Presiden Bikin “New Normal”, Rakyat Malah Rindu “Old Normal”

Oleh Mochamad Toha

Jakarta, FNN – Contoh “tidak sehat” ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi saat datang ke Pusat Perbelanjaan Summarecon Mall Bekasi, Selasa (26 Mei 2020 | 16:17 WIB). Entah lupa atau tidak, Presiden Jokowi memasang masker tidak pada tempatnya.

Masker terletak di bawah dagunya tanpa menutup mulut dan hidungnya. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan beberapa pendampingnya, memasang masker pada tempatnya. Memakai masker ala Presiden Jokowi inikah New Normal tersebut?

Padahal, dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi selalu menginstruksikan supaya semua orang yang keluar rumah wajib pakai masker, seperti dikutip Kompas.com, Senin (6 April 2020). Ironis bukan? Sebuah contoh yang tidak boleh ditiru rakyat!

Yang dikhawatirkan jika foto pakai masker ala Presiden Jokowi ini disimpan di HP rakyat. Dan bisa dijadikan “foto sakti” jika ada pelanggar PSBB yang tak pakai masker di jalanan. Rakyat tinggal bilang, “Pak Presiden saja pake maskernya seperti ini!”

Memangnya Kapolri Jenderal Idham Azis bisa seperti anggota Polri yang bertugas di Check Point? Begitu pula Mendagri Tito Karnavian berani “pukul-tendang” seperti perlakuan Satpol PP pada Habib Umar bin Abdullah bin Sholeh Assegaf di Check Point Pintu Tol Satelit Surabaya?

Tentu tak bisa, bukan? Terus rakyat harus lapor pada siapa? Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang harus tegur Presiden Jokowi? Kalau dijawab, “La sampean sendiri kemarin saat konser juga melanggar Social Distancing dengan foto bersama artis gimana?”

Tampaknya Presiden Jokowi ingin segera menuju “Tatanan Kenormalan Baru” meski masih dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketika pandemik Virus Corona/Covid-19 yang belum berakhir di sebagian wilayah Jawa Barat itu.

Itulah fakta sosial yang kasat mata dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Rencana pemerintahan Presiden Jokowi untuk menerapkan protokol New Normal pada masa pandemik Covid-19 ini diperkirakan tidak akan berjalan mulus.

Aktivis Haris Rusly Moti menyebut, Jokowi saat ini memiliki masalah besar: Kepercayaan rakyat untuk kepemimpinannya tak lagi utuh. “Masalah yang dihadapi Presiden Jokowi ini adalah tak adanya Trust and Believe,” ujar Moti di akun Twitternya, Selasa (26/5/2020).

Melansir PojokSatu.id, Selasa (26 Mei 2020 | 16:17 WIB) Moti mengingatkan, tidak sedikit rakyat yang mengabaikan imbauan pemerintah. Bahkan, pemerintah kali ini dipandang gagal menghadapi situasi darurat Covid-19.

Lebih parahnya lagi, seiring akan diterapkannya protokol New Normal, belakangan muncul gerakan I Miss Old Normal atau merindukan normal yang lama. “Orang-orang udeh kagak percaya lagi sama omongan Presidennya,” kata dia.

“(Rakyat) tak yakin Joko Widodo bisa pimpin situasi darurat. Presiden suruh new normal, kenyataannya rakyat malah bikin old normal,” pungkasnya.

Saat kedatangan Presiden Jokowi ke Summarecon Mall Bekasi itu, warga rela mengantri agar bisa masuk ke dalam mal. Kedatangan Presiden Jokowi ini untuk meninjau ekonomi Kota Bekasi usai PSBB dilakukan dalam tiga tahap.

Di dalam mal, warga hanya bisa melihat beberapa tenant yang dibuka. Diantaranya, toko farmasi, makanan dan furniture. Meski begitu, pihak pengelola tetap mengedepankan protap kesehatan bagi pengunjung yang datang.

Di pintu lobby warga di cek suhu tubuh, dan diminta memakai masker serta menjaga jarak. Menurut President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi, Presiden hanya meninjau persiapan new normal, bukan kembali membuka Summarecon Mall Bekasi.

Tidak hanya di Kota Bekasi. Di Kota Surabaya, Sidoarjo, maupun Gresik yang mulai masuk PSBB ke-3 pun rakyat yang ingin belanja di mal-mal juga banyak. Tidak semua mematuhi protokol kesehatan yang diatur Pemerintah.

Bahkan, sudah ada yang menentang pemberlakukan PSBB ke-3 ini di Surabaya. Seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Arek Surabaya (PAS). Pada Rabu (27/5/2020) mereka mendatangi DPRD Surabaya untuk melakukan aksi penolakan PSBB ke-3.

Puluhan warga Surabaya yang tergabung dalam PAS menolak diterapkannya PSBB ke-3di Surabaya. “PSBB terbukti gagal meredam penyebaran Covid-19. PSBB ke-1 hingga ke-3 mematikan sandang pangan warga Surabaya,” kata Advokat M. Sholeh.

Menurut Sholeh, aksi orasi ini merupakan bentuk tekanan agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa segera mencabut pemberlakuan PSBB ke-3 ini. “Aksi ini merupakan uneg-uneg warga terdampak atas penerapan PSBB sejak awal,” katanya saat orasi. ‘

“Kami berharap anggota dewan segera mendukung pencabutan PSBB tersebut. Kami minta pemerintah segera diberlakukan new normal sesuai anjuran Presiden, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan,” terangnya.

