Survei Tuna Susila

Oleh Sri Widodo Soetardjowijono

Jakarta, FNN – Jancuk. Inilah kata spontan yang dilontarkan Bahruddin, salah satu anggota Front Pembela Islam (FPI) Bogor, sesaat setelah mengetahui ada anggotanya yang mendukung capres 01 Jokowi – Ma’ruf Amin. Namun, sikapnya berubah ketika tahu bahwa informasi itu dibuat oleh LSI Denny J.A. yang selama ini terlihat pro capres 01 dalam Pilpres 2019. Ia tak percaya FPI mendukung capres 01 seperti yang diklaim LSI.

Bantahan bahwa ada FPI yang mendukung paslon 01 juga disampaikan Juru Bicara FPI, Munarman, yang menegaskan bahwa survei tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Ia menyebut LSI Denny J.A. berbohong dan mengkhayal sehingga melanggar prinsip ilmu statistik.

Puluhan lembaga survei di musim Pilpres ini memang tampil aneh. Rilis-rilis hasil survei selalu mengundang decak kagum masyarakat lantaran ngawurnya tidak kira-kira. Fakta di lapangan, kampanye paslon 02 Prabowo-Sandi selalu dihadiri puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat, sementara kampanye Jokowi-Ma’ruf hanya dihadiri ratusan orang. Bahkan. gatra.com pada Sabtu (30/3) melaporkan deklarasi Relawan Bela Jokowi (Bejo) Provinsi Jambi yang hanya dihadiri oleh 14 orang.

Sungguh ironis dengan deklarasi dan kampanye Prabowo yang selalu membludak, tiba-tiba puluhan lembaga survei mengeluarkan statistik Jokowi lebih unggul daripada Prabowo. Kita tidak tahu siapa yang mereka survei. Akan tetapi, kita yakin mereka tidak menyurvei tenaga sukarelawan dan guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, buruh-buruh pabrik yang tertindas kebijakan perusahaan, serta ojek online yang tak punya kekuatan hukum dan dihantui masa depan suram.

Kita tidak tahu kelompok profesi mana yang mereka survei, tetapi kita yakin mereka tidak melakukan survei terhadap petani yang tak mampu beli pupuk, sawah kekeringan, dan gagal panen. Mereka juga tidak menyurvei nelayan yang hasil tangkapannya tidak memadai karena mahalnya harga BBM.

Mereka pasti juga tidak melakukan survei terhadap pelaku UMKM yang sulit berkembang, sulit mendapatkan pinjaman bank, dan sulit memasarkan produk mereka.

Entah siapa yang disurvei, tapi kita yakin mereka ogah melakukan survei terhadap para pengangguran, korban gusuran, korban PHK, dan korban-korban kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Survei itu dibuat sedemikain rupa agar petahana bertengger di angka 57 persen. Ini angka imajinasi. Imajinasi itu diupayakan agar tampak logis. Oleh karena itu, di luar survei pasukan dikerahkan untuk mendekati angka itu. Seluruh kekuatan dan kekuasaan disinergikan.

Caranya? Seluruh aparat negara dikerahkan. Polres mendoktrin Polsek, Polsek mendoktrin Babinkamtibmas agar masyarakat mendukung capres petahana. Polisi yang bertugas di desa-desa wajib mendatangi tokoh masyarakat, preman, komunitas penghobi, ahli mancing, penggemar burung, bikers, dan kelompok masyarakat lainnya. Mereka meminta agar kelak memilih capres petahana. Tidak jarang mereka menakut-nakuti. Strategi politik genderuwo dijalankan secara masif, terencana, dan terstruktur.

Demikian juga aparat negara lainnya, Bupati menekan Camat, Camat menekan Kepala Desa, Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun dan Ketua RW agar memenangkan pasangan capres nomor 01. Para Kepala Desa ditakut- takuti: jika 01 tidak menang maka penggunaan Dana Desa akan diperkarakan.

Masyarakat biasa yang bukan abdi negara dan bukan anggota komunitas juga tidak lepas dari sasaran doktrin. Mereka harus memenangkan pasangan 01. Jika tidak, Indonesia akan seperti Suriah, perang  saudara. Tak lupa bumbu penyedapnya ditaburkan bahwa Prabowo tukang culik, pelanggar HAM, dan antek Orde Baru. Jika Prabowo menang, Indonesia akan kembali ke zaman purba dan jahiliyah.

Itulah politik lampor yang mereka kampanyekan. Rakyat dibikin takut oleh sosok Prabowo, seakan Prabowo makhluk paling membahayakan dan bejat yang tak punya hak hidup untuk jadi pemimpin. “Kebejatan” Prabowo disebarluaskan melalui media sosial. Sejalan dengan itu, aparat pemerintah berkhotbah tentang bahaya hoaks. Padahal, kata Rocky Gerung, produsen hoaks terbesar ya penguasa itu sendiri.

Masyarakat akar rumput juga dibikin jijik terhadap Habib Riziek Shihab. Pimpinan FPI yang paling konsisten memerangi kemungkaran itu, tampaknya begitu menakutkan bagi penguasa. Maklum, kelompok ini paling solid mendukung Prabowo. Oleh karena itu, ia difitnah sebagai ulama cabul biar umat Islam murka. Yang terjadi justru umat Islam makin simpati.

Akan tetapi, sebagian kecil masyarakat lain yang malas baca dan hanya percaya dari sumber “katanya” itu, meyakini sepenuh hati. Mereka adalah orang-orang yang melahap mentah-mentah kampanye heroik “Pokoke Jokowi”. Mereka tak perlu lagi referensi lain; mereka tak perlu baca dan mendengar dari sumber yang benar. Otak mereka didoktrin hanya untuk percaya kepada kelompok mereka belaka.

