NASIONAL
Anwar Abbas: Kita Butuh Pimpinan yang Tak Hanya Memikirkan Oligarki
JAKARTA, FNN--Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. Anwar Abbas, mengingatkan kita perlu pemimpin yang arif bijaksana yang tidak hanya memikirkan kepentingan pemilik kapital dan atau oligarki saja tapi juga bagaimana dia bisa membuat kebijakan yang bisa menjamin bagi terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. \"Hal itu tidak bisa kita hadapi hanya dengan menghandalkan pendekatan otak saja tapi juga dengan mempergunakan hati nurani yang disinari dengan Pancasila,\" ujar ulama ekonomi syariah yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada FNN, Jumat 28 Juli 2023. Dia menyebut, Pancasila yang dimaksud terutama adalah nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta mengedepankan musyawarah dan partisipasi aktif dari semua pihak agar tujuan kita bagi terciptanya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud dan tercapai. Buya Anwar Abbas mengingatkan, sebagai bangsa kita ingin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan bisa terwujud. Tapi yang menjadi pertanyaan siapakah yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan hal tersebut? Menurut Proklamator RI, Sukarno, itu menjadi tugas utama dari negara. Oleh karena itu negara menurut beliau harus bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan kepada seluruh rakyat sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. \"Tetapi setelah hampir 78 tahun kita merdeka angka kemiskinan di negeri ini masih saja tinggi di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 masih 25,90 juta orang,\" ujar Buya Anwar Abbas. Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut jelas tidak mudah karena kita berhadapan dengan banyak kepentingan, terutama kepentingan dari para pemilik kapital yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pembuatan kebijakan. Hal itu juga sangat disadari oleh Sukarno sehingga dia mengajukan pertanyaan dan mengatakan kita akan memilih yang mana apakah Indonesia merdeka yang kapitalisnya merajalela atau semua rakyatnya sejahtera di mana semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? Buya Anwar Abbas mengatakan untuk menjawab hal tersebut tentu tidak mudah karena kita tidak boleh menginjak yang satu dan mengangkat yang lain tapi bagaimana kita bisa mengajak semua pihak untuk bisa sama-sama berbuat baik, tidak hanya bagi dirinya atau perusahaannya saja, tapi bagaimana kita juga bisa berbuat baik untuk orang lain. \"Orang lain yang dimaksud adalah rakyat banyak serta lingkungan alam agar semua orang di negeri ini dapat merasakan bagaimana manisnya hidup di negara yang berfalsafahkan Pancasila dan berhukum dasar dengan UUD 1945,\" demikian Buya Anwar Abbas. (dh)
Konglomerasi Persyarikatan Muhammadiyah
Oleh Djony Edward Wartawan Senior FNN KALAU saja Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, masih hidup, tentu dia akan tersenyum lebar sambil berlinang air mata. Mengapa? Karena Pak Kyai akan terharu sekaligus bangga melihat hasil jerih payahnya dimasa lalu, kini menjelma menjadi konglomerasi organisasi terbesar di dunia. Persyarikatan Muhammadiyah benar-benar menasional, bahkan mulai mengglobal dengan dibangun hotel hasil wakaf di Makkah untuk kepentingan jamaah Indonesia yang berangkat haji dan umroh. Karena selama ini Pemerintah Indonesia belum sanggup menyediakan hotel sendiri untuk warganya yang berhaji dan umroh. Bahkan banyak tagihan rumah sakit Muhammadiyah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai triliunan, menunjukkan sumbangsih Muhammadiyah yang begitu besar bagi bangsa ini. Sejak awal didirikan Muhammadiyah memang didedikasikan untuk bangsa, negara dan agama. Bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah dari minus saat didirikan, tapi kita memiliki harta berlimpah dan bisa menyumbang kepada bangsa dan negara ini? Sejarah Mengharukan Sejarah mencatat Persyarikatan Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 18 November 1912, bertepatan pada 8 Dzulhijah 1330, oleh Muhammad Darwis. Muhammad Darwis belakangan lebih dikenal dengan nama KH Ahmad Dahlan. Ada cerita mengharukan pada masa awal pendirian Muhammadiyah. Pada suatu siang KH Ahmad Dahlan memukul kentongan mengundang warga Kauman ke rumahnya. Warga Kauman pun berduyun-duyun ke rumah beliau untuk mendengarkan ada pengumuman apakah gerangan? Setelah banyak orang berkumpul di rumahnya, KH Ahmad Dahlan pidato yang isinya menyatakan bahwa kas Muhammadiyah kosong, sementara guru-guru belum digaji. Muhammadiyah memerlukan likuiditas saat itu kira-kira 500 gulden untuk menggaji guru, karyawan dan membiayai sekolah Muhammadiyah. Jika dihitung dengan rupiah, 1 gulden setara dengan Rp7.974, sehingga 500 gulden saat itu setara dengan Rp3.987.000. Karena itu KH Ahmad Dahlan menyatakan melelang seluruh barang-barang yang ada di rumahnya. Mulai dari pakaian, almari, meja kursi, tempat-tempat tidur, jam dinding, jam berdiri, lampu-lampu dan lain-lain. Ringkasnya Pak Kyai melelang semua barang-barang miliknya itu dan uang hasil lelang itu seluruhnya akan dipakai untuk membiayai sekolah Muhammadiyah, khususnya untuk menggaji guru dan karyawan. Para penduduk Kauman itu terbengong-bengong setelah mendengar penjelasan KH Ahmad Dahlan. Murid-murid beliau yang ikut pada pengajian Thaharatul Qulub sama terharu melihat semangat pengorbanan KHA Dahlan, dan mereka saling berpandangan satu sama lain, berbisik-bisik satu sama lain. Singkat cerita, warga Kauman, khususnya para juragan yang menjadi anggota kelompok pengajian Tharatul Qulub itu, kemudian berebut membeli barang-barang KH Ahmad Dahlan. Ada yang membeli jasnya, ada yang membeli sarungnya, ada yang membeli jamnya, almari, meja kursi dan lainnya. Dalam waktu singkat semua barang milik KH Ahmad Dahlan itu habis terlelang dan terkumpul uang lebih dari 4.000 gulden atau ekuivalen Rp31.896.000 saat itu. Anehnya setelah selesai lelangan itu tidak ada seorang pun yang membawa barang-barang KH Ahmad Dahlan. Mereka lalu pamit mau pulang. Tentu saja KH Ahmad Dahlan heran, mengapa warga Kauman tidak mau membawa barang-barang yang sudah dilelang. KH Ahmad Dahlan berseru, ”Saudara-saudara, silahkan barang-barang yang sudah sampeyan bayar dalam lelang itu saudara bawa pulang. Atau nanti saya antar?” Jawab mereka pada Pak Kyai, “Tidak usah Kiai. Barang-barang itu biar di sini saja, semua kami kembalikan pada Pak Kyai.” “Lalu uang yang terkumpul ini bagaimana?“ tanya KH Ahmad Dahlan. Kata salah seorang dari mereka, “Ya untuk Muhammadiyah. Kan Pak Kyai tadi mengatakan Muhammadiyah perlu dana untuk menggaji guru, karyawan dan membiayai sekolahnya?” “Ya, tapi kebutuhan Muhammadiyah hanya sekitar 500 gulden, ini dana yang terkumpul lebih dari 4000 gulden. Lalu sisanya bagaimana?” tanya KH Ahmad Dahlan. Jawab orang itu, “Ya biar dimasukkan saja ke kas Muhammadiyah. Tentu saja Pak Kyai senang, terharu, tapi juga bangga dengan loyalitas para murid, guru dan para pedagang di Kauman saat itu. Menjadi Organisasi Konglomerat Jerih payah dan keringat KH Ahmad Dahlan dimasa-masa awal pendirian ternyata tidak sia-sia. Semangat hidup mandiri dan sebesar-besar pengabdian untuk ummat pun berlanjut di zaman modern ini. Bandingkan Muhammadiyah dengan organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Alwashliyah, Al Irsyad, Alkhairat, Jamiat Kheir, Hidayatullah, Nahdlatul Wathan, tentu Muhammadiyah yang paling bisa dibanggakan baik dari sisi materi maupun spiritual. Tengok saja rinciannya. Sejauh ini publik mengetahui kalau muhammadiyah adalah organisasi islam yang kaya raya. Kekayaan Muhammadiyah diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Organisasi yang setara konglomerat. Kekayaan itu di antaranya terdiri dari aset tanah, bangunan dan kendaraan, ungkap Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Muhammadiyah saat ini memiliki 28.000 lembaga pendidikan yang terdiri dari 170 universitas, 400 rumah sakit, dan 340 pesantren. Muhammadiyah juga punya banyak panti asuhan. Meski belum pernah ada daftar resmi yang dikeluarkan lembaga terkemuka tentang organisasi Islam terkaya di dunia, tak diragukan lagi Muhammadiyah adalah salah satunya. Jika daftar itu ada, sulit dibantah Persyarikatan Muhammadiyah akan berada di nomor-nomor teratas urutan itu, bersama organisasi-organisasi Islam elit dunia lainnya. Agaknya memang sulit melakukan valuasi terhadap aset dan kekayaan likuid yang dimiliki serta dikelola oleh sebuah lembaga nirlaba seperti Muhammadiyah. Cara menghitungnya sedikit berbeda dibandingkan menghitung kekayaan perorangan atau entitas bisnis tertentu. Bayangkan saja, seluruh aset Muhammadiyah adalah atas nama umat, semua potensi ekonomi yang dimilikinya sebesar-besarnya dikembalikan kepada dan untuk kepentingan umat. Namun, sebenarnya seberapa besar kekayaannya? Pada tahun 2017 dilaporkan Muhammadiyah mengelola hampir 21 juta meter persegi tanah wakaf. Istimewanya, tak sejengkal pun tanah itu atas nama pribadi-pribadi tertentu, seluruhnya atas nama persyarikatan. Perlu dicatat 21 juta meter persegi tanah wakaf itu bukanlah tanah kosong. Di atasnya berdiri sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan mushola, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren. Tercatat ada lebih dari 25 juta warga Muhammadiyah yang mendapatkan manfaat dari semua amal usaha itu, bahkan lebih luas lagi persyarikatan ini melayani seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Sama sekali tak mengherankan jika banyak pakar menyebut bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern terbesar di dunia. Konglomerasi Muhammadiyah benar-benar dirasakan oleh umat. Manajemen organisasi ini dikerjakan secara rapi, terdokumentasi dengan baik, dikelola secara transparan dengan visi yang progresif (berkemajuan). Muhammadiyah kerap menerima pujian dan penghargaan dari berbagai institusi terkemuka dunia. Kekayaan Muhammadiyah tidak muncul seketika. Seluruh aset, amal usaha, dan bakti nyata Muhammadiyah merupakan kerja panjang selama 111 tahun. Mentalitas yang dibentuk di organisasi ini adalah mental ‘aghniya‘ (orang kaya), mental memberi, spirit al-Ma’un yang membebaskan sekaligus memberdayakan. Dipekuat oleh doktrin KH Ahmad Dahlan yang mengatakan, “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah”, pengurus persyarikatan ini didorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga bisa mengabdikan hidup untuk sebesar-besarnya kepentingan persyarikatan dan umat. Posisi ini pula yang secara kolektif ingin diperlihatkan Muhammadiyah sebagai organisasi. Muhammadiyah tidak ingin menempatkan tangan di bawah dengan selalu berharap pada program atau bantuan pemerintah. Sebaliknya, Muhammadiyah selalu bertanya apa yang bisa diberikan dan dibantu oleh Muhammadiyah untuk pemerintah apalagi masyarakat Indonesia. Saat pemerintah membuat program BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan kesehatan bagi masyarakat, misalnya, Muhammadiyah rela menalangi dulu sejumlah pembiayaan untuk dibayar belakangan klaimnya. Saat Covid-19 melanda dan pemerintah kesulitan melobi rumah sakit untuk penanganan pasien Covid-19, rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah dibuka sebagai tempat isolasi dan pemulihan. Belum lagi Lazismu yang mengkonsolidasi miliaran dana sebagai bentuk jaring pengaman sosial selama pandemi. Lihat juga ratusan ribu lapangan pekerjaan yang dibuka oleh ribuan amal usaha Muhammadiyah. Jutaan pelajar dan mahasiswa, serta puluhan juta alumni lulusan sekolah dan perguruan Muhammadiyah yang kini menggerakkan roda-roda peradaban negeri. Dalam 108 tahun kiprahnya, dengan mentalitas ‘kaya’ ini, Muhammadiyah terus berusaha memberi yang terbaik untuk negeri. Muhammadiyah serius menjadi pemain utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai ‘baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur‘. Kabar terbaru, PP Muhammadiyah memasuki bisnis hotel. Hotel pertama yang dibangun adalah SM Tower & Convention Yogyakarta. Bangunan tersebut dibangun dengan tinggi delapan lantai. Pre opening SM Tower and Convention juga sudah digelar dengan tema Muda yang Menginspirasi pada 18 Juni 2023 lalu. \"Jujur, kami tidak pernah menyangkan bisa mendirikan gedung megah ini. Saya rasa semua yang telah terwujud sekarang buahnya dari kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak. Karenanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,\" kata Direktur Utama Suara Muhammadiyah, Deni Asy\'ari, pada Selasa (20/6). Deni mengatakan, terwujudnya hotel ini merupakan impian yang ditopang dengan ikhtiar, kerja keras, dan ketulusan. Hotel ini dikatakan sebagai manifestasi dari dakwah pengembangan bisnis dan usaha di sektor perhotelan dan pariwisata. Diam-diam Muhammadiyah juga tengah membangun sebuah hotel di Makkah Almukarromah untuk membantu para jamaah asal Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ketua Umum PP Muhmmadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, informasinya sudah pernah mengunjungi lokasi hotel yang nantinya juga difungsikan sebagai student center di Makkah. Azzam Mujahid Izzulhaq yang juga CEO dan Founder AMI Group dan AMI Foundation, mengungkap Muhammadiyah sedang membuat terobosan dengan membangun sebuah hotel di Makkah Waqaf di Arab Saudi. Langkah itu diambil Muhammadiyah, menurutnya untuk memfasilitasi warga Indonesia yang akan menunaikan ibadah umroh maupun haji di sana. Dengan hadirnya hotel di Yogyakarta dan di kota Makkah, maka ke depan akan menjamur hotel-hotel Muhammadiyah lainnya. Tradisi kuat Muhammadiyah dalam membangun kampus, rumah sakit, sekolah, pesantren, pusat layanan kesehatan, sepertinya akan tertular di hotel-hotel Muhammadiyah ke depan. Wajar kalau Muhammadiyah menjadi organisasi terkaya di dunia, karena motif, ketekunan dan amal usaha untuk melayani umat mendapat berkah dari Allah SWT. Selamat untuk Muhammadiyah, terus berkhidmat untuk umat.
