TRANSPORTASI
Barang Milik PMI Ditahan Bea Cukai, Benny Rhamdani: Jangan Curigai PMI, Mereka Pahlawan Devisa
Jakarta | FNN - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani turut menyesalkan terjadinya kembali penahanan terhadap barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh petugas Bea Cukai. Benny mengatakan, ratusan PMI yang pulang dari negara penempatan melaporkan kepadanya bahwa barang milik mereka ditahan oleh petugas Bea Cukai di pelabuhan Semarang, Jawa Tengah dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya (Jawa Timur). \"Dua Minggu terakhir ini banyak keluhan dan kemarahan yang diluapkan oleh pekerja migran Indonesia barang mereka tertahan di pelabuhan Semarang dan Tanjung Perak,\" kata Benny kepada wartawan usai melepas 44 PMI di Aula kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu menyebut ditahannya barang milik PMI tersebut lantaran peraturan yang diusulkan oleh BP2MI terkait pembebasan bea masuk barang milik PMI kepada Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani beberapa bulan lalu belum disetujui. \"Alasan petugas Bea Cukai menahan barang milik PMI karena aturan yang dibahas atau yang didorong BP2MI itu belum selesai, aturan apa? Itu aturan yang diinisiasi oleh BP2MI agar Menteri Keuangan segera mengeluarkan PMK yang mengatur pembebasan barang milik PMI,\" ujar Benny. Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) itu mengungkap lembaganya mengusulkan aturan pembebasan biaya barang milik PMI karena melihat dari penghasilan yang diberikan oleh pahlawan devisa itu kepada negara. Oleh karena itu, Benny mendesak Sri Mulyani untuk segera mengesahkan aturan yang diusulkannya beberapa bulan lalu, agar PMI mendapat relaksasi terkait barang yang mereka bawa dari negara penempatan. \"Kami ingin ada peraturan yang spesifik mengatur barang milik PMI dan ada good will negara tentang relaksasi, jadi jangan PMI ini jadi objek pajak, pajak, pajak terus padahal yang Meraka berikan kepada negara sangat besar, sesekali lah memberikan aturan relaksasi kepada PMI,\" terang dia. \"Kita juga mengusulkan tentang imei. PMI dihormati di negara penempatannya, tapi terkadang mendapat perlakuan hina di negaranya sendiri. Ini naif menurut saya,\" tegas Benny. Benny meminta kepada petugas Bea Cukai untuk tidak mencurigai barang yang dibawa PMI pulang dari negara penempatan ke Indonesia. Sebab, Benny memastikan barang yang dibawa PMI tersebut pasti tidak melanggar hukum. \"Janganlah PMI ini terus-terusan dicurgai, mereka ini bawa barang yang merak pulang hanya untuk oleh-oleh kepada sanak keluarganya yang ada di kampung halaman, mereka ini bukan pejabat yang korupsi yang harus diperiksa dan dicurigai oleh petugas. Bayangkan PMI udah menyumbangkan devisa terbesar nomor dua kepada negara setelah migas, artinya jasa PMI sudah banyak kepada negara, kita harus mengormati mereka,\" tegas Benny. (Sur).
Perselingkuhan Ideologis Kaum Nasionalis
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI PERSELINGKUHAN ideologis kaum nasionalis memiliki catatan tebal secara historis dan empiris di republik ini. Hubungan gelap kalangan Abangan itu lebih sering bergantian dengan kapitalis dan komunis, baik secara personal maupun institusional. Kecenderungan konflik Megawati dan Jokowi telah menjadi fenomena tersendiri jelang pilpres 2024. Meskipun keduanya masih suka menunjukkan kedekatan dan kebersamaannya, konstelasi politik kerap membuat pemilik dan petugas partai itu bersitegang. Publik terlanjur menilai setidaknya sudah ada perang dingin antara dua orang penguasa republik selama hampir satu dekade. Puncak perseteruan Mak Banteng dan Pak Lurah-biasa netizen menyebutnya, muncul tatkala Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi cawapres pasangan Prabowo Subianto. Anak planga-plonco dan bau kencur putra Jokowi itu menyalip Puan Maharani yang telah malang-melintang dalam dunia politik sebagai putri kesayangan Megawati. Sakitnya tuh di sini (sambil memegang dada), begitu kira-kira Megawati membatin. Gonjang-ganjing hubungan Megawati dan Jokowi terutama mengiringi kontestasi pilpres, semakin menyeruak menjadi konsumsi khalayak. Kemesraan kedua tokoh penting dan berpengaruh selama hampir sepuluh tahun ini mulai terkoyak. Kebersamaan dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, hukum dan budaya hingga pertahanan keamanan negara, terus mengalami degradasi. Dari kompak dan solid, kini mulai cakar-cakaran, saling menggigit dan agresif menyerang baik secara politis maupun ideologis. Narasi dan bahasa tubuh, terlontar menyindir dan menuding saling mereduksi kedua kubu, seakan melupakan betapa nikmat dan indahnya persetubuhan politik mereka sebelumnya. Ada beberapa hal yang menarik mencermati perilaku Megawati dan Jokowi, terlepas keduanya sedang menjalankan strategi politik atau memang sebenarnya sudah larut dalam arus konflik kepentingan suksesi kepemimpinan nasional. Apakah sekadar gimik atau siasat, atau memang hubungan Megawati dan Jokowi sudah berseberangan menyertakan sikap kebencian sekaligus permusuhan yang tersembunyi karena menyimpan sakit hati dan dendam? Belakangan khalayak mempergunjingkan ada perasaan terpendam merasa Jokowi sering dibully, dilecehkan dan direndahkan, dirasakan seorang Iriana yang notabene istri seorang presiden dari perlakuan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan dianggap berjasa besar pada karir politik Jokowi. Kini mahligai pernikahan dan bulan madu politik Megawati-Jokowi sepanjang musim kekuasaan oligarki, terancam bubar dan merangsang babak baru pesta demokrasi dinasti politik berikutnya. Seakan tak mau kalah dengan Megawati yang cenderung memimpin PDIP seumur hidup, Jokowi dan Iriana bersama keluarga juga bersikeras menguasai Indonesia hingga 2045, jika bisa. Polarisasi kontestasi pilpres 2024 memang semakin tak beraturan, terlalu pragmatis dan semua serba kapitalis. Jangankan ideologis, proses seleksi kepemimpinan nasional yang nasib rakyat, negara dan bangsa Indonesia bergantung pada pilpres 2024, kini bahkan tak lagi menyisakan ruang untuk hadirnya kepantasan, kelayakan, etika dan moralitas. Ketersediaan UU dan aturan, kelembagaan dan sumber daya pelaksana pemilu, visi dan misi partai politik, kualitas dan kuantitas kontestannya hingga perspektif kebangsaan para intelektual dan tokoh keagamaan yang beririsan dengan pemilu dan pilpres, masih jauh dari harapan ideal. Tak cuma distorsi, pemilu dan pilpres 2024 beraroma menyengat dominasi oligarki, semakin destruktif terhadap konstitusi dan demokrasi. Semua itu dirancang, direkayasa dan dimobilisisasi demi nafsu harta dan jabatan, semata-mata bertujuan melanggengkan kekuasaan rezim status quo. Pilpres mulai dilaksanakan dengan kepalsuan, kebohongan dan kemunafikan para elit politik. Friksi Megawati dan Jokowi jika belum bisa dibilang pertikaian, menimbulkan fragmentasi sekaligus beragam asumsi di tengah perbincangan rakyat. Boleh jadi disharmoni Megawati dan Jokowi, menyebabkan aksentuasi politik yang luas, preseden dan kalkulasi yang menentukan konstelasi dan konfigurasi politik baru pada pilpres 2024. Berikut beberapa analisanya: 1. Perbedaan kepentingan dan jalan politik yang ditempuh Megawati dan Jokowi khususnya menghadapi pilpres 2024, jika itu benar terjadi membuktikan bahwa hubungan keduanya tidak didasari pemahanan dan kesadaran ideologis. Baik Megawati dan Jokowi, faktanya lebih mengutamakan kepentingan dinasti politik, menjadi budak oligarki dan gandrung pada kekuasaan ansih. 2. Retaknya hubungan Megawati dan Jokowi memberi sinyal telah terjadi perselingkuhan ideologis di antara sesama kalangan nasionalis. Alih-alih memanifestasikan pemikiran dan ajaran Bung Karno terkait Marhaenisme, Pancasila dan cita-cita negara kesejahteraan, Megawati dan Jokowi justru malah mengkhianatinya dengan orientasi harta dan jabatan. Bahkan hubungan keduanya pun rela berpisah semata-mata hanya karena berebut kekuasaan, tak peduli nasib rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Rakyat kelaparan, mati karena kemiskinan dan kekerasan, sementara rezim dan kroni bersama oligarki berpesta-pora menikmati kekayaan negara hasil menjarah. 3. Megawati dan Jokowi yang kemungkinan besar pisah partai politik bukan hanya karena ketidakcocokan dan benturan kepentingan politik, lebih dari itu karena perselisihan ideologis. Megawati yang dianggap mewarisi jargon-jargon dan simbol Marhaenisme meskipun tidak implementatif berhadapan dengan Jokowi yang cenderung menjadi representasi komunis melalui kerjasama dan investasi pemerintahannya dengan negara China dan jejaring oligarki. Sama-sama menganut menganut kapitalisme dalam praksis, Megawati dan Jokowi berhaluan kiri meski kerap menyandang nasionalis Marhaeisme. Nasionalis, komunis dan kapitalis, dalam cinta segitiga membangun hubungan gelap menyusuri perselingkuhan ideologis. 4. Fenomena konflik Megawati dan Jokowi beserta kroni-kroni kekuasaan dalam pemerintahan dan partai politik, menegaskan apapun ideologi yang mereka anut tidak lebih dari hasil pemikiran manusia yang terbatas, yang rentan mudharat dan sarat syahwat yang melampaui batas. Ideologi hasil pemikiran manusia yang dipenuhi keinginan dan kebutuhan duniawi, kerap menghalalkan segala cara demi kepuasan pribadi, keluarga dan kelompok atau golongannya. Demi mencapai tujuan sanggup bertikai dengan kawan sendiri, dzolim serta membunuh terhadap sesama sekalipun. 