkan salah satu tokoh agama tingkat internasional yang juga disebut pernah dekat dengan Prabowo adalah Raja Abdullah dari Arab Saudi. Fadli kembali menekankan, Prabowo sudah sejak lama dekat dengan para kiai hingga ulama. \"Karena beliau deket sekali waktu itu dengan Pangeran Abdullah yang kemudian menjadi Raja Abdullah. Jadi bukan kemarin sore tapi sudah lama dan bekerja sama,\" ucap Ketua BKSAP DPR ini. Fadli juga menyebut Prabowo memiliki komitmen yang kuat terkait situasi di Palestina. Menurutnya, komitmen itu ditunjukkan dengan aksi Prabowo memberikan sumbangan serta bantuan kepada masyarakat di Palestina. \"Komitmen kepada Palestina mungkin orang bisa bicara-bicara tapi beliau diam-diam langsung menyumbang, ya kemarin menyumbang Rp 5 miliar rupiah langsung tanpa ba, bi, bu, konkret lah,\" kata Fadli. \"Kemudian juga mengirim kapal, membangun rumah sakit dan juga menerima siswa beasiswa dari Palestina mungkin yang akan datang lebih banyak lagi untuk dididik di Unhan dan lain-lain,\" imbuh dia. Wakili Aspirasi Umat Sedangkan politisi dan akademisi Prof Dr Ali Masykur Musa mengatakan, berpolitik dalam pandangan hukum agama itu adalah bagian dari maqashidus syari\'ah, dimana aspirasi umat bisa terwakili dalam pengambilan keputusan di negara \"Karena menegakkan, menjalankan nilai-nilai agama di dalam proses penyelenggaraan negara adalah yang wajib, maka berpolitik adalah wajib. Maka umat, harus memikirkan siapa yang harus menjadi pemimpin negeri ini,\" ujar Ali Masykur Musa. Mantan politisi PKB ini menilai pendekatan Prabowo Subianto kepada umat Islam sejak Pilpres 2014 dan 2019 sangat luar biasa, bahkan pada Pilpres 2024. Sehingga umat Islam bisa menyampaikan aspirasinya kepada Prabowo. \"Prabowo menjadi titik temu aspirasi umat Islam dalam berpolitik menurut agama, yang jumlahnya, menurut saya ada 30 persen plus. Prinsip berpolitik menurut agama itu, telah diterjemakan Pak Prabowo dan Mas Gibran, diantaranya adalah tugas negara akan memberi makan rakyat yang dipersiapkan sejak anak-anak hingga pertumbuhan yang akan mempunyai brain, pemikiran, IQ tinggi dan seterusnya,\" katanya. Prinsip keumatan kedua yang dijalankan Prabowo, kata Ali Masykur, adalah memberikan rasa aman dari ketakukan-ketakutan, dimana ketakutan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga keamanan sosial, ideologi dan sesuatu yang membahayakan republik ini. \"Yang bisa melakukan itu, menurut saya adalah Pak Prabowo. dengan dua jaminan itu, memberi makan dan rasa aman. Ini yang harus dibranding dan diyakinkan kepada publik, bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran yang bisa menjawab itu,\" katanya. Dalam visi pendidikan misalnya, Ali Masykur berpandangan, Prabowo tidak membedakan antara pendidikan umum di sekolah dan pendidikan agama di pesantren. Sebab, hal itu hanya sekedar masalah penyebutan saja, di sekolah disebut murid, sementara di pesantren disebut santri, karena murid dan santri adalah sama-sama anak bangsa yang mempunyai hak untuk mempersiapkan diri. \"Dengan tiga hal itu, menurut saya sudah bisa mengatributkan bahwa kepentingan umat bisa disalurkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena action langkah-langkah bersama dengan umat. Selain itu beliau juga berkomitmen ada Dana Abadi Pesantren, ekonomi keumatan dan ekonomi syariah,\" katanya. Ali Masykur menegaskan, takzimnya Prabowo kepada para kiai dan pesantren itu sangat luar biasa, sehingga tidak salah apabila mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebut Prbowo sebagai orang yang paling ikhlas. \"Dalam konteks geopolitik Islam Pak Prabowo juga memiliki hubungan internasional yang baik. Hubungan Pak Prabowo dengan pemimpin negara lain tidak hanya negara Islam, tapi negara di dunia sangat baik. Ini diperlukan untuk jalan diplomasi yang obyektif, sehingga Pak Prabowo bisa menjadi jembatan massal umat, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia,\" kata Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran ini. Atas dasar hal itu, Katib \'Aam PB Jam\'iyyah Ahli Thoriqah Mu\'tabarah Indonesia KH. Miftahul Huda meminta umat Islam tidak ragu memilih pasangan nomor 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. KH Miftahul Huda menilai Prabowo adalah contoh pemimpin yang harus mendapatkan dukungan penuh dari umat Islam. \"Pak Prabowo memiliki komitmen terhadap umat Islam, hal itu bisa dilihat dari langkah beliau yang kalah terus maju, itu pasti adalah dia seorang pemimpin. Dia punya komitmen terhadap umat, hingga apa yang jadi aspirasi umat kepada dirinya bisa diperjuangkan. Saya kira pasangan Prabowo-Gibran tidak perlu diragukan lagi oleh umat,\" kata KH Miftahul Huda (Ida)
Kepastian Kecurangan Pilpres Tidak Bisa Lagi Disembunyikan dan Mengarah pada Gibranisasi
Jakarta, FNN – Menghadapi berbagai kecurangan yang makin lama makin tampak maka kita mesti meminta pemerintah agar mendatangkan pengawas eksternal, dan mendorong agar civil society juga turut mengawasi. Sambil menunggu para pengamat internasional hadir, jika pasangan calon 01 dan 03 menyatu maka akan mendorong civil society bergerak, karena saat ini kemungkinan civil society sedang menunggu. Jadi, harus ada langkah konkret, meskipun kecil, dan bisa dimulai dari tim hukumnya, misalnya. Prosedur ini bisa tempuh, tetapi di ujungnya harus ada satu kesepakatan dengan membuat semacam petisi supaya lebih kuat, sebuah petisi terhadap kekuasaan supaya jujur dan adil, supaya masyarakat sipil bisa ikut tanda tangan, supaya BEM juga bisa mendorong itu. Kalau hanya dilakukan oleh dua pasangan tersebut, boleh saja, tetapi kurang mampu menggerakkan keinginan bersama untuk mengawasi Pemilu. Demikian disampaikan Rocky Gerung di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/1). “Jadi mesti ada kemarahan yang menimbulkan orang mau untuk bersama dua paslon ini mengawasi Pemilu. Bukan untuk memilih mereka, tapi untuk memastikan bahwa Pemilu ini tidak boleh sedikit pun diarahkan oleh Presiden,” ujar Rocky. Jadi, intinya adalah minta presiden untuk tidak cawe-cawe lagi, lanjut Rocky. Kalau presiden sudah netral, KPU pasti biasa-biasa saja. Kalau KPU dan Bawaslu tidak melihat pengondisian di daerah atau di lokal maka KPU akan merasa baik-baik saja. Lain halnya kalau deklarasi atau joint statement sudah dilakukan. Kemungkinan besar akan terjadi gerakan untuk mengawasi Bansos, BLT, dan sebagainya. Masyarakat internasional juga pasti akan ikut membantu. “Jadi, intinya, kenapa diperlukan joint statement adalah untuk memulai satu gerakan nasional anti-penyuapan dan anti-penggunaan Bansos untuk kepentingan Jokowi,” ujar Rocky. Sebetulnya, kalau soal kecurangan kita bisa langsung menyimpulkan karena kecurangan bukan lagi dugaan dan bukan juga kecurigaan. Fakta-fakta kecurangan sudah terjadi di depan mata. Meskipun dikemas secara canggih menggunakan istilah program pemerintah dan sebagainya, tetapi intinya tetap merupakan kecurangan. Kepastian-kepastian kecurangan, menurut Rocky, makin lama makin tak bisa lagi disembunyikan. Jejak-jejak digital yang dikumpulkan oleh netizen kalau dijadikan fakta maka dengan mudah kita bisa membuat narasi bahwa memang mulai dari pembinaan, lalu mobilisasi kepala desa, lalu berbagai aturan yang memungkinkan para pejabat yang sedang di bawah pengawasan Jokowi bisa ikut berkampanye tanpa harus meninggalkan jabatan dia sehingga fasilitas publik dan fasilitas negara, dimanfaatkan untuk kepentingan Gibran. “Jadi, semua hal yang mengarah pada gibranisasi itu dengan mudah dibaca oleh netizen. Jadi, terjadi gibranisasi di mana-mana,” ujar Rocky.(ida)
Mau Pemilu Fair, Minta Pengawas Eksternal
Jakarta, FNN – Kemarin harusnya Gibran memenuhi panggilan Bawaslu pusat berkaitan dengan bagi-bagi susu di car free day, tapi tidak datang. Baru hari ini akhirnya Gibran datang. Yang menarik, Bawaslu pusat menyatakan tidak ada pelanggaran, tapi Bawaslu Jakarta Pusat tetap mencoba mencari celah untuk menjerat Gibran. Mereka menemukannya melalui pelanggaran Perda. Tarik ulurnya inilah yang membuat orang bertanya-tanya apakah ada campur tangan dari istana. “Ini konyolnya, kan dia musti bilang itu kampanye, bukan karena Perda. Tetap kalau Perda tidak ada urusannya dengan kampanye,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (3/1) Jadi, lanjut Rocky, apapun yang diucapkan, mau level apapun dari Bawaslu atau KPU, sinisme sudah terjadi dan orang menganggap bahwa mau Gibran dihukum atau tidak, dia akan jadi wakil presiden dan dia akan menang. Sepertinya, inilah melatarbelakangi PDIP mencoba menjalin kerja sama dengan tim AMIN untuk menghadapi kecurangan-kecurangan dari rezim penguasa. Memang, untuk menghadapi kecurangan yang di-backup oleh kekuasaan, tidak mungkin kalau dilakukan sendiri berhadap-hadapan. “Iya, saya kira (kerjasama) ini merupakan hal untuk memastikan bahwa jalan menuju 14 Februari itu bersih, dan harusnya tiga-tiganya, bukan Cuma Anies dan Ganjar. Prabowa juga musti ikut di situ dong,” ujar Rocky. Tetapi, lanjut Rocky, orang keburu mengerti bahwa yang bisa protes cuma Anies dan Ganjar, karena mereka yang berpotensi untuk dicurangi. Jadi, tidak ada soal jika dua pasangan ini datang ke pers dan menuntut dengan tajam supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, walaupun itu secara normatif saja. Permintaannya juga harus diperluas, tambah Rocky. Jangan sekadar minta pada KPU atau pemerintah saja, tetapi juga minta pada masyarakat sipil untuk mengawasi. Jadi, musti diundang juga BEM-BEM untuk meminta tolong agar mereka juga menjadi pengawas partikuler. Musti diterangkan juga dalam konverensi pers dan mungkin Anies yang bisa mulai meminta Jokowi atau KPU untuk mengundang secara resmi pengamat internasional, supaya betul-betul orang melihat bahwa ada keseriusan. Jadi, bukan sekadar mengeluh, tetapi juga mesti ada alat. “Jadi, kalau minta jangan curang agak susah karena dari awal memang mau curang. Salah satu caranya adalah minta ada pengawas eksternal,” jelas Rocky. Banyak sekali lembaga bonavit yang andal di dunia, yang mau mengawasi pemilu di Indonesia. Karena, bagi dunia Indonesia tidak boleh jatuh ke dalam otoriterianisme, tidak boleh jatuh dalam penipuan-penipuan Pemilu.(ida)
Aneh, Ratusan Ribu WNI di Malaysia Belum Terdaftar Dalam DPT KPU
Jakarta, FNN - Berbagai kejanggalan dan keanehan terus bermunculan berkaitan dengan pemilih yang berdomisili di luar negeri. Setelah puluhan ribu kertas suara sudah dicoblos sebelum waktunya terjadi di Taiwan, kini muncul persoalan baru. Ratusan ribu warga negara Indonesia yang bermukim di Malaysia belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU. Padahal, KPU sudah melakukan pemutakhiran data. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara Indonesia menyampaikan protes karena mereka belum terdaftar sebagai dalam daftar pemilih tetap pada Pilpres 2024, beredar di dunia maya beberapa hari lalu. Mereka menyampaikan bahwa pada 28 Desember 2023 KPU telah mengumumkan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, tetapi ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia belum terdaftar. Mereka menilai dan menduga ini faktor kesengajaan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu paslon atau partai tertentu. Mereka sudah mengadukan perihal tersebut ke Panwaslu Malaysia dan tetap menuntut ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia mendapatkan hak pilihnya. “Tolong dibantu dan jangan mempersulit kami untuk menggunakan hak pilih. Kami berharap kejadian-kejadian di masa silam, yaitu di tahun 2019, menjadi pelajaran bagi PPLN Malaysia untuk lebih berhati-hati dan bekerja secara jujur dan adil,” ujar juru bicara mereka. Mereka juga menyampaikan apresiasinya kepada Panwaslu Indonesia karena sudah menerima laporan mereka dan berharap laporannya ditindaklanjuti sehingga mereka mendapatkan hak konstitusionalnya. Sebetulnya, juru bicara warga negara Indonesia di Malaysia, El Rasyid, pada 17 Desember 2023 telah mencoba mendaftarkan ke panitia pemilihan luar negeri di Malaysia, namun selalu ditolak dan dipersulit. “Kami merasa dipersulit,” ujarnya melalui sebuah video yang ditujukan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Mereka khawatir tidak terdaftarnya ratusan ribu warga negara Indonesia di Malaysia di DPT ini merupakan bagian dari skenario kecurangan. “Ya, tidak berlebihan ya kalau mereka punya kecurigaan dan kekhawatiran semacam itu, karena pada pemilu dan pilpres 2019 lalu terjadi skandal serius di Malaysia, di mana ribuan kertas suara sudah dicoblos. Untuk Pilpres, surat suara yang sudah dicoblos adalah untuk pasangan nomor satu Jokowi - Makruf Amin yang waktu itu menjadi incamben,” ujar Hersubeno Arief, wattawan senior FNN, dalam kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1).(ida)
Bagi-bagi Susu di CFD, Gibran Dipanggil Bawaslu
Jakarta, FNN – Buntut dari bagi-bagi susu di CFD, Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut 2, dipanggil Bawaslu. Tetapi, tanpa memberikan alasan, Gibran tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Sampai batas waktu yang ditentukan, baik Gibran ataupun perwakilannya tidak tampak hadir ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey, alias Sonny Pangkey enggan berkomentar soal ketidakhadiran Gibran dalam pemeriksaan. Dia hanya mengatakan, keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Triyanto. Sementara itu, Dimas membenarkan bahwa Gibran tidak hadir dalam pemeriksaan, namun pihaknya tidak mendapatkan informasi mengenai alasan ketidakhadiran Gibran. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Benny Sabdo, menjelaskan bahwa Gibran dipanggil setelah adanya temuan fakta baru yang diungkap oleh Bawaslu RI. Fakta baru tersebut mengarah pada meminta keterangan pada aktor utamanya, termasuk Gibran. Keterangan Gibran diperlukan untuk melengkapi informasi yang telah didapatkan Bawaslu Jakarta Pusat dari pemeriksaan sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan politik dilarang dilakukan di lokasi CFD Jakarta. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Mengomentari bagi-bagi susu di CFD yang dilakukan oleh Gibran, Refly Harun dalam kanal You Tubenya edisi Senin (1/1) mengatakan, “Ya, itu money politic-lah, bagi-bagi susu.” Refly juga menjelaskan bahwa program itu sesuatu yang dijanjikan kalau dia terpilih, bukan yang dimaterialisasikan atau yang dilaksanakan ketika kampanye. Kalau dilaksanakan ketika kampanye namanya bukan program, tapi pemberian, dan pemberian itu bisa money politic. Karena yang diperkenankan adalah alat peraga kampanye. Jadi, kalau memberikan makan siang, memberikan macam-macam, itu namanya money politic. “Jadi, wajar kalau Gibran dipanggil, karena dia melakukan pelanggaran kampanye sesungguhnya,” tegas Refly.(ida)
Percakapan di Medsos Menunjukkan Sentimen Negatif terhadap Prabowo - Gibran Sangat Tinggi
Jakarta, FNN - Jika kita melihat hasil dari berbagai lembaga survei, posisi AMIN yang selama ini selalu berada di peringkat ketiga, saat ini sudah bergeser ke peringkat dua. Sementara, posisi Ganjar yang semula berada di peringkat pertama melorot ke posisi ketiga. Namun demikian, kalau versi wakil ketua tim pemenangan Ganjar – Mahfud, Andi Wijayanto, mereka punya survei internal dan digabungkan dengan berbagai big data, Ganjar masih berada di peringkat kedua. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa masih sangat terbuka kemungkinan siapa yang akan masuk ke putaran kedua. Sama seperti kebanyakan lembaga survei lain yang tidak terafiliasi dengan Prabowo – Gibran tentunya, TPN Ganjar memprediksi bahwa Pilpres akan terjadi dua putaran. Apalagi kalau kita mengamati pergerakan percakapan di media sosial, yang penggunanya didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, atau yang disebut juga generasi digital. Generasi ini menjadi pemilih terbesar pada pemilu 2024 ini, sehingga percakapan yang terjadi di media sosial akan sangat berpengaruh pada perubahan pilihan. Dalam percakapan di medsos ini, tampak sekali sentimen negatif terhadap pasangan Prabowo - Gibran sangat tinggi, mulai dari disebut belimbing sayur, etik ndasmu, perdebatan di capres dan cawapres, sampai tagar asal bukan Prabowo. Dalam percakapan antar-pendukung paslon 01 dan 03, juga ada semacam kesepakatan siapa pun yang masuk ke putaran dua, mereka akan saling mengalihkan suaranya, yang penting asal bukan Prabowo. “Ini menurut saya ini fenomena mengejutkan, karena selama ini kita memahaminya bahwa enggak mungkin ketemu antara grassroot 01 dengan 03, karena spektrumnya jauh banget. Tetapi, ternyata bersama dengan proses waktu mereka mulai semacam ada kesadaran,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1). Kabar terbaru adalah peristiwa yang terjadi di Cilincing, Jakarta Utara. Ketika Prabowo berkampanye di sana dan bekerja sama dengan konten creator melakukan masak bersama warga, ada pengakuan warga bahwa mereka dikumpulkan oleh Babinsa dan dijanjikan akan mendapatkan uang dari capres Prabowo. “Saya kira ini penting diklarifikasi, karena jika itu yang terjadi, kita semakin khawatir bahwa bukan hanya dugaan aparat kepolisian yang terlibat, tapi juga aparat TNI di level bawah, di Babinsa, yang juga dilibatkan dalam pemenangan paslon nomor 2 Prabowo – Gibran,” ujar Hersu., Menurut Hersu, kalau tidak diklarifikasi ini berbahaya sekali, TNI diseret-seret ke ranah politik. Apalagi yang terjadi di Boyolali, ketika para pendukung Ganjar -Mahfud dihajar ramai-ramai oleh prajurit yang ada di Boyolali.(ida)
PDIP Membahas Putaran Kedua dengan Timnas AMIN
Jakarta, FNN – Akhirnya, PDIP mengkonfirmasi bahwa benar mereka saat ini tengah melakukan komunikasi dan bertemu dengan tim paslon nomor 1 AMIN. Salah satu agendanya adalah membahas berbagai kemungkinan kerja sama jika Pilpres berlangsung dua putaran. Politisi senior PDIP, Arya Bima, menyatakan mereka sama-sama meyakini bahwa Pilpres akan berlangsung dua putaran. Ini berbeda dengan narasi yang didengung-dengungkan oleh lembaga survei dan TKN Prabowo - Gibran bahwa Pilpres hanya akan berlangsung dalam satu putaran. “Putaran kedua dinamis, masih sangat dinamis saya kira untuk melihat putaran kedua. Itu yang kami yakini dengan 01, karena 02 terlalu yakin satu putaran. Kami dengan 01 tidak yakin satu putaran, pasti dua putaran,” kata Arya Bima di Media Center pemenangan nasional Ganjar – Mahfud, Senin (1/1), seperti dikutip dari kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (2/1). Pernyataan Arya Bima ini memperkuat pernyataan Sekjen DPW PDIP Hasto Kristianto pada pertengahan November lalu bahwa mereka tengah menjalin komunikasi dengan tim AMIN. Namun, saat itu konteksnya mereka sama-sama merasakan adanya tekanan dan kecurangan yang dilakukan oleh rezim Jokowi, rezim penguasa yang mendukung Prabowo – Gibran. “Pernyataan Arya Bima ini bahkan saya kira lebih maju bila dibandingkan dengan dengan pernyataan Hasto sebelumnya, yang hanya bicara soal menghadapi kecurangan. Sementara Arya Bima sudah bicara tentang kerja sama menghadapi Pilpres putaran kedua,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.(ida)
Membagikan Sendiri Bansos, Jokowi Memboroskan Anggaran Hanya untuk Pencitraan
Jakarta, FNN - Meski Bansos kini tengah menjadi sorotan, tetapi Bansos tetap diperlukan karena daya beli masyarakat tidak cukup. Oleh karena itu, mustinya daya beli ditingkatkan. Selama daya beli tidak ditingkatkan maka rakyat berhak minta Bansos karena ini masalah kesejahteraan. Tetapi, bukan berarti presiden boleh menunggangi Bansos. Bayangkan, untuk kunjungan seorang Presiden ke satu daerah, berapa anggaran negara yang digunakan, karena Presiden harus melibatkan pengamanan yang luar biasa. Belum lagi tim pendukungnya, tim advance, tim pengamanan, dan koordinasi di tingkat pemerintah daerah. Itu hanya digunakan oleh Jokowi untuk bagi-bagi Bansos, meski kadang di-bandling dengan peresmian sebuah proyek. Ini benar-benar pemborosan dana yang jika dikonversi menjadi Bansos juga cukup besar. Ditambah lagi Bansos yang sebenarnya adalah dana pemerintah diklaim oleh Jokowi. Bahkan, kemarin Zulkifli Hasan mengklaim bahwa Jokowi adalah PAN sehingga jika Jokowi memberikan Bansos itu bantuan dari PAN juga. “Iya, untuk mengamankan presiden masuk gorong-gorong, mengamankan presiden masuk gang-gang sempit, perlu persiapan satu malam. Untuk mempersiapkan satu malam, perlu ada ide maka mesti ada tim advance dulu. Nanti untuk pasang kamera uangnya macam-macam. Jadi, hanya untuk bagi-bagi dua liter minyak goreng, satu kilo telur, dan sebagainya, harus keluar biaya yang sangat besar,” ujar Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky gerung Official edisi Selasa (2/1). Tetapi, lanjut Rocky, presiden tetap menganggap bahwa itu adalah hak dia, padahal rakyat mengetahui bahwa presiden ke situ cuma mau nampang, tidak ada efeknya apa-apa. “Yang menjadi masalah, Jokowi tetap menganggap bahwa kalau dia bagi-bagi Bansos maka elektabilitas dia akan naik terus. Kan itu juga ngacau. Jadi, dia memboroskan anggaran negara hanya untuk pagelaran pencitraan dia,” ujar Rocky. (ida)
Presiden Jokowi Harus Berhenti Membagikan Sendiri Bansos Karena Conflic of Interest
Jakarta, FNN – Berbicara mengenai Bansos, kemarin TPN Ganjar – Mahfud sempat meminta agar Bansos ditunda dulu sampai Pilpres berakhir. Tetapi, hal itu akan menyusahkan rakyat kecil karena banyak sekali rakyat yang membutuhkan Bansos. Sebetulnya yang dipersoalkan Bansosnya, tetapi Presiden Jokowi yang masih terus membagi-bagikan sendiri Bansos itu kepada rakyat. Ini bisa memengaruhi elektoral seseorang yang dia jagokan. Bansosnya sendiri baik-baik saja dan itu merupakan hak dari masyarakat Indonesia atas pajak-pajak yang mereka bayar. Bansos timbul karena Presiden Jokowi mau langsung mendapat efeknya. Dengan menyerahkan langsung Bansos ke rakyat, artinya Jokowi bertatapan dengan rakyat, bukan bertatapan dengan problem rakyat. “Dia (Jokowi) hanya ingin bertatapan dengan rakyat supaya rakyat tahu bahwa dia membawa oleh-oleh. Itu masalahnya. Jadi, cara berpikirnya juga mesti kita ubah,” ujar Rocky Gerung di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (2/1). “Bagi-bagi bansos on the spot itu adalah kampanye. Mestinya Bansos itu dilanjutkan oleh RT/RW/Lurah, bukan presiden yang bagi-bagi Bansos. Itu memengaruhi efek elektoral dari seseorang yang dia jagokan,” tegas Rocky. Tentu orang tetap menganggap bahwa kebutuhkan hidup masyarakat yang terpapar kemiskinan perlu diangkat, dientaskan kemiskinannya. Tetapi, bukan dengan memanfaatkan Bansos untuk urusan kampanye. “Jadi, Jokowi yang mesti berhenti membagi-bagi Bansos, bukan Bansos yang dihentikan,” tambah Rocky. Oleh karena itu, Jokowi harus berhenti membagi-bagikan sendiri Bansos kepada rakyat, karena bagaimanapun juga conflic of interest-nya sangat kelihatan. “Iya, itu artinya Jokowi memang merencanakan bahwa dia akan turun kampanye sendiri untuk mem-backup Gibran,” ujar Rocky. Kalau kita lihat aktivitas bandara Presiden Jokowi dari satu bandara ke bandara lain, lanjut Rocky, dia bukan membawa konsep, tapi membawa goodybag, membawa oleh-oleh yang dia sebut sebagai Bansos. Padahal, itu adalah hak dari rakyat. Harusnya disalurkan lewat Departemen Sosial, koperasi, atau UMKM. “Semua ada fasilitasnya, kenapa Jokowi sendiri yang mesti turun, seolah-olah 9 tahun yang lalu masih dia ulangi karena takut elektabilitas dia dan Gibran turun drop sehingga dia mesti tatap mata dengan publik,” ujar Rocky.(ida)
POPULER
