POLITIK
Pemerintah Indonesia Minta Dunia Internasional Tidak Lupakan Kekejaman Israel Selama Perang Gaza
Jakarta | FNN - Hamas, Palestina dan Israel secara resmi sepakat melakukan gencatan senjata di Gaza, Palestina yang akan diberlakukan mulai Minggu (19/1/2025). Kesepakatan tersebut, diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Kamis (16/1/2025). Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang baru saja disepakati itu. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa gencatan senjata ini bukan hanya kemenangan bagi Palestina, tetapi juga kemenangan bagi kemanusiaan secara keseluruhan. \"Gencatan senjata ini merupakan kemenangan Palestina, dan yang paling utama adalah kemenangan kemanusiaan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025). Menurut dia, bangsa Palestina telah memberikan pengorbanan luar biasa selama 15 bulan perang dan mengubah sejarah perlawanan mereka menjadi perang kemerdekaan. \"Gencatan senjata ini bukanlah akhir, melainkan babak baru perjuangan bangsa Palestina menuju kemerdekaan,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini menegaskan, bahwa bangsa Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, bersama seluruh warga dunia yang memiliki semangat yang sama, harus mensyukuri momentum ini sebagai momentum kemenangan keadilan dan kemanusiaan. \"Saya menghimbau umat Muslim di Indonesia untuk melakukan sujud syukur,\" kata Wamenlu Anis Matta. Ia berharap gencatan senjata ini dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. \"Kita juga mendorong masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional ikut berkontribusi untuk membangun kembali Palestina yang telah luluh-lantak karena perang, baik melalui bantuan kemanusiaan, maupun bantuan di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia,\" ajaknya Anis Matta meminta dunia internasional tidak boleh melupakan kekejaman Israel selama Perang Gaza dan mendukung Majelis Pidana Internasional (ICC) memperjuangkan keadilan bagi korban. \"Israel harus bertanggung jawab atas genosida yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Palestina,\" tegas Anis Matta. Dukungan pemerintah Indonesia ini, menurut Anis Matta, merupakan perwujudkan amanat konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (ida).
Keterlibatan Dalam Berbagai Platform Kerjasama Dinilai Dapat Memperkuat Suara-suara Indonesia di Tingkat Global
Jakarta | FNN - Ketua Komisi I DPR 2005-2010 berharap semua partai politik (parpol), terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung kebijakan pemerintah masuk menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, China dan Afrika Selatan) secara moral dan politik. Hal itu merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Sebab, dunia diketahui dalam kondisi tidak baik-baik saja, dimana banyak titik-titik hotspot yang bisa mengarah pada konflik dan perang secara global. Penegasan tersebut, disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Indonesia Resmi Gabung BRICS, Apa Targetnya?, Rabu (15/1/2025) sore. \"Jadi saya kira kira begini, kita semua bukan hanya partai politik, apalagi partai politik yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan kita, semua memang punya kewajiban beban moril secara politik untuk membantu dan mendukung pemerintah di dalam menciptakan mesin pertumbuhan baru secara ekonomi,\" kata Mahfuz Sidik. Mahfuz berpandangan, langkah pemerintah Indonesia masuk menjadi anggota BRICS merupakan terobosan kerjasama ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo dengan pertimbangan geopolitik yang matang. Presiden memprediksi situasi dunia sekarang bisa berkembang cepat pada potensi konflik peperangan, sehingga diperlukan kerjasama ekonomi yang bisa meminimalkan potensi konflik tersebut, agar muncul mesin pertumbuhan baru. \"Dan untuk mendapatkan capaian itu, maka Ditjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan) di aktivasi kembali. Agar tidak sekedar menjalankan fungsi diplomasi luar negeri saja, tetapi juga untuk mengintegrasikan semua kepentingan dari kementerian teknis di dalam kerjasama bilateral regional maupun multilateral,\" ujarnya. Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengatakan, Presiden Prabowo akan mengambil banyak langkah terobosan dalam kebijakan politik luar negerinya selama 5 tahun ke depan. \"Langkah-langkah terobosan ini pada awalnya juga membuat elemen-elemen di pemerintahan tergopoh-gopoh, tapi sekarang semua pejabat di kementerian sudah mulai mengakselerasinya agar punya kesadaran dan pemahaman tentang geopolitik ,\" ujar Mahfuz Sidik. Mahfuz menambahkan, bahwa langkah-langkah terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka mengembangkan platform kerjasama regional maupun multilateral merupakan upaya memitigasi terhadap situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. \"Semakin banyak platform kerjasama bilateral dan multirateral yang akan kita masukin, tidak hanya BRICS, agar nasional interest kita semaksimal mungkin dapat diperjuangkan. Kita berharap Kemenlu tidak hanya mengambil porsi sebagai event organizer saja, tapi harus menjadi leading sector di dalam mengelola semua platform kerjasama tersebut,\" pungkasnya. Politik Luar Negeri Bebas Aktif Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar (Kemenlu) RI Rolliansyah Soemirat mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mereformasi lembaga lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama selatan-selatan. \"Karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pengumuman bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh di BRICS,\" kata Rolliansyah (Roy) Soemirat. Indonesia, kata Roy Soemirat, berkomitmen untuk mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan. Sehingga Indonesia akan menjalin kerjasama multirateral lainya, tidak hanya BRICS. \"Kalau soal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kita masih dalam proses menjadi anggota. Sehingga nantinya bisa mengambil manfaat dari partisipasi kita baik di OECD maupun di dalam BRICS,\" katanya. Roy Soemirat beralasan mengapa Indonesia lebih dahulu memilih menjadi anggota BRICS ketimbang OECD, karena lebih realistis dalam meningkatkan peran politik luar negerinya saat ini. \"Paling tidak kita pegang dulu itu, yang ingin kita raih. Ini yang paling realistis, dan assessmentnya sudah menjadi keputusan bersama tidak hanya di Kementerian Luar Negeri saja,\" ujarnya. Kemenlu menegaskan, bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, tidak melanggar kebijakan politik Luar negeri bebas aktif. Indonesia justru sedang menerapkan politik bebas aktif. \" Jadi kita tidak tertarik untuk bergabung dengan adanya rivalitas kelompok negara tertentu yang saling mengeksklusifkan diri dan saling menyerang rivalnya. Tujuan kita bergabung adalah agar dapat memberikan manfaat kepada semua negara. Tanpa harus terlibat dengan rivalitas negara-negara atau kelompok negara lain,\" tegasnya. Indonesia berharap menjadi jembatan antara negara berkembang atau selatan-selatan dengan negara maju atau kelompok negara tertentu di tingkat global. \"Jadi politik luar negeri bebas aktif itu, tidak dapat di identikkan dengan isu pasif atau diartikan netral. Tapi kita akan mengambil kebijakan yang paling baik bagi bangsa dan negara kita. Kita akan memilih berdasarkan kepentingan nasional,\" tegasnya. Pakar Hubungan International Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra sependapat dengan Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat. Ia mengatakan, dalam konteks bebas aktif politik luar negeri itu, tidak dapatkan Indonesia berada di tengah dan bersikap netral. \"Semua kebijakan politik luar negeri kita harus berdasarkan kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional Indonesia bergabung ke BRICS itu, murni kepentingan ekonomi dan geopolitik,\" kata Radityo Dharmaputra. Radityo menilai sudah banyak negara yang menjadi anggota BRICS mendapatkan manfaat positif antara lain membuka pasar baru dalam mengirim atau mengekspor barang-barang komoditas tertentu. \"Indonesia juga bisa menjadi jembatan dan tidak terlibat dalam rivalitas negara atau kelompok negara. Beberapa hari lagi Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika, dan sebelum dilantik sudah mengancam akan memberikan sanksi negara yang bergabung ke BRICS. Dengan ada Indonesia, diharapkan tensi politik Trump bisa turun,\" ujarnya. Pakar Hubungan International Universitas yakin, bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengitung kalkulasi dampak politiknya apabila Indonesia menjadi anggota BRICS, termasuk kemungkinan akan mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. \"Jadi era Pak Prabowo ini, saya melihat Indonesia akan menggunakan banyak platform kerjasama, tidak hanya forum G-7 yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Indonesia juga berusaha untuk menjembatani kelompok-kelompok yang bersitegang,\" katanya. Tentu saja hal ini, menurutnya, akan menjadi pengalaman baru bagi Indonesia dalam berdiplomasi dalam forum-forum inklusif dan eksklusif, tidak hanya kerjasama dengan negara-negara maju, tapi juga dengan negara selatan-selatan. \"Dan ini juga akan menjadi jembatan untuk menguatkan suara-suara Indonesia di tingkat global. Apakah ini berhasil atau tidak, salah satu kuncinya adalah diplomat. Apakah diplomat yang ditempatkan di level itu, sudah punya pengalaman tinggi dan reputasi,\" pungkasnya. (ida).
Anis Matta: Indonesia Ingin Proses Politik di Suriah Berjalan Damai dan Hentikan Kekekerasan
Jakarta | FNN - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengatakan, Pemerintah Indonesia konsen pada dua hal dalam mendukung Pemerintahan Sementara Suriah pasca tumbangnya rezim Bashar Al Assad. Yakni pada integritas wilayah dan pembangunan ulang kembali Suriah. \"Jadi itu dua konsen besar pemerintah Indonesia yang menjadi landasan utama dalam mendukung pemerintah transisi sementara di Suriah,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (12/1/2025). Hal itu disampaikan Wamenlu Anis Matta saat menjadi narasumber dalam Seminar Internasional bertajuk \'Kebangkitan Syam dan Masa Depan Dakwah Dunia Islam yang diselenggarakan Universitas Islam As-Syafi\'iyah (UIA, Jakarta, Sabtu (12/1/2025). Pemerintah Indonesia, kata Anis Matta, mendesak semua pihak yang bertikai di Suriah untuk menghentikan kekerasan dan mulai melakukan proses politik yang damai. \"Dalam hal proses politk, pemerintah Indonesia mendorong penyelesaian politik yang melibatkan semua pihak di Suriah dengan tetap menghormati kedaulatan kemerdekaan persatuan dan integritas,\" ujarnya. Karena itu, Anis Matta berharap Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus melakukan engagement atau keterlibatan terbatas dan terukur dengan Pemerintahan Sementara Suriah. \"Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan KBRI Damaskus, khususnya dengan Pak Dubes (Wajid Fauzi). Kita mendapatkan laporan dari hari ke hari dan kita terus melakukan engagement,\" katanya. Wamenlu RI Urususan Dunia Islam ini mengatakan, kepentingan Indonesia yang terkait dengan Pemerintahan Sementara Suriah adalah dalam konteks melakukan upaya perlindungan maksimal bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di sana. \"Termasuk juga menjaga aset-aset KBRI Damaskus yang ada di sana. Kita sudah melakukan pemulangan WNI di Suriah, banyak yang minta dievakuasi dan dikembalikan ke Indonesia,\" ungkapnya. Secara umum, lanjut Anis Matta, keamanan WNI di Suriah relatif terjaga dengan baik. Kendati demikian, pemerintah Indonesia terus memantau dinamika dan perkembangan politik, serta keamanan di lapangan. Pemerintah Indonesia terus melakukan konsultasi dengan negara mitra di Kawasan Timur Tengah (Timteng) dalam upaya bersama mendukung proses politik inklusif yang akan diambil Pemerintahan Sementara Suriah. \"Saya menerima banyak WA (WhatsApp Messenger) supaya Pemerintah Indonesia segera melakukan kunjungan resmi ke sana, paling tidak di level Menteri . Dan terlibat dalam proses pembangunan ulang pembangunan kembali Syria di dalam bentuk investasi,\" ujarnya. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang juga Pakar Geopolitik Global ini mengatakan, situasi di Suriah saat ini masih sangat rapuh, tidak bisa diprediksi seperti kejatuhan rezim Bashar Al Assad yang mendadak. \"Dalam pengamatan pribadi saya, situasi di Suriah secara umum masih sangat rapuh, apalagi jika ada kesepakatan geopolitik lagi antar negara beberapa negara yang bersifat tertutup,\" katanya. Menurut Anis Matta, kejatuhan rezim Bashar Al Assad yang digulingkan oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan terbentuknya Pemerintah Sementara Suriah sekarang tidak lepas dari kesepakatan geopolitik global \"Apa yang terjadi di Suriah menjadi satu preseden tersendiri. Kejatuhan Basyar Al Assad pada bulan Desember lalu, benar benar di luar perkiraan banyak orang. Ada semacam kesepakatan geopolitik terbatas,\" katanya. Sehingga kelompok HTS yang sebelumnya dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat didukung dan bisa menggulingkan Bashar Al Assad dalam waktu relatif singkat tanpa perlawanan berarti dari pemerintah. \"Negara-negara barat, Amerika dan Eropa mendukung pemerintahan transisi. ini Sedangkan Rusia dan Iran yang pernah punya kendali penuh di Suriah tengah memantau situasi perkembangan di lapangan,\" katanya. Anis Matta menilai situasi di Suriah sekarang menjadi persoalan geopolitik terbesar di dunia saat ini. Ia mengatakan, ada empat aktor regional yang aktif menentukan masa depan Suriah. \"Yaitu Rusia, Iran, Turki dan Israel. Kelompok yang didukung Rusia dan Iran, saat ini mundur selangkah, tapi bukan menyerah. Turki punya kepentingan untuk memerangi kelompok Kurdi, sedangkan Isarel semakin intensif mengambil wilayah Suriah,\" katanya. Anis Matta menambahkan, negara-negara kunci di Kawasan Timteng, selain Amerika dan Uni Eropa, Rusia, Iran, Turki dan Israel seperti Mesir, Yordania, Irak, Arab Saudi dan Qatar juga ingin menyelaraskan kepentingan nasionalnya di Suriah. \"Terlepas dari hal itu, peristiwa ini sebagai kesempatan bersejarah, mengapa kita mendukung transisi pemerintahan yang damai melalui proses politik. Karena masa depan Suriah, selayaknya berada di tangan masyarakatnya sendiri,\" pungkas Anis Matta. (*).
Kader Muda Al Washliyah Harus Ikut Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas 2045
Medan | FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh kader Gerakan Pemuda Al Washliyah bersama pemerintah untuk menjalankan dan mensukseskan program Asta Cita pemerintah. Hal itu ditegaskan oleh Kapolri yang diwakili Dirsosbud Baintelkam Polri Brigjend Pol Nanang Rudi Supriatna pada acara HUT ke-84 Gerakan Pemuda Al Washliyah di halaman Universitas Al Washliyah Jalan SM Raja, Jumat (10/1/2025) malam. Menurut Kapolri, dalam pidato pertamanya setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Namun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen bangsa harus terlibat aktif dalam menghadapi ancaman dan tangan yang dihadapi. Untuk meraih target tersebut, lanjut Kapolri, presiden telah membuat visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang memiliki tiga pilar utama, delapan visi dan tujuh program prioritas. \"Dalam mendukung program tersebut Polri telah berkomitmen dan telah melakukan tindakan nyata sesuai dengan tupoksi kami,\" ujar Kapolri. Kapolri juga mengajak seluruh kader GPA untuk bersama-sama pemerintah mendukung program Asta Cita dan program-program prioritas lainnya. \"Saya atas nama Kepolisian Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun GPA yang ke-84. Semoga sejalan dengan thema kegiatan, \'Kokohkan Persatuan Pemuda dalam Bingkai Merah Putih Menuju Indonesia Emas 2024\', GPA bersama-sama pemerintah dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat ini. Terutama dalam memajukan ilmu, iman dan amal untuk kemandirian bangsa. Tidak hanya berkaitan dengan kemajuan ekonomi, tapi juga mencakup kemandirian pendidikan, sosial dan keamanan,\" ujar Kapolri. Sementara itu, Ketua Umum GPA, Aminullah Siagian, S.PdI dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri yang diwakili Brigjend Pol Nanang Rudi Supriatna. Kehadiran Kapolri di acara HUT ke-84 GPA menunjukkan komitmen Polri untuk bersama-sama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Aminullah, dalam perjalanan sejarah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Al Washliyah yang dideklarasikan di Medan pada 30 November 1930 dan GPA dilahirkan pada tanggal 11 Januari 1941 atau 4 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945. \"Artinya jauh sebelum negara ini merdeka Al Washliyah dan GPA telah dilahirkan oleh alumni Maktab Islamiyah dan pelajar di Madrasah Al Hasaniyah, Diantara mereka adalah Abdurrahman Shihab, Ismail Banda, Arsyad Thalib Lubis, Adnan Nur Lubis, dan Yusuf Ahmad Lubis. Mereka adalah para ulama yang turut ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengorbankan harta dan nyawa. Sejarah telah mencatat bahwa untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, Al Washliyah turut ikut serta di dalamnya. Saat ini Al Washliyah berusia hampir satu abad. Oleh sebab itu catatan penting tentang sejarah dan kontribusi Al Washliyah tidak boleh hilang dan diabaikan walaupun darah menjadi taruhannya,\" ujar Aminullah. Momentum HUT ke-48 ini, lanjut Aminullah, GPA harus menjadi pilar utama dalam menghawal kemaslahatan umat mulai dari Sabang sampai Merauke. Setidaknya GPA bisa melakukan hal-hal positif di kancah nasional maupun lokal. \"Karena itu atas nama Pimpinan pusat GPA, kita sambut dengan gembira bahwa usia yang sudah tidak muda lagi organisasi ini, tidak lagi diragukan dalam hal mengkonsolidasikan potensi arah bangsa dan negara. GPA wajib mendistribusikan para kadernya di sektor pemerintahan, demi mengkawal dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mari kita bantu kita kawal pemerintah Prabowo-Gibran untuk menjalankan program yang sedang berjalan, untuk mewujudkan Asta Cita. Mari kita dukung TNI-Polri, hususnya polisi presisi,\" ujarnya. Aminullah juga mengajak seluruh kader GPA untuk bijak dalam menata kehidupan dan sportif dalam berteman. \"Jangan menghalalkan segala cara untuk menjual sesuatu, jangan injak kepala saudara dan temanmu, jangan menikam dari belakang, jangan berhianat dalam persahabatan dalam apapun itu, karena kita pun tidak mau dibuat seperti itu oleh orang lain. Jangan lakukan apapun yang kita tidak suka dilakukan pada diri kita, kalau bisa kita amalkan dan bisa benar-benar kita jalankan walaupun tidak mudah. Kadang mudah diucapkan tapi sulit untuk diaplikasikan,\" ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum PB Al Washliyah KH Masyhuril Khamis diwakili H Ismail Effendi dalam sambutannya mengatakan, waktu akan berjalan terus dan tak mungkin bisa mundur lagi. Dia mengajak seluruh kader GPA untuk memanfaatkan waktu dengan benar. \"Usia muda adalah usia produktif. Dalam mengurus organisasi rencanakan apa yang menjadi cita-cita ke depan, mau kemana dan mau jadi apa kita. Maka teruslah berjuang wahai seluruh kader Pemuda Alwashliyah,\" harapnya. Masyhuril Khamis juga berharap kader GPA tidak larut dengan suasana yang mencekam. Terkadang mungkin kita frustasi melihat suasana yang mencekam. tapi jangan juga menjadi apatis,\" ujarnya. Acara yang dihadiri seribuan kader GPA itu berlangsung meriah dan khidmat. Diawali dengan sholawatan dan pembacaan ayat suci Al Qur\'an juga diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng dan pemberian santunan kepada anak yatim serta diakhiri dengan tausyiah oleh al ustadz Abdil Ritonga. Hadir dalam acara HUT ke-84 GPA antara lain Kapolda Sumut diwakili Dir Intelkam Polda Sumut, Kombes Pol. Dwi Indra Maulana, S. IK, Ketua PB Al Washliyah H Ismail Effendi, Wakil Ketua Dewan Fatwa, Dr. H. Muhammad Nasir, LC, MA, Ketua PW Al Washliyah Sumut H Dedi Iskandar Batubara dan pengurus organ bagian, Rektor Univa Medan Prof. Dr. H. M. Jamil, M.A, Warek III UMN Syamsul Bahri MPd, alim ulama Al Washliyah, Ketua PW GPA Sumut Nurul Yakin Sitorus, Sekretaris Erwinsyah, pengurus GPA se-Sumut, pengurus GPA Banten, GPA Sumsel, GPA Pengurus GPA Banten, GPA Sulut, GPA Banda Aceh, GPA Kalimantan Utara dan GPA Sulawesi Tenggara serta PD Al Washliyah se-Sumut. (ZA)
Inilah Sejarah dan Dosa Hitam Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Jokowi akan menorehkan sejarah hitam yang tidak akan bisa dihapus, dilupakan atau ditelan oleh perjalanan waktu. Berdampak hukum akan menimpanya dirinya. Tak pelak dampak kerusakanya akan menjadi beban negara dan rakyat Indonesia. Terlacak dari penelusuran tindakan dan kebijakan Jokowi yang di luar kendali UUD 45 dan Pancasila, beberapa kebijakan yang merupakan dosa hitamnya, antara lain: 1. Regulasi dan kebijakan pemerintah selalu diputuskan melalui mekanisme yang jauh dari jangkauan publik dan kepentingan rakyat 2. Kebijakan asal asalan KA Cepat Jakarta Bandung, akan berdampak buruk dan sangat tidak perlukan oleh dan untuk rakyat. 3. Proses penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang tidak memperhatikan Accountability, Participation, Predictability, and Transparency. 4. Brutal dan represif dalam menyikapi pendapat dan aspirasi di ruang publik. 5. Ada 622 pelanggaran dan serangan terhadap kebebasan sipil meliputi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. 6. Penyempitan kebebasan ruang sipil di ranah digital. 7. Ada 89 peristiwa berkaitan dengan UU ITE, baik penangkapan, pelaporan, hingga pemenjaraan dengan total 101 korban. 8. Masifnya pembangunan dan Proyek Strategis Nasional yang memicu konflik terhadap masyarakat, perampasan tanah dan pengusiran warga dari tempat tinggalnya 9. 964 peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sektor sumber daya alam dan pembangunan. 10. Politik berkepihakan terhadap pemilik modal secara terang-terangan. 11. Memberikan \"karpet merah\" bagi kepentingan oligarki. 12. Aktor terbesar dalam konflik agraria; swasta 732 peristiwa, kepolisian 178 peristiwa, pemerintah 113 peristiwa, dan TNI 20 peristiwa. Contohnya kericuhan di Pulau Rempang. Ada konflik di wilayah adat masyarakat Seruyan. 13. Empat tahun pemerintahan Jokowi kultur kekerasan dan militeristik yang muncul secara terang-terangan. 14. Aktor-aktor keamanan dijadikan sebagai \"senjata\" untuk menyelesaikan berbagai masalah. 15. Gagalnya Jokowi melakukan pembenahan terhadap Polri.Gagal Merevisi UU Peradilan Militer dan potensi menguatnya militerisme. 16. Akuntabilitas BIN dan penyalahgunaan intelijen. 17. Dalam banyak kasus, hukum dijadikan sebagai alat penguasa untuk melakukan pembungkaman. 18. Ketidaknetralan dan politik cawe-cawe Jokowi dalam kajian ketatanegaraan merupakan bentuk penyimpangan dan penghianatan terhadap konstitusi. 19. Sudah 10 Tahun dan dua putaran UPR, Indonesia belum juga meratifikasi OPCAT untuk isu penyiksaan dan ICPPED di isu penghilangan paksa. 20. Melakukan kecurangan Pemilu dengan brutal dan TSM. 21. Menggunakan ijazah yang diduga palsu, berkali kali sidang di pengadilan mengalami jalan buntu tanpa bukti ijazah asli Jokowi 22. Kriminalisasi ulama dan pendakwah yang vocal menegakkan amar ma\'ruf dan nahi munkar. 23. Bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan di berbagai tempat selama rezim Jokowi berkuasa (al. kasus KM.50). 24. Mem- back up terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 25. Membungkam dan menjadikan DPR hanya jadi tukang stempel pemerintah. 26. Menyandera para Ketum Parpol. 27. Mematikan fungsi oposisi. 28. Membiarkan macam macam mafia ikut mengatur kebijakan pemerintah. 29. Menghidupkan kembali paham komunisme. 30. Membiarkan negara dijajah oleh China komunis. Bahkan membebaskan China membangun pemukinan chusus dengan dalih pembangunan reklamasi pantai. 31. Secara tidak langsung Presiden Jokowi bermain halus menggerogoti APBN untuk kepentingan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. 32. Jokowi dinilai membangun politik dinasti sebagai salah satu cara upaya dari penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara. 33. Menghidupkan kembali pemerinyah otoroter. Tahun 1998 mahasiswa sudah berhasil melakukan pergerakan untuk mewujudkan reformasi, tapi hari ini cita-cita reformasi terancam padam dan gagal. 34. Adanya pelemahan pemberantasan korupsi dan melindungi para koruptor. Akan berdampak terhadap kestabilan negara, berdampak pada praktik-praktik korupsi merebak kemana mana 35. Jokowi dinilai abai kepada kesejahteraan masyarakat. Kinerja para pejabat publik tidak mengendepankan fungsinya sebagai public service. 36. Melabrak aturan dan UU melalui tangan Paman Usman di MK, demi politik dinastinya. 37. Jokowi adalah pengkhianat terhadap gerakan Reformasi 1998. . 38. Jokowi membiarkan Kaesang menjadi Ketua Umum sebuah parpol padahal belum lama menjadi anggota Parpol PSI. Ternyata ada misi politik donastinya untuk menjadi Gibernur 39. Bersama DPR mengesahkan UU DKJ yang bakal memberi kekuasaan besar kepada Gibran di wilayah Aglomerasi. 40. Membuat UU Penyiaran yang akan memberangus kebebasan pers seperti zaman Orde Baru. 41. Bersama dengan DPR Jokowi hendak merevisi UU MK (yang pernah ditolak Mahfud MD), tujuannya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas, sama seperti dilemahkannya KPK. 42. Melalui Mendikbud meribah macam isi kirikulim berbau komunis. Akan menaikan biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) naik 500%. 43. Melalui Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi menyediakan 1 juta hektar lahan untuk digarap petani China (yang diduga kuat adalah Tentara Merah China), menambah jumlah tentara China yang sebelumnya masuk lewat TKA China”. 44. Melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pajak di sektor ekonomi bakal naik sampai 12%, semuanya bakal kena pajak. 45.Tarif Dasar Listrik, BBM terus naik tidak peduli ekonomi rakyat yang makin silit. 46. Hampir semua harga barang (dan jasa) bakal naik, sedangkan pendapatan tetap, PHK massal terus terjadi, dan peluang kerja sangat sulit terutama setelah membanjirnya TKA China. 47. Di era Jokowi China sangat diistimewakan termasuk ideologi komunis mulai merongrong ideologi Pancasila. 48. Kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang simpang siur, justru di gunakan untuk kepentingan politiknya. 49. Masifnya penggunaan pasal-pasal karet untuk membungkam kebebasan berekspresi. 50. Institusi polri digunakan sebagai pelindung kekuasaan yang akhirnya mengucilkan perlindungan terhadap rakyat. 51.Tidak serius melaksanakan agenda pemberantasan korupsi hingga melemahkan KPK. 52. Pengesahan UU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law merupakan tren buruk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 53. Dinyatakan bersalah atas buruknya kualitas udara, tapi presiden justru mengajukan banding. 54. Minimnya perlindungan hukum dan ham dalam praktik buruk pinjaman online (pinjol). 55. Persoalan Papua: dari otonomi khusus jilid ii, diskriminasi hingga kriminalisasi terhadap aktivis Papua semakin masif. 56. Mandeknya pembahasan RUU PKS dan RUU PRT menunjukan pemerintah tidak tegas memberikan perlindungan terhadap warga negara. 57. Watak buruk dan berbahaya pembanguna proyek dengan dalih Proyek Strategis Nasional ( PSN ). 58. Minimnya perlindungan negara terhadap pekerja migran di luar negeri. 59. Pepesan kosong janji untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan akan memberikan ganti rugi dan mengampuni kekejaman PKI sebagai korban. 60. Gagap dalam melakukan penanggulangan berbagai bencana alam. 61. (1) Beberapa proses yang tak lazim dalam pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada naskah akademik; (2) Ribuan halaman RUU Cipta Kerja dibahas dalam waktu sangat singkat dan cenderung berubah-ubah; (3) UU Cipta Kerja malah memandatkan pemerintah untuk melahirkan ratusan peraturan pelaksana baru; (4) UU Cipta Kerja banyak yang melayani kepentingan korporasi, salah satunya Pasal 57 yang mengubah Pasal 162 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ). (5)UU Cipta Kerja semakin memberi kewenangan yang besar terhadap Polri karena bisa menerbitkan perizinan berusaha sekaligus pendidikan dan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; (6) UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan yang berpotensi mendorong Polri lebih represif, antara lain mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (7) UU Cipta Kerja hanya memberikan ilusi investasi. 62. Utang negara yang ugal ugalan beresiko gagal bayar dan menyitaan aset negara. 63. Pemindan dan pembangunan IKN yang di serahkan ke pihak asing ( khususnya China ) sama dengan menjual ke daulatan negara dan takluk kepada penjajah gaya baru. 64. Polemik terkait nasib warga Kampung Susun Bayam, Jakarta, diusir oleh sekelompok petugas keamanan pada Selasa (21/5/2024). Tindakan semena mena, tidak mausiawi demi kepentingan penjajah gaya baru. 65. Program pemerintah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mendapat penolakan masyarakatbukan karena dinilai memberatkan pekerja. Tetapi melanggar konstitusi. 66. Jokowi begitu mudah mengubah dan membuat Keppres, UU, Perpu sesuai keinginan penjajah gaya baru tidak peduli merugikan rakyat. Kondisi tersebut otomatis akan menjadi beban berat bagi siapapun Presiden yang akan meneruskan estafet sebagai Presiden selanjutnya. Konsekuensi lebih lanjut Jokowi harus siap menerima resiko seberat beratnya atas kebijakan yang menyimpang dari Konstitusi UUD 45 dan Pancasila. (*)
Partai Gelora Usulkan Anak-anak yang Tak Sekolah Jadi Penerima Manfaat Program MBG
Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025). Sebab, program ini merupakan gerakan bersama antara Partai Gelora dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru. Hal itu dismpaikan Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora Sarah Handayani dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas, Rabu (8/1/2025) sore. \"Sejak awal kita sudah memberikan input-input terhadap program ini, karena memang sesuai dengan cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Sehingga SDM kita memang harus diperhatikan,\" kata Sarah Handayani. Partai Gelora, kata Sarah, bersyukur bahwa program MBG sudah masuk dalam dokumen kebijakan pembangunan jangka panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). \"Pemerintah harus membuka tangan untuk perbaikan program MBG ini agar bisa dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan,\" katanya. Sarah menegaskan, bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi \'Indonesia Emas 2045\'. Program MBG ini juga akan berdampak positif pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik dan menekan terjadinya \'bullying\' antar siswa. \"Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk mensukseskan program MBG ini. Sekali lagi pemerintah harus terbuka dengan kritik dan saran untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan program,\" katanya. Sarah berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah. \"Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah,\" ujarnya. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, bahwa program MBG merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melakukan intervensi gizi dari negara ke rakyatnya. \"Jadi mereka yang menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, diharapkan mereka yang akan membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045,\" kata Dedek. Karena itu, agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, maka bahan baku harus memenuhi kualitas gizi dan prinsip-prinsip \'higienitas dan food safety\'. Sehingga dapat meningkatkan SDM anak-anak Indonesia. \"Ada memang catatan-catatan seperti distribusi yang terlambat, anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi secara umum, makannya dimakan anak-anak dan dibilang enak,\" katanya. Soal sayuran, menurut Dedek, sekolah harus memberikan edukasi dan literasi kepada anak-anak, bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG telah memenuhi kecukupan gizi harian anak-anak. \"Yang kita lihat dari program ini, sudah mulai terbentuk new habbit atau kebiasaan baru yaitu, cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Saya kira ini jadi kebiasaan baru yang cukup baik,\" katanya. Dedek mengatakan, program MBG ini akan dilakukan bertahap, diawali dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana setiap SPPG menyediakan 3 ribu porsi makanan bergizi gratis dan didistribusikan untuk 15 sekolah \"Tapi jumlah sekolahnya tergantung jumlah muridnya, bisa lebih, bisa kurang. Intinya satu SPPG menyediakan tiga ribu porsi per hari. Jadi targetnya bukan sekolah, tapi SPPG,\" katanya. Prabowo Punya Political Will Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program MBG ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain, karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya. \"Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan siang gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo,\" kata Trubus Rahadiansyah. Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak pasca pandemi Covid-19. \"Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja,\" katanya. Trubus menilai Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045. \"Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden-presiden kita sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias,\" katanya. Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya. \"Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui,\" katanya. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan di publik. \"Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah,\" katanya. Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan. \"Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bahwa program MBG yang sudah bergulir dalam beberapa hari ini, menimbulkan diskusi beragam di masyarakat, terutama soal standar makanan. \"Tapi saya kira program makan bergizi gratis ini sangat positif. Sehingga butuh sinergis komprehensif dari berbagai pihak agar tidak salah, karena boleh dibilang konsumennya murid, sehingga orag tua memilki standar sendiri untuk anak-anak mereka,\" kata Tulus. Namun, orang tua juga tidak fair apabila memberlakukan standar mereka sendiri untuk makanan yang akan dimakan anaknya di sekolah. Untuk mengatasi hal ini, YLKI memberikan beberapa catatan. \"Pertama, semua pihak harus memastikan bahwa aspek keamanan dari makanan yang diberikan kepada siswa. Dari mulai proses produksi dan distribusi, jangan sampai nanti ada kejadian makanannya tercemar. Jadi aspek keamanan harus jadi prioritas,\" ujarnya. Kedua, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi komponen gizi seimbang seperti protein, sayur, mayur, buah, susu dan sebagainnya. Ketiga, program MBG mendorong penggunaan bahan pangan lokal, dimana setiap daerah bisa berbeda-beda. Hal ini ke depannya, bisa berdampak positif mengurangi ketergantungn impor beras. \"Misalnya jagung sangat famiiliar di Ambon dan sagu di Papua. Jadi tidak harus beras, bahan pangan lokal stock cukup banyak, di Bogor banyak talas. Yang penting ada standarisasi menu dan pengolahannya,\" katanya. Keempat adalah makanan yang diberikan harus rendah lemak, gula dan garam. \"Terakhir kelima, susu yang diberikan jangan susu kemasan, karena kandungan gulanya tinggi. Jadi kalau memberikan susu, susu yang kandungannya memang susu, bukan gulanya yang tinggi,\" katanya. YLKI berharap catatan-catatan tersebut, mendapat perhatian pemerintah dalam pemenuhan menu dan gizi dalam program MBG agar tercipta SDM berkualitas. \"Hal ini juga menjadi momentum untuk mengenalkan kepada anak-anak kita mengenai bahan pangan lokal, tapi bukan berarti murahan. Juga bisa jadi campaign mengurangi konsumsi gula, minuman manis dan kemasan yang tidak terkendali pada anak-anak kita,\" pungkasnya. (Ida)
Rekam Jejak dan Bukti Jokowi Layak Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Dunia
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Joko Widodo, alias Jokowi, masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Berita OCCRP ini tidak mengejutkan. Mayoritas masyarakat Indonesia umumnya sudah tahu, Jokowi pemimpin yang sangat korup. Namun demikian, nominasi Jokowi sebagai pemimpin terkorup dunia oleh pihak internasional, OCCRP, merupakan peristiwa sangat penting, sebagai konfirmasi dari masyarakat dunia tentang perilaku Jokowi yang sangat korup. Ketika diminta pandangannya oleh media terkait dirinya masuk daftar pemimpin terkorup dunia, Jokowi mencoba mengelak, dan minta dibuktikan saja. Jawaban Jokowi menunjukkan dia dalam posisi sangat terpojok. Jokowi minta bukti? Sangat mudah. Karena, rekam jejak perilaku Jokowi yang sangat koruptif, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kroninya, sangat banyak dan tercecer di mana-mana. Perilaku koruptif Jokowi dilakukan secara kasar dengan berbagai macam cara atau modus operandi: manipulasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, melanggar UU dan konstitusi, serta pembiaran korupsi terjadi di sekelilingnya. Korupsi di tingkat elit politik sengaja dibiarkan untuk menyandera koruptor elit politik, untuk mendukung kepentingan politik pribadi Jokowi. Yang tidak mau dukung akan ditangkap. Jokowi tidak ragu memberlakukan kebijakan yang bertentangan dengan hukum: bertentangan dengan UU dan UUD. Karena itu, Jokowi harus mengamankan kebijakannya dengan menguasai aparat hukum dan peradilan: Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Jokowi menggunakan DPR sebagai stempel untuk menyetujui semua undang- undang sesuai keinginannya, meskipun kontroversial dan bertentangan dengan Konstitusi. Untuk itu, anggota DPR dimanja dan diberi banyak manfaat komersial: disuap? Rekam jejak perilaku koruptif Jokowi sebagai berikut: 1. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung China (KCJBC), 2015. Proses tender manipulatif. Total nilai proyek China (7,4 miliar dolar AS) lebih mahal dari penawaran Jepang (6,2 miliar dolar AS), belum termasuk biaya bunga pinjaman. Tingkat bunga pinjaman China 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang: 2 persen (dan 3,4 persen) vs 0,1 persen per tahun. Pernyataan Jokowi, bahwa skema proyek KCJBC adalah b-to-b dan tidak dijamin pemerintah (APBN), ternyata bohong: Faktanya, utang kereta cepat China dijamin pemerintah dan APBN. https://www.tempo.co/ekonomi/hari-ini-6-tahun-lalu-kilas-balik-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-dimulai-433267 https://money.kompas.com/read/2023/09/21/212039726/ironi-kereta-cepat-diklaim-b-to-b-tapi-minta-jaminan-pemerintah-dan-apbn?page=all 2. KKN Sinar Mas dan Gandi Sulistiyanto dengan Jokowi: Gibran dan Kaesang. PT Bumi Hijau Mekar (BHM), anak perusahaan Grup Sinar Mas, terlibat kebakaran hutan tahun 2014, sudah ditetapkan tersangka oleh Badan Reserse Tindak Kriminal (Bareskrim) Polri pada September 2015. Tetapi, dianulir pada Oktober 2015. Managing Director Grup Sinar Mas ketika itu Gandi Sulistiyanto. PT BHM dituntut ganti rugi Rp7,8 triliun oleh KLHK. Tetapi, divonis hanya Rp78 miliar di Pengadilan Tinggi Palembang, setelah sebelumnya bebas di Pengadilan Negeri. Vonis tersebut Jauh lebih rendah dari tuntutan KLHK, meskipun PT BHM terbukti bersalah. Ada apa? Ternyata ada apa-apa. Ada KKN: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Beberapa waktu kemudian, bisnis kuliner start-up Gibran dan Kaesang menerima kucuran dana dari modal ventura senilai 7 juta dolar AS, hampir Rp100 miliar. Siapa di balik semua itu? Kemudian, putra dan menantu Gandi Sulistiyanto, Anthony Pradiptya dan Wesley Harjono, menjadi mitra bisnis Gibran dan Kaesang di GK Hebat, perusahaan induk bisnis kuliner Gibran dan Kaesang yang baru didirikan pada 2019. Anthony Pradiptya menjabat direktur, Kaesang menjabat Komisaris. Bisnis kuliner Gibran dan Kaesang juga terafiliasi dengan Grup Sinar Mas melalui Aldiracita Sekuritas dan STAR Investment. Kerjasama bisnis Grup Sinar Mas dan keluarga Gandi Sulistiyanto dengan Gibran dan Kaesang diduga kuat ada hubungan dengan kasus kebakaran hutan PT BHM, anak perusahaan Grup Sinar Mas, yang dibebaskan dari pidana kejahatan lingkungan dan gugatan Rp7,8 triliun: Korupsi Nepotisme. Tidak berhenti sampai di situ, Gandi Sulistiyanto kemudian diangkat menjadi Dubes di Korea Selatan (2021-2023), dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2023-2024). Dugaan KKN ini sudah dilaporkan oleh Ubedilah Badrun, seorang aktivis, dosen dan tokoh anti korupsi, kepada KPK. 3. Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) melanggar hukum, ditetapkan hanya berdasarkan Perpres (No 3/2016, 12/1/2016), tanpa perintah undang-undang yang lebih tinggi. Perpres bermasalah hukum ini menempatkan presiden sebagai tiran, membuat peraturan tanpa persetujuan DPR sebagai lembaga pembuat UU: melanggar Konstitusi. Selain Perpres PSN ilegal, penetapan PSN, dan penunjukan pengusaha swasta sebagai pelaksana PSN, juga melanggar peraturan perundang-undangan dan sekaligus merupakan praktek KKN. PSN menjadi modus bagi-bagi proyek raksasa, termasuk penyerahan kekayaan alam negara, kepada pihak tertentu, dengan cara represif, mengancam, mengusir dan menangkap penduduk setempat yang menolak. Penetapan status PSN dan pengusiran penduduk setempat secara besar-besaran seperti yang terjadi di Pulau Rempang, PIK2, BSD, melanggar konstitusi, pasal 28H ayat (4) tentang HAM: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 4. Kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty jilid I (2016/2017) dan jilid II (2022) merupakan kebijakan manipulatif dan koruptif, menguntungkan pemilik uang ilegal. Tax Amnesty menjadi ajang pencucian uang kotor seperti uang narkoba, judi, korupsi, difasilitasi oleh pemerintah: legalized money laundering. Alasan Tax Amnesty akan meningkatkan rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi hanya propaganda dan pembohongan publik. Faktanya, rasio pajak terhadap PDB turun dari 10,8 persen (2015) menjadi 9,8 persen (2019). Terbukti, Jokowi telah melakukan pembohongan publik, dan menjadi bagian dari organized crime and corruption, OCC. Tax Amnesty jilid II (2022) merupakan tindakan pemutihan OCC secara terbuka. Tidak ada negara di dunia memberlakukan kebijakan Tax Amnesty dua kali dalam 5 tahun. 5. Revisi UU KPK tahun 2019 menempatkan KPK dari lembaga independen menjadi di bawah eksekutif, membuat KPK sebagai alat politik kekuasaan Jokowi, untuk melindungi kroni koruptor di satu sisi, dan mengkriminalisasi lawan politik di lain sisi. Misalnya, kasus korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara Rp8 triliun, kasus minyak goreng, impor garam, impor produk hortikultura, dugaan korupsi PC-PEN (Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional), termasuk dana bantuan sosial, dengan anggaran lebih dari Rp1.000 triliun (2020-2022), masih tidak tersentuh. KPK terlihat jelas melindungi keluarga Jokowi, membekukan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Gibran, Kaesang, dan Bobby Nasution di tambang ‘Blok Medan’. Di lain pihak, KPK digunakan untuk kriminalisasi lawan politik, misalnya Anies Baswedan di Formula-e, agar yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan menjadi calon presiden 2024-2029. Meskipun upaya KPK gagal karena tidak ada cukup bukti: memang tidak ada bukti. 6. UU “Omnibus Law” Ciptakerja (No. 11/2020) merupakan UU koruptif, manipulatif, dan melanggar konstitusi. UU Ciptakerja merampas wewenang pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di daerah. UU Ciptakerja secara manipulatif berupaya melegalkan PSN yang sebelumnya ilegal, karena ditetapkan berdasarkan Perpres tanpa rujukan UU. UU Ciptakerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Tetapi, Jokowi kemudian menerbitkan PERPPU Ciptakerja yang substansinya sama dengan UU Ciptakerja yang dinyatakan inkonstitusional tersebut. Alasan “kegentingan memaksa” dalam penerbitan PERPPU Ciptakerja mengandung unsur manipulasi dan penipuan. Jokowi beralasan akan ada krisis ekonomi global, yang faktanya tidak ada: Jokowi bohong. Alasan “kegentingan memaksa” tidak boleh berdasarkan asumsi, tetapi harus berdasarkan fakta. Artinya, peristiwa “krisis ekonomi global” harus sedang berlangsung ketika menetapkan “kegentingan memaksa“. Seperti PERPPU Covid-19 yang diterbitkan ketika pandemi Covid-19 sedang berlangsung. 7. PERPPU Covid-19 (No 1/2020) juga melanggar sejumlah UU dan UUD. PERPPU Covid-19 mewajibkan Bank Indonesia (BI) membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana: melanggar UU tentang BI, dan independensi BI. PERPPU Covid-19 membolehkan APBN ditetapkan dengan Perpres tanpa persetujuan DPR: melanggar UU Keuangan Negara dan melanggar UUD yang menyatakan APBN harus ditetapkan oleh UU setelah mendapat persetujuan DPR. Belanja Negara melonjak tanpa terkendali, dengan tingkat kebocoran sangat besar. Defisit APBN membengkak, mencapai Rp2.200 triliun selama periode 2020-2022, hampir menyamai total utang Indonesia selama 69 tahun, 1945-2014, sebesar Rp2.600 triliun. Selama periode Covid 2020-2022, Jokowi membiarkan korupsi merajalela. Seperti proyek BTS Kominfo, vaksin dan test PCR, Kartu Prakerja, dana Pemulihan Ekonomi Nasional, bantuan sosial, dan lainnya. 8. Kebijakan pemindahan ibu kota negara ke sebuah kota baru, Kota Nusantara, dibangun di tengah hutan belantara, tidak sah, melanggar konstitusi, membahayakan keamanan negara, menciptakan ketidakpastian hukum terkait di mana ibu kota sebenarnya, dan merugikan keuangan negara. Bentuk Daerah di Indonesia menurut UUD hanya ada tiga: Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan Kepala Daerah masing-masing dinamakan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dipilih secara demokratis. Konsep Daerah di dalam UU IKN menyimpang dari ketentuan Pasal 18 UUD tersebut di atas. Bentuk Daerah Kota Nusantara di dalam UU IKN dimanipulasi menjadi bentuk Otorita, setingkat Kementerian atau Lembaga, menjadi bagian dari Pemerintah Pusat, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan Kepala Daerah Otorita dinamakan Kepala Otorita. Manipulasi konsep Daerah seperti ini dibuat dengan tujuan jahat dan koruptif, agar pemerintah bisa alokasikan dana APBN dan menguasai pembangunan proyek di Kota Nusantara. Pengadaan berbagai proyek di Kota Nusantara dilaksanakan tanpa prosedur dan proses tender yang layak, alias menyimpang, dan rentan dikorupsi. Total biaya pembangunan IKN sampai Desember 2024 dari APBN mencapai lebih dari Rp76 triliun, belum termasuk anggaran dari kementerian lain, misalnya PUPR. 9. Jokowi menguasai DPR untuk menyetujui undang-undang yang diinginkannya, meskipun undang-undang tersebut melanggar konstitusi. Undang-undang yang melanggar konstitusi antara lain, UU KPK, PERPPU Covid-19, UU Ciptakerja, PERPPU Ciptakerja, UU Kesehatan, UU IKN, UU Tapera. Jokowi menguasai DPR melalui ketua umum partai politik, melakukan intervensi dengan mengganti ketua umum partai politik yang tidak mendukungnya, dengan ketua umum yang akan mendukungnya. Misalnya, PPP (Romi Romahurmuziy), Golkar (Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia), PAN (Zulkifli Hasan), dan upaya ‘kudeta‘ Demokrat. Dengan menguasai DPR (dan MK), Jokowi terbebas dari pemakzulan. 10. Jokowi menguasai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jokowi sangat paham, banyak peraturan dan UU yang dibuatnya bermasalah hukum dan melanggar Konstitusi. Karena itu, Jokowi harus menguasai kehakiman untuk mempertahankan peraturan dan UU bermasalah hukum tersebut. Jokowi melakukan “suap jabatan” kepada hakim konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi dari 5 tahun menjadi 15 tahun, sampai pensiun 70 tahun. Salah satu motif perpanjangan masa jabatan ini diduga untuk mempertahankan Anwar Usman, ipar Jokowi, untuk mengamankan semua kasus peradilan di MK, menolak semua gugatan uji materi, mengamankan Pilpres dan Pilkada dari segala gugatan di MK. Terbukti MK pimpinan Anwar Usman berani melanggar konstitusi secara terang-terangan dan brutal dengan meloloskan Gibran menjadi calon presiden, meskipun belum cukup umur, dan melanggar konstitusi. Dengan menguasai Mahkamah Agung (peradilan), Jokowi dan keluarga menjadi kebal hukum. Misalnya, sidang ijazah palsu Jokowi diselenggarakan sangat tidak profesional, hakim menunjukkan keberpihakan dan secara terang-terangan melindungi Jokowi. Hakim digunakan untuk menghukum lawan politik Jokowi dan para aktivis oposisi. Bambang Tri dan Gus Nur dihukum enam tahun penjara hanya mengungkapkan (kebenaran) dalam kasus ijazah (palsu) Jokowi. Habib Rizieq di hukum empat tahun atas tuduhan berita bohong tes covid, Munarman dihukum empat tahun atas tuduhan manipulatif terorisme. Petinggi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), dan aktivis oposisi, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana dikriminalisasi penjara atas tuduhan yang tidak masuk akal. Syahganda dan Jumhur dituduh menyebar berita yang dapat memicu keonaran, menggunakan UU kolonial tahun 1946, yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Anton Permana dikriminalisasi 10 bulan penjara atas tuduhan pasal karet, menyebar berita bohong. Dan banyak aktivis oposisi KAMI lainnya di daerah juga dikriminalisasi. Di lain sisi, hakim menjatuhkan hukuman ringan kepada para koruptor yang terbukti bersalah. 11. Jokowi menguasai institusi keamanan, khususnya kepolisian, untuk menjamin keamanan dan menjalankan pemerintahannya secara represif dan bermasalah hukum. Jokowi menghalau demonstran secara represif, menangkap dan memenjarakan oposisi, seperti terjadi pada demo UU Ciptakerja dan revisi UU KPK. 12. Jokowi membiarkan korupsi merajalela, untuk menyandera para koruptor elit politik untuk mendukung kepentingan politiknya. Airlangga Hartarto konon dipaksa mengundurkan diri dari ketua umum Golkar untuk digantikan dengan Bahlil. Kalau tidak, surat perintah penyidikan akan segera keluar. Elit politik yang melawan akan ditangkap. 13. Dugaan korupsi yang sudah terang-benderang antara lain, BTS Kominfo, pajak, bea dan cukai, judi online, pertambangan ilegal timah, emas, nikel, kuota impor dan ekspor, vaksin, tes covid, dana Pemulihan Ekonomi Nasional, proyek infrastruktur, Telkomsel-Goto, Kartu Prakerja,, bantuan sosial, dan masih banyak lainnya. Nama Jokowi disebut dalam dua persidangan kasus korupsi, BTS Kominfo dan Timah. Mantan Menteri Kominfo Johnny Plate mengatakan, atas arahan Jokowi, nilai proyek BTS tahun 2020 melonjak menjadi Rp10 triliun, meskipun tidak ada anggaran dalam APBN. Di kasus korupsi timah, Jokowi disebut juga memberi arahan agar PT Timah menampung timah dari tambang ilegal. https://nasional.kompas.com/read/2024/09/11/16202811/nama-jokowi-muncul-dalam-sidang-kasus-timah-disebut-beri-arahan-agar-tambang?page=all —- 000 —-
Di Tengah Ketidakpastian Global, Jadi Momentum Persatuan Nasional, bukan Pertengkaran
Jakarta | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan kritik terhadap fenomena politik liberal yang dinilainya telah merusak semangat persatuan dan keharmonisan nasional di Indonesia. Menurut Fahri, sistem politik liberal menciptakan situasi yang saling bertentangan di antara anak bangsa, sehingga memicu konflik dan perpecahan yang tidak produktif. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025\' yang digelar di Jakarta, Rabu (1/1/2025) sore. \"Politik liberal bersifat centang perenang, membuat kita saling diadu, bertengkar, dan menghina. Padahal, efek dari pertengkaran itu tidak signifikan,\" kata Fahri Hamzah. Menurut Fahri Hamzah, sistem politik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya konsolidasi dan moral yang merosot akibat peperangan. Sebagai solusi, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional melalui kebijakan politik yang berorientasi pada jati diri bangsa Indonesia. \"Kita membutuhkan komando baru dalam politik untuk menciptakan arah yang jelas dan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih kuat. Tetapi bukan godaan untuk meniru sistem pemerintahan otoriter seperti China,\" tegasnya. Fahr Hamzah, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) itu mengatakan, ada tiga komando yang diperlukan untuk mengkonsolidasi bangsa Indonesia saat ini, meski dikritik sebagian orang sebagai feodalisme. Pertama adalah komando politik, kedua komando ekonomi dan ketiga komando sosial. Komando politik ini dalam pengertian prosedur dalam berpolitik atau konsolidasi politik. Sehingga ada keharmonisan antar anak bangsa di antara pusat dan daerah, suku dan agama, serta penghapusan dominasi partai-partai yang bersifat ekstremis. \"Di masa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), partai politik seenaknya main di belakang mentorpedo kekuatan presidensialisme, merusak sistem presidensialisme untuk untuk menyerang Pak Jokowi, yang seolah olah dia tidak ada jasanya,\" ungkapnya. Padahal kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini, Presiden Jokowi berhasil menata kembali sistem presidensialisme, membangun rekonsialiasi dan menciptakan transisi pemerintahan yang berjalan mulus ke Presiden Prabowo. Sedangkan komando ekonomi dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi ekonomi, meninggalkan ekonomi liberal yang memanjakan pemilik modal dan memperjuangkan ekonomi Pancasila, yakni koperasi dan sistem gotong royong. \"Dalam hal ekonomi Pak Prabowo paling tidak ingin berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam, berhentilah mengacak acak alam ini. Bayarlah pajak, cukai serta berhentilah melakukan korupsi bersama para pejabat dan pesta pora atas sumber daya alam ini,\" katanya. Karena itu, komando ekonomi ini diperlukan sebagai satu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih masif dan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Sebab, ekonomi liberal terbukti tidak membuat orang miskin menjadi kaya. Sementara komando sosial diperlukan untuk melakukan konsolidasi sosial dimana para pemimpin umat dan politik telah menyebabkan perpecahan dan adu domba terhadap umat. Mereka ingin melihat agar umat terus bertikai, sementara mereka berpesta pora mengambil keuntungan secara politik. \"Janganlah kita mau diadu domba pemimpin politik kita, atau mereka yang belajar agama, umat diajak berantem terus sama negara dan pemerintah. Ini oposisi ngawur, jangan mau kita di setting terus berantem dengan negara, sementara mereka berpesta pora,\" tegasnya. Karena itu, Fahri Hamzah optimistis upaya untuk melakukan konsolidasi sosial yang dilakukan Presiden Prabowo mulai 2025 untuk menjaga keharmonisan dan membina umat ini berjalan sukses, sehingga masyarakat dapat tertata kembali. \"Partai Gelora optimis Indonesia akan segera terkonsolidasi menjadi kekuatan kelima besar dunia dan menjadi negara yang dihormati. Pidato Presiden Prabowo di Forum D8 kemarin, mungkin enggak enak didengar oleh sebagian dari pemimpin negara Islam. Tapi kalau kita terus menerus bertengkar, kita tidak akan dihormati, cuma protes dan demonstasi saja. Dengan bersatu, maka kekuatan kita akan dihormati. Kita harus punya nuklir dan kekuatan persenjataan. Sehingga menjadi negara kuat, dan kapanpun bisa membantu Palestina,\" pungkasnya. *Prabowo Pemimpin Harapan Umat* Sementara itu, Ulama dan Da\'i Nasional KH. Bachtiar Nasir mengatakan, umat Islam harusnya lebih banyak bersyukur tinggal di Indonesia dengan segala dinamikanya, dibanding mereka yang hidup di dunia Arab. \"Orang Islam di Indonesia itu masih bisa pakai akal sehat, dibanding di dunia Arab. Kita masih ngumpul dan mengkritik pemimpin kita. Kita bersyukur banget tinggal di Indonesia, kalau tinggal di Arab, kita bisa tidak ada,\" kata KH. Bachtiar Nasir. Bachtiar Nasir mengatakan, para pemimpin Arab terkadang sama kejamnya dengan Israel, terhadap prilaku dan perbuatannya kepada rakyat mereka yang menentang kekuasaan mereka. \"Karena itu, berangkat dari kesyukuran itu, kita ajak umat dengan satu tujuan untuk membangun Indonesia dengan semua dinamikanya dan terkadang dengan perlawanan,\" katanya. Jika ada umat yang berseberangan dengan pemerintah atau negara, maka hal itu dianggap sebagai pendewasaan politik dalam rangka membangun cita-cita besar bangsa Indonesia. \"Umat jangan dijadikan kayu bakar untuk pertengkaran,\" katanya. Dalam pandangannya, Presiden Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang memiliki ideologi yang kuat dan tegas, dimana selalu mengutarakan visi besar di tengah kontraksi ekonomi global, serta selalu berpikir untuk kepentingan umat. \"Banyak agenda-agenda beliau yang serius untuk umat, untuk grass root di bawah seperti soal ketahanan pangan misalnya. Ini yang membuat saya mendukung langkah beliau,\" katanya. Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Periode 2022-2025 ini menilai Presiden Prabowo Subianto adalah karakter tokoh yang bisa memimpin umat. \"Kita kesampingkan dulu urusan politik di era global sekarang. Kita butuh pemimpin yang mengerti literasi global. Kita tidak mungkin bisa mengambil kebijakan politik regional, bahkan nasional tanpa melihat konteks geopolitik,\" katanya. Bachtiar Nasir berharap Partai Gelora menjadi yang menjadi yang terdepan dalam memberikan literasi global kepada umat, sehingga umat memiliki kesadaran untuk bersatu dalam membangun Indonesia. \"Saya juga ucapkan terima kasih kepada Wamenlu, Pak Anis Matta yang juga telah memberikan pesan moralnya kepada negara Arab dan Dunia Islam dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi kekuatan kelima besar dunia,\" katanya. Dengan demikian, Bachtiar Nasir mengajak umat Islam bersama-sama tokoh-tokoh Partai Gelora untuk menyongsong Indonesia ke depan memimpin dunia Indonesia. \"Dan Insya Allah bukan utopia. Pemimpinnya punya idealisme dan leadhership yang kuat . Mampu membawa umat di dalam langkahnya menyeimbangkan antara negara dengan agama, Pancasila dengan Islam dan Islam dengan toleransi,\" tandasnya. Sedangkan Pakar Militer dan Keamanan Pitan Daslani mengatakan, tahun 2025 menjadi momentum terbaik untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis di tengah situasi global yang tidak pasti. \"Demokrasi tidak boleh menciptakan instablitas, tapi harus ada stabilitas dinamis untuk membangun bangsa. Stabilitas dinamis itu, terbuka ruang untuk orang memberikan pendapat di depan umum. Tapi kritikannya itu, harus menjadi solusi, bukan asal kritikan-kritikan,\" kata Pitan Daslani. Pitan Deslani sepakat dengan Fahri Hamzah dan KH Bachtiar Nasir mengenai pentingnya persatuan saat ini, karena apabila tidak bersatu di tengah situasi global sekarang, Indonesia bubar jika terus bertengkar. \"Sekarang ini banyak negara daratan yang bubar. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kalian negara kepulauan bisa bersatu. Saya bilang karena Indonesia didirikan di atas sumpah rakyatnya. Itu pentingnya para funding fathers meletakkan dasar yang sangat kuat. Kita jangan kendor semangat persatuannya,\" tandas Pitan Daslani. (Ida).
Presiden Hidup dan Bernafas dalam Lumpur
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Oligarki, kosakata ini trending , hampir semua negara kebingungan dengan kemunculan Oligarki. Karena realitasnya ada, tapi defenisinya susah. Oligarkhi, sebentuk golongan elit penguasa ekonomi. Merekalah para kartel bisnis, yang mengendalikan sebuah negeri. Kaum akademisi tak punya jalan keluar. Karena oligarki muncul dari system yang menyajikan kesempatan, tercipta dan terkondisi karena system yang menyediakan. Sementara sistem demokrasi saat ini pada era UUD 2002 sedang mengalami fase mati suri, sekalipun kadang masih sering terdengar ucapan *Demokrasi Pancasila* ketika Pancasila sudah di singkirkan. Konsekuensinya kemudian beralih menjadi pemerintahan dibawah kendali kaum _*Okhlokrasi*_ Okhlokrasi adalah gambaran sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan mayoritas yang tidak terorganisir sering kali disertai dengan tindakan impulsif dan kekacauan. Atau sering kali dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang tidak stabil dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan serta ketidakstabilan politik. Di era UUD 2002 bersamaan sedang terjadinya krisis konstitusi, pemerintahan berjalan seperti kerumunan tanpa hukum atau tata kelola yang jelas. Sifat rezim Okhlokrasi, memiliki tabiat merusak, maka kerusakan tambah parah ketika Oligarki, defakto memegang kendali roda pemerintahan. Oligarki mengendalikan uang, memiliki kemampuan dan kuasa di atas rezim Okhlokrasi. Bunker Bretton Wood, 1946, menjadi parameter yang bisa dijadikan pijakan. Mereka kaum Oligarki mengendalikan suatu negara dan bahkan beberapa negara. Matinya Nixon, Moammar Khadafi sampai dilengserkan nya Soeharto, adalah bentuk kedigdayaan Oligarki para elit banker tadi. Hanya dengan permainan kurs, mereka berhasil menjatuhkan seorang Presiden dalam sebuah negara. Uang adalah segmen yang tak berada dalam kedaulatan negara. Tidak ada negara ( state ) mandiri mengatur uangnya sendiri. Dalam modern state, tak ada kendali pencetakan uang berada di tangan Senat atau Parlemen. Melainkan diluar otoritas state, yang berada dalam kekuasaan Central Bank. Central Bank arusnya di kuasai oleh Oligarki, tak bertanggung-jawab pada eksekutif, legislative atau berada di bawah yudikatif, maka Trias Politica hanya impian semu \"modern state\" Oligarki bergerak memonopoli uang dan entitas inilah sumber utama kekuasaan. “Tak ada penguasa tanpa mengendalikan harta,” kata Stendhal, sejarawan Inggris. Artinya, kekuasaan (power) dan kekayaan (wealth) adalah menyatu padu. Para pendiri bangsa dengan kecerdasan dan kemampuan spiritualnya, mengetahui Indonesia riba saatnya akan di kuasai rezim Okhlokrasi. Maka memasang alat pengaman *Pancasila dan UUD 45*, saat ini tak bisa dibaca para penguasa negara. Goethe, pujangga Jerman, telah meyakini para bankir yang mencipta system fiat money ini, hasil bisikan dari setan, karenanya ini tak akan lestari, pasti akan hancur. Semua akan berujung pada nihilism –sebagaimana istilah Nietszche--, bahwa nihilisme, model dimana manusia akan kehilangan nilai-nilai. Itulah Rijallah, manusia yang berwujud menjadi hamba Allah semata. Bahkan \"Dallas berkata\", monarkhi akan segera kembali. Banker—tentu bekerja atas pondasi sekulerisme. Inilah ajaran aqidah neo qadariyyah, yang menghalalkan ‘being’ adalah perbuatan manusia, bukan kehendak Tuhan. Antitesa nya adalah dengan kembali pada aqidah Ketuhanan Yang Maha Esa\" .. itu ada di PANCASILA, dan 4 sila lainnya. Presiden siapapun yang akan mengendalikan Indonesia tidak mau kembali pada Pancasila dan UUD 45, maka akan \"hidup dan bernafas dalam lumpur\". (*)
Usut KM 50, Nepotisme, dan Ijazah Palsu Jokowi, Pak Listyo!
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Tantangan rakyat untuk Kapolri Listyo Sigit Prabowo adalah mengusut tiga kasus besar yang terkait dengan Jokowi. Tiga kasus tersebut adalah KM 50, Nepotisme, dan Ijazah Palsu. Tanpa ada pengusutan maka pertaruhan bagi Kapolri adalah pengunduran diri atau segera diganti. Pengusutan kembali peristiwa KM 50 merupakan tagihan atas janji Kapolri Listyo Sigit di depan Rapat DPR yang menyatakan bahwa jika ada bukti baru atau Novum maka Polri akan membuka kembali kasus kejahatan kemanusiaan tersebut. Sekurangnya sudah ada tiga Novum untuk kasus ini, yaitu : Pertama, pengakuan AKBP Ari Cahya Nugraha (Acay) dalam kasus Sambo bahwa ia yang merusak CCTV rumah Sambo dan juga KM 50. Kedua, sopir derek yang menyaksikan bahwa pada KM 51,2 tidak terjadi apa-apa. Penembakan tidak dilakukan di KM 51,2 sebagaimana diskenariokan palsu. Ketiga, dalam kasus Bahar Smith para saksi menyatakan jenazah 6 syuhada ada bekas luka penyiksaan. Artinya peristiwa \"hanya ditembak\" itu bohong. Tindak pidana Nepotisme Jokowi telah diadukan oleh Petisi 100 dan For Asli Bandung ke Bareskrim Mabes Polri. Jokowi, Iriana, Usman dan Gibran adalah pihak yang dilaporkan/diadukan. Jokowi melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang KKN dengan ancaman 12 tahun penjara. Hingga kini proses hukum mandeg. Dugaan ijazah palsu Jokowi pun sudah dilaporkan/diadukan ke Mabes Polri oleh TPUA pimpinan Eggy Sudjana. Seperti kasus lain pihak Mabes Polri sampai sekarang belum juga memproses. Kekhawatiran akan pengaruh kekuassan Jokowi tentu tidak beralasan, karena Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Gonjang-ganjing ijazah p0alsu harus diselesaikan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Polri bekerja diharapkan lebih profesional dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, mengayomi dan melindungi masyarakat. Sebagaimana dalam Tri Brata Polri harus senantiasa bersandar pada keyakinan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tri Brata atau Tri Ganti menjadi pilihan dan konsekuensi. Tri Brata adalah pengusutan kasus KM 50, Nepotisme, dan Ijazah Palsu Jokowi. Jika Kapolri gagal memenuhi kewajibannya maka berlaku Tri Ganti, yang di antaranya adalah mengganti Kapolri dengan Kapolri baru pilihan Prabowo. Ganti lainnya adalah mengganti Pimpinan KPK yang tak sah dan Jaksa Agung yang masih berada dalam bayang-bayang Jokowi. KPK menjadi intitusi ruwet sejak dipimpin Firli Bahuri yang menjadi terperiksa Polda Metro Jaya. Setelah Firli maka Johanis Tanak, Nurul Gufron, dan Alexander Marwata juga diperiksa untuk kasus mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Pimpinan KPK saat ini merupakan \"orang-orang Jokowi\" yang dipaksakan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit akan dihargai dan mungkin dimaafkan segala kesalahannya jika secara sukarela mengundurkan diri. Toh suatu kelaziman bahwa Kapolri itu mengikuti jabatan Presidennya. Listyo Sigit adalah Kapolri masa pemerintahan Jokowi dan kini Presiden Prabowo yang dituntut untuk memiliki Kapolri sendiri. Pembaruan dan penyegaran menjadi harapan publik dalam rangka membangun kehidupan politik yang demokratis, adil, dan berkeadaban. Polisi baru itu dicintai rakyat, bukan yang dibenci dan dimaki-maki. (*)
POPULER
