Politik Beras Anti Petani

RITUAL tahunan sedang berlangsung, dimana cadangan beras masih tinggi, ditambah produksi beras meningkat signifikan, tapi Pemerintah memutuskan impor beras 1 juta-1,5 juta ton.

Ritual ini adalah wajah politik perberasan nasional, dimana posisi petani tidak dianggap sebagai elemen penting, kalau bisa dinegasika lewat impor beras.

Mari kita tengok data perberasan kota. Dirut Bulog Budi Waseso menyatakan stok beras Bulog masih aman di lebel 2,2 juta ton. Angka itu cukup untuk mengamankan pangan nasional selama 8 bulan ke depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri mengumumkan total produksi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 14,5 juta ton. Jumlah itu 3,2 juta ton atau 26,84% lebih banyak banyak dibandingkan produksi beras tahun lalu.

Jika dikirangi dengan konsumsi pangan nasional, menurut BPS, maka masih ada surplus beras tahun ini sebanyak 12 juta ton.

Ini juga mengkonfirmasi bahwa kegiatan produksi beras petani tidak terpengaruh oleh gegap gempitanya pandemi Covid-19 yang menurut banyak pakar menghentikan kegiatan ekonomi. Nyatanya tidak sama sekali, terbukti dari pertumbuhan produksi padi yang mencapai 26,84%. Sungguh berkah dan mulia karya para petani.

Namun petaka itu justru datang dari Pemerintah, tepatnya dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Mengingat, ungkap Buwas, dua menteri itulah dibaik kebijakan Pemerintah yang ingjn mengimpor beras 1 juta hingga 1,5 juta ton.

Darimana Buwas tahu? Karena sebagai Dirut, Buwas ternyata dapat perintah mengimpor beras sekitat 500 ribu ton. Buwas pun bicara dengan Presiden Jokowi bahwa stok beras Bulog masih aman, ia pun menyarankan agar Pemerintah tidak perlu mengimpor beras.

Apa salahnya impor beras? Tentu saja secara kasat mata impor beras disaat stok dan produksi beras sangat besar, tentu akan memukul harga beras perani. Peluang petani menikmati untung dari beras hasil panennya pun hilang. Bahkan peluang petani jadi kaya pun lenyap.

Boleh jadi harga beras petani jatuh, karena guyuran beras impor asal Thailand.

Lantas siapa yang ambil untung? Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemburu rente (rent seeker), ada juga yang menyebut para mafia lah yang diuntungkan dalam politik perberasan yang berlangsung saat ini.

Memang benar kalau ada yang mengatakan politik perberasan kita beberapa tahun terakhir anti petani, anti anak negeri, anti kemakmuran untuk anak bangsa.

One thought on “Politik Beras Anti Petani

Tinggalkan Balasan

Terjemahkan »