NASIONAL
Tidak Sudi Dijajah Cina (1)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJARAH panjang membentantangkan lembaran putih menorehkan tulisan bercak sejarah terbaca dengan jelas sejak abad 13 Cina sudah memiliki nafsu birahi ingin menguasai Indonesia (Jawa). Pada abad 13 di Jawa telah berdiri kerajaan Singosari dengan Rajanya Sri Maharaja Kerta Negara. Pada masa itulah Raja Khubilai Khan dari daratan Cina mengutus \"Mengki (Meng Chi)\" untuk datang ke Jawa menundukkan Singosari. Pada tahun 1289 pasukan \"Meng Chi\" mendarat di Tuban Jawa Timur, merasa kuat, sombong dan angkuh meminta Raja Sri Maharaja Kerta Negara takluk dan tunduk dengan Raja Khubilai Khan. Sri Maharaja Kerta Negara tersinggung merasa kehormatan dan harga dirinya terhina dan dihinakan \"Tidak Sudi Dijajah Cina\" Meng Chi langsung dipotong telinganya dan diminta pulang ke negaranya. \"Khubilai Khan,\" sangat marah dan dendam, maka pada tahun 1293 empat tahun kemudian di bawah panglima \"Ike Mese\" dengan seribu kapal perang kembali datang dengan pendaratan yang sama di pelabuan Tuban untuk menundukkan Singosari. Sayang Kerta Negara sudah tidak ada setelah diserang Raja Kediri Jaya Katwang digantikan menantunya Raden Wijaya. Terjadilah siasat cerdik Raden Wijaya, memanfaatkan tentara \"Ike Mese\" untuk menumbangkan \"Jaya Katwang\". Setetelah tumbang tak terduga Raden Wijaya memiliki tekad yang sama dengan mertuanya \"Tidak Sudi Dijajah Cina\". Tentara \"Ike Mese\" sebagian kapalnya dilumpuhkan (dibakar) sebagian pasukannnya dibunuh dalam peperangan, sisanya diusir untuk kembali ke negaranya. Inilah kegagalan pertama sang penakluk menundukkan sasarannya. Sejarah penaklulan tidak pernah berhenti, tanpa putus asa pada akhirnya di kemudian Cina mampu menguasai Indonesia tanpa perang fisik. Cina mengubah strategi politiknya dengan \"Barongsai dan angpaonya\". Dengan mudah penguasa Indonesia di alam kemerdekaan diserang perutnya. Lahirlah oligarki menjadi kekuatan lebih dahsyat perang tanpa fisik. Politik perang Barongsai dengan \"Ternak Penguasa\" kekuatan politik dan ekonomi Indonesia luluh lantak. Bukan saja mampu membeli semua peraturan dan UU yang mengatur negara. Negarapun dibeli dengan mengubah UUD 45. Setelah psl.6 ( 1 ) syarat menjadi Presiden \"Orang Indonesia Asli\" jadi ubah maka tinggal selangkah lagi secara fisik dan psychis etnis Cina sebagai Presiden RI. Sangat terasa NKRI telah masuk dalam jaring liputan perangkap negara Cina. Mereka ingin menguasai Nusantara sejak \"Jaman Sriwijaya\". Indonesia berhasil runtuh total di era Nusantara dalam genggaman kekuasaan \"Raja Joko Widodo\" (Bersambung).
Negara Dirahmati Allah Kita Ganti dengan Sistem Perjudian
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila DENGAN digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 kemudian Pancasila diganti dengan demokrasi liberal inilah ideologi trans nasional yang membuat Pancasila tertindas. Selama ini kita dibohongi oleh penguasa seakan yang namanya Ideologi transnasional itu hanya khilafah,padahal yang sudah masuk ke dalam sistem berbangsa dan betnegara adalah ideologi liberal. Kita umat beragama khususnya umat Islam tidak merasa gusar ketika negara ini disekulerkan. Negara tidak lagi berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa umat Islam tidak gusar bahkan kiai-kiai dan tokoh tokoh agama ikut meramaikan pemilihan langsung dengan gegap gempita amplop-amplop bertebaran. Sistem perjudian ala demokrasi liberal dengan permainan uang sogok sana -sogok sini, bahkan rakyatpun disogok sembako dengan model banyak- banyakan suara, kalah menang kuat -kuatan pertarungan justru didukung dengan antusias. Para ulama dan para intelektual kampus justru menikmati. Akibat sistem perjudian dengan pemilihan langsung, tidak ada lagi moral, akhlaq, korupsi yang ugal-ugalan sogok menyogok politik transaksional justru dinikmati oleh para pemain calon DPR, calon kepala daerah, semua terlibat dalam permainan yang batil. Sadarkah kita bahwa negara ini oleh orang tua pendiri negeri selalu memohon rahmat Allah sejak negeri ini didirikan. Di dalam pembukaan UUD 1945 nya ditulis \"Berkat Rahmat Allah serta didorongkan oleh keinginan luhur\" justru para pemimpin dan ulama menjauh dari rahmat Allah Yang Maha Kuasa.Mengapa NU, Muhammadyah juga diam ketika negara ini sudah tidak lagi berdasar pada KeTuhanan Yang Maha Esa? Bahkan tidak protes ketika UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 dan Pancasila diganti dengan ideologi Liberal? Coba kita resapi cuplikan pidato Bung Karno di sidang PPKI ketika UUD 1945 selesai dibuat. ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoeDan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik”. UUD 1945 yang memohon petunjuk Allàh diamandemen diganti dengan UUD 2002 Yang sekuler dengan sistem perjudian pemilihan langsung. Kita umat Islam menjadi sekuler dan kita terus menikmati kerusakan sistem negara seperti ini. Indonesia tidak pernah dibentuk dengan demokrasi, sebab negara ini adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik bukan dengar demokrasi banyak banyakan suara, kalah menang pertarungan pecah bela dengan mayoritas minoritas. Negara ini sudah tidak ada lagi barokahnya sebab rahmat Allah telah kita dustakan kita ganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Kita pernah membaca Muhammadyah menjadi organisasi terkaya dengan banyak asetnya, pendidikan, dan rumah sakit. Terus bagaimana hasilnya pendidikan jika negara ini jauh dari barokah kerusakan mental dan akhlak begitu akut korupsi, judi online, narkoba.Begitu juga dengan NU kok bisa oknum pengurusnya menemui penjahat Genosida presiden Israel yang membantai anak-anak dan ibu ibu di Palestina. Seluruh dunia mengecam bahkan rakyat AS, Eropa turun ke jlan memprotes tindakan itu. Kok ada pengurus NU datang ke Presiden Israel. Ini gambaran negara menjadi sekuler dan bejat pikiran kita. Bahkan penulis merenung apakah negara ini sudah tidak ada lagi dirahmati Allah karena dikelola dengan utang yang ribuan triliun. Negara dikelola dengan riba, ya tidak akan lagi rahmat Allah turun. Apa ya begini negara kaya raya gemah ripah loh jinawi dikelola dengan riba.Apa hati ķita tidak tersentuh untuk segera kembali ke UUD 1945 dan Pàncasila. Apakah kita biarkan ñegara ini dengan sistem perjudian pemilihan langsung. Apa gunañya bernegara kalau tidak ada harapan rahmat Allah akan turun? (*)
Jokowi Memang Kurang Ajar
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan TEMA kurang ajar dapat berarti sikap dan tindakan berlebihan seperti anak melawan orang tua atau murid mengejek guru tetapi maknanya dapat juga kurang terpelajar atau kurang memahami bagaimana menjadi orang yang terdidik. Tidak memiliki ilmu yang mumpuni. Gonjang ganjing ijazah palsu yang didiamkan atau tidak diklarifikasi adalah contoh Jokowi itu memang kurang ajar. Rakyat dibodohi atau dianggap tidak ada. Di penghujung masa Jabatannya, kurang ajar Jokowi semakin nyata dan sengaja. Tidak peduli atau takut menghadapi cemoohan atau tekanan. Tentu bukan hebat tetapi hilang rasa malu apalagi dosa. Semua dikerjakan sepertinya nir moral. Tanpa moral politik, moral hukum, dan tentu moral agama. Kebijakannya steril dari pertimbangan agama. Wajar jika orang bertanya agama Jokowi itu apa? Sinkretis, sekuler, mistis, paganis atau hedonis? Yang jelas agama islam tidak seperti itu. Kasus pengorbitan dan pengkarbitan anak-anak untuk naik singgasana adalah contoh kurang ajarnya. Di samping kapabilitas yang rendah juga cara pengorbitannya tidak fair. Mekanisme curang digunakan. Gibran berselancar tidak halal melalui MK dan KPU. Kaesang menunggangi MA. Jokowi memang joki yang mumpuni atau mahir dalam memanipulasi. Ketika memasuki bulan-bulan akhir, Jokowi nekad mengangkat 3 (tiga) Wamen tanpa jelas urgensinya. Ada Wamenkeu, Wamentan dan Wameninves. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk pekerjaan itu selain \"bagi-bagi\" atau \"bargaining\" semata. Atau mungkin agar ada kaderisasi maling yang dipersiapkan untuk nanti. Bobroknya Jokowi adalah menjadikan Kementrian sebagai sarang perampokan. Kurang ajar teranyar ialah kebijakan impor daging China, maksudnya impor manusia China. Pemerintahan Jokowi bukan hanya mengimpor hasil pertanian tetapi juga petaninya. Petani China diajak untuk bercocok tanam di Indonesia. Negara agraris ini diperkosa oleh penguasa serakah. Di tengah pribumi yang terengah-engah mencari kerja, Jokowi memberi kerja kepada orang-orang China. Menjelang pelantikan pemerintahan baru, Jokowi bukan menyiapkan warisan yang berharga tetapi justru harta beracun. Pemerintahan ke depan dibuat dalam keadaan \"makan buah simalakama\". Prabowo terpaksa berada di persimpangan jalan. Buah itu sedang disiapkan oleh Jokowi dengan pengawalan anjing herder RRC yang mengancam dan sewaktu-waktu menerkam. Rakyat Indonesia tidak boleh diam melihat kejahatan yang ada di depan mata. Jokowi kurang ajar di depan mata Megawati, teman seiring yang ditonjok. Kurang ajar kepada Prabowo diikat dengan jasa habis-habisan untuk dikendalikan. Dan Jokowi kurang ajar kepada rakyat Indonesia. Mencekik dan menyengsarakan. Memaksa untuk menerima Jokowi agar tetap berkuasa melalui dinasti. Atas karakter kurang ajar itu, Megawati harus \'all out\' melawan. Lalu gulingkan. Berontak dari penyanderaan kasus. Prabowo juga mesti mandiri jangan menjadi bebek lumpuh. Buktikan bahwa setelah menjadi Presiden tumbuh jati dirinya, tumbuh nasionalismenya dan tumbuh keprajuritannya. Tidak gemoy, geboy, dan letoy selamanya. Akhirnya rakyat harus menjadi penentu dan membangun kesadaran untuk merebut kembalikedaulatannya. Jangan teruskan Indonesia menjadi Negara Oligarkhi. Mulainya dari tangkap dan adili Jokowi. (*).
Memahami Pikiran Pemuja Demokrasi Mbelgedes
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BANYAK teman akademisi bahkan banyak juga yang bergelar Doķtor dan Profesor yang setuju kembali ke UUD 1945 . Alasannya, karena melihat kerusakan negeri ini sudah sangat akut. Tetapi anehnya mereka tidak setuju dengan presiden dipilih MPR melainkan tetap menginginkan pemilihan langsung. Saya berusaha menjelaskan pemilihan langsung itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan sistem MPR ,tetapi mereka ngotot demokrasi yang mereka pahami adalah demokrasi mbelgedes - istilah Prof Danil M Rosyid sahabat saya. Dianggapnya kalau permusyawaratan perwakilan bukan demokrasi. Pandangan mereka demokrasi mbelgedes pemilihan langsung itulah demokrasi. Padahal setelah nyoblos kemudian si pemenang nggak bisa dipersoalkan atas kebijakannya, tetapi hanya bisa berteriak ngedumel caci maki atas nama kebebasan berbicara. Demo dengan segala cara itulah kebebasan berekspresi dan menjadi oposisi, walau semua itu tidak digubris dan tidak akan bisa mengubah keputusan yang menang. Ibaratnya, walau ada 1000 Rocky Gerung melakukan caci maki setiap saat, ya tidak akan mengubah keputusan, sebab itu hasil dari demokrasi pemilihan langsung. Kalau pemilihan lewat MPR, maka yang dilakukan adalah bermusyawarah dan rakyat diwakili oleh mereka yang punya kapasitas, maka tugas MPR bukan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi menyiapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudiàn Presiden terpilih diberi amanah menjalankan GBHN, Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri, apalagi petugas partai. Jika Presiden menyeleweng dari GBHN, ia bisa diturunkan. Terus kalau dengan pemilihan langsung setelah memilih, ya terima saja apa yang diputuskan pemenang dan tidak bakalan didengar, sebab demokrasi liberal itu kalau tidak setuju silakan protes, atau demo atau oposisi tetapi tidak akan bisa mengybah keputusan. Jokowi didemo oleh Rocky Gerung Ddikatakan Bajingan Tolol, ya biarkan saja. Anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu. Ketika saya menerangkan bahwa sistem yang dibangun oleh pendiri bangsa adalah sistem MPR atau sistem sendiri bukan menjiplak dari sistem Presidenseil maupun Parlementer, mereka melecehkan dan menganggap sistem MPR adalah kuno. Mereka lebih memuja demokrasi mbelgedes dibanding permusyawaratan perwakilan. Dengan pemilihan langsung mereka tidak perlu susah-susah mencari jabatan meniti karir dari bawah. Pokoknya ikut menjadi relawan memenangkan yang dicalonkan. Kalau menang bisa, minimal jadi komisaris perusahaan di BUMN, tidak perlu punya keahlian yang profesional. Maka yang terjadi penggarongan kekayaan ibu pertiwi. Korupsi sudah ugal-ugalan bilangannya, bukan milyard tetapi sudah ratusan ribuan triliun. Sudah sangat genting negeri ini, sementara DPR dengan asiknya bermain -main dengan kebijakan, maka jika kebijakan itu mendasar pada Anggota DPR atau pengurus partai, tidak bakalan disahkan UU pembuktian terbalik atas kekayaan pejabat. Megawati jelas tidak setuju sebab sebagian besar korupsi dilakukan oleh anggota partainya selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. PDIP berpesta pora dan sekarang di akhir jabatan Jokowi dijadikan kambing hitam, padahal kekuasaan bukan hanya di Jokowi. Rusaknya negeri ini ya karena mengganti UUD1945 dengan UUD 2002. Dan digantinya Pancasila dengan demokrasi liberal. Apakah kita biarkan keadaan negeri ini menuju kehancurannya atas pengkhianatan kita terhadap Pancasila dengan mensetubuhkan dengan individualusme, liberalisme, dan kapitalisme? (*).
Selamat Ginting: Tiga Wamen Hasil Konsensus Jokowi dán Prabowo
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengungkapkan, tiga wakil menteri yang baru dilantik merupakan hasil konsensus politik antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketiga wakil menteri itu kemungkinan besar akan menjadi menteri sesuai bidangnya dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akhir Oktober 2024 mendatang. \"Ketiga wakil menteri baru di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi merupakan hasil konsensus politik antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto,\" kata pengamat politik UNAS Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (20/7/2024). Magang Menteri Menurut Ginting, ketiga wakil menteri yang baru dilantik itu sesungguhnya diberikan kesempatan magang sebagai menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo Subíanto mendatang. Jadi, lanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sesungguhnya sudah memilki tiga calon menteri, yakni Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Investasi Yuliot Tanjung. Ketiganya dilantik menjadi Wakil Menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024) Keponakan Prabowo Menurut Ginting, baik Thomas Djiwandono maupun Sudaryono merupakan lingkaran terdekat dari Presiden terplih Prabowo Subianto. Thomas Djiwandono merupakan Keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan anak dari Mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden Soeharto, Joseph Soedradjad Djiwandono. Jadi seperti ayahnya, Thomas juga piawai di bidang keuangan. Antara lain lulusan master/magister bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional, bendahara umum Partai Gerindra, dan Deputy CEO Arsari Group (2006). \"Walau keponakan Presiden terpiih Prabowo Subianto, namun Thomas Djiwandono memliki latar belakang terkait bidang keuangan. Sehingga penempatannya sebagai Wamen Keuangan merupakan magang sebelum menjadi menterí keuangan pada kabinet mendatang,\" ujar Selamat Ginting, dosen FISIP UNAS. Asisten Pribadi Prabowo Adapun Sudaryono, lanjut Ginting, juga merupakan orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Antara lain pernah menjadi asisten pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan hingga saat ini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Otomatis Sudaryono juga menjadi kandidat kuat Gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra. \"Dengan ditunjuknya Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi merupakan konsensus politik antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga Sudaryono tidak akan maju lagi dalam kontestasi Pilkada di Jawa Tengah. Partai Gerindra pun akan mendukung calon yang disodorkan oleh Presiden Jokowi, entah Ahmad Luthfi atau Kaesang Pangarep,\" ungkap Ginting. Profesional Sedangkan Yuliot Tanjung, kata Ginting, memang sejak lama meniti karier di bidang investasi dan penanaman modal. Antara lain sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kepala Kantor BPKM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II dan Direktur Deregulasi, BKPM. \"Bagi saya penunjukan Yuliot Tanjung sebagai Wamen Investasi Indonesia dan Wakil Kepala BKPM tidak mengejutkan, karena Yuliot memang profesional di bidang investasi dan penanaman modal,\" ungkap Ginting. Pro dan Kontra Bagi Ginting, wajar jika publik mengritisi pelantikan tiga wamen itu dengan alasan menghambur-hamburkan uang negara dan negara harus memberikan fasilitas setingkat menteri serta uang penghargaan masa bakti. \" Wah, enak bener ya jadi pejabat tinggí negara cuma tiga bulan tapi dapat uang penghargaan masa bakti yang nilainya lebih dari Rp500 juta,\" pungkas Ginting. (sws)
Trilogi Pribumisme: Rezim Nanar dan Buta Sejarah
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Bangsa yang besar adalah mereka yang mau menghargai jasa para pahlawannya\" Indonesia sudah di tangan para pelaku sejarah dengan generasi yang membutakan diri buta sejarah, tidak lagi menghargai para pahlawan yang telah mengantarkan Indonesia bisa merdeka. Para pelaku sejarah kemerdekaan merasakan perjuangan yang sulit, hidup susah , di bantai penjajah, berjuang untuk merdeka dengan mempertaruhkan harta, darah dan nyawanya. Sebagian pahlawan jasadnya terbujur di makam Taman Pahlawan (terbentang di seluruh wilayah nusantara), sebagian tidak tercatat hilang di hutan sebagian hanyut di lautan. Kaum pribumi dengan modal nekad hanya dengan senjata bambu runcing , berolah yuda diantara debu mesiu berlumpuran darah sebagai patriot sejati. Asal mula terjadinya negara : adalah adanya kesepakatan sekelompok kaum pribumi untuk mencapai \"Kemakmuran Bersama (Bonnum Publicumm)\". Berisikan tiga substansi dasar kekuatan politik Pribumi yaitu : (1). Pribumi pendiri negara, ( 2 ). Pribumi pemilik negara dan ( 3 ) Pribumi penguasa negara. Itulah yang di sebut \"Trilogi Pribumisme\" kata lain: \"Pribumi pendiri NKRI, Pribumi pemilik NKRI dan Pribumi Penguasa NKRI\". Untuk menjaga negara NKRI para pendiri mewariskan UUD 45 dan Pancasila. Saat ini UUD 45 sudah di ganti, Pancasila di bantai demi keserahan hidup hedonis bersama kaum kapitalis. Benteng negara di hancurkan oleh penguasa buta sejarah. Negara ini akan di bawa kemana, kalau negara dan kedaulatannya digadaikan ke pihak asing. Kaum pribumi di usir, di bantai dari tempat tinggalnya, bahkan akan di singkirkan, di musnahkan diganti dengan warga Cina. Pelaku kebiadaban ini sampai terjadi justru dilakukah oleh bangsanya sendiri yang sudah menjadi antek dan budak penjajah oligarki. Kedunguan, ketololannya sudah melampau batas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara ini dari penjajah gaya baru. Penguasa saat ini bukan hanya buta sejarah perjuangan pendiri bangsa ini, sudah tidak tahu diri melakukan kebiadaban untuk kepentingan kapitalis. Mereka semua telah membalikan logika bernegara, melelang dan menggadaikan negara dengan kekayaanya kepada kelompok oligarki dengan mata buta dan ketololannya. Sejarah membuat orang bijak ( historie mike men wise ) buta sejarah membuat orang dalam kegelapan nanar dan dungu. Kaum pribumi harus di bangkitkan berjuang kembali angkat bambu runcing lawan dan bersihkan rezim nanar, biadab dan buta sejarah. (*)
Family Office: Luhut, Jokowi dan Republik Mimpi
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) REPUBLIK Mimpi. Julukan ini pantas ditempelkan pada Indonesia saat ini. Karena dipimpin oleh para pemimpi: the dreamers. Khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Keduanya menyetir kabinet. Keduanya merupakan pemimpi terbesar Indonesia, sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pemimpi atau pengkhayal, beda tipis dengan pembohong. Kita tidak tahu pasti, apakah yang bersangkutan sedang bermimpi, berkhayal, atau berbohong. Karena, pernyataan tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam kondisi yang lebih memprihatinkan, pemimpi atau pengkhayal yakin akan kebenaran khayalannya. Bagaikan pengidap skizofrenia. Pikiran tidak sambung dengan kenyataan. Sejak 2014, banyak kebijakan Jokowi dan Luhut seperti berkhayal: tidak ada yang menjadi kenyataan. Sebut saja mobil Esemka, yang merupakan khayalan kelas tinggi tanpa tanding. Ini mimpi, khayal atau bohong? Beda tipis. Kembali ke topik awal, Family Office. Sekonyong-konyong Luhut bicara mau memberi fasilitas Family Office, bebas pajak, di Bali. Katanya, Jokowi sudah setuju. Melalui Family Office, duo Luhut-Jokowi mau melanjutkan mimpi dan khayalan sebelumnya, yaitu mimpi menarik modal asing ke Indonesia, melalui Indonesia Sovereign Wealth fund, yang dinamakan Indonesia Investment Authority, atau disingkat INA, yang akhirnya menjelma menjadi Lembaga Pengelola Investasi. Luhut-Jokowi berkhayal mendirikan sovereign wealth fund, tapi tidak punya kekayaan. Yang ada, malah utang pemerintah naik terus. Keuangan negara nyaris bangkrut. Makanya, Jokowi menaikkan pajak PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, dan akan naik lagi menjadi 12 persen pada tahun depan. Nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memang lebih cocok. Ceritanya, LPI mau mengelola modal asing, termasuk modal orang kaya asing, antara lain dari Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Atau Softbank. Investor asing diiming-imingi bermacam-macam proyek di IKN. Proyek air bersih, listrik, infrastruktur, dan lainnya. Tetapi gagal total. Tidak ada investor asing yang mau menyerahkan uangnya kepada LPI. Softbank kabur. Sepertinya, LPI akan rugi besar, yang pastinya akan merugikan keuangan negara. LPI gagal. Mimpi berlanjut ke Family Office. Investor diimingi-imingi bebas pajak di Bali. Pulau yang sangat suci bagi umat Hindu mau dijadikan tempat penyimpanan uang tidak jelas, dan berpotensi pencucian uang ilegal. Kacau. Kacau sekali. Apa sebenarnya Family Office? Kenapa Indonesia baru sekarang meributkan Family Office? Family Office bukan barang baru. Family Office sudah ada sejak puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Dulu disebut _stewardship_, profesional yang diserahkan mengelola harta kekayaan keluarga kerajaan dan para bangsawan, untuk optimalkan tingkat keuntungan investasi: bukan untuk mengemplang pajak, apalagi untuk pencucian uang. _Stewardship_ modern sekarang dikenal dengan Family Office, untuk mengelola (Office) harta orang atau keluarga super kaya (Family). Family Office di era modern ini pertama kali diprakarsai oleh JP Morgan pada pertengahan abad ke 19, dengan mendirikan perusahaan investasi keluarga yang kemudian dikenal dengan *House of Morgan* Menjelang akhir abad ke 19, keluarga Rockefeller mendirikan Family Office untuk mengelola harta kekayaan keluarganya, dan kemudian meluas mengikutsertakan harta keluarga orang super kaya lainnya. Jenis Family Office ini dikenal dengan Multi-Family Office yang sekarang berkembang sangat pesat. https://www.rbcwealthmanagement.com/en-eu/insights/considering-a-family-office-heres-what-you-need-to-know Artinya, Family Office tidak lain merupakan perusahaan private equity atau fund manager. Banyak bank terkemuka sekarang juga mendirikan unit Wealth Management, yang intinya adalah fund manager atau Multi-Family Office yang menawarkan jasa pengelolaan investasi kepada para orang kaya. Beberapa bank di Indonesia, khususnya bank asing dan beberapa bank lokal besar, juga sudah menawarkan jasa semacam Multi-Family Office, dan wealth management. Global Family Office, termasuk bank global, sudah mempunyai kantor di hampir seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang mempunyai keunggulan pajak, seperti Singapore. Singapore bukan saja menawarkan keunggulan pajak. Yang lebih penting dari itu, Singapore menawarkan birokrasi yang efisien, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini faktor yang sangat penting bagi orang kaya global untuk menempatkan uangnya. Singapore menempati urutan ke-4 negara yang paling bersih dari korupsi sedunia. Indonesia menempati urutan ke-115 dan termasuk negara dengan tingkat korupsi yang kronis. Oleh karena itu, tidak ada orang kaya yang mau menyerahkan uangnya untuk dikelola di negara dengan birokrasi dan mental koruptif. Mimpi dan khayalan Luhut-Jokowi, ilusi Family Office, dan Republik Mimpi, akan segera buyar. —- 000 —-
AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis 2024 Sebesar Rp 8.334.542
Jakarta | FNN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta resmi merilis survei Upah Layak Jurnalis 2024 sebesar Rp 8,334,542. Hasil sigi ini menunjukkan mayoritas responden menyebut upah dari perusahaan belum menyundul nominal upah layak itu. Ketua Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, mengatakan survei upah layak ini menjadi program rutin yang digelar organisasinya. Selain kebebasan pers, Irsyan menyebut AJI juga turut memperjuangkan kesejahteraan jurnalis. “Survei upah layak ini bagian dari komitmen AJI untuk merawat organisasi dan memperjuangkan upah layak jurnalis,” kata Irsyan dalam peluncuran Upah Layak Jurnalis 2024 di Wisma Tempo, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 Juni 2024. Selain itu, Irsyan menyebut survei ini juga bagian dari upaya merekam profesionalisme jurnalis di tengah tantangan rezim. Profesionalisme ini, kata dia, selalu berkelindan dengan kesejahteraan jurnalis. “Profesionalisme jurnalis dan kesejahteraan mereka dengan tantangan rezim yang tiap kali pemerintahan berbeda,” kata dia. Dalam survei yang digelar pada Mei 2024 ini melibatkan 91 responden yang berasal dari kalangan jurnalis dengan masa kerja di kisaran 1-3 tahun. Secara komposisi 63 persen responden adalah laki-laki, sedangkan 37 persen perempuan. Keseluruhan responden ini berasal dari media Televisi sebanyak 21 persen, Radio sebanyak 3 persen, Cetak sebanyak 11 persen, dan Online sebanyak 65 persen. Hasil sigi Upah Layak Jurnalis 2024 ini juga merekam jumlah pendapatan responden tiap bulan. Hasilnya, ada 79 persen responden mengaku mendapat upah sebesar Rp 4-6 juta tiap bulan, 13 persen mendapat upah Rp 2-4 juta tiap bulan, 4 persen mendapat upah di bawah Rp 10 juta, 3 persen mendapat upah Rp 1-2 juta tiap bulan, dan 1 persen mendapat upah per page views atau pembaca artikel. Dari hasil upah itu, ada 85 persen menjawab penghasilan mereka tiap bulan tidak layak, 13 persen layak, dan 2 persen tidak menjawab. Dari yang menjawab ada pemotongan, mereka menyatakan potongan terendah sebesar Rp 200 ribu dan tertinggi Rp 3 juta. Sementara itu, ketika ditanya adanya pemotongan gaji dari perusahaan, ada 87 persen menjawab tidak ada dan 13 persen ada. Meski demikian, dari pertanyaan adanya kenaikan gaji dari perusahaan tiap tahun, ada 95 persen responden mengaku tak mendapati adanya kenaikan gaji dan 5 persen mengaku ada kenaikan. Masih Ada Jurnalis yang Lembur tapi Tak Digaji sesuai Aturan Sementara itu, dari 91 responden ada 64 persen jurnalis bekerja di bawah satu tahun, 25 persen bekerja 1-2 tahun, dan 11 persen telah bekerja 2-3 tahun. Ihwal status pekerja di perusahaan mereka, ada 50 persen responden mengaku masih menjadi karyawan kontrak, 3 persen freelance, dan 42 persen karyawan tetap. Kemudian, ditanya jumlah jam kerja per hari, ada 33 persen responden mengaku bekerja di atas 10 jam, 27 persen responden bekerja 8 jam, 17 persen responden bekerja 9 jam, 14 persen responden bekerja 10 jam, dan 9 persen responden bekerja di bawah 8 jam. Sementara itu, dari seluruh responden ini ada 92 persen yang mengaku mendapat uang lembur ketika bekerja di atas ketentuan, sedangkan 8 persen tidak mengetahui. Responden, berdasarkan survei ini, ada 61 persen yang mengaku lembur di bawah 14 jam selama sepekan, sedangkan 39 persen lembur di atas 14 jam. Ketika dielaborasi menggunakan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu, ada 54 persen responden mengaku tidak perusahaannya tak menerapkan aturan ini. Kemudian, sebanyak 32 persen responden tak mengetahui dan 14 persen menyebut perusahaannya menerapkan regulasi ini. Dalam regulasi lain, termasuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.102/MEN/VI/2004, apabila lembur dilakukan pada saat hari kerja maka upah yang harus dibayar oleh perusahaan 1,5 kali upah sejam (untuk jam kerja lembur pertama) dan 2 kali upah sejam untuk kerja lembur berikutnya. Menanggapi aturan ini, 58 responden mengaku perusahaan tak menerapkan aturan ini, 40 persen responden mengaku tak mengetahui, dan 2 persen perusahaan menerapkan. Sementara itu, apabila lembur dilakukan pada saat hari libur, upah yang perusahaan bayar adalah 7 jam pertama dibayar dua kali upah sejam dan jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam, dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 kali upah sejam. Menanggapi aturan ini, sebanyak 53 persen responden mengaku perusahaan mereka tak menerapkan aturan ini, 38 persen responden mengaku tak mengetahui, dan 9 persen mengaku perusahaannya menaati regulasi ini. (*)
Indonesia dalam Kendali Kekuatan Negara Bayangan Cina
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih INDONESIA dalam jeratan negara bayangan (shadow state) Cina komunis. Sama persis dengan gerakan bawah tanah Special Interest Group (SIG) Amerika untuk menguasai negara lain. Kekuatan negara bayangan adalah anatomi jaringan aktor yang merasuki kekuasaan dan kekuatan sebuah negara. Sulit diraba karena prakteknya selalu di bawah tanah. Kejahatannya terorganisir sulit dibongkar karena beberapa hal : - Pelakunya menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci, memecah kejahatannya secara terpisah, sulit dideteksi dalam satu kejahatan tunggal - Hubungan mereka sifatnya mutualistis, sangat sulit disentuh dengan tuntutun hukum, semua dioganisir secara rapi dan rahasia - Sangat sulit diidentifikasi bahkan tidak akan ada tempat kejadian dengan pasti, di mana mereka berkumpul dan menyeksekusi kepututusannya - Adanya backing dari aparat pemerintah, oknum ini menjadi mitra kunci \"Bos Besar (god father) kejahatannya, yang sama sama mengendalikan bisnis dan jaringannya (dari pusat sampai daerah). Semua sedang berlaku di Indonesia formalnya ditandai dengan gejala oligarki yang sudah masuk di semua jaringan kekuasaan dan partai politik. Sebagian sudah lama sebagai Tim Ahli Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bahkan ada mantan bos judi masuk di dalamnya. Terbentuklah praktek pemerintahan infomal oleh kekuatan politik dan ekonomi di luar struktur formal pemerintahan, lahirlah Shadow State (negara bayangan). Kekuatan dan pengaruhnya lebih kuat dari pemerintahan formal. \"Shadow State\" pada umumnya sebagai mentor politik dan ekonomi, kekuasaan dan secara dominan sebagai pengendali kekuasaan dan negara. \"Shadow State\" lazim disebut \"Peternak Penguasa\", bahkan Lu Bu Wei Perdana Menteri Dinasty Qin pada abad ke - 3 SM sudah menyebut Cu Kong (asal kata Zhu artinya pemilik dan Gong artinya Datuk atau gelar kehormatan). Cu Kong inilah yang akan beternak penguasa bertanggung jawab seseorang jadi penguasa (Presiden, Gubernur, Bupati / Walikota, Anggota Parlemen, Kepala Polisi, Panglima tentara dll.). Tujuan \"Shadow State\" untuk melanggengkan kekuasaan dan monopoli alokasi sumber kekayaan negara, melalui berbagai keputusan politik (UU, Perpu, Keppres, Perpres) dan implentasinya. Shadow State adalah pembajak kekuasaan (pemerintahan) oleh para taipan. Saat ini kita kenal dengan oligarki (bandar, bandit, badut politik dan ekononi ) yang sesungguhnya sedang berkuasa mengendalikan Indonesia.***
Penjelasan Pemerintah soal Tapera Dinilai Kurang Intensif dan Menyeluruh, Sehingga Timbulkan Polemik
Jakarta | FNN - Partai Gelora Indonesartai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditolak pengusaha dan buruh. Partai Gelora akan menyampaikan pemikiran terkait skema Tapera yang bisa diterima semua pihak berdasarkan literasi di beberapa negara. \"Menyediakan perumahan bagi rakyat memang kewajiban dan menjadi tugas pemerintah. Tapi skemanya ini yang memang harus dipikirkan. Yang ditolak ini sebenarnya soal skemanya, bukan Tapera-nya,\" kata Ratu Ratna Damayani, Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Antar Lembaga (Jasama) DPN Partai Gelora, Rabu (12/6/2024) sore. Hal itu disampaikan Ratu Ratna Damayani dalam Gelora Talks dengan tema \'Tapera: Gaji Sudah Tipis Hidup Makin Miris, Kemana Mengadu?, yang ditayangkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (12/6/2024). Berdasarkan literasi di beberapa negara, menurut dia, memang ada pelibatan dari partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan oleh negara bagi warganya. Namun, hal itu dapat diterima karena pemerintahannya bisa menkomunikasikan secara intensif mengenai tujuan penyediaan perumahan tersebut bagi warganya, dengan sangat baik. \"Sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik secara komprehensif dan intensif. Libatkan DPR dan stakeholder lainnya untuk membahas soal Tapera ini,\" kata Mia, sapaan akrab Ratu Ratna Damayani ini. Bagi buruh, kata Mia, pungutan Tapera ini semakin membebani kemampuan ekonomi mereka, dan berdampak terhadap daya beli masyarakat pada umumnya. \"Ini menjadi catatan Partai Gelora, bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dirasa tidak intensif, kurang menyeluruh, sehingga menjadi polemik dan kontraksi luar biasa di masyarakat,\" katanya. Mia mengatakan, polemik soal Tapera ini, menjadi pembahasan khusus di internal Partai Gelora. Rekomendasi dari pembahasan ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. \"Ini tentu saja menjadi PR besar kita bersama. Kita akan menyusun pemikiran-pemikiran dari Partai Gelora. Kita banyak membaca literasi di banyak negara, kita akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pak Prabowo untuk satu skema yang tepat, untuk menjawab kebutuhan penyediaan perumahan rakyat kita,\" pungkas Mia. Kurang Sosialisasi Sementara itu, Ekonomi CORE Indonesia Etika Karyani mengatakan, penolakan ramai-ramai terhadap program Tapera ini, akibat sosialisasi program tersebut belum dilakukan dengan baik. \"Kementerian Keuangan bersama BP Tapera harus menjelaskan secara aktif kepada masyarakat, terutama pengusaha dan asosiasi pekerja. Mereka harus dilibatkan, karena mereka yang kena aturan ini,\" kata Etika. Akibat tidak adanya sosialisasi ini, lanjut Etika, menyebababkan program Tapera menjadi polemik dan kontroversi di masyarakat Indonesia. \"Ini pengelolaan dananya bagaimana? Karena OJK juga meminta BP Tapera untuk menindaklanjuti temuan BPK yang menyebut124.960 pensiunan belum menerima pengembalian dana total sebesar Rp 567,5 miliar pada 2021. Jadi dananya tidak bisa diambil, rumahnya tidak ada, lokasinya juga tidak jelas dimana,\" katanya. Ekonom Core Indonesia ini mengatakan, pasca pengesahan UU CIpta Kerja, kenaikan upah buruh sangat rendah, bahkan tak bisa mengimbangi inflasi dengan daya beli dan kesejahteraan yang semakin menurun, ditambah kondisi global yang tidak menentu. \"Pak Jokowi (Jokowi) harus melihat kondisi ini. Kita berharap agar program Tapera ini tidak menjadi ladang korupsi baru seperti yang terjadi pada kasus Asabri, Jiwasraya dan Taspen atau digunakan untuk pembiayaan lain,\" tegas Etika Karyani. Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia Gunawan Tjokro mengatakan, kenaikan gaji buruh di Indonesia sangat lamban dibanding dengan kenaikan harga properti, sehingga hal ini menimbulkan gap atau kesenjangan. \"Makanya sekarang jarang ada karyawan, kalau ada pameran perumahan berduyung-duyung meminta brosur. Ini masalahnya, apalagi kalau kita melihat karyawan di level bawah,\" kata Gunawan Tjokro. Sebagai pengusaha, Gunawan bisa memahami upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi pekerja tersebut. \"Tapi dengan Tapera ini, banyak asosiasi-asosiasi pengusaha dan serikat pekerja menolak, karena pembuatannya kurang teliti, sehingga banyak dipertanyakan,\" katanya. Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Riden Hatam Aziz meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dicabut. \"Kita sudah banyak dipotong untuk BPJS Kesehatan, JHT, belum PPh. Itu potongan pajaknya saja bisa 1 jutaan, sementara gaji hanya upah kita sekitar 3,4, 5 jutaan. Jadi gaji kita bukan hanya tipis, tapi sudah habis dipotong, potong-potong lagi. Makanya buruh akan demo Kemenkeu agar pemerintah mencabut PP tersebut,\" kata Riden Hatam Aziz. (*)
POPULER
