BERITA TERBARU
POLITIK
JAKARTA, FNN | Ketegasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) dinantikan para kader dan pejuang partai di daerah khususnya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Seruan ketegasan itu datang dari empat calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 lalu yang dalam setahun terakhir terus mencari keadilan. Keempat caleg yang bertarung di daerah pemilihan (dapil) Boyolali tersebut adalah Yamto (Caleg DPRD Boyolali), Agus Purwanto (Ketua Bappilu DPD PAN Boyolali), Atik Rahmawati (Caleg DPRD Boyolali), dan Sendi Rahma Utavi (Caleg DPRD Boyolali). \"Saya dilamar oleh Mohammad Hatta yang berjanji akan membiayai pertarungan di Boyolali termasuk uang saksi dan serangan fajar. Tapi janji itu sampai sekarang belum dipenuhi, malah nomor ponsel saya ikut diblokir,\" tegas Yamto. Hal itu diungkapkan Yamto dalam acara Dialog Kebangsaan LIRANEWS bertajuk \"Menunggu Ketegasan Zulkifli Hasan, Membongkar Kasus Money Politics di Jawa Tengah\" yang digelar di kantor LIRANEWS di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Yamto menambahkan, ia dan rekan-rekannya sesama caleg yang dikecewakan telah melakukan upaya kekeluargaan dengan mendatangi secara langsung Mohammad Hatta yang telah terpilih sebagai anggota DPR RI. Sayangnya, upaya tersebut kembali gagal. \"Padahal kami menyaksikan secara langsung ada uang dalam empat plastik kresek yang diserahkan Pak Zulhas kepada Mohammad Hatta di Jakarta. Uang itu seharusnya digunakan untuk kepentingan kampanye dan uang saksi di TPS,\" ungkap Yamto. Keterangan Yamto juga diperkuat Agus Purwanto yang juga menyaksikan secara langsung penyerahan uang dalam empat kantong kresek tersebut. \"Waktu itu Pak Zulhas bilang, \'Oke saya bantu Rp1 miliar,\' maka kami menduga total uang dalam kresek itu berjumlah Rp1 miliar,\" ungkap Agus. Agus menambahkan, seharusnya uang dalam kresek itu dibuka oleh Mohammad Hatta dan dibagikan secara proporsional kepada seluruh caleg. Tapi faktanya sampai sekarang uang itu tidak jelas nasibnya,\" katanya. Hal senada juga dilontarkan Atik Rahmawati, yang bahkan ikut mendampingi Mohammad Hatta saat musim kampanye. Usai terpilih saat sebagai anggota DPR, Atik mengaku pernah bertemu dengan Mohammad Hatta dan menagih soal janji kampanye termasuk kejelasan uang dalam kresek. Namun dalam pertemuan itu, sambung Atik, Mohammad Hatta dengan enteng menjawab akan memberikan uang Rp100 juta kepada seluruh caleg PAN di Boyolali yang berjumlah 41 orang. \"Pak Hatta waktu itu bilang gampang kalau soal urusan itu, nanti saya kasih Rp100 juta per caleg,\" ujar Atik menirukan ucapan Hatta. Namun faktanya, janji itu hingga kini tidak pernah ditepati. Sementara itu, Sendi Rahma Utavi mengaku cukup trauma dengan peristiwa ketika didatangi para saksi yang tidak memperoleh honor. Sendi tidak bisa berbuat banyak karena memang uang yang dijanjikan Mohammad Hatta tidak pernah diterima. \"Saya merasa dirugikan karena saksi yang direkrut menuntut uang saksi dan saya tidak bisa berbuat banyak,\" kata Sendi. (sar)
READ MOREHUKUM
JAKARTA, FNN | Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti nama Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Djony Bunarto Tjondro, yang dinilainya memiliki sejumlah irisan penting dengan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan BBM nonsubsidi di Pertamina yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Menurut Uchok Sky, meskipun Djony Bunarto Tjondro dan Riva Siahaan tidak memiliki hubungan sedarah, terdapat benang merah yang patut ditelusuri aparat penegak hukum. Salah satunya adalah keterkaitan anak usaha Astra Group, PT United Tractors Tbk, melalui anak perusahaannya PT Pamapersada Nusantara, yang disebut ikut terseret dalam pusaran perkara tersebut. “PT Pamapersada Nusantara disebut telah diperkaya sebesar Rp 958.380.337.983 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM nonsubsidi yang menjerat Riva Siahaan,” kata Uchok Sky saat bincang-bincang dengan awak media, Minggu (28/12/2025). Selain itu, Uchok Sky juga menyinggung kesamaan latar belakang pendidikan antara Djony Bunarto Tjondro dan Riva Siahaan. Keduanya merupakan alumni Universitas Trisakti. Djony Bunarto Tjondro merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Trisakti, sementara Riva Siahaan adalah lulusan Manajemen Ekonomi dari universitas yang sama. Yang tak kalah penting, lanjut Uchok Sky, Djony Bunarto Tjondro pernah menjabat sebagai Komisaris PT United Tractors Tbk pada periode 2017–2020. Saat ini, Djony juga tercatat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT United Tractors Tbk dan PT Pamapersada Nusantara, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Astra 2024. Dalam perkara dugaan korupsi impor BBM dan solar nonsubsidi tersebut, Uchok Sky menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) belum maksimal. Ia menyoroti belum dibukanya penyelidikan terhadap 13 perusahaan yang diduga menjadi penikmat harga solar nonsubsidi di bawah bottom price dan bahkan di bawah harga pokok penjualan (HPP). “Makanya CBA mendesak Kejagung untuk membuka penyelidikan secara menyeluruh. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memanggil jajaran komisaris dan direksi United Tractors, termasuk melalui anak usahanya PT Pamapersada Nusantara, ke Gedung Bundar Kejagung,” tegas Uchok Sky. Bahkan, menurutnya, jika dibutuhkan Kejagung juga perlu memanggil Djony Bunarto Tjondro selaku Presiden Direktur PT Astra International Tbk untuk dimintai keterangan guna memperoleh informasi dan fakta yang terang-benderang. Sebagai informasi, Djony Bunarto Tjondro saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Astra International Tbk. Ia pertama kali diangkat melalui keputusan RUPS Tahunan pada 16 Juni 2020 dan kembali menjabat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 19 April 2023. Sebelumnya, Djony menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Astra International Tbk sejak 2019 dan Direktur Perseroan pada periode 2015–2019. Ia bergabung dengan Grup Astra sejak 1990 dan hingga kini memegang sejumlah jabatan strategis di berbagai anak usaha Astra. Beberapa jabatan tersebut antara lain Presiden Komisaris PT Toyota-Astra Motor, PT United Tractors Tbk, PT Pamapersada Nusantara, PT Astra Honda Motor, dan PT Astra Digital Internasional. Djony juga pernah menjabat Presiden Direktur PT Astra Sedaya Finance (2009–2013) serta Chief Executive Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation pada periode 2013–2018. CBA berharap Kejagung bertindak objektif dan transparan dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi impor BBM dan solar nonsubsidi ini, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik penetapan harga di bawah ketentuan. Wartawan berupaya menghubungi pihak PT Astra International Tbk, namun sampai berita ini dipublikasikan, pihak yang bersangkutan belum memberikan keterangan. (SAR)
READ MORE
EKONOMI
by Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum (Bagian-1 Dari Empat Tulisan) Jika Amerika memperbolehkan bank swasta mengendalikan masalah mata uang, lalu olah inflasi, kemudian olah deflasi, maka bank dan perusahaan yang akan tumbuh di sekeliling mereka mengambil harta kekayaan sampai anak-anak mereka tidak memiliki rumah di benua yang ditaklukan oleh ayah mereka (Thomas Jefferson, Presiden Amerika 1801-1809). Jakarta FNN – Selasa (21/02). Para oligarki, dimanapun selalu begitu. Panjang akalnya. Mahluk yang bertuhankan uang ini, selalu menggunakan kekuatan uang untuk mengubah dan membeli kekuasaan. Uang itu, akan terlihat pada uraian selanjutanya adalah komoditi. Begitu pola yang dipakai para oligarkis untuk mendefenisikan kekuasaan. Uang dipakai kelompok ini mengubah tatanan politik. Merekalah yang menentukan siapa yang berkuasa. Mereka juga leluasa menulis huruf-huruf hukum. Oligarkis pulalah yang memberi isi dan warna terhadap demokrasi. Mereka jugalah yang memberi bentuk terhadap konsep rule of law. Untuk itu, kenali benar prilaku dan sepak-terjang meraka dalam mendikte dan mengendalikan kekuasaan. Semua keinginan oligarkis itu dicapai dengan menyodorkan uang. Caranya macam-macam. Hutang kepada pemerintah, dipakai sebagai alat untuk menekan. Menukarnya dengan kepentingan mereka. Faktanya mereka berhasil. Begitu terlihat sangat jelas pada sejarah kemunculan bank sentral di muka bumi ini. Bank Of England Merangkak dari bawah lalu melingkar, menjadi tipikal oligarkis dalam menciptakan bank sentral. Dalam sejarahnya, cara ini dimulai dari Inggris, dengan Bank of England. Mengubah tatanan sosial dan politik klasik, itu langkah awalnya. Berikutnya, dengan menempatkan orang mereka di pusaran kekuasaan. Selanjutnya, memunculkan isu baru. Setelah itu membawa isu baru tersebut memasuki gedung parlemen. Begitulah yang diperolah dari Inggris dan Amerika dalam kasus pendirian bank sentral. Untuk kasus Inggris, mereka terilhami oleh kesuksesan besar yang dicapai oleh Bank of Amsterdam yang beroperasi sejak tahun 1609. Kenyataan itu merangsang Samuel Lambe, yang memanfaatkan kekacauan politik di Inggris tahun 1658. Di tengah kekacauan tersebut, Samuel Lambe, seorang pedagang Inggris asal London mengusulkan pendirian Bank Sentral. Sayangnya gagasan ini gagal. Kegagalan itu disebabkan parlemen yang beralasan Raja Inggris dapat mengumpulkan uang tanpa perlu meminta persetujuan dari parlemen. Walaupun gagal, penggagas bank sentral tak patah arang. Tahun 1683, lima tahun sebelum revolusi, muncul kembali gagasan yang mirip. Tetapi kali ini datang dari William Petterson, yang juga seorang pedagang kaya raya di London. Petterson mengusulkan, bukan sentral bank melainkan Bank of Credit. Ternyata hasilnya gagal lagi. Menariknya, gagasan itu juga muncul di tengah suhu politik yang terus memanas, karena sikap Raja James II. Ketika itu Raja James II teridentifikasi bekerja dalam skema Louise ke-XIV dari Perancis. Louise ingin memastikan Eropa menganut keyakinan agama yang sama dengan dirinya. James berada dalam skema ini. Sikap ini tidak disukai oleh kalangan non istana, khsusnya di parlemen. Akhirnya Inggris jatuh ke dalam revolusi “Glorius Revolution 1688”. Revolusi ini sukses besar. Raja James II melarikan diri ke Perancis. Tahta kerajaan kosong. Terjadilah serangkaian perubahan fundamental. Pada umumnya studi sejarah tata negara mengidentifikasi revolusi Inggris ini mengonsolidasi prinsip rule of law, dan supremasi parlemen. Dikonsolidasi dalam “The Bill of Right 1689”, tak lama setelah revolusi itu. Manis dalam semua dimensi saat itu. “The Bill of Right 1689” menggulung hampir semua prerogative raja. Gema kesuksesan ketika itu telah berhasil menyembunyikan ekspektasi orang kaya, yang sedari awal bekerja dibalik layar revolusi itu. Tujuan mereka untuk mendirikan bank sentral. Tujuan ini tak teridentifikasi oleh kebanyakan orang. Menampilkan perannya sebagai perencana dibalik layar revolusi. Mereka tahu begitu raja menghilang, dan seluruh kekuasaannya dibatasi. Langkah berikutnya dialihkan ke parlemen, maka Inggris akan mengalami masalah. Apa itu masalahnya? Kerajaan akan jatuh ke dalam tidak-pastian untuk mendapatkan uang. Perangkat kerajaan tidak berungsi di satu sisi. Sementara di sisi lain parlemen tak memiliki perangkat untuk mengumpulkan uang. Inggris pun akhirnya jatuh secara praktis ke dalam keadaan ketidak-pastian untuk mendapatkan cara dalam mengumpulkan pajak dan cukai. Satu hal telah pasti terjadi adalah Raja dan Ratu telah berhutang budi kepada Peterson dan kawan-kawannya. Balas budi, quid pro quo, menjadi senjata besar kelompok ini. Hutang budi ini dimanfaatkan oleh oligarkis, yang dengan caranya berakibat Raja dan Ratu pinjam uang dari mereka. Dalam identifikasi Eugene Mullins, melalui British Treasury, kerajaan segera meminjam uang kepada mereka sebesar 1.250.000 pound. Tidak itu saja, Mullins mencatat Menteri Keuangan Inggris ini juga mengusulkan agar kerajaan segera mengeluarkan apa yang disebut dengan a royal charter for the Bank of England. Bank of England, sejauh itu bukan punya pemerintah. Bank ini milik sejumlah orang kaya di London. Kepemilikan bersama ini dilakukan dalam bentuk shareholder. Tiga tahun setelah itu, gagasan ini digemakan oleh William Petterson, orang kaya Ingris yang memperlancar kedatangan William dan Marry. William Petterson, segera mengajukan satu proposal kepada parlemen. Inti dari proposal itu adalah perlu didirikan satu bank nasional. Cerdik, walaupun bermaksud mendirikan bank sentral, tetapi nama itu tidak disebut dalam proposal. Yang disebut adalah bank nasional. Itu saja, tidak lebih. Cara ini, dalam kenyataannya, setelah lebih dari satu abad dipakai oleh kelompok Wall Street di Amerika dalam game pendirian The Federal Reserve. Tahu kerajaan sedang babak belur oleh revolusi, Petterson dalam rangka menggolkan proposalnya, menjanjikan kepada parlemen pinjaman kedua kepada kerajaan. Bunga yang dikenakan pada pinjaman kedua itu sebesar 6% dan menejemen fee 5.000 pound dan right isue. Untuk sesaat memang belum berhasil. Tetapi proposal itu telah didiskusikan oleh parlemen. Menurut H. Goodman dari Pensylvania University dalam kajiannya tentang The Formation of Bank of England: A Respons to Changing Political and Economic, yang dimuat dalam Journal Penn History Review, Lord Charles Montagu yang merupakan Commissioner of Tresury menyambut proposal Petterson. Montagu justru mengambil sikap aneh. Dia perbesar jumlah pinjaman, tetapi menurunkan bunganya. Besaran pinjaman dan hutang menjadi 1.250.000 pounds. Kecerdasan Peterson segera bertemu dengan keberanian parlemen dalam megambil risiko. Peterson telah tahu bahwa negara itu telah merupakan coleteral tak tertandingi. Disisi lain, parlemen justru hendak membuktikan kepada pedagang ini bahwa mereka memiliki integritas dan krediblitas. Menariknya keberanian ini berlangsung di tengah ketakutan kaum Tory tahu bahwa bank akan berkuasa melebihi kerajaan. Kekhawatiran yang sama muncul juga di kaum Whigh, yang oposisi. Mereka tidak yakin bank bisa dikendalikan kelak. Keadaan itu tidak cukup kuat menghentikan hasrat parlemen untuk membuktikan bahwa mereka memiliki integritas dan kredibilitas. Politik balas budi -quid pro quo- dipenuhi parlemen dengan membentuk Way and Means Act, sering disebut Tonage Act 1694. Tonage Act bukanlah UU, yang secara spesifik sebagai UU perbankan, apalagi untuk bank sentral. Jadi Bank Sentral Tonage Act mengatur cara dan persyaratan pengenaan pajak dan cukai pada perusahan pelayaran. Uang itu harus diletakan di bank. Dengan begitu, maka harus diadakan satu bank. Jadilah Tonage Act sebagai dasar pendirian bank. Itu sebabnya pembicaraan tentang Bank of England selalu merujuk Tonage Act 1694. Akibat tidak dirancang untuk menjadi UU perbankan, mengakibatkan durasi operasi Bank of England menjadi terbatas. Akibatnya, itu Bank of England harus diperpanjang lagi opresional pada tahun 1706, dengan landasan Royal Charter. Lawrence Broz dan Richard S. Grossmman, dalam Paying for Privileg: the Politial Economic of Bank of England Charter 1694-1844, yang diterbitkan pada tahun 2002 mencatat, sejak 1694 hingga 1844 diterbitkan dua belas Royal Charter untuk memperpanjang masa berlaku Bank of England. Siasat yang sangat rapi dan licin. Keduanya mencatat, perpanjangan masa operasi Bank of England selalu dinegosiasikan dengan Parlemen. Negosiasi tersebut selalu dilakukan setiap kali kerajaan membutuhkan uang. Termasuk untuk keperluan opersional dan membiayai kebutuhan militer. Kebiasaan berhutang yang dilakukan kerajaan, oleh oligarki digunakan sebagai dasar meminta perpanjangan operasi bank. Bahkan Bank of England sejak 1697 telah muncul sebagai korporasi swasta yang monopoli perdagangan bank notes. Memang belum berfungsi sebagai Bank Sentral, tetapi sejak tahun itu, sudah terlihat mereka memainkan peran sentral dalam isu perbankan Inggris. Menurut Peter Howels dalam The US Fed and the Bank of Englad: Ownership, Structure and Independence, hingga tahun 1825 baru dibuat aturan yang secara khusus tentang Bank. Aturan ni dikenal dengan Banking Act 1825. UU ini merupakan respon atas krisis keuangan yang terjadi pada tahun itu. Krisis ini dalam kenyataannya menjadi pijakan Bank of Land muncul sebagai kohesi dan stablitas perbankan bank-bank regional yang kecil. Fungsi itu, karena kenyataan, dikehendaki oleh bank-bank kecil, dalam kata-kata mereka note sisue by larger harus ditampilakn secara lebih terpercaya. Dalam jangka panjang, menurut Howels, hal itu menunjukan bahwa bank-bank komersial tidak menarik diri sebagai penyeimbnang Bank of England. Mereka dalam kenyataan itu merasa lebih bijaksana menggunakan bank note yang diterbitkan Bank of England. Krisis itu berlangsung, dalam kenyataannya hingga tahun 1857. Yang menarik, ketika itu Inggris telah memiliki Bank Charter Act 1844. Sering disebut Continuance Act 1844. Motifasi dasar UU ini adalah memastikan Bank of England mengontrol kebijakan keuangan dan ekspansi kredit. Kontrol itu dimaksudkan sebagai cara menstabilkan makro ekonomi. Berfungsi seperti itu mengakibatkan Peter Howel mengidentifikasi untuk pertama kalinya, Bank of England bertindak sebagai bank sentral. Sekali lagi ini, disebabkan Bank of England, bertanggung terhadap stailitas harga. Toh fungsi sebagai lending of the last resort, telah diperankan dari jauh sebelumnya, dan menguat pada saat krisis 1825 itu. Pada titik itu terlihat oligarki ini tidak mementingkan nama. Yang paling dipentingkan oligarki adalah fungsi institusionalnya. Apapun namanya, yang penting berfungsi sebagai bank sentral. Cara ini kelak dipakai oleh oligarki Amerika yang terkoneksi dengan oligarki Inggris, memprakarsai pembentukan The Federal Reserve. Agar terkonsolidasi, UU ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mereorganisasi bank ke dalam dua bidang. Sir Robert Peel diberi kewenangan itu. Reorganisasi itu dilakukan dengan membagi menejemen bank ke dalam dua, yaitu departemen untuk masalah pokok dan departemen perbankan. Terhadap isu pertama diurusi pemerintah, khususnya menteri keuangan. Sedangkan isu kedua diurusi sepenuhnya oleh Bank of England. Cara kerja ini menarik pada semua aspeknya. Sebab pemerintah tak mengurus kebijakan keuangan, tetapi harus memberi jaminan terhadap kebijakan keuangan yang dibuat oleh Bank. Luar biasa mulusnya. Setiap bank notes yang diterbitkan oleh bank swasta sebesar 14 miliyar pound, menurut Bank Charter Act, harus ditopang dengan surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Menariknya, Enggene Mullins mengidentifikasi dalam kata-katanya, Bank of England was synonymous with the name of Baron Nathan Mayer Rothschild. Padahal pada awalnya, Bank ini dimiliki oleh 1.330 orang, dengan nilai saham tidak lebih dari 10.000 pound. Didalamnya termasuk Nathan Rothschild. Satu langkah kecil saja telah mematikan mereka 1.330 orang itu. Bank of England segera jatuh ke tangan Nathan Rothschild usai Perang Waterloo. Perang antara Inggris melawan Perancis pada tahun 1815. Napoleon memimpin pasukan Perancis dan Wellington memimpin pasukan Inggris. Perang ini menjadi penentu dominasi satu di antara dua negara itu di Eropa. Siapa yang memenangkan perang menjadi penting dalam konteks itu. Keluarga Rotcshild, dengan Nathan dipuncakanya, dan ini yang membedakan mereka dengan bankir lainnya. Memiliki sejumlah kurir. Dapat disebut inteljen yang ditanam dalam pasukan inggris yang ikut dalam Perang Waterloo itu. Nathan yang telah tahu kalau Inggris memenangkan pertempuran itu, berpura-pura muram disaat pasar modal dibuka. Kemuraman Nathan dimaknai koleganya bahwa Inggris kalah perang. Akibatnya, mereka melepaskan saham-sahammya. Nathan lalu membeli saham-saham itu dengan harga murah. Menurut Ralp Epperson, keesokan harinya datang berita Inggris memenangkan perang itu. Berita itu memicu kenaikan harga saham secara drastic. Nathan meraup untung besar. Betulah Nathan. Nathan Meyer Rotschild akhirnya tertakdir sebagai orang terkaya di Inggris sampai saat ini. Dia, dengan kekayaan itu menyombongkan diri. Menurut Eugene Mullins, dengan kata-kata “The man that controls Britain’s money supply, controls the British Empire, and I control the British money supply”. (bersambung) 662
READ MORENASIONAL
JAKARTA, FNN | Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyampaikan surat terbuka pandangan kebangsaan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, IP-KI menyoroti krisis moral di kalangan elite sebagai akar persoalan bangsa serta mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat negara. Surat terbuka bernomor 024/DPP IP-KI/XII/2025 itu dikirim dari Sekretariat DPP IP-KI di Gedung DHN 45, Jakarta Pusat. IP-KI menegaskan posisinya bukan sebagai penonton Republik, melainkan sebagai penjaga nurani dan arah perjuangan nasional. IP-KI menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada melemahnya etika kepemimpinan dan keteladanan elite. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada sektor politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan. “Ketika etika kepemimpinan melemah dan hukum kehilangan wibawa, pembangunan kehilangan ruhnya. Bangsa besar tidak runtuh karena kekurangan kekuatan, tetapi karena kehilangan arah moral,” tulis IP-KI dalam suratnya. Selain krisis moral, IP-KI juga menyoroti praktik korupsi yang masih berlangsung dan dinilai telah memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut IP-KI, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan amanat kemerdekaan. IP-KI secara khusus mengkritisi kejahatan lingkungan dan penggundulan hutan yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk Sumatera. Organisasi ini menilai negara tidak boleh kalah oleh kepentingan jangka pendek elite ekonomi dan politik, sementara rakyat harus menanggung dampak bencana dan kemiskinan. Dalam surat tersebut, IP-KI menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki mandat sejarah yang kuat untuk melakukan pembenahan. Namun, visi besar pemerintahan dinilai berisiko terhambat jika masih terdapat pejabat yang tidak kompeten, tidak berintegritas, atau tidak menunjukkan kinerja nyata. Melalui surat terbuka ini, IP-KI mendorong Presiden Prabowo untuk menegakkan disiplin kepemimpinan nasional melalui evaluasi berbasis kinerja dan integritas, menegur serta mengganti pejabat yang gagal tanpa kompromi politik, menindak tegas korupsi dan kejahatan lingkungan, serta mengisi jabatan strategis dengan profesional sejati. IP-KI menegaskan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menyerukan keberanian moral dan ketegasan kepemimpinan. Menurut IP-KI, perubahan harus nyata, cepat, dan berpihak pada rakyat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang dibangun, tetapi keberanian untuk membersihkan, membenahi, dan menegakkan arah Republik,” tulis IP-KI. Surat terbuka tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum DPP IP-KI Baskara Sukarya dan Sekretaris Jenderal Troy Aldi Pratama.
READ MORE
INTERNASIONAL
Oleh Aaat Surya Safaat/Wartawan Senior Forum News Network (FNN)- Setelah melakukan kunjungan singkat ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto tiba di New York Amerika Serikat pada 21 September 2025 untuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehadiran Presiden Prabowo di Markas Besar PBB tersebut menjadi momen “historis”. Pasalnya, sudah lebih dari sepuluh tahun Presiden Republik Indonesia absen di forum internasional itu. Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk berbicara sebagai pembicara ketiga. Setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 23 September 2025. Sidang ke-80 Majelis Umum PBB 2025 kali ini dengan tema “Better together: 80 years and more for peace, development, and human rights”. Sidang yang memang digelar secara tahunan oleh Majelis Umum PBB (UN General Assembly) yang merupakan salah satu utama PBB. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo nampaknya segera menghidupkan kembali peran Indonesia di panggung Internasional. Semangat lama yang pernah membawa Indonesia disegani di panggung dunia dengan berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dipegang secara konsisten. Politik Bebas Akrif yang dipilih Indonesia itu, kini diyakini telah hadir kembali dalam bentuk yang berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB dan di berbagai ajang internasional lain, serta kunjungan kenegaraan ke berbagai negara sahabat memberi kesan bahwa pemerintahannya disambut baik dunia internasional. Dalam waktu yang relatif singkat, arah diplomasi luar negeri Indonesia berubah wajah. Dari pendekatan yang cenderung pasif dan reaktif, menjadi aktif, aspiratif. Sekaligus lebih tegas dengan tetap berkomitmen menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri itu sendiri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditujukan ke luar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar. Juga merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Secara historis, politik luar negeri bebas-aktif merupakan pengejawantahan dari buah pemikiran Bung Hatta yang terangkum dalam karya legendarisnya dengan judul “Mendayung di antara dua karang”. Secara harfiah memiliki makna dasar sebagai suatu kondisi bebas dan tidak terikat. Namun tetap bersikap aktif dalam konteks hubungan antar-bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional. Tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif cukup berat. Namun Prabowo memiliki kemampuan untuk memperbesar kontribusi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional, Presiden memiliki keterampilan dalam bernegosiasi serta mempunyai jaringan luas di dunia internasional. Presiden Prabowo memposisikan Indonesia secara nyata sebagai salah satu pemain kunci dalam arena global. Peran yang sesuai dengan visinya untuk mengembalikan peran aktif Indonesia di fora internasional. Prabowo menegaskan, Indonesia tidak akan sekadar menjadi “penonton”. Indonesia akan berperan sebagai salah satu penentu dalam menjaga perdamaian, baik di tingkat regional maupun global. Prabowo berperan sebagai “Komandan Diplomasi Indonesia” yang tidak hanya aktif di berbagai forum internasional. Lebih dari itu, berkomitmen mengejar perintah Konstitusi. Harus menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia, terutama dengan memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Prabowo dikenal memiliki jaringan luas di kancah internasional. Sebagai putera dari ahli ekonomi terkemuka, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo (almarhum), Prabowo pernah menempuh pendidikan di Sekolah Para Komando Fort Bragg, Amerika Serikat, dengan prestasi terbaik di antara mahasiswa asing, bersama Raja Yordania Abdullah II. Setelah pensiun dari dinas militer, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negara Eropa sebelum kembali ke Indonesia untuk berkecimpung di dunia bisnis, mengikuti jejak adiknya, Hashim Djojohadikusumo, seorang konglomerat, dan kemudian terjun ke dunia politik sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Keahlian dalam berkomunikasi dan jaringan internasional yang dimiliki Prabowo, seperti yang terlihat saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan merupakan keuntungan besar bagi Indonesia. Apalagi saat ini Prabowo didukung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diyakini memiliki pemahaman yang baik tentang diplomasi dan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono juga secara jelas menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan WNI di luar negeri. Presiden Prabowo juga tampaknya ingin membangun citra di dunia internasional bahwa Indonesia peduli dengan masalah-masalah global. Aktif berupaya ikut menanganinya. Namun situasi internasional yang kompleks dan masalah ekonomi domestik yang tidak ringan menjadi tantangan serius bagi Prabowo ke depan. Presiden Prabowo dituntut untuk terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif secara konsisten. melakukan diplomasi yang fleksibel tanpa mengabaikan kepentingan nasional Indonesia. Salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia yang krusial ke depan adalah keberlanjutan diplomasi Indonesia dengan dua raksasa ekonomi, yakni China dan Amerika Serikat. Meski kondisi AS dan China masih terlibat perang dagang, Indonesia tidak boleh timpang dengan memprioritaskan satu negara saja. Politik luar negeri Indonesia harus diwujudkan dalam kebijakan yang terus menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Terutama tetap menjalin hubungan baik dengan China sebagai negara besar di Asia dan AS sebagai negara adidaya di dunia. Termasuk tentu dengan negara-negara sahabat di lingkungan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kehadiran Presiden Prabowo di Majelis Umum PBB September 2025 ini merupakan langkah strategis untuk menguatkan posisi Indonesia di kancah global. Selain itu, penguatan sistem pertahanan dengan kenaikan anggaran setiap tahun perlu menjadi salah satu kebijakan yang harus diambil Presiden Prabowo. Disamping terus membangun kedaulatan maritim yang tangguh agar angkatan bersenjata Indonesia selalu siap siaga dan disegani negara-negara lain. Kiranya tepat adagium atau lebih tepatnya peribahasa Latin yang menyatakan, “Si vis pacem para bellum” . Artinya \"jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang\". Penulis adalah Kepala Biro Kantor Berita ANTARA di New York tahun 1993-1998 dan Direktur Pemberitaan ANTARA tahun 2016. Saat ini Mendapat Amanah Sebagai Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.
READ MOREDAERAH
ACEH TAMIANG, FNN | Harapan baru mulai tumbuh di tengah fase pemulihan darurat pascabencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan data terbaru per 17 Januari 2026, sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) mulai direlokasi ke unit Hunian Sementara (Huntara). Ini menandai babak baru bagi para penyintas yang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Aceh telah memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana hingga 22 Januari 2026 guna memastikan percepatan pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar. Sapitri, warga asal Desa Sukajadi, menjadi salah satu penghuni awal di komplek Huntara blok A17. Baginya, Huntara ini adalah penyelamat setelah berbulan-bulan hidup dalam kondisi memprihatinkan di tenda pengungsian. \"Kalau dibilang orang, desa kami itu \'desa yang hilang\'. Bukan cuma harta, tapi desanya benar-benar hilang tersapu banjir. Terima kasih, pak Prabowo, \" ujar Sapitri. Dia menceritakan bagaimana ia dan empat anaknya harus bertahan dari cuaca ekstrem di tenda. \"Di sini jauh lebih nyaman. Di tenda, kalau jam tiga pagi embun sudah menetes masuk, kalau siang panasnya seperti dikukus.\" Senada dengan Udra, Herlinawati yang juga menempati unit di blok yang sama, merasa bersyukur meski masih menghadapi kendala logistik harian. \"Kami bersyukur tidak lagi kehujanan, meski saat ini dapur umum masih dalam tahap penataan dan akses sekolah anak-anak menjadi lebih jauh,\" ungkapnya. Data Kerusakan dan Capaian Pemulihan Berdasarkan citra satelit Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), skala kerusakan di Aceh Tamiang tercatat sangat masif: Total bangunan terdampak sekitar 58.000 bangunan mengalami kerusakan. Fasilitas publik sebanyak 285 rumah ibadah dan 12 Puskesmas mengalami kerusakan berat, termasuk peralatan medis dan armada ambulans yang terendam lumpur. Selanjutnya, kondisi pemukiman, banyak rumah warga di bantaran sungai kini hanya tersisa pondasi akibat terjangan banjir bandang. Di sisi lain, BNPB melaporkan progres positif pada infrastruktur transportasi. Saat ini, 90% jalan utama telah berhasil dibersihkan dari material lumpur. Tumpukan kayu gelondongan yang sebelumnya menyumbat kawasan kritis seperti Pondok Pesantren Darul Mukhlisin dan Kota Lintang Bawah juga telah dibersihkan dan dialihkan untuk membangun tanggul darurat. Target Relokasi dan Kendala Lapangan Huntara yang dikelola di Desa Simpang Empat Upah, Kecamatan Karang Baru, direncanakan menjadi rumah bagi warga selama dua tahun ke depan. Realisasi, per 16 Januari, sebanyak 154 KK telah menempati unit. Ini dari target pemerintah mengejar penyelesaian total 600 unit Huntara untuk warga di zona merah (Kota Lintang dan Sukajadi). Namun, transisi ini bukan tanpa hambatan. Di lapangan, tim pemulihan masih menghadapi tantangan berupa minimnya penerangan jalan umum akibat infrastruktur listrik yang rusak. Selain itu, ada sebagian warga yang masih enggan direlokasi karena khawatir kehilangan akses mata pencaharian di pusat kota Kuala Simpang. Untuk mengatasi masalah permanen, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini tengah berkoordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk penyediaan lahan Hunian Tetap (Huntap). Sementara itu, tim medis TNI, Polri, BUMN, dan relawan terus melakukan sistem \"jemput bola\" untuk memantau kesehatan para pengungsi di Huntara, terutama mengantisipasi penyakit pascabanjir pada lansia dan anak-anak. []
READ MORE
LINGKUNGAN
OPINI
Akhiri Segera Peran Bank Sentral "Negara Dalam Negara"
by Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum (Bagian-1 Dari Empat Tulisan) Jika Amerika memperbolehkan bank swasta mengendalikan masalah mata uang, lalu olah inflasi, kemudian olah deflasi, maka bank dan perusahaan yang akan tumbuh di sekeliling mereka mengambil harta kekayaan sampai anak-anak mereka tidak memiliki rumah di benua yang ditaklukan oleh ayah mereka (Thomas Jefferson, Presiden Amerika 1801-1809). Jakarta FNN – Selasa (21/02). Para oligarki, dimanapun selalu begitu. Panjang akalnya. Mahluk yang bertuhankan uang ini, selalu menggunakan kekuatan uang untuk mengubah dan membeli kekuasaan. Uang itu, akan terlihat pada uraian selanjutanya adalah komoditi. Begitu pola yang dipakai para oligarkis untuk mendefenisikan kekuasaan. Uang dipakai kelompok ini mengubah tatanan politik. Merekalah yang menentukan siapa yang berkuasa. Mereka juga leluasa menulis huruf-huruf hukum. Oligarkis pulalah yang memberi isi dan warna terhadap demokrasi. Mereka jugalah yang memberi bentuk terhadap konsep rule of law. Untuk itu, kenali benar prilaku dan sepak-terjang meraka dalam mendikte dan mengendalikan kekuasaan. Semua keinginan oligarkis itu dicapai dengan menyodorkan uang. Caranya macam-macam. Hutang kepada pemerintah, dipakai sebagai alat untuk menekan. Menukarnya dengan kepentingan mereka. Faktanya mereka berhasil. Begitu terlihat sangat jelas pada sejarah kemunculan bank sentral di muka bumi ini. Bank Of England Merangkak dari bawah lalu melingkar, menjadi tipikal oligarkis dalam menciptakan bank sentral. Dalam sejarahnya, cara ini dimulai dari Inggris, dengan Bank of England. Mengubah tatanan sosial dan politik klasik, itu langkah awalnya. Berikutnya, dengan menempatkan orang mereka di pusaran kekuasaan. Selanjutnya, memunculkan isu baru. Setelah itu membawa isu baru tersebut memasuki gedung parlemen. Begitulah yang diperolah dari Inggris dan Amerika dalam kasus pendirian bank sentral. Untuk kasus Inggris, mereka terilhami oleh kesuksesan besar yang dicapai oleh Bank of Amsterdam yang beroperasi sejak tahun 1609. Kenyataan itu merangsang Samuel Lambe, yang memanfaatkan kekacauan politik di Inggris tahun 1658. Di tengah kekacauan tersebut, Samuel Lambe, seorang pedagang Inggris asal London mengusulkan pendirian Bank Sentral. Sayangnya gagasan ini gagal. Kegagalan itu disebabkan parlemen yang beralasan Raja Inggris dapat mengumpulkan uang tanpa perlu meminta persetujuan dari parlemen. Walaupun gagal, penggagas bank sentral tak patah arang. Tahun 1683, lima tahun sebelum revolusi, muncul kembali gagasan yang mirip. Tetapi kali ini datang dari William Petterson, yang juga seorang pedagang kaya raya di London. Petterson mengusulkan, bukan sentral bank melainkan Bank of Credit. Ternyata hasilnya gagal lagi. Menariknya, gagasan itu juga muncul di tengah suhu politik yang terus memanas, karena sikap Raja James II. Ketika itu Raja James II teridentifikasi bekerja dalam skema Louise ke-XIV dari Perancis. Louise ingin memastikan Eropa menganut keyakinan agama yang sama dengan dirinya. James berada dalam skema ini. Sikap ini tidak disukai oleh kalangan non istana, khsusnya di parlemen. Akhirnya Inggris jatuh ke dalam revolusi “Glorius Revolution 1688”. Revolusi ini sukses besar. Raja James II melarikan diri ke Perancis. Tahta kerajaan kosong. Terjadilah serangkaian perubahan fundamental. Pada umumnya studi sejarah tata negara mengidentifikasi revolusi Inggris ini mengonsolidasi prinsip rule of law, dan supremasi parlemen. Dikonsolidasi dalam “The Bill of Right 1689”, tak lama setelah revolusi itu. Manis dalam semua dimensi saat itu. “The Bill of Right 1689” menggulung hampir semua prerogative raja. Gema kesuksesan ketika itu telah berhasil menyembunyikan ekspektasi orang kaya, yang sedari awal bekerja dibalik layar revolusi itu. Tujuan mereka untuk mendirikan bank sentral. Tujuan ini tak teridentifikasi oleh kebanyakan orang. Menampilkan perannya sebagai perencana dibalik layar revolusi. Mereka tahu begitu raja menghilang, dan seluruh kekuasaannya dibatasi. Langkah berikutnya dialihkan ke parlemen, maka Inggris akan mengalami masalah. Apa itu masalahnya? Kerajaan akan jatuh ke dalam tidak-pastian untuk mendapatkan uang. Perangkat kerajaan tidak berungsi di satu sisi. Sementara di sisi lain parlemen tak memiliki perangkat untuk mengumpulkan uang. Inggris pun akhirnya jatuh secara praktis ke dalam keadaan ketidak-pastian untuk mendapatkan cara dalam mengumpulkan pajak dan cukai. Satu hal telah pasti terjadi adalah Raja dan Ratu telah berhutang budi kepada Peterson dan kawan-kawannya. Balas budi, quid pro quo, menjadi senjata besar kelompok ini. Hutang budi ini dimanfaatkan oleh oligarkis, yang dengan caranya berakibat Raja dan Ratu pinjam uang dari mereka. Dalam identifikasi Eugene Mullins, melalui British Treasury, kerajaan segera meminjam uang kepada mereka sebesar 1.250.000 pound. Tidak itu saja, Mullins mencatat Menteri Keuangan Inggris ini juga mengusulkan agar kerajaan segera mengeluarkan apa yang disebut dengan a royal charter for the Bank of England. Bank of England, sejauh itu bukan punya pemerintah. Bank ini milik sejumlah orang kaya di London. Kepemilikan bersama ini dilakukan dalam bentuk shareholder. Tiga tahun setelah itu, gagasan ini digemakan oleh William Petterson, orang kaya Ingris yang memperlancar kedatangan William dan Marry. William Petterson, segera mengajukan satu proposal kepada parlemen. Inti dari proposal itu adalah perlu didirikan satu bank nasional. Cerdik, walaupun bermaksud mendirikan bank sentral, tetapi nama itu tidak disebut dalam proposal. Yang disebut adalah bank nasional. Itu saja, tidak lebih. Cara ini, dalam kenyataannya, setelah lebih dari satu abad dipakai oleh kelompok Wall Street di Amerika dalam game pendirian The Federal Reserve. Tahu kerajaan sedang babak belur oleh revolusi, Petterson dalam rangka menggolkan proposalnya, menjanjikan kepada parlemen pinjaman kedua kepada kerajaan. Bunga yang dikenakan pada pinjaman kedua itu sebesar 6% dan menejemen fee 5.000 pound dan right isue. Untuk sesaat memang belum berhasil. Tetapi proposal itu telah didiskusikan oleh parlemen. Menurut H. Goodman dari Pensylvania University dalam kajiannya tentang The Formation of Bank of England: A Respons to Changing Political and Economic, yang dimuat dalam Journal Penn History Review, Lord Charles Montagu yang merupakan Commissioner of Tresury menyambut proposal Petterson. Montagu justru mengambil sikap aneh. Dia perbesar jumlah pinjaman, tetapi menurunkan bunganya. Besaran pinjaman dan hutang menjadi 1.250.000 pounds. Kecerdasan Peterson segera bertemu dengan keberanian parlemen dalam megambil risiko. Peterson telah tahu bahwa negara itu telah merupakan coleteral tak tertandingi. Disisi lain, parlemen justru hendak membuktikan kepada pedagang ini bahwa mereka memiliki integritas dan krediblitas. Menariknya keberanian ini berlangsung di tengah ketakutan kaum Tory tahu bahwa bank akan berkuasa melebihi kerajaan. Kekhawatiran yang sama muncul juga di kaum Whigh, yang oposisi. Mereka tidak yakin bank bisa dikendalikan kelak. Keadaan itu tidak cukup kuat menghentikan hasrat parlemen untuk membuktikan bahwa mereka memiliki integritas dan kredibilitas. Politik balas budi -quid pro quo- dipenuhi parlemen dengan membentuk Way and Means Act, sering disebut Tonage Act 1694. Tonage Act bukanlah UU, yang secara spesifik sebagai UU perbankan, apalagi untuk bank sentral. Jadi Bank Sentral Tonage Act mengatur cara dan persyaratan pengenaan pajak dan cukai pada perusahan pelayaran. Uang itu harus diletakan di bank. Dengan begitu, maka harus diadakan satu bank. Jadilah Tonage Act sebagai dasar pendirian bank. Itu sebabnya pembicaraan tentang Bank of England selalu merujuk Tonage Act 1694. Akibat tidak dirancang untuk menjadi UU perbankan, mengakibatkan durasi operasi Bank of England menjadi terbatas. Akibatnya, itu Bank of England harus diperpanjang lagi opresional pada tahun 1706, dengan landasan Royal Charter. Lawrence Broz dan Richard S. Grossmman, dalam Paying for Privileg: the Politial Economic of Bank of England Charter 1694-1844, yang diterbitkan pada tahun 2002 mencatat, sejak 1694 hingga 1844 diterbitkan dua belas Royal Charter untuk memperpanjang masa berlaku Bank of England. Siasat yang sangat rapi dan licin. Keduanya mencatat, perpanjangan masa operasi Bank of England selalu dinegosiasikan dengan Parlemen. Negosiasi tersebut selalu dilakukan setiap kali kerajaan membutuhkan uang. Termasuk untuk keperluan opersional dan membiayai kebutuhan militer. Kebiasaan berhutang yang dilakukan kerajaan, oleh oligarki digunakan sebagai dasar meminta perpanjangan operasi bank. Bahkan Bank of England sejak 1697 telah muncul sebagai korporasi swasta yang monopoli perdagangan bank notes. Memang belum berfungsi sebagai Bank Sentral, tetapi sejak tahun itu, sudah terlihat mereka memainkan peran sentral dalam isu perbankan Inggris. Menurut Peter Howels dalam The US Fed and the Bank of Englad: Ownership, Structure and Independence, hingga tahun 1825 baru dibuat aturan yang secara khusus tentang Bank. Aturan ni dikenal dengan Banking Act 1825. UU ini merupakan respon atas krisis keuangan yang terjadi pada tahun itu. Krisis ini dalam kenyataannya menjadi pijakan Bank of Land muncul sebagai kohesi dan stablitas perbankan bank-bank regional yang kecil. Fungsi itu, karena kenyataan, dikehendaki oleh bank-bank kecil, dalam kata-kata mereka note sisue by larger harus ditampilakn secara lebih terpercaya. Dalam jangka panjang, menurut Howels, hal itu menunjukan bahwa bank-bank komersial tidak menarik diri sebagai penyeimbnang Bank of England. Mereka dalam kenyataan itu merasa lebih bijaksana menggunakan bank note yang diterbitkan Bank of England. Krisis itu berlangsung, dalam kenyataannya hingga tahun 1857. Yang menarik, ketika itu Inggris telah memiliki Bank Charter Act 1844. Sering disebut Continuance Act 1844. Motifasi dasar UU ini adalah memastikan Bank of England mengontrol kebijakan keuangan dan ekspansi kredit. Kontrol itu dimaksudkan sebagai cara menstabilkan makro ekonomi. Berfungsi seperti itu mengakibatkan Peter Howel mengidentifikasi untuk pertama kalinya, Bank of England bertindak sebagai bank sentral. Sekali lagi ini, disebabkan Bank of England, bertanggung terhadap stailitas harga. Toh fungsi sebagai lending of the last resort, telah diperankan dari jauh sebelumnya, dan menguat pada saat krisis 1825 itu. Pada titik itu terlihat oligarki ini tidak mementingkan nama. Yang paling dipentingkan oligarki adalah fungsi institusionalnya. Apapun namanya, yang penting berfungsi sebagai bank sentral. Cara ini kelak dipakai oleh oligarki Amerika yang terkoneksi dengan oligarki Inggris, memprakarsai pembentukan The Federal Reserve. Agar terkonsolidasi, UU ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mereorganisasi bank ke dalam dua bidang. Sir Robert Peel diberi kewenangan itu. Reorganisasi itu dilakukan dengan membagi menejemen bank ke dalam dua, yaitu departemen untuk masalah pokok dan departemen perbankan. Terhadap isu pertama diurusi pemerintah, khususnya menteri keuangan. Sedangkan isu kedua diurusi sepenuhnya oleh Bank of England. Cara kerja ini menarik pada semua aspeknya. Sebab pemerintah tak mengurus kebijakan keuangan, tetapi harus memberi jaminan terhadap kebijakan keuangan yang dibuat oleh Bank. Luar biasa mulusnya. Setiap bank notes yang diterbitkan oleh bank swasta sebesar 14 miliyar pound, menurut Bank Charter Act, harus ditopang dengan surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Menariknya, Enggene Mullins mengidentifikasi dalam kata-katanya, Bank of England was synonymous with the name of Baron Nathan Mayer Rothschild. Padahal pada awalnya, Bank ini dimiliki oleh 1.330 orang, dengan nilai saham tidak lebih dari 10.000 pound. Didalamnya termasuk Nathan Rothschild. Satu langkah kecil saja telah mematikan mereka 1.330 orang itu. Bank of England segera jatuh ke tangan Nathan Rothschild usai Perang Waterloo. Perang antara Inggris melawan Perancis pada tahun 1815. Napoleon memimpin pasukan Perancis dan Wellington memimpin pasukan Inggris. Perang ini menjadi penentu dominasi satu di antara dua negara itu di Eropa. Siapa yang memenangkan perang menjadi penting dalam konteks itu. Keluarga Rotcshild, dengan Nathan dipuncakanya, dan ini yang membedakan mereka dengan bankir lainnya. Memiliki sejumlah kurir. Dapat disebut inteljen yang ditanam dalam pasukan inggris yang ikut dalam Perang Waterloo itu. Nathan yang telah tahu kalau Inggris memenangkan pertempuran itu, berpura-pura muram disaat pasar modal dibuka. Kemuraman Nathan dimaknai koleganya bahwa Inggris kalah perang. Akibatnya, mereka melepaskan saham-sahammya. Nathan lalu membeli saham-saham itu dengan harga murah. Menurut Ralp Epperson, keesokan harinya datang berita Inggris memenangkan perang itu. Berita itu memicu kenaikan harga saham secara drastic. Nathan meraup untung besar. Betulah Nathan. Nathan Meyer Rotschild akhirnya tertakdir sebagai orang terkaya di Inggris sampai saat ini. Dia, dengan kekayaan itu menyombongkan diri. Menurut Eugene Mullins, dengan kata-kata “The man that controls Britain’s money supply, controls the British Empire, and I control the British money supply”. (bersambung) 662
Target Kabinet Zaken:Prasyarat Mendukung Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menuju 8 Persen
Oleh Jon A.Masli, MBA | Diaspora USA & Chairman of Indonesian Corporate & Leadership Institute GOOD bye 2025 ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi hanya mendekati 5.2% di akhir tahun 2025. Lumayan, kata banyak pengamat ekonomi mengingat segudang beban masalah ekonomi dan sosial yang ditinggal rezim Jokowi harus dipikul oleh pemerintahan Prabowo. Beban pembayaran utang Rp 11.000 triliun dengan pembayaran pokok dan bunga sampai Rp800 triliun per tahun menjadi stumbling block utama fiskal Indonesia. Sehingga pemerintah pada tahun 2025 terpaksa harus memangkas berbagai pos APBN termasuk anggaran kesejahteraan rakyat. Tatanan infrastruktur ekonomi yang rapuh ini tiba-tiba dikejutkan pula oleh Trump\'s New Economic Effect dengan pemberlakuan tarif ratusan persen ke China dan hampir semua negara di dunia yang mengekspor ke AS. Fenomena ini mengguncang geopolitik ekonomi dunia. Para pelaku ekonomi pun berbalik memegang dolar Amerika dan emas yang tadinya bullish mau pegang Yuan ketika BRICS mendeklarasi dedolarisasi membudayakan mata uang Yuan. Alhasil nilai tukar Rupiah terhadap US Dolarpun melemah. Leadership Trump memang kontroversial dengan kebijakan tarifnya yang ternyata didukung para penasihat ekonomi kapitalis Republican, terkecuali Jeffrey Sach ekonom Columbia University. Sach memang gigih menentang kebijakan ekonomi Trump selama ini. Kita juga kaget ketika Indonesia sempat dikenakan tarif 39%. Kebijakan Trump ini berdampak negatif ke industri non migas, terutama industri padat karya seperti tekstil, garment, elektronik dan alas kaki serta produk produk UKM kita yang menjadi lebih mahal masuk ke pasar AS. Namun berkat upaya Presiden Prabowo melobb\'i Trump, akhirnya tarif turun ke 19%. Namun produk produk AS masuk Indonesia dikenakan 0%. Di sini kita melihat gaya kepemimpinan asli Donald Trump sebagai Business Strategist ulung. Dia berhasil membuat Prabowo menerima deal ini. Maklumlah Trump itu entrepreneur sepuh. Beda sekali dengan Obama dan Biden yang warna leadershipnya lebih ke kepenekanan politik dan public administration sosial demokrasi ketimbang Trump yang kapitalis imperialis. Gelombang tekanan ekonomi 2025 belum reda ketika Presiden harus mengeksekusi janji kampanyenya, yaitu kebijakan populis MBG dengan anggaran dana Rp71 triliun untuk tahun lalu. Konon tahun 2026 anggaran MBG naik drastis menjadi Rp335 triliun. Belum lagi program Koperasi Merah Putih yang menganggarkan Rp 40 - 60 triliun untuk pembangunan 80.000 desa. Resiko fiskalpun tidak terhindari sehingga government spending APBNpun harus dipangkas di sana sini. Para pelaku bisnispun menjadi apatis karena belum ada porsi yang significant untuk sektor swasta. Kesemua ini membuat sistim ekonomi kita bertambah pincang karena sektor swasta bertambah tercekik untuk mengekspansi bisnisnya. Ekonomipun vacuum dan bertambah lesu sejak 2025. Arus modal asingpun keluar seperti terefleksi oleh neraca perdagangan kita yang memburuk selama 3 kwartal tahun 2025. Tahun ketidakpastian berbisnis karena belum ada arah kebijakan yang jelas dari Kabinet Merah Putih yang masih dijabat orang-orang rezim sebelumnya. Mereka banyak mendapat kritikan para pengamat yang menilai mereka tidak kompeten karena belum berhasil mengeluarkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama tim ekonomi Kemenko Ekuin yang terkesan auto pilot duduk manis, belum menelurkan kebijakan yang menstimulus pertumbuhan sektor riil. Pengangguran belasan juta orang, kemiskinan tercatat seratusan juta lebih menurut laporan Bank Dunia dan PHK berlanjut. Janji Wapres ciptakan lapangan kerja terkesan bohong besar. Penanganan mega korupsi seperti sinetron tayang di media massa, heboh, lalu hilang tak berbekas. Boleh dibilang The worst economic year selama satu dekade ini. Puncaknya ketika demo besar terjadi di bulan Agustus 2025 membuat pemerintah shocked untuk berintrospeksi. Syukurlah Presiden Prabowopun mengambil langkah yang amat berani dan tepat memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mengangkat ekonom street smart Purbaya menjadi Menkeu di bulan September 2025. Dalam hitungan kurang dari seminggu dia dilantik, Purbaya mengguncang fiskal Indonesia dengan memindahkan dana nganggur dari BI sebesar Rp 275 triliun ke bank bank Himbara dengan target menggairahkan ekonomi. Seperti api unggun yang nyaris padam, ketika diguyur bensin, ekonomi Indonesiapun bergairah lagi, walau belum maksimal penyerapannya. Paling tidak Menkeu Purbaya telah membangkitkan optimisme para pelaku ekonomi yang tertekan bertahun oleh Menkeu Sri Mulyani dengan kebijakan kebijakan monotonnya. Seakan kemampuannya hanya sebatas jurus menaikkan pajak dan berutang memanjakan sektor pemerintah membangun proyek-proyek infraststruktur yang tidak produktif. Termasuk juga program program bansos populis yang menyerap puluhan triliun rupiah setiap tahun. Pola fiskalnya tidak mengimbangi menggerakkan sektor swasta terutama industrialisasi manufaktur, kecuali industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sektor manufaktur dan pertanianpun terbengkalai selama hampir sepuluh tahun. Kita bersyukur dengan gebrakan Purbaya walau beliau menarik kembali Rp 75 triliun karena penyerapan yang belum maksimal. Mengapa gagal serap? Jawabannya adalah, para pelaku ekonomi masih ragu karena belum melihat adanya kebijakan kebijakan dari tim menteri menteri ekonomi Kemenko Ekuin yang incapable. Para pelaku ekonomi belum melihat ada langkah strategis economic restructuring yang jelas. Belum terdengar ada GBHN dan road map yang jelas yang seharusnya dibuat oleh tim Kemenko Ekuin dengan tujuh Kementerian dibawah koordinasi Airlangga Hartarto. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan kebijakan yang memicu sektor riil. Kalau Donald Trump berani melakukan aksi operasi militer OPERATION ABSOLUTE RESOLVE menangkap Maduro, mengapa Prabowo tidak mempertimbangkan melakukan aksi \"Operation Absolute Resolve Economic and Cabinet Restructuring\". Tanpa aksi strategis ini, upaya Menkeu Purbaya tidak akan optimal TANPA DIBARENGI dengan kebijakan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, berkelanjutan menggerakan sektor riil terutama manufaktur, perdagangan dan properti yang menjadi kunci penggerak pertumbuhan ekonomi. Being optimistic tidaklah cukup mendukung Menkeu Purbaya kalau kabinet ekonomi hanya tidak mengimbanginya dengan kebijakan stimulus mereka. Kuncinya hanya reshuffle para anggota kabinet yang tidak kompeten/ berprestasi. Dampak reshuffle leadership kabinet akan lebih efektif dari gebrakan fiscal dan moneter Purbaya selama tiga bulan ini. Foreign Direct Investment dan para investor nasional juga lagi wait and see melihat reshuffle kabinet. Mereka ini berpotensi berinvestasi Rp5000 sampai Rp7000 triliun. Ini penting mengingat untuk menggerakkan pertumbuhan 1% saja perlu investasi Rp.7000 an triliun. Danantarapun tidak akan mampu berinvestasi mengingat keterbatasan keuangannya. Belum lagi penerimaan pajak tahun 2026 yang belum dapat tumbuh normal. Tiada jalan lain daripada restructuring leadership dengan zaken kabinet yang bermetokrasi dengan menteri menteri yang berkompeten untuk menelurkan kebijakan kebijakan baru mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 6% tahun 2026. IHSGpun pasti akan melejit melampaui 9000 kalau ada reshuffle kabinet. 2026 is the year of turning around Indonesian economy, kalau terjadi RESHUFFLE dan up scaling kualitas leadership kabinet merah putih. Kalau tidak terjadi, optimisme para pelaku ekonomi akan turun drastis dan akan sulit menuju economic growth 8% by 2029. Rakyat berharap besar Pak Prabowo akan sanggup mereshuffle kabinetnya tahun ini. Insya Allah🙏🏾
KUHP Baru, Cerminan Hasrat Nafsu Iblis
Oleh Sholihin MS | Pemerhati Sosial dan Politik SAAT ini negara diisi oleh para bajingan yang sudah lupa agama, lupa tanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat serta mudah tergoda oleh rayuan syetan dan iming-iming uang dan jabatan. Manusia-manusia bejat yang telah diberi amanah mencoba untuk menghancurkan bukan saja tatanan bernegara yang penuh kebijakan dan bermartabat, tetapi juga upaya untuk menghancurkan tatanan hidup yang berketuhanan, berbudaya luhur dan beradab. Seharusnya, seseorang yang mendapat amanat jabatan pemimin atau wakil rakyat harus mempresentesikan diri sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu, segala keputusan harus melalui dua jalan : Pertama, dengan jalan petunjuk Tuhan (Allah), kedua dengan jalan musyawarah. Itu pula yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Agar keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka orang-orang yang berhak ikut duduk dalam majelis pembuat keputusan adalah orang-orang yang hatinya bersih, tulus ikhlas, berilmu dan berpaham agama yang tinggi, saleh, takwa, dan tidak menggunakan jabatan untuk memcari uang dan harta duniawi, dan meniatkan tindakannya itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat. Jika keputusan hukum tidak ditangani oleh orang-orang yang yang bersih hatinya, pasti keputusannya akan menimbulkan masalah dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan hanya memuaskan orang fasik dan zhalim. Itu yang disebut hukum jahilillah. Allah telah memgingatkan agar tidak sekali-kali memggunakan hukum jahiliyyah Firman Allah, siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir (Al-Maidah : 44), orang-orang zhalim (Al-Maidah :45), orang-orang fasik (Al-Maidah : 47). Hukum atau aturan yang dilandasi oleh hawa nafsu, kebodohan, keserakahan, dan kepentingan pribadi atau golongannya, dipastikan hanya akan menimbulkan kemadharatan dan bencana kemanusiaan. Ada orang-orang yang sengaja menentang hukum Allah karena sempitnya pandangan dan tidak ada kefahaman Agama secara benar ingin memakaakan berlakunya kebenasan hawa nafsu dan menghina hukum Allah yang sah. Kedua, jalan musyawarah. Musyawarah adalah upaya mengakomodir berbagai pendapat dan masukan dari peserta, namun keputusan musyawarah bukan didasarkan atas suara terbanyak, melainkan berdasar pertimbangan terbaik pimpinan musyawarah serta melihat maslahat dan madharatnya sebuah persoalan. Oleh karena itu seorang pimpinan mudyawarah harus orang paling dekat kepada Allah, paling bersih hatinya, paling takwa, paling zuhud, dan semua keputusannya demi kepentingan umat tanpa ada unsur kepentingan pribadi. KUHP yang baru harus diwaspadai karena telah mengikuti kemauan iblis dan musuh-musuh Islam, memberikan kelonggaran kepada sex bebas, membungkam rakyat kritis, dan upaya mengkultuskan pemimpin zhalim. Bandung, 20 Rajab 1447.
Antara Pengaruh Teknologi Digital dan Kasih Sayang Orang Tua
Oleh: Fadhil As. Mubarok | Chairman of MUBAROK INSTITUTE 1. REKONSILIASI TEKNOLOGI DAN KASIH SAYANG UNTUK MEMBANGUN GENERASI EMAS DI ERA DIGITAL Menurut saya, peradaban manusia saat ini tengah berada di puncak revolusi digital yang sangat pesat. Salah satu fenomena yang paling kasat mata adalah bagaimana teknologi mampu melampaui batas-batas ruang kelas konvensional. Kita menyaksikan anak-anak usia dini kini memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap informasi, seperti halnya anak saya yang fasih berbahasa Inggris hanya dengan aktif menonton YouTube, bahkan sejak kecil sekitar usia satu tahun bahasa pertama yang dia ucapkan adalah bahasa Inggris lalu kemudian bahasa Indonesia. Secara kognitif, ini adalah lompatan besar bagi masa depan sumber daya manusia kita. Namun, di balik kecanggihan tersebut, muncul sebuah pertanyaan fundamental: mampukah perangkat digital (HP) menggantikan sentuhan kasih sayang dalam membentuk jiwa seorang anak? A. Kasih Sayang Orang Tua yang Tidak Diberikan oleh Algoritma Secara sosiologis, HP dan platform digital berfungsi sebagai instrumen teknis yang menawarkan efisiensi tanpa batas. YouTube menyediakan input pengetahuan yang masif, yang jika dikelola dengan baik, akan menjadi modal intelektual yang kuat bagi anak. Namun, kita harus menyadari bahwa teknologi digital bersifat mekanis dan satu arah. Ia mampu memberikan kepintaran, tetapi ia tidak memiliki hati. Ia bisa mengajarkan kosa kata, tetapi ia tidak mampu mengajarkan makna di balik sebuah empati. Di sinilah peran kasih sayang orang tua menjadi krusial sebagai fondasi substantif. Jika teknologi adalah \"alat\" untuk mencerdaskan otak, maka kasih sayang adalah \"ruh\" untuk menghidupkan karakter. Kasih sayang orang tua menciptakan ruang interaksi dua arah yang tidak mungkin diberikan oleh algoritma manapun. Melalui kasih sayang, seorang anak belajar tentang nilai-nilai kejujuran, etika, dan adab. Tanpa kehadiran kasih sayang yang nyata, anak yang pintar secara digital berisiko tumbuh menjadi pribadi yang individualis dan kehilangan kepekaan sosial—sebuah fenomena yang dalam sosiologi disebut sebagai alienasi diri. B. Kunci Persaingan Global Dalam perspektif hukum dan perlindungan anak, memberikan kebebasan akses teknologi tanpa dibarengi dengan kasih sayang yang berupa pendampingan adalah sebuah bentuk pengabaian terselubung. Secara yuridis, orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan material atau pendidikan teknis anak, tetapi juga wajib memberikan perlindungan mental dan emosional. Kecerdasan bahasa Inggris hasil dari YouTube hanyalah sebuah \"kulit\" luar; sedangkan \"isi\" dari kemanusiaan anak tersebut ditentukan oleh seberapa besar cinta dan perhatian yang ia terima dari lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonsiliasi atau keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pemberian kasih sayang. Kita tidak boleh anti-teknologi, karena itu adalah kunci persaingan global. Namun, kita juga tidak boleh menjadi \"orang tua digital\" yang menyerahkan sepenuhnya pengasuhan kepada HP. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriotik dan religius, kita harus memastikan bahwa generasi masa depan Indonesia adalah generasi yang \"cerdas secara digital, namun santun secara moral.\" Seorang anak yang hebat adalah mereka yang mampu berdiskusi dengan dunia melalui bahasa internasionalnya, namun tetap memiliki kerendahan hati untuk tunduk pada nilai-nilai agama dan hormat kepada orang tua. Teknologi adalah sarana untuk terang benderangnya masa depan, tetapi kasih sayang adalah kompas yang memastikan kita tetap berada di jalan yang benar. 2. MANIFESTO PEMBENTUKAN MANUSIA SUBSTANTIF MENUJU INDONESIA EMAS Ulasan artikel ini akan menarik benang merah yang lebih kuat antara IPTEK (teknologi), Sosiologi Keluarga (kasih sayang), dan Visi Besar Kenegaraan (Asta Cita). Draf ini akan mengeksplorasi bagaimana pola asuh di level mikro (keluarga) berdampak pada kualitas bangsa di level makro. Dunia hari ini tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Digitalisasi telah menciptakan \"desa global\" di mana seorang anak di sudut desa terpencil dapat fasih meniru aksen London atau New York melalui YouTube. Ini adalah berkah teknologi yang tak terbantahkan. Namun, sebagai insan yang mendalami hukum dan sosiologi, kita harus melihat melampaui fenomena permukaan tersebut. Ada dialektika yang mendalam antara peran perangkat keras (HP) sebagai mesin kecerdasan dan peran perangkat lunak (kasih sayang) sebagai pembentuk karakter manusia yang utuh. A. Teknologi sebagai Akselerator Intelektual Secara teknis, perkembangan teknologi digital adalah perwujudan dari kemajuan peradaban. HP dan internet adalah instrumen pemberdayaan. Ketika seorang anak pandai berbahasa Inggris lewat YouTube, ia sedang membangun \"Digital Capital\" atau modal digital. Ini selaras dengan semangat transformasi bangsa untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia. Kita memerlukan generasi yang kompetitif secara internasional, yang tidak gagap teknologi, dan mampu menyerap informasi secepat kilat. Namun, teknologi memiliki keterbatasan eksistensial. Ia bersifat atomistik—cenderung memisahkan individu dari realitas sosialnya. Algoritma YouTube hanya peduli pada apa yang \"disukai\" anak, bukan apa yang \"dibutuhkan\" oleh moralitas anak. Di sinilah letak risikonya: kita bisa melahirkan generasi yang cerdas secara kognitif namun kering secara spiritual dan sosial. Generasi yang mahir bicara dalam bahasa asing, namun kehilangan kata-kata saat harus menunjukkan empati kepada sesama. B. Kasih Sayang sebagai Fondasi Substantif dan Yuridis Di sisi lain, kasih sayang bukanlah sekadar emosi sentimental. Dalam perspektif sosiologis, kasih sayang adalah bentuk sosialisasi primer yang paling fundamental. Ia adalah transfer nilai (value transfer) yang tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan manapun. Kasih sayang orang tua memberikan \"Rasa Aman Psikologis\" yang menjadi modal utama bagi anak untuk berani mengeksplorasi dunia. Secara hukum, khususnya dalam kerangka perlindungan anak dan nilai-nilai hukum keluarga, kasih sayang adalah hak asasi anak yang bersifat absolut. Peran orang tua sebagai pendamping adalah kewajiban yang tidak bisa didelegasikan kepada mesin. Jika HP memberikan \"informasi\", maka kasih sayang memberikan \"transformasi\". Orang tua yang hadir secara utuh—bukan sekadar hadir secara fisik tapi sibuk dengan gadget masing-masing—adalah kunci dari pembentukan karakter yang berintegritas. C. Integrasi dalam Visi Asta Cita dan Pembangunan Bangsa Jika kita tarik ke ranah yang lebih luas, visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita mengenai penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, haruslah berjalan beriringan dengan penguatan karakter bangsa. Pembangunan manusia bukan hanya soal mencetak robot-robot cerdas yang pandai koding atau berbahasa asing, melainkan mencetak manusia yang patriotik, jujur, dan pro-rakyat. Korupsi, degradasi moral dan hilangnya rasa cinta tanah air seringkali berakar dari pola asuh yang kehilangan ruh kasih sayang dan bimbingan nilai di masa kecil. Anak yang hanya dibesarkan oleh layar gadget tanpa sentuhan nilai substantif akan tumbuh menjadi pribadi pragmatis yang kehilangan kompas moral. Sebaliknya, anak yang dididik dengan keseimbangan antara akses teknologi dan limpahan kasih sayang akan tumbuh menjadi pemimpin yang visioner: ia menguasai alat (teknologi) untuk membangun bangsa, namun hatinya tetap tertambat pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini untuk menuju generasi yang terang benderang maka kita tidak perlu mempertentangkan antara HP dan kasih sayang. Keduanya harus ditempatkan dalam posisi yang proporsional. Teknologi digital adalah sarana untuk meraih \"Indonesia Terang Benderang\" melalui kecerdasan kolektif. Namun, kasih sayang adalah energi yang memastikan cahaya tersebut tidak membakar karakter anak bangsa. Kita merindukan generasi yang tangan kanannya menggenggam teknologi tercanggih, namun tangan kirinya tetap menggandeng erat nilai-nilai adab dan tradisi. Itulah manusia substantif yang sesungguhnya—sosok yang mampu membawa Indonesia mengaung sebagai Macan Asia, bukan karena kekuatan otot atau mesin semata, melainkan karena kekuatan integritas dan karakter yang dibangun dari rumah yang penuh kasih sayang. 3. DIALEKTIKA TEKNOLOGI DAN KASIH SAYANG MENYEMAI INTEGRITAS GENERASI DI ERA DIGITAL Peradaban hari ini sedang mempertontonkan sebuah paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital telah merobohkan tembok-tembok keterbatasan informasi. Kita melihat fenomena anak-anak kecil yang, meski belum pernah menginjakkan kaki di luar negeri, sudah fasih berbahasa Inggris hanya karena aktif berinteraksi dengan YouTube. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi digital memiliki pengaruh akseleratif terhadap kecerdasan kognitif anak. Namun, di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan eksistensial bagi kita sebagai orang tua dan pendidik: di manakah posisi kasih sayang di tengah kepungan algoritma digital tersebut? A. Membangun Struktur Karakter Anak Secara sosiologis, teknologi digital seperti HP adalah instrumen \"Artificial Intelligence\" (kecerdasan buatan), sedangkan kasih sayang adalah \"Human Intelligence\" (kecerdasan manusiawi) yang bersifat substantif. Pengaruh teknologi digital pada anak cenderung bersifat teknis-intelektual. Ia membentuk anak menjadi pribadi yang kompetitif secara global. Namun, jika pengaruh ini tidak dibarengi dengan kasih sayang, kita sedang mempertaruhkan sisi kemanusiaan anak. Teknologi mampu memberikan pengetahuan, tetapi ia gagal memberikan hikmah. Ia bisa memberikan kosa kata, tetapi ia tidak mampu memberikan rasa empati. Perbandingan antara pengaruh HP dan kasih sayang orang tua dapat dilihat dari dampaknya terhadap karakter. Anak yang mahir berbahasa Inggris melalui YouTube menunjukkan keberhasilan transfer informasi. Akan tetapi, tanpa kehadiran kasih sayang yang nyata—dalam bentuk perhatian, pelukan, dan dialog hangat—kecerdasan tersebut menjadi hambar. Kasih sayang orang tua adalah fondasi yang membangun struktur emosional anak. Dalam perspektif hukum, memberikan fasilitas gadget tanpa memberikan kasih sayang dan pengawasan adalah bentuk \"penelantaran batin\" yang dapat merusak tumbuh kembang anak secara jangka panjang. Jika kita kontekstualisasikan dengan visi besar bangsa dalam Asta Cita, pembangunan manusia Indonesia haruslah berakar pada karakter yang bersih dan jujur. Integritas tidak bisa diajarkan oleh video YouTube; ia hanya bisa ditularkan melalui keteladanan dan kasih sayang orang tua. Kita menginginkan generasi yang \"Terang Benderang\"—generasi yang tidak hanya mampu menguasai teknologi asing untuk memajukan ekonomi, tetapi juga memiliki keteguhan moral untuk tidak mengkhianati bangsanya melalui korupsi atau perilaku amoral. B. Ketulusan Kasih Sayang dan Peran Tekhnologi Secara Syar’iyyah, anak adalah amanah yang harus dijaga jasmani dan ruhaninya. Kecerdasan digital adalah bekal untuk menguasai dunia (wasilah), namun kasih sayang dan pendidikan akhlak adalah bekal untuk keselamatan dunia dan akhirat (ghoyah). Orang tua tidak boleh kalah oleh algoritma. Kehadiran fisik dan batin orang tua di samping anak saat mereka belajar dari internet adalah kunci agar teknologi tidak menjadi \"tuhan\" baru yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pengaruh teknologi digital dan kasih sayang haruslah berjalan dalam satu tarikan napas yang harmonis. Teknologi adalah sarana agar anak kita bisa terbang tinggi sebagai burung Garuda yang disegani, namun kasih sayang adalah akar yang memastikan mereka tetap berpijak pada bumi pertiwi. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita menjadi cerdas secara digital namun yatim secara emosional. Hanya melalui perpaduan antara kecanggihan teknologi dan ketulusan kasih sayang, kita dapat mewujudkan transformasi Indonesia menuju kekuatan alternatif dunia yang disegani karena kecerdasan dan integritasnya. Artikel ini telah mengintegrasikan seluruh elemen yang saya bahas mulai dari pengaruh teknis teknologi hingga kedalaman nilai kasih sayang orang tua dalam kerangka sosiologis dan hukum untuk membangun peradaban manusia yang lebih baik.(*)
EDITORIAL
POLRI berdiri di simpang jalan sejarah. Mandat konstitusional untuk melindungi dan mengayomi rakyat kini terancam oleh budaya lama yang menutup diri, impunitas, serta orientasi kekuasaan. Reformasi kepolisian yang digulirkan sejak dua dekade lalu belum juga menyentuh akar persoalan. Yang muncul baru reformasi prosedural, bukan kultural. Kini saatnya langkah berani diambil: potong satu generasi untuk menyelamatkan masa depan Polri. Makna “memotong satu generasi” bukanlah ajakan untuk membinasakan, melainkan membersihkan. Generasi lama yang masih terjebak dalam pola pikir feodal dan militeristik mesti digantikan oleh kepemimpinan baru yang profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi sejati tak mungkin lahir tanpa perombakan kepemimpinan. Sejarah menunjukkan, setiap lembaga yang gagal memperbarui dirinya akan tumbang di tangan zaman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah menegaskan posisi Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mandiri dan terpisah dari militer. Namun, hukum di atas kertas tidak otomatis menjelma dalam tindakan. Amnesty International dalam Unfinished Business: Police Accountability in Indonesia (2009) mencatat lemahnya mekanisme akuntabilitas dan masih kuatnya budaya impunitas. Human Rights Watch pun menyoroti penggunaan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil. Kelemahan ini tak hanya melukai publik, tetapi juga merusak kehormatan Polri itu sendiri. Reformasi tanpa pergantian generasi kepemimpinan hanya melahirkan “reformasi setengah hati”. Harold Crouch dalam Political Reform in Indonesia after Soeharto menegaskan bahwa perubahan sejati menuntut keberanian mengganti elit lama yang mengakar pada struktur lama. Muhamad Haripin dan Sarah Nuraini Siregar dalam kajian BRIN (The Defects of Police Reform in Indonesia) menyebut reformasi Polri gagal karena lebih menitikberatkan pada instrumen birokrasi, bukan transformasi budaya. Langkah radikal diperlukan. Pertama, audit etik dan kinerja terhadap perwira menengah dan tinggi harus dilakukan melalui mekanisme vetting terbuka. Mereka yang terindikasi menutup pelanggaran atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan mesti dipensiunkan dini secara terhormat. Kedua, perkuat lembaga pengawas eksternal yang benar-benar independen. Komnas HAM dan Ombudsman harus memiliki akses penuh terhadap penyelidikan kasus pelanggaran. Ketiga, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) mesti direformasi total agar tidak menjadi “polisi di antara polisi” yang kehilangan objektivitas. Keempat, pendidikan ulang dengan kurikulum baru berbasis HAM, community policing, dan de-eskalasi konflik wajib diterapkan. Seperti ditegaskan dalam Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity terbitan UNODC, integritas hanya tumbuh melalui sistem pendidikan dan penghargaan yang konsisten. Kofi Annan pernah berkata, “Tanpa keadilan, tak akan ada perdamaian yang abadi.” Pesan itu relevan bagi Indonesia. Tanpa akuntabilitas yang nyata atas pelanggaran aparat, reformasi Polri hanya menjadi jargon. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan pernyataan normatif. Proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, agar rasa percaya publik dapat tumbuh kembali. Tentu, langkah ini tidak mudah. Akan ada resistensi dari dalam tubuh kepolisian sendiri. Namun, keberanian untuk berubah adalah ukuran sejati profesionalisme. Seperti halnya bangsa-bangsa lain yang sukses menata ulang lembaga kepolisiannya—Jepang pasca-Perang Dunia II, atau Georgia pasca-revolusi mawar—reformasi menyakitkan pada awalnya, tetapi menyelamatkan di kemudian hari. Reformasi Polri bukan semata proyek kelembagaan, melainkan fondasi bagi masa depan demokrasi Indonesia. Polisi adalah wajah pertama negara di mata rakyat. Bila wajah itu keras dan tak ramah, maka kepercayaan publik akan lenyap. Sebaliknya, bila Polri menegakkan hukum dengan nurani dan akal sehat, rakyat akan kembali percaya bahwa negara berpihak pada keadilan. Kini pilihan di tangan pemerintah dan pimpinan Polri: mempertahankan status quo atau memotong satu generasi demi lahirnya kepolisian baru yang profesional, humanis, dan bersih. Reformasi Polri bukan opsi—ia adalah keniscayaan sejarah. (*)
READ MORE
POPULER
BERITA TERKINI
