Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Periode 2024-2029 secara serentak pada Sabtu (22/2/2025).  Pelantikan digelar usai Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berhasil menuntaskan pembentukan susunan kepengurusan DPP Partai Gelora periode 2024-2029 dan seluruh kepengurusan di 38 DPW se-Indonesia. Diketahui, Anis Matta terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia untuk periode kedua, masa bhakti periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) I di Jakarta pada Minggu (8/12/2024). Usai pelantikan, kepengurusan Partai Gelora periode 2024-2029 akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dalam waktu dekat. Ketua Pelaksana Pelantikan TB Dedy Mi\'ing Gumelar mengatakan, seluruh pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2025 yang dilantik diwajibkan melakukan pengucapan janji jabatan. \"Pengucapan janji jabatan ini, selain diikuti oleh seluruh pengurus DPP dan DPW, juga akan diikuti Anggota Legislatif Partai Gelora. Kita punya 75 Anggota DPRD di seluruh Indonesia,\" kata TB Dedy Mi\'ing Gumelar dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025). Menurut Dedy, pelantikan akan digelar secara hybrid yang menggabungkan pertemuan offline dan pertemuan online. Pelantikan pengucapan janji sumpah jabatan akan dipimpin Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. \"Sementara Sekretaris Jenderal (Partai Gelora) Mahfuz Sidik akan menyampaikan laporan penyusunan kepengurusan,\" imbuh Dedy. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi DPP Partai Gelora Saiful Bahri menyebutkan, jumlah kepengurusan DPP Periode 2024-2025 yang akan dilantik mencapai 313 orang, sedangkan pengurus di 38 DPW mencapai 189 orang, dan Anggota Legislatif berjumlah 75 orang. \"Dalam kepengurusan periode 2024-2029 ada 5 pimpinan sebagai Badan Pengurus Harian. Ketua Umum Pak Anis Matta, Wakil Ketua Umum Pak Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Pak Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Pak Achmad Rilyadi, serta Koordinartor Pelaksana Harian Ustad Rofi Munawar,\" ungkap Saiful Bahri. Dalam kepengurusan periode ini dibentuk beberapa bidang antara lain bidang organisasi, kaderisasi, pemenangan pemilu, komunikasi, pemenangan teritori, kebijkan publik, luar negeri, serta ekonomi dan bisnis. Lalu, bidang keumatan, penggalangan, kebudayaan dan kesenian, organisasi sayap, serta pejabat publik. Kemudian Mahkamah Partai, Majelis Pertimbangan Pusat, Pusat Kajian Strategis, Pusat Pengembangan Wawasan, dan Pusat Solidaritas Palestina. (*)

Azhar Bin Kadri adalah seorang warga biasa yang tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai saat ini ia harus lapor ke kantor polisi di Samarinda setiap bulan setelah ia menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Ia divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena menggunakan dokumen palsu dalam penjualan tanah seluas 14.000 m² di jalan Sirodj Salman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.  Ia digugat oleh pembeli tanahnya bernama Masdari, seorang pengusaha kaya yang juga sebagai tangan kanan Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Timur.  Gugatan dilayangkan Masdari karena kesal terhadap Azhar Kadri yang tidak mau bertandatangan dalam urusan balik nama sertifikat. Segala upaya dilakukan Masdari agar Azhar kooperatif, namun Azhar Kadri tetap bersikeras tidak mau tanda tangan. Azhar bersedia tandatangan jika sudah menerima uang pelunasan. Berikutnya, Azhar Kadri dikriminaliasi dengan tuduhan pemalsuan dokumen, sementara hak penguasaan lahan, masih ada pada Azhari sesuai dokumen yang dimilikinya. Bagaimana cerita sesungguhnya, berikut wawancara wartawan FNN dengan Azhar Kadri di Jakarta, 10 Februari 2025. Petikannya: Anda dipenjara dua tahun dan hari ini masih harus wajib lapor, kasusnya seperti apa?Saya dipenjara dua tahun karena saya dituduh memalsukan surat tanah berupa sertifikat atas nama saya. Padahal sejak saya beli tahun 2005, saya belum pernah bikin sertifikat. Saya cek di BPN lahan itu atas nama orang lain, bukan nama saya. Lokasinya di jalan Sirodj Salman Samarinda. Jadi Anda dituduh melakukan pemalsuan dokumen yang mana?Saya dituduh melakukan pemalsuan sertifikat atas nama saya, padahal saya tidak pernah bikin sertifikat.  Dokumem apa yang dipakai untuk menuduh Anda?Foto kopi sertifikat atas nama saya. Padahal saya tidak pernah membuatnya. Dia punya foto kopi, tapi tidak pernah menunjukkan aslinya. Apakah di sidang pengadilan, tidak ditunjukkan aslinya?Tidak. Dan saya juga tidak diberi foto kopinya. Saya hanya diperlihatkan. Seluruh orang yang terlibat di pengadilan semua memojokkan saya, termasuk pengacara saya, mengelabuhi saya agar mau tanda tangan, yang saya tidak tahu isi dan tujuannya. Orang pengadilan situ siapa saja? Ya pengacara, jaksa, polisi, hakim, semua memusuhi saya. Bagaimana mungkin pengacara Anda tidak membela Anda?Iya, mereka membela lawan saya. Saya dijebak. Yang penting saya bisa dipenjara.  Jadi lahan itu sekarang milik siapa?Lahan itu masih milik saya, karena Masdari membeli ke saya pada tahun 2015 baru memberi uang muka (DP) sebesar 50 juta. Dia belum melunasinya. Tapi kemudian Masdari menguasai lahan itu mengerahkan preman. Sekarang lahan itu dipagar keliling. Di dalamnya ada puluhan alat berat  Mengapa Anda tidak bertahan?Saya orang kecil. Saya tidak mungkin melawan mereka. Saya dimusuhi banyak orang, preman, polisi dan semuanya. Siapa sebenarnya Masdari itu?Dia itu orang kuat di Kalimantan Timur. Dia orang kepercayaan Rita Widyasari, Bupati Kutai Timur. Semua orang tunduk pada dia. Semua orang takut pada dia. Tanah saya dirampas oleh kroni Rita Widyasari. Mengapa hal ini tidak disampaikan saat dalam sidang pengadilan?Sudah. Tapi tidak ada yang percaya. Masa sih begitu? Buktinya saya dikalahkan dan dipenjara  meskipun saya tidak ikhlas. Anda punya lahan 14.000 m di tengah kota, dari mana asalnya?Saya beli dari orang yang bernama Antal tahun 2005 seharga Rp350 juta. Sudah lunas, bukti dan kuitansi semua ada. Pada tahun 2015 saya jual ke Masdari dengan harga Rp6 Milyar. Saya dikasih uang muka Rp50 juta. Dalam perjalanannya saya disuruh tandantangan di kuitansi kosong berkali-kali. Katanya untuk urus sertifikat dan balik nama. Setelah DP diterima, lalu kapan pelunasan?Belum pernah. Saya hanya terima Rp50 juta itu saja. Di mana bukti surat-surat dan kuitansi saat Anda membeli dari Antal, sekarang?Ada pada Masdari. Kok bisa ada di sana, gimana prosesnya?Itu notaris dan pengacara yang mengelabui saya. Katanya untuk memperlancar urusan balik nama. Saya percaya saja sama pengacara. Saya baru sadar belakangan. Jadi sekarang, lahan dan surat ada pada Masdari?Iya, tetapi dia tidak bisa membuat sertifikat karena harus ada tandatangan saya. Saya tidak mau tanda tangan karena belum lunas. Akhirnya segala cara dia gunakan untuk memenangkan saya. Saya dituduh memalsukan dokumen. Saya tidak pernah buat