Jakarta | FNN -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung penuh ide koalisi permanen dan pencalonan Presiden Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2029. \"Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia dan memperkuat organisasi pemerintahan,\" ujar Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025). Sebelumnya, komitmen ini juga disinggung Anis Matta di sela acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora periode 2024-2029 di Hotel Grandkemang, Jakarta, Sabtu (22/2/2024). Terlebih lagi, lanjut Anis Matta, ada banyak agenda-agenda besar strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus dieksekusi.  Untuk mengeksekusi agenda tersebut, ujar Anis Matta, dibutuhkan koalisi permanen partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus agar agenda-agenda tersebut berjalan mulus. \"InsyaAllah dengan koalisi permanen ini agenda-agenda strategis Presiden itu bisa kita deliver, bisa kita eksekusi ya,\" tegas Anis Matta. Selain mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto, Partai Gelora juga mendukung Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029. Anis Matta mengatakan pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan wujud hasil kesuksesan kepemimpinan pada periode saat ini, yang akan didukung oleh koalisi permanen KIM Plus. \"Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Tapi beliau sendiri mengatakan, walaupun sudah didukung oleh Gerindra, beliau mengatakan bahwa kita harus sukses dulu. Jadi kita fokus untuk sukses dulu dalam periode ini insyaAllah, dan kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita pada periode pertama mengelola pemerintahan,\" tutur Anis Matta.  Terkait pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang dilantik pada Sabtu, Anis Matta meminta mereka segera melakukan konsolidasi struktur dan penyusunan program kerja selama bulan suci Ramadhan. \"Kita ingin menggunakan momentum bulan Ramadhan untuk dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah konsolidasi struktur. Bagi yang strukturnya belum lengkap, segera dilengkapi,\" katanya. \"Yang kedua, kita manfaatkan bulan Ramadhan untuk penyusunan program kerja,\" tambahnya. Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora telah melantik 526 pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2025, yang terdiri dari 337 pengurus DPP dan 189 pengurus dari 38 DPW. Anis mengucapkan selamat kepada pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang telah dilantik. Dia mengatakan para pengurus baru merupakan generasi pemikul beban. \"Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi pemikul beban untuk perjuangan kita, karena kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang berjanji, yang bersumpah untuk memikul beban untuk membangun bangsa kita,\" ujarnya. Dia mengatakan Partai Gelora ingin menjadi rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengatakan pengurus DPP dan DPW yang baru sengaja dipilih dari berbagai generasi sebagai representasi masing-masing generasi. \"Bahwa kita tidak hanya mewakili kelompok tertentu, tapi kita mewakili seluruh populasi Indonesia,\" kata Anis. Tak hanya itu, Partai Gelora pun memastikan memiliki perwakilan pengurus dari setiap generasi yang saat ini ada, dari generasi baby boomers sampai Gen Z. \"Kita sengaja membuat di dalam pengurusan DPP ini perwakilan semua generasi itu ada,\" imbuhnya. Dia mengajak para pengurus baru bekerja dengan serius dan tekun dengan harapan melampaui kemampuan. Dia mengatakan Partai Gelora didirikan berdasarkan kesadaran sejarah. \"Supaya kita semuanya bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, sebab kalau kita tidak punya harapan kita tidak akan kuat menjalani hidup,\" ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Anis Matta juga memimpin pengucapan dan penandatanganan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora periode 2024-2029.  Lebih lanjut, Anis mengatakan Partai Gelora ingin berkontribusi nyata untuk Indonesia. \"Dan kita ingin menjalani, hadir untuk memberikan kontribusi dalam tahapan sejarah tersebut,\" tegas dia. (Ida)

