Batalnya Acara Muslim United & Warisan Feodalisme Keraton Yogja

Saya kira diera modern, dan era penuh keterbukaan ini, Sultan Yogja tidak boleh lagi mempraktikkan kejemawaan. Gaya pemimpin yang sarat dengan feodalisme. Apalagi, Sultan hari ini sedang mengalami kemelut tahta. Jika Sultan mangkat, tahta Keraton Yogja tidak mungkin diwariskan kepada puteri-puteri Sultan.

Oleh Nasrudin Joha

Jakarta, FNN – Acara Muslim United #2 yang sedianya diselenggarakan di Masjid Gedhe Kauman Jogja dikabarkan batal. Penyebabnya, Raja Jogja tidak memberi izin. Tidak jelas apa yang menyebabkan Sultan menolak mengeluarkan izin Kegiatan Muslim United #2 yang bertajuk ‘Sedulur Saklawase’.

Namun, menurut Panitia Pelaksana dari Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Syukri Fadholi, menduga penolakan itu karena pihak Keraton menerima informasi yang salah. Sebab menurutnya banyak beredar informasi yang menyebutkan bahwa kegiatan Muslim United diisi oleh orang-orang berpaham radikal.

Sebelumnya pihak otoritas keraton Yogja melalui KGPH Hadiwinoto sempat mengeluarkan surat yang memperbolehkan panitia Muslim United menggunakan Alun-alun Utara sebagai tempat kegiatan. Namun surat itu akhirnya dicabut lagi.

Awalnya, atas dasar surat yang sempat dikeluarkan KGPH Hadiwinoto itu akhirnya pihak panitia mempersiapkan segala hal. Panitia menyebut persiapan sudah 80 persen sebelum akhirnya dilarang oleh pihak Keraton Yogja.

Klimaksnya, hari ini Sabtu (12/10) panitia kelabakan. Panitia terpaksa harus memindahkan keseluruhan agenda yang telah dipersiapkan sejak lama menuju Masjid Jogokariyan. Kondisi inipun belum menjamin kepastian agenda dapat terselenggara tanpa gangguan aspek legalitas dari rezim.

Pihak Keraton enggan menyebut alasan pencabutan surat yang dikeluarkan KGPH Hadiwinoto, dan akhirnya sultan juga tidak mengeluarkan izin. Sultan juga diam, tak mengunggah secuil pun alasan mengapa tidak memberikan izin, dan sama sekali tidak mengindahkan persiapan panitia yang sudah mengeluarkan banyak energi untuk acara ini.

Sedianya, sejumlah ulama dan aktor ternama akan hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Derry Sulaiman, Ustaz Felix Siauw, hingga Arie Untung. Namun energi panitia untuk menghadirkan para ulama ini tidak membuat Sultan dan pihak keraton jogja, merasa iba dan terketuk hatinya untuk memberikan izin.

Sebelumnya, Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono menjelaskan tidak dikabulkannya izin karena atas pertimbangan keamanan, mengingat situasi nasional tengah banyak demonstrasi. Namun alasan ini tentu sangat absurd, karena kegiatan Muslim United tidak atau bukan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa.

Alasan ini juga bertentangan dengan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Jogja, saat terjadi aksi masif demo mahasiswa jogja ke Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Sultan mengaku tak bisa melarang mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya ke Jakarta. Hanya saja Sultan HB X mengimbau agar tak anarkis.

Sultan menyatakan ikut demonstrasi adalah hak warga masyarakat. Karenanya Sultan tidak bisa melarang dan mempersilakan. Asal tidak melakukan perusakan saja. Demonstrasi dengan tertib sesuai dengan izin yang diberikan. (24/9).

Andaikan benar alasan penolakan pemberian izin karena faktor keamanan, atau pertimbangan keamanan. Atau mungkin juga terkait maraknya demonstrasi dan ujuk rasa, sebagaimana yang diungkap Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono. Tentu Sri Sultan selaku Raja Jogja tidak akan mempersilakan mahasiswa jogja demo ke Jakarta.

Karena itu, alasan tidak keluarnya izin karena pihak Keraton menerima informasi yang salah. Beredar informasi yang menyebutkan bahwa kegiatan Muslim United diisi oleh orang-orang berpaham radikal. Padahal justru yang lebih dominan dan reasonable, menjadi sebab batalnya acara Muslim United di Yogja tersebut.

Padahal, sampai hari ini tidak jelas apa yang dimaksud radikal ? Siapa yang punya wewenang menyematkan label radikal ? Atas dasar apa seseorang, apalagi ustad sekelas Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Derry Sulaiman, Ustaz Felix Siauw, hingga Arie Untung dilabeli radikal ?

Apakah ada kasus Ustaz Abdul Somad ngebom ? Ustaz Hanan Attaki menusuk pejabat ? Ustaz Derry Sulaiman menggorok dan membakar hidup-hidup orang seperti tragedi di Wamena ? Ustaz Felix Siauw membubarkan pengajian ustadz yang lain ? Yang ada, Ust Felix yang sering jadi korban pembubaran. Apalagi Arie Untung, artis yang taubat dan hijrah ke jalan Islam ini apakah layak disebut radikal ?

Alasan yang paling bisa dicerna selain tudingan radikal kepada penyelenggara dan ustadz-ustadz penceramah Muslim United.  Juga alasan kejumawaan. Warisan feodalisme keraton Yogja yang terus dilestarikan. Diuri-uri.

Alasan ini terkonfirmasi melalui pernyataan Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Kridhamardawa, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro, yang dengan jumawa mengatakan Keraton tidak perlu menjelaskan alasan tidak dikabulkannya izin acara tersebut. Suami Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hayu itu berdalih Masjid Keraton tempat acara tersebut merupakan Kagungan Dalem atau milik keraton.

Dalam kaidah fiqh Islam yang disebut masjid itu milik umat, milik publik, tidak sah dan batal kedudukan seseorang, individu, atau institusi yang mengaku atau mengklaim sebagai pemilik masjid. Secara fiqh, demi hukum masjid menjadi domain publik.

Adapun status individu atau institusi hanya diberi amanah mengelola masjid, itu sifatnya pelayanan, administrasi, bukan mendaku hak masjid sebagai miliknya. Demikian pula, status masjid Gedhe Kauman itu milik umat, milik publik, bukan milik keraton.

Keraton hanya berkedudukan sebagai pelayan, administrator, untuk melayani rakyatnya. Bahkan, istana keraton kesultanan jogja itu milik rakyat, karena raja jogja itu juga raja rakyat.

Bukanlah status Sultan itu karena pengakuan dari rakyat? Bukan sekedar pemberian trah dari nenek moyang? Andaikan, sultan mewarisi tahta sementara rakyat menolak mengakui kekuasan Sultan. Apakah sultan masih berkuasa?

Saya kira diera modern, dan era penuh keterbukaan ini, Sultan Yogja tidak boleh lagi mempraktikkan kejemawaan. Gaya pemimpin yang feodal. Apalagi, Sultan hari ini sedang mengalami kemelut tahta. Jika Sultan mangkat, tahta Keraton Yogja tidak mungkin diwariskan kepada puteri-puteri Sultan.

Jika Sultan mau merubah Pangeran. Mengubah trah singgasana diteruskan putri raja, Sultan tak cukup mengeluarkan Sabda Pandita Ratu. Sultan butuh dukungan dan legitimasi umat.

Jika Sultan zalim kepada umat. Sultan memimpin dengan gaya jemawa dan ego mempertahankan tradisi feodalisme keraton, Sultan akan dijauhi umat. Sultan akan ditinggalkan oleh rakyat.

Wahai Sultan. Jika memang dirimu mengemban amanah agama (selain amanah pemerintahan), kenapa dirimu tega mempersulit syiar agama Islam melalui acara Muslim United ? Bertaubatlah Sultan, mumpung ajal belum menjemput.

Penulis adalah Wartawan Senior

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.