PBSI Versus Istana Berebut Posisi Ketua Umum

by Rahmi Aries Nova

Jakarta FNN – Ahad (27/09). Bursa Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia  (PBSI) mulai memanas. Beberapa pihak mulai memunculkan nama yang akan digadang menjadi kandidat pengganti Wiranto yang masa jabatannya berakhir Oktober ini. Perlu Ketua Umum baru untuk memimpin PBSI hingga 2024 mendatang.

Menurut informasi yang didapat, pihak Istana menginginkan Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko yang mengambil alih tongkat estafet dari Wiranto. Indikasinya sejumlah mantan atlet asal Klub Djarum Kudus sudah menghadap dan meminta kesediaan mantan Panglima TNI tersebut sejak awal September lalu.

Bahkan kabarnya, Istana juga melarang Kapolri Idham Aziz ikut untuk bersaing di bursa Ketua Umum PBSI. Padahal yang bersangkutan dikenal mencintai bulutangkis. Idham Azis adalah pecinta dan pemain bulutangkis sampai sekarang. Setiap minggu, dua sampai tiga kali Idham Azis bermain bulutangkis.

Tapi, tentu saja, PBSI bukan hanya milik Djarum, sehingga mutalak-mutlakan Djarum yang menetukan siapa yang layak menjadi Ketua Umum PDSI. Meski tidak dapat dipungkiri kontribusinya sebagai klub dan perusahaan bagi bulutangkis Indonesia sangat besar.

Sebaliknya, beberapa pihak justru ingin PBSI bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada Djarum. Istilah halusnya  mandiri, seperti di era sebelum kepemimpinan Gita Wirjawan dulu. Kelompok  yang ingin mandiri ini, tampaknya dimotori Ketua Harian PP PBSI yang juga Ketua Pengurus Provinsi (Pengrov) PBSI DKI Jakarta, Alex Tirta.

Alex mengklaim sebanyak 26 Pengprov PBSI, dari 34 Pengprov yang punya hak suara justru mendukung Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna sebagai Ketua Umum PBSI yang menggantikan Wiranto untuk priode 2020-2024.

Alex menjelaskan, sesuai aturan organisasi yang tertuang di AD/ART, Ketua Umum PBSI dipilih oleh Pengprov. “Ini murni aturan organisasi yang sudah ada sejak dahulu,” katanya. Sebaiknya ikuti saja aturan yang sudah baku. Jangan sampai dirubah-rubah lagi.

Menurut Alex, para pengurus Pengprov mengaku membutuhkan sosok yang kuat untuk meneruskan kepemimpinan Wiranto yang sudah membuahkan prestasi. Juga untuk menertibkan masalah pencurian umur dan membuat perbaikan di internal, terutama dalam pembibitan pemain muda. Dibutuhkan  Ketua Umum yang menciptakan keadilan dalam persaingan untuk menjadi pemain nasional.

“Kami melihat ada kesinambungan, jika tongkat kepemimpinan dari Pak Wiranto, antinya diteruskan kepada Pak Agung Firman. Sejauh ini sudah ada 26 dari 34 Pengprov yang menyatakan dukungan secara tertulis untuk memilih Pak Agung Firman,”  ungkap Alex di Jakarta, Rabu (23/9).

Alex pun menambahkan, Pengprov sangat berharap Agung Firman bisa membawa PBSI mandiri secara keuangan. Sosoknya sebagai ketua BPK RI dianggap pas dalam membenahi keuangan PBSI.

Saat ini PBSI masih ada masalah di sektor pendanaan karena kurangnya minat sponsor. Kami berharap agar PBSI ke depan dapat mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk ikut menjadi sponsor di PBSI. Hal ini untuk menggairahkan kegiatan bulutangkis di daerah, terutama daerah yang masih tertinggal fasilitas dan pembibitan pemain mudanya.

“Diharapkan ke depan, PBSI butuh turnamen-turnamen di daerah. Untuk itu, harus ada sponsor yang membantu mendanai Pengprov dalam mewujudkan kegiatan PBSI di daerah,” katanya lagi.

Mampukah PBSI melawan’keinginan istana? Apakah Moeldoko akan bersaing dengan Agung Firman? Mungkinkah pemilihan Ketua Umum PBSI kali berlangsung dengan sistem voting ? Haruskah melanggar tradisi aklamasi di PBSI selama ini?

Moeldoko sendiri punya pengalaman buruk saat bersaing di ajang pemilihan Ketua Umum PSSI pada 2016 lalu. Moledoko kalah bersaing dari Edy Rahmayadi yang mendapat 76 suara. Sementara Moledoko hanya kebagian 23 suara dari 107 pemilik suara.

Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id.