NASIONAL
Bamsoet Dorong Tarung Derajat Masuk Cabor Resmi Sea Games 2025 di Thailand
Jakarta | FNN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) Bambang Soesatyo bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, akan terus bersinergi agar olahraga seni bela diri asli Indonesia, Tarung Derajat, bisa semakin mendunia. Tarung Derajat pernah hadir sebagai cabang olahraga eksibisi pada Sea Games 2011 di Palembang. Agar bisa dipertandingkan secara resmi di setiap penyelenggaraan Sea Games, setidaknya Tarung Derajat harus mendapatkan dukungan empat negara, termasuk tuan rumah penyelenggara. Melalui kepiawaian diplomasi Kementerian Luar Negeri RI bersama jajaran Duta Besar RI di berbagai negara, diharapkan dapat menjadikan Tarung Derajat sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan secara resmi dalam Sea Games. Untuk selanjutnya juga dipertandingkan dalam Asian Games. Peluang menghadirkannya sangat besar, karena beberapa negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Filipina, sudah pernah menyampaikan dukungan agar Tarung Derajat bisa dipertandingkan dalam salah satu cabang olahraga Sea Games. \"Selain di Indonesia, untuk di kawasan ASEAN Tarung Derajat sudah hadir di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Hanya tinggal Brunei Darussalam dan Kamboja. Dengan dukungan Kementerian Luar Negeri RI, kita akan lengkapi kepengurusan Tarung Derajat di kawasan ASEAN. Jika sudah lengkap, diharapkan bisa semakin mempermudah langkah Tarung Derajat agar bisa dipertandingkan dalam salah satu cabang olahraga di Sea Games 2025 yang rencananya diselenggarakan di Bangkok, Thailand,\" ujar Bamsoet usai bertemu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat (3/11/2023). Turut hadir Sang Guru Badai dan Sang Guru Rimba dari Perguruan Pusat Tarung Derajat, Sekjen KONI Tubagus Ade Lukman, Atlet Nasional Tarung Derajat Hazar A. Dradjat, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Siti Nugraha Mauludiah, serta Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Ani Nigeriawati. Hadir pula pengurus PB KODRAT antara lain, Sekretaris Jenderal Asep Sugiharto, Wakil Ketua Umum Andhika Rahman, Wakil Sekjen Christophorus, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Erwin Poedjono, Koordinator Bidang Pengembangan Luar Negeri AA Bagus Tri Candra, serta Komunikasi dan Media Hasby Zamri. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang akan menjadikan Tarung Derajat sebagai bagian dari materi promosi budaya bangsa dalam setiap diplomasi yang dijalankan Kementerian Luar Negeri RI di berbagai negara dunia. Hal ini sangat tepat, mengingat selain sebagai seni bela diri asli Indonesia,Tarung Derajat juga merupakan budaya dan kearifan lokal yang lahir dari kreasi anak bangsa, Sang Guru Achmad Dradjat (AA Boxer). \"PB KODRAT bersama Perguruan Pusat Tarung Derajat akan mengirimkan berbagai video maupun materi lainnya seputar Tarung Derajat kepada Kementerian Luar Negeri RI. Untuk kemudian bisa ditayangkan oleh Kementerian Luar Negeri RI di berbagai acara diplomasi, maupun di ruang tunggu agar bisa ditonton oleh para counsellor dan tamu-tamu dari Kementerian Luar Negeri RI. Kita juga akan memaksimalkan keberadaan sekolah-sekolah Indonesia di KBRI sebagai pusat pelatihan Tarung Derajat,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, PB KODRAT bersama Perguruan Pusat Tarung Derajat, serta dengan dukungan Kementerian Luar Negeri RI, juga akan melobi berbagai negara untuk menghidupkan kembali International Federation of Tarung Derajat (IFDT). Pada 10 Mei 2011 di Kota Bandung, telah dilaksanakan Kongres I Tarung Derajat Internasional yang dihadiri delegasi 8 negara Asia Tenggara, dan secara aklamasi memilih Mr.Santipharp Intaraphartn dari Thailand sebagai Presiden IFTD masa bakti 2011-2015, serta Tubagus Ade Lukman dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal IFTD. \"Keberadaan IFTD sangat penting, sehingga setiap federasi nasional Tarung Derajat di berbagai negara bisa berkomunikasi dan berkoordinasi secara rutin dan erat dalam bentuk hubungan internasional keolahragaan Tarung Derajat. Pada akhirnya, dapat menjadikan Tarung Derajat semakin mendunia,\" pungkas Bamsoet. (Sur)
Kemendagri Dorong Daerah Lakukan Transformasi Pelayanan Publik melalui Inovasi
Jakarta | FNN - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong daerah melakukan transformasi pelayanan publik melalui inovasi. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara 4th Internasional Indonesia Conference on Interdisiplinary Studies (IICIS) 2023 secara virtual dari Ruang Video Conference BSKDN, Kamis (2/11/2023). Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan. Karena itu, menurutnya pemerintah daerah (Pemda) perlu terus memperbaharui pendekatan yang digunakan untuk melihat permasalahan terkait pelayanan publik dari berbagai aspek. \"Ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan masyarakat harus dikurangi. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan tidak boleh tinggal diam dan acuh tak acuh terhadap kualitas pelayanan publik,\" ungkap Yusharto. Dia membeberkan beberapa hal yang perlu diketahui Pemda agar manfaat pelayanan publik dapat berkesinambungan. Hal tersebut di antaranya pelayanan publik harus lebih cepat yang berarti memotong jalur birokrasi, lebih cerdas berarti mengurangi layanan manual, lebih murah berarti memotong biaya yang harus dikeluarkan, serta lebih mudah berarti menghilangkan syarat atau prasyarat. Selain itu pelayanan juga harus lebih baik dengan tidak menggunakan cara-cara lama, tetapi menggantinya dengan cara-cara baru yang lebih inovatif. \"Pelayanan publik harus memiliki prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut perlu terus didorong dan ditanamkan ke seluruh sektor pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah,\" jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan, telah banyak daerah mengadopsi dan menanamkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian mengintegrasikan satu program ke program lainnya untuk mendapatkan gambaran hasil yang lebih luas. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan inovasi yakni peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. \"Kita harus meyakini bahwa melalui inovasi pelayanan akan semakin baik, masyarakat juga semakin sejahtera,\" tambahnya. Sejalan dengan itu, Yusharto mengapresiasi Pemda yang telah berkontribusi melaporkan inovasinya kepada pemerintah pusat melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Jumlah inovasi yang di laporkan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan, yakni 28.539 inovasi dari 527 Pemda yang terdiri dari 10.914 inovasi digital dan 17.625 inovasi nondigital. \"Ini bukti bahwa pemerintah daerah serius meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang diciptakannya, semoga ini langkah yang baik untuk kita meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah dunia,\" pungkasnya. (Sur)
Presiden Jokowi Dianggap Paling Bertanggungjawab atas Terjadinya Krisis Konstitusi
Jakarta | FNN - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sudah rusak usai keluarnya putusan terkait batas usia capres-cawapres. Krisis konstitusi ini tidak semata terjadi akibat kesalahan MK, tetapi juga Presiden Joko Widodo. (Jokowi) \"Ini pembelajaran penting bagi Jokowi. Jokowi, telah nyata-nyata, sebagai kepala negara, ia melakukan tindakan-tindakan yang melawan konstitusi. Jadi ini kesalahan bukan hanya di MK, tapi juga di Presiden Joko Widodo yang telah banyak dilaporkan mendorong anaknya,\" tegas Isnur di Jakarta, Jumat (3/11/2023). Isnur juga mengungkapkan adanya kekecewaan masyarakat atas putusan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023). Kekecewaan publik harus dipulihkan kembali. \"Karena putusan sebelumnya lahir dari kecacatan dalam putusannya. Maka MK harus merevisi kembali putusan kemarin, harus diubah itu semua,\" ujarnya. \"Ini memang sudah sangat rusak, dan sudah sangat terpuruk. Kita sudah kehilangan kepercayaan terhadap MK. Tapi pertanyaannya kemudian begini, apa gerakan atau solusi kepercayaan terhadap MK. Tapi pertanyaannya kemudian begini, apa gerakan atau solusi berikutnya? Nah, di sinilah kemudian pentingnya MKMK itu memberikan keputusan yang baik,\" ujarnya. Menurutnya, ketika MKMK tidak mampu menghasilkan putusan yang baik maka kondisinya akan tetap sama. Untuk itu, MKMK diharap untuk berani mengeluarkan keputusan yang tegas. \"MKMK tidak menyiratkan adanya bahwa ada perubahan yang baik, ada situasi yang baik, maka kemudian tidak memberikan dampak apa-apa. Pertanyaannya kemudian apakah kemudian MKMK berani memecat Anwar Usman? Apakah MKMK berani memberikan peringatan tegas, larangan konflik kepentingan misalnya,\" tambahnya. Ditinjau Ulang Sementara itu, Direktur Isu Strategis Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (Pushan) Akademisi Hukum Tata Negara FH Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan mengatakan, publik sangat menanti keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas laporan laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK. \"Kita berharap pada MKMK, agar nanti dalam putusannya benar-benar menghasilkan putusan etik yang obyektif dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang didapat,\" kata Jimmy. Menurut dia, masyarakat sudah mengetahui bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sarat dengan cacat prosedur dan cacat substansi. \"Cacat Prosedur dikarenakan Permohonan tersebut sudah pernah dicabut oleh Pemohon, maka itu sudah kehilangan obyek perkara maupun muncul fakta saat ini berkas permohonan tidak ditandatangani,\" ungkap Jimmy. Sedangkan dikatakan Cacat Substansi, dikarenakan adanya Konflik Kepentingan antara Ketua MK dengan obyek permohonan tersebut. Sekalipun MK itu dikatakan menguji norma, namun norma yang diuji itu sangat bertalian dengan kontestasi pemilu, yang akan diikuti oleh Gibran yang juga keponakan dari Ketua MK. Jika merujuk pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5), (6), (7) yang intinya menyatakan; apabila seorang hakim yang punya kepentingan dengan perkara yang diperiksa tidak mundur merupakan bentuk pelanggaran, sehingga putusannya dinyatakan tidak sah, serta perkara itu bisa diperiksa kembali. \"Atas dasar itu, kepercayaan publik terhadap MKMK, sangat bergantung pada putusan etik nantinya. Jika, putusan etik melihat adanya cacat prosedur dan cacat substansial dalam penanganan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang dilihat oleh publik, dan diputuskan adanya sanksi etik bagi hakim yang melanggar dan perkara tersebut dibuka peluang akan diperiksa kembali sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, maka marwah dan citra MK di mata publik bisa terselamatkan,\" pungkas Jimmy. (Sur)
DPR Dorong Audit Cegah Munculnya Honorer Siluman Jadi PNS
Jakarta | FNN - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya audit terhadap proses pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Usulan audit disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menyusul banyaknya temuan kasus tenaga honorer siluman dalam proses pengangkatan honorer menjadi PNS yang merupakan implementasi dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Penegasan itu disampaikan Mardani Ali Sera dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema \"Implementasi RUU ASN usai Disahkan DPR\" di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Untuk diketahui, sesuai UU ASN yang baru sahkan, skema pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS nantinya menggunakan sistem seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan (SK) pengangkatan. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja di bidang fungsional, administratif, serta pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian akan diprioritaskan dalam pengangkatan PNS. Namun kenyataan di lapangan, pada proses masa pendataan itu terjadi tenaga honorer pendidikan seperti guru honorer yang selama ini sudah bekerja puluhan tahun bahkan mendapat julukan “pahlawan tanpa tanda jasa” tiba-tiba harus tersisih, oleh honorer siluman yang namanya tiba-tiba masuk dalam base data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal honorer siluman selama ini tidak pernah terdata sebagai tenaga pendidik atau di bidang fungsional lainnya. Menurut Mardani, honorer pahlawan yaitu para tenaga honorer yang sudah belasan tahun bekerja tetapi tidak diangkat. Tetapi meski UU ASN sudah memberikan rambu-rambu, masih ada saja yang namanya honorer siluman dari hasil kolaborasi jahat permufakatan dengan para pengelola atau pemegang otoritas, itu tiba-tiba namanya masuk. Padahal, menurut Mardani, tenaga honorer siluman itu tidak terdata sebagai tenaga honorer yang harus memenuhi syarat dan kriteria untuk bisa diangkat menjadi PNS. “Masih ada saja yang namanya honorer siluman dari hasil kolaborasi jahat permufakatan dengan para pengelola atau pemegang otoritas, itu tiba-tiba namanya masuk padahal nggak ada orangnya. Sehingga kami memandang, di undang-undang itu ada audit terhadap honorer ini,” tegas Mardani. Soal audit rekrutmen honorer menjadi PNS ini, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI) Heti Kustrianingsih menegaskan sangat mendukung usulan tersebut. “Saya setuju kalau honorer memang diaudit dan memang betul, seharusnya sampai 3K kemarin, harus diaudit bener. Karena memang nggak orangnya,” ujarnya. Terakhir, ia mendapati kasus ada guru honorer siluman yang setelah diselidiki selama ini pekerja pabrik, lalu tiba-tiba datanya masuk dalam base data di Dapodik. Bahkan sampat diketuk dan mendapat SK pengangkatan. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak. “Kemarin ada kejadian. Ada honorer siluman juga yang kerja di pabrik bisa jadi P3K, dan sekarang sudah ketok palu dapat SK. Ya.. kita mau bagaimana lagi. Jadi kalau memang ada audit saya setuju,” tegas Heti. Di forum sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan dari perkembangan terakhir rapat bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai mitra kerja Komisi X DPR, pihaknya mendapati konsep bahwa bagi pemerintah daerah yang tidak membuka formasi penerimaan dan pengangkatan guru honorer sebagai PNS, maka pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pihak sekolah untuk melakukan pengangkatan sendiri. “Jika daerah tidak membuka formasi, maka pemerintah menawarkan PP pengangkatan itu bisa dilakukan oleh sekolah sendiri, jadi sekolah boleh mengangkat, dengan catatan mengambil dari database yang ada,” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini. Sementara itu mengenai guru pengangkatan guru honorer agama yang masuk dalam Kementerian Agama RI, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan poin besar dari persoalan ini adalah akses guru agama terhadap kesejahteraan masih sangat kurang. “Yang kedua ketersediaan guru, kekurangan guru di ruang pendidikan keagamaan, dan ketiga yakni tenaga P3K. Kalau Kang Dede (Dede Yusuf) tadi penerimanya 1 juta (guru honorer umum), kalau nggak salah di pendidikan keagamaan baru 49.000,” ujar Diah. Minimnya penerimaan dan pengangkatan guru agama, menurut politisi dari PDI Perjuangan ini karena persoalan sinkronisasi sistem penerimaan keguruan dan sistem manajemen keguruan. “Kita berharap keinginan baik pemerintah untuk juga tidak terhambat hal-hal yang sifatnya teknis di kementerian. Jadi harus selalu konsolidasi, koordinasi karena kayak pendidikan keagamaan terbacanya jadi kecil, karena data yang masuk kecil,” tegas Diah. Aturan Turunan Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni mengatakan agar UU ASN lebih lincah dan dapat mengakomodasi beragam persoalan dan kebutuhan tenaga honorer, maka diperlukan peraturan turunan dari UU ASN baik berupa peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). “Agar lebih lincah kita atur di turunan bawahnya, karena yang paling tahu kebutuhan itu harusnya kan instansi pemerintahnya,” sebut Alex. Ia mencontoh, pihaknya hampir setiap hari harus paraf usulan beragam kebutuhan. Ada usulan berupa rekrutmen, usulan perpindahan jabatan dan beragam usulan lainnya. Namun, pihaknya mendapat kendala karena di UU lama, pemerintah pusat tidak bisa bergerak karena di UU lama usulan baru bisa dilakukan jika ada usulan dari pemerintah daerah setempat. Sehingga proses ya menjadi tidak lincah. “Jadi misalnya atas rekomendasi Menteri Pendidikan misalnya di daerah tertentu gurunya kurang, kita bisa rekrut di situ. Kalau sekarang tidak bisa karena sekarang prosesnya adalah diusulkan oleh instansi dalam hal ini Pemda dan ditetapkan oleh menteri. Jadi nanti walaupun tidak diusulkan pun, kalau pemerintah (pusat) merasa prioritas, kita akan rekrut disitu termasuk mobilitinya,” tegas Alex. (Sur)
Bamsoet Dorong Percepatan Migrasi Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan tantangan industri otomotif saat ini yakni menuju era netralitas karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. Mengingat otomotif merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Mega Proyek dan EBT PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sektor transportasi melepas emisi karbondioksida (CO2) sebanyak 280 juta ton pada 2020 dan diprediksi membengkak menjadi 860 juta ton pada 2060. \"Tidak hanya melalui kendaraan listrik, untuk mengurangi emisi gas buang, kini dunia juga sedang berusaha menghadirkan Kendaraan tenaga surya serta kendaraan tenaga hydrogen. Sebagaimana telah dilakukan Sono Motors asal Jerman yang telah menghadirkan sebuah mobil tenaga surya bernama Sion sebagai pilihan mobilitas yang terjangkau dan ramah lingkungan. Kita juga harus mempersiapkan diri sejak sekarang, sehingga tidak ketinggalan,\" ujar Bamsoet dalam Kick Off Green Energy Percepatan Transformasi Energi Listrik di Indonesia. Diselenggarakan Tribun Network Kompas Gramedia dengan PT PLN Persero, di Jakarta, Rabu (18/10/2023). Turut hadir PLT Sekjen Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini, CEO Gesits Bernardi Djumril, President Direktur Prestige Motors Rudy Salim, serta SVP Corporate Strategy and Business Development IBC Adhietya Saputra. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2020, populasi kendaraan roda empat bermesin pembakaran internal (mobil ICE) mencapai 17,5 juta unit dan menghasilkan emisi karbon 59,3 juta ton dan jumlah sepeda motor ICE 100,5 juta unit dengan emisi karbon 36 juta ton. Tahun 2030, jumlah mobil ICE diprediksi naik menjadi 25,8 juta unit tahun 2030 dengan emisi karbon 92,2 juta ton, dan jumlah motor ICE diprediksi naik menjadi 158,42 juta unit pada 2030 serta menghasilkan emisi 55 juta ton karbon. \"Berdasarkan UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, komitmen Indonesia pada tahun 2030 menargetkan penurunan gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional. Serta menurunkan emisi sektor energi 314 juta ton dengan kemampuan sendiri, dan 441 juta ton dengan bantuan internasional. Salah satu cara mewujudkannya, sesuai roadmap menuju net zero emission, pada 2051-2060, seluruh kendaraan bermotor sudah harus bebas emisi. Karenanya, percepatan penggunaan kendaraan listrik saat ini merupakan sebuah keniscayaan,\" jelas Bamsoet. Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mendukung Permenperin 6/2022, yang menargetkan penjualan mobil listrik tahun 2025 mencapai 400 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 5 juta barel dan emisi karbon 1,84 juta ton. Tahun 2030, penjualan mobil listrik ditargetkan mencapai 600 ribu unit, dengan pengurangan impor BBM 7,5 juta barel dan emisi karbon 2,76 juta ton. Tahun 2035, penjualan mobil listrik ditargetkan 1 juta unit, dengan pengurangan impor BBM 12,5 juta barel dan emisi karbon 4,6 juta ton. \"Sementara produksi motor listrik pada 2025 diproyeksikan 1,76 juta unit, tahun 2030 sebanyak 2,45 juta unit, dan tahun 2035 sebanyak 3,22 juta unit. Target pengurangan emisi karbon pada 2025, 2030, dan 2035 masing-masing mencapai 800 ribu ton, 1 juta ton, dan 1,4 juta ton,\" tandas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, pengguna kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Antara lain, ramah lingkungan dan ramah kantong, karena tidak menghasilkan emisi gas buang serta tidak perlu service rutin bulanan. Kendaraan listrik juga memiliki torsi instan sehingga terasa lincah dan gesit, terutama ketika digunakan dalam situasi stop and go. \"Keunggulan lainnya yakni kondisi kabin senyap dan nyaman, tidak terdengar suara mesin, pajak kendaraan relatif murah, di DKI Jakarta BBNKB gratis dan PKB yang hanya perlu dibayar 10 persen oleh pemilik mobil, minim perawatan karena memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibandingkan kendaraan konvensional, memiliki tingkat efisiensi tinggi serta bebas tilang ganjil genap,\" pungkas Bamsoet. (Sur).
Tiga Oknum BP3MI Lakukan Pungli ke PMI, Kepala BP2MI: Hukum Seberat-beratnya
Jakarta, FNN - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tampak marah besar mendengar kabar tiga oknum BP3MI Banten melakukan pungutan liar atau pungli dengan modus membuka layanan money changer kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari negara penempatan. Ketiga oknum BP3MI yang berinisial HP, MT dan JS telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pungli atau penerimaan gratifikasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang (Kejari). Benny pun meminta Kejari Tangerang menjatuhkan hukum seberat-beratnya kepada tiga oknum pegawai BP3MI. Benny menegaskan, bahwa tindakan pungli tersebut tidak bisa diberikan toleransi. \"Pada tanggal 18 Oktober 2023 Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menangkap tiga oknum BP3MI atas dugaan korupsi atau pungli dengan modus pungutan liar kepada pekerja migran Indonesia di Bandara Soekarno Hatta dengan membuka layanan money changer yang tidak sesuai dengan nilai tukar semestinya, kita minta Kejari untuk memberikan hukuman yang berat karena telah melakukan kejahatan,\" kata Benny kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/10/2023). Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Kejari Kota Tangerang, ketiga oknum BP3MI tersebut sudah beroperasi selama dua tahun membuka layanan money changer dengan tukar rupiah yang tidak sesuai. \"Mereka ini sudah beroperasi selama dua tahun, terakhir mereka melancarkan aksinya kepada 17 PMI yang dideportasi dari Arab Saudi pada tanggal 4 Oktober 2023, dari hasil tindakan kejahatan itu Kejati mengamankan uang seratus juta lebih,\" ucapnya. Benny menegaskan, BP2MI tidak mempunyai wewenang atau aturan yang memperbolehkan pegawai lembaga yang dia pimpin untuk membuka layanan money changer atau pertukaran duit terhadap PMI yang tiba ke tanah air dari negara penempatan. \"Jadi jika ada pegawai BP2MI membuka layanan tukar rupiah di seluruh Indonesia, segara melapor kepada kita, akan kita langsung tindak hukum, ini jelas pelanggaran yang mengkhianati konstitusi negara,\" tegasnya lagi. \"Saya pertama kali dilantik oleh Presiden Jokowi, saya sering katakan baik di internal BP2MI dan kepada teman-teman media, kejahatan di masa lalu harus diakhiri ditiggalkan, hati-hati pegawai BP2MI jangan lakukan hal ini, hal itu karena saya tidak akan segan-segan langsung memecat dan memproses hukum, tidak ada kata kompromi dalam hal kejahatan,\" sambung dia. Benny mengucapkan terima kasih atas penangkapan tiga anak buahnya oleh petugas Kejari yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di wilayah Bandara Soekarno-Hatta pada. Benny bahkan meminta pasal yang dijeratkan kepada petugas Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu, memiliki sanksi yang paling berat. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada ketiga tersangka juga bisa berat. \"Terima kasih kepada penegak hukum (yang melakukan penangkapan), mari kita bekerja sama, mari kita kolaborasi, lakukan tugas-tugas secara profesional. Dan sekali lagi kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya,\" ujar Benny. Pihaknya menyerahkan penanganan kasus itu sepenuhnya kepada penegak hukum. BP2MI mendukung penuh seluruh langkah yang ditempuh kejaksaan. \"Kita ikuti proses hukumnya, kita menyerahkan kepada lembaga penegak hukum dan tentu lembaga penegak hukum kita minta tidak ragu menjatuhkan sanksi, sekeras-kerasnya agar ini memberikan rasa keadilan kepada para PMI yang telah menjadi korban,\" imbuh Benny. Benny pun tak ragu meminta kejaksaan melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan intimidasi atau pemaksaan terhadap PMI untuk menukar uang asing mereka ini. Agar seluruh pihak-pihak yang terkait, termasuk otak dari dugaan kejahatan itu turut terbongkar tuntas. \"Proses penangkapan ini kami minta juga kepada kejaksaan untuk dilakukan pendalaman. Ini kan sudah dua tahun ternyata, saya memimpin tahun ketiga atau masuk tahun keempat,\" kata Benny. \"Sejak awal saya katakan ada kejahatan di masa lalu, tentang penukaran dolar, ada kejahatan di masa lalu PMI datang digiring untuk naik transportasi yang itu menjadi bisnis pihak-pihak tertentu. Dan ternyata terjadi lagi. Jadi yang sering saya sampaikan itu bukan cerita bohong, tentu karena saya memiliki banyak sumber informasi, bahkan jauh sebelum saya memimpin BP2MI,\" sambungnya. Benny menegaskan pihaknya takkan melakukan intervensi terhadap penanganan kasus tersebut. Apalagi sampai meminta pelaku dibebaskan. Benny percaya akan profesionalisme aparat penegak hukum yang menangani kasus itu. \"Kenapa kami langsung konferensi pers, tidak mengkonfirmasi by phone, justru kami nggak ingin. Kalau kami konfirmasi by phone seolah-olah kita nelepon untuk melobi. Sehingga dengan berita menurut saya sudah cukup. Saya yakin, tidak ragu, profesionalisme penegak hukum,\" jelas dia. Benny mengungkapkan, sejak awal dirinya memimpin BP2MI, karena memang ingin membenahi lembaga tersebut. Ia selalu menindaklanjuti begitu banyak laporan yang masuk kepadanya, terkait pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya. Benny dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan dan mengancam jajarannya agar tak melakukan pelanggaran. \"Seminar di Batam, saat itu saya menyerahkan souvenir kepada pimpinan Polri di Batam yaitu borgol. Mungkinkah agak unik ini, tidak pernah ada lembaga negara saya kasih souvenir borgol. Saya ingat persis, silakan lihat di jejak digital, saya katakan borgol ini saya titipkan kepada aparat penegak hukum, untuk suatu saat jika ada di antara petugas-petugas BP2MI yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kejahatan maka borgol itu silakan kenakan kepada petugas-petugas di lingkungan BP2MI. Jadi terbukti,\" jelasnya. (Sur)
Anies-Muhaimin Resmi Mendaftarkan ke KPU, Kaum Nyinyir Frustasi
Jakarta, FNN - Pasangan capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) akhirnya berhasil mendaftarkan diri secara resmi di kantor KPU, Kamis, 19 Oktober 2023, di Menteng Jakarta Pusat. Acara yang cukup mendebarkan itu telah berlangsung lancar setelah sebelumnya banyak yang skeptis bahwa pasangan ini bisa mendaftar. Hari ini seluruh keraguan, nyinyir, dan sinisme, hancur lebur. Tampak ratusan ribu simpatisan ikut mengantar AMIN ke KPU. Mereka telah hadir di sekitar gedung KPU sejak pukul 6 pagi dan terus bertambah seiring datangnya siang hari. Mereka datang dari berbagai daerah terutama sekitar Jabodetabek, bahkan ada yang dari Purwakarta dan Sumatera Barat. Tak hanya itu, para ulama dari Madura pun telah datang sejak Rabu pagi ke Jakarta agar bisa ikut mengantar AMIN. Wajah-wajah para ibu dari berbagai pengajian, komunitas, hingga para pensiunan jenderal baik dari Polri maupun TNI juga tampak di antara ribuan massa. Beberapa pengusaha keturunan juga tampak. Mereka mengaku hanya ingin ada perubahan. Para relawan datang dengan puluhan bus juga mobil pribadi. Akibatnya kehadiran massa membuat rombongan AMIN yang harusnya masuk ke kantor KPU pukul 8 pagi, baru bisa masuk pada pukul 9 lebih. Itupun batal dengan mobil karena di depan KPU sudah dipenuhi ribuan relawan. Karena terhambat oleh arus massa menjadi kesempatan bagi AMIN menyapa pendukungnya dari atas mobil. Saat di kantor KPU telah berkumpul para tokoh pendukung AMIN dari 3 partai yakni PKB, PKS dan Nasdem. Kedua calon pemimpin itu langsung memasuki kantor KPU dan bertemu ketua KPU serta jajarannya. Di hadapan ketua KPU Anies menyatakan ini misi besar bangsa dan yakin KPU akan bekerja dengan profesional dan amanah. Anies mengapresiasi dan respek terhadap kinerja KPU termasuk anggota di bawah yang mengurus logistik tapi mungkin bekerja tanpa ruang berpendingin. Sedangkan ketua KPU Hasyim Ashari menyatakan permohonan doa agar mereka bisa sehat dan diberi keselamatan agar husnul khotimah dalam bekerja. Selanjutnya acara berlangsung di hadapan para tokoh relawan dan insan pers. Anies menyatakan paham dengan situasi pemilu yang pasti ada konflik kepentingan dan kompetensi tapi harus diingat kami semua adalah keluarga besar jadi harus dijaga bersama. Menanggapi pertanyaan wartawan terkait ada upaya pencekalan, Anies yakin KPU akan bekerja jujur dan kredibel. Karena Pilpres adalah acara bangsa yang harus berjalan jujur tertib, rapi dan kredibel. (nin)
Kemendagri Sosialisasikan Kepmendagri tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
Jakarta, FNN | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) mengadakan Rapat Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.4.2.4-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). \"Penetapan Keputusan ini tak lepas dari komitmen Ditjen Bina Adwil membersamai Pemda dalam menegakkan Perda dan Perkada sehingga dapat tercipta kondisi yang tenteram dan tertib,\" kata Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Edi Samsudin Nasution, di Jakarta, Selasa, (17/10/2023). Edi menuturkan selama ini pihaknya telah mendengar dan memahami kesulitan Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Perkada. Melalui berbagai forum dan media, dapat disimpulkan bahwa hambatan kinerja Satpol PP dari Sabang hingga Merauke dalam penegakan Perda dan Perkada lebih disebabkan oleh faktor kurangnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap kelangsungan kinerja tersebut. Edi juga menyebutkan, selama ini kinerja penegakan Perda dan Perkada hanya dilihat sebagai sebuah tindakan yang dilaksanakan Satpol PP sebagai penegak Perda dan Perkada. Akibatnya, Pemda menjadi abai terhadap fakta bahwa penegakan Perda dan Perkada merupakan sebuah proses yang harus didukung secara keseluruhan. \"Bukan tidak ada yang mengeluhkan hambatan yang datang dari faktor eksternal, tetapi dapat disimpulkan hambatan yang datang sebagian besar dari internal Pemda sendiri,\" jelasnya. Untuk itu, kata dia, melalui forum kali ini ada tiga sasaran yang hendak dicapai. Pertama, tersosialisasikannya Kepmendagri tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada. Kedua, diperolehnya masukan atas teknis pengumpulan data pengukuran kinerja penegakan Perda dan Perkada. Ketiga, didapatkannya masukan atas tindak lanjut pengukuran kinerja penegakan Perda dan Perkada. \"Saya berharap forum ini bisa menjadi sarana mengupas tuntas substansi hingga teknis implementasi Keputusan Mendagri Nomor 100.4.2.4-084 tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada. Masing-masing peserta diharapkan dapat berbagi ilmu dan pengalaman sehingga dapat dihasilkan suatu pengetahuan bersama,\" ujarnya. (Sur)
Kemendagri Harap Pensiunan PNS Tetap Produktif
Jakarta, FNN | Masa pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya tak menjadi penghalang untuk terus berkontribusi kepada masyarakat. Justru seharusnya dengan pengalaman selama bertahun-tahun menjadi abdi negara, hal itu dapat menjadi modal awal bagi para pensiunan untuk tetap produktif. Demikian ditekankan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro pada acara Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Mencapai Batas Usia Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 November 2023 di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/10/2023). \"Saya mendoakan Bapak/Ibu dapat terus menjalankan aktivitas. Coba pensiunan Kemendagri ini diprofil kemampuannya. Untuk yang masih mau bekerja, dengan kemampuan mereka, ada tidak perusahaan yang mau sesuai dengan bidangnya masing-masing,\" imbuhnya. Suhajar menambahkan, saat ini banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman. Untuk itu, kata dia, para pensiunan PNS yang masih produktif tetap dapat bekerja sesuai dengan potensi di bidang masing-masing. \"Sekarang ini kan ada namanya persatuan pensiunan, organisasi lainnya, tapi diprofiling riwayat pekerjaannya. Yang masih mau [bekerja] silakan, yang tidak mau juga tidak apa-apa, jangan diganggu. Jadi ada bank data tentang kompetensi orang-orang pensiun,\" ujarnya. Lebih lanjut, Suhajar menerangkan, di Indonesia masih ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja pada usia 65 tahun. Menurutnya, orang-orang dengan potensi ilmu yang memadai dinilai jauh lebih menarik untuk direkrut ketimbang tenaga kerja baru. \"Sejumlah perusahaan memanfaatkan orang sampai berusia 65 atau 64 tahun, orang yang mempunyai kompetensi diambilnya ketimbang mengambil orang, baru dilatihnya,\" jelasnya. Dalam kesempatan itu, Suhajar sangat mengapresiasi para pegawai yang akan pensiun tersebut karena telah mengabdikan hidup untuk bekerja bagi negara dan masyarakat. Ia pun menyampaikan harapannya agar setelah pensiun mereka dapat menikmati hidup dengan lebih bahagia bersama anggota keluarga. \"Hari ini kita akan mendoakan rekan-rekan kita memasuki usia pensiun per tanggal 1 November,\" tandasnya. Sebagai informasi ada 12 orang pegawai di lingkungan Kemendagri yang akan pensiun per 1 November 2023 mendatang. Mereka berasal dari sejumlah komponen di lingkungan Kemendagri, yaitu dari Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri dari Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Tata Laksana. Kemudian dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Ditjen Otonomi Daerah (Otda), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). (Sur)
Perombakan Kabinet Pasti Dilakukan
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai perombakan atau reshuffle kabinet pasti dilakukan Presiden Joko Widodo pasca-mundurnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.\"Iya lah. Ya pasti dong,\" kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Meskipun demikian dia mengatakan sampai saat ini belum ada tanda-tanda reshuffle kabinet akan dilakukan Jokowi.Dia juga meminta wartawan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai siapa yang akan ditunjuk sebagai Menteri Pertanian definitif.Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi Pelaksana Tugas Menteri Pertanian.Budi Arie mengatakan Plt Menteri Pertanian memerlukan waktu satu atau dua bulan untuk bekerja.Mengenai siapa saja sosok menteri yang akan diganti Presiden dalam perombakan kabinet, Budi Arie menegaskan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.\"Semua itu hak prerogatif presiden, kita tunggu saja lah. Saya juga enggak mau bergunjing. Masa nanti Menkominfo tukang gosip,\" kucap Budi.(sof/ANTARA)
POPULER