Sementara itu perwakilan pedagang Sentra Wisata Kuliner Jalan Arif Rahman Hakim-Andi Setiawan mengatakan, bahwa selama penerapan PSBB sangat berdampak bagi pedagang Surabaya.

“Selama PSBB kami merasakan sangat sepi sekali dan sengsara. Bahkan, selama berdagang di sana tidak pernah dapat pembeli. Apalagi pemerintah saat ini justru memperpanjang lagi pelaksanaan PSBB,” ungkapnya.

“Jika PSBB ini tetap diteruskan kami bisa mati bukan karena virus, tapi mati kelaparan. Kami minta tolong kepada dewan selaku wakil rakyat agar PSBB ini dihentikan sekarang,” lanjut Andi Setiawan.

Ironisnya, menurut Andi Setiawan, sejak penerapan PSBB, “pedagang belum ada sama sekali bantuan sosial, baik dari kampung maupun dari dinas Koperasi juga tidak dapat,” tegasnya di hadapan awak media.

Menanggapi keluhan warga kota Surabaya ini, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat Surabaya melalui alat kelengkapan di Komisi-komisi DPRD Surabaya.

“DPRD Surabaya selama ini tidak berdiam diri. Kami terus melakukan rapat-rapat secara virtual dengan pihak terkait bersama Pemkot Surabaya untuk mencari jalan tengah atas problem yang timbul di masyarakat pada penerapan PSBB tersebut,” jelasnya.

Ketua DPC PDIP yang akrab dipanggil Cak Awi itu menjelaskan, prinsip PSBB itu ditempuh Pemkot Surabaya untuk menjaga dan menyelamatkan warga Surabaya. Penerapan PSBB ini supaya bisa memutus sebaran virus corona pada warga Surabaya.

Perlu diketahui, sebanyak 65 persen pasien Covid-19 di wilayah Jatim berasal dari Surabaya,. Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Menurut Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, Joni Wahyuhadi kenyataan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Surabaya, katanya, bisa menjadi seperti Kota Wuhan di China.

“Ini tidak main-main, kalau kita tidak hati-hati maka Surabaya bisa jadi Wuhan,” kata Joni di Surabaya, Rabu (27/5/2020). Saat ini Rate of Transmission (tingkat penularan) Covid-19 di Surabaya masih 1,6.

“Rate of transmission Covid-19 di Surabaya masih 1,6. Artinya ketika ada 10 orang (positif Covid-19) dalam satu Minggu jadi 16 orang,” lanjut Joni, seperti dilansir Republika.co.id, Kamis (28 May 2020 09:13 WIB).

Sedangkan untuk menurunkan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat kematian, pihaknya juga melakukan clinical research mulai penggunaan Avigan, Terapi Plasma Convalescent, ataupun Aspirin.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun telah pula memerintahkan kepadanya untuk menggunakan obat tertentu seperti pemakaian aspirin. “Semuanya kita coba dengan kaidah kesehatan tertentu,” kata Joni.

Presiden Jokowi pun telah memberi perhatian khusus terkait melonjaknya kasus Corona di Jatim. Presiden ingin agar melakukan pelacakan dan pemeriksaan terhadap ODP dan PDP. Jokowi juga meminta agar persiapan rumah sakit rujukan dan darurat ditingkatkan.

Jokowi mengaku belum akan menerapkan new normal di daerah dengan tingkat penyebaran tinggi.

Bahaya Avigan

Kabarnya, dua ahli forensik dari China telah melakukan otopsi terhadap penderita covid, dan diberikan obat kimia (Avigan) yang seperti dibeli pemerintah itu. Hasilnya, terjadi kerusakan organ-organ tubuhnya yang mengerikan.

Melansir Liputan6.com, Jum’at (20 Mar 2020, 20:48 WIB) Presiden Jokowi memesan jutaan obat yang disebut bisa menyembuhkan pasien virus Corona. Obat itu adalah Avigan, yang memiliki nama lain Favipiravir.

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan memutuskan untuk tidak menggunakan Avigan sebagai pengobatan virus Corona jenis baru karena keraguan atas kemanjuran dan efek samping potensialnya.

Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korsel mengatakan, telah memutuskan untuk tidak mengimpor Avigan setelah tim ahli penyakit menular di sini memutuskan tidak ada cukup data klinis untuk membuktikan kemanjuran obat tersebut.

Mengutip kantor berita Yonhap, Jumat (20/3/2020), Avigan disetujui sebagai obat cadangan untuk influenza reemergent di Jepang pada 2014. Tapi itu belum digunakan untuk mengobati flu biasa karena beberapa penelitian pada hewan menunjukkan potensi kerusakan janin.

“Avigan tidak hanya menunjukkan kemanjuran selama studi uji tetapi juga tidak ada data uji klinis yang dilakukan pada pasien,” kata ahli penyakit menular Oh Myoung-don. Obat ini juga menunjukkan efek samping serius: kematian janin dalam penelitian pada hewan.

Maka, perlu dipertanyakan lagi, mengapa untuk menurunkan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat kematian di Surabaya, pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim melakukan clinical research mulai penggunaan Avigan?

Apakah “sengaja” digunakan untuk menaikkan tingkat kematian di Surabaya sehingga seperti yang terjadi di Wuhan?


Penulis Wartawan Senior.