5. Mungkin cara Allah azza wa jalla terus mengingatkan dan menyadarkan umat manusia di dunia pada umumnya dan muslim di Indonesia khususnya, hanya Islam agama yang benar dan relevan untuk peradaban manusia. Agama yang benar, mendapat ridho Allah dan Allah telah cukupkan buat kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Bukan kapitalis, bukan komunis atau atheis dengan prinsip-prinsip eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa, yang sering menemui jalan buntu untuk solusi kehidupan manusia, alam dan habitat lainnya serta kerap menimbulkan konflik dan peperangan. Oleh karena itu, hanya dengan dua sosok pemimpin, Allah telah memberi banyak pelajaran dan peringatan. Dari Megawati dan Jokowi, rakyat negara dan bangsa Indonesia bisa mengambil hikmahnya, tentang pemerintahan dan capaiannya selama hampir sepuluh tahun ini. Tentang kegagalan, tentang kerusakan dan mungkin juga tentang kehancuran menjaga warisan NKRI. Pancasila, konstitusi UUD 1945 dan agama khususnya Islam, tak lagi menghidupi Indonesia lahir dan batin, jasmani dan rohani serta mental spiritual. Megawati dan Jokowi terlalu jauh membawa rakyat, negara dan bangsa Indonesia seperti mengidap akut kapitalisme dan komunisme global. Lari dari pelukan Islam dan pergi menjauh seakan menetap dalam naungan nasionalisme, namun sesungguhnya berhubungan intim dengan kapitalisme dan komunisme, menikmati perselingkuhan ideologis. Kedua petinggi selevel presiden itu, lebih banyak menghabiskan waktu dan energinya bersamaan dengan mesra dan intim, kemudian terjadi perselingkuhan ideologis. Hubungan renggang terjadi di antaranya keduanya karena tak ada lagi kecocokan politik atau karena kehadiran pihak ketiga lainnya. Entah berselingkuh dengan kapitalisme, entah dengan komunisme, yang jelas keduanya baik Megawati msupun Jokowi tidak menjiwai Islam sejatinya. Politik identitas adalah kekuatan umat Islam yang sejati, bahkan realitas itu ada sebelum dilahirkan di dunia. (*)
Laju Kereta Cepat Semakin Melambat
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJK) sejak awal penuh dengan kontroversi, sehingga sejak awal pembangunan sampai saat ini tak kunjung rampung. Mulai dari masalah pembebasan lahan, ketersediaan anggaran, pinjaman China, hingga penggunaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti diketahui masalah pembebasan lahan kereta cepat tersebut mengalami pembengkakan (cost over run) hingga US$1,2 miliar atau setara Rp18,24 triliun, bahkan terus bertambah. Awalnya biaya kereta cepat yang hanya Rp86,67 triliun, membengkak menjadi Rp114,24 triliun. Selain itu dalam mengkafer tambahan biaya pembangunan proyek tersebut Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga harus meminjam dana dari China Development Bank (CBD) sebesar Rp64,9 triliun. Plus tambahan cost over run sebesar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4%. Walaupun Pemerintah lewat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berusaha melobi agar bunganya diturunkan menjadi hanya 2%, namun upaya Luhut ditolak CBD. Selain itu, proyek kereta cepat dikatakan Presiden Jokowi sama sekali tidak akan menggunakan dana APBN. Tapi belakangan, terutama setelah adanya cost over run, mau tidak mau, suka tidak suka harus melibatkan dana APBN. Melibatkan dana rakyat. Masalah belakangan muncul ketika Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut--Mott Macdonald, PwC, dan Umbra--dikabarkan menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia-China memulai operasi komersial penuh pada Agustus mendatang. Apa pasal? Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan Progress Update tertanggal 14 Mei 2023. Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Selain itu, menurut laporan tersebut, sarana dan prasarana di stasiun kereta cepat, banyak yang belum rampung. Pihak konsultan malah menyarankan agar operasional kereta cepat pertama di Indonesia ini, ditunda sampai Januari 2024. Dengan catatan, seluruh pembangunan konstruksinya kelar pada 31 Desember 2023. . Terkait operasional kereta cepat, Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI (Persero), Mochamad Purnomosidi tetap meyakini 18 Agustus 2023. Presiden Jokowi direncanakan meresmikan operasional kereta cepat dan LRT Jabodetabek. Demikian juga Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024. Artinya, ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda atau lebih lambat untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember. “Grand launching pada Agustus, Inhya Allah tanggal 18. Permintaan Seskab grand launching bareng dengan KCJB (kereta cepat).,” kata Purnomosidi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/6). Bahkan Purnomosidi membocorkan rute protokol Presiden Jokowi dalam peresmian nanti, mulanya naik LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Jatimulya hingga ke Stasiun Halim. Kemudian, Jokowi ganti naik kereta cepat menuju Bandung. “Untuk pulangnya (Jakarta), Pak Presiden naik Kereta Panoramic. Sampai hari ini, rencananya tetap 18 Agustus,” jelasnya. Namun dengan adanya penolakan Kemenhub dan tiga konsultan KCJB, tampaknya ini pertanda buruk baru laju dimulainya kereta kebanggaan Jokowi tersebut. Mundurnya jadwal operasional KCJB bukan yang pertama. Sebelum dijadwalkan pada Agustus, proyek ini semula ditargetkan rampung pada Juni 2023. Ini artinya laju kereta cepat Jakarta Bandung semakin melambat, mungkin karena kurang direstui rakyat Indonesia, mungkin saja. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan seluruh rel telah tersambung dari Tegalluar hingga Halim Perdanakusuma. Menurutnya, setelah penyelesaian tahap ini, proyek ini akan memasuki periode pengujian terintegrasi, yang dilanjutkan dengan uji coba operasi. \"Hingga akhirnya pengoperasian secara komersial dijadwalkan akan dilakukan pada Agustus 2023 nanti sebagai kado terindah bagi HUT Ke-78 Republik Indonesia,\" ujar Luhut. Luhut berharap kehadiran KCJB tidak hanya akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan penumpang, tetapi juga memberikan dampak perekonomian langsung bagi penduduk sekitar yang tinggal di sepanjang jalur yang dilintasinya. Selain itu, ia menekankan pentingnya transfer teknologi dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas skill generasi yang akan datang. Lima kontroversi Sejak awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mengundang kontroversi. Sedikitnya ada lima kontroversi terkait pembangunan proyek kebanggaan Jokowi tersebut. Kontroversi pertama, awalnya diputuskan kereta cepat akan melintas dari stasiun halim (Jakarta) hingga stasiun Walini (Cikalong Wetan, Bandung Barat) dan sebaliknya. Tapi belakangan ternyata hanya berhenti dari stasiun Halim sampai stasiun Padalarang. Alasannya karena ulah spekulan membuat harga tanah di Walini melambung, membuat biaya kereta cepat melonjak drastis dari Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun. Tentu bagi penumpang sudah tidak nyaman lagi kalau berhenti hanya sampai stasiun Padalarang, karena penumpang harus keluar ongkos lagi untuk sampai Bandung dan harus keluar ongkos berikutnya untuk keliling Kota Bandung. Kontroversi kedua, akibat pembengkakan biaya dan semakin pendeknya jarak, sementara biaya tiket sudah ditetapkan Rp150.000 hingga Rp450.000 dengan balik modal selama 40 hingga 85 tahun, maka dengan adanya pembengkakan (cost over run) ini harga tiket diperkirakan akan bertambah menjadi di atas Rp450.000 dan perkiraan balik modal sampai 60 tahun. Kontroversi ketiga, sebenarnya tidak ada orang Bandung yang ingin buru-buru ke Jakarta, begitu pula orang Jakarta tidak ada yang ingin buru-buru ke Bandung. Masyarakat lebih menikmati perjalanan Jakarta-Bandung berlibur santai sambil melihat pemandangan. Tidak ada urgensi cepat-cepat ke Jakarta atau ke Bandung, artinya kereta cepat itu tidak terlalu dibutuhkan. Masyarakat lebih nyaman membawa mobil sendiri untuk bisa berkeliling Kota Bandung. Kontroversi keempat, adanya profit before operation, aksi ambil untung sebelum proyek kereta cepat ini berjalan. dalam satu persidangan yang digelar di Tiongkok atas kasus korupsi Gubernur Hainan Ji Wenlin, nama Menteri BUMN Rini Soemarno disebut-sebut menerima uang suap sebesar US$50 juta. Tentu saja Rini marah dan menantang siapa saja yang bisa membuktikan tudingan tersebut, kabar ini tentu saja menjadi kontroversi di masa awal pembangunan kereta cepat. Ji Wenlin telah dipecat dan divonis 12 tahun penjara, sementara Rini masih aman-aman saja. Kontroversi kelima, Dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp37,9 triliun telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur antara lain kereta cepat. Kepala BPKH Anggito Abimanyu saat itu membantah dana itu digunakan spesifik untuk infrastruktur, tapi BPKH membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pemerintah, termasuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sejumlah Rp37,9 triliun untuk pembiayaan APBN secara umum dan tidak secara spesifik untuk membiayai infrastruktur. Kalau belakangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali bermasalah, rakyat sudah paham. Karena memang proyek tersebut terkesan dipaksakan sekadar untuk meninggalkan legacy Jokowi. Sementara segala sesuatu yang menjadi prasyarat hadirnya kereta cepat tersebut tidak disiapkan secara matang. Wajar kalau belakangan kembali bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan ke depan jauh akan lebih bermasalah lagi. Terutama jika harus mempertanggung jawabkan besarnya pembengkakan biaya. Oleh karena itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mengaudit secara khusus proyek prestisius ini. Boleh jadi akan terungkap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalamnya, termasuk potensi adanya kick back kepada para pejabat tertentu.
Mendagri Tito: Jika Perppu Pemilu Ditolak, Tak Ada Peserta, Maka Pemilu Ditunda
Jakarta, FNN — Penundaan Pemilu 2024 tak lagi menjadi isu liar, akan tetapi menjadi pembicaraan serius penyelenggara negara. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat membahasa tentang Perppu Pemilu pada hari Rabu (15/3/2022). Di dalam rapat tersebut Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa dalam UUD 1945 diatur pada Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak. Tito menegaskan bahwa apabila ditolak DPR, maka akan ada konsekuensi besar yakni Pemilu ditunda karena tak ada peserta Pemilu. “Akibatnya berarti tidak ada peserta Pemilu, kalau peserta Pemilu tidak ada, berarti Pemilunya ditunda,” kata Tito di Kompleks Paremen Senayan, Rabu (15/3/2023). Namun, lanjut Tito, apabila diterima maka ada kepastian Pemilu 2024 sesuai jadwal KPU. “Dengan dinyatakan disetujui diterima Perppu ini, maka artinya tahapan Pemilu tetap jalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur KPU. Ini memberi kepastian kepada semua pihak saya kira untuk bangsa ini. Dan saya ucapkan terima kasih secara bulat kepada semua fraksi setuju, saya harap kiranya saat paripurna dapat disetujui sehingga akan memberi kepastian hukum untuk proses pemilu 2024,” kata dia. Tito juga memaparkan urgensinya penerbitan Perppu yakni salah satunya terkait pembentukan 4 daerah otonom baru (DOB) di Indonesia. “Ini waktu itu sangat pendek waktunya apalagi Papua Barat ini 8 Desember dengan verifikasi faktual itu harus diumumkan oleh KPU tanggal 14 Desember. Jadi kalau diwajibkan tidak ada yang lolos partai-partai politik,” kata Tito. “Berdasarkan hasil kesepakatan rapat kerja dan rapat dengar pendapat 31 Agustus 2022 yang dihadiri Komisi II DPR RI, KPU Bawaslu, DKPP dan Kemendagri, maka harus dibuat norma pengecualian dalam UU Pemilu, hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat disepakati hal ini diatur dalam Perppu untuk pengecualian 4 daerah ini kepengurusannya,” sambungnya. Polri Siapkan Pengamanan DOB Papua Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah menyiapkan pengamanan terhadap empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Adapun, empat DOB di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. “Tentunya karena 4 DOB ini nantinya di tahun 2024, tentunya akan didefinitifkan kan jadi provinsi baru. Kita juga siapkan personel termasuk kerangka untuk mempersiapkan manakala nanti menjadi provinsi baru, tentunya juga bagaimana kesiapan satuan kepolisian untuk juga mengiringi,” kata Kapolri kepada wartawan, Kamis (9/2/2023). Jenderal bintang empat ini menegaskan, saat ini pihaknya sedang merancang struktur baru dalam melakukan pengamanan di DOB tersebut. “Karena memang kita juga harus mengembangkan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah ya, dengan membentuk struktur baru di sana, ini sedang kita rancang,” tegasnya. Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi mengukuhkan Komandan Korps Brigade Mobile (Dankorbrimob) dari bintang dua menjadi bintang tiga. Sehingga, jabatan tersebut sudah tidak lagi dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) melainkan Komisaris Jenderal (Komjen). Dengan dinaikkannya satu tingkat lebih tinggi dalam kepangkatannya, Sigit ingin agar pasukan Brimob bisa lebih siap lagi dalam menghadapi berbagai situasi-situasi penting. “Tentunya harapan dan keinginan kita untuk terus menambah kekuatan Brimob sebagai satuan pamungkas kita yang selalu kita turunkan dalam situasi-situasi yang sangat penting,” kata Sigit di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. (ida)
Presiden Jokowi Jajal Naik Kereta LRT ke Stasiun TMII
Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjajal menaiki kereta Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Harjamukti, Cibubur, Depok, ke Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Senin.Presiden Jokowi setelah menaiki kereta LRT di Stasiun LRT TMII, mengatakan kereta buatan dalam negeri itu sangat cepat dan mampu melaju tanpa masinis.“Mencoba LRT dari Stasiun Harjamukti ke Stasiun Taman Mini ini sepanjang sembilan kilometer dan ditempuh dalam waktu 12 menit,” kata Jokowi.Jokowi merasa bangga karena BUMN PT INKA Persero dapat membuat kereta LRT dengan kapasitas 420 penumpang dan memiliki sistem canggih yang mampu beroperasi tanpa masinis.Presiden berharap proyek kereta LRT dari Cibubur yang melintasi TMII dapat segera beroperasi pada Juni atau Juli 2023 sehingga bersamaan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.“Masih, ini kan baru selesai 87 persen, memang baru 87 persen. Masih depo-nya yang harus diselesaikan dan hal kecil-kecil yang berkaitan dengan sinkronisasi sistem, yang tadi saya lihat juga,” kata dia.Jalur LRT yang melintasi Cibubur dan TMII diketahui adalah jalur LRT Lintas Cibubur.Presiden Jokowi memberikan evaluasi bahwa proyek LRT di DKI Jakarta dan sejumlah kota penyangga ini sudah nyaman, cepat, dan tidak berisik.“Saya kira pas belokan saja tadi ada bunyi kecil sekali,” kata dia. (mth/Antara)
Korlantas Polri Berlakukan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek
Jakarta, FNN – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer (KM) 47-61 arah Cikampek Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengatakan rekayasa lalu lintas itu dilalukan pascaterjadinya kecelakaan lalu lintas di KM61 yang mengakibatkan perlambatan kendaraan hingga KM7.\"Contraflow pada KM47-61 untuk mengurai kendaraan,\" ujarnya di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Sabtu.Selain itu, kata dia, kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Layang MBZ KM22, yang mengakibatkan perlambatan kendaraan dari arah Jakarta.Aan menegaskan Korlantas Polri terus memantau pergerakan kendaraan ke luar Jakarta untuk libur natal 2022 dan tahun baru 2023.Dia mengungkapkan Korlantas Polri juga mendapatkan laporan satu unit kendaraan yang jatuh ke laut di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (23/12) malam.Korlantas Polri mencatat hari pertama operasi lilin 2022 pada Jumat (23/12) Jumlah kecelakaan se Indonesia sebanyak 114 kejadian, 18 orang meninggal dunia, 10 luka berat 10 dan 123 luka ringan. (mth/Antara)
Puncak Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Tercatat pada H-2 Natal
Jakarta, FNN – Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta Eva Chairunisa menyampaikan bahwa puncak arus penumpang kereta api jarak jauh terjadi pada Jumat atau H-2 Natal.“Volume keberangkatan tertinggi tercatat pada hari ini pada masa Nataru 2022-2023. Hari ini terdapat secara total sekitar terdapat 38 ribu pengguna jasa yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta,” ujarnya kepada media di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.Sebanyak 22 ribu tiket terjual untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan 16 ribu lainnya pengguna jasa yang berangkat dari Stasiun Gambir. Sedangkan untuk operasional kereta api terdapat 70 KA dengan 38 KA berangkat dari Stasiun Gambir dan 32 KA dari Stasiun Pasar Senen. \"Itu sudah termasuk KA tambahan sekitar 20 KA,” ucapnya.Secara keseluruhan total tiket Natal dan tahun baru yang disediakan dari KAI Daop 1 Jakarta selama 20 hari masa Natal dan Tahun Baru tanggal 22 Desember 2022-8 Januari 2023 sebanyak 736.406 tiket.Tercatat hingga Jumat, pemesanan tiket Natal dan tahun baru keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual sekitar 287 ribu untuk keberangkatan 22 Desember 2022-8 Januari 2023.“Tapi data tersebut masih berjalan karena penjualan tiket tersebut masih berlangsung secara online,” ujar Eva.Sementara itu jika melihat berdasarkan tanggal yang paling banyak diminati terjadi mulai 22-31 Desember 2022. Pada kurun waktu 10 hari tersebut dari ketersediaan tiket sebanyak 409.212 sekitar 240.500 telah terjual.Sejumlah kota tujuan favorit yang dipilih penumpang untuk perjalanan jarak jauh adalah Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Tegal, Kutoarjo, Surabaya, Malang, dan Madiun sedangkan untuk jarak dekat yakni Cirebon dan Bandung.Eva mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jasa agar memperhatikan aturan vaksin terbaru yang berlaku saat ini, khususnya perubahan aturan pada usia anak 6-12 tahun, yang mana anak pada usia tersebut yang belum divaksin tetap dapat naik kereta api dengan syarat memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksin booster. (mth/Antara)
Selama KTT G20, Bus Listrik Damri Melayani Tiga Rute di Nusa Dua