dokumen apa-apa. Apa yang membuat Anda yakin bahwa lahan itu milik Anda? Pembeli (Masdari) belum melunasi pembayaran. Pengurus RT, RW, Lurah, Camat menyatakan lahan itu milik saya. Pengadilan menghukum saya karena pemalsuan dokumen, tapi itu tekayasa. Pengadilan tidak memutuskan soal hak kepemilikan tanah. Jangan jangan itu memang tanah bermasalah sejak lama? Sebelumnya memang pernah bermasalah antara Antal dengan Pemerintah Kota Samarinda, tapi dimenangkan oleh Antal. Saya beli dari Antal. Apakah ada kemungkinan Masdari beli langsung dari Antal?Menurut pengakuan Masdari, benar dia beli dari Antal setelah kasus ini ramai seharga Rp6 miliar. Sementara saya beli dari Antal tahun 2005. Tetapi saya tanya Antal, tidak begitu. Tidak begitu, maksudnya?Iya, Antal tidak menerima Rp6 miliar.  Artinya Antal menjual ke Anda, menjual juga ke Masdari?Iya, tapi duluan saya yang beli. Makanya kalau mau tegakkan hukum harus betul betul tegak. Saya ini orang kecil gak tahu apa apa. Anda tahu, seluruh pernyataan Anda ini punya implikasi hukum ya?Siap. Apa yang saya sampaikan benar. Saya butuh keadilan. Waktu vonis 2 tahun, Anda kabur dan dinyatakan buron, benarkah?Saya tidak kabur. Waktu proses banding saya pergi ke rumah anak saya di Banjarmasin. Pas putusan Mahkamah Agung saya masih di Banjarmasin. Setelah kembali ke Samarinda saya ditangkap. Saya tidak kabur, saya tidak melawan, saya kooperatif.  Setelah menjalani dua tahun saya masih wajib lapor sampai Desember 2025. Anda menerima putusan pengadilan itu?Tidak. Saya tidak ikhlas, saya tidak ridho. Saya korban mafia tanah, saya korban rekayasa hukum. Apa harapan Anda?Saya berharap Presiden Prabowo bisa turun tangan mengatasi mafia tanah di Kalimantan Timur yang sudah sangat meresahkan. (*)

Oleh Haris Rusly Moti/Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta KEPENTINGAN geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi social. Tujuanya untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah Pemerintaahan Prabowo berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi ekskalatif. Kebijakan nasionalistik kerakyatan yang dibangun di atas dasar dan arah Pembukaan UUD 194. Misalnya, keputusan untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Kebijakan untuk membentuk Danantara dan Bank Emas. Selain itu, kebijakan yang mewajibkan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan Presiden Prabowo yang terbaru adalah efisiensi untuk mengendalikan hutang luar negeri dan mencegah kebocoran penggunaan anggaran. Pemerintah Prabowo juga mendorong program hilirisasi komoditi agar nilai tambah (value added) bisa dinikmati di dalam negeri. Selama ini nilai tambah ekonomi dari produk-produk komoditas Indonesia dinikmati oleh pembeli di luar negeri. Jika di masa lampau tangan-tangan geopolitik itu masuk secara terbuka melalui lembaga donor. Mereka membiayai kepada sejumlah organisasi konvensional seperti Lembagat Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk mendikti arah kebijakan pemerintah. Sekarang peluang itu mendapatkan hambatan berarti dari Presiden Prabowo. Sekarang polanya berbeda. Tangan-tangan geopolitik dan lembaga donor melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source. Namun pola ini kemungkinan susah untuk berhasil, karena kesadaran nasional kuat dari kelas menengah masyarakat Indonesia. Jiwa patriotik Presiden Prabowo menjadi benteng yang kukuh menjaga persatuan bangsa. Presiden Prabowo tidak pernah dan tidak