Mahathir Batalkan Proyek Kereta Cepat China Senilai Rp 282 Triliun

FNN.co – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membatalkan proyek kereta cepat China senilai USD 20 miliar (sekira Rp 282 triliun, kurs 14.087 per dolar AS). Mahathir menyatakan, Malaysia akan jatuh miskin jika melanjutkan proyek tersebut, karena negaranya tak akan sanggup membayar utang sekaligus bunga atas pinjaman tersebut.

Karena itu, mengutip South China Morning Post, Tribunnews.com menulis, pemerintah Malaysia berharap RRC memahami kesulitan negaranya bila melanjutkan proyek East Coast Rail Link (ECRL) ini. Komentar Mahathir tampaknya ditujukan untuk memastikan tidak akan ada rasa tersinggung dari pihak Beijing akibat pembatalan tersebut. “Ini bukan karena kami tidak ingin menghormati kontrak kami, hanya saja tetapi kami tidak bisa membayarnya,” kata Mahathir.

“Proyek tersebut akan membuat kami jatuh miskin, jadi kami mengharapkan pengertian dari pihak-pihak terkait bahwa keputusan tersebut bukan karena kami ingin membuat Anda marah. Namun karena kami benar-benar ketat soal keuangan,” lanjut Sang Perdana Menteri.

Proyek kereta api sepanjang 688 kilometer tersebut sendiri dipelopori oleh China. Kontraktor utamanya adalah China Communications Construction Company (CCCC), dan Export-Import Bank of China menjadi pemodal utamanya.

Pengumuman resmi tentang keputusan akhir pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut diharapkan akan keluar dalam dua hari ke depan. Sebelumnya Menteri Urusan Ekonomi Malaysia Azmin Ali pada hari Sabtu mengatakan keputusan akhir telah dibuat.

Komentar terbaru Mahathir tersebut muncul ketika Wakil Menteri Luar Negeri China Kong Xuanyou dan juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang yang sedang berkunjung ke Malaysia menyebut pembahasan keputusan proyek tersebut masih berlangsung.

Dengan banyaknya pemain politik tingkat tinggi yang mengelilingi masalah ini, nasib jalur kereta tersebut telah menjadi pembicaraan utama di Malaysia dalam beberapa hari terakhir.

Namun pengamat hubungan Malaysia-Cina, Oh Ei Sun menilai masalah ini akan berdampak drastis pada hubungan bilateral antara kedua negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *