POLITIK
Pemilu Dipastikan Curang, Letjen Suharto: Akar Rumput Sudah Kering, Tunggu Pemantik
Jakarta | FNN - Ramai-ramai para tokoh nasional mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sosial, politik, ekonomi, dan demokrasi terkini. Mereka yang terdiri dari purnawirawan TNI, politisi, pengamat politik, pengamat ekonomi, pakar hukum, akademisi, dan mahasiswa koor menyatakan rezim Jokowi harus berakhir. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sudah memprihatinkan dan tidak bisa ditolerir lagi. Solusinya adalah kekuatan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban presiden. \"People power itu tidak dilarang,\" kata Abraham dalam sebuah diskusi publik bertema \"Selamatkan Pemilu yang Demokratis,\" dengan menghadirkan pembicara antara Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ), dan Ishak Rafick (Penulis) dengan dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN, Sabtu (13/01/2024). Abraham mengisahkan pertemuannya dengan Najib Razak di Malaysia. Ia menanyakan bagaimana Malaysia bisa cepat maju, dimana pada tahun 1988 banyak mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Indonesia. Mengutip Najib, Abraham Samad menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dikerjakan oleh bumi putera. Ada proteksi dari negara terhadap pribumi. Atas previlage ini kata Abraham lantas PBB minta direvisi UU tersebut karena melanggar HAM, akan tetapi Najib bisa mempertahankan UU tersebut, karena untuk melindungi kelompok rentan, bukan proteksi. Kalau negara krisis, kata Abraham, Najib Razak mengundang 50 orang terkaya untuk bantu memulihkan krisis. Hal ini berbeda jauh dengan Indonesia yang makin ketinggalan. Bahkan justru sekarang banyak mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia. Pengelolaan sumber daya alam dipegang oleh oligarki, dimana di situ tidak ada pribumi. \"Kita tidak bisa lagi mentolerir rezim sekarang. Kemiskinan bukan karena nasib akan tetapi karena pengelolaan SDA tidak adil,\" paparnya Sementara purnawirawan TNI Setyo Sularso dari Jogjakarta menegaskan bahwa saat ini ia merasa seperti bukan dipimpin oleh bangsa sendiri. Kita dikendalikan oleh SIG (special interested grup) alias oligarki. \"Kita merasa negara kita berada di pemangku negara baru. Presiden adalah orang Indonesia asli tetapi telah diganti WNI. Jadi siapapun bisa menjadi presiden asal WNI, tak peduli dia Arab, Cina, Amerika, atau Negro. Saat ini kita tengah merasakan benturan peradaban antara Reog dan Barongsai. Ishak Rafick menilai bahwa rezim akan berupaya keras untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memenangkan capres tertentu. Oleh karena itu segala cara dilakukan termasuk curang. Sementara masyarakat di Sumatera telah menyatakan dalam survei yang dilakukan Pemuda ICMI, jika pemilu terbukti curang, mereka akan memisahkan diri dari NKRI. \"Ini survei di Sumatera. Keadaan ini tidak baik baik saja. Kalau diteruskan akan jadi bencana nasional,\" paparnya. Saat ini kata Rafick, 20 persen APBN hanya untuk bayar utang. Kita diperas oleh IMF, AS, dan Cina lewat utang atas nama investasi. \"Sebanyak Rp8,041 triliun utang negara kita. Kalau digabung dengan swasta maka mencapai Rp10 ribu triliun,\" tegasnya. Indonesia kata Rafick sudah disetting menjadi bangsa budak. Oleh karena itu harus ada proses yang bisa mengembalikan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa makmur bersama. Rafick mengingatkan bahwa ancaman disintegrasi bangsa sudah sangat nyata. Mereka bisa saja berkilah bahwa kondisi masih tenang. \"Jawa memang lebih tenang. Tetapi kondisi ini bisa-bisa menjadi amuk massa yang hebat. Orang miskin bukan karena takdir, tapi oleh kebijakan pemerintah,\" paparnya. Pemilu saat ini, kata Rafick semua kekuatan ada di istana, akan tetapi seiring perjalanan waktu, TNI sebagian akan berpihak pada rakyat. Tugas Polri memastikan Pemilu berjalan aman, bukan berpihak pada paslon tertentu. Kepala daerah Plt. berpihak, belum lagi para kepala desa, busser yang tugasnya memanipulasi keadaan, yang buruk dibikin seolah olah baik. Mengapa negara dalam keadaan bahaya? Ukurannya adalah setiap capres memiliki survei sendiri dan meyakini kelompoknya yang akan menang dalam satu putaran, kalau tidak dicurangi. \"Sedangkan publik percaya pasti bahwa Pemilu akan dicurangi\" katanya. Oleh karena itu Rafick mengajak masyarakat untuk sadar dan segera ambil sikap dalam proses perubahan. \"Kalau kita diam, sangat bahaya. Indonesia siaga, butuh pemimpin yang mumpuni,\" tegasnya. Purnawirawan TNI yang lain Yayat Sudrajat menyatakan bahwa Jokowi jelas melanggar konstitusi. \"Disintegrasi bangsa 90 persen akan terjadi jika Pemilu tidak jurdil,\" tegasnya. Yayat merasa prihatin atas nasib pribumi yang disebabkan bukan oleh takdir, tapi oleh penguasa yang dzalim. \"Saya perih melihat pribumi hidup dari tong sampah ke tong sampah yang lain. Kehidupan makin sulit. Kita sudah muak terhadap pemerintah. Lengserkan Jokowi segera,\" pungkasnya. Kegelisahan juga dirasakan oleh pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Menurutnya Presiden sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan Polri untuk pengaruhi pemilih. Apalagi dengan pernyataan Kapolri yang menyatakan siapapun yang tidak didukung Presiden dianggap sebagai tukang onar. \"Kita berharap TNI dan Polri netral. Kita tidak untuk makar tetapi kita ingin Pemilu Jurdil, \" tegasnya. Soal keterlibatan Presiden Jokowi dalam salah satu calon, Ikrar menegaskan bahwa presiden telah membajak demokrasi \"Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,\" paparnya. Presiden ikut campur dalam proses Pemilu adalah fakta. Faktanya adalah presiden mengundang kepala desa ke istana. \"Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?,\" tanya Ikrar. Ikrar juga menyampaikan pasca debat, Presiden Jokowi bicara dengan tiga menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. \"Itu kejahatan demokrasi,\" kata Ikrar. Saat ini, kata Ikrar, kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. \"Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia,\" tegasnya. Ikrar mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan demokrasi kaum penjahat. Jika nanti indeks demokrasi turun, maka reputasi Indonesia di mata internasional akan gagal. Dari sisi negara berkembang dan muslim yang apik akan sulit bertahan. Indonesia tidak dipandang sebagai negara demokrasi muslim. Dari sisi negara maju, Indonesia tidak dipandang sebagai negara muslim terbesar yang demokratis. Indeks demokrasi sejak 2015 semakin menurun. Salah satu cara untuk menahan indeks demokrasi supaya tidak turun pengadilan tidak menghukum Haris Azhar dan Fathia Mauludiyanti. Ubedilah Badrun menanyakan semua carut marut politik Indonesia siapa yang paling bertanggungjawab? Jawabannya adalah Jokowi. \"Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,\" tegasnya. Ketua BEM ITB, Bisma Ridho Pambudi menegaskan kondisi demokrasi hari ini sudah genting. \"Alasan apa lagi yang membuat kita diam? Kelompok muda sebetulnya sudah siap untuk bergerak dan memotong kekuasaan Jokowi. \"Nawacita telah berubah nawabencana. Janji Jokowi bullshit, masyarakat makin sengsara,\" tegasnya geram. Sementara Ketua BEM Gielbran Muhammad Noor kembali menegaskan bahwa Jokowi alumnus paling memalukan. Terbukti intervensi KPK, menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Demokrasi saat ini dalam fase runyam. Pembangunan yang