Pekanbaru | FNN -  Sidang lanjutan gugatan wanprestasi koperasi produsen sawit sukses makmur (Koppsa-M) sebesar Rp140 miliar terhadap dana talangan negara kembali bergulir di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (25/3/2025) pekan lalu, pihak Koppsa-M menghadirkan dua saksi ahli, masing-masing Surizki Febrianto yang merupakan ahli perdata dari Universitas Islam Riau dan ahli dari Kementerian Koperasi, Ignatius Bona Sakti Gultom.  Menariknya, kedua saksi ahli yang dihadirkan pengacara Koppsa-M tersebut justru kian memperkuat dasar PTPN IV Regional III sebagai perusahaan negara atas gugatan wanprestasi sengkarut kepengurusan Koppsa-M sebesar Rp140 miliar.  \"Pertama, tentu kami berterimakasih kepada Koppsa-M dan para kuasa hukumnya yang telah menghadirkan dua saksi ahli ini. Karena justru kian membuat perkara ini semakin terang benderang,\" kata Wahyu Awaludin, kuasa hukum PTPN IV Regional III di Pekanbaru, Jumat hari ini.  \"Bahwa, gugatan ini adalah on the track, demi keadilan dan kepastian hukum atas biaya yang dikeluarkan negara, namun ketidakbecusan dan sengkarut kepengurusan sampai sekarang, membuat koperasi makin tenggelam, dan justru malah seolah jadi korban,\" tukasnya lagi.  Dalam penjelasannya, ahli perdata Universitas Islam Riau Surizki Febrianto menjelaskan bahwa tidak adanya sanggahan, gugatan, maupun tuntutan sejak awal kebun dibangun, hingga tercapainya perjanjian baru di tahun 2013, menandakan pembangunan kebun telah sesuai dengan ketentuan.  \"Poin ini lah yang menurut saya krusial. Perjanjian 2013 itu tentang pengelolaan kebun tetap berada di PTPN V (sebelum menjadi PTPN IV Regional III saat ini). Artinya setelah selesai dibangun kebunnya, pengelola di bawah PTPN. Mereka sendiri yang bersepakat,\" jelasnya.  Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, justru perjanjian yang mereka ajukan dan telah disepakati pada tahun 2013, justru dilanggar sepihak. Alhasil, kebun menjadi tidak terkelola sesuai teknis budidaya yang baik dan akibatnya menjadi rusak.  Tidak hanya itu, perjanjian tersebut juga dilanggar dengan adanya praktik gelap jual beli lahan di bawah tangan, sementara dasar surat dan dokumen resmi areal masih berada di bank.  \"Dampaknya adalah ketidakmauan membayar dana talangan. Ladahal dalam perjanjian itu semua dibuat dan disepakati, tapi dilanggar sama mereka. Itulah bentuk wanprestasi dan itu bisa dijadikan alasan untuk aduan gugatan wanprestasi oleh kita,\" tegas Wahyu.  Begitu juga dengan saksi ahli dari Kementerian Koperasi yang menyatakan bahwa adanya rapat anggota luar biasa yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Kampar merupakan alat bukti yang kuat sebelum perjanjian 2013 itu dilangsungkan.  \" KAhli Kementerian Koperasi menyatakan pelaksanaan RALB itu harus ada berita acara RALB yang ditandatangani oleh pengurus. Dan kita sudah ajukan buktinya ke muka pengadilan. Kalau itu sudah ada, berarti pelaksanaan sudah terjadi. Makin jelas menguatkan bukti-bukti kita bahwa mereka telah wanprestasi,\" tutur pria berkacamata itu.  Sebelumnya, akademisi bidang hukum pertanian Ermanto Fahamsyah juga telah menilai pengambilalihan sepihak dan dilakukan secara paksa terhadap kebun sawit plasma oleh pengurus koperasi merupakan tindakan wanprestasi.  Dosen Universitas Jember yang sedang menempuh pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mendapatkan gelar profesor tersebut dengan tegas menjelaskan pengusiran paksa yang dilakukan oleh pengurus koperasi KKPA terhadap perusahaan sebagai bapak angkat di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang dipimpin Hakim Soni Nugraha. Tidak hanya pengusiran, pengurus koperasi juga diketahui telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, di luar dari perusahaan sebagai bapak angkat. Akibatnya, kebun KKPA tersebut tidak terkelola dengan baik hingga kondisinya memprihatinkan.  Praktik semena-mena semakin melampaui batas kala peruntukan kebun KKPA yang seharusnya dibangun untuk masyarakat desa, ternyata diperjual belikan secara ilegal di bawah tangan.  \"Apabila kebun yang awalnya milik si A, kemudian dilakukan jual beli di bawah tangan, padahal didalam perjanjian dinyatakan dilarang, maka dinyatakan wanprestasi. Dianggap melanggar hukum. Karena program KKPA selama petani masih terikat dengan perusahaan inti dilarang menyerahkan kebun kepada pihak lain,\" tegasnya lagi.  Duduk Perkara Koppsa-M kini tengah menghadapi gugatan dari perusahaan perkebunan negara setelah beberapa kali upaya persuasif tidak diindahkan oleh kepengurusan koperasi.  Tidak hanya mengindahkan mediasi dan tindakan persuasif, pengurus koperasi yang mampu menghasilkan Rp3 miliar perbulan juga getol bermanuver dengan membayar pengacara dan framing seolah-olah korban kriminalisasi.  Gugatan itu terpaksa dilayangkan setelah perusahaan mengeluarkan dana talangan sebesar Rp140 miliar, terdiri dari pembiayaan pembangunan kebun, perawatan, hingga menyelesaikan seluruh kewajiban di perbankan.   Melalui langkah hukum ini, diharapkan menjadi upaya untuk menyelamatkan Koppsa-M dari kepengurusan yang tidak transparan, setelah terakhir kali ketua koperasi periode sebelumnya, Anthony Hamzah, tersandung masalah hukum hingga divonis penjara. (Ida)

JAKARTA, FNN.COM | Wakapolri periode  2013-2014 Komjen Oegroseno menegaskan bahwa Parcok (Partai Coklat) wajib dibubarkan. Oegroseno merasa terganggu dengan istilah Parcok, sebab sesungguhnya tidak ada Parcok, yang ada hanya polisi.  \"Jadi, bubarkan istilah Parcok, kembalikan ke istilah yang benar, yakni polisi. Polisi tetap dibutuhkan,\" paparnya.  Menurut Oegroseno kepolisian tidak bisa dibubarkan. Kepolisian harus tetap ada dan di bawah presiden. Sebab kalau berada di bawah kementerian, akan terjadi jual beli jabatan.  Sementara Pengamat Kebijakan Publik Sofyan Said menyarankan kepolisian dikembalikan ke posisi semula di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya agar mudah dikontrol dan tidak berada di bawah   presiden langsung.  Sedangkan Pengamat Politik  dan Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting menyatakan tidak setuju pendapat mantan Menkopolhukam Mahfudz MD yang bilang bahwa sudah benar polisi di bawah presiden. \"Saya tidak setuju pernyataan Pak Mahfud. Justru persoalan di kepolisian karena lembaga ini berada langsung di bawah presiden. Listyo merasa hebat dan kuat karena atasannya Presiden,\" kata Ginting dalam acara yang sama, Dialog Kebangsaan. Menurut Ginting polisi merasa lembaga paling kuat. \"Di satu sisi bertugas penegakan hukum, di sisi lain posisi di bawah presiden sehingga mereka merasa menjadi super body, akibatnya polisi menjadi alat kekuasaan Presiden,\" paparnya. Ginting juga heran terhadap polisi yang tidak memproses kasus-kasus besar yang tidak ada diproses. \"Tiga kasus besar Sambo, Tedy Minahasa, dan Kanjuruhan tidak ada sanksi sama sekali. Tidak ada kelanjutannya,\" tegasnya. Selamat Ginting tidak setuju kepolisian berada di bawah Kemendagri. Ia lebih setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Hukum, karena masih satu rumpun dalam penegakan hukum dan mudah mengontrolnya. Sementara untuk Brimob, Ginting lebih setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Pertahanan. Reformasi kepolisian kata Ginting harus bersifat struktural, kultural, dan hukum dalam arsitektur ketahanan nasional.  Jangan sampai, kata Ginting, polisi bekerja sendiri. Contoh dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Polisi tidak melibatkan kejaksaan. Polisi sampai mengurusi separatisme tetapi kasus ijazah palsu diputuskan sendiri. (*)

Oleh Aaat Surya Safaat/Wartawan Senior Forum News Network (FNN)- Setelah melakukan kunjungan singkat ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto tiba di New York Amerika Serikat pada 21 September 2025 untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehadiran Presiden Prabowo di Markas Besar PBB tersebut menjadi momen “historis”. Pasalnya, sudah lebih dari sepuluh tahun Presiden Republik Indonesia absen di forum internasional itu. Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk berbicara sebagai pembicara ketiga. Setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 23 September 2025. Sidang ke-80 Majelis Umum PBB 2025 kali ini dengan tema “Better together: 80 years and more for peace, development, and human rights”. Sidang yang memang digelar secara tahunan oleh Majelis Umum PBB (UN General Assembly) yang merupakan salah satu utama PBB. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo nampaknya segera menghidupkan kembali peran Indonesia di panggung Internasional. Semangat lama yang pernah membawa Indonesia disegani di panggung dunia dengan berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dipegang secara konsisten. Politik Bebas Akrif yang dipilih Indonesia itu, kini diyakini telah hadir kembali dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB dan di berbagai ajang internasional lain, serta kunjungan kenegaraan ke berbagai negara sahabat memberi kesan bahwa pemerintahannya disambut baik dunia internasional. Dalam waktu yang relatif singkat, arah diplomasi luar negeri Indonesia berubah wajah. Dari pendekatan yang cenderung pasif dan reaktif, menjadi aktif, aspiratif. Sekaligus lebih tegas dengan tetap berkomitmen menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri itu sendiri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditujukan ke luar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar. Juga merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Secara historis, politik luar negeri bebas-aktif merupakan pengejawantahan dari buah pemikiran Bung Hatta yang terangkum dalam karya legendarisnya dengan judul “Mendayung di antara dua karang”. Secara harfiah memiliki makna dasar sebagai suatu kondisi bebas dan tidak terikat. Namun tetap bersikap aktif dalam konteks hubungan antar-bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional. Tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif cukup berat. Namun Prabowo memiliki kemampuan untuk memperbesar kontribusi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional, Presiden memiliki keterampilan dalam bernegosiasi serta mempunyai jaringan luas di dunia internasional. Presiden Prabowo memposisikan Indonesia secara nyata sebagai salah satu pemain kunci dalam arena global. Peran yang sesuai dengan visinya untuk mengembalikan peran aktif Indonesia di fora internasional. Prabowo menegaskan, Indonesia tidak akan sekadar menjadi “penonton”. Indonesia akan berperan sebagai salah satu penentu dalam menjaga perdamaian, baik di tingkat regional maupun global. Prabowo berperan sebagai “Komandan Diplomasi Indonesia” yang tidak hanya aktif di berbagai forum internasional. Lebih dari itu, berkomitmen mengejar perintah Konstitusi. Harus menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia, terutama dengan memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Prabowo dikenal memiliki jaringan luas di kancah internasional. Sebagai putera dari ahli ekonomi terkemuka, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo (almarhum), Prabowo pernah menempuh pendidikan di Sekolah Para Komando Fort Bragg, Amerika Serikat, dengan prestasi terbaik di antara mahasiswa asing, bersama Raja Yordania Abdullah II. Setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negara Eropa sebelum kembali ke Indonesia untuk berkecimpung di dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya, Hashim Djojohadikusumo, seorang konglomerat, dan kemudian terjun ke dunia politik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Keahlian dalam berkomunikasi dan jaringan internasional yang dimiliki Prabowo, seperti yang terlihat saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan merupakan keuntungan besar bagi Indonesia. Apalagi saat ini Prabowo didukung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diyakini memiliki pemahaman yang baik tentang diplomasi dan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono juga secara jelas menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan WNI di luar negeri. Presiden Prabowo juga tampaknya ingin membangun citra di dunia internasional bahwa Indonesia peduli dengan masalah-masalah global. Aktif berupaya ikut menanganinya. Namun situasi internasional yang kompleks dan masalah ekonomi domestik yang tidak ringan menjadi tantangan serius bagi Prabowo ke depan. Presiden Prabowo dituntut untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif secara konsisten. melakukan diplomasi yang fleksibel tanpa mengabaikan kepentingan nasional Indonesia. Salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia yang krusial ke depan adalah keberlanjutan diplomasi Indonesia dengan dua raksasa ekonomi, yakni China dan Amerika Serikat. Meski kondisi AS dan China masih terlibat perang dagang, Indonesia tidak boleh timpang dengan memprioritaskan satu negara saja. Politik luar negeri Indonesia harus diwujudkan dalam kebijakan yang terus menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Terutama tetap menjalin hubungan baik dengan China sebagai negara besar di Asia dan AS sebagai negara adidaya di dunia. Termasuk tentu dengan negara-negara sahabat di lingkungan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB September 2025 ini merupakan langkah strategis untuk menguatkan posisi Indonesia di kancah global. Selain itu, penguatan sistem pertahanan dengan kenaikan anggaran setiap tahun perlu menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil Presiden Prabowo. Disamping terus membangun kedaulatan maritim yang tangguh agar angkatan bersenjata Indonesia selalu siap siaga dan disegani negara-negara lain. Kiranya tepat adagium atau lebih tepatnya peribahasa Latin yang menyatakan, “Si vis pacem para bellum” . Artinya \"jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang\". Penulis adalah Kepala Biro Kantor Berita ANTARA di New York tahun 1993-1998 dan Direktur Pemberitaan ANTARA tahun 2016. Saat ini Mendapat Amanah Sebagai Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.

JAKARTA, FNN |  Iringan musik Betawi mengalun meriah saat dua ondel-ondel menari riang di halaman Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (19/4/2025) pagi. Tamu-tamu undangan yang berdatangan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, disambut hangat dengan Tari Sirih Kuning—tarian tradisional Betawi yang melambangkan penghormatan dan kegembiraan. Tari tersebut dibawakan oleh enam siswi SMA Muhammadiyah 1 Jakarta dengan kostum kuning cerah dan gerakan lemah gemulai, menciptakan suasana syahdu dan bersahabat di awal acara Halalbihalal 1446 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta. Dengan mengusung tema “Menghadirkan Bahagia dalam Dakwah Muhammadiyah di DKI Jakarta,” kegiatan ini menjadi momen penting untuk merajut silaturahmi antara pimpinan, kader, dan warga Muhammadiyah, sekaligus memperkuat kemitraan harmonis antara Muhammadiyah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Kalau hubungan pemerintah dengan Muhammadiyah harmonis, warga Jakarta tentu akan bahagia,” kaya Ketua Panitia Dr. Nurhadi, M.Ag dalam sambutannya. Ketua PWM DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Pramono Anung atas kehadirannya di tengah kesibukan sebagai kepala daerah. “Ini menunjukkan bahwa Gubernur kita bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kehidupan keagamaan dan sosial di Jakarta,” ujar Abubakar. Ia menambahkan, kehadiran Pramono memberi semangat tersendiri bagi warga Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Jakarta. “Pak Gubernur ini datang bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai sahabat umat. Kami merasa dihargai dan dikuatkan,” tegasnya, disambut tepuk tangan para hadirin. Lebih jauh, Abubakar mengatakan bahwa tugasnya dalam halalbihalal ini adalah memperkenalkan Gubernur dan Ketua DPRD kepada warga Muhammadiyah. Selain agar mengenal secara lebih dekat, warga Muhammadiyah juga memahami arah pemikiran dalam kebijakan pemerintah sehingga dapat membangun kerja sama yang konstruktif.  ”Dengan begitu, warga Muhammadiyah berkontribusi dalam bentuk dukungan terkait berbagai program Pemprov DKI Jakarta,” ujar Abubakar. Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Muhammadiyah atas kiprahnya di Jakarta. Ia membuka dengan nada humor saat menyebut Ketua DPRD Khoirudin sebagai sosok yang “bisa menebak siapa yang menang” dalam Pilkada lalu. ”Sebelum pemilihan aja beliau sudah pengin ketemu sama saya. Jadi memang beliau bisa menebak siapa yang akan menang, betul kan Pak Kiai?” kata Pramono disambut tawa para hadirin. Dalam sambutannya, Pramono mengungkapkan sejumlah hal terkait kepemimpinannya sebagai gubernur, mulai rencana pemindahan patung MH Thamrin, revitalisasi taman, sampai soal kemacetan parah di Tanjung Priok pasca-libur panjang Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembacaan Kalam Ilahi oleh Ustaz Syamsuri Firdaus, Juara MTQ Internasional. Hadirin kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah sebagai bentuk semangat kebangsaan dan kebanggaan keorganisasian. Agenda penting lainnya termasuk penyerahan Sertifikat Halal kepada pelaku UMKM binaan PWM DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, buku “Seni Budaya Transformatif dan Islami” yang disusun oleh Majelis Tarjih PWM DKI Jakarta juga diluncurkan, menawarkan inspirasi dalam meramu seni budaya berbasis nilai Islam progresif. Sebagai penutup, tausiyah bertajuk “Hikmah Halalbihalal” disampaikan oleh Dr. Syakir Djamaludin, MA, dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Acara ditutup dengan doa bersama dan penuh suasana kekeluargaan menjelang tengah hari.

POLRI berdiri di simpang jalan sejarah. Mandat konstitusional untuk melindungi dan mengayomi rakyat kini terancam oleh budaya lama yang menutup diri, impunitas, serta orientasi kekuasaan. Reformasi kepolisian yang digulirkan sejak dua dekade lalu belum juga menyentuh akar persoalan. Yang muncul baru reformasi prosedural, bukan kultural. Kini saatnya langkah berani diambil: potong satu generasi untuk menyelamatkan masa depan Polri. Makna “memotong satu generasi” bukanlah ajakan untuk membinasakan, melainkan membersihkan. Generasi lama yang masih terjebak dalam pola pikir feodal dan militeristik mesti digantikan oleh kepemimpinan baru yang profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi sejati tak mungkin lahir tanpa perombakan kepemimpinan. Sejarah menunjukkan, setiap lembaga yang gagal memperbarui dirinya akan tumbang di tangan zaman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah menegaskan posisi Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mandiri dan terpisah dari militer. Namun, hukum di atas kertas tidak otomatis menjelma dalam tindakan. Amnesty International dalam Unfinished Business: Police Accountability in Indonesia (2009) mencatat lemahnya mekanisme akuntabilitas dan masih kuatnya budaya impunitas. Human Rights Watch pun menyoroti penggunaan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil. Kelemahan ini tak hanya melukai publik, tetapi juga merusak kehormatan Polri itu sendiri. Reformasi tanpa pergantian generasi kepemimpinan hanya melahirkan “reformasi setengah hati”. Harold Crouch dalam Political Reform in Indonesia after Soeharto menegaskan bahwa perubahan sejati menuntut keberanian mengganti elit lama yang mengakar pada struktur lama. Muhamad Haripin dan Sarah Nuraini Siregar dalam kajian BRIN (The Defects of Police Reform in Indonesia) menyebut reformasi Polri gagal karena lebih menitikberatkan pada instrumen birokrasi, bukan transformasi budaya. Langkah radikal diperlukan. Pertama, audit etik dan kinerja terhadap perwira menengah dan tinggi harus dilakukan melalui mekanisme vetting terbuka. Mereka yang terindikasi menutup pelanggaran atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan mesti dipensiunkan dini secara terhormat. Kedua, perkuat lembaga pengawas eksternal yang benar-benar independen. Komnas HAM dan Ombudsman harus memiliki akses penuh terhadap penyelidikan kasus pelanggaran. Ketiga, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) mesti direformasi total agar tidak menjadi “polisi di antara polisi” yang kehilangan objektivitas. Keempat, pendidikan ulang dengan kurikulum baru berbasis HAM, community policing, dan de-eskalasi konflik wajib diterapkan. Seperti ditegaskan dalam Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity terbitan UNODC, integritas hanya tumbuh melalui sistem pendidikan dan penghargaan yang konsisten. Kofi Annan pernah berkata, “Tanpa keadilan, tak akan ada perdamaian yang abadi.” Pesan itu relevan bagi Indonesia. Tanpa akuntabilitas yang nyata atas pelanggaran aparat, reformasi Polri hanya menjadi jargon. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan pernyataan normatif. Proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, agar rasa percaya publik dapat tumbuh kembali. Tentu, langkah ini tidak mudah. Akan ada resistensi dari dalam tubuh kepolisian sendiri. Namun, keberanian untuk berubah adalah ukuran sejati profesionalisme. Seperti halnya bangsa-bangsa lain yang sukses menata ulang lembaga kepolisiannya—Jepang pasca-Perang Dunia II, atau Georgia pasca-revolusi mawar—reformasi menyakitkan pada awalnya, tetapi menyelamatkan di kemudian hari. Reformasi Polri bukan semata proyek kelembagaan, melainkan fondasi bagi masa depan demokrasi Indonesia. Polisi adalah wajah pertama negara di mata rakyat. Bila wajah itu keras dan tak ramah, maka kepercayaan publik akan lenyap. Sebaliknya, bila Polri menegakkan hukum dengan nurani dan akal sehat, rakyat akan kembali percaya bahwa negara berpihak pada keadilan. Kini pilihan di tangan pemerintah dan pimpinan Polri: mempertahankan status quo atau memotong satu generasi demi lahirnya kepolisian baru yang profesional, humanis, dan bersih. Reformasi Polri bukan opsi—ia adalah keniscayaan sejarah. (*)