NASIONAL
UIN Saizu Purwokerto Kerjasama dengan Kemenaker RI Lahirkan Lulusan Siap Kerja
Banyumas, FNN | Kampus Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk memperkuat penyerapan lulusan ke dunia kerja. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua lembaga berlangsung di Auditorium UIN Saizu, Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa siang (9/12/2025), antara Rektor UIN Saizu Prof.H. Ridwan, MAg dan Sekretaris Jenderal Kemenaker RI Prof.Dr. Cris Kuntadi yang diinisiasi dan dimediasi oleh Fadhil As Mubarok, Chairman of Mubarok Institute. Rektor UIN Saizu, Prof Ridwan, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi kampus dalam memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pendidikan tinggi, khususnya terkait percepatan masa tunggu kerja lulusan. \"Alhamdulillah telah dilaksanakan MOU antara Kementerian Tenaga Kerja dengan UIN Saizu. Ini momentum penting karena salah satu tuntutan dunia pendidikan adalah mengantarkan alumninya masuk dunia kerja. Kemenaker memiliki berbagai program yang terkait dengan pengembangan tenaga kerja sehingga kerja sama ini sangat relevan,\" ujar Ridwan. Kerja sama ini kata Ridwan tidak berhenti pada dokumen, tetapi akan ditindaklanjuti dengan program konkret. Selain itu kondisi lulusan UIN Saizu saat ini memiliki tingkat keterserapan lulusan yang cukup baik. \"Keterserapan alumni kita berada pada angka enam bulan. Setelah lulus, rata-rata dalam enam bulan sudah bekerja. Kampus juga memiliki career center yang aktif memberikan informasi kesempatan kerja dan menjalin kemitraan industri, termasuk dengan mitra dari luar negeri,\" jelasnya. Sementara itu, Sekjen Kemenaker RI Prof. Dr. Cris Kuntadi menjelaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung program pengembangan sumber daya manusia, salah satunya melalui program magang nasional bagi fresh graduate. \"Program magang ini baru dimulai pada awal 2025. Pesertanya adalah lulusan baru maksimal satu tahun. Tujuannya agar mereka benar-benar memahami dunia kerja yang sesungguhnya,\" kata Cris. Wong Ngapak ini memaparkan bahwa program magang yang semula hanya untuk 20 ribu peserta meningkat menjadi 100 ribu atas arahan Presiden Prabowo. Pelaksanaan magang batch ketiga dijadwalkan dimulai pada 16 Desember 2025. \"Durasi magang enam bulan kami nilai cukup untuk memberi pengalaman nyata. Peserta juga didampingi mentor, sehingga bukan hanya belajar teknis, tetapi juga penguatan soft skill. Mereka juga menerima uang saku setara UMK di daerah tempat magang,\" jelasnya. Cris Kuntadi menegaskan bahwa setelah program magang selesai, peluang peserta untuk direkrut perusahaan terbuka lebar. Selain itu, lulusan tetap dapat memanfaatkan fasilitas karir hub untuk melamar pekerjaan menggunakan sertifikat magang. Berbagai program lain juga dilakukan oleh Kemnaker seperti skill hub dan serti hub, yang memfasilitasi peningkatan kompetensi dan sertifikasi, dari pelatihan teknologi seperti IT dan artificial intelligence hingga pelatihan vokasional seperti barista dan teknisi. Terkait alasan menggandeng UIN Saizu, Cris Kuntadi menegaskan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki hak dan kesempatan sama untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menyiapkan lulusan siap kerja. \"Dalam konstitusi disebutkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketika UIN Saizu mengajak berkolaborasi, kami menyambut baik. Ini bagian dari membangun jejaring dengan institusi pendidikan, industri, dan dunia usaha,\" ujarnya. Melalui kerja sama ini, UIN Saizu dan Kemnaker berharap dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kompetensi hingga percepatan penyerapan lulusan di dunia kerja. Sementara Fadhil As Mubarok, Chairman of Mubarok Institute sebagai pihak yang menginisiasi kerja sama tersebut mengatakan bahwa sebuah negara memiliki 3 karakter generasi. Pertama generasi pendobrak, kedua generasi pembangun, ketiga generasi penikmat, dan keempat generasi perusak. Mubarok Institute terpanggil melalui idealisme yang visioner serta konstruktif untuk menjaga dan mengawal keinginan luhur bangsa Indonesia agar negara tidak dikuasai generasi penikmat para koruptor apalagi perusak tata kelola sistem ketatanegaraan. Dengan demikian maka generasi suatu bangsa harus dapat bertahan sebagai generasi pembangun dalam waktu yang panjang berkelanjutan untuk kelangsungan kehidupan bernegara. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di sela-sela Seminar Nasional Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan kerjasama Mubarok Institute, Kemendikdasmen RI dan UIN Saizu Purwokerto, pada Selasa (9/12) di Auditorium UIN Saizu Purwokerto, Jawa Tengah. Hadir sebagai pembicara antara lain Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag.(Vice President of Mubarok Institute), Prof.Dr. H. Ridwan,.M.Ag (Rektor UIN Saizu), Jumeri mewakili Gogot Suharwoto, M.Ld.,Ph.D., (Dirjen Pendidikan Usia Dini dan Dikdasmen, Kemendikdasmen RI, Prof.Dr.Phil., H.M. Nur Kholis Setiawan (Guru Besar UIN Saizu), Prof.Dr.Hj.Sylviana Murni,SH.,MSi. (Dewan Pakar Mubarok Institute), Prof. Dr.H.Cris Kuntadi SE.,M.M.,CA.,CPA.,QIA.,FCMA., CGMA., CIPSAS.,CErA.,AK., (Sekjen Kemnaker RI)., dan Prof. Dr. Abdul Wachid, MSi sebagai moderator. (*)
Rektor UIN Saizu Purwokerto: Kampus Wajib Sukseskan Indonesia Emas 2045