dilakukan Jokowi hanya kamuflase. Gielbran berharap gerakan mahasiswa akan terus membesar. Gerakan mahasiswa tidak akan berhenti, tidak takut, dan yakin ini gerakan yang benar. Saat ini sudah 900 kampus sepakat tolak politik dinasti. Jokowi telah menggunakan resources negara untuk kepentingan keluarga. Pernyataan lebih keras disampaikan oleh Purnawirawan TNI Mayjen Soenarko. Ia telah keliling ke empat provinsi. Aceh, Sumut, Jawa Barat Selatan, Banten ingin memisahkan diri. \"Jokowi bajingan demokrasi, penipu dan pengkhianat. Jokowi tidak bisa dipercaya. Kalau didiamkan akan hancur,\" katanya Pemimpin kata Soenarko, kalau tidak punya legitimasi ya turun, kalau gak mau turun, ya diturunkan. \"Itu kata Mahfud MD, lho,\" papar Soenarko. Kritikus politik Faizal Assegaf menyatakan bahwa demokrasi Indonesia dirusak oleh lima orang. Mereka adalah Jokowi, Iriana, Adik Ipar, Gibran, dan Kaesang. Faizal heran belum pernah terjadi selama 9 tahun ada menteri yang berani melakukan pembangkangan. Sementara Ormas dan LSM hanya gemar menjadi industri proposal. Politik cawe-cawe demi sahwat dinasti politik. Letjen Suharto mengaku teriris hatinya mendengar orasi Gielbran dan Bisma. Ungkapan itu mengingatkan kembali peristiwa 1998. \"Saya sungguh terbakar semangatnya dengan pengakuan adik adik,\" tegasnya. \"Apakah 9 partai yang ada itu ada legal standing dari rakyat ada gak? Semua partai ayam sayur, hanya peduli pada kekuasaan,\" paparnya. Soenarko menyampaikan sikap Mahfud MD yang sudah homeless terhadap Pemilu. \"Gak mungkin Pemilu tanpa Jokowi. Jokowi meskipun tukang pelitur, dia sudah disetting oleh orang- orang yang antidemokrasi, \" tegasnya. Keprihatinan juga dirasakan oleh Purnawirawan TNI Letjen Suharto. Ia mengajak masyarakat untuk bersikap: bangkit atau punah. \"Gulingkan Jokowi. 14 Februari 2024 adalah D Day. Itu pasti. Akar rumput sudah kering, tinggal tunggu pemantiknya. Kalau sudah terbakar tidak akan bisa dicegah . Tahun 1998, Pak Harto yang kuat saja bisa roboh. Apalagi 9 ayam sayur ini, pasti roboh. Benalu di republik ini.\" tegasnya. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh hasil survei Pemuda ICMI dan testimoni beberapa tokoh nasional merupakan satu peringatan serius. \"Jangan main-main dengan peringatan ini. Siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, berarti dia membiarkan kehancuran,\" tegasnya. (ant/ind)
Gatot Nurmantyo: Selamatkan Indonesia dari Pemilu Curang dan Disintegrasi Bangsa
Jakarta | FNN - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo merasa miris membaca hasil survei yang dilakukan oleh Pemuda ICMI Pusat yang menyatakan bahwa Pemilu 2024 dipastikan curang. Kecurangan ini akan berdampak sangat serius yakni disintegrasi bangsa. Dalam laporan survei berjudul Pemilu Curang dan Ancaman Disintegrasi Bangsa disebutkan sebanyak 85,2 persen responden setuju memisahkan diri dari NKRI jika Pemilu curang, 6,7 persen tidak setuju, dan 8,1 persen agak setuju. \"Dengan demikian hasil survei ini menunjukkan adanya tingkat kekhawatiran dan ketidakpuasan tinggi di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu yang curang,\" kata Wakil Ketua Umum Organisasi dan Kaderisasi Pemuda ICMI Pusat, Muharam Namlea, Sabtu (13/01/2024) di Jakarta. Muharam menyatakan bahwa survei dilakukan antara 17-27 Desember 2023 dengan melibatkan 2400 responden di wilayah Sumatera, dimana sebanyak 85,2 persen percaya bahwa Pemilu curang. Jika terbukti curang, kata Muharam, masyarakat Sumatera sepakat untuk memisahkan diri dari Indonesia. \"Ini hasil survei yang bicara, bukan saya, mereka pilih memisahkan diri dari Indonesia jika terbukti Pemilu curang,\" tegas Muharam. Gatot menegaskan bahwa apa yang ditemukan oleh Pemuda ICMI tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah Indonesia. \"Ini satu peringatan. Jangan main-main dengan kondisi ini. Bagi siapapun yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka dia membiarkan kehancuran,\" kata Gatot dalam diskusi publik berjudul Selamatkan Pemilu yang Demokratis, Sabtu (13/02/2024) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara antara lain Ikrar Nusa Bakti (Pengamat Politik), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ), Ishak Rafick (Penulis), dan Hersubeno Arief dari FNN sebagai moderator serta Gatot Nurmantyo sebagai penutup diskusi. Adapun peserta diskusi yang hadir antara lain Abraham Samad (mantan Ketua KPK), Faizal Assegaf (kritikus), Purnawirawan TNI Suharto, Purnawirawan TNI Soenarko, mantan anggota DPR RI Hatta Taliwang, dan tokoh-tokoh partai politik. Gatot mengingatkan rakyat Indonesia bahwa saat ini masyarakat sedang menghadapi pengkhianat bangsa. \"Saat ini ada ancaman disintegrasi bangsa dan ada upaya pengkhianatan terhadap negara. Kalau kita tidak bangkit, kita akan pecah,\" tegasnya. Gatot menyarankan rakyat Indonesia mencegah perpecahan ini. \"Ayo kita kawal dengan membuat \"Posko Indonesia Siaga\" agar tidak terjadi perpecahan,\" pintanya. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan presiden sudah pasti tidak netral. Dia menggunakan tangan TNI dan Polri untuk mempengaruhi pemilih. Ikrar menyayangkan sikap Kapolri yang tidak netral. Ikrar berharap TNI dan Polri bertindak netral. \"Saya berani katakan Presiden pembajak demokrasi. Dia merusak demokrasi dengan memaksakan anaknya. Presiden melakukan dramaturgi, apa yg diucapkan dengan dilakukan bagai bumi dan langit,\" paparnya. Cawe-cawe Jokowi makin tampak nyata saat kata Ikrar, pasca debat Presiden berbicara dengan 3 menteri, membahas kampanye apa yang bisa memenangkan capres pilihannya. \"Ini kejahatan demokrasi,\" kata Ikrar. Presiden juga melakukan politik ketakutan, baik yang ada di kelompok capres maupun pada para kepala daerah. Maka lanjut Ikrar, jangan kaget jika upaya Masinton Pasaribu mengusulkan Hak Angket tidak mendapatkan dukungan parlemen bahkan dari partai sendiri. \"Parlemen tidak berhasil menjadi balancing bagi jalannya pemerintahan. Kekuatan parlemen ada di tangan Jokowi\" paparnya. Ikrar menyarankan rakyat Indonesia untuk segera bertindak, bukan omong-omong. \"Kita tidak sekadar siaga, tetapi harus bergerak. Tapi kita tidak akan melawan aparat TNI Polri. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia\" tegasnya. Para perwira kata Ikrar harap kembali ke tugas pokok TNI, jaga serangan dari luar. Tugas Polri pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, bukan penguasa. Tidak ada tugas TNI Polri yang menjalankan perintah presiden memenangkan salah satu paslon. Jika demikian, maka polisi ikut merusak demokrasi. \"Kita harus hindari demokrasi kaum penjahat,\" tegasnya. Ikrar juga menyinggung Presiden yang mengundang organisasi kepala desa ke istana. \"Kalau kepala daerah sudah di tangan Presiden, apa yang kalian bisa lakukan?\" tanyanya. Ikrar mengajak TNI dan Polri untuk tidak terjebak dalam permainan dinasti politik yang terdiri dari Jokowi, Iriana, Gibran, Kaesang dan Bobby. \"Demokrasi kita dirusak hanya oleh 5 orang,\" paparnya. Sementara Ubedilah Badrun menegaskan bahwa prestasi sangat penting bagi sebuah negara demokratis jika sirkulasi pemilu dengan demokratis. Oleh karena itu penyelenggara pemilu dan wasit harus independen. Kalau on the track, maka demokratis. Fakta di Indonesia saat ini penyelenggara Pemilu melanggar etik dan cacat moral. Apalagi presiden terang terangan cawe-cawe. Kecurangan pemilu kata Ubed dilakukan sejak awal. \"Siapa yang paling bertanggungjawab? Ya Jokowi. Kalau faktor utamanya sudah jelas, maka Pemilu wajib tanpa Jokowi,\" pungkasnya. (*)
Di Tengah Jadwal yang Super Padat, Ganjar Tak Lupa Sholat Jumat
Nganjuk | FNN - Memasuki hari ke-46 kampanye Pilpres 2024, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan berkampanye di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (12/1). Sementara itu, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD akan melakukan safari politik di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan agenda kegiatan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, Ganjar akan mengawali aktivitasnya pada pukul 10.50 WIB dengan menghadiri Sarasehan Petani Tebu di Desa Klinter, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kemudian, pada pukul 11.35 WIB, mantan Gubernur Jawa Tengah itu sedianya akan menunaikan salat Jumat, di Masjid Al-Ijabah di Desa Plimping, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Namun akhirnya Ganjar malaksanakan sholat Jumat di Masjid Ponpes Miftahul Ula Ngajuk, Jawa Timur. Selanjutnya, pada pukul 12.50 WIB, Ganjar akan menggelar rapat konsolidasi bersama Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud, calon legislatif partai koalisi, serta para relawan Ganjar-Mahfud asal Nganjuk dan Jombang di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan di Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk. Usai rapat konsolidasi, pada pukul 15.05 WIB, Ganjar secara maraton akan berziarah ke makam Mbah Hasyim dan Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pukul 15.30 WIB, Ganjar akan berziarah ke makam Mbah Wahab di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dilanjutkan ziarah ke makam Mbah Bisri dan Gus Iim di Ponpes Mamba’ul Ma’arif di Denanyar Selatan, Kabupaten Jombang. Selesai berziarah, pada pukul 17.35 WIB, Ganjar bersilaturahmi dengan para Kiai Kampung di Pondok Pesantren Tahfid Hamalatul Quran di Sumberbendo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pada pukul 19.00 WIB, Ganjar dijadwalkan bertemu para petani tembakau di Desa Bawangan Ploso, Kabupaten Jombang. Sementara itu, cawapres Mahfud MD, mengawali safari politiknya di Ponpes Canga’an di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada pukul 09.00 WIB, Mahfud dijadwalkan menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Ponpes Canga\'an. Selanjutnya, pada pukul 11.35 WIB, Mahfud akan melakukan salat Jumat berjamaah sekaligus menyampaikan Kutbah Jumat di Masjid Ponpes Canga’an. Setelah itu, pada pukul 12.30 WIB, Mahfud akan beramah tamah sekaligus makan siang bersama Pengasuh dan Santri di Ponpes Canga’an. Mahfud juga dijadwalkan berziarah ke makam Ratu Ayu Syarifah Khodijah, pada pukul 13.15 WIB di Jalan Untung Surapati, Wetanalon, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Selesai beraktivitas di Pulau Madura, Mahfud akan bertolak menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk melanjutkan safari politik. Setibanya di Makassar, Mahfud langsung bergerak menuju Icon Beach Lounge & Cafe, di Citraland Point of Indonesia untuk menghadiri acara makan malam. (*)
Di Depan Petani Tebu Nganjuk, Ganjar Janji Tidak Impor Gula
Nganjuk | FNN - Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo, menemui dan menerima keluhan para petani tebu, di Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024). Salah satu keluhan petani adalah soal impor gula. Ganjar menyatakan seharusnya Indonesia tidak mengutamakan impor produk bahan pangan yang juga ada di dalam negeri. Kalau kita mau impor, perhatikan dulu produk yang ada di dalam negeri,\" kata Ganjar di hadapan para petani. Politikus PDIP Ini berjanji akan memprioritaskan produk dalam negeri dan meminimalisir impor, salah satunya impor gula. \"Mbok kalau impor gula itu, tebu petaninya dibeli lebih dulu. Jangan sampai kebutuhannya lebih berat impor, maka kita tidak akan pernah mandiri,\" kata Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga berjanji, akan menyeimbangkan neraca impor gula agar produksi dalam negeri tidak kalah, dan membuat petani Indonesia tetap menjadi utama. \"Petani dalam negeri mendapatkan tempat yang utama dan pertama,\" kata dia. Mencatat Seluruh Keluhan Petani Saat ini, Ganjar sudah menginstruksikan timnya untuk mencatat seluruh keluhan para petani tebu. Adapun keluhan para petani, yaitu tentang tidak meratanya alokasi pupuk, bibit tanam dan modal. \"Saya titip saja beberapa poin-poin tadi itu, nggih. Nanti tim saya dari sini atau Pak Agus nanti bisa nyatat, agar kita bisa bahas, agar kita bisa komunikasikan lebih lanjut,\" ujar dia. \"Sehingga masing-masing mulai dari bibit, pupuk, bagaimana menjaga rendemen tinggi, permodalan, sehingga semuanya akan bisa tertangani dengan baik,\" sambung Ganjar. Performa Ganjar dalam Debat Capres Diyakini Mampu Tarik Swing Voters Performa capres Ganjar Pranowo di debat Pilpres 2024 dinilai sangat baik. Karena itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yakin swing voters semakin bisa menentukan pemimpin yang akan mereka pilih pada Rabu, 14 Februari 2024. “Performa Pak Ganjar yang demikian menguasai topik materi debat, saya yakin Pak Ganjar akan semakin mampu meyakinkan publik dan swing voters,” kata Jubir TPN Aryo Seno Bagaskoro. Menurut Aryo, Ganjar sebagai seorang anak polisi di tingkat rendah, menghayati betul urgensi pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Ganjar mampu memaparkan dengan detail, dengan data, dan menawarkan paradigma yang sesuai dengan konteks kekinian. (gpm)
Olahraga Pagi, Ganjar Diserbu Warga Tegal
Jakarta | FNN - Olahraga pagi, capres 2024 Ganjar Pranowo siserbu warga kota Tegal. Ganjar langsung berinteraksi dengan warga saat olahraga pagi. Kegiatan tersebut dilakukan seusai menginap di salah satu rumah warga di Jalan Arjuna, RT02/03 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dari pengamatan media Ganjar Pranowo tampak berlari menyusuri berbagai gang di sekitar lokasi Kota Tegal. Kehadiran Ganjar membuat masyarakat sekitar langsung berteriak memanggil mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. \"Pak Ganjar,\" ujar salah satu warga yang melintas di depan Ganjar yang sedang lari pagi di salah satu sisi jalan. Ganjar Pranowo menjawab dengan senyum ramah. \"Pagi-pagi,\" ujar Ganjar Pranowo. Saat melintasi SMKN 2 Tegal di Jalan Wisanggeni Nomor 1, Ganjar Pranowo disambut meriah oleh anak-anak sekolah yang baru hendak masuk sekolah karena waktu sudah menunjukkan Pukul 06.50 WIB. \"Pak Ganjar, Pak Ganjar, foto dong Pak,\" ujar para pelajar SMKN 2 Tegal tersebut. Ganjar menyempatkan berfoto dengan para siswa-siswi di SMK tersebut meskipun di pinggir jalan dan belum memasuki area sekolah. Ganjar juga melintasi sebuah Sekolah Dasar (SD), saat di pinggir jalan sejumlah anak-anak yang memanggil Ganjar dari seberang ingin bersalaman dan foto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah. \"Sek, saya saja yang nyeberang kesana, kalian di sana ya,\" kata Ganjar menghampiri anak-anak SD di luar pintu gerbang sekolah. Ganjar juga berfoto dengan sejumlah warga yang menyapa dirinya ketika hendak kembali ke tempat ia bermalam. Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo tiba di Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Selasa 9 Januari 2024 pagi. Kehadiran Ganjar Pranowo untuk melakukan safari politik Kampanye Pilpres 2024 di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. (gpm).
