Ambang Batas Capres Tetap 20 Persen, DPD Tak Bisa Halangi “People Power”

Tamsil Linrung, Anggota DPD RI

Jakarta, FNN - Dalam acara Halal Bihalal yang diadakan oleh media online FNN, Anggota DPD (Senator) Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung mengatakan, saat ini sudah banyak kekacauan yang terjadi. Kita dipertontonkan banyak ketidak-warasan.

Ada orang yang mencalonkan diri jadi Presiden, tetapi pada saat yang sama, balihonya terpasang di mana-mana, banner-nya terpasang di mana-mana, tetapi kemudian dia mendukung perpanjangan tiga periode (presiden).

“Ini kan sesuatu yang tidak waras, bagaimana ini, Bung Rocky (Rocky Gerung) yang selama ini mengajari akal sehat, kok tidak sehat ini,” sindir Tamsil yang dilansir kanal Hersubeno Point.

Kemudian, lanjutnya, kita mau pemilu tahun 2024, ada 9 partai, tetapi kita punya Presidential Threshold 20%. Sementara 7 partai sudah berada di kubu yang itu (jumlah kursinya mencapai) 82%.

“Berarti sisanya 18%, berarti tidak memungkinkan untuk mencalonkan ini. Ini satu lagi bentuk ketidakwarasan,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, DPD melakukan Judicial Revieuw (JR) yang diawali dengan anggota-anggotanya. Yang kemudian, sekarang secara kelembagaan maju, yang akan bersama dengan Partai Bulan Bintang, lawyer-nya langsung Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa teman.

Semua yang mengajukan JR perorangan sudah ditolak dan dinyatakan tidak bisa diteruskan karena legal standing-nya.

“Ini lagi satu bentuk ketidakwarasan, di mana MK yang kita harapkan menjadi penjaga konstitusi, tapi faktanya tidak demikian, malah dia melakukan kudeta konstitusi,” ungkap Tamsil.  

Karena itu, “Ketua DPD (AA LaNyalla M Mattalitti), saya tidak pernah menduga selama ini, tetapi dia sangat kencang, meminta saya mewakili dalam beberapa pertemuan, karena dia lagi Umroh,” ungkapnya.

 

Pada 16 Mei 2022 Tamsil diminta Ketua DPD untuk berbicara dalam Sidang Paripurna. Tamsil diminta menyampaikan bahwa DPD telah menerima banyak aspirasi.

Dan kalau tetap dipertahankan Pemilu 2024 dengan PT 20%, maka DPD tidak dalam posisi menghalang-halangi masyarakat melakukan People Power untuk menolak. “Kita berada dalam posisi yang sama untuk itu. Tidak setuju,” tegas Tamsil.

“Nah, ada kemungkinan kalau begitu, ini Pemilu dipercepat. Karena selama ini kita mengikuti pendapat-pendapat bung Rocky bahwa 16 Agustus yang akan datang ini sudah presiden baru yang menyampaikan pidato nota keuangan,” ungkapnya diikuti tertawa para narasumber seperti Rocky Gerung, Pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio, dan pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti.

Kemudian Tamsil bercerita saat bertemu dengan Bachtiar Chamsah (tokoh senior PPP, mantan Menteri Sosial). Bachtiar mengatakan, baru-baru ini setelah sekian lama, Ketum PPP Suharso Monoarfa tiba-tiba nyelonong di rumahnya.

Bachtiar kaget saat Ketua PPP menyampaikan, “Pak, Kabinet ini pecah. Bu Sri Mulyani itu sudah enggak ada di sisi ini. Udah di seberang dia,” jelas Ketum PPP kepada Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil.

Bachtiar mengatakan, Suharso juga mengetahui bahwa dari laporan intelijen, gerakan mahasiswa ini skalanya mengkhawatirkan.

“Ini kita di kabinet sudah sampaikan. Cuman, kalau hutang negara saya bisa menjelaskan, bahwa itu tidak ada masalah. Itu bisa diselesaikan,” kata Ketum PPP kepada Bachtiar.

“Saya tidak mau berdiskusi dengan Anda. Tetapi begini, kalau Anda punya pendapat seperti itu saya bisa mempertemukan dengan yang berpendapat yang lain. Kita bikinkan forum,” kata Bachtiar.

“Oh siap.Tapi jangan yang kayak Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP.

“Kenapa Ichsanudin Nursy?” tanya Bachtiar

“Ya udah nanti ribut aja kalau Ichsanudin Nursy,” jawab Ketum PPP.

“Lha, Ichsanudin itu kan cuma menyampaikan data. Bantah aja data-data yang disampaikan,” jawab Bachtiar.

“Pokoknya jangan Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP bersikukuh.

“Kalau begitu Anda mau berdebat dengan orang yang Anda tentukan juga. Wah kalau itu tidak bisa,” kata Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil Linrung.

Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung yang juga hadir sebagai narasumber dalam forum itu mengatakan, bahwa nanti akan dikenang, pernah di suatu sore ada halal bihalal yang membicarakan tentang masa depan bangsa. Dan disimpulkan bahwa bangsa sudah tidak punya masa depan lagi.

“Orang nggak berpikir lagi 2024, enggak ada pikiran itu. Kalau semua variabel politik ekonomi ditaruh di atas meja, sebetulnya yang terjadi adalah krisis di dalam Istana. Dan DPD itu satu-satunya lembaga demokrasi yang dipilih rakyat,” ungkap Rocky Gerung.

“DPD itu singkatan dari Dewan Perlawanan Daerah. Dan saya tahu di daerah itu gerakan mahasiswa dan buruh nggak akan berhenti. Terus mengepung, tapi tidak dimuat di media. Tapi laporannya pasti masuk,” lanjutnya.

Menurutnya, kita sedang berada di dalam susana orang berharap transisi ini dipercepat. Ini yang enggak bisa dibaca dengan baik oleh kekuasaan. Jadi, “Ini anggap saja situasi yang sering saya sebut “the beginning of end” (mulainya sesuatu yang akan segera berakhir).”

Berbicara tentang calon presiden, lanjutg Rocky, semua rakat Indonesia layak jadi capres. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pencoretan “siapa yang tidak layak jadi calon presiden”.

“Pencoretan. Siapa yang tidak layak dari daftar itu. Siapa yang kita coret pertama dari daftar itu. Siapa yang kedua. Siapa yang dari bawah kita coret. Kalau semuanya akhirnya kita coret kita mesti tentukan, taruh nama yang kita inginkan, bukan hasil survei segala macam,” jelas Rocky.

Jadi, kata Rocky Gerung, kalau kita tanya pada publik (mana yang penting), elektabilitas, intelektualitas, atau etikabilitas.

“Elektability itu sifatnya kuantitatif. Intelektuality itu mesti diuji di dalam debat. Tapi etikability itu wajib dimiliki oleh seseorang yang akan kita beri mandat memimpin negara. Elektabilitas itu urusan KPU. Intelektualitas itu urusan kita yang ingin tahu pemimpinnya punya konsep,” ujar Rocky.

“Tetapi hati kecil kita selalu menganggap bahwa seandainya elektabiltas ditambahkan intelektualitas tapi kalau tidak punya etikabilitas, maka pemimpin itu juga akan terjebak dalam korupsi,” papar Rocky.

Oleh karena itu, menurut Rocky, yang pertama diuji adalah etikabilitas, kedua intelektualitas, baru kita masuk pada elektabilitas.

“Jadi sekali lagi percakapan kita pada sore hari ini yaitu untuk menghasilkan perubahan yang dipercepat, dengan cara berpikir yang lain. Jadi, sekali lagi, kita ingin pastikan bahwa percakapan kita akan mengarah pada percepatan perubahan politik,” pungkas Rocky. (mth/sws)

491

Related Post