Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan baru terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Jenderal Andika tak ingin anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dilarang ikut seleksi calon prajurit TNI.

Hal itu disampaikannya dalam rapat penerimaan prajurit TNI (Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI). Tahun Anggaran 2022. Momen rapat tersebut diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.

Menanggapi mudahnya anak cucu PKI menjadi calon prajurit TNI, pengamat politik senior dan pemerhati masalah pertahanan dan keamanan, Rahman Sabon Nama memberikan komentar tegas dan keras. “Pernyataan Panglima TNI Andika Perkasa Membahayakan Institusi TNI,” katanya kepada FNN, Kamis, 31 Maret 2022 di Jakarta.

Rahman kemudian menjelaskan sejarah lahirnya Tap MPRS No. 25 tahun 1966 yang isinya melarang PKI dan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia.

“Lahirnya TAP MPRS No. 25 tahun 1966 bermula ketika TNI bersama Angkatan 66 melakukan koreksi atas penyimpangan jalannya pemerintahan Bung Karno melalui penyelamatan negara dari berbagai keresahan kebijakan pemerintah yang terjadi di tengah rakyat dan pemberontakan G30SPKI. Melalui gerakan rakyat dan Mahasiswa Angkatan 66 dengan dukungan TNI mengajukan Tritura yaitu: bubarkan PKI, bubarkan kabinet Dwikora dan turunkan harga,” tegasnya.

Oleh karena itu lanjut Rahman,  Tap MPRS No. 25 thn 66   sebagai dasar hukum konstitusi negara untuk melembagakan usaha-usaha mengikikis habis sisa-sisa G3SPKI dan antek-anteknya.

Rahman menegaskan, pernyataan  Panglima TNI Andika Perkasa atas kebijakan rekruitmen prajurit TNI tersebuy di atas, fatal bagi institusi TNI  tersusupi ideologi komunis. “PKI jelas bertentangan dengan konstitusi negara Tap MPRS No. 25 tahun 1966,” paparnya.

Rahman mempertanyakan sikap Panglima yang sangat permisifi terhadap komunisme. “Saya bertanya, apakah karena Panglima TNI Jenderal Andika belum merasakan perjuangan seperti para pendahulunya?” tanyanya.

PKI sampai hari ini terus berupaya untuk menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Rahman mencontohkan beberapa upaya TNI dalam melawan PKI di berbagai wilayah di Indonesia.  

“Peristiwa Pekalongan tahun 1945 TNI menyelamatkan pemerintahan Pekalongan setempat yang direbut paksa oleh PKI. Peristiwa 3 Juli 1946 di Yogjakarta, TNI menyelamatkan perebutan kekuasaan oleh PKI Tan Malaka dari Perdana Menteri Sutan Syahrir. Pada 1948 TNI bersama rakyat juga menumpas pemberontakan PKI Madiun,” pungkasnya. (sws)