Ganjar Menginap di Rumah Warga Tegal
Tegal | FNN - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menginap di rumah warga saat berkampanye di Tegal tepatnya di rumah alumnus SMK Negeri Jateng, Fikri Haikal di Kelurahan Slerok, Tegal, Jawa Tengah. Untuk menuju lokasi menginap, Ganjar menelusuri gang-gang kecil. Fikri merupakan alumni SMKN Jateng Semarang yang merupakan sekolah asrama gratis, gagasan Ganjar Pranowo, dan kemudian bisa langsung kerja. Fikri merupakan salah satu siswa yang sudah bekerja dan membantu keluarga. Bentuk bantuan dari anaknya adalah merenovasi rumah orang tuanya. Sekitar pukul 21.00, Ganjar tiba di Jalan Arjuna, Slerok, Kota Tegal. Dia kemudian berjalan memasuki Gang Senggol, tepatnya di GG.14 A No.56 RT 002, RW 003 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Warga setempat yang penasaran pun ramai memadati gang senggol tempat mantan Gubernur Jawa Tengah itu bermalam. Di lokasi tempat bermalam, Ganjar digelarkan karpet untuk duduk di halaman depan. Sebelum mengakhiri kampanye, dia berdialog dengan warga sambil meminta anak muda menyampaikan aspirasinya. Salah satu perempuan muda pun diminta menunjukkan talentanya. Dia lantas bernyanyi bersama warga di depan Ganjar, menggunakan pengeras suara seadanya. Adapun rumah warga tempat Ganjar Pranowo menginap adalah kediaman Waidah ,55, seorang guru honorer SMP 5 Tegal. Dia merupakan ibu tunggal dari Fikri Haikal, alumni SMKN Jateng Semarang angkatan tahun 2017. Diketahui, Fikri tengah bekerja di Regenesis yang merupakan perusahaan farmasi di Jakarta. Berkat anak itu, Waidah dapat merenovasi rumah yang kini ditumpangi Ganjar Pranowo menginap. Maksud Ganjar menginap di rumah itu adalah dirinya ingin melihat hasil dari alumni SMKN Jateng yang berhasil tersebut. Di sini Ganjar sekaligus berdialog dengan masyarakat termasuk berbicara melalui sambungan telefon dengan Fikri. (gpm).
Gatot Nurmantyo: Tingkat Frustasi Masyarakat Sudah Mengkhawatirkan
Jakarta I FNN – Banyaknya kasus pembunuhan oleh bapak terhadap anak, anak terhadap ibu, dan bunuh diri massal menunjukkan bahwa tingkat frustasi masyarakat makin mengkhawatirkan akibat dari tekanan sosial ekonomi yang melahirkan kemiskinan tiada akhir. “Pada tahun 2021 jumlah orang bunuh diri mencapai 600 orang, tahun 2022 mencapai 900 orang dan kini tahun 2023 mencapai 1200 orang. Itu yang terdata, sedangkan yang belum masih banyak lagi,” papar mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam diskusi publik berjudul “Situasi Sosial dan Kebatinan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024”, menghadirkan pembicara antara lain Paulus Wirutomo (Profesor Sosiologi UI), Saiful Mujani (Profesor Politik UIN Jakarta), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ) dengan moderator Hersubeno Arief dari FNN di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024. Gatot juga menyinggung soal Pemilu yang saat ini sedang berproses. Menurut Gatot Pemilu kali ini tidak akan menghasilkan demokrasi yang berintegritas, sebab sejak awal campur tangan presiden sudah dilakukan, bahkan diakui secara sadar. “Kalau Pemilu dilakukan dengan curang, gimana mau berintegritas,” tanyanya. Sementara mantan pendukung Jokowi dua periode, Saiful Mujani berpendapat jika ingin mendapatkan Pemilu yang Jurdil (jujur dan adil), maka Jokowi harus dimazulkan terlebih dahulu. Sebab cawe-cawe Jokowi sudah sangat gamblang dan makin masif yang membuat pasangan Capres nomor urut 01 dan nomor urut 03, sulit mendapatkan keadilan. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Jokowi. Ada orang yang bilang berbahaya pemakzulan itu bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober 2024, mungkin proses pemakzulan belum selesai. Tetapi itu harus dilakukan karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang didukung Jokowi sangat tidak layak untuk dipilih. Itu proses yang sangat penting. Bahwa kemudian sampai Jokowi turun belum selesai proses pemakzulan, tidak apa-apa, tetapi kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Jokowi berhenti kan bisa masuk penjara,” kata Saiful. Saiful mengaku Jokowi saat ini berbeda dengan Jokowi tahun 2014. Ada kebijakan yang menyimpang pasca Jokowi dilantik pada periode kedua. Pilpres 2014 dan 2019 Saiful mendukung Jokowi, tetapi awal periode kedua ia melihat gejala agak lain. Menurut Saiful ada kebijakan yang menyimpang seperti pelemahan KPK, Omnibuslaw yang dipaksakan, dan sikap Jokowi yang tidak tegas dalam peralihan kekuasaan dari dia ke siapa pun. “Awalnya saya dukung, tetapi bukan karena Jokowi bagus melainkan karena Prabowo tidak lebih baik dari Jokowi, the best among the worth. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang belum menciptakan kerusakan. Memilih Jokowi bukan karena dia hebat, tetapi karena mudhorot-nya lebih kecil,” paparnya. Saiful menegaskan bahwa saat ini ia harus mengambil sikap atas perubahan perilaku Jokowi. “Tahun 2024 betul-betul unpredictable. Jokowi cawe-cawe terlalu jauh. Jokowi terang-terangan tidak netral. Padahal presiden-presiden sebelumnya di akhir masa jabatannya tidak mempersiapkan anaknya untuk maju,” paparnya. “Ini satu cara kita memilih dengan menghindari kerusakan. Kalau dibilang akan berbuat lebih baik, hal itu terlalu abstrak, sedangkan kalau kerusakan itu nyata dan lebih mudah,” tegasnya. Suasana batin masyarakat Indonesia adalah berpikir praktis dan mengambil mudahnya saja. “Jokowi paham betul kondisi masyarakat saat ini, di mana hanya ada 40 persen masyarakat Indonesia yang well informed society, sementara 60 persen lainnya adalah mereka yang tidak tahu tentang politik nasional,” paparnya. Belum lagi lanjut Saiful, jumlah penerima bansos yang mencapai 20 juta, lalu dikalikan 3 menjadi 60 juta. “Angka yang cukup besar. Merawat orang seperti ini gampang saja bagi Jokowi karena ia punya segalanya, punya resources, punya sistem dan punya energi,” tegasnya. Saiful menegaskan bahwa Jokowi menjaga dan memelihara masyarakat seperti ini dengan bansos, padahal duit rakyat. Stigma yang berkembang di masyaralat adalah Jokowi orang baik, sering bagi-bagi sembako dan pupuk murah. Ini yang membuat masyarakat senang dengan Jokowi, padahal semua itu duit APBN alias duit rakyat Indonesia bukan duit Jokowi. Fakta di lapangan bahwa masyarakat saat ini banyak yang mengalami kesulitan hidup, jatuh dalam jurang kemiskinan, hidup dalam kesusahan, dan banyak yang bunuh diri. Dalam situasi seperti ini, kata Saiful semestinya tidak ada orang yang memilih orangnya Jokowi, mereka mustinya bisa pilih Anies atau Ganjar agar ada perubahan. Akan tetapi Jokowi bisa memelihara yang 60 persen itu dengan bansos dan pupuk subsidi besar-besaran. Oleh Jokowi semua dipegang dan dikendalikan. Pemilu jadi tidak jurdil. Pemilu 2024 tidak ada gunanya karena tidak ada perubahan. Maka untuk mendapatkan Pemilu yang jurdil, Saiful berpendapat Jokowi harus dimakzulkan untuk menegakkan integritas. “Inilah cara menjaga integritas. Berharap Pemilu netral kepada KPU dan Bawaslu tidak bakal digubris sebab penentunya adalah Jokowi. Jokowi melakukan kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur,” tegasnya. “Tidak ada etik sama sekali di MK, tidak menghargai konstitusi. Seharusnya Jokowi melarang Gibran maju. Yang terjadi dia malah mendoakan,” katanya geram. Menurut Saiful, Pemilu 2024 adalah akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan Jokowi secara sistemik, massif, dan terstruktur. DPR tersandera, padahal hanya butuh 30 persen untuk impeachment presiden. “Mereka sesungguhnya tidak happy. Bagaimana mungkin seorang ketua partai besar yang seharusnnya bisa menjadi capres, nyatanya menjadi calon wakil pun tidak bisa. Secara obyektif gak mungkin bahwa dia happy. Munas partai memutuskan ketua umum partai otomatis menjadi capres atau cawapres, hari ini tidak jadi apa-apa malah diberikan kepada putra mahkota. Apa tidak mangkel?,” paparnya. Mujani juga menyentil anomali yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi di sisi lain hidup makin susah. Tapi oleh Jokowi, situasi seperti ini direspons dengan bansos. Mujani juga mengungkapkan rasa takut akan hasil Pemilu 2024 yang menimbulkan ketidakpuasan. “Yang saya takutkan dengan kekisruhan sepanjang 2023, orang akhirnya tak percaya hasil Pemilu 2024. Mereka lalu bikin keributan. Untuk ribut tak perlu 40 persen jumlah pemilih turun semua. Cukup 1 juta orang di Jakarta, bakar- bakaran maka akan ribut. Pemilu yang jujur dan fair adalah Pemilu tanpa Jokowi,” paparnya. Saiful menilai bahwa orang yang ditunjuk Jokowi tidak layak untuk dipilih. Pemilu ini Pemilu Jokowi bukan Prabowo. Tapi mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, Prabowo pingin jadi presiden dan Jokowi pingin anaknya jadi wapres. Senada dengan Saiful Mujani, Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ Ubedilah Badrun menegaskan pemilu tanpa Jokowi menjadi penting, tinggal bagaimana elit politik bekerja agar rakyat terselamatkan, situasi sosial aman, dan Pemilu berintegritas. Pemerintah mengklaim seolah-olah ekonomi baik, tetapi faktanya terjadi penurunan kelas di masyarakat. “Gen-Z jumlahnya 27 persen, ditambah Mileniel 25 persen, maka ada 52 persen. Mereka penentu masa depan Indonesia. Kalau Mereka diam saja, tidak punya sikap, maka selesailah republik ini. Inilah momentum Gen-Z harus punya sikap untuk mengatakan pada dunia bahwa pemilu kali ini tidak berintegritas,” paparnya. Kalau penyebabnya adalah Joko Widodo, kata Ubed maka Gen-Z berhak untuk mengatakannya. Waktunya Gen-Z speak up dan tidak perlu takut. “Kebebasan sipil kita hari ini 5,59 , jadi rapotnya merah. Mahasiswa itu sederhana, ingin menyampaikan pendapat, ya dengarkan saja. Mereka menolak politik dinasti, Mereka menolak pelanggar HAM tidak diadili, dan menolak kolusi, korupsi dan nepotisme. Kalauhanya gara-gara itu Panwas mengamuk, ini jelas Upaya pembungkaman sipil,” tegasnya. Menanggapi upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak menjalani konstitusi sesuai aturan yang ada. Ini diungkapkan Puan merespons permintaan pemakzulan terhada Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena dinilai cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024. “Kita jalankan konstitusi sesuai dengan aturan yang ada. Aspirasi silakan disampaikan,” ujar Puan saat ditemui wartawan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, seusai meresmikan GOR Bung Karno, Kamis, 11 Januari 2024. “Kita tetap menjaga situasi menjelang Pemilu 2024 ini supaya damai. Kemudian terjaganya netralitas semua aparat dan penegak hukum,” katanya. Sementara para advokat dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara akan melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo. Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus, mengatakan, Jokowi saat ini telah menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan demokrasi dan secara absolut akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulutan dinasti Jokowi. Masalah ini berpuncak di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, dinasti politik Jokowi itu tidak hanya menguasai supra-struktur politik di eksekutif dan legislatif. \"Tetapi juga menguasai, bahkan menyandera lembaga yudikatif,\" ujar Petrus. Adapun pihak yang akan digugat perbuatan melawan hukum adalah Jokowi beserta keluarganya. Seperti Iriana (istri Jokowi), Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, Mohammad Bobby Afif Nasution (menantu Jokowi), Anwar Usman (ipar Jokowi), dan Prabowo Subianto, calon presiden yang berpasangan dengan Gibran. Selain keluarga Jokowi dan capres Prabowo, gugatan itu juga menyasar Komisi Pemilihan Umum. \"Juga keputusan KPU yang menetapkan pasangan capres-cawapres sepanjang atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan,\" ujar dia. Selanjutnya, yang akan digugat itu, yakni hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat, serta Podcast Bocor Alus Politik. Tuntutannya adalah meminta agar PTUN Jakarta menyatakan dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan melawan hukum. \"Atau suatu perbuatan yang dilarang, sehingga harus dihentikan,\" ucap Petrus. Sebelumnya sekelompok orang menamakan Petisi 100 mendatangi Menkopolhukam Mahfud Md di kantornya pada Selasa lalu. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024, hingga usulan pemakzulan Jokowi. (*)
Saiful Mujani: Pemilu Jurdil Bisa Dilakukan Jika Jokowi Dimakzulkan
Jakarta I FNN – Mantan pendukung Jokowi dua periode, Saiful Mujani berpendapat jika ingin mendapatkan Pemilu yang Jurdil (jujur dan adil), maka Jokowi harus dimazulkan terlebih dahulu. Sebab cawe-cawe Jokowi sudah sangat gamblang dan makin masif yang membuat pasangan Capres nomor urut 01 dan nomor urut 03, sulit mendapatkan keadilan. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi publik berjudul “Situasi Sosial dan Kebatinan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024”, menghadirkan pembicara antara lain Paulus Wirutomo (Profesor Sosiologi UI), Saiful Mujani (Profesor Politik UIN Jakarta), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ) dengan moderator Hersubeno Arief dari FNN di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Jokowi. Ada orang yang bilang berbahaya pemakzulan itu bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober 2024, mungkin proses pemakzulan belum selesai. Tetapi itu harus dilakukan karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang didukung Jokowi sangat tidak layak untuk dipilih. Itu proses yang sangat penting. Bahwa kemudian sampai Jokowi turun belum selesai proses pemakzulan, tidak apa-apa, tetapi kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Jokowi berhenti kan bisa masuk penjara,” kata Saiful. Saiful mengaku Jokowi saat ini berbeda dengan Jokowi tahun 2014. Ada kebijakan yang menyimpang pasca Jokowi dilantik pada periode kedua. Pilpres 2014 dan 2019 Saiful mendukung Jokowi, tetapi awal periode kedua ia melihat gejala agak lain. Menurut Saiful ada kebijakan yang menyimpang seperti pelemahan KPK, Omnibuslaw yang dipaksakan, dan sikap Jokowi yang tidak tegas dalam peralihan kekuasaan dari dia ke siapa pun. “Awalnya saya dukung, tetapi bukan karena Jokowi bagus melainkan karena Prabowo tidak lebih baik dari Jokowi, the best among the worth. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang belum menciptakan kerusakan. Memilih Jokowi bukan karena dia hebat, tetapi karena mudhorot-nya lebih kecil,” paparnya. Saiful menegaskan bahwa saat ini ia harus mengambil sikap atas perubahan perilaku Jokowi. “Tahun 2024 betul-betul unpredictable. Jokowi cawe-cawe terlalu jauh. Jokowi terang-terangan tidak netral. Padahal presiden-presiden sebelumnya di akhir masa jabatannya tidak mempersiapkan anaknya untuk maju,” paparnya. “Ini satu cara kita memilih dengan menghindari kerusakan. Kalau dibilang akan berbuat lebih baik, hal itu terlalu abstrak, sedangkan kalau kerusakan itu nyata dan lebih mudah,” tegasnya. Suasana batin masyarakat Indonesia adalah berpikir praktis dan mengambil mudahnya saja. “Jokowi paham betul kondisi masyarakat saat ini, di mana hanya ada 40 persen masyarakat Indonesia yang well informed society, sementara 60 persen lainnya adalah mereka yang tidak tahu tentang politik nasional,” paparnya. Belum lagi lanjut Saiful, jumlah penerima bansos yang mencapai 20 juta, lalu dikalikan 3 menjadi 60 juta. “Angka yang cukup besar. Merawat orang seperti ini gampang saja bagi Jokowi karena ia punya segalanya, punya resources, punya sistem dan punya energi,” tegasnya. Saiful menegaskan bahwa Jokowi menjaga dan memelihara masyarakat seperti ini dengan bansos, padahal duit rakyat. Stigma yang berkembang di masyaralat adalah Jokowi orang baik, sering bagi-bagi sembako dan pupuk murah. Ini yang membuat masyarakat senang dengan Jokowi, padahal semua itu duit APBN alias duit rakyat Indonesia bukan duit Jokowi. Fakta di lapangan bahwa masyarakat saat ini banyak yang mengalami kesulitan hidup, jatuh dalam jurang kemiskinan, hidup dalam kesusahan, dan banyak yang bunuh diri. Dalam situasi seperti ini, kata Saiful semestinya tidak ada orang yang memilih orangnya Jokowi, mereka mustinya bisa pilih Anies atau Ganjar agar ada perubahan. Akan tetapi Jokowi bisa memelihara yang 60 persen itu dengan bansos dan pupuk subsidi besar-besaran. Oleh Jokowi semua dipegang dan dikendalikan. Pemilu jadi tidak jurdil. Pemilu 2024 tidak ada gunanya karena tidak ada perubahan. Maka untuk mendapatkan Pemilu yang jurdil, Saiful berpendapat Jokowi harus dimakzulkan untuk menegakkan integritas. “Inilah cara menjaga integritas. Berharap Pemilu netral kepada KPU dan Bawaslu tidak bakal digubris sebab penentunya adalah Jokowi. Jokowi melakukan kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur,” tegasnya. “Tidak ada etik sama sekali di MK, tidak menghargai konstitusi. Seharusnya Jokowi melarang Gibran maju. Yang terjadi dia malah mendoakan,” katanya geram. Menurut Saiful, Pemilu 2024 adalah akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan Jokowi secara sistemik, massif, dan terstruktur. DPR tersandera, padahal hanya butuh 30 persen untuk impeachment presiden. “Mereka sesungguhnya tidak happy. Bagaimana mungkin seorang ketua partai besar yang seharusnnya bisa menjadi capres, nyatanya menjadi calon wakil pun tidak bisa. Secara obyektif gak mungkin bahwa dia happy. Munas partai memutuskan ketua umum partai otomatis menjadi capres atau cawapres, hari ini tidak jadi apa-apa malah diberikan kepada putra mahkota. Apa tidak mangkel?,” paparnya. Mujani juga menyentil anomali yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi di sisi lain hidup makin susah. Tapi oleh Jokowi, situasi seperti ini direspons dengan bansos. Tak hanya itu, Mujani mengungkapkan rasa takut akan hasil Pemilu 2024 yang menimbulkan ketidakpuasan. “Yang saya takutkan dengan kekisruhan sepanjang 2023, orang akhirnya tak percaya hasil Pemilu 2024. Mereka lalu bikin keributan. Untuk ribut tak perlu 40 persen jumlah pemilih turun semua. Cukup 1 juta orang di Jakarta, bakar- bakaran maka akan ribut. Pemilu yang jujur dan fair adalah Pemilu tanpa Jokowi,” paparnya. Saiful menilai bahwa orang yang ditunjuk Jokowi tidak layak untuk dipilih. Pemilu ini Pemilu Jokowi bukan Prabowo. Tapi mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, Prabowo pingin jadi presiden dan Jokowi pingin anaknya jadi wapres. Senada dengan Saiful Mujani, Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ Ubedilah Badrun menegaskan pemilu tanpa Jokowi menjadi penting, tinggal bagaimana elit politik bekerja agar rakyat terselamatkan, situasi sosial aman, dan Pemilu berintegritas. Pemerintah mengklaim seolah-olah ekonomi baik, tetapi faktanya terjadi penurunan kelas di masyarakat. “Gen-Z jumlahnya 27 persen, ditambah Mileniel 25 persen, maka ada 52 persen. Mereka penentu masa depan Indonesia. Kalau Mereka diam saja, tidak punya sikap, maka selesailah republik ini. Inilah momentum Gen-Z harus punya sikap untuk mengatakan pada dunia bahwa pemilu kali ini tidak berintegritas,” paparnya. Kalau penyebabnya adalah Joko Widodo, kata Ubed maka Gen-Z berhak untuk mengatakannya. Waktunya Gen-Z speak up dan tidak perlu takut. “Kebebasan sipil kita hari ini 5,59 , jadi rapotnya merah. Mahasiswa itu sederhana, ingin menyampaikan pendapat, ya dengarkan saja. Mereka menolak politik dinasti, Mereka menolak pelanggar HAM tidak diadili, dan menolak kolusi, korupsi dan nepotisme. Kalauhanya gara-gara itu Panwas mengamuk, ini jelas Upaya pembungkaman sipil,” tegasnya. Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan tingkat frustasi masyarakat dan keadaan sosial ekonomi sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. “Pada tahun 2021 jumlah orang bunuh diri mencapai 600 orang, tahun 2022 mencapai 900 orang dan kini tahun 2023 mencapai 1200 orang. Itu yang terdata, sedangkan yang belum masih banyak lagi,” paparnya. Pemilu saat ini kata Gatot tidak akan menghasilkan demokrasi yang berintegritas, sebab sejak awal campur tangan presiden sudah dilakukan, bahkan diakui secara sadar. “Kalau Pemilu dilakukan dengan curang, gimana mau berintegritas,” tanyanya. Menanggapi upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak menjalani konstitusi sesuai aturan yang ada. Ini diungkapkan Puan merespons permintaan pemakzulan terhada Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena dinilai cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024. “Kita jalankan konstitusi sesuai dengan aturan yang ada. Aspirasi silakan disampaikan,” ujar Puan saat ditemui wartawan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, seusai meresmikan GOR Bung Karno, Kamis, 11 Januari 2024. “Kita tetap menjaga situasi menjelang Pemilu 2024 ini supaya damai. Kemudian terjaganya netralitas semua aparat dan penegak hukum,” katanya. Sementara para advokat dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara akan melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo. Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus, mengatakan, Jokowi saat ini telah menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan demokrasi dan secara absolut akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulutan dinasti Jokowi. Masalah ini berpuncak di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, dinasti politik Jokowi itu tidak hanya menguasai supra-struktur politik di eksekutif dan legislatif. \"Tetapi juga menguasai, bahkan menyandera lembaga yudikatif,\" ujar Petrus. Adapun pihak yang akan digugat perbuatan melawan hukum adalah Jokowi beserta keluarganya. Seperti Iriana (istri Jokowi), Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, Mohammad Bobby Afif Nasution (menantu Jokowi), Anwar Usman (ipar Jokowi), dan Prabowo Subianto, calon presiden yang berpasangan dengan Gibran. Selain keluarga Jokowi dan capres Prabowo, gugatan itu juga menyasar Komisi Pemilihan Umum. \"Juga keputusan KPU yang menetapkan pasangan capres-cawapres sepanjang atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan,\" ujar dia. Selanjutnya, yang akan digugat itu, yakni hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat, serta Podcast Bocor Alus Politik. Tuntutannya adalah meminta agar PTUN Jakarta menyatakan dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan melawan hukum. \"Atau suatu perbuatan yang dilarang, sehingga harus dihentikan,\" ucap Petrus. Sebelumnya sekelompok orang menamakan Petisi 100 mendatangi Menkopolhukam Mahfud Md di kantornya pada Selasa lalu. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024, hingga usulan pemakzulan Jokowi. (*)
Ucapan Kasar Prabowo Bisa Dipidana
