POLITIK

Pemilu Amerika Serikat, Selamat Ginting: Netanyahu Cenderung Dukung Trump Daripada Kamala Harris

Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting melihat kecenderungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu lebih condong akan mendukung Donald Trump daripada Kamala Harris dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS), November 2024 mendatang. Apalagi saat menjadi presiden, Trump mendukung Israel memindahkan ibukota negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem. \"Netanyahu akan cenderung mendukung Trump daripada Kamala Harris dalam pilpres mendatang. Saat dunia mengutuk pemindahan ibukota Israel pada Desember 2016 sebagai provokasi, Trump malah abaikan protes dunia. Bahkan Trump memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada pertengahan 2017,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Rabu (24/7/2924). Kamala Humanis Ginting melanjutkan, Kamala Harris sebagai perempuan akan lebih humanis dalam penyelesaian kasus di Timur Tengah. Bahkan cenderung tidak akan melanjutkan kebijakan Joe Biden yang terus memasuk senjata dan amunisi kepada tentara Israel di Gaza, Palestina. \"Sebagai mantan jaksa agung di California, Kamala akan lebih menghormati hukum. Apalagi Perserikatan Bangsa Bangsa dan Mahkamah Internasional telah membuat keputusan keberadaan Israel di Gaza adalah ilegal. Kebengisan tentara Israel di Gaza adalah genosida yang harus dihentikan dan Netanyahu dianggap penjahat perang paling dicari dunia,\" ungkap Ginting. Saat ini PM Netanyahu sedang berada di AS dan akan berpidato di depan Kongres AS. Dalam agendanya Netanyahu juga akan bertemu Presiden AS Joe Biden serta Donald Trump yang sedang berjuang untuk kembali menjadi presiden AS. Lobi Politik  Menurut Ginting, Netanyahu memanfaatkan masa reses DPR Israel untuk mendapatkan dukungan dari AS, siapa pun yang akan menjadi presiden baru setelah Joe Biden mengundurkan diri dari kontestasi pilpres AS.  Sehingga kunjungan Netanyahu ke AS saat ini akan dimanfaatkan dengan lobi politik untuk memengaruhi elite AS, terutama calon presiden mendatang agar dapat memberikan keuntungan bagi Israel dalam konstalasi global di Timur Tengah. \"Lobi politik dilakukan Netanyahu agar siapa pun Presiden AS mendatang tetap menjadi sekutu kuat Israel di tengah ancaman perang regional di Timur Tengah,\" ujar dosen tetap (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) FISIP UNAS itu.  Apalagi, kata dia, saat ini Israel harus berhadapan dengan tiga milisi Hamas di Palestina, Hizbullah di Libanon, dan Houthi di Yaman. Termasuk ancaman dari Iran akibat tindakan Israel yang menyerang  konsulat Iran di Suriah.  Di Bawah Tekanan Ginting mengungkapkan, saat ini Netanyahu berada di bawah tekanan yang semakin meningkat di dalam negeri. Termasuk dari publik Israel dan pimpinan militer, untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan beberapa dari perkiraan 116 sandera yang masih ditahan oleh Hamas dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel dan penghentian pertempuran. Jadi, lanjut Ginting, kunjungan Netanyahu ke AS antara lain dilakukan untuk meredakan ketegangan di Israel utara dan Lebanon selatan. Tentara Israel  sedang berperang dengan militan Hizbollah yang didukung Iran, dan mencegah perang regional. Termasuk dengan milisi Houthi di Yaman dan milisi Hamas di Palestina,\" ujar Ginting.  \"Rakyat Israel saat ini sudah tidak tenang, karena serangan balasan dari milisi Hamas, Hizbullah, dan Houthi sudah menyasar ke wilayah strategis Israel. Belum lagi kuatnya militer Iran akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan zionis Israel,\" pungkas Ginting. (sws).

Sistem Pemilihan Lewat MPR Bukan Hanya Suara Terwakili, tetapi Juga Pikiran 

Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila  SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 ternyata Indonesia bukan melakukan reformasi tetapi telah melakukan deformasi. Deformasi menurut ķamus bahasa Indonesia adalah de·for·ma·si /déformasi/ n perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik: Apa yang terjadi dengan NKRI selama 22 tahun telah terjadi deformasi. Kerusakan paling utama adalah pada sistem ketatanegaraan yang tidak lagi mempunyai tata nilai,  bahkan negara yang dirahmati Allah dengan sistem permusyawaratan perwakilan diganti dengan sistem perjudian banyak banyakan suara, kalah menang, kuat kuatan, pertarungan kaya -kayaan dengan sistem presidensiil. Padahal aslinya negara dan bangsa ini adalah negara yang mengutamakan  persaudaraan, tolong menolong, kekeluargaan, gotong royong, persatuan dengan sistem MPR. Sistem partai politik inilah yang mengusung pemilihan langsung dengan model pilpres, pilkada, pileg, telah merusak mental dan akhlak bangsa ini, sebab telah terjadi permainan uang sogok-menyogok transaksional. Apalagi pileg jual beli suara di tingkat TPS sudah terjadi bagaimana memindahkan suara agar yang mampu bayar bisa menang dan transaksional ini melibatkan semua stake holder pelaksana pemilu. SBY pun mengeluh butuh 40 milyar sampai 100 milyar untuk bisa menjadi anggota DPR, bahkan Bambang Soesatyo mengatakan dalam pilsung dengan istilah politik NPWP (Nomor Piro Wani Piro) jadi kerusakan sudah begitu parah. Kerusakan ini diakui juga oleh Prof  Amin Rais bahwa amandemen dengan melucuti kewenangan MPR adalah suatu yang naif. Arus balik mulai terasa dari demokrasi mbelgedes menuju sistem pemilihan lewat MPR dengan permusyawaratan perwakilan dari demokrasi brutal kembali pada demokrasi permusyawaratan yang bermartabat. Ada kesalahan yang akut pada sebagian intelektual atau mungkin juga mereka agen asing yang tidak ingin kembali ke UUD 1945. Mereka mengatakan pemilihan lewat MPR itu kata mereka penghinaan karena suara kaum cerdik pandai itu diwakilkan pada orang-orang yang tidak jelas di MPR. Dari berbagai diskusi persepsi ini sengaja dibangun, padahal jika pemilihan lewat MPR bukan hanya suara yang diwakilkan tetapi pikiran pikiran mereka juga akan tersampaikan. Bukannya kaum cerdik pandai itu diwakili oleh organisasi profesinya bahkan bisa diwakili oleh tiga atau lebih organisasi yang diikuti contoh. Saya Muhammadyah, saya juga seorang Insinyur dan saya juga ikut anggota KADIN dan suara saya diwakili utusan golongan dari Muhammadyah, juga utusan golongan profesi PII dan KADIN.dan pikiran-pikiran saya terwakili di tiga organisasi yang saya sebagai anggota. Maka pikiran pikiran itu akan dituangkan di dalam GBHN,  sehingga peran serta intelektual dihargai sesuai dengan profesinya. Bagaimana dengan pemilihan langsung maka suara saya berhenti pada bilik suara dan gelar pendidikan saya Profesor Doktor disetarakan dengan kuli pelabuhan, kuli bangunan sama satu suara. Jadi sebagai intelektual anda tidak dihargai dalam pemilihan langsung.Tetapi jika pemilihan lewat MPR kepintaran anda dihargai bukan hanya suara anda. Bahkan lebih jauh pikiran pikiran kaum intelektual itu tidak berhenti menjadi Garis Garis Besar Haluan Negara, tetapi juga menjadi kontrol pelaksanaan GBHN. Jika presiden yang diberi mandat lalu menyelewengkan GBHN maka bisa diturunkan. Itulah yang namanya kedaulatan rakyat. Bandingkan dengan pilsung ketika kita tidak setuju dengan UU Cipta Kerja, maķa buruh akan berdemo berjilid jilid ya ngak direspon.  Ketika tidak setuju dengan IKN protes demo berhari hari bahkan Rocky Gerung dengan bangganya melontarkan perkataan pada Jokowi \"Bajingan Tolil \" juga dianggap angin lalu. Jika sistem MPR dikembalikan, maka terjadi disrupsi pada para blantik demokrasi mbelgedes, maka yang paling tidak setuju lembaga survei ,konsultan politik, oligarki, gerombolan pendukung yang jika menang bisa jadi komisaris di BUMN dan partai politik yang tidak pernah berpikir tentang bangsa dan negara, tetapi asyik korupsi memperkaya diri sendiri. Coba perhatikan saja partai partai yang tidak setuju kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Partai-partai yang tidak mau kembali ke UUD 1945 dan Pancasila adalah para koruptor dan pengkhianat terhadap bangsa dan negaranya sebab UUD 2002 telah membubarkan negara yang diproklamasikan 17Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta. (*)

Selamat Ginting: Mundurnya Joe Biden dari Pilpres AS Keputusan Realistis

Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting mengungkapkan, keputusan petahana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mundur dari kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 merupakan keputusan politik yang realistis. \"Posisi Joe Biden dari Partai Demokrat memang semakin lemah untuk bisa bertarung ulang melawan Donald Trump dari Partai Republik. Jadi keputusan Biden untuk mundur dari pilpres 2024 merupakan keputusan realistis secara politik,\" kata Selamat Ginting di Jakarta, Senin (22/7/2924). Seperti diketahui, Joe Biden, politisi Partai Demokrat, yang digadang-gadang akan melawan Donald Trump dari Partai Republik mengumumkan mundur dari kontestasi politik tertinggi di Amerika Serikat. Joe Biden sebagai pertahana Presiden AS mengumumkan pengunduran dirinya lewat unggahan di media sosial. \"Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk menjabat sebagai presiden Anda,\" tulisnya di media sosial, Ahad (21/7/2024). \"Dan meskipun saya berniat untuk mencalonkan diri kembali, saya yakin ini demi kepentingan terbaik partai saya dan negara jika saya mundur dan fokus sepenuhnya pada pemenuhan tugas saya sebagai presiden selama sisa masa jabatan saya.\" Tekanan Politik Menurut Selamat Ginting, Biden akhirnya secara realistis menyerah pada tekanan politik tanpa henti dari sekutu terdekatnya di Partai Demokrat. Mereka  terus mendesak Biden yang sudah uzur, karena berusia 81 tahun dan kondisi kesehatannya yang terus menurun untuk mundur dari pilpres 2024. \"Wajar tekanan politik itu dengan kekhawatiran mendalam Biden terlalu tua dan lemah untuk bisa mengalahkan mantan Presiden Donald Trump yang justru semakin kuat popularitas dan elektabilitasnya setelah peristiwa lolos dari pembunuhan saat kampanye di Partai Republik,\" ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAS itu. Dikemukakan, mantan Presiden Barack Obama dan Ketua DPR dari Partai Demokrat Mike Johnson termasuk elite politik yang khawatir Biden akan kalah telak dalam pilpres mendatang, sehingga menyarankan untuk mundur dari pilpres. Selain itu desakan warga Amerika atas kebijakan Biden yang terus mendukung Israel di Palestina, padahal Mahkamah Internasional menyatakan pemerintahan zionis itu melakukan genosida. Dunia pun mengutuk kebiadