Jakarta | FNN -Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung penuh ide koalisi permanen dan pencalonan Presiden Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2029. \"Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen. Ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia dan memperkuat organisasi pemerintahan,\" ujar Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, dalam keterangannya, Senin (24/2/2025). Sebelumnya, komitmen ini juga disinggung Anis Matta di sela acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora periode 2024-2029 di Hotel Grandkemang, Jakarta, Sabtu (22/2/2024). Terlebih lagi, lanjut Anis Matta, ada banyak agenda-agenda besar strategis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus dieksekusi.  Untuk mengeksekusi agenda tersebut, ujar Anis Matta, dibutuhkan koalisi permanen partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus agar agenda-agenda tersebut berjalan mulus. \"InsyaAllah dengan koalisi permanen ini agenda-agenda strategis Presiden itu bisa kita deliver, bisa kita eksekusi ya,\" tegas Anis Matta. Selain mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto, Partai Gelora juga mendukung Prabowo Subianto maju lagi di Pilpres 2029. Anis Matta mengatakan pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan wujud hasil kesuksesan kepemimpinan pada periode saat ini, yang akan didukung oleh koalisi permanen KIM Plus. \"Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Tapi beliau sendiri mengatakan, walaupun sudah didukung oleh Gerindra, beliau mengatakan bahwa kita harus sukses dulu. Jadi kita fokus untuk sukses dulu dalam periode ini insyaAllah, dan kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita pada periode pertama mengelola pemerintahan,\" tutur Anis Matta.  Terkait pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang dilantik pada Sabtu, Anis Matta meminta mereka segera melakukan konsolidasi struktur dan penyusunan program kerja selama bulan suci Ramadhan. \"Kita ingin menggunakan momentum bulan Ramadhan untuk dua pekerjaan besar. Yang pertama adalah konsolidasi struktur. Bagi yang strukturnya belum lengkap, segera dilengkapi,\" katanya. \"Yang kedua, kita manfaatkan bulan Ramadhan untuk penyusunan program kerja,\" tambahnya. Anis Matta selaku Ketua Umum Partai Gelora telah melantik 526 pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2025, yang terdiri dari 337 pengurus DPP dan 189 pengurus dari 38 DPW. Anis mengucapkan selamat kepada pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2029 yang telah dilantik. Dia mengatakan para pengurus baru merupakan generasi pemikul beban. \"Saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menjadi pemikul beban untuk perjuangan kita, karena kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang berjanji, yang bersumpah untuk memikul beban untuk membangun bangsa kita,\" ujarnya. Dia mengatakan Partai Gelora ingin menjadi rumah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia mengatakan pengurus DPP dan DPW yang baru sengaja dipilih dari berbagai generasi sebagai representasi masing-masing generasi. \"Bahwa kita tidak hanya mewakili kelompok tertentu, tapi kita mewakili seluruh populasi Indonesia,\" kata Anis. Tak hanya itu, Partai Gelora pun memastikan memiliki perwakilan pengurus dari setiap generasi yang saat ini ada, dari generasi baby boomers sampai Gen Z. \"Kita sengaja membuat di dalam pengurusan DPP ini perwakilan semua generasi itu ada,\" imbuhnya. Dia mengajak para pengurus baru bekerja dengan serius dan tekun dengan harapan melampaui kemampuan. Dia mengatakan Partai Gelora didirikan berdasarkan kesadaran sejarah. \"Supaya kita semuanya bekerja dengan harapan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita, sebab kalau kita tidak punya harapan kita tidak akan kuat menjalani hidup,\" ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Anis Matta juga memimpin pengucapan dan penandatanganan janji jabatan 73 anggota legislatif Partai Gelora periode 2024-2029.  Lebih lanjut, Anis mengatakan Partai Gelora ingin berkontribusi nyata untuk Indonesia. \"Dan kita ingin menjalani, hadir untuk memberikan kontribusi dalam tahapan sejarah tersebut,\" tegas dia. (Ida)

Pekanbaru | FNN -  Sidang lanjutan gugatan wanprestasi koperasi produsen sawit sukses makmur (Koppsa-M) sebesar Rp140 miliar terhadap dana talangan negara kembali bergulir di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (25/3/2025) pekan lalu, pihak Koppsa-M menghadirkan dua saksi ahli, masing-masing Surizki Febrianto yang merupakan ahli perdata dari Universitas Islam Riau dan ahli dari Kementerian Koperasi, Ignatius Bona Sakti Gultom.  Menariknya, kedua saksi ahli yang dihadirkan pengacara Koppsa-M tersebut justru kian memperkuat dasar PTPN IV Regional III sebagai perusahaan negara atas gugatan wanprestasi sengkarut kepengurusan Koppsa-M sebesar Rp140 miliar.  \"Pertama, tentu kami berterimakasih kepada Koppsa-M dan para kuasa hukumnya yang telah menghadirkan dua saksi ahli ini. Karena justru kian membuat perkara ini semakin terang benderang,\" kata Wahyu Awaludin, kuasa hukum PTPN IV Regional III di Pekanbaru, Jumat hari ini.  \"Bahwa, gugatan ini adalah on the track, demi keadilan dan kepastian hukum atas biaya yang dikeluarkan negara, namun ketidakbecusan dan sengkarut kepengurusan sampai sekarang, membuat koperasi makin tenggelam, dan justru malah seolah jadi korban,\" tukasnya lagi.  Dalam penjelasannya, ahli perdata Universitas Islam Riau Surizki Febrianto menjelaskan bahwa tidak adanya sanggahan, gugatan, maupun tuntutan sejak awal kebun dibangun, hingga tercapainya perjanjian baru di tahun 2013, menandakan pembangunan kebun telah sesuai dengan ketentuan.  \"Poin ini lah yang menurut saya krusial. Perjanjian 2013 itu tentang pengelolaan kebun tetap berada di PTPN V (sebelum menjadi PTPN IV Regional III saat ini). Artinya setelah selesai dibangun kebunnya, pengelola di bawah PTPN. Mereka sendiri yang bersepakat,\" jelasnya.  Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, justru perjanjian yang mereka ajukan dan telah disepakati pada tahun 2013, justru dilanggar sepihak. Alhasil, kebun menjadi tidak terkelola sesuai teknis budidaya yang baik dan akibatnya menjadi rusak.  Tidak hanya itu, perjanjian tersebut juga dilanggar dengan adanya praktik gelap jual beli lahan di bawah tangan, sementara dasar surat dan dokumen resmi areal masih berada di bank.  \"Dampaknya adalah ketidakmauan membayar dana talangan. Ladahal dalam perjanjian itu semua dibuat dan disepakati, tapi dilanggar sama mereka. Itulah bentuk wanprestasi dan itu bisa dijadikan alasan untuk aduan gugatan wanprestasi oleh kita,\" tegas Wahyu.  Begitu juga dengan saksi ahli dari Kementerian Koperasi yang menyatakan bahwa adanya rapat anggota luar biasa yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Kampar merupakan alat bukti yang kuat sebelum perjanjian 2013 itu dilangsungkan.  \" KAhli Kementerian Koperasi menyatakan pelaksanaan RALB itu harus ada berita acara RALB yang ditandatangani oleh pengurus. Dan kita sudah ajukan buktinya ke muka pengadilan. Kalau itu sudah ada, berarti pelaksanaan sudah terjadi. Makin jelas menguatkan bukti-bukti kita bahwa mereka telah wanprestasi,\" tutur pria berkacamata itu.  Sebelumnya, akademisi bidang hukum pertanian Ermanto Fahamsyah juga telah menilai pengambilalihan sepihak dan dilakukan secara paksa terhadap kebun sawit plasma oleh pengurus koperasi merupakan tindakan wanprestasi.  Dosen Universitas Jember yang sedang menempuh pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mendapatkan gelar profesor tersebut dengan tegas menjelaskan pengusiran paksa yang dilakukan oleh pengurus koperasi KKPA terhadap perusahaan sebagai bapak angkat di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang dipimpin Hakim Soni Nugraha. Tidak hanya pengusiran, pengurus koperasi juga diketahui telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, di luar dari perusahaan sebagai bapak angkat. Akibatnya, kebun KKPA tersebut tidak terkelola dengan baik hingga kondisinya memprihatinkan.  Praktik semena-mena semakin melampaui batas kala peruntukan kebun KKPA yang seharusnya dibangun untuk masyarakat desa, ternyata diperjual belikan secara ilegal di bawah tangan.  \"Apabila kebun yang awalnya milik si A, kemudian dilakukan jual beli di bawah tangan, padahal didalam perjanjian dinyatakan dilarang, maka dinyatakan wanprestasi. Dianggap melanggar hukum. Karena program KKPA selama petani masih terikat dengan perusahaan inti dilarang menyerahkan kebun kepada pihak lain,\" tegasnya lagi.  Duduk Perkara Koppsa-M kini tengah menghadapi gugatan dari perusahaan perkebunan negara setelah beberapa kali upaya persuasif tidak diindahkan oleh kepengurusan koperasi.  Tidak hanya mengindahkan mediasi dan tindakan persuasif, pengurus koperasi yang mampu menghasilkan Rp3 miliar perbulan juga getol bermanuver dengan membayar pengacara dan framing seolah-olah korban kriminalisasi.  Gugatan itu terpaksa dilayangkan setelah perusahaan mengeluarkan dana talangan sebesar Rp140 miliar, terdiri dari pembiayaan pembangunan kebun, perawatan, hingga menyelesaikan seluruh kewajiban di perbankan.   Melalui langkah hukum ini, diharapkan menjadi upaya untuk menyelamatkan Koppsa-M dari kepengurusan yang tidak transparan, setelah terakhir kali ketua koperasi periode sebelumnya, Anthony Hamzah, tersandung masalah hukum hingga divonis penjara. (Ida)

by Dr. Agung Sudjatmiko/Ketua Harian Dekopin RI dan Mantan Ketua Koperasi Pemuda Indonesia MENARIK menyimak tulusan Bung Syahganda Nainggolan tentang \"diplomasi sayur lodeh\", maka bersama ini saya memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa Indonesia butuh pemimpin negarawan yang berintegritas, komit, bersih dan jujur. Mempunyai akal sehat yang waras untuk menyelesaikan semua masalah kebangsaan di atas nasionalisme dan kepentingan rakyat. Ukurannya dibuat sederhana saja. Dimana semua kebijakan memberikan kejelasan dan kemudahan lapangan kerja. Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terjangkau. Ketersediaan pangan. Adanya ketersediaan sandang dan papan bagi semua rakyat pada golongan kelas sosial ekonominya masing-masing. Eksistensi sejati peran pemerintah adalah membuat akses ekonomi, sosial, politik yang adil dan merata. Kelas sosial ekonomi di masyarakat, baik yang miskin maupun kaya tersenyum bahagia. Tersenyum karena adanya kebijakan dan akses pembangunan pemerintah di segala bidang. Empat bulan pemerintahan Probowo belum ada kebijakan fundamental yang dirasakan positif oleh rakyat. Label omon-omon menjadi olok-olokan pengamat dan orang-orang berpendidikan. Saat ini yang terjadi adalah antitesa terhadap janji presiden. Pajak naik, bahkan semua dipajaki. Sekolah masih bayar, dan kurs rupiah tidak terkendali. Kelas menengah turun, Pemutusasn Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Pertumbuhan ekonomi stagnan. Akses usaha hanya untuk golongan tertentu saja. Masih banyak pekerjaan rumah janji presiden yang tak terwujud. Intinya masih banyak kebijakan pemerintah yang amburadul dan tidak berpihak ke rakyat. Kopdes, Alaah Mak Menyoal Koperasi Pedesaan (Kopdes), oleh kaum gemoy disanjung. Namun bagi saya yg sejak mahasiswa menggeluti koperasi ini antitesa karena presiden menjalankan paradoks dalam bukunya bukan menjalankan transformasi bangsa. Kenapa saya membuat label tersebut? Pertama, karena tidak ada konsep dan sejarah dunia dan nasional koperasi sukses di bangun dengan pendekatan top down. Koperasi gerakan sejati dari kepentingan dan kebutuhan rakyat anggota yang mendirikan. Koperasi gerakan sosial, ekonomi dan budaya. Bukan kepentingan konsolidasi sosial politik untuk kepentingan elektabilitas dan mempertahankan kekuasaan.  Kedua, banyak fakta dan sejarah kegagalan koperasi yg dibentuk secara top down secara nasional, provinsi dan kabupaten-kota. Fakta yang menghamburkan dana triliunan rupiah dengan tingkat keberhasilan persentase kecil sekali. Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Koperasi Unit Desa (KUD), Koptan, BUMP, Bumdes, Kopwan di Jawa Timur, Koperasi RT/RW di beberapa Kabupaten-Kota yang kurang berhasil. Keberhasilanya tidak sebanding dengan uang negara yang di gelontorkan. Apakah ini akan diulangi lagi? Jangan sampai pendekar ekonomi pro rakyat seorang nasionalis presiden Prabowo mengulangi kesalahan yg sama. Bakal dicatat dalam sejarah seperti keledai yang terantuk batu berkali-kali. Ketiga, pertanyaannya adalah kanapa yang dibangun kekuatan itu dari kelembagaan yang sudah ada dan sudah sukses untuk implementasi program hilirisasi industri? Bukan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonimi rakyat di pedesaan dan kelompok marginal? Jika program ini yang dipilih akan lebih cepat hasil jadinya, produktivitasnya, konsolidasi institusi dan budaya komunitas sudah terbentuk. Presiden masih punya waktu untuk melakukan perubahan kebijakan mengurungkan Kopdes Merah Puti. Memperkuat saja kelembagaan di pedesaan yang sudah ada. Lakukan pendekatan yang lebih intensif untuk mendampingi rakyat agar bisa berdikari secara ekonomi, social dan budaya. Catatan atas tulisan Bang Ganda ini untuk dibincangkan dalam perdebatan wacana. Perdebatan dalam merumuskan model pemberdayaan sosial ekonomi yang lebih menjamin keberhasilan. Tetapi kalau pemerintah tiddk mau menerima masukan ini karena gengsi birokratik politik, maka bangsa ini masuk kategori bangsa yang tidak demokratis. Bangsa yang pemimpinnya sok pintar dan paling hebat.

Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior      MENGAPA Israel harus berunding dengan Hamas? Gempur saja! Apa susahnya?   Hamas hanyalah kelompok pejuang \"kecil\" yang bak bumi dan langit dengan Israel. Dari sisi apa pun.      Jumlah Hamas yang tidak sampai 50.000 pejuang. Sementara Israel, dalam serangan  infanteri (pasca 7 Oktober 2023). Membanjiri lebih dari 100.000 pasukan elite, dan cadangan.      Masuk jauh ke jantung Gaza hingga 15 bulan pertempuran. Israel belum menang dalam perang infanteri. Israel hanya menang di pertempuran udara,  yang tidak kompetitif. Mengapa?      Pertanyaan ini menggelayut! Terlebih setelah membaca dua artikel di media besar berbeda: The Guardians (Inggris) edisi 25 Pebruari, dan Jerusalem Post (Israel) edisi 25 Februari.    The Guardians membuat judul: \"No Rules: Gaza\'s doctor\'s say. They  were tortured, beaten  and humiliated in Israeli detention\". (Tidak ada aturan: Dokter di Gaza disiksa, dipukul, dan dipermalukan di di tahanan).    \"Angle\" (sudut pandang) lain ditulis Jerusalem Post dengan \'banner\' \"Edan Alexander\'s mom says Trump understand how to get hostage deal done\". (Ibu Edan Alexander mengatakan Trump mengerti cara menyelesaikan).     Sebagai pengamat politik Timur Tengah. Apa yang ingin saya katakan dari dua artikel media terbesar Inggris dan Israel ini?     Membaca \"The Guardians\", ada rasa \"ngilu dan ngeri\", betapa paramedis yang dilindungi oleh regulasi HAM PBB. Bisa mengalami penyiksaan teramat sangat di penjara Israel.      Sulit menceritakan (silahkan baca!). Bila dokter dan perawat mengalami \'nightmare\' (mimpi buruk), bagaimana sekiranya pejuang Hamas yang tertawan oleh Israel?     Di situlah letak \'spirit\' mengapa Hamas mampu membawa Israel maju ke meja perundingan (gencatan senjata). \"Equalizer\".     Hamas bisa menjadi penyeimbang perang infanteri dengan Israel. Seandainya pasti menang, Israel tak akan mau melakukan gencatan senjata dengan Hamas yang \'kecil\'.     Dorongan gencatan senjata  Presiden AS Donald Trump kepada Israel, hanya sebatas katalisator. Bisa jadi ada rasa \'malu\' Trump melihat sepak terjang Israel yang telah melewati \"garis merah\" peri kemanusiaan.   Kehancuran Gaza sendiri terjadi. Karena tidak ada kompetisi yang semestinya antara kedua pihak, Israel-Hamas. Seandainya Hamas juga punya jet tempur dan sama-sama \"dogfight\", apa pendapat Anda?     \"The Guardian\" yang menyoroti penyiksaan terhadap petugas medis. \"Jerusalem Post\" justru memotret dari sisi hati seorang Ibu Israel.       Edan Alexander adalah anggota pasukan elite infanteri Brigade Golani (Batalyon-51). Yang saat ini masih disandera Hamas. Ibunya (Yael Alexander) berharap sang anak bisa dibebaskan, dalam kesepakatan gencatan senjata tahap dua (Israel-Hamas) yang buntu.     Sejatinya, Yael Alexander dan rakyat Palestina (Gaza) ingin gencatan senjata tahap dua bisa terwujud. Meskipun begitu, syarat yang diajukan Israel adalah mustahil.      Hamas harus diusir dari Gaza, demiliterisasi Gaza. Pemerintahan Fatah (Ramallah/Tepi Barat) dan Hamas tidak boleh lagi memegang tampuk pemerintahan Gaza.    Itulah syarat yang dajukan Israel untuk bisa masuk ke perundingan tahap dua. Padahal, Hamas sendiri sudah bersedia untuk tidak memegang Gaza dan menyerahkan pemerintahan kepada otoritas Palestina/PA (Mahmoud Abbas).     Usul Israel untuk memperpanjang perundingan tahap-I, sepertinya mengulur (akal-akalan) waktu hingga 60-an sandera tersisa bebas semua. Setelah itu, perang berlanjut lagi.       Steve Witkoff yang diutus Trump untuk mencari solusi, dan perunding PM Benyamin Netanyahu, Ron Dermer. Sepertinya akan bekerja keras memelihara momentum 42 hari yang sudah bagus.      Hamas yang \"menari\" seperti  \"tidak menderita\" (saat pembebasan sandera), sangat memahami penderitaan tahanan Palestina di penjara Israel. Spirit itulah yang menguatkan, dan ingin tetap menyetarakan diri dengan militer Israel.      Bila tidak ada solusi \"equalizer\", bila solusinya berat sebelah. Maka, bisa jadi Yaer Alexander akan menunda kepulangan sang anak yang militeristik. Sementara Hamas tidak punya pilihan lain.        Hingga benar-benar tersisa, satu pejuang Hamas terakhir. (*)

JAKARTA, FNN |  Iringan musik Betawi mengalun meriah saat dua ondel-ondel menari riang di halaman Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (19/4/2025) pagi. Tamu-tamu undangan yang berdatangan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, disambut hangat dengan Tari Sirih Kuning—tarian tradisional Betawi yang melambangkan penghormatan dan kegembiraan. Tari tersebut dibawakan oleh enam siswi SMA Muhammadiyah 1 Jakarta dengan kostum kuning cerah dan gerakan lemah gemulai, menciptakan suasana syahdu dan bersahabat di awal acara Halalbihalal 1446 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta. Dengan mengusung tema “Menghadirkan Bahagia dalam Dakwah Muhammadiyah di DKI Jakarta,” kegiatan ini menjadi momen penting untuk merajut silaturahmi antara pimpinan, kader, dan warga Muhammadiyah, sekaligus memperkuat kemitraan harmonis antara Muhammadiyah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Kalau hubungan pemerintah dengan Muhammadiyah harmonis, warga Jakarta tentu akan bahagia,” kaya Ketua Panitia Dr. Nurhadi, M.Ag dalam sambutannya. Ketua PWM DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Pramono Anung atas kehadirannya di tengah kesibukan sebagai kepala daerah. “Ini menunjukkan bahwa Gubernur kita bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kehidupan keagamaan dan sosial di Jakarta,” ujar Abubakar. Ia menambahkan, kehadiran Pramono memberi semangat tersendiri bagi warga Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Jakarta. “Pak Gubernur ini datang bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai sahabat umat. Kami merasa dihargai dan dikuatkan,” tegasnya, disambut tepuk tangan para hadirin. Lebih jauh, Abubakar mengatakan bahwa tugasnya dalam halalbihalal ini adalah memperkenalkan Gubernur dan Ketua DPRD kepada warga Muhammadiyah. Selain agar mengenal secara lebih dekat, warga Muhammadiyah juga memahami arah pemikiran dalam kebijakan pemerintah sehingga dapat membangun kerja sama yang konstruktif.  ”Dengan begitu, warga Muhammadiyah berkontribusi dalam bentuk dukungan terkait berbagai program Pemprov DKI Jakarta,” ujar Abubakar. Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Muhammadiyah atas kiprahnya di Jakarta. Ia membuka dengan nada humor saat menyebut Ketua DPRD Khoirudin sebagai sosok yang “bisa menebak siapa yang menang” dalam Pilkada lalu. ”Sebelum pemilihan aja beliau sudah pengin ketemu sama saya. Jadi memang beliau bisa menebak siapa yang akan menang, betul kan Pak Kiai?” kata Pramono disambut tawa para hadirin. Dalam sambutannya, Pramono mengungkapkan sejumlah hal terkait kepemimpinannya sebagai gubernur, mulai rencana pemindahan patung MH Thamrin, revitalisasi taman, sampai soal kemacetan parah di Tanjung Priok pasca-libur panjang Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembacaan Kalam Ilahi oleh Ustaz Syamsuri Firdaus, Juara MTQ Internasional. Hadirin kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah sebagai bentuk semangat kebangsaan dan kebanggaan keorganisasian. Agenda penting lainnya termasuk penyerahan Sertifikat Halal kepada pelaku UMKM binaan PWM DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, buku “Seni Budaya Transformatif dan Islami” yang disusun oleh Majelis Tarjih PWM DKI Jakarta juga diluncurkan, menawarkan inspirasi dalam meramu seni budaya berbasis nilai Islam progresif. Sebagai penutup, tausiyah bertajuk “Hikmah Halalbihalal” disampaikan oleh Dr. Syakir Djamaludin, MA, dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Acara ditutup dengan doa bersama dan penuh suasana kekeluargaan menjelang tengah hari.

ADA ada saja ide Mister Ndhas. Seratus hari jadi presiden sudah banyak isi kepala  yang dimuntahkan. Muntahannya langsung saja ditelan oleh anak buahnya, tanpa harus memfungsikan nalar kritisnya. Mereka tak peduli, apakah ide itu punya dampak buruk bagi rakyat atau tidak. Yang penting loyal. Setiap gagasan, selalu dijawab oke gas, oke gas. Maklum, mereka bukan ahli yang punya kemampuan lebih. Mereka hanyalah kaum hore yang bisanya tepuk tangan dan bersorak sorai. Modal mereka adalah masa lalu, di mana mereka berjasa memenangkannya dalam Pilpres. Maka ada saja perilaku pembantu Mister Ndhas yang aneh aneh. Terakhir ada menteri berpidato layaknya tukang obat. Gestur tubuhnya tak menarik dan sepanjang pidato baca teks. Ada pula pembantu yang selalu pasang tampang angker, sombong, dan arogan agar tampak pintar. Mister Ndhas baru saja meluncurkan lembaga pengumpulan dana bernama Danantara yang kelak bisa menjadi semacam dana abadi negara. Pro kontra belum usai, kini Mister Ndhas menelorkan program baru bernama Bank Emas. Potensi Bank Emas menurut Mister Ndhas cukup bagus, sebab produksi emas di Indonesia sudah naik dari 100 ton menjadi 160 ton dalam setahun. Oleh karena itu Mister Ndhas ingin memperbaiki ekosistem pelayanan untuk mengoptimalkan cadangan emas di negara ini. Indonesia yang kata Mister Ndhas punya cadangan emas keenam di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Seluruh anak bangsa diminta bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan. Ide Mister Ndhas langsung disambut Menteri BUMN Erick Thohir. Ia langsung cari muka dengan meminta seluruh masyarakat menampung emasnya di Bank Emas. Etho panggilan lain Wrick Thohir mengatakan potensi emas yang ada di tangan masyarakat 1.800 ton, ada yang di bawah bantal, ada di toilet, di balik batu bata, agar disimpan di Bank Emas. Etho pun langsung menugaskan PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia untuk menjadi bank emas. Bersediakah masyarakat menyimpan emasnya di Bank Emas? Ada beberapa dampak buruk yang perlu dipertimbangkan antara lain: risiko kehilangan atau pencurian emas, biaya penyimpanan dan pengelolaan yang tinggi, risiko fluktuasi harga emas yang tidak stabil, kurangnya transparansi dan regulasi yang ketat, potensi penipuan atau skema ponzi. Publik pasti masih ingat kasus penipuan emas batangan di Antam berkedok reseller. Publik pasti belum lupa ada 152  kg emas di butik logam mulia. Jadi, di tengah reputasi yang buruk dan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap masyarakat, apakah pola pola pengumpulan harta rakyat akan berhasil? Bagaimana mekanisme pengambilan jika pemilik emas ingin pakai untuk arisan, lebaran atau kawinan? Benarkah mudah dan bebas bea. Jangan jangan emas kita habis dan berubah jadi besi tua karena terkuras biaya penyimpanan. Jika emas kita sudah aman di balik bantal kenapa harus dititipkan ke negara? (Editorial).