Jakarta, FNN – Akhir-akhir ini, calon presiden nomor uurt 2 Prabowo Subianto semakin sering mengucapkan kata-kata kasar. Meski tidak menyebut siapa yang dituju atas kata-kata kasarnya itu, tapi semua orang pasti paham bahwa kata-kata kasar itu ditujukan kepada Anies Baswedan. Apa atau siapakah yang bisa menghentikan kata-kata kasarnya yang memang terlahir dari karakter emosionalnya? Apakah hukum bisa menjeratnya? Ternyata, kata-kata kasar dari Prabowo bisa berdampak serius secara hukum sehingga bisa dibawa ke ranah hukum. Menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, kata-kata ‘goblok’ bisa dianggap sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Soal tersebut diatur dalam pasal 280 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu atau sering disebut undang-undang Pemilu. “Tentang menghina ya, bisa dijerat,” kata Rahmat Bagja di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (10/1). Bagi mereka yang melanggar, lanjut Rahmat Bagja, terdapat ancaman pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah. Rahmat Bagja juga menyatakan bahwa ahli bahasa yang nanti akan dimintai pendapatnya untuk menilai apakah hinaan yang disampaikan ketua umum partai Gerindra itu bisa dijerat dengan pidana atau tidak. Memang, Prabowo tidak menyebut nama orang yang dia maksud saat melontarkan kata-kata ‘goblok’. Rahmat Bagja berjanji akan memeriksa kasus tersebut jika ada yang melaporkan. Namun, kata hingga saat ini belum ada laporan soal ucapan Prabowo itu. Seperti diketahui dari sebuah video viral bahwa Prabowo membuat geger ketika berbicara di hadapan relawannya di Pekan Baru, Riau, (9/1), dengan mengatakan bebagai kata-kata kasar. Di acara tersebut, selain kata ‘goblok’, Prabowo juga menyampaikan berbagai ucapan yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan, seperti kata ‘tolol’, ‘asal njeplak’, membuat perbandingan dengan binatang. “Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah. Dia pintar atau goblok sih?” ujar Prabowo. “Dia ngerti enggak, ada HGU (hak guna usaha), hak guna bangunan, dan hak pakai. Itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Manakala pemerintah memerlukan, saya segera menyerahkan. Enggak usah dibawa debatlah, Anda hanya memperlihatkan ketololan,” ujar Prabowo. Demikian di antara peryataan kasar Prabowo dalam acara di Pekan Baru, Riau. “Memang Prabowo tidak secara spesifik menyebut siapa yang dia maksud, tapi konteksnya jelas, soal kepemilikan tanah itu, pasti ini dikaitkan dengan pernyataan dari Anies Baswedan dalam debat capres hari Minggu lalu,” kata Hersubeno Arief dalam kanal You Tube Hersubeno Point FNN edisi Kamis (11/1). (ida)
Jabatan Dicopot Habibie, Prabowo Marah dan Minta Perpanjangan 3 Bulan bahkan 3 Hari, Tetap Ditolak
Jakarta I FNN – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat agar cermat memilih pemimpin. Dia menyarankan memilih pemimpin yang tidak suka marah-marah. Sebab, kalau pemimpinnya suka marah, ia khawatir akan berdampak pada rakyat yang dipimpinnya. \"Kalau kawan kita yang satu marah terus, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain, bisa ditonjok kepala negara lain,\" imbuh JK, panggilan akrab Jusuf Kalla. Sentilan JK lantas direspons oleh Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid yang menyebut Prabowo adalah pihak yang disentil JK. Nusron menyebut Prabowo suka joget, bukan suka marah. Benarkah? Tabiat Prabowo yang suka marah agaknya bukan terjadi saat debat Capres saja. Sejak 26 tahun yang lalu sebuah buku sejarah telah mencatat bahwa capres 3 kali gagal itu memang sering marah, bahkan di depan presiden.Fakta ini terungkap dalam sebuah perseteruan antara Presiden Habibie dan Pangkostrad Prabowo Subianto tahun 1998. Episode ini selalu menarik untuk disimak, apalagi soal kontroversi berakhirnya karier militer menantu Soeharto itu, apakah dipecat atau tidak. Tamatnya karier militer Prabowo terjadi saat Bacharudin Jusuf Habibie menjabat sebagai Presiden tahun 1998. Habibielah yang mencopot Prabowo Subianto kala itu dari jabatan Panglima Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat). Prabowo sempat marah dan menolak dengan meminta penundaan 3 bulan, 3 minggu, hingga 3 hari. Akan tetapi Habibie tetap besikukuh menolaknya. Cerita itu ditulis Habibie dalam Buku setebal 549 halaman berjudul, Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi terbit tahun 2006. Di halaman 102 buku tersebut terdapat cerita dialog Presiden BJ Habibie dengan Prabowo saat dilakukan pergantian Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998. Pergantian Komandan Kostrad secara mendadak itu lantaran Habibie mendapat laporan dari Pangab Wiranto tentang terjadinya pergerakan ABRI di seputar kediaman Habibie di Kuningan, Jakarta. Habibie bercerita, “Sekitar pukul 09.00, saya meninggalkan Kuningan menuju Istana Merdeka didampingi oleh perangkat keamanan Presiden, ADC, Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Pratiknya, Jimly Asshiddigie, Gunawan Hadisusilo, dan Fuadi Rasyid. Saya memasuki Istana Merdeka dari pintu gerbang depan sebelah barat. Di depan tangga, Pangab Wiranto menantikan kedatangan saya dan memohon untuk diperkenankan melaporkan keadaan di lapangan, tetapi hanya empat mata. Saya katakan bahwa saya tidak memiliki banyak waktu, karena sudah terlambat satu jam dan ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa saya tidak berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Saya persilakan Wiranto mengikuti saya ke ruang kerja Presiden di Istana Merdeka. Di ruang kerja Presiden, Pangab melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di kediaman saya di Kuningan, demikian pula Istana Merdeka. Jenderal Wiranto mohon petunjuk. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab.” Pangab Jenderal Wiranto mengusulkan Panglima Divisi Siliwangi dari Jawa Barat sebagai Pangkostrad. Memerhatikan Instruksi Presiden agar pergantian Pangkostrad harus dilaksanakan sebelum matahari terbenam dan karena masalah teknis pelantikan Panglima Divisi Siliwangi baru hanya dapat dilaksanakan keesokan harinya, maka Pangkostrad sementara akan dijabat oleh Asisten Operasi Pangab Letjen Johny Lumintang. Kepada Letjen Johny Lumintang akan diperintahkan untuk segera mengembalikan semua pasukan ke basis masing-masing sebelum matahari terbenam. Habibie menyetujui usul Pangab untuk melantik Panglima Divisi Siliwangi, Mayjen Djamari Chaniago sebagai Pangkostrad esok harinya pada tanggal 23 Mei 1998. Usul untuk menugaskan Letjen Johny Lumintang agar menjadi Pangkostrad sementara juga dapat dierima Habibie. Setelah pembicaraan dengan Pangab selesai, ADC melaporkan bahwa Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto minta waktu bertemu. “Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Letjen Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto. Pak Harto baru 24 jam meletakkan jabatannya. Pak Harto yang telah memimpin negara dan bangsa selama 32 tahun, tentunya memiliki pengaruh dan prasarana yang besar dan kuat,” kata Habibie. Prabowo akhirnya menghadap BJ Habibie di Istana Merdeka untuk mempertanyakan pencopotan dirinya dari jabatan Pangkostrad.Kedatangan Prabowo untuk bertemu Habibie perlu diungkap, karena baru pukul 06.10 pagi, Habibie menelepon Jenderal Wiranto dan meminta untuk menempati jabatan Menhankam/Pangab dalam kabinet yang baru saja dibentuk. “Hanya sekitar tiga jam kemudian, saya menerima laporan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Oleh karena itu, kepada Pangab saya beri perintah untuk segera mengganti Pangkostrad, dan kepada Pangkostrad baru diperintahkan untuk mengembalikan pasukan Kostrad ke basis masing-masing pada hari ini juga sebelum matahari terbenam,” kata Habibie. Kebijakan ini kata Habibie berlaku pula bagi tiap gerakan pasukan tanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangab. Komandan yang bertanggung jawab akan segera diganti. Mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangab telah membuat kebijakan menggerakkan pasukan Kostrad? Menurut Habibie, sebagai seorang militer profesional, Pangkostrad sudah harus memahami “Saptamarga” dan “Sumpah Prajurit”. Dengan mengambil kebijakan tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan Pangab, Pangkostrad telah melanggar “Sumpah Prajurit”. Mengapa? Mau ke mana? “Sebelum saya menerima Prabowo, saya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan tersebut,” kata Habibie. Prabowo lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sangat intelektual dan rasional. Disiplin intelektual memungkinkan untuk menganalisis, mempertanyakan, memperdebatkan tiap jejak seorang diri atau dengan lingkungannya, termasuk dengan atasannya. Berbeda halnya dengan disiplin militer. Setiap langkah harus dilaksanakan sesuai