Ini yang Dirasakan Anies Baswedan saat Naik Haji
PADA hari Jumat, 14 Juli 2023, kemarin Anies Rasyid Baswedan tiba di Tanah Air, setelah sejak tanggal 22 Juni 2023 menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. \"Alhamdulillah,\" tulis Anies yang diunggah di akun resminya di media sosial antara lain Facebook, Sabtu 15 Juli 2023. Berikut unggahan Anies Baswedan selengkapnya: Kami bersama Fery, Mutiara, Ali, Mikail, Kaisar, dan Ismail sungguh merasakan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Ibadah haji ini selain menjadi momentum menjalankan perintah Allah SWT, juga memberikan ruang interaksi yang berkualitas bagi kami. Kami selalu bersama-sama, dalam dua minggu terakhir. Sesuatu yang selama ini menjadi hal yang langka kami rasakan, di tengah kesibukan masing-masing. Setelah mengikuti rangkaian pokok ibadah haji mulai dari mengambil miqat, wukuf, mabit, melontar jumrah, tawaf dan sa’i; kami juga berkesempatan untuk ziarah ke makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah saw. Juga ke ulama besar Indonesia KH Maimoen Zubair dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga berziarah ke makam para ulama yang menjadi sanad penting keilmuan Islam di Indonesia, seperti makam Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Sayyid Abbas Al-Maliki (guru KH Hasyim Asy\'ari). Selain itu, kami berkesempatan napak tilas lokasi-lokasi yang menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Seperti Gua Hira yang menjadi tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dan juga Gunung Uhud yang menjadi saksi momen peristiwa Uhud. Di Madinah, kami bersyukur bisa berdo’a di Raudhoh serta berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di Masjid Nabawi yang meneduhkan itu kami merasakan kekhusyukan yang luar biasa. Banyak hal yang kami rasakan selama perjalanan spiritual ini. Semoga ini semua memberikan hikmah dan kami diberikan kekuatan untuk istiqamah. Semoga semua yang telah berniat untuk haji, bisa segera mendapatkan panggilan dari Allah SWT untuk menjadi tamuNya di tanah suci. (Dh)
Proyek JIS Hilang dari Situs Buro Happold? Kami Berhasil Melacak, Ternyata Isinya Menghebohkan
JAKARTA, FNN – Laporan ini diambil dari situs Buro Happold, yang diakses melalui alamat situsnya: https://www.burohappold.com/projects/jakarta-international-stadium/# Redaksi FNN mengambil dari situs www.zonasatunews.com Buro Happold adalah konsultan international bermarkas di Inggris, yang dipakai dalam proyek JIS. Isi dari laporan ini semua dari konten yang ada dalam situs Buro Happold. Redaksi hanya berusaha menterjemahkan untuk konsumsi pembaca. Laporan ini bukan untuk memihak isu JIS yang saat ini sedang merebak dan kontroversi di berbagai media. Laporan ini memberikan perspektif luas tentang Project JIS, dari sudut pandang Buro Happold, sang konsultan. Di bawah ini kami sajikan laporan lengkapnya. Project Detail: Client :Jakarta Konsultindo Architect: PDW Architect /Jakarta Konsultindo Duration: Dec 2018 – March 2019 (3 months) JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM Jakarta, Indonesia Jakarta International Stadium digagas untuk menyediakan Ibukota Indonesia dengan tempat multiguna kelas dunia dan pengembangan serbaguna di sekitar wilayah Tanjung Priok. Buro Happold ditunjuk oleh Jakarta Konsultindo (JakKon) untuk memberikan pedoman desain stadion yang canggih dengan tujuan memberikan pengalaman penggemar yang luar biasa di dalam stadion berkapasitas 82.000 kursi serta membawa manfaat bagi masyarakat di luar. Walaupun proyek tersebut harus layak secara finansial untuk menghindari subsidi publik jangka panjang, tujuannya adalah penyampaian proyek yang berkelanjutan dan kohesif secara sosial yang berambisi menjadi tolok ukur untuk proyek pembangunan perkotaan masa depan di Jakarta. Aspek utama dari pekerjaan kami dilakukan oleh tim konsultan olahraga dan hiburan kami yang menyelaraskan perolehan pendapatan dengan keseluruhan kasus bisnis dan desain potensial. Fase 1 menyampaikan penilaian dasar teknis dari lokasi, menyoroti potensi dan risiko lingkungan dan tata ruang yang ada. Fase 2 memberikan panduan desain mangkuk dan bangunan stadion (MEP) yang berkoordinasi dengan model operasi stadion yang diusulkan dan strategi komersial. Fase 3 mengusulkan rencana induk konsep untuk lokasi yang lebih luas dan penilaian keuangan awal. Pekerjaan desain dan konstruksi stadion selanjutnya dilakukan oleh pihak lain, tanpa keterlibatan Buro Happold. Tantangan Kami melakukan penilaian awal yang menyoroti sejumlah tantangan, tidak terkecuali tingkat penurunan muka tanah yang kuat di Jakarta Utara yang membuat lokasi tersebut rentan terhadap banjir. Selain itu, stadion baru akan berlokasi di antara dua lingkungan perumahan dengan perbedaan pendapatan yang tinggi, sehingga pedoman desain kami harus menjalin hubungan fisik dan sosial di antara keduanya. Stadion itu sendiri harus mampu beradaptasi untuk mengakomodasi berbagai olahraga, musik, konferensi, dan acara lainnya, tanpa mengorbankan pengalaman pengunjung. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memberikan fleksibilitas sekaligus menilai pergerakan dan keselamatan orang di dalam stadion dan di seluruh pembangunan di sekitarnya. Ini termasuk mobilitas dan aksesibilitas, serta perencanaan infrastruktur dan transportasi. Pemandangan stadion berkapasitas penuh jelang pertandingan sepak bola dimulai. Solusi Konsultan visualisasi Buro Happold membantu menghidupkan stadion dengan beberapa model visualisasi yang berbeda. Satu model digunakan untuk mengilustrasikan berbagai desain mangkuk diagram untuk menunjukkan pro dan kontra relatif mereka. Model lain bertujuan untuk menghasilkan pengalaman virtual stadion penuh atmosfer yang dipenuhi orang-orang yang menikmati acara langsung. Visualisasi tersebut membantu tim memahami bagaimana stadion dapat memenuhi persyaratan kinerja sambil menyoroti potensi masalah. Tim air kami menilai strategi banjir yang diusulkan oleh mitra lokal kami, menyoroti potensi risiko utama pada kapasitas pemompaan lokasi dan mengusulkan tindakan untuk memitigasinya. Bekerja dalam kolaborasi yang erat, tim infrastruktur kami mengembangkan panduan mengenai pengelolaan dan strategi air permukaan yang inovatif dan berkelanjutan, seperti pengenalan sistem penyaringan air alami untuk membantu meningkatkan ketahanan banjir. Pakar mobilitas kami mempelajari aksesibilitas ke stadion menggunakan data dari konsultan lokal kami dan merekomendasikan peningkatan penyediaan transportasi umum, serta menyediakan parkir di luar lokasi sebelum mengoperasikan stadion dengan kapasitas penuh. Berdasarkan rekomendasi aksesibilitas yang lebih luas, tim aliran orang kami meninjau strategi mobilitas internal dan merekomendasikan revisi desain mengenai titik aksesibilitas stadion mobil dan pejalan kaki, serta strategi sirkulasi vertikal. Intervensi ini mengubah tata letak konsep masterplan dan meningkatkan efisiensi dan keamanannya yang jika diterapkan dengan benar dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan. Sejalan dengan studi teknis awal, teknisi kami memberikan pedoman desain mangkuk stadion canggih yang memungkinkan strategi komersialisasi yang layak secara finansial. Proposal tersebut berfokus pada memberikan pengalaman penggemar yang luar biasa, tata letak yang fleksibel untuk menyelenggarakan berbagai acara, dan integrasi penawaran perhotelan dan ritel yang luas. Aspek-aspek ini, digabungkan dengan standar desain internasional, dan kemudahan pengoperasian dan servis, menentukan konsep pengembangan yang berharga. Pakar kami mengembangkan tingkatan fasilitas penonton dan pengaturan tempat duduk yang unik, yang akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi operator. Kami juga mengembangkan kegiatan penghasil pendapatan sekunder yang berlangsung sepanjang tahun, memastikan penggunaan ruang yang lebih efektif. Untuk lebih meningkatkan potensi pendapatan, ruang di bawah struktur mangkuk yang biasanya dibiarkan kosong akan berisi gerai ritel yang terhubung di permukaan tanah ke area yang lebih luas, mempromosikan aktivitas komersial sebelum dan sesudah hari pertandingan. Untuk menyatukan dua lingkungan yang berbeda, konsep kami rencana induk untuk Tahap 2 dari area yang lebih luas berfokus pada penciptaan pembangunan berorientasi olahraga masyarakat yang menjembatani hambatan fisik yang akan menghasilkan distrik yang inklusif secara sosial. Pengembangan yang lebih luas mencakup fasilitas yang inklusif secara sosial berupa lapangan latihan, pusat olah raga, sekolah, ruang publik terbuka, dan ruang acara komunitas. Ini juga akan memberikan lebih dari 500 unit tempat tinggal yang 40% diusulkan menjadi perumahan yang terjangkau. Nilai Bekerja bersama tim proyek yang lebih luas, Buro Happold meletakkan dasar untuk menciptakan stadion canggih yang akan menghadirkan pengalaman penggemar terbaik dunia. Kami membantu klien mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan dan aksesibilitas, sambil juga menerapkan strategi yang inovatif dan layak secara finansial untuk masterplan konsep stadion dan sekitarnya. Akibatnya, proyek yang diusulkan tidak hanya akan menghadirkan stadion tengara tetapi juga membangun kohesi sosial di masyarakat sekitar. Konsep masterplan membuktikan bahwa pembangunan kota yang menguntungkan dan inklusif secara sosial dapat dilakukan, sambil menetapkan standar baru untuk proyek-proyek masa depan yang akan berkontribusi pada transformasi Jakarta Utara yang sedang berlangsung. “Ada baiknya melibatkan perusahaan konsultan yang bekerja secara internasional untuk memberikan pengalaman yang lebih luas, tetapi juga memahami cara kerja di Indonesia. Insinyur dan penasehat perencanaan mereka berpikir secara mendalam dan dapat membantu menyempurnakan pengarahan; membantu klien untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang belum mulai mereka pikirkan. Buro Happold hadir dengan baik dan itu membuat orang merasa aman di tangan mereka. Kami benar-benar suka mereka menatap mata Anda dan benar-benar tersenyum”. (Maryanti Kusuma Asmara, Direktur CEO, PT Jakarta Konsultido). (sws)
Anies Jadi Tamu Allah juga Tamu Raja
MAKKAH, FNN -Sejatinya haji adalah “panggilan” dari Allah SWT. Kami semua adalah Tamu Allah, jamaah haji yg sedang berada di Mina ini adalah Tamu Allah. Kami semua menjawab “panggilan” itu dengan talbiyah: Labaik Allahuma Labaik; aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Dimikian Anies Baswedan mengawali statusnya di Facebook, Jumat 30 Juni 2023. Pada saat ini bakal Capres Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem ini berada di Tanah Suci menunaikan rukun Islam kelima. Anies bercerita, kemarin 29 Juni 2023, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman al-Saud (MBS) mengundang para tamu raja untuk makan siang bersama di Istana Mina, Mekkah. Sejak 8 Dzulhijah, para tamu raja ditempatkan di Mina Hospitality Palace, sekitar 10 menit dari bangunan utama Istana Raja di Mina. Kompleks istana ini ada di sisi barat daya kawasan Mina. \"Saat berjumpa dengan Putera Mahkota Pangeran MBS, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan untuk bisa berangkat haji atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi dan atas pelayanan yang luar biasa selama tinggal di Makkah ini,\" tuturnya. \"Kami titipkan salam hormat untuk ayahanda, Raja Salman, semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya.\" Kepada Pangeran MBS, kata Anies lagi, kami sampaikan juga ucapan selamat, semoga bisa terus menjalankan tugas dengan baik. \"Semoga bisa kembali berkunjung ke Indonesia, kita ingin makin banyak kerja sama antar Indonesia-Arab Saudi, yang makin mengeratkan persaudaraan antar kedua bangsa yang sudah amat panjang,\" demikian Anies Rasyid Baswedan. (Dh)
Sinyal Politik PDIP Untuk Andika Perkasa
Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengungkapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sinyal politik untuk mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa saat menziarahi makam proklamator sekaligus presiden pertama RI Sukarno di Blitar, Jawa Timur. “Ada perhatian khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri kepada Andika Perkasa melalui video call saat berziarah. Apalagi di saat publik sedang menunggu pengumuman bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar Pranowo,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Jumat (23/6). Menurut Selamat Ginting, ziarah yang dilakukan Andika Perkasa pada Rabu (21/6) di Blitar, Jawa Timur, menjadi bagian dari akselerasi (percepatan) politik jelang pengumuman bakal cawapres. Apalagi Andika bersama istri dan anaknya juga ditemani elite PDIP, seperti Djarot Syaiful Hidayat dan Andreas Pareira. Hal ini, lanjut Ginting, tidak bisa dilepaskan juga dari pertemuan antara Puan Maharani yang mewakili elite PDIP dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Pertemuan kedua anak mantan presiden itu menurut saya menghasilkan kesepakatan untuk tidak sepakat dalam koalisi menuju pemilihan presiden. Masing-masing berada dalam koalisi yang berbeda, namun silaturahmi harus tetap terjaga dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap Ginting. Tiga Posisi Andika Selamat Ginting mengemukakan, sinyal politik itu bisa mengandung setidaknya tiga posisi yang kemungkinan akan bisa diisi Andika Perkasa. Pertama; PDIP menyodorkan nama Andika Perkasa untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi menggantikan Johnny Gerard Plate dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada 17 Mei 2023, Johnny ditangkap atas tuduhan korupsi. Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi senilai Rp8 triliun, terkait proyek Base Transceiver Station antara tahun 2020 dan 2022. “Andika bisa menjadi Menkominfo disisa masa kabinet hingga Oktober 2024 mendatang. Posisi itu sampai saat ini dibiarkan kosong,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Posisi kedua, kata Ginting, bisa juga PDIP memberikan tempat kepada Andika untuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Apalagi PDIP memiliki syarat untuk bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pilpres 2024 mendatang. “Sampai saat ini Ganjar Pranowo belum memiliki calon pendamping. Sambutan khusus elite PDIP kepada Andika di Blitar, bisa menjadi sinyal Andika merupakan bagian dari kandidat bakal cawapresnya Ganjar. Bisa saja diumumkan jelang pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023.” Posisi ketiga untuk Andika, lanjut Ginting sudah bisa dibaca dari pernyataan Puan Maharani. Andika menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo untuk pilpres 2024. Dengan sinyal itu, maka kuat dugaan Andika akan menjadi bagian dari anggota PDIP. “Akan ada posisii khusus bagi Andika di PDIP, apalagi dia purnawirawan jenderal bintang empat dan mantan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat.” (sws)
LIRA Datangi KPK Laporkan Korupsi Bantuan Sosial Rp21 Triliun di Jawa Timur
JAKARTA, FNN- Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) hari ini, Selasa (20/6/2023), mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta. Kedatangan mereka dipimpin Presiden LIRA, Jusuf Rizal, antara lain melaporkan dugaan korupsi sebesar Rp21 triliun dana bantuan sosial atau Bansos di Jawa Timur. Dalam laporan itu, LSM LIRA juga membawa berkas berisi nama-nama yang diduga terlibat dan harus diminta keterangan. “Hari ini kami datang ke KPK melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang di Provinsi Jawa Timur, dan dugaan penyalahgunaan wewenang itu adalah mencapai Rp21 triliun. Bukan lagi pakai miliar seperti di Lampung, tapi Rp21 triliun,” kata Jusuf Rizal. Dugaan korupsi itu, bersumber dari dana bansos yang dijadikan bancakan. “Ada yang memakai laporan kegiatan fiktif, ada yang 60% diambil menggunakan nama rakyat kemudian dinikmatin oleh orang-orang yang memiliki kewenangan atau jaringannya,” ungkap Jusuf Rizal. Selain menyebut angka, Jusuf Rizal juga membawa berkas berisi nama-nama yang layak diperiksa oleh KPK. Mereka yang disebut patut dimintai keterangannya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, kemudian Sekda Jatim, serta sejumlah anggota DPRD di Jatim. Jokowi Harus Turun Jusuf Rizal mendatangi KPK bersama Para Gubernur dan Bupati LSM LIRA se-Indonesia, usai melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus perayaan HUT ke-18 LSM LIRA di Hotel Bumi Wiyata, Depok, pada 18-20 Juni 2023. Mereka menyampaikan keprihatinan kian menggilanya korupsi di bawah rezim saat ini. \"Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi, maka Presiden Jokowi hendaknya lebih serius menangani masalah ini. Jangan hanya duduk di Istana. Harus turun..\" ujar Jusuf Rizal dalam orasinya. Di sisi lain Jusuf Rizal juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera disahkan karena dari regulasi itulah maka para penjahat korupsi dapat dimiskinkan. Kejahatan korupsi, kata Jusuf Rizal, adalah benalu yang membuat rakyat Indonesia sengsara. “Mereka memperkosa rakyat dan juga mereka merampok,” ujar Jusuf Rizal. Pelaku korupsi itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat Pancasila sehingga mereka harus dimiskinkan, bahkan layak dihukum mati. Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Karena itu, manfaat dari pembangunan harus dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan segelintir pejabat yang korup. Jusuf Rizal pun mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat dari reformasi 1998 yang hingga kini belum tuntas. Artinya, bangsa Indonesia masih berutang sejarah, karena korupsi bukannya menurun, tapi makin merajalela. “Hari ini, 25 tahun Reformasi Republik Indonesia. Reformasi tahun 1998 mengamanatkan kepada kita semua agar memberangus korupsi,\" katanya. \"Tapi apa yang terjadi?\" lanjut Jusuf Rizal, \"25 tahun reformasi, justru korupsi tidak makin turun. Korupsi sekarang dilakukan mulai legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari pusat sampai ke desa-desa,” tandasnya. Jusuf Rizal kembali menegaskan bahwa LSM LIRA mengajak semua pihak bersama-sama membantu KPK dalam membabat habis para koruptor. “LSM LIRA hadir agar KPK juga tidak tidur, agar KPK tidak memainkan kasus. Agat KPK tidak tebang pilih atau pilih tebang dalam pemberantasan korupsi. Rakyat sudah muak dengan kemunafikan,” demikian Jusuf Rizal. (Dh)
Korupsi BTS Melibatkan ‘Orang Istana’
Oleh Djonny Edward --- Wartawan Senior FNN Korupsi base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo terus bergulir. Boleh dibilang, ini adalah korupsi paling konyol sepanjang kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Mengapa? Karena nilai korupsi mencapai Rp8,032 triliun atau 80,32% dari Rp10 triliun dana yang telah digelontorkan. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu sedianya akan digunakan untuk membangun 4.200 menara BTS, namun yang terealisasi hanya 958 menara BTS yang berdiri. Itupun tidak bisa digunakan karena sistem dan jaringannya belum terpasang. Adapun komponen kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun itu berupa biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung yang ternyata kajian fiktif. Selain itu kerugian negara juga berbentuk mark up (penggelembungan) harga material pendukung BTS, serta pembayaran BTS yang belum terbangun tapi sudah ditunaikan. Pendek kata, ini korupsi paling konyol, rakus, dan massif. Tentu saja tidak mungkin terjadi kalau tidak melibatkan ‘orang-orang dalam istana’. Siapa saja mereka itu? Dalam korupsi BTS ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka. Johnny Plate adalah menteri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya saat kasus ini mencuat. Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka yaitu, pertama, Johnny G. Plate (JGP), selaku Menkominfo. Kedua, Anang Achmad Latif (AAL), selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, Galubang Menak Simanjuntak (GMS), selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Keempat, Yohan Suryanto (YS), selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020. Kelima, Mukti Ali (MA), selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment. Keenam, Irwan Hermawan (IH), selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Ketujuh, WP, selaku orang kepercayaan tersangka IH. Selain ketujuh nama-nama tersebut di atas, disebut-sebut transaksi korupsi BTS 4G ini juga melibatkan ‘orang-orang dekat istana’. Seperti dalam informasi yang telah beredar di berbagai media mainstream dan media sosial ada nama anak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) R. Pratikno yang bertindak selaku sub kontraktor. Juga disebutkan ada nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono lewat perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. Bahkan ada nama suami Ketua DPR RI Puan Maharani, yakni Happy Hapsoro, yang juga lewat perusahaannya menjadi vendor pannel surya. Tentu ada adik Menkominfo Johnny G. Plate, yakni Alex Plate, yang menerima aliran dana (gratifikasi) BTS, walaupun sudah dikembalikan ke negara sebesar Rp534 juta. Dia disinyalir tidak terlibat dalam proses korupsi, namun terlibat dalam menikmati dana hasil korupso. Sejauh ini belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah, kecuali Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan aliran dana korupsi BTS 4G itu mengalir jauh sampai tiga partai, yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Kalau nama-nama yang disebut itu lebih kepada gosip politik saja, yang jelas di pengadilan semua akan terungkap. Kejagung sudah punya nama-nama yang terlibat, berikut aliran dana, rekaman dan transkrip pembicaraan. Jadi tunggu saja pernyataan resmi di pengadilan,” kata Mahfud beberapa waktu lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sendiri membantah penyebutan nama-nama kader PDIP, termasuk nama Happy Hapsoro, yang masuk dalam lingkaran penikmat dana korupsi BTS. “Jadi kami melakukan peluruhan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar,” katanya kepada wartawan di kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu. Sementara Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau biasa dikenal dengan Bambang Pacul mensinyalir bahwa tudingan korupsi itu harus dibuktikan agar tidak sebatas spekulasi liar yang berkembang. Caranya dengan membawa barang bukti siapa saja yang terlibat ke Kejagung. \"Jadi kalau ada yang menyatakan ada aliran dana ke partai, ya buktikan. Jangan hanya isu. Kalau ada bukti, bawa ke Kejaksaan. Klir,\" kata Pacul di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023). Hal senada diungkap Ketua Harian Gerindra Dasco membenarkan pernyataan Mahfud. Untuk diketahui, saat diwawancarai wartawan, Mahfud Md mendapat pertanyaan soal isu 3 parpol menerima aliran dana proyek BTS. Pertanyaan kepada Mahfud memuat nama-nama parpol. Dasco mengatakan Mahfud sama sekali tidak menyebutkan nama parpol saat memberikan jawaban. \"Saya sudah menyimak dengan jelas konferensinya Pak Mahfud Md kemarin dan yang saya kenal Pak Mahfud Md itu selalu bicara dengan data dan fakta. Nah bahwa kemudian Pak Mahfud Md dalam konpersnya itu jelas-jelas tidak menyebut salah satu atau nama salah satu partai politik,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Temuan BPKP Mencuatnya kasus korupsi BTS 4G Kominfo bermula saat Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kejagung terkait temuan kerugian negara yang berasal dari penyusunan kajian hukum, markup harga, dan proyek BTS. Dari dokumen yang beredar, terdapat peran para pihak yang terlibat dalam korupsi BTS 4G ini. Pertama AAL, Dirut PT Bakti Kemenkominfo, selaku pelaksana proyek. Ia berperan membuat aturan teknis untuk memenangkan para vendor dan konsorsium tertentu. Kedua GMS, Direktur PT Mora Telematika Indonesia, yang bertindak memberi saran dan masukan yang menguntungkan vendor dan konsorsium tertentu. Ketiga YS, selaku tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia, yang bertindak selaku pembuat riset dan kajian proyek BTS 4G fiktif. Keempat MA, Direktur PT Hwawei Tech Investment, pihak yang melakukan pemufakatan jahat dengan AAL untuk mengondisikan pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G. Kelima IH, Komisaris PT Solitech Media Energy, pihak yang melakukan pemufakatan jahat dengan AAL untuk mengondisikan pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G. Disamping itu beredar juga bagan lebih detil peran-peran para pihak di luar yang tersebut di atas, mulai dari JS yang diberi bulatan merah, JP, AL, HL & DMS, BN, FH hingga \"hidden actor\" berinisial Glb. JS diduga bernama lengkap Jemmy Suciawan, aktof pemain faktur fiktif yang merugikan negara di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Karena kelihaiannya ia dilibatkan dalam transaksi korupsi BTS 4G ini. Catatan ICW Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya melihat ada 5 catatan kritis dalam dalam kasus ini. Pertama, penetapan tersangka JGP oleh Kejaksaan dinilai lama, yaitu lebih dari 3 bulan. Padahal proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan beberapa kali, termasuk penyitaan hingga pemanggilan sang menteri. Bahkan dalam laporan liputan Klub Jurnalis Investigasi (KJI), ada dugaan penerimaan uang Rp500 juta per bulan oleh JGP. Fakta tersebut terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan tersangka sebelumnya, yakni AAL. Kedua, kasus korupsi pembangunan tower jadi tamparan telak bagi upaya pemerataan pembangunan. Pasalnya, pembangunan BTS merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo dan sudah dimulai sejak tahun 2020. Proyek BTS sejatinya bertujuan memberikan dukungan infrastruktur jaringan komunikasi (pemerataan jaringan internet) dalam upaya transformasi digital bagi ribuan desa di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Namun, berdasarkan laporan BPK dan temuan liputan kolaboratif KJI, proyek ini mundur dari target, tidak sedikit proyek ini yang mangkrak hingga berkualitas buruk. Ketiga, perhitungan nilai kerugian negara oleh BPKP sebesar Rp8,032 triliun delapan kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan perhitungan awal potensi kerugian keuangan negara Kejaksaan, yakni Rp1 triliun. Tidak hanya itu, korupsi yang terjadi dalam proyek BTS juga berpotensi merugikan warga. Pembangunan yang bermasalah hingga kualitas yang buruk jelas merugikan masyarakat. Sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat jauh lebih besar dari perhitungan BPKP. Kasus dugaan korupsi BAKTI Kominfo ini juga menunjukan bagaimana pola dan modus dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan persekongkolan antara pihak penyedia, BAKTI, sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, penggelembungan harga, proyek fiktif atau belum selesai saat serah terima proyek. Keempat, permasalahan pembangunan BTS BAKTI juga sempat diungkap dalam LHP DTT BPK tahun anggaran 2021 pada Kementerian Kominfo. Berdasarkan temuan BPK, sejak proses perencanaan pelaksanaan proyek belum sepenuhnya sesuai ketentuan, termasuk dalam proses pemilihan. Salah satu temuan BPK menyebutkan bahwa ada indikasi ketidaksesuaian kualifikasi dalam pemenuhan persyaratan maupun dokumen yang disampaikan tidak lengkap. Namun peserta tetap diluluskan oleh Pokja pemilihan. Hal itu menurut BPK ditemukan dalam Kemitraan Fiberhome – Telkom Infra-MTD, yang mana status PT Fiberhome Technologies Indonesia (FTI) diduga tidak memenuhi sebagai technology owner (pemilik teknologi) sebagaimana tertuang dalam dokumen prakualifikasi. Selain itu, temuan BPK lainnya yakni PT FTI juga diduga tidak sesuai dengan persyaratan dokumen prakualifikasi mengenai pengalaman pembangunan infrastruktur sejenis dalam 5 tahun terakhir (baik secara langsung maupun melalui kontraktornya). Kelima, kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya yang terjadi di tubuh BAKTI menunjukan adanya celah rawan dalam pengelolaan BLU, khususnya dalam aspek pengadaan. Untuk itu, momentum ini juga harus bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan pada aspek tata kelola BLU di semua kementerian/Lembaga. Terutama yang menyangkut aspek pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang sepatutnya merujuk dan mengadopsi regulasi yang ada. Penetapan JGP menambah daftar panjang menteri di era Presiden Jokowi yang terjerat korupsi. Pasalnya, JGP merupakan menteri kelima yang terjerat korupsi berlatar belakang politisi. Tentu hal ini menjadi catatan serius bagi rezim Presiden Jokowi dalam mengawasi kinerja para pembantunya. Berangkat dari lima catatan tersebut, ICW mendesak Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas kasus korupsi BTS hingga aktor lain yang diduga terlibat, baik dari unsur Kominfo maupun pihak swasta. Disamping itu ICW juga minta Kejagung menelusuri aliran dana dugaan pencucian uang sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh enam tersangka maupun pihak lain dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). ICW bahkan meminta Kejagung menindaklanjuti temuan perhitungan kerugian negara oleh BPKP sebagai pintu masuk untuk menelusuri pihak yang diduga terlibat. Tak kalah pentingnya, ICW meminta Kejagung melakukan penelusuran aset (asset tracing) terkait harta milik JGP dan tersangka lain. ICW juga mendesak Kejagung untuk menuntut maksimal JGP atas perbuatannya melakukan korupsi, baik penjara badan, denda, hingga pencabutan hak politik mengingat yang bersangkutan adalah pejabat publik. Meminta Kejaksaan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek kerugian negara, melainkan juga soal pemulihan kerugian warga yang terdampak akibat efek domino dari korupsi BTS. Bahkan ICW juga meminta Kejagung harus transparan dan akuntabel dalam proses penanganan kasus ini kepada publik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara utuh dan ikut mengawasi bagaimana perkembangan perkara ini ditangani. Tampaknya, korupsi BTS 4G ini akan menjadi legacy yang menonjol dari Pemerintahan Jokowi, karena selain besarnya nilai korupsi, modus operandi dan pelibatan nama-nama orang yang diduga dekat dengan istana, bisa mendelegitimasi wibawa Pemerintah. Itu sebabnya, upaya membuka kasus ini secara transparan dan jujur menjadi kata kunci bahwa Pemerintah lewat Kejagung bersungguh-sungguh berupaya memberantas korupsi BTS 4G.
Darurat Korupsi, Jusuf Rizal: Gila, Ada yang Korupsi Rp2,5 Triliun Sendirian..!
JAKARTA, FNN --PRESIDEN Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA, Jusuf Rizal, menyebut saat ini sudah memasuki darurat korupsi. Selain dugaan korupsi BTS yang ditaksir merugikan negara Rp8 triliun dan deretan kasus korupsi lain yang nilainya sangat besar, ada juga dugaan korupsi di BUMN Karya sebesar Rp2,5 triliun. \"Gilanya, korupsi itu dilakukan sendirian, bukan berjamaah seperti yang jadi tren belakangan ini,\" ujar Jusuf Rizal kepada FNN, Kamis 15 Juni 2023. Pernyataan Jusuf Rizal ini terkait rencana perhelatan HUT LSM LIRA ke-18 pada 19 Juni 2023. Dia mengingatkan sebagai organisasi pegiat anti korupsi tidak semua suka dengan LIRA. \"Bahkan pemerintah saat ini seperti alergi jika bicara korupsi,\" katanya. Menurutnya, hal itu tampak nara sumber dari pejabat pemerintah yang diharapkan menyampaikan materi tentang korupsi pada seminar dalam rangka HUT LIRA rata-rata menolak. Mereka seakan alergi bicara tentang korupsi. Jusuf Rizal menjelaskan, tantangan LSM LIRA dalam melaksanakan Rapimnas dan HUT, tidak sekadar pelaksanaan acara itu berjalan lancar, tapi juga sejauhmana kesiapan instansi pemerintah seperti Kejagung, Kepolisian, Mendagri, dan KPK berani bicara tentang pemberantasan korupsi. \"Kita menilai saat ini sudah darurat korupsi,\" katanya menjelaskan rencana Seminar Anti Korupsi menuju Generasi Emas 2024 (100 Tahun Indonesia). \"Jika instansi pemerintah sudah tidak berani bicara pemberantasan korupsi di ruang-ruang publik, ini sudah menjadi pertanda lonceng kematian pemberantasan korupsi,\" tambahnya. Oleh karena itu, jika para tokoh nasional, agama, akademisi dan Civil Society Organization (CSO) ikut diam, maka negeri ini akan kian terpuruk. \"Indonesia akan dikuasai para oligarki korup,\" tegasnya. Jusuf Rizal berharap semua pihak ikut ambil bagian menyelamatkan generasi muda kita ke depan. Menurutnya, bonus demografi yang menempatkan usia produktif (15-50 tahun) akan percuma jika generasi muda, SDM-nya bermental koruptif. \"Kita harus mewariskan budaya anti-korupsi bagi generasi muda agar harapan menghasilkan generasi emas 2045 untuk Indonesia Bangkit tercapai,\" ujarnya. Seminar anti korupsi yang bakal digelar LSM LIRA tidak sekadar melaksanakan seminar biasa, kata Jusuf Rizal, tapi memiliki substansi jauh ke depan yaitu menghasilkan generasi emas 2045 yang berkualitas dan menghindari budaya koruptif. (DH)