Purwokerto, LIRANEWS.COM | Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (SAIZU) Purwokerto Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., menyatakan bahwa kampus memiliki kewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. Dalam kepemimpinannya, Ridwan merumuskan visi menjadikan kampus unggul dan diakui secara internasional. Hal ini disampaikan Ridwan dalam perbincangan dengan wartawan menyambut Seminar Nasional bertema Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dalam Program Asta Cita Presiden RI. Seminar ini akan dilaksankan pada Selasa (9/12/25) di kampus UIN Saisu Purwokerto, Jawa Tengah bekerja sama dengan Mubarok Institute. Menurut Ridwan, pelaksanaan seminar ini sebagai upaya untuk terus berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi Ridwan telah berhasil memimpin transformasi UIN Saizu menjadi kampus yang lebih maju, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan kolaborasi global, serta berhasil meraih akreditasi unggul. Ridwan menegaskan bahwa tugas pendidikan dasar dan menengah menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang cerdas, terampil, berkarakter kuat (religius, bermoral, sehat, kreatif, kerja keras, disiplin, mandiri, bermanfaat), berwawasan kebangsaan (Pancasila, nilai luhur), adaptif terhadap IPTEK, serta mampu memecahkan masalah secara inovatif dan relevan dengan tantangan zaman, melalui ekosistem pendidikan yang kolaboratif antara guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Ridwan, capaian tertinggi cita-cita bangsa Indonesia yaitu Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan itu UIN Saizu bekerjasama dengan Mubarok Institute dan menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merasa perlu mendesiminasikan berbagai gagasan strategis terkait dengan upaya penguatan watak pendidikan dasar dan menengah untuk memastikan pendidikan dasar dan menengah menjadi dasar utama untuk mengantarkan Indonesia unggul yakni Indonesia Emas. \"Kita ingin melakukan pemetaan berbagai persoalan seputar layanan dasar dan menengah yang melibatkan berbagai pihak. Dalam seminar ini akan menjadi seminar yang multi perspektif dengan menghadirkan nara sumber multi stakeholders,\" paparnya. Ridwan meyakini bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan hanya tugas lembaga pendidikan belaka. \"Kita punya konsen yang nyata bahwa kemajuan dunia pendidikan tidak hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama, kolaborasi dan sinergi antar berbagai komponen untuk memajukan dunia pendidikan menjadi keniscayaan,\" tegasnya. Oleh karena itu lanjut Ridwan, nara sumbernya multi stakeholders dan multi disiplin ilmu. Ridwan mencatat bahwa beberapa persoalan dari pendidikan dasar dan menengah adalah kurangnya pemerataan akses. \"Kita ingin pendidikan itu merata untuk semua strata menjangkau semua wilayah di Indonesia,\" paparnya. Akses pendidikan kata Ridwan harus diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya berkewajiban menciptakan generasi muda yang futuristik. \"Generasi muda hari ini berbeda dengan generasi muda era orang tua seperti kita. Deep learning ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang futuristik, menggabungkan antara potensi dasar yang kontekstual dengan zamannya. Oleh karena itu peserta yang kita hadirkan adalah para guru dan praktisi pendidikan agar terbangun kesadaran kolektif bahwa membangun pendidikan berkualitas adalah tugas kita semua, \" pungkasnya. (*)
Belum Lunasi Pembayaran, Bos Taksi Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono Ditagih Penulis Biografinya
Jakarta, FNN.co.id - Salah satu petinggi perusahaan transportasi papan atas Blue Bird, Bayu Priawan Djokosoetono diduga melecehkan profesi wartawan karena mengingkari kewajibannya melunasi pembayaran atas buku biografi yang diterbitkankannya. Hal ini disampaikan oleh Budi Cahyono, salah satu tim penulisan buku tersebut. \"Saya sudah berbulan-bulan menanyakan kekurangan pembayaran setelah buku selesai, namun hanya dijanjikan suruh menunggu,\" katanya kepada wartawan, Senin (24/11/2025) di Jakarta. Sebagai penulis Biografi Bayu, Budi merasa dilecehkan karena setelah buku selesai ditulis, pelunasan pembayaran tidak segera dilakukan, padahal ada MoU yang ditandatangani Bayu. \"Saya jelas merasa dilecehkan dengan cara seperti ini,\" lanjut Budi. Budi menyayangkan sikap Bayu terus menghindar ketika ditagih biaya pelunasan. Sampai sekarang kata Budi, sudah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi tidak ada niat baik untuk melunasinya. Budi juga heran mengapa Bayu selalu menghindar saat dihubungi. Padahal dulu waktu proses penulisan, pukul 12 malam pun, masih berkomunikasi demi , mengejar target. \"Saya masih ingat dikejar-kejar terus setiap saat agar sebelum tanggal 10 Oktober 2023 buku sudah selesai. Kami bekerja 24 jam selama 1,5 bulan, \" kenang Budi. Demikian juga Erwin Yudhistira sebagai orang terdekat Bayu, kata Budi kini terus menghindar. \"Seluruh saluran komunikasi, sudah digunakan termasuk surat dan datang langsung ke kantor Blue Bird di Mampang, Jakarta Selatan, tetapi Bayu tidak merespons,\" tegasnya. Budi menyayangkan sikap Bayu yang kurang kesatria, padahal dia Wakil Bendahara Paslon Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Tak hanya itu, Bayu juga seorang pengusaha papan atas, pengurus HIPMI, Kadin, dan Ketua Umum Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional). Budi menjelaskan buku biografi itu ditulis pada awal Agustus dan selesai pertengahan September 2024. Dalam kontrak kerja, pembayaran pertama dilakukan pada Agustus 2024 dan pelunasan pada 15 September 2024 setelah buku selesai ditulis dan dikoreksi. Ini bahkan sudah dicetak, tapi belum dilunasi juga. Buku setebal 255 halaman itu berisi biografi Bayu sejak masa kecil, sekolah hingga menjadi pebisnis sukses. Maklum dia cucu pendiri Blue Bird yang fenomenal sehingga sepak terjangnya perlu diketahui publik. Diketahui buku itu berjudul Bayu Priawan Djokosoetono, Pebisnis Bertangan Dingin, diterbitkan oleh Lembaga Kajian Nawacita dengan ISBN 979-623-10-3815-9, ditulis oleh Sri Widodo Soetardjowijono, Djony Edward, dan Budi Cahyono. Saat dimintai konfirmasi, Erwin Yudhistira, koordinator penerbitan buku tersebut menyatakan bahwa tim penulisan buku diminta bersabar. Erwin adalah sahabat Bayu yang selama proses pengumpulan data, wawancara, hingga koreksi naskah maupun desain selalu mengawalnya. Erwin melayani keperluan penulisan dengan sigap, sabar, dan teliti. Namun aneh, sejak 20 Oktober 2024, Erwin sulit dihubungi. Sesekali menjawab WA setelah berminggu-minggu menunggu. \"Tidak mungkin tidak dibayar, hanya soal waktu saja. Bersabar ya,\" katanya. Kini, kata Budi, waktu berjalan lebih dari 1 tahun, toh Bayu belum juga melunasinya. \"Masih 50 persen lagi yang belum dibayar, \" pungkasnya. (sar).