perintah atasan walaupun bertentangan dengan pendapat pribadi pelaksana perintah tersebut. Pembawaan Prabowo Subianto masih bernapaskan disiplin intelektual, yang dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu menguntungkan. Sebagai seorang militer profesional, ia harus tunduk pada disiplin militer. Karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto di mana budaya feodal masih subur, maka dalam gerakan dan tindakannya sering terjadi konflik antara disiplin militer dan disiplin sipil. Apa pun yang dilakukan akan ditolerir dan tidak pernah mendapat teguran dari atasannya. Kebiasaan pemberian “eksklusivitas” kepada Prabowo adalah mungkin salah satu penyebab gerakan pasukan Kostrad tanpa konsultasi, koordinasi, dan sepengetahuan Pangab terjadi. Kebiasaan tersebut mungkin terjadi bukan karena kehendak Presiden Soeharto, tetapi lingkungan feodallah yang memperlakukannya demikian. “Walaupun saya sangat akrab dan dekat dengan Prabowo, ia menganggap saya sebagai salah satu , tetapi tersebut tidak boleh saya tolerir dan biarkan. Ini suatu pelajaran bagi semua bahwa dalam melaksanakan tugas, pemberian “eksklusivitas” kepada siapa saja, termasuk kepada keluarga dan teman, tidak dapat dibenarkan. Kemudian ketika Prabowo masuk ke ruang saya, melihat bahwa Prabowo tidak membawa senjata apa pun, saya merasa puas. Hal ini berarti pemberian “eksklusivitas” kepada Prabowo tidak dilaksanakan lagi,” paparnya. Terjadi suatu dialog antara Presiden dan Pangkostrad, dan sebagaimana biasa jika mereka bertemu, berbicara dalam bahasa Inggris. Prabowo dengan nada marah mengatakan, “Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad.” Saya menjawab, “Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti.” “Mengapa?” tanya Prabowo. Saya menyampaikan bahwa saya mendapat laporan dari Pangab bahwa gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka. “Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden,” kata Prabowo. “Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda,” jawab saya. “Presiden apa Anda? Anda naif!” jawab Prabowo dengan nada marah. “Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan,” jawab saya. Prabowo memohon kepada Habibie agar diberi waktu tiga bulan menguasai pasukan. “Atas nama ayah saya Prof. Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad,” mohon Prabowo. Habibie lantas menjawab dengan tegas, “Tidak! Sampai matahari terbenam Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrad yang baru!” Prabowo belum menyerah, ia memohon lagi untuk bisa berkuasa di Kostrad tiga minggu bahkan tiga hari. “Berikan saya tiga minggu atau tiga hari saja untuk masih dapat menguasai pasukan saya!” Habibie kembali menyatakan ketegasannya dan langsung menjawab, “Tidak! Sebelum matahari terbenam semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrad baru! Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja.” Prabowo masih nawar lagi. \"Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!” jawab Prabowo. “Ini tidak mungkin, Prabowo!,” jawab Habibie. Percakapan Habibie dengan Prabowo terus berlangsung memanas. Sampai akhirnya salah satu staf khusus Presiden Sintong Pandjaitan meminta, Prabowo meninggalkan ruangan karena Presiden Habibie akan menerima tamu berikutnya. Sintong Panjaitan masuk dan mengatakan, “Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan.” Presiden Habibie mengatakan, “Sebentar,” dan Sintong Panjaitan meninggalkan ruangan lagi. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Prabowo untuk meminta agar ia dapat berbicara melalui telepon dengan Pangab Wiranto. Habiabie kemudian menugaskan kepada salah satu ADC Presiden yang berada di ruangan untuk segera menghubungi Pangab. Setelah menelepon ke Markas Besar ABRI, ADC Presiden menyampaikan bahwa Pangab tidak dapat dihubungi. Untuk kedua kalinya pintu terbuka dan Sintong Panjaitan mempersilakan Prabowo meninggalkan ruangan karena tamu Habibie, Gubernur Bank Indonesia sudah tiba dengan staf, bersama Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita. Habibie masih sempat memeluk Prabowo dan menyampaikan salam hormat saya untuk ayah kandung dan ayah mertua Prabowo. “Kemudian, saya didampingi anak saya, Thareg, meninggalkan ruang tamu untuk menengok istri, anak, dan cucu,” kata Habibie. Habibie mengakui bahwa Prabowo Subianto putra tertua dari keluarga yang sangat terhormat, sangat intelektual, dan sangat kritis. Bahkan, ayah kandungnya adalah salah satu idolanya sejak masih di SMA. Dedikasi Prabowo, begitu pula orang tua dan saudara-saudaranya terhadap bangsa dan negara, tidak perlu diragukan. “Saya percaya bahwa iktikad dan niat Prabowo untuk melindugi saya adalah tulus, jujur, dan tepat. Masalahnya iktikad dan niat yang baik dan tepat itu dilaksanakannya tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan Pangab. Kesimpulan ini saya ambil ketika tadi pagi Pangab melaporkan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Dari laporan tersebut secara implisit dinyatakan bahwa tindakan Pangkostrad, tidak sepengetahuan dan dikoordinasikan dengan Pangab,” kata Habibie. Hal itu tidak dapat ditolerir, karena akan memengaruhi para komandan lainnya untuk bertindak sendiri-sendiri dengan alasan apa pun tanpa koordinasi. Sikap demikian dapat mengakibatkan kekacauan bahkan perang saudara yang memungkinkan proses “Balkanisasi” Republik Indonesia. “Bukankah kemarin pagi tanggal 20 Mei 1998 saya telah sampaikan kepada Pangab bahwa saya tidak akan menerima kepala staf angkatan termasuk Pangkostrad sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atau permohonan Pangab? Ini berarti gerakan pasukan dari Kostrad tanpa sepengetahuan Pangab tidak boleh saya tolerir,” kata Habibie. Lalu mengapa Habibie memberi batas waktu sebelum matahari terbenam dan pada hari ini juga pasukan harus kembali ke basis masing-masing, ketika pasukan Kostrad sedang bergerak? “Peralatan dan teknologi kita masih belum memungkinkan untuk memantau gerakan pasukan pada malam hari. Alasan ini pula saya manfaatkan ketika saya harus memutuskan siapa yang akan menjadi Menhankam/Pangab dalam Kabinet Reformasi Pembangunan,” kata Habibie. Setelah Habibie bersama istri dan anak-anaknya melaksanakan shalat Ashar, ia kembali ke ruang tamu untuk menerima Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, dengan timnya, didampingi oleh Ginandjar Kartasasmita. Gubernur Bank Indonesia melaporkan, keadaan ekonomi berkembang ke arah hiperinflasi. Suku bunga sudah berkisaf antara 60 persen dan 90 persen. Nilai rupiah berada antars Rp14.000 dan Rp17.000 untuk tiap dolar AS, dan menujv ke Rp20.000 per dolar AS seperti ramalan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Karena ketidakpastian, krisis moneter dan krisis politik modal mulai lari ke luar negeri dan pengangguran teruf meningkat. Akibatnya, yang hidup di bawah garis kemiskinan terus bertambah. Keadaan semakin memprihatinkan. Cadangan devisa sudah menciut menjadi sekitar 68 persen dari cadangan semula. Setelah melaporkan keadaan ekonomi nasional, Gubernur Bank Indonesia memohon pengarahan dan petunjuk presiden. Syahdan, setelah dicopot dari jabatan Panglima Kostrad, Prabowo dikirim ke Bandung menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak lama kemudian Dewan Kehormatan Perwira dibentuk.Dewan Kehormatan Perwira dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Sekp/533/P/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998. Sebelum mengambil keputusan ini, Dewan Kehormatan Perwira telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998 dengan terperiksa Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus.Dewan Kehormatan Perwira pada akhirnya mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara. Isinya adalah sederet pelanggaran Prabowo dan menutup dengan rekomendasi pemecatan dari TNI. (*)
POPULER