Bali, FNN - Bus listrik milik Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Damri mengoperasionalkan tiga rute bus listrik di Nusa Dua selama penyelenggaraan KTT G20 di Bali.Tiga rute bus Damri di Nusa Dua tersebut terbagi menjadi tiga kode yakni ND-1, ND-2, dan ND-3 dan bisa digunakan oleh delegasi G20, peserta G20, maupun masyarakat umum secara gratis.Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, Sabtu, bus berkode ND-1 melayani rute Lapangan Lagoon-Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC)-Bali Collection-Mulia Resort-Apurva Kempinsky.Bus dengan kode ND-2 melayani rute Nusa Dua Beach Hotel-Sofitel and Resort-BNDCC-The Westin Hotel-Hotel The Laguna-Hotel Mulia Bali-Bali Collection-Hotel Grand Hyatt-Ayodya Resort Bali-Hotel Merusaka-Apurva Kempinsky.Sedangkan bus berkode ND-3 melayani rute Bali Collection-Hotel St.Regis-Mulia Resort-Hotel Hilton-The Apurva Kempinsky-Hotel Ritzz Carlton-Samabe Bali Suites and Villas.“Satu bus listrik Damri bisa mengangkut 24 penumpang, untuk 19 tempat duduk dan 5 berdiri. Masyarakat umum boleh naik, tidak ada syarat khusus,” kata Staf Teknik moda bus listrik bus Damri Revan dijumpai di Bali.Revan mengatakan bus listrik Damri beroperasi sejak pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB, namun hal itu juga bergantung dengan kondisi dinamis penyelenggaraan KTT G20.Total bus yang dioperasikan selama KTT berjumlah sedikitnya 24 bus listrik, di mana lima di antaranya berfungsi sebagai bus cadangan.Salah satu pengemudi bus listrik Damri bernama M. Soleh mengatakan satu armada bus listrik Damri bisa menempuh jarak sekitar 160 km, sebelum kembali ke pangkalan untuk melakukan pengecasan ulang baterai.Pengemudi bus listrik Damri berjumlah sekitar 49 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.Menurut Soleh, sebelumnya belum banyak yang mengetahui bahwa bus listrik Damri dapat digunakan masyarakat umum secara bebas. Namun, saat ini sudah mulai banyak masyarakat yang ikut menggunakan. \"Sekarang sudah mulai banyak yang tahu. Semua bisa naik sesuai rute,\" jelasnya.Soleh mengimbau calon penumpang bus listrik Damri untuk memperhatikan kode bus atau bertanya terlebih dulu kepada pengemudi mengenai rute bus, agar tidak salah arah.Penumpang asal Jakarta Jimmy mengaku sangat terbantu dengan keberadaan bus listrik Damri tersebut, karena memudahkannya mengakses tujuan di kawasan Nusa Dua.\"Saya sempat mengira bus ini hanya untuk delegasi atau peserta yang punya kartu identitas khusus. Ternyata bisa untuk umum juga. Saya dari hotel bisa ke Bali Collection dengan mudah, untuk melihat kerajinan tangan di sana,\" tutur Jimmy.(Ida/ANTARA)
Revisi Tarif Ojol Tepat, Biaya Aplikasi Bisa Berdampak Luas
Jakarta, FNN - Langkah Kementerian Perhubungan, yang merevisi kenaikan tarif ojek online (ojol) dari sebelumnya berkisar 30-50 persen menjadi kisaran 6-13 persen dinilai sudah tepat, sehingga diharapkan tidak membebani konsumen di tengah tren meningkatnya inflasi dan situasi ekonomi yang belum pulih.\"Kenaikan tarif baru ojol yang rata-rata sekitar sembilan persen yang ditetapkan Kemenhub menurut kami sudah ideal dan sesuai dengan rekomendasi kami sebelumnya yang berkisar 5-10 persen,\" ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda di Jakarta, Kamis.Hanya saja, ia melihat keputusan Kemenhub menetapkan besaran biaya sewa aplikasi ojol menjadi 15 persen dari semula 20 persen akan memunculkan problematika baru. Sebab, biaya sewa aplikasi sejatinya digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan teknologi, biaya sales, marketing, promosi kepada pelanggan, termasuk juga insentif kepada mitra driver serta inovasi lainnya.Menurutnya, biaya sewa aplikasi ojol seharusnya tidak perlu diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi.\"Keputusan pemangkasan fee akan membuat aplikator berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, mereka harus memberikan pelayanan kepada konsumen, dan di sisi lain juga harus memberikan nilai tambah bagi mitra driver. Karena itu, kalau biaya sewa aplikasi ini dikurangi, maka akan menyebabkan beberapa layanan yang sudah dibuat aplikator menjadi tidak maksimal,\" kata Nailul.Dampak signifikan dari pemangkasan biaya sewa aplikasi ojol itu, lanjut Nailul, juga akan menurunkan benefit untuk konsumen, seperti layanan, promo, dan sebagainya. Hal itu tentu bisa menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan ride hailing.Sebagai contoh perlindungan konsumen seperti asuransi, layanan fitur bantuan, teknologi yang membantu melindungi kerahasiaan data pribadi dan contoh lain yang menunjang operasional pengendara dalam menjamin kepuasan konsumen. Penurunan biaya akan sangat mempengaruhi kemampuan aplikator untuk mengembangkan fitur-fitur tersebut.