Kebencian mereka setiap hari dipupuk dan dirawat agar pada 17 April 2019 mereka satu suara tidak memilih Prabowo. Kampanye sang Capres pun tak jauh dari ujaran kebencian. Mereka hanya mampu mengingat kelemahan pasangan Prabowo Sandi, mereka pikun jika mengingat kelebihan pasangan nomor 02 ini. Inilah yang dieksploitasi terus-menerus.

Berbeda dengan Prabowo-Sandi yang selama kampanye tak pernah menyingung pribadi Jokowi maupun Maruf Amin. Prabowo selalu mengajak masyarakat akan pentingnya kedaulatan negara, mewaspadai dominasi asing, penguasaan aset negara oleh asing, dan kesiapan masyarakat menghadapi perkembangan dunia yang pesat.

Prabowo mengingatkan generasi muda harus siap menghadapi tuntutan zaman. Jika tidak siap, mereka akan tergilas oleh kemajuan bangsa-bangsa lain.

Inilah fakta yang ada. Tampak jelas kualitas pasangan 01 dan 02. Tampak nyata pula dukungan terhadap keduanya. Namun, mengapa survei-survei itu merilis hasil yang mengagetkan?

Kita jadi ingat pesan pengamat politik LIPI Siti Zuhro agar mewaspadai survei-survei menjelang Pemilu 2019 – netral atau memihak – yang bisa dilihat dari sumber dananya. Agak sulit mengatakan survei-survei yang memenangkan Jokowi itu netral.  Tugas mereka memang memuaskan yang mendanai. Semakin bagus servisnya, makin mahal tarifnya. Sama seperti profesi tuna susila yang lain.

Di luar survei – untuk melegitimasi kemenangan palsu – petahana menghambat setiap kegiatan kampanye Capres 02. Dari pengadangan di jalan raya hingga pelarangan landing pesawat terbang; dari  mempersulit perizinan hingga pembatalan penggunaan gedung, stadion, dan tempat lainnya. Semua dilakukan untuk memenuhi angka kemenangan di atas 60 persen, sebagaimana ambisi petahana.

Tampak jelas target itu harus tercapai dengan menggelorakan slogan Gas Poll, Perang Total, dan Lawan. Duh, kasar ya.

Mulutmu Harimaumu

Siapa pun yang pernah tinggal atau lahir di Boyolali khususnya atau Jawa pada umumnya, pasti mengenal istilah Ajining Diri Dumunung Ing Lathi yang artinya kurang lebih Harga Diri Seseorang Diukur dari Lidahnya. Pepatah ini hampir sama dengan Mulutmu Harimaumu. Jokowi pasti hafal slogan ini karena sejak SD sudah diajarkan untuk menjaga moral kita untuk hati-hati dalam berbicara, berjanji, dan berceramah.

Mana janji pertumbuhan ekonomi 7 persen, mobil Esemka, dollar 10 ribu, 10 juta lapangan kerja, dan stop impor sembako. Ada puluhan janji lainnya yang menurut Fadli Zon, ada 66 janji kampanye Jokowi pada 2014 yang diingkari. Ini yang menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Ini yang akan menerkam capres petahana, 17 April 2019 kelak.

Kejujuran adalah sikap yang sangat mahal bagi bangsa ini. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya.

Lidah capres tampak jelas di layar televisi dan di saluran youtube tentang kebohongan dan arogansi. Ia berbohong soal ganti untung tanah gusuran, soal BPJS, soal proyek-proyek, termasuk yang mangkrak. Ia arogan saat memekikkan kalimat perlawanan terhadap rakyat di Jogjakarta. Gerak-gerik lidahmu sangat nyata disimak oleh rakyat di pelosok desa, petani, nelayan, peternak, pelajar dan mahasiswa. Lidah yang sangat berbisa.

Bagaimana mungkin lembaga survei bisa mengklaim kemenangan 60 persen ketika migrasi besar-besaran dari 01 ke 02 terjadi setiap saat. Bagaimana mungkin rakyat percaya survei bayaran itu jika fakta di lapangan menunjukkan Prabowo lebih unggul.

Bagaimana mungkin pendukung petahana tak malu mengatakan bahwa jumlah massa yang banyak bukan ukuran kemenangan, sementara mereka mengumpulkan massa bayaran, memerintahkan kampus, kepala desa, dan aparat lainnya ikut kampanye biar terlihat lebih banyak. Ironis.

Ada upaya manipulasi yang diulang-ulang, sehingga masyarakat percaya dengan kebohongan itu. Kelak rakyat yang menjadi korban, karena disumpal oleh informasi bohong. Jika didiamkan, maka ini berbahaya, sebab manipulasi hasil survei seperti ini sangat mungkin akan berlanjut dengan manipulasi hasil hitung suara pilpres.

Menjadi pelacur tampaknya memang lebih gampang. Kerja mudah dan cepat dapat upah. Tapi pelacur tetaplah pelacur yang tak punya susila, yang mengabaikan norma, tata krama dan moralitas. Ia bekerja semata-mata untuk  memuaskan pemesan dan pelanggan.

Rilislah survei sesering mungkin dengan hasil yang setinggi-tingginya, publik tak akan percaya. Publik tak perlu panduan survei untuk menentukan calon presiden pilihannya. Di layar televisi dan di lapangan, publik sudah bisa menilai mana loyang mana emas, mana yang pendusta mana yang amanah. END

Tinggalkan Balasan