BERITA TERBARU
POLITIK
JAKARTA, FNN | Jaringan Relawan Anies Baswedan menjatuhkan pilihan ke pasangan nomor 3, Pramono-Rano pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2024. Pernyataan dukungan jaringan relawan Anies Baswedan itu disampaikan oleh Ketua Relawan Anies Baswedan Konsorsium Rumah Relawan Nusantara (KREN), The President Center, HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta, Selasa (12/11). “Saya sudah komunikasikan ke Jaringan Relawan Anies di Jakarta agar yang sevisi memberi dukungan suara ke Pasangan Nomor 3 Pramono-Rano. Kami memutuskan memberi suara daripada Golput dan bila suara itu digunakan pihak-pihak yang mau curang, kita ikut berdosa,” ujar Ketum Madas Nusantara itu. Menurutnya, jaringan pendukung Anies memang kecewa berat saat PKS (Partai Keadilan Sejahtera) tidak mengusung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, 2024-2029. Malah masuk KIM yang diisi kelompok status quo. Atas kekecewaan itu, jaringan pendukung Anies mau memilih golput atau coblos semua. Setelah mempertimbangkan dari sisi manfaat dan mudaratnya, tegas Jusuf Rizal, memilih menggunakan suara serta pilihan jatuh kepada pasangan Pramono-Rano, nomor urut 3. “Saya juga mengajak para relawan pendukung Anies untuk memilih Pramono-Rano. Pertarungan untuk memajukan Anies nanti tahun 2029. Sekarang fokus menghukum partai yang PHP Anies. Tunjukkan kekuatan suara jaringan pendukung Anies,” tegas Jusuf Rizal Sosok Jusuf Rizal tidak asing di dunia politik dan Relawan. Pada Pilpres 2004-2009, Jusuf Rizal Direktur Blora Center berada di ring satu SBY-JK bersama Sudi Silalahi. Pilpres 2009-2014 mendukung SBY-Boediono. Jadi koordinator relawan Prabowo-Hatta, pada Pilpres 2014-2019. Kemudian Pilpres 2019-2024 mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Di Pilkada DKI 2007, penggagas Relawan Orange dukung Adang Daradjatun maju Gubernur DKI Jakarta. Berhasil meraih suara 47% melawan Fauzi Bowo yang didukung 21 partai. Tahun 2017 menyumbang suara dari sektor pekerja ke Anies-Uno pada Pilgub DKI Jakarta. “Kali ini saya mendukung Pramono-Rano. Jadi jaringan suara pendukung Anies saya giring pilih Pramono-Rano yang merakyat dan peduli. Yang lain itu saya nilai cuma janji-janji manis. Semoga Pramono-Rano amanah untuk Jakarta yang lebih baik,” tegas Jusuf Rizal. (DH)
READ MOREHUKUM
JAKARTA, FNN | Presiden Prabowo Subianto hendaknya membersihkan lingkungannya terlebih dahulu sebelum memberantas korupsi secara luas. \"Bersihkan dulu orang-orang kabinet yang terindikasi korupsi,\" ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli. Di sisi lain, dia menyambut baik keteguhan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Namun ia mengingatkan, keinginan memberantas korupsi tersebut tidak dapat dilakukan jika tanpa dukungan seluruh masyarakat. Di berpendapat, pemberantasan korupsi harus menjadi keinginan seluruh anak bangsa. \"Membasmi korupsi tidak cukup hanya berhenti pada keinginan Presiden Prabowo, namun harus menjadi agenda seluruh anggora kabinet merah putih, dan seluruh kelompok kritis dalam masyarakat. Jika hanya pada presiden, tanpa dukungan rakyat, usaha tersebut akan mengalami benturan dari para koruptor, \" tegas Fathorrahman Fadli. Menurut peneliti dan penulis memoar tokoh politik nasional itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas Kabinet Merah Putih agar tekad Prabowo dalam mensejahterakan rakyat dapat terwujud. \"Musuh utama bangsa Indonesia ini adalah korupsi yang sudah menjadi darah daging, bahkan sudah menjadi sumsum dalam tulang, jadi harus ada langkah yang revolusioner melawan korupsi,\" kata Fathorrahman Fadli yang juga pegiat Institut Peradaban tersebut. Fathorrahman menegaskan, jika korupsi saat ini mendapatkan momentum yang tepat untuk diberantas secara serius. Ada beberapa faktor pendukung yang membuatnya. Pertama, tekad presiden Prabowo. Tekad ini harus dipelihara selama periode kepemimpinan Prabowo hingga 2029 nanti. Prabowo dapat meningkatkan kinerja KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan dalam memberantas korupsi. Kedua, korupsi telah menyengsarakan seluruh rakyat dan meningkatkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka negara akan mengalami banyak kerugian yang berkibat fatal. Ketiga, di sekitar Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih, masih ditemukan sejumlah anggota kabinet yang masih bercokol. Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melakukan Pemecatan atas orang dimaksud. \"Jangan sampai terlambat dalam bertindak agar yang masih waras tidak terpengaruh,\" tegas pria yang akrab dipanggil Mr. Ong ini. (DH)
READ MOREEKONOMI
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula tahun 2015, pada 29/10/2024. Penetapan tersangka ini terkesan dipaksakan. Tuduhannya sangat lemah, cenderung keliru. Tom Lembong dituduh menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan terkait pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton untuk tahun 2015. Alasannya, menurut Kejagung, izin impor diberikan tanpa koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Kejagung juga mengatakan, Indonesia ketika itu, ketika izin impor diberikan, sedang mengalami surplus gula. Kejagung merujuk hasil kesimpulan rapat koordinasi antar kementerian pada 15 Mei 2015, sebelum Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan. Hal ini dikatakan Direktur Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar ketika menggelar konferensi pers: “Berdasarkan rapat kordinasi antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula,” kata Qohar dalam konferensi pers, Selasa, (29/10/2024). Berdasarkan alasan tersebut, Kejagung menuduh Tom Lembong melanggar peraturan tentang Ketentuan Impor Gula tahun 2004. Artinya, dasar hukum yang digunakan Kejagung untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka impor gula adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 527/MPP/kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula. Berdasarkan peraturan ketentuan impor gula tahun 2004 ini, tuduhan Kejagung kepada Tom Lembong terindikasi kuat tidak mempunyai dasar hukum yang valid, bahkan sangat keliru. Pertama, menurut peraturan ketentuan impor gula tahun 2004, pemberian izin impor gula kristal mentah tidak perlu ada koordinasi atau rekomendasi dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Sangat masuk akal. Karena, Perindustrian dan Perdagangan ketika itu, tahun 2004, berada di bawah satu atap Kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karena itu, tidak ada aturan rapat koordinasi atau rekomendasi untuk pemberian izin impor gula kristal mentah atau gula kristal rafinasi. Dengan kata lain, berdasarkan peraturan Ketentuan Impor Gula tahun 2004, Tom Lembong tidak melanggar peraturan. Kedua, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 527/MPP/kep/9/2004, dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 117/M-DAG/PER/12/2015, ditandatangani oleh Tom Lembong pada 23 Desember 2015, dan mulai berlaku 1 Januari 2016. Di dalam peraturan ini, Tom Lembong berinisiatif memasukkan kewajiban rekomendasi impor dari kementerian terkait: Kementerian Perindustrian. Pasal 6 ayat (1) Permendag No 117 tersebut berbunyi: Untuk mendapatkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:a. API-Pb. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, …. Perubahan peraturan ketentuan impor gula ini menunjukkan fakta, bahwa izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton untuk tahun 2015 pasti menggunakan dasar hukum peraturan lama, tahun 2004, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 527/MPP/kep/9/2004. Peraturan tahun 2004 ini mengatur, impor gula kristal mentah dan gula kristal rafinasi hanya boleh dilakukan oleh perusahaan produsen gula yang mempunyai izin Importir Produsen Gula (IP Gula). Perusahaan produsen gula tersebut bisa perusahaan swasta atau BUMN. Agar lebih jelas dan transparan, mari kita bahas lebih detil peraturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 527 Tahun 2004 tersebut. Pasal 2 ayat (2) peraturan tahun 2004 tersebut berbunyi: “Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuaan sebagai Importir Produsen Gula, selanjutnya disebut IP Gula.” Kalau sudah mempunyai IP Gula, maka perusahaan secara otomatis boleh melakukan impor gula kristal mentah atau gula kristal rafinasi, tanpa harus minta persetujuan impor dari menteri. Perusahaan produsen gula yang mempunyai IP Gula hanya wajib menyampaikan realisasi impor gula (kristal mentah, kristal rafinasi) setiap bulan, paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan impor, seperti diatur di Pasal 6. Pasal 7 mengatur ketentuan impor untuk gula kristal putih. Pasal 7 ayat (6) menyatakan jumlah impor gula kristal putih ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait, setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimuat dalam ayat (4) dan ayat (5). Sedangkan Pasal 12 ayat (1) mewajibkan setiap impor gula kristal putih harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal. Artinya, berdasarkan peraturan Ketentuan Impor Gula Tahun 2004, rapat koordinasi dan persetujuan impor hanya berlaku untuk impor gula kristal putih. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan tahun 2004 ini, Tom Lembong tidak bersalah dalam pemberian impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton pada 2015. Sebagai penutup, pemberian izin impor tahun 2016 akan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Perdagangan No 117/M-DAG/PER/12/2015. Dalam hal ini, pemberian izin impor harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Untuk pemberian izin impor gula tahun 2016, dengan dasar hukum Peraturan tahun 2015 tersebut, nampaknya Kejagung tidak melihat atau menemukan ada pelanggaran hukum. Karena faktanya Tom Lembong hanya dituduh melanggar peraturan pemberian izin impor tahun 2015. Hal ini mencerminkan, Tom Lembong tidak menyalahgunakan kewenangannya, taat peraturan, dan memenuhi semua persyaratan pemberian izin impor untuk tahun 2016, antara lain harus ada rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian, sesuai paraturan yang ditandatanganinya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas Tom Lembong tidak bersalah, tidak melanggar aturan manapun terkait pemberian izin impor gula kristal mentah tahun 2015. Untuk itu, Kejagung seharusnya mengevaluasi kembali semua tuduhan kepada Tom Lembong yang diduga keras bermotif politik, bukan untuk menegakkan keadilan. Negara akan hancur apabila hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, untuk membungkam lawan politik, membungkam demokrasi. Semoga Kejagung dapat menjadi pintu gerbang keadilan bagi semua rakyat Indonesia. (*)
READ MORENASIONAL
JAKARTA, FNN | Presiden Prabowo Subianto hendaknya membersihkan lingkungannya terlebih dahulu sebelum memberantas korupsi secara luas. \"Bersihkan dulu orang-orang kabinet yang terindikasi korupsi,\" ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli. Di sisi lain, dia menyambut baik keteguhan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Namun ia mengingatkan, keinginan memberantas korupsi tersebut tidak dapat dilakukan jika tanpa dukungan seluruh masyarakat. Di berpendapat, pemberantasan korupsi harus menjadi keinginan seluruh anak bangsa. \"Membasmi korupsi tidak cukup hanya berhenti pada keinginan Presiden Prabowo, namun harus menjadi agenda seluruh anggora kabinet merah putih, dan seluruh kelompok kritis dalam masyarakat. Jika hanya pada presiden, tanpa dukungan rakyat, usaha tersebut akan mengalami benturan dari para koruptor, \" tegas Fathorrahman Fadli. Menurut peneliti dan penulis memoar tokoh politik nasional itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas Kabinet Merah Putih agar tekad Prabowo dalam mensejahterakan rakyat dapat terwujud. \"Musuh utama bangsa Indonesia ini adalah korupsi yang sudah menjadi darah daging, bahkan sudah menjadi sumsum dalam tulang, jadi harus ada langkah yang revolusioner melawan korupsi,\" kata Fathorrahman Fadli yang juga pegiat Institut Peradaban tersebut. Fathorrahman menegaskan, jika korupsi saat ini mendapatkan momentum yang tepat untuk diberantas secara serius. Ada beberapa faktor pendukung yang membuatnya. Pertama, tekad presiden Prabowo. Tekad ini harus dipelihara selama periode kepemimpinan Prabowo hingga 2029 nanti. Prabowo dapat meningkatkan kinerja KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan dalam memberantas korupsi. Kedua, korupsi telah menyengsarakan seluruh rakyat dan meningkatkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka negara akan mengalami banyak kerugian yang berkibat fatal. Ketiga, di sekitar Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih, masih ditemukan sejumlah anggota kabinet yang masih bercokol. Sebagai presiden, Prabowo harus mampu melakukan Pemecatan atas orang dimaksud. \"Jangan sampai terlambat dalam bertindak agar yang masih waras tidak terpengaruh,\" tegas pria yang akrab dipanggil Mr. Ong ini. (DH)
READ MOREINTERNASIONAL
Jakarta | FNN - Ketua Komisi I DPR 2005-2010 Mahfuz Sidik meminta Presiden Prabowo Subianto mengantisipasi dampak dari kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik. Hal ini perlu dilakukan usai Trump diprediksi menang telak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada Selasa 5 November 2024, mengalahkan calon presiden Kamala Harris. Sebab, Trump punya keinginan kuat ingin melemahkan China, tidak hanya sekedar perang dagang antara AS-China atau hubungan bilateral kedua negara saja. \"Sehingga tidak bisa dipahami hanya sebatas konflik bilateral antar dua negara antara Amerika dengan China saja, tapi ada pola-pola konflik lain yang sangat mungkin digunakan untuk melemahkan China,\" kata Mahfuz Sidik dalam Gelora Talks, Rabu (6/11/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Harris Vs Trump, Seberapa Penting Pilpres Amerika Bagi Indonesia?\' itu, Mahfuz Sidik menilai Indonesia akan terdampak secara langsung dari konflik bilateral antara Amerika-China tersebut. \"Kalau Amerika ingin melemahkan China, maka pihak-pihak yang ikut membesarkan China atau berafiliasi dengan China juga akan terdampak seperti Indonesia yang dipersepsikan dalam investasinya lebih condong ke China,\" katanya. Mahfuz berpandangan, ketegangan di kawasan Asia Pasifik bisa saja menunjukkan peningkatan ekskalasinya pasca Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS dengan munculnya titik \'hotspot baru\' perang di kawasan Asia Pasifik. \"Kita tidak ingin kawasan Asia Pasifik menjadi hotspot baru, medan tempur baru negara adidaya. Ketegangan domestik ini, tentu saja akan menyulitkan Indonesia ke depannya. Nah, ini yang memang perlu kita antisipasi agar Indonesia tidak menjadi collateral damage,\" tegasnya. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menambahkan, kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS juga membawa konsekuensi bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah, terutama kelanjutan kemerdekaan Palestina. Apalagi masyarakat muslim di AS, terutama dari etnis Arab secara terang-terangan telah memberikan suaranya ke Kamala Harris dan mendukung negara Palestina, sementara Donald Trump cenderung membela Israel. \"Kita memang harus mampu merespon situasi ini, dengan memperkuat pola kerjasama dengan tidak bersandar pada satu kerjasama, harus banyak alternatif. Kita mengapresiasi Presiden Prabowo sudah mulai melakukan gebrakan. Langkah diplomasinya diberbagai forum, mudah-mudahan dapat mempercepat kemerdekaan Palestina,\" tandasnya. Jadikan Solusi Sementara itu, diplomat senior Prof Imron Cotan mengatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS harus diterima semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia harus percaya diri dalam menghadapi pemerintahan Donald Trump, meski akan mengalami sedikit kesulitan dalam pola hubungan kedua negara. \"KIta harus percaya diri menghadapi pemerintahan Trump, bagaimana keputusan politik luar negeri kita bisa diterima Amerika Serikat, terutama di kawasan kita, ASEAN,\" kata Imron Cotan. Imron berharap terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS hendaknya menjadi solusi dan mementum bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya di tingkat global sebagai middle power. Karena AS diprediksi akan kembali menghadapi situasi pembelahan di masyarakatnya pasca Trump terpilih, sehingga fokus perhatian kebijakan politik luar negerinya akan terpecah. \"Jadi bagi Indonesia, terpilihnya Trump harus dipandang bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,\" kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia tahun 2003-2005 dan Tiongkok tahun 2010-2013 ini. Sebagai negara middle power, menurut dia, Indonesia bebas memberikan masukan atau menjalin kerjasama dengan berbagai negara di berbagai forum. \"Secara umum, Indonesia harus fokus untuk meningkatkan daya tawar di tingkat global, salah satu forum yang bisa digunakan adalah BRICS,\" katanya. Dengan kekuatan sebagai negara middle power itu, Presiden Prabowo bisa mendorong penyelesaian konflik di Timur Tengah, serta mewujudkan negara Palestina, karena Donald Trump hanya berkomitmen untuk mengakhiri perang antara Rusia-Ukraina saja. Sedangkan Aktivis Demokrasi di Amerika Serikat dan Anggota Dewan Kota 2002 & 2008 Chris Komari mengingatkan, Donald Trump adalah adalah sosok Presiden AS yang dikenal nekat. \"Trump menjadi Presiden Amerika pertama yang melakukan perang dagang dengan China memberikan kenaikan tarif yang luar biasa sampai 500 billion dollar,\" kata Chris Komari. Chris menilai China tidak fair dalam melakukan perdagangan dengan berbagai negara, termasuk dengan Amerika. Hal ini, menurut Trump, perlu dilakukan perlindungan untuk melindungi bisnis di Amerika. \"Karena itu, terpilihnya Trump ini, saya tidak ingin mengatakan sebagai kabar buruk. Tetapi menurut jenderal di Pentagon, Donald Trump ini orangnya suka nekat. Mudah-mudahan tidak terjadi Perang Dunia III,\" tandasnya. Sebab, selain memerangi China, Trump juga mendukung penyerangan terhadap Iran, serta mendukung semua kebijakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Timur Tengah. \"Saya mengkhawatirkan soal Palestina, kalau Ukraina sesuai janji Trump akan diselesaikan. Mudah-mudahan antara senat dan legislatif, bisa balance kekuatannya, sehingga ada kontrol. Putusan pengadilan saja sudah membuktikan Trump bersalah atas 34 dakwaan kejahatan, tidak bisa berbuat apa-apa,\" pungkasnya. (*)
READ MOREDAERAH
Jakarta | FNN - Warga Cluster Madani (dan perumahan Griya Cendekia) didatangi sejumlah orang yang diduga preman. Mereka mengancam dengan mengacung-acungkan golok. Peristiwa yang terjadi hari ini, Ahad 13 Oktober 2024, sebagai buntut penolakan warga atas proyek pembangunan pabrik tissue di dekat lingkungan mereka. Warga setempat menuturkan, pabrik itu dibangun dalam perumahan Griya Cendekia yang berbatas tembok langsung dengan Cluster Madani. Warga perumahan Griya Cendekia dan Cluster Madani sudah menolak keberadaan proyek tersebut kepada pihak perusahaan 18 September lalu. Namun protes warga itu tidak dindahkan. Pembangunan pabrik, yang dibilang sebagai gudang itu, masih terus dilanjutkan. Itu sebabnya pada hari ini warga menggelar aksi penolakan dengan memasang spanduk di lahan perumahan Cluster Madani. Tapi satu setengah jam setelah itu, tiba-tiba rombongan preman membawa mobil Honda Jazz warna merah dengan plat F 1672 TO bersama 3 motor langsung masuk tanpa izin/ke perumahan Cluster Madani, tepatnya di blok 04. Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah kaget melihat rombongan laki-laki membawa golok dan langsung merobohkan spanduk yang mereka pasang. Ketika ditanya alasan mereka apa, salah seorang preman mengancam: \"Ini daerah kami. Kami warga asli. Jangan coba-coba halangin kami. Kami bekerja di sana,\" teriaknya sambil menunjuk projek yang sedang dibangun. Salah seorang dari mereka mengacungkan golok kepada warga. “Ini bacok kepala gue,\" katanya sambil mengacungkan golok. \"Saya warga pribumi Anda pendatang, jangan coba-coba menghalangi pekerjaan kami!” Selanjutnya warga langsung melaporkan peristiwa ini ke polsek Gunung Sindur. Hanya saja, sampai berita ini diturunkan, belum ada sikap resmi dari polsek Gunung Sindur atas BAP yang sudah dibuat warga. (CO)
READ MORELINGKUNGAN
OPINI
Yang Menolak Program Makan Gratis Otaknya Tidak Waras (Yang Tidak Waras Siapa?)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sejak awal Badan Pemeriksa Keuangan telah memberitakan bahwa India dan China dapat menjalankan program makan gratis karena mereka sukses menanam sebagian besar pangan untuk konsumsi dalam negeri. Diketahui, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan. Ini jauh di belakang India di peringkat ke-42 dan China di peringkat ke-2, cukup kuat untuk program makan gratis. \"Di Indonesia, produksi pangan masih berfluktuasi, kekurangan pangan dari tahun ke tahun, kekurangan tersebut harus dipenuhi melalui impor. Cina pasti sudah tahu untuk realisasi program hanya makan siang gratis pasti akan lagi utang ke Cina. Kesepakatan tambah utang Indonesia ke Cina (yang terus membengkak) merupakan bagian dari tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai 10,07 triliun dollar AS, yang setara dengan Rp 157,64 triliun. Kesepakatan pendanaan untuk program \"Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia\" dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping, Senin (09/11/2024). Ide makan gratis diduga dari perangkap Xi Jinping. Calon Presiden RI Prabowo Subianto (masih sebagai Menahan) saat kunjungan ke Cina ( 2/4 ) di alihkan objek kunjungannya melihat kantin sekolah yang menyediakan makan siang gratis untuk siswanya. Saat itu dipromosikan makan siang gratis yang disediakan pihak sekolah bersih dan bergizi. Dari sinilah muncul ide mengkampanyekan program makan siang, susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Di kemas sebagai program prioritas dengan alasa demi memperbaiki kualitas gizi sejak anak-anak bahkan ketika masih berbentuk janin dalam kandungan. Bahkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan pihak yang tidak setuju program makan siang gratis, tidak perlu gabung di kabinet jika dirinya menang Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan dalam kampanye akbar bertajuk di Pesta Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari, Sabtu (10/2/2024). Usai bertanya kepada para pendukung, Prabowo mengatakan, orang-orang yang tidak setuju makan siang gratis adalah orang yang tidak waras. Delegasi Presiden Prabowo yang sangat cerdas dan super waras tepuk tangan meriah ketika pemerintah China siap mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sejak dicanangkan program makan gratis hampir semua pengamat ekonomi telah mengingatkan lebih baik Presiden Prabowo memperkuat ketahanan pangan dalam negeri dulu, karena Indonesia masih berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dan posisi APBN dalam kondisi defisit. Sekalipun kena semprot sebagai orang tidak waras. Kalau sudah begini yang tidak waras siapa?. Presiden Prabowo apa tidak sadar, sudah betapa besar utang Indonesia (di era Jokowi) ke Cina sudah membahayakan negara . Diingatkan juga bahwa Cina saat ini sudah menjadi penjajah gaya baru di Indonesia. Presiden Prabowo sepertinya tidak ingat pembelaan Bung M. Hatta di pengadilan Belanda yang berjudul \"Indonesia Merdeka\" Hatta mengatakan, “Biarlah Indonesia tenggelam ke dasar lautan kalau tetap dikuasai penjajah. (*)
Trump, AIPAC, Israel dan Negara Palestina Merdeka
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti AMERIKA adalah strong Alliance Israel. Selama 75 tahun terkahir, secara terbuka mendukung pendudukan, perampasan tanah dan etnich cleansing di Palestina. Banyak pihak mencemaskan keterpilihan Trump. Karakternya lebih arogan, lebih buas dibanding Presiden Biden. Akankah Trump mendatangkan bencana yang lebih besar dibandingkan apa yg sudah dilakukan Biden sejak 7 Oktober 2023 lalu? Sama seperti Biden, Saat menjabat Presiden AS pada periode 2017-2021, Trump menonjolkan dirinya sebagai pemimpin pro Israel. Namun strategi dan bentuk dukungan keduanya terhadap kependudukan Israel di Palestina sangat berbeda. Biden pro terhadap \'two state sollution\'. Masih memberi kesempatan bagi kemerdekaan Palestina meskipun dengan kepemilikan wilayah yang tidak proporsinoal dan pemerintahan baru yang nantinya tetap berada di bawah kendali Amerika-Israel. Sementara Trump, pada periode 2017-2021, sama sekali tidak menginginkan berdirinya negara Palestina merdeka dengan batasan wilayah tertentu. Trump dengan ngototnya, mendorong dan mendukung Netanyahu pindahkan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem secara resmi pada Mei 2018 lalu. Trump pasang badan menghadapi badai kritikan global atas ambisi tersebut dengan mendeklarasikan pemindahan kedutaan besar Amerika untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ambisi pemindahan Ibu Kota Israel dan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Israel bukanlah gagasan pribadi Trump. Melainkan bersumber dari perintah patron kebijakan politik luar negeri Amerika. Pada 1995, Kongres Amerika mengesahkan Undang-undang tentang \'Jerusalem Embassy Act\'. Isi berbicara soal cita-cita dan kewajiban setiap pemimipin Amerika memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem dan menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. UU Jerusalem Embassy Act Amerika, lahir berdasarkan rekayasa dan tekanan kelompok Yahudi berkebangsaan Amerika yg tergabung dalam AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Dalam porses pengesahannya, AIPAC melancarkan lobi secara masif hingga sukses mempengaruhi mayoritas suara di dua partai: Demokrat dan Republik. Pada akhirnya, RUU tersebut disahkan dengan suara hampir bulat di kedua kamar Kongres: 93 suara mendukung dan 5 menentang di Senat, dan 374 suara mendukung dan 37 menentang di Dewan Perwakilan Rakyat. UU ini menjadi pintu masuk lobi resmi dan tekanan AIPAC kepada setiap presiden terpilih Amerika untuk mengesahkan kebijakan politik luar negeri dalam rangka mendukung pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem. AIPAC didirikan pada 1951 oleh sejumlah tokoh Yahudi kebangsaan Amerika. Beberapa di antaranya, Isaac Ike Oren, Eddie Goldberg dan Rockeffeler. Sampai hari ini, dengan kekuatan dan kendali atas kekayaan keuangan global, AIPAC menjadi salah satu kelompok lobi pro-Israel yang paling berpengaruh di AS, dengan fokus pada advokasi kebijakan luar negeri yang mendukung Israel di Kongres dan Pemerintah AS. AIPAC berperan signifikan dalam mengendalikan konstalasi politik Amerika termasuk dalam mengendalikan pemilihan presiden. Para anggota serta pendukungnya terdiri dari konglomerat terkaya dunia, politisi, pejabat, dan aktivis yg secara aktif berpartisipasi dalam mendukung kebijakan luar negeri AS yang pro-Israel. Mereka mengendalikan kebijakan partai Demokrat dan Republik di Amerika. Kontestasi pilpres Amerika hanyalah seremonial. Siapapun yang terpilih, peran AIPAC mendominasi. Dalam kasus pertarungan pilpres Amerika 2024 ini, mayoritas pemodal AIPAC berdiri di belakang Trump, mulai dari para pendukung dan anggotanya. Di antaranya, Elon Musk dengan dukungan US$ 26,5 triliun, Larry Ellison US$ 9,9 triliun, Warrent Buffent US$ 7,6 triliun, Jeff Bezos US$ 7,1 triliun, Larry Page US$ 5,5 triliun, Sergey Brin US$ 5,2 triliun, Steve Ballmer US$ 2,8 triliun, Bill Gates US$ 1,8 triliun, Mark Zuckerberg US$ 1,9 miliar dan Bernard Arnault US$ 2,9 triliun. Meskipun tidak semuanya keturunan Yahudi berkeangsaan Amerika, tapi seluruhnya sejauh ini, baik secara terbuka maupun di balik layar, terlibat aktif sebagai pendukung dan anggota AIPAC yang turut melobi dan memanfaatkan kebijakan politik luar negeri Amerika mendukung arogansi Israel di Timur Tengah, terutama di Palestina. Para pemodal pro Israel itulah yang akan menjadi barometer utama kendalikan kebijakan politik luar negeri Trump di Timur Tengah, terutama di Palestina. Para pemodal pro Israel tersebut, memiliki visi yang sama dengan pendukung utama Partai Republik yang menjadi kendaraan Trump menangkan Pilpres. Pendukung utama partai Republik adalah pendukung garis keras pro Israel dari kalangan Evangelikal Kristen. Kelompok ini memiliki pandangan religius yang mendukung keberadaan Israel sebagai bagian dari keyakinan mereka tentang nubuat alkitabiah. Hal itulah yang mendasari latar belakang haluan Ideologi konservatif yang diadopsi Partai Republik. Dalam kebijakan luar negerinya, Republik mengadopsi sikap pro-Israel sebagai sekutu penting di Timur Tengah. Menjalin kerjasama yang kuat dengan Israel sangat penting untuk menjembatani kepentingan nasional Amerika di Timur Tengah, baik dalam hal stabilitas kawasan maupun sebagai penangkal terhadap pengaruh negara-negara seperti Iran, Rusia dan Cina. Di masa awal Trump 2017-2021, Partai Republik selalu konsisten sahkan kebijakan luar negeri yang tegas untuk mendukung Israel berlaku arogan terhadap Palestina. Termasuk langkah-langkah seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem. Bukan cuma itu saja, Trump di bawah kendali ideologi konservatif partai Republik, menjalankan skenario untuk memutus harapan warga Palestina memperoleh kemerdekaan, menyeret Palestina ke dalam proses isolasi yang makin dalam. Hal itu diwujudkan lewat gagasan Trump soal \"Judeo-Christian values\" (nilai-nilai Yudaisme-Kristen) yang dijadikan sebagai dasar bagi pendekatan sosial dan kebijakan politik tertentu. Gagasan ini berujung pada lahirnya Skema Abraham Accords. Skema Amerika mendesak negara-negara Arab Timur Tengah Normalisasi Diplomasi dengan Israel, jadikan Israel sebagai imam yang menjalankan misi imperalisme masa depan Amerika di Timur Tengah, termasuk di Palestina. Semua negara Arab yang sudah masuk Abraham Accords diberikan berbagai kompensasi dengan syarat wajib jadikan Israel sebagai mitra stratgis di kawasan. Kebijakan ini membuat negara-negara Arab berlpas diri dari perjuangan kemerdekaan Palestina. Memutus paksa harapan palestina wujudkan kemerdekaan secepatnya. Terpentingnya, Trump di bawah perintah Jerusalem Embassy Act 1995 Amerika, dihadapkan pada Esther Policy. Kebijakan yang intinya menganggap siapa pun yang mendukung ataupun terafiliasi mendukung kemerdekaan Palestina atau Hamas akan dianggap teroris dan pendukung teroris. Yerusalem adalah harapan besar warga Palestina di masa depan. Wilayah itu, dicita-citakan sebagai ibu kota Palestina ketika merdeka. Siapapun yg berfikir, mendukung dan menjalankan cita-cita tersebut akan dinilai sebagai teroris yang harus dilenyapkan. Sesuai amanat konstitusi Amerika 1995, Yerusalem wajib dijadikan sebagai ibu kota Israel. Ini masuk dalam salah satu perintah ideologi konservatif partai Demorkat. Apakah Trump akan mengupayakannya ? Waktu akan menjawab. Saya teringat dengan kalimat Trump saat berpidato pada malam puncak pertemuan AIPAC Maret lalu. Di hadapan para Yahudi Amerika, sembari memuji dukungan masa lalunya terhadap Israel, Trump menyebut: \"Ancaman kehancuran total, itulah yang sedang kalian bicarakan dan kalian hadapi, ingat bahwa kalian hanya memiliki pelindung besar dalam diri saya. Anda tidak memiliki pelindung di pihak lain,\"
Prabowo Sungguh Mengkhawatirkan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rekam jcejak unik untuk tidak menyebut buruk menjadi pengkhianat keluarga dan Istana di masa pemerintahan Soeharto. Prabowo tidak disukai bahkan dianggap anak bandel sehingga terpaksa hengkang ke Yordania. Dengan Titik Soeharto pun akhirnya ia harus bercerai. Ada watak buruk dalam pandangan keluarga Istana. Berkhianat atas jati diri prajurit TNI telah mencoreng dahinya. Seorang yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad harus dipecat dari status ketentaraan dalam TNI. Adalah nama-nama yang merekomendasi pemecatan antara lain Subagyo HS, Agum Gumelar, Wiranto, dan SBY. Prabowo berkhianat pada rakyat khususnya rakyat pendukung. Timbul tenggelam bersama rakyat adalah teriakan yang masih menggema. Ketika \"belok\" menjadi pembantu Jokowi, maka rakyat dibiarkan tenggelam Prabowo timbul sendirian. Ulama yang pernah \"berijtima\" mendukung ikut dikhianati. Kasus KM 50 tidak dipedulikan. Sebelum diputus MK menang dalam gugatan Pilpres, Prabowo dipanggil Xi Jinping ke Beijing entah mendapat arahan apa, yang jelas MK memenangkan saat ia kembali. Kini setelah dilantik Prabowo \"diundang\" kembali ke Beijing jumpa Xi Jinping. Ikut membersamai beberapa pengusaha naga. Berbagai kesepakatan dibuat oleh keduanya. Di antara kesepakatan, dua yang dinilai kontroversial, yaitu : Pertama, pengakuan atas klaim China \"Nine Dash Line\" laut \"warisan\" yang berkonsekuensi mengambil sebagian laut milik Indonesia. Pengakuan yang melanggar Hukum Laut Internasional ini jelas berbahaya dan telah menggerus kedaulatan negara Republik Indonesia. Prabowo berkhianat tanpa rasa bersalah, malah seperti yang riang gembira. Kedua, China memberi makan gratis program Prabowo. Sungguh memalukan bangsa yang selalu dipidatokan sebagai \"besar\", \"merdeka\", \"tidak didikte asing\" ternyata ditempatkan sebagai pengemis yang diberi makan gratis China. Prabowo yang berjanji, China yang menepati. Adakah \"bantuan\" ini barter dengan Nine Dash Line atau sekarang Ten Dash Line ? Praktek politik Prabowo setelah menjadi Presiden ternyata \"awut-awutan\" atau tidak ajeg bahkan mencemaskan. Baru beberapa hari berkuasa sudah melangkah semaunya. Tulisan dalam Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer ternyata hanya sebuah narasi dari omon-omon yang gemoy. Ada kekhawatiran atau kecemasan bahwa Prabowo memiliki karakter pemimpin yang berimajinasi menjadi orang besar atau pahlawan. Megalomania dengan jualan pidato..to..to. Jika Jokowi itu Presiden yang tidak mahir pidato dan tidak mampu kerja, akankah Prabowo menjadi Presiden yang jago pidato tapi tidak mampu bekerja meski mungkin sama-sama bermotto kerja, kerja, kerja ? Fakta ke depan akan menjawab. (*).
Mempertanyakan Joint Development (Pengembangan Bersama) dengan China dalam Joint Statement
Oleh Hikmahanto Juwana | Guru Besar Hukum Internasional UI Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping telah mengeluarkan Joint Statement pada tanggal 9 November lalu. Dalam butir 9 dengan judul \"The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation\" disebutkan bahwa \"The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims\" Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara? Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan. Untuk diketahui hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memilki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak Sepuluh (dahulu Sembilan) Garis Putus dari China. Hal ini karena klaim Sepuluh Garis Putus tidak dikenal dalam UNCLOS dimana Indonesia dan China adalah negara peserta. Terlebih lagi Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 telah menegaskan klaim sepihak China tersebut memang tidak dikenal dalam UNCLOS. Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus. Perlu dipahami Joint development hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling berktumpang tindih. Pengakuan klaim sepihak Sepuluh Garis Putus jelas tidak sesuai dengan perundingan perbatasan zona maritim yang selama ini dilakukan oleh Indonesia dimana Indonesia tidak pernah melakukan perundingan maritim dengan China. Hal ini karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-undang Wilayah Negara tidak dikenal Sepuluh Garis Putus yang diklaim secara sepihak oleh China. Pemerintah pun selama ini konsisten untuk tidak mau melakukan perundingan terlebih lagi memunculkan ide joint development dengan China. Bila memang benar area yang akan dikembangkan bersama berada di wilayah Natuna Utara maka Presiden Prabowo seharusnya melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih lagi bila joint development ini benar-benar direalisasikan maka banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar. Bila memang benar Indonesia hendak melakukan joint development dengan pemerintah China maka ini akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan. Negara-negara yang berkonflik dengan China sebagai akibat klaim sepihak Sepuluh Garis Putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan diantara negara ASEAN. Belum lagi negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak China karena berdampak pada kebebasan pelayaran internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia. Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan. Bila benar joint development dengan China di area Natuna Utara benar-benar direalisasikan maka yang justru mendapat keuntungan besar adalah China. Bahkan China bisa mengklaim bahwa Indonesia telah jatuh ditangannya, suatu hal yang tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato pertama sebagai Presiden di depan MPR bahwa Indonesia akan tidak berada dibelakang negara adidaya yang sedang berkompetisi. (*)
EDITORIAL
Bojonggede Bogor baru saja heboh menjadi buah bibir setiap orang. Musababnya adalah viralnya sebuah video yang berisi jeritan anak balita yang meronta minta makan kepada ibunya. Anak itu bernama Gibran. Gibran yang ini, bukan Gibran anak presiden yang baru saja direkayasa, menjadi wapres. Gibran yang ini, bukan Gibran yang hidupnya penuh kasih sayang, juga penuh uang. Gibran yang ini bukan Gibran yang bisa melakukan apa saja. Ingin jadi bos martabak, jadilah. Ingin jadi walikota, jadilah. Ingin jadi Samsul, jadilah. Ingin jadi wapres, jadilah. Gibran yang ini adalah Gibran yang belum beruntung. Tinggal di Bojong. Hidupnya penuh keterbatasan. Gibran Bojong jauh berbeda dengan Gibran Solo. Hanya untuk mengisi perut saja Gibran Bojong harus berjuang keras. Anak sekecil itu, harus berhadapan dengan judesnya sang mama. Ia harus menyiksa diri, guling guling di tanah, sambil terus berteriak meminta, memohon, dan meronta-ronta agar diberi makan. Namun sang ibu malah memarahinya bahkan menyiram air dengan botol bekas air mineral. Tampaknya Gibran mengalami kelaparan ekstrem. Maklum hari itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 13.00 WIB, saat makan siang sudah lewat. Perut pasti sudah kosong lama. Apalagi, jika mengacu pengakuan para tetangga, Gibran sering kelaparan dan sering pula dibantu tetangga kiri kanannya. Ayah Gibran seorang tukang bangunan yang sedang bekerja di luar kota. Sebuah profesi yang tentu saja tak bisa diharapkan penghasilannya. Maka, jika tak ada kelembutan dan kasih sayang dari sikap sang ibu, bisa dimaklumi. Ia mudah marah dan emosi, manakala mendapat kesulitan. Kesulitan yang selalu berulang. Penghasilan suaminya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Peristiwa yang terjadi di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ini pertama kali diungkap oleh Ahmad Saugi melalui akun tiktoknya. Ia memang bukan wartawan. Ia seorang pegawai PLN, namun kepeduliannya melebihi wartawan. Keputusan memviralkan kejadian ini membuat mata dunia terbuka, bahwa di desa yang panen penghargaan sebagai Kampung Ramah Lingkungan itu, justru terjadi anomali. Di gang sempit desanya, ada anak kelaparan. Saugi kemudian membawa anak itu makan di restoran cepat saji. Borok yang diungkap Ahmad Saugi telah membuat murka aparat setempat. Kepala Desa Rawapanjang, Muhammad Agus mengancam akan melaporkan ke polisi tindakan Ahmad Saugi. Saugi diminta mencabut videonya dan meminta maaf di kecamatan Bojonggede. Beginilah jika mentalitas aparat kita antikritik. Mereka tidak rela diungkap kelemahannya, maunya hanya disanjung dan dipuja. Apakah sanjungan itu bisa membuat kenyang ribuan orang yang sedang kelaparan? (*)
READ MORE