\"Ketika benefit berkurang, permintaan terhadap ojek online otomatis akan menurun juga. Jika ini terjadi, maka akan berbahaya bagi mitra driver karena pendapatan mereka berkurang. Inilah mengapa pemangkasan biaya sewa aplikasi ojol bisa berdampak luas dan imbasnya ke jutaan orang yang mata pencahariannya bergantung pada ojol ini,\" imbuh Nailul.Jadi, menurutnya, adanya pemotongan biaya sewa aplikasi ojol ini bisa menjadi kontradiktif bagi mitra driver. Para mitra berharap kenaikan tarif akan diikuti dengan peningkatan pendapatan, namun justru yang terjadi konsumen yang menggunakan jasanya menurun.\"Situasi ini bisa terjadi karena aplikator akan menaikkan tarif ke ambang batas atas. Hal itu tentu akan membuat konsumen berpikir ulang untuk menggunakan ojol dalam aktivitas mereka sehari-hari yang artinya bisa berdampak permintaan layanan ojol,\" lanjutnya.Pada Rabu (8/9/2022), Kemenhub mengumumkan kenaikan tarif ojol yang baru yang akan berlaku mulai 10 September 2022. Selain itu, Kemenhub juga melakukan pemotongan biaya sewa penggunaan aplikasi sebesar lima persen untuk pihak aplikator. (Sof/ANTARA)
Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Dikirim dari China
Jakarta, FNN – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah dikirim dari China mulai hari ini, Jumat (5/8).Pengiriman kereta tersebut ditandai dengan seremoni kegiatan \"Penyelesaian Manufaktur dan Pengiriman Perdana EMU Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)\" yang disiarkan secara daring.\"Pengiriman perdana EMU dan CIT ini akan menandai sejarah pertama kalinya pengiriman EMU kereta api cepat dari China ke luar negeri,\" kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan pengiriman tersebut menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian proyek KCJB.Adapun kereta tersebut diproduksi oleh CRRC Sifang, Qingdao, Provinsi Shandong, China. Sebanyak 11 rangkaian kereta telah selesai diproduksi pada awal April tahun ini.Tak cuma EMU, sebelumnya satu unit Comprehensive Inspection Train (CIT) atau kereta inspeksi juga sudah rampung diproduksi. Sebelum dikirim ke Indonesia, 12 rangkaian kereta ini telah menyelesaikan static test dan dynamic test.Ia menyampaikan progres pembangunan proyek KCJB saat ini mencapai 85 persen. \"Progres mencapai 85 persen, masih menyisakan beberapa pekerjaan tunnel 2, pre loading, track laying dan penyelesaian stasiun,\" ujarnya.Dwiyana mengungkapkan KCJB merupakan simbol kedekatan dua pemimpin negara yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Xi Jinping untuk menghadirkan konektivitas masa depan yang andal, nyaman, dan modern.EMU merupakan rangkaian kereta cepat dengan spesifikasi canggih dan mampu memonitor bahaya seperti bencana gempa bumi, banjir, serangan objek asing, serta tahan api. Rangkaian EMU dan CIT KCJB juga dirancang sesuai dengan kondisi geologis di Pulau Jawa.Di dalamnya terdapat teknologi canggih berupa disaster monitoring sehingga kereta ini bukan hanya mampu melesat dengan cepat, namun juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi.Sistem keamanan yang terpasang dalam rangkaian EMU KCJB, katanya, akan ditopang oleh berbagai instrumen keamanan seperti Dispatching Monitoring Center, sensor pendeteksi ancaman di sepanjang trase KCJB, dan Disaster Monitoring Terminal di Tegal Luar sebagai pusat pengelolaan data kebencanaan.Selain itu ada juga instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung ke pusat komando KCJB untuk mengirim informasi visual.Ia berharap kehadiran KCJB dapat meningkatkan konektivitas antara Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. \"Proyek ini diharapkan membuat konektivitas semakin cepat dan menjadi moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan,\" pungkasnya. (mth/Antara)
POPULER