akan upaya asing untuk memecah belah bangsa Indonesia. Apalagi membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan. Seperti yang pernah terjadi kemarin-kemarin. Masyarakat diaduk-aduk melalui influenser dan buzzer. Membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono. Jika muncul protes dan kritik kepada pemerintah, maka itu karena salah paham saja. Kurang paham terhadap kebijakan strategis pemerintah. Padahal arah dan terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya. Namun masih membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasi. Jangankan mahasiswa dan masyarakat luas yang masih butuh waktu untuk memahami terobosan dan arah kebijakan Presiden Prabowo. Para pemangku kebijakan, baik yang di pusat hingga daerah saja masih membutuhkan pemahaman. Butuh penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program startegis tersebut. Untuk itu wajar saja jika terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Sebagai contoh, isu yang diangkat gerakan mahasiswa justru mempersoalkan soal efisiensi yang ditujukan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan hutang luar negeri yang sudah menggunung. Sampai akhir Desember 2024, utang pemerintah mencapai Rp 8.680 triliun (detik.com 15/12/2024). Menjadi anomali, karena persoalan hutang luar negeri, kebocoran anggaran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik. Bisa didalangi oleh kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Dipastikan Presiden Prabowo dan semua komponen bangsa sepakat dengan masukan dan kritik dari berbagai kalangan bahwa anggaran pendidikan termasuk anggaran riset dan kajian mestinya tidak menjadi objek efisiensi. Karean ruh atau nyawanya pendidikan tinggi itu ada pada riset, inovasi dan pengabdian. Alokasi anggaran pendidikan harus tetap sesuai dengan perintah UUD 1945. Jikapun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, mesti dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai dampaknya mengurangi kualitas dunia pendidikan. Termasuk juga kesejahteraan dari para pendidik guru, dosen dan guru besar harus dipertimbangkan akibat berkurangnya biaya pendidikan. Rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR akan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional. Bermanfaat untuk kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh kampus-kampus. Dampaknya bangsa kita dapat tampil menjadi bangsa inovator. Bukan bangsa yang hanya bisa pakai produk teknologi asing. Kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian Presiden Prabowo. Karena memang betul, yang dibangun adalah jiwa serta raganya para pelajar dan mahasiswa kita. Kewajiban memenuhi gizi pelajar sekaligus menjaga agar kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikurangi. Jangan sampai kita efisiensi anggaran dengan menghapus beasiswa untuk memberi makan gizi gratis kepada pelajar di sekolah-sekolah anak kelas menengah yang sudah kelebihan gizi. Kritik dan masukan seperti itu sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad. Dipastikan tidak ada efisiensi yang mengurangi bea siswa dan kualitas pendidikan tinggi kita. Presiden Prabowo dipastikan konsisten melaksanakan efisiensi pada sektor sektor yang menerima anggaran realokasi dan refokusing hasil penghematan. Efisiensi akan dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kiritik terkait tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis dipastikan akan direspon secara baik oleh pemerintah.

Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior       PRAGMATISME PM Israel dan Hamas makin membuncah. Begitu juga Presiden Trump, pasca bertemu Raja Abdullah.    Tiba-tiba Hamas memodifikasi tawaran \"roadmap\" kesepakatan tahap dua. Dari membebaskan sisa 56 sandera bertahap, menjadi sekaligus.    PM Benyamin Netanyahu, pun membalas perubahan Hamas. Duet Kepala intelejen Mossad (David Barnea), dan Shin Bet (Ronen Bar) yang reguler menjadi tim perunding Israel-Hamas. Kini tidak lagi. Diganti.      Menunjuk mantan Dubes Israel di Washington (AS) Ron Dermer. Netanyahu sepertinya ingin \"menghapus\" semua \"barrier\" yang terafiliasi dengan kelompok \"Sayap Kanan\" (garis keras).       \"Benang merah\"nya, Netanyahu yang didukung Trump. Ingin mengakhiri polemik 16 bulan yang \"mengiris\" perekonomian Israel di berbagai sektor.     Kehancuran ekonomi, pariwisata, dan image genosida yang menempatkan Israel ke kasta \"paria\" HAM. Telah menyisihkan Israel ke luar dari pergaulan dunia. Baik oleh musuh,  \"kawan\" seperti Spanyol, Norwegia, dan Irlandia ikut menjauh.    Adalah pukulan telak terhadap dua pemimpin \"sayap kanan\": Bezalel Smotrich dan Ittamar Ben-Gvir, dengan penggantian David Barnea (Direktur Intelejen luar negeri)-Ronen Bar (Direktur Intelejen Dalam Negeri) kepada orang dekat Netanyahu, Ron Dermer.      Barnea-Ronen Bar yang sering berselisih dengan Netanyahu, selama ini enggan melanjutkan proses gencatan senjata. Sepertinya, keduanya berada dalam genggaman Bezalel Smotrich-Ittamar Ben-Gvir.     Sementara Netanyahu yang tersandera oleh kekuatan \"sayap kanan\" di koalisi pemerintahannya. Juga menghadapi \"pressure\" dari rakyat Israel, yang menginginkan seluruh sandera bisa cepat dibebaskan.     Nampak, Netanyahu ingin membingkai ulang dan berhitung. Antara melanjutkan peperangan, yang \"in motion\" tidak mengantarkan pada pemberangusan Hamas. Atau mengikuti \"kurva\" 15 bulan ke belakang, tanpa kemenangan. Korbannya bukan substantif (Hamas).     Langkah Raja  Abdullah (Yordania), yang mengingatkan Presiden Donald Trump. Tentang \"bahaya laten\" memindahkan 2,2 juta rakyat Palestina. Sepertinya dipahami Trump.      Ada tiga aspek yang akan mengubah peta geopolitik AS terhadap Timur Tengah. Bila itu \"dipaksa\" dilakukan Trump.       Pertama. Perjanjian perdamaian  Israel-Mesir (1978) dan Israel-Yordania (1994) tak akan mungkin bisa dipertahankan dengan \"pressure\" apa pun oleh AS.        Bila Mesir tetap bertahan dengan kesepakatan yang ditandatangani pendahulu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi (baca: Anwar Sadat). Sel-sel \"tidur\" fundamentalis Mesir akan bangkit dan menggerogoti stabilitas Mesir.      Buah \"simalakama\", bagi AS-Israel. Bila Mesir menyudahi perjanjian perdamaian 1978, maka arus persenjataan dari perbatasan Gaza akan dengan mudah masuk ke dalam wilayah pendudukan Israel (Gaza & Tepi Barat).      Satu hal yang lebih ditakuti AS-Israel, teman dekat AS-Israel di negara Teluk (Gulf) yang berbentuk kesultanan (UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait). Akan mudah runtuh oleh kaum fundamentalis yang teruji.     Pengusiran 2,2 juta rakyat Gaza ke Mesir-Yordania. Akan menjelmakan sebagian dari mereka sebagai fundamentalis (alami) yang inklusif. Menyebar ke seantero Timur Tengah, bahkan dunia. Mengganggu sahabat-sahabat AS.       Sebagai pengamat, saya yakin. Presiden Donald Trump tak akan meneruskan ucapannya, menjadi realitas. Netanyahu pun juga berhitung, dan terlihat dengan mengganti Ketua Tim perundingnya.       Penunjukkan Ron Dermer menggantikan David Barnea-Ronen Bar adalah isyarat. Netanyahu mulai menjaga jarak terhadap gagasan \"cabut gencatan senjata\", dan usir 2,2 juta rakyat Gaza ke Mesir dan Yordania.         Ide \"gila\" yang diinginkan \"Sayap Kanan\" Israel ini, bahkan bisa mengubah geopolitik secara ekstreem. Kerugian AS akan lebih banyak. (*).

Azhar Bin Kadri adalah seorang warga biasa yang tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai saat ini ia harus lapor ke kantor polisi di Samarinda setiap bulan setelah ia menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Ia divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena menggunakan dokumen palsu dalam penjualan tanah seluas 14.000 m² di jalan Sirodj Salman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.  Ia digugat oleh pembeli tanahnya bernama Masdari, seorang pengusaha kaya yang juga sebagai tangan kanan Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Timur.  Gugatan dilayangkan Masdari karena kesal terhadap Azhar Kadri yang tidak mau bertandatangan dalam urusan balik nama sertifikat. Segala upaya dilakukan Masdari agar Azhar kooperatif, namun Azhar Kadri tetap bersikeras tidak mau tanda tangan. Azhar bersedia tandatangan jika sudah menerima uang pelunasan. Berikutnya, Azhar Kadri dikriminaliasi dengan tuduhan pemalsuan dokumen, sementara hak penguasaan lahan, masih ada pada Azhari sesuai dokumen yang dimilikinya. Bagaimana cerita sesungguhnya, berikut wawancara wartawan FNN dengan Azhar Kadri di Jakarta, 10 Februari 2025. Petikannya: Anda dipenjara dua tahun dan hari ini masih harus wajib lapor, kasusnya seperti apa?Saya dipenjara dua tahun karena saya dituduh memalsukan surat tanah berupa sertifikat atas nama saya. Padahal sejak saya beli tahun 2005, saya belum pernah bikin sertifikat. Saya cek di BPN lahan itu atas nama orang lain, bukan nama saya. Lokasinya di jalan Sirodj Salman Samarinda. Jadi Anda dituduh melakukan pemalsuan dokumen yang mana?Saya dituduh melakukan pemalsuan sertifikat atas nama saya, padahal saya tidak pernah bikin sertifikat.  Dokumem apa yang dipakai untuk menuduh Anda?Foto kopi sertifikat atas nama saya. Padahal saya tidak pernah membuatnya. Dia punya foto kopi, tapi tidak pernah menunjukkan aslinya. Apakah di sidang pengadilan, tidak ditunjukkan aslinya?Tidak. Dan saya juga tidak diberi foto kopinya. Saya hanya diperlihatkan. Seluruh orang yang terlibat di pengadilan semua memojokkan saya, termasuk pengacara saya, mengelabuhi saya agar mau tanda tangan, yang saya tidak tahu isi dan tujuannya. Orang pengadilan situ siapa saja? Ya pengacara, jaksa, polisi, hakim, semua memusuhi saya. Bagaimana mungkin pengacara Anda tidak membela Anda?Iya, mereka membela lawan saya. Saya dijebak. Yang penting saya bisa dipenjara.  Jadi lahan itu sekarang milik siapa?Lahan itu masih milik saya, karena Masdari membeli ke saya pada tahun 2015 baru memberi uang muka (DP) sebesar 50 juta. Dia belum melunasinya. Tapi kemudian Masdari menguasai lahan itu mengerahkan preman. Sekarang lahan itu dipagar keliling. Di dalamnya ada puluhan alat berat  Mengapa Anda tidak bertahan?Saya orang kecil. Saya tidak mungkin melawan mereka. Saya dimusuhi banyak orang, preman, polisi dan semuanya. Siapa sebenarnya Masdari itu?Dia itu orang kuat di Kalimantan Timur. Dia orang kepercayaan Rita Widyasari, Bupati Kutai Timur. Semua orang tunduk pada dia. Semua orang takut pada dia. Tanah saya dirampas oleh kroni Rita Widyasari. Mengapa hal ini tidak disampaikan saat dalam sidang pengadilan?Sudah. Tapi tidak ada yang percaya. Masa sih begitu? Buktinya saya dikalahkan dan dipenjara  meskipun saya tidak ikhlas. Anda punya lahan 14.000 m di tengah kota, dari mana asalnya?Saya beli dari orang yang bernama Antal tahun 2005 seharga Rp350 juta. Sudah lunas, bukti dan kuitansi semua ada. Pada tahun 2015 saya jual ke Masdari dengan harga Rp6 Milyar. Saya dikasih uang muka Rp50 juta. Dalam perjalanannya saya disuruh tandantangan di kuitansi kosong berkali-kali. Katanya untuk urus sertifikat dan balik nama. Setelah DP diterima, lalu kapan pelunasan?Belum pernah. Saya hanya terima Rp50 juta itu saja. Di mana bukti surat-surat dan kuitansi saat Anda membeli dari Antal, sekarang?Ada pada Masdari. Kok bisa ada di sana, gimana prosesnya?Itu notaris dan pengacara yang mengelabui saya. Katanya untuk memperlancar urusan balik nama. Saya percaya saja sama pengacara. Saya baru sadar belakangan. Jadi sekarang, lahan dan surat ada pada Masdari?Iya, tetapi dia tidak bisa membuat sertifikat karena harus ada tandatangan saya. Saya tidak mau tanda tangan karena belum lunas. Akhirnya segala cara dia gunakan untuk memenangkan saya. Saya dituduh memalsukan dokumen. Saya tidak pernah buat dokumen apa-apa. Apa yang membuat Anda yakin bahwa lahan itu milik Anda? Pembeli (Masdari) belum melunasi pembayaran. Pengurus RT, RW, Lurah, Camat menyatakan lahan itu milik saya. Pengadilan menghukum saya karena pemalsuan dokumen, tapi itu tekayasa. Pengadilan tidak memutuskan soal hak kepemilikan tanah. Jangan jangan itu memang tanah bermasalah sejak lama? Sebelumnya memang pernah bermasalah antara Antal dengan Pemerintah Kota Samarinda, tapi dimenangkan oleh Antal. Saya beli dari Antal. Apakah ada kemungkinan Masdari beli langsung dari Antal?Menurut pengakuan Masdari, benar dia beli dari Antal setelah kasus ini ramai seharga Rp6 miliar. Sementara saya beli dari Antal tahun 2005. Tetapi saya tanya Antal, tidak begitu. Tidak begitu, maksudnya?Iya, Antal tidak menerima Rp6 miliar.  Artinya Antal menjual ke Anda, menjual juga ke Masdari?Iya, tapi duluan saya yang beli. Makanya kalau mau tegakkan hukum harus betul betul tegak. Saya ini orang kecil gak tahu apa apa. Anda tahu, seluruh pernyataan Anda ini punya implikasi hukum ya?Siap. Apa yang saya sampaikan benar. Saya butuh keadilan. Waktu vonis 2 tahun, Anda kabur dan dinyatakan buron, benarkah?Saya tidak kabur. Waktu proses banding saya pergi ke rumah anak saya di Banjarmasin. Pas putusan Mahkamah Agung saya masih di Banjarmasin. Setelah kembali ke Samarinda saya ditangkap. Saya tidak kabur, saya tidak melawan, saya kooperatif.  Setelah menjalani dua tahun saya masih wajib lapor sampai Desember 2025. Anda menerima putusan pengadilan itu?Tidak. Saya tidak ikhlas, saya tidak ridho. Saya korban mafia tanah, saya korban rekayasa hukum. Apa harapan Anda?Saya berharap Presiden Prabowo bisa turun tangan mengatasi mafia tanah di Kalimantan Timur yang sudah sangat meresahkan. (*)

PERLAHAN tapi pasti, perubahan itu akan terjadi. Tentu saja berubah ke arah yang lebih baik. Sebelumnya Jokowi telah menciptakan kelompok eksklusif  rezim yang solid, rapat, antikritik, dan ketika terdesak mereka menyanyikan lagu yang sama, \"tenggelamkan oposisi\". Mudah saja memusuhi dan mengubur kaum kritis, sematkan saja pada mereka anti-NKRI, rasialis, dan barisan sakit hati. Para loyalis pun bersorak sorai. Kebencian langsung memuncak hingga ubun ubun. Sumpah serapah digelontorkan ke kelompok oposisi  Sosok yang paling getol memusuhi rakyat adalah Luhut Binsar Panjaitan, mantan tentara yang dipercaya Jokowi menjadi loyalis buta tuli selama 10 tahun berturut turut. Setidaknya ada 57 jabatan strategis ada di pundak dan punggungnya. Ia hardik siapapun yang mengkritik Jokowi. Ia kumandangkan di depan umum, \"siapapun yang mengganggu pemerintah, akan dibuldoser\". Sebuah narasi yang mengandung permusuhan dan penghinaan. Jauh sebelum itu, saat awal-awal Jokowi merapat ke negeri komunis, saat publik mengingatkan agar tidak terlalu dekat dengan Cina, Luhut mengatakan \"Bisa apa kita di depan Cina,\". Inilah ungkapan rendah diri, inferior,  tak berdaya, dan bermental jongos. Luhut juga pernah mengusir orang-orang kritis dengan narasi, \"Yang tidak suka pemerintah silahkan pergi ke negara lain.\" Sebuah ungkapan yang arogan dan sok kuasa. Sudah terbiasa, Luhut kalau ngomong ceplas ceplos, lugas, dan tanpa basa basi. Sebagian orang ada yang menyukainya.  Akan tetapi sebagian besar yang lain mengaku muak. Apalagi ketika ucapan itu disampaikan tanpa adab yang baik, data dan fakta yang akurat, maka itu hanyalah nggedabrus, asal keras, asal berisik. Kini, sekuat kuat Jokowi, akhirnya tumbang juga. Meskipun terjungkalnya tidak seperti di Pakistan dan Korea Selatan.  Yang penting Jokowi sudah tamat.  Gerakan oposisi mulai mendapat tambahan energi. Makin banyak orang yang berani bersuara lantang tentang kejahatan Jokowi. Menggunungnya utang dan rekayasa hukum, adalah kelakuan Jokowi yang sulit dimaafkan. Meski Jokowi berusaha bangkit,  akan tetapi Luhut tampaknya jeli melihat nasib Jokowi yang sulit tertolong. Kemarahan rakyat semakin membara setelah membaca dan melihat apa yang dilakukan Jokowi selama menjadi presiden. Jokowi bergumul dengan oligarki, bermesraan dengan China untuk memuluskan kepentingan keluarga dan kroninya. Rakyat disogok dengan sembako dan uang tunai. Pandangan mata rakyat, disamarkan dengan penampilan sederhana, ndeso, dan innocent. Tapi, kebenaran tetap kebenaran, meskipun ditutup dengan kepalsuan. Pengadilan rakyat atas kelakuan Jokowi, hanya soal waktu saja. Kejahatannya sudah melampaui batas. Luhut sadar. Ia harus berbenah dan menyelamatkan diri agar tidak tergulung kemarahan rakyat. Ia mulai membersihkan diri dengan menulis di medsos menyalahkan kebijakan rezim yang lalu, di mana ia ada di dalamnya. Ia mau cuci tangan dengan seakan akan kritis dan peduli. Ia sampaikan bahwa dana bansos tak tepat sasaran. Jumlah yang seharusnya disalurkan Rp500 triliun, kata Luhut, ada Rp250 triliun yang menguap. Luhut yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dalam unggahan akun Instagram pribadinya, mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Katanya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat, justru yang mendapatkan bansos.  Demikian jalur evakuasi upaya penyelamatan diri Luhut. Ia tiba-tiba menjadi orang kritis, bijaksana, dan peduli pada penderitaan rakyat. Khotbah yang sungguh tak ada gunanya.  Lagumu seperti pahlawan kesiangan saja, wahai Luhut. Engkau lupa, rakyat memantau gerak gerikmu. (*)