Jumlah Anggota Muhammadiyah Menurun? Begini Jawaban Abdul Mu’ti
JAKARTA, FNN | Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, meragukan hasil survei yang menyebut jumlah warga Muhammadiyah mengalami penurunan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Milad Muhammadiyah di Jakarta, Minggu, 23 November 2025. “Jika ada survei yang menyebut jumlah anggota Muhammadiyah menurun, saya meragukan survei itu,” ujarnya yang disambut riuh tepuk tangan peserta. Mu’ti menegaskan gerak organisasi berusia lebih dari satu abad itu justru terus berkembang, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menyebut Muhammadiyah kini memiliki 31 Pimpinan Cabang Istimewa (PCIM) di berbagai negara, termasuk yang terbaru di Timor Leste dan Australia. Di Malaysia, PCIM telah berbadan hukum dan mengelola Rumah Hamka serta usaha kuliner Wasola. Sementara itu, Muhammadiyah Australia College berkembang pesat dan menjadi rujukan berbagai tokoh nasional. “Kami sedang mencari lahan baru di New South Wales agar sekolah bisa diperluas,” katanya. Menurut Mu’ti, pertumbuhan amal usaha menjadi bukti kontribusi besar Muhammadiyah bagi bangsa. Selain pendidikan dan kesehatan, kehadiran sekolah, universitas, serta rumah sakit Muhammadiyah dinilai ikut menggerakkan ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja di sekitarnya. “Coba bayangkan Indonesia tanpa Muhammadiyah,\" ujarnya. Mu’ti juga menyoroti kiprah Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) yang tim medis daruratnya telah diakui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bagian dari standar internasional dalam penanganan kebencanaan. Ia mengingatkan warga Muhammadiyah untuk tidak terjebak pada romantisme masa lalu dan terus beradaptasi menghadapi tantangan baru. “Kita harus percaya diri, tapi tidak berlebihan. Jangan menonjolkan kelemahan sendiri sampai menimbulkan sikap pesimistis,” katanya. Menutup pidatonya, Mu’ti menegaskan visi Muhammadiyah tetap sejalan dengan amanat konstitusi: memajukan kesejahteraan umum dan membangun manusia seutuhnya, baik jasmani, spiritual, maupun akhlaknya. Membludak Perayaan Milad ke-113 Muhammadiyah yang digelar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta dipadati ribuan warga. Lebih dari dua ribu kursi yang disediakan panitia terisi penuh sejak pukul enam pagi, sementara peserta terus berdatangan hingga memadati trotoar di sekitar Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kramat, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Milad PWM DKI Jakarta, Prof. Bunyamin, mengatakan antusiasme warga jauh melebihi perkiraan. “Jam enam pagi sudah banyak yang datang. Kursi dua ribu tidak mencukupi,” ujarnya. Karena padatnya pengunjung, PWM DKI mempertimbangkan menggunakan Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan tahun depan. Ketua PWM DKI Jakarta, Dr. Akhmad Abubakar, menambahkan lokasi semula direncanakan di Kompleks MPR, namun dialihkan ke Gedung Dakwah karena pertimbangan teknis. “Jumlahnya membludak sampai sulit bergerak di sekitar lokasi,” katanya. Ia menyebut antusiasme warga sebagai energi untuk mempersiapkan agenda besar berikutnya bersama PWM wilayah sekitar. Acara ini ditutup dengan pembagian doorprize, termasuk paket umrah dari Baznas Bazis DKI dan PAM Jaya, sepeda listrik, motor listrik, serta berbagai hadiah lain. PWM DKI Jakarta juga menerima hibah satu unit ambulans dari CIMB yang diserahkan melalui Lazismu DKI.
Rajin Borong Laptop Tiap Tahun, CBA Minta Kejagung Telisik Setda Kota Tangerang
JAKARTA, FNN | Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangerang, Banten dalam tiga tahun terakhir, tercatat rutin membeli perangkat komputer dan laptop dengan nilai anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Center for Budget Analysis (CBA) menilai pola belanja tersebut janggal dan berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya praktik pemborosan hingga dugaan mark up. Misalnya saja, pada Desember 2023, Setda Kota Tangerang menggelontorkan anggaran sebesar Rp132 juta untuk pengadaan tablet android. Kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya November 2024, dilakukan dua kali pengadaan laptop/komputer dengan nilai cukup besar. Pertama, belanja Rp112 juta untuk pengadaan laptop atau komputer. Kedua, pengadaan serupa melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dengan nilai Rp273,6 juta untuk 16 unit laptop. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan belanja tahun 2025 bahkan jauh lebih fantastis dibanding dua tahun sebelumnya. Menurutnya, Setda Kota Tangerang pada tahun ini menghabiskan anggaran hingga Rp560.057.200 hanya untuk kembali memborong laptop. “Setiap tahun beli laptop itu mubazir. Ini justru menimbulkan kecurigaan masyarakat Kota Tangerang terhadap Walikota Drs. H. H. Sachrudin,” tegas Uchok Sky, di Jakarta, Selasa (18/11/2025). Atas indikasi pola belanja berulang dan tidak wajar tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melakukan penyelidikan terhadap Setda Kota Tangerang. Uchok meminta agar auditor negara dilibatkan guna menelusuri siapa saja penerima perangkat, memastikan tidak ada mark up, serta mengecek apakah barang yang dibeli benar-benar ada atau hanya fiktif. “Kejagung harus menggandeng auditor negara untuk melihat siapa saja yang mendapat laptop, menelusuri dugaan mark up, dan memastikan laptop yang dibeli benar-benar ada, bukan fiktif,” tutup Uchok Sky.
Mantan Wakapolri Oegroseno Berharap Parcok Dibubarkan
JAKARTA, FNN.COM | Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Oegroseno menegaskan bahwa Parcok (Partai Coklat) wajib dibubarkan. Oegroseno merasa terganggu dengan istilah Parcok, sebab sesungguhnya tidak ada Parcok, yang ada hanya polisi. \"Jadi, bubarkan istilah Parcok, kembalikan ke istilah yang benar, yakni polisi. Polisi tetap dibutuhkan,\" paparnya. Menurut Oegroseno kepolisian tidak bisa dibubarkan. Kepolisian harus tetap ada dan di bawah presiden. Sebab kalau berada di bawah kementerian, akan terjadi jual beli jabatan. Sementara Pengamat Kebijakan Publik Sofyan Said menyarankan kepolisian dikembalikan ke posisi semula di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya agar mudah dikontrol dan tidak berada di bawah presiden langsung. Sedangkan Pengamat Politik dan Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting menyatakan tidak setuju pendapat mantan Menkopolhukam Mahfudz MD yang bilang bahwa sudah benar polisi di bawah presiden. \"Saya tidak setuju pernyataan Pak Mahfud. Justru persoalan di kepolisian karena lembaga ini berada langsung di bawah presiden. Listyo merasa hebat dan kuat karena atasannya Presiden,\" kata Ginting dalam acara yang sama, Dialog Kebangsaan. Menurut Ginting polisi merasa lembaga paling kuat. \"Di satu sisi bertugas penegakan hukum, di sisi lain posisi di bawah presiden sehingga mereka merasa menjadi super body, akibatnya polisi menjadi alat kekuasaan Presiden,\" paparnya. Ginting juga heran terhadap polisi yang tidak memproses kasus-kasus besar yang tidak ada diproses. \"Tiga kasus besar Sambo, Tedy Minahasa, dan Kanjuruhan tidak ada sanksi sama sekali. Tidak ada kelanjutannya,\" tegasnya. Selamat Ginting tidak setuju kepolisian berada di bawah Kemendagri. Ia lebih setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Hukum, karena masih satu rumpun dalam penegakan hukum dan mudah mengontrolnya. Sementara untuk Brimob, Ginting lebih setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Pertahanan. Reformasi kepolisian kata Ginting harus bersifat struktural, kultural, dan hukum dalam arsitektur ketahanan nasional. Jangan sampai, kata Ginting, polisi bekerja sendiri. Contoh dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Polisi tidak melibatkan kejaksaan. Polisi sampai mengurusi separatisme tetapi kasus ijazah palsu diputuskan sendiri. (*)
Kopdes, Kepentingan Poliitik atau Memberdayakan Ekonomi Desa?
by Dr. Agung Sudjatmiko/Ketua Harian Dekopin RI dan Mantan Ketua Koperasi Pemuda Indonesia MENARIK menyimak tulusan Bung Syahganda Nainggolan tentang \"diplomasi sayur lodeh\", maka bersama ini saya memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa Indonesia butuh pemimpin negarawan yang berintegritas, komit, bersih dan jujur. Mempunyai akal sehat yang waras untuk menyelesaikan semua masalah kebangsaan di atas nasionalisme dan kepentingan rakyat. Ukurannya dibuat sederhana saja. Dimana semua kebijakan memberikan kejelasan dan kemudahan lapangan kerja. Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terjangkau. Ketersediaan pangan. Adanya ketersediaan sandang dan papan bagi semua rakyat pada golongan kelas sosial ekonominya masing-masing. Eksistensi sejati peran pemerintah adalah membuat akses ekonomi, sosial, politik yang adil dan merata. Kelas sosial ekonomi di masyarakat, baik yang miskin maupun kaya tersenyum bahagia. Tersenyum karena adanya kebijakan dan akses pembangunan pemerintah di segala bidang. Empat bulan pemerintahan Probowo belum ada kebijakan fundamental yang dirasakan positif oleh rakyat. Label omon-omon menjadi olok-olokan pengamat dan orang-orang berpendidikan. Saat ini yang terjadi adalah antitesa terhadap janji presiden. Pajak naik, bahkan semua dipajaki. Sekolah masih bayar, dan kurs rupiah tidak terkendali. Kelas menengah turun, Pemutusasn Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Pertumbuhan ekonomi stagnan. Akses usaha hanya untuk golongan tertentu saja. Masih banyak pekerjaan rumah janji presiden yang tak terwujud. Intinya masih banyak kebijakan pemerintah yang amburadul dan tidak berpihak ke rakyat. Kopdes, Alaah Mak Menyoal Koperasi Pedesaan (Kopdes), oleh kaum gemoy disanjung. Namun bagi saya yg sejak mahasiswa menggeluti koperasi ini antitesa karena presiden menjalankan paradoks dalam bukunya bukan menjalankan transformasi bangsa. Kenapa saya membuat label tersebut? Pertama, karena tidak ada konsep dan sejarah dunia dan nasional koperasi sukses di bangun dengan pendekatan top down. Koperasi gerakan sejati dari kepentingan dan kebutuhan rakyat anggota yang mendirikan. Koperasi gerakan sosial, ekonomi dan budaya. Bukan kepentingan konsolidasi sosial politik untuk kepentingan elektabilitas dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, banyak fakta dan sejarah kegagalan koperasi yg dibentuk secara top down secara nasional, provinsi dan kabupaten-kota. Fakta yang menghamburkan dana triliunan rupiah dengan tingkat keberhasilan persentase kecil sekali. Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Koperasi Unit Desa (KUD), Koptan, BUMP, Bumdes, Kopwan di Jawa Timur, Koperasi RT/RW di beberapa Kabupaten-Kota yang kurang berhasil. Keberhasilanya tidak sebanding dengan uang negara yang di gelontorkan. Apakah ini akan diulangi lagi? Jangan sampai pendekar ekonomi pro rakyat seorang nasionalis presiden Prabowo mengulangi kesalahan yg sama. Bakal dicatat dalam sejarah seperti keledai yang terantuk batu berkali-kali. Ketiga, pertanyaannya adalah kanapa yang dibangun kekuatan itu dari kelembagaan yang sudah ada dan sudah sukses untuk implementasi program hilirisasi industri? Bukan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonimi rakyat di pedesaan dan kelompok marginal? Jika program ini yang dipilih akan lebih cepat hasil jadinya, produktivitasnya, konsolidasi institusi dan budaya komunitas sudah terbentuk. Presiden masih punya waktu untuk melakukan perubahan kebijakan mengurungkan Kopdes Merah Puti. Memperkuat saja kelembagaan di pedesaan yang sudah ada. Lakukan pendekatan yang lebih intensif untuk mendampingi rakyat agar bisa berdikari secara ekonomi, social dan budaya. Catatan atas tulisan Bang Ganda ini untuk dibincangkan dalam perdebatan wacana. Perdebatan dalam merumuskan model pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih menjamin keberhasilan. Tetapi kalau pemerintah tiddk mau menerima masukan ini karena gengsi birokratik politik, maka bangsa ini masuk kategori bangsa yang tidak demokratis. Bangsa yang pemimpinnya sok pintar dan paling hebat.
"Rocky Gerung dan Patriotisme Sufmi Dasco Ahmad, Catatan Pertemuan Sayur Lodeh"
by Dr. Syahganda Nainggolan/Sabang Merauke Circle PRESIDEN Akal Sehat, Rocky Gerung dan Professor Sufmi Dasco Ahmad begitu lahap menyantap sayur lodeh di kawasan Senayan Park Jakarta, Senin (7/4) siang tadi. Sayur lodeh ini mengkombinasikan pedas yang terukur dengan rasa asam yang juga terukur. Keenakannya lebih enak daripada Tom Yam Thailand. Jagung, kacang panjang, melinjo dalam sayuran begitu lembut untuk dilahap. Rocky sama sekali tidak memakan nasi. Sedangkan Dasco menikmati enaknya nasi merah. Sebagai minuman pengantar makan, Rocky memesan bir. Sementara Dasco hanya minum air mineral. Meja makanan penuh dengan tahu, tempe, ayam, ikan asin sedikit pedas dan ikan gurame goreng kering. Pertemuan ini sudah dirancang seminggu sebelum lebaran. Saya, Jumhur Hidayat (pemimpin sejuta buruh) dan Ferry Juliantono (tokoh Koperasi) yang merancang pertemuan ini ikut asyik menyantap makanan. Berlima kami menghabiskan waktu 2,5 jam. Kami mendiskusikan nasib Bangsa Indonesia ke depan, di bawah naungan pemimpin revolusioner Prabowo Subianto. Kami tidak membahas trending topic \"Judi Kamboja\" yang lagi menyerang Dasco. Sebab, Dasco mengatakan dirinya tidak terganggu dengan serangan personal. Darco hanya ingin bicara soal yang lebih besar, yakni soal nasib bangsa yang lebih baik. Bangsa yang mengutamakan kepentingan rakyat. Ada tiga hal penting yang menjadi isu pembicaraan kami sambil menyantap makanan. Pertama, Prabowo Subianto, menurut Rocky, ketika dirinya dahulu kala, puluhan tahun lalu, menemani almarhum. Dr. Adnan Buyung Nasution bertemu Prabowo. Mendengar keinginan Prabowo untuk menjadi pemimpin besar sosialis dunia, setidaknya Asia. Sosialisme ini tentunya mendapatkan kesempatan untuk diwujudkan saat ini. Terutama ketika pemimpin populis dunia, Donald Trump, melakukan disrupsi pada tatanan global lama yang sangat neoliberal. Berbagai negara yang terkena dampak \"Trump\'s War Trade\" dapat menggalang kekuatan dan solidaritas. Apalagi bulan ini adalah bulan Konprensi Asia Afrika. Dasco mencatat usulan diskusi agar Prabowo pidato tentang solidaritas Asia-Afrika pada peringatan Konprensi Asia Afrika bulan ini. Menurut Rocky Gerung, Prabowo dan Anwar Ibrahim, PM Malaysia dapat menjadi duo pemimpin yang berduet membentuk solidaritas pemimpin bangsa-bangsa berkembang. Melalui kerjasama antar negara, dampak kebijakan Trump dapat diatasi secara langsung. Namun, diskusi kami sedikit dibingungkan oleh adanya kemungkinan Trump semakin marah, khususnya dengan pilihan Indonesia beberapa waktu lalu menjadi anggota BRICs. Indonesia harus mengatasinya dengan diplomasi terukur ke Amerika. Indonesia harus cepat menunjuk Duta Besar baru di Amerika yang bekerja penuh. Pembicaraan kami berpindah ke lapangan kerja. Misalnya, lapangan kerja pedesaan harus meningkat setidaknya satu juta lapangan kerja baru. Terutama setelah kebijakan Prabowo membangun 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Selama ini penyerapan naker di pedesaan mencapai 40 juta jiwa dengan lapangan kerja tercipta 1,3 juta tahun lalu. Lapangan kerja di pedesaan bisa dilakukan melalui industrialisasi pedesaan yang massif. Peluang \"circular economy\" dan subtitusi impor mesin-mesin pertanian dapat dilakukan selama dua tahun terakhir. Terutama tatanan ekonomi yang diperkirakan terganggu oleh kebijakan Trump. Saya menyampaikan ambisi Bupati Lahat, Bursah Zarnubi. Misalnya untuk membangun industri pedesaan. Bursah, yang akan membangun pabrik alat-alat pertanian skala kabupaten ke depan. Kami mendefinisikan sebagai bagian contoh industrialisasi pedesaan tersebut. Industri yang nantinya dapat dikembangkan ke kabupaten lainnya se Indonesia, jika berhasil. Ferry Juliantono yang menyinggung kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank negara yang komitmennya besar saat ini. Pemerintah dapat mempercepat proses penumbuhan industri pedesaan. Sedangkan saya menimpali agar bank-bank negara masuk kembali dalam skema pembinaan kaum wirausaha menengah melalui kebijakan “Bapak Angkat-Anak Angkat” bagi setiap perusahaan besar peminjam kredit bank. Sementara di perkotaan, industri-industri padat karya harus digalakkan kembali. Dengan kebijakan subtitusi impor (membatasi impor dengan membangun industri sejenis), yang mungkin dilakukan saat ini. Pemerintah dapat membangun pabrik-pabrik sandang, papan dan pangan dengan memastikan penyerapan produksinya. Sedikit kebijakan proteksionis diperlukan segera. Selanjutnya giliran Jumhur Hidayat yang menimpali. Fakta bahwa lapangan kerja yang terbatas di dalam negeri, harus mendorong pemerintah melihat peluang lapangan kerja di negara lain. Misalnya, Jepang, Australia dan Korea yang kekurangan tenaga kerja. Peluang ini harus cepat direbut Indonesia. Kombinasi penciptaan lapangan kerja di pedesaan, perkotaan dan penempatan naker di luar negeri, bisa mengurangi tekanan objektif dari kebutuhan lapangan kerja yang begitu besar saat ini. Berkurangnya pengangguran tentunya akan ikut menyelesaikan masalah \"Indonesia Gelap\" dan \"#Kaburajadulu\". Rocky Gerung sudah selesai makan. Kini dia minta cemilan dan kopi hitam. Saya terus menambah makan. Jumhur menghabiskan semua ikan gurame, sampai kepala ikan dilahap. Dasco tetap konsisten dengan satu jenis lauk, yakni ikan teri. Cemilan akhirnya datang, yakni singkong, pisang goreng coklat keju serta ubi. Diskusi terus berlanjut. Sementara Dasco sesekali menerima telpon dan WA. Kadang suara Dasco menggelegar \"saya tidak bisa intervensi penegak hukum\", teriaknya ditelpon. Sikap dasco yang patut untuk didukung. Sambil diskusi Dasco menjelaskan dia sedang mengatur pertemuan penting antara Prabowo dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Pembicaraan kami berpindah ke soal demokrasi. Sebelum diskusi berlanjut, Jumhur minta diijinkan merokok ke luar ruangan. Tentu Ferry Juliantono juga minta ikut merokok. Namun, Dasco mempersilahkan merokok di ruangan aja, asal pintu sedikit dibuka. Saya sebenarnya ingin protes, karena adanya asap di ruangan dan udara tidak dingin lagi. Namun, karena diskusi tidak boleh terhenti akhirnya saya mengalah. Rocky ternyata merokok juga, seperti rokok elektrik. Sepanjang lima tahun saya interaksi dengan Rocky terakhir ini, dia tidak merokok. Rocky menjelaskan Prabowo harus sering berdialog dengan tokoh-tokoh besar seperti Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati. Era Prabowo juga menurut Rocky, harus meninggalkan sekutu-sekutu yang tidak progresif. Dalam aliansi ideologis, Prabowo harus bersekutu juga dengan kelompok Islam strategis. Cuma Rocky menyayangkan kenapa partai-partai tidak lagi memikirkan kaderisasi Ideologis. Kelompok progresif revolusioner harus dibangun. Di pedesaan harus dibangun kaum tani progresif melalui gerakan koperasi yang massif. Pada saat kakeknya Prabowo, pak Margono, menjadi aktifis koperasi, tahun 1970, dalam catatan Prof. Sri Edi Swasono, kataku, telah dibentuk 1500 koperasi simpan pinjam dengan anggota 200.000 jiwa. Orang-orang kecil anggota koperasi senang karena memiliki semangat hidup bersama dan mendapatkan modal kerja secara mudah. Jika rencana Prabowo berhasil dengan 80.000 koperasi desa, maka kekuatan ekonomi rakyat akan menjadi dominan. Begitu juga kekuatan rakyat sebagai kekuatan sosial. Kelompok progresif di perkotaan dapat dibangun melalui Buruh Progresif. Buruh dapat menjadikan dirinya sebagai kekuatan produksi (Productive Force) melalui \"Buruh Bela Negara\", seperti di Jepang dan Korea era \'80an. Kaum muda perkotaan juga dapat dihimpun dalam gerakan koperasi di kampus-kampus dan sekolah-sekolah, sehingga menjadi kekuatan produktif rakyat. Tema politik dan demokrasi ke depan bisa diisi oleh berbagai kegiatan produktif. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah tiga. Dasco harus bergegas ke istana untuk rapat dengan Presiden. Semua bahan diskusi yang kami diskusikan akan disampaikan ke presiden Prabowo. Dasco berjanji pertemuan seperti ini nantinya akan dilakukan dengan presiden langsung. Setelah Dasco pergi, kami masih menyantap makanan ringan. Kopi tambah lagi. Kebulan asap rokok terus berlanjut. Rocky kemudian menyeletuk, Prabowo Subianto akan mampu membangun bangsa ini dengan Dasco sebagai kuncinya. Inilah sekelumit cerita halal bi halal antara Presiden Akal Sehat, Rocky Gerung dan Dasco. Sebagai tangan kanan presiden, Dasco begitu teliti dalam merespon diskusi dan mempertajam dengan berbagai informasi aktual. Saya, Rocky, Jumhur dan Ferry Juliantono sangat gembira banyaknya agenda bangsa terbahas. Agenda pahit dan pedas seperti sayur lodeh. Secara objektif memang situasi kita penuh tantangan besar.
"Penghakiman Sepihak TEMPO" Kepada Dasco Merusak Pers Sebagai Pilar Demokrasi
by Haris Rusly Moti/Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Yogyakarta. BERIKUT ini pandangan saya menanggapi pemberitaan Majalah TEMPO edisi 7-13 April 2025 dengan headline “Tentakel Judi Kamboja”. Pemberitaan yang mengaitkan nama tokoh-tokoh tertentu di Indonesia dengan judi di Kamboja secara serampangan. TEMPO telah melakukan penghakiman sepihak kepada Sufmi Dasco Ahmad. Pemberitaan yang nyata-nyata merusak kredibilitas pers sebagai salah satu pilar demokrasi, sehingga perlu ditanggapi sebagai berikut : Pertama, sisi kelam dari kebebasan pers seringkali melahirkan “penghakiman sepihak”. Kita menghormati kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi. Namun, pemberitaan yang tanpa disertai data dan fakta yang kredibel adalah sebuah “penghakiman sepihak”. Biasa dikenal dengan sebutan “trial by the press”. Bila terjadi “trial by the press”, maka itu adalah malapetaka jurnalisme. Kedua, “trial by the press” itulah yang terjadi pada pemberitaan Majalah TEMPO edisi 7-13 April 2025 dengan headline “Tentakel Judi Kamboja”, yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino di Kamboja. Pemberitaan TEMPO yang mengaitkan Sufmi Dasco Ahmad tersebut sebagai sebuah bentuk nyata dari prilaku “penghakiman sepihak”. Ketiga, cover both side yang diterapkan TEMPO dalam peliputan tersebut hanya sekedar formalitas semata. Sebagai pembenaran atas rumor dan desas-desus yang direkayasa sebagai fakta dan data. Jadi, sangat wajar jika Sufmi Dasco Ahmad berhak tidak meladeni konfirmasi rumor dan desas-desus yang ditulis Majalah TEMPO. Memang sudah menjadi kebiasan Majalah TEMPO menjadikan cover both side sebagai pelengkap semata. Pelengkap untuk penulisan rumor dan desas-desus yang dipaksakan sebagai fakta untuk ditulis sebagai berita. Di era post jurnalisme, kita tidak hanya mengenal berita palsu (hoaks), tetapi juga berkembang fakta palsu, yaitu opini dan peristiwa hasil rekayasa yang dikembangkan jadi fakta. Keempat, sekalipun Sufmi Dasco Ahmad menggunakan hak jawabnya melalui mekanisme Dewan Pers. Namun “penghakiman sepihak” seperti yang dilakukan Majalah TEMPO tidak akan sepenuhnya memulihkan kredibilitas dan nama baik yang terlanjur dicemarkan dan dirusak melalui berbagai platform media sosial. Pemberitaan TEMPO bertendensi politik yang bertujuan merusak nama baik dan kredibilitas Sufmi Dasco Ahmad sebagai pejabat pemerintah dan “orang dekat” Presiden Prabowo Subianto. Kelima, setelah membaca dengan teliti setiap huruf, setiap kata dan setiap kalimat, tidak ada satupun data dan fakta yang diungkap Majalah TEMPO untuk memperkuat “penghakiman sepihak” terhadap Sufmi Dasco Ahmad yang dikaitkan dengan judi kasino di Kamboja. Keenam, karena itu dapat dipastikan pemberitaan Majalah TEMPO yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan judi kasino di Kamboja berbasis pada rumor dan desas-desus. Tanpa fakta dan data. Hakkul yakin TEMPO pasti dapat pasokan rekayasa rumor dan desas-desus dari mereka yang masuk kelompok kepentingan. Kelompok yang marasa terganggu dengan peran strategis yang dimainkan Sufmi Dasco Ahmad di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketujuh, berangkat dari pengalaman pribadi yang sering mendengar informasi dari berbagai pihak dan kepentingan, nama Sufmi Dasco Ahmad sering kali dipakai-pakai oleh berbagai pihak yang mau cari aman. Dipakai untuk mencari untung, mencari project dan mencari jabatan. Tentu tanpa sepengetahuan dari Sufmi Dasco Ahmad. Kedelapan, Sufmi Dasco Ahmad terakhir mengundurkan diri dari posisi Komisaris Utama MNC Digital Entertainment, Tbk pada Mei 2023. Menurut Curriculum Vitae (CV) di MNC Digital Entertainment Tbk. Sufmi Dasco Ahmad pernah berhubungan bisnis dengan berbagai perusahaan di luar negeri, termasuk Golden Oasis Entertainment Co Ltd. Kesembilan, sebetulnya pemberitaan Majalah TEMPO edisi Agustus 2024, mengaku telah mendapatkan nama-nama pengelola bisnis judi tersebut dari sumber resmi Kementerian Perdagangan Kamboja. Dimana sebagian merupakan Warga Negara Kamboja. Tidak ada nama Sufmi Dasco Ahmad di daftar tersebut. Kesepuluh, anehnya pada edisi 7-13 April 2025 seiring meningkatnya situasi politik, Majalah TEMPO menyangkutpautkan nama Sufmi Dasco Ahmad dengan bisnis kasino di Kamboja. Penulisan berita yang mengaitkan nama Sufmi Dasco Ahmad itu bernuansa insinuatif dan bertendensi politik. Padahal dengan nama-nama pengelola Golden Oasis Entertainment Co Ltd termutakhir yang sudah dikantonginya, TEMPO justru tidak melakukan pendalaman terhadap mereka. Malah melemparkan rumor dan gosip yang secara kejam membunuh karakter personal tanpa bukti yang kuat. Kesebelas, saya kuatir media sekelas Majalah TEMPO telah terjebak menjadi media rumor dan gossip. Media yang diperalat oleh kelompok kepentingan. Baik kepentingan bisnis maupun kepentingan geopolitik, sebagai alat untuk melancarkan intrik politik. Keduabelas, pers yang dalam pemberitaanya melakukan “penghakiman sepihak” sangat berperan dalam merusak kredibilitasnya. Padahal pers telah mengklaim dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Ketigabelas, semoga pers tidak bertindak menjadi bagian dari operasi pembusukan terhadap kebenaran (truth decay) ketika opini, rumor dan desas-desus diolah dan direkayasa sebagai fakta dan informasi. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Omong Kosong Dwi Fungsi ABRI Rebound
by Haris Rusly Moti/Eksponen Mahasiswa 1998 Yohyakarta “…Revisi UU TNI Tidak Menyalahi Semangat Reformasi karena Hanya Mengatur Penugasan TNI di Wilayah Jabatan Operasional Profesional Kementerian/Lembaga…” Pertama, pada prinsipnya kami tetap menghormati partisipasi publik dalam mengkritisi dan memberi masukan untuk menyempurnakan revisi UU TNI dan Polri. Sikap kritis ini mesti diletakan dalam pijakan dan arah yang sejalan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945, Pancasila dan UUD 1945. Kedua, saya menilai salah satu ciri supremasi sipil yang tampak di depan dengkul dan jidat kita adalah ketika revisi UU TNI dilakukan oleh lembaga tinggi negara DPR. Padahal merupakan representasi kehendak masyarakat sipil. Anggota DPR-nya berasal dari banyak Parpol dan Parpol adalah organisasi politik masyarakat sipil. TNI hari ini tidak lagi mempunyai fungsi sosial dan politik. TNI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk terlibat langsung dalam membuat peraturan yang mengatur dirinya sendiri. Seperti yang terjadi di era Orde Baru dulu. TNI hanya dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan terkait revisi dengan UU yang mengatur dirinya. TNI sekarang hanya menjadi pelaksana dari UU yang dibuat dan diputuskan oleh lembaga tinggi negara seperti DPR. Hanya itu saja. Tidak lebih dari itu. Sepanjang era reformasi, TNI membuktikan dirinya tunduk pada keputusan lembaga negara yang dikendalikan oleh politis sipil. Kenyataan itu menunjukan bahwa supremasi sipil bahkan tampak nyata di depan jidat dan dengkul kita. Dibuktikan ketika sedang berlangsung revisi UU TNI. Ketiga, jika kita perhatikan, berbeda dengan era Orde Baru. Melalui peran Sosial Politik (Sospol) ABRI, ada jabatan Kasospol ABRI dan Fraksi ABRI di DPR dan MPR. Ketika itu disebut Dwi Fungsi ABRI lantaran selain berfungsi sebagai institusi pertahanan negara. ABRI juga berfungsi sebagai kekuatan sosial dan politik. Menjadi dinamisator dan stabilisator politik ABRI menjadi konduktor dan terlibat langsung membuat keputusan politik kenegaraan di lembaga tinggi dan tertinggi negar. Termasuk keputusan yang mengatur tugas pokok dan fungsi ABRI. Begitulah era supremasi militer. Dimana kekuatan sipil tunduk diatur secara sosial dan politik oleh militer. Sementara saat ini ada Pilkada, Pilpres dan Pileg langsung. Dimana institusi sipil seperti Parpol yang memainkan peran sentral. Keempat, jadi menurut barisan gagal paham dan salah kaprah, jika revisi UU TNI ini dikaitkan dengan Dwi Fungsi ABRI rebound. Padahal revisi UU TNI sama sekali tidak bertentangan dengan semangat reformasi. Tidak juga mengembalikan peran Sospol TNI. Omong kosong tuduhan militerisme rebound yang hari ini distempel ke dalam naskah revisi UU TNI. Oleh karena itu, mereka yang mengobarkan ketakutan dan trauma terkait ancaman militerisme atau Dwi Fungsi rebound tidak memiliki alas teori yang kuat. Persis sibolang yang ngelantur di siang bolong. Barisan dan gerombolan menghayal ditkom saja. Kelima, jika kita perhatikan revisi UU TNI, maka hanya mengatur terkait penugasan perwira TNI di wilayah operasional kementerian dan lembaga negara. Banyak institusi negara, khususnya kementerian dan lembaga yang membutuhkan profesionalitas dan keahlian khusus perwira TNI. Untuk itu harus dibuat undang-undangnya. Penugasan itu justru mengikuti semangat meritokrasi di tubuh TNI. Prajurit TNI yang ditugaskan adalah perwira profesional yang mempunyai kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga. Perlu dicatat perwira-perwira TNI tersebut disekolahkan dengan biaya oleh negara. Mestinya negara dapat memaksimalkan keahlian mereka untuk terlibat memajukan kesejahteraan rakyat. Perlu juga diperhatikan jabatan-jabatan operasional di kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh perwira TNI. Tidak mutlak juga diisi oleh perwira TNI. Semua sangat tergantung pimpinan yang menggunakannya. Apakah dari TNI, Polri atau sipil, yang kewenangan pengangkatannya ada pada pimpinan yang menggunaknnya. Malah ketika menugaskan prajurit TNI di wilayah operasional atau penugasan pada kementerian dan lembaga tersebut juga dilakukan oleh lembaga negara non militer. Artinya tetap dalam pengawasan institusi sipil. Lalu ditemukan dimana anggapan Dwi Fungsi TNI yang dibilang mau rebound lagi itu? Kelima, jika diperhatikan sebelum dilakukan revisi UU TNI, banyal perwira TNI sudah sering kali ditugaskan di jabatan prifesional operasional kementerian dan Lembaga. Tujuannya untuk membantu pelaksanaan program pembangunanan. Untuk itu, sekarang sisiapkan payung peraturan perundang-undangannya. Sebagai contoh disaat pandemi Covid, Letnan Jendral TNI Doni Monardo (almarhum) yang saat itu menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk jadi Kepala Satgas Covid. Jenderal Doni adalah tentara aktif yang memimpin dan menggerakan seluruh jajaran TNI dan Polri dalam penangan Covid. Seluruh rakyat negeri ini diperintah Jendral Doni Monardo untuk mengunci diri di dalam rumah. Bikin kegiatan dan pekerjaan kantor dikerjakan dari rumah. Hanya prajurit TNI, Polri dan petugas kesehatan yang ditugaskan menantang maut. Kalau melihat itu baik kalau pakai mata dan hati. Jangan hanya pakai dengkul dan jidat saja. Jenderal Doni Monardo diangkat dan tunduk pada keputusan Presiden RI, yang pejabat sipil. Revisi UU TNI dilakukan agar penempatan perwira TNI yang dibutuhkan kapasitas dan keahliannya, terutama yang terkait dengan pertahanan negara, mempunyai landasan hokum. Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Publik patut menudukung pengisian jabatan profesional dan operasional di kementerian dan lembaga oleh perwira profesional TNI. Keenam, kita memaklumi penyakit bawaan aktivis LSM yang cara berpikirnya cenderung dikotomis. Parsial dalam melihat tata kelola negara. Padahal negara itu sebuah sistem yang berdiri di atas banyak aspek dan unsur. Aada banyak sekali elemen yang saling menopang secara kompatibel antara satu dengan yang lainya. Mestinya kita mulai belajar mempertimbangkan multi aspek. Selain persoalan demokrasi dan hak-hak masyarakat sipil, ada aspek pertahanan dan keamanan negara yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Pertahanan dan keamanan negara sangat berperan menopang sebuah negara dapat bertahan. Jadi patut untuk menjadi pertimbangan dalam mengkritisi tata kelola negara. Revolusi digital mengajarkan pada kita apa yang disebut sebagai kolaborasi. Kita butuh kolaborasi sipil dan militer. Prilaku dikotomisasi, bahkan otonomisasi yang dibangga-banggakan selam ini sudah gagal dan kehilangan relevansinya. Kita butuh adanya kolaborasi, integrasi dan kosentrasi dari dan oleh semua kekuatan bangsa. Kolaborasi, integrasi dan konsentrasi dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah gagasan Bersama. Gagasan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Negara yang tidak lagi terus-menerus menjadi bangsa inlander. Negara yang dicucuk hidungnya persis kebo oleh Lembaga-lembaga donor asing. Go ahed revisi UU TNI. Lanjut terus, dan jangan pernah berhenti. Publik pasti mendukung revisi UU TNI yang menempatkan perwira TNI di jabatan profesional dan operasional kementerian dan Lembaga, karena tidak mengancam supremasi sipil. Tidak juga bertentangan demokrasi dan semangat reformasi.
POPULER