Belum Dimakzulkan Investor Sudah Lari Duluan
Presiden Jokowi masih segar bugar alias belum ada tanda-tanda kena pemakzulan. Apesnya, satu per satu investor sudah hengkang duluan. Oleh Dimas Huda - Wartawan Senior FNN MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, pantas kecewa berat plus cemas. Investor beberapa proyek migas tanah air hengkang. Arifin Tasrif mesti mencari penggantinya. Chevron cabut dari proyek Indonesia Deepwater Development atau IDD. Sudah begitu, Shell juga melepas kepemilikan hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela. Pada 5 Mei 2023, Arifin menjanjikan pengganti investor yang hengkang pada awal Juni. \"Keputusannya insyaAllah akhir Mei jadi berita bagusnya nanti awal Juni,\" ujar Arifin. Namun sejauh ini, apa yang dijanjikan itu tak ada kabar beritanya. Sekadar meningatkan, Jokowi memiliki sejumlah proyek prioritas yang disebut Proyek Strategis Nasional (PSN). Daftar proyek strategis ini tertuang dalam Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek itu banyak mengalami masalah. Sejumlah investor asing satu per satu memutuskan untuk sayonara dari proyek \"kebanggaan\" Presiden Jokowi tersebut. Mereka yang hengkang itu anara lain investor sektor minyak dan gas bumi (migas) maupun petrokimia. Nah, PSN yang ditinggalkan investor itu antara lain IDD dan Blok Masela. Chevron Indonesia Company (CICO) nagcir dari Proyek IDD di Kalimantan Timur. Dalihnya, tidak ekonomis. Proyek IDD terdiri dari dua proyek hub gas yang akan dikembangkan yakni Gendalo dan Gehem hub. Proyek ini awalnya direncanakan dapat beroperasi pada 2025 namun sudah pasti bakal mundur, entah sampak kapan. Mestinya, proyek IDD cukup menarik untuk dikembangkan. Produksi gas dari sini diperkirakan bisa mencapai 844 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 27.000 barel minyak per hari (bph). Selanjutnya, PSN lan adalah proyek Lapangan Abadi, Blok Masela di Maluku. Ini juga ditinggalkan investor. Shell memutuskan pergi dari proyek ini. Perusahaan asal Belanda itu menjual kepemilikan hak partisipasi (Participating Interest/ PI) 35%. \"Tiba-tiba dia kabur, padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda kaburnya. Sesudah disetujui PoD baru kabur, kan dia mikir wah nilainya bisa ini (besar) kan,\" ujar Arifin mengungkapkan kekecewaannya. Blok Masela diperkirakan memiliki potensi produksi 1.600 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel minyak per hari. Proyek ini dikatakan \"raksasa\" karena diperkirakan akan menelan biaya hingga US$19,8 miliar. Pengelola blok ini baik Inpex dan mitranya nantinya akan membangun Kilang Gas Alam Cair (LNG) di darat. PSN lainnya yang ditinggalkan investor asing adalah proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dan metanol. Investor yang cabut tersebut yaitu Air Products and Chemicals Inc. Perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat ini memilih tidak lagi melanjutkan dua proyek gasifikasi batu bara di Indonesia. Pertama, terkait proyek DME sebagai pengganti LPG di Tanjung Enim. Mulanya Air Products bekerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero). Kedua, proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol dengan perusahaan Group Bakrie, di mana batu bara akan dipasok dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Apa alasannya? Arifin Tasrif menduga itu karena Air Products fokus menggarap proyek hidrogen di Amerika Serikat, menyusul adanya subsidi dari pemerintah untuk pengembangan proyek energi bersih. \"Ada proyek yang lebih menarik ke sana untuk hidrogen, karena Amerika lagi mendorong untuk pemakaian itu,\" ungkap Arifin. Lain lagi analisa Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin. Saat ia menjabat sempat mengatakan bahwa salah satu pemicu hengkangnya Air Products dari PSN ini adalah dikarenakan tidak adanya titik temu untuk nilai keekonomian dan juga model bisnis antara Air Products dengan konsorsium. IKN Nusantara Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga terancam gagal. Softbank Group mundur dari proyek ini. Awalnya Softbank berencana menanam investasi hingga US$100 miliar lalu turun menjadi US$4 miliar, hasilnya mundur dari proyek tersebut. Founder dan CEO Softbank, Masayoshi Son, dipastikan tidak lagi menjadi bagian di dewan pengarah pembangunan IKN. Selain Masayoshi, dewan pengarah diisi oleh Putra Mahkota Abu Dhabi Sheiks Mohamed Bin Zayed (MBZ), dan Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair. Kini Masayoshi hengkang. Posisi Masayoshi di dewan pengarah pun dicoret. Mundurnya Softbank jelas menjadi pukulan telak bagi proyek IKN. Tak mudah menarik investor di proyek ini. Belakangan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bertekat mendekati Abu Dhabi dan Riyadh. Namun itu baru angan-angan. Alasan kenapa SoftBank batal berinvestasi di IKN Nusantara karena Arab Saudi tidak lagi berinvestasi di SoftBank Vision Fund. Softbank Vision Fund diluncurkan pada 2017 dan didukung oleh Arab Saudi dalam penghimpunan dana tahap pertama, namun di tahap kedua Arab tak lagi ikut. Selain Arab Saudi, Abu Dhabi juga tidak lagi menempatkan dananya ke Softbank Vision Fund. Oleh karena itu, Luhut akan melakukan pendekatan kepada Arab Saudi agar negeri itu berinvestasi langsung di Indonesia. \"Dana dari yang tadinya ke SoftBank itu dana vision keduanya itu nggak jalan, US$100 miliar itu, ya itu yang kita coba ambil sekarang dari MBS, dari Saudi dan dari Abu Dhabi,\" ujar Luhut. Luhut sudah melakukan pendekatan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud. Selain itu juga melakukan pendekatan kepada Abu Dhabi. Hasilnya, zonk. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, berkomenar ada beberapa faktor yang menyulitkan pemerintah menarik investasi, terutama dari Arab Saudi. Pertama, pascamundurnya Softbank, banyak investor yang ragu berinvestasi di IKN karena belum jelasnya proposal teknis dan jaminan penduduk IKN dalam jangka panjang. Kedua, Arab Saudi tengah mendorong kembali investasi di sektor minyak dan gas (migas) karena momentum tingginya harga minyak mentah di pasar global. Ketiga, sandainya negara tersebut tertarik berinvestasi di negara lain perlu dijamin keselarasan dengan visi Arab Saudi 2030 yang masuk ke green energy, teknologi, dan pertanian. “IKN tidak cocok dengan visi tersebut, apalagi dalam proses pembebasan lahan IKN rentan konflik dengan keberlanjutan lingkungan hidup,” katanya. Keempat, porsi investasi asal Arab Saudi sejauh ini sangat kecil dan cenderung turun dalam 10 tahun terakhir.(*)
