Kritik Pedas Bank Dunia atas Infrastruktur Jokowi (1) – Tujuh Persoalan Pembangunan Infrastruktur Nasional

Bank Dunia menyampaikan 7 kritik pedas atas proses perencanaan dan pembiayaan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Jokowi. Kritik keras tersebut lebih didasari pada upaya lembaga keuangan internasional itu untuk menyoroti soal praktik tata kelola pembangunan infrastruktur.

Oleh : Djony Edward

Menurut Bank Dunia, memang ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur. Laporan Bank Dunia itu disampaikan dalam artikel setebal 42 halaman dengan tajuk Indonesia’s Infrastructure Planning and Budgeting Processes: An INTERNAL Report of the World Bank Global Governance Practice.

Menurut analisis Bank Dunia itu disebutkan dalam mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioal (RPJMN), Indonesia menghadapi kebutuhan yang kuat untuk peningkatan belanja infrastruktur di tahun-tahun mendatang. Namun, baru-baru ini Tinjauan Pengeluaran Publik untuk jalan menunjukkan bahwa investasi pemerintah yang lebih tinggi di infrastruktur tidak memberikan hasil yang lebih baik.

Persoalan yang sistematis ini menunjukkan masalah tersebut melampaui kebijakan individu yang tidak efektif atau tidak efisien: baik proses yang pemerintah gunakan, pengeluaran tidak tepat, penggunaan dana besar yang tidak memenuhi target, bahkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan benar.

Untuk menjelaskan masalah praktik Tata Kelola Global Bank Dunia telah bermitra Deputi Bappenas untuk mengembangkan pengeluaran, mensupervisi proses penganggaran dan perencanaan pengeluaran infrastruktur. Laporan Bank Dunia itu adalah hasil kombinasi dari tinjauan dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan studi kasus telah digunakan untuk membangun gambaran proses penganggaran dan perencanaan sebagai alat ukur.

Terkait sistem perencanaan dan penganggaran, Bank Dunia mengomentari mekanismenya agak kacau, terutama dalam menggabungkan prioritas dan output yang direncanakan dari Presiden, ke Kementerian dan Parlemen seperti seperangkat rencana kerja dan anggaran yang konsistensinya rendah. Terutama soal alokasi anggaran jangka menengah dan pendek.

Padahal perangkat itu adalah sarana rekonsiliasi terbaik dalam daftar harapan lima tahunan yang sangat ambisius dari output yang diharapkan. Fakta bahwa harapan ini dikumpulkan tanpa informasi tentang hal teknis efisiensi kegiatan yang diusulkan, atau bahkan dalam beberapa kasus dengan biaya kegiatan agregat, membuat proses tahunan ini semakin sulit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *