Press "Enter" to skip to content

Segudang Warisan Masalah Indonesia Pasca Jokowi

Share ke Sosial Media
  • Bangsa kita di bawah kepemimpinan Jokowi terpolarisasi dalam dua kubu yang saling berlawanan. Terkotak-kotak dalam dua kubu yang sering disebut sebagai cebonger dan kampretos. Yang menyedihkan sebagai kepala negara, Jokowi merupakan bagian dari persoalan tersebut.

Oleh : Hersubeno Arief

Sejumlah persoalan “maha” besar bakal dihadapi Prabowo Subianto bila terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019.

Beberapa pengamat sudah menulis tentang beban berat, dan agenda Indonesia Pasca Jokowi yang harus dilakukan Prabowo menyusul munculnya hasil survei elektabilitas Jokowi sudah di bawah 50%.

Sebagai petahana, angka elektabilitas di bawah 50% sudah lampu merah. Apalagi melihat arus perlawanan dan militansi yang ditunjukkan oleh para pendukung paslon 02 Prabowo-Sandi, serta lemahnya dukungan dan militansi para pendukung terhadap Jokowi-Ma’ruf.

Menyatukan kembali bangsa yang terbelah (divided nation) menjadi agenda utama dan terbesar Prabowo-Sandi. Belum pernah sebagai bangsa kita menghadapi situasi seperti saat ini.

Bangsa kita di bawah kepemimpinan Jokowi terpolarisasi dalam dua kubu yang saling berlawanan. Terkotak-kotak dalam dua kubu yang sering disebut sebagai cebonger dan kampretos. Yang menyedihkan sebagai kepala negara, Jokowi merupakan bagian dari persoalan tersebut.

Bangsa kita memasuki situasi post truth, dimana fakta tak lagi relevan. Situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta-fakta yang obyektif.

Agenda besar ini tidak mudah untuk segera dilakukan. Perlu waktu panjang dan kesabaran. Dalam sebuah anekdot sering digambarkan di dunia ini ada dua jenis orang yang sulit diyakinkan dan diubah keyakninannya. Pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Kedua, pendukung Jokowi.

Prabowo-Sandi harus menempatkan diri sebagai presiden-wakil presiden bangsa. Bukan hanya presiden-wakil presiden para kampretos yang mendukungnya.

Agenda berikutnya adalah memperbaiki perkonomian bangsa. Perekonomian Indonesia di bawah Jokowi oleh banyak pengamat dinilai dilakukan secara ugal-ugalan. Lebih berorientasi kepentingan kelompok pendukungnya dan pencitraan.

Utang negara yang menggunung, termasuk prioritas utama yang harus diselesaikan. Gali utang, tutup utang merupakan pola baku pada pemerintahan Jokowi.

Kritik terhadap strategi pembangunan Indonesia, bukan hanya darai dalam negeri, tapi juga Bank Dunia. Yang terbaru dari majalah ekonomi berpengaruh di dunia, The Economist.

Bank Dunia menyebut pembangunan infrastruktur Indonesia berkualitas rendah, tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana. Asal-asalan. Sementara The Economist menilai pemerintahan Jokowi sudah kehilangan kepercayaan dari para investor.

Tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan agenda berikutnya yang juga sangat penting. Banyak undang-undang dan peraturan yang diubah, kalau perlu ditabrak demi mengakomodir kepentingan pemerintah dan kroninya.

Kasus diundurnya pelantikan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, pelantikan Archandra Thahar warga negara AS sebagai Menteri ESDM yang kemudian dianulir, batalnya penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI) sektor koperasi dan UMKM, batalnya kenaikan harga premium, dan terbaru batalnya pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir adalah sederet bukti amburadulnya tata kelola administrasi pemerintahan Jokowi.

Pages: 1 2 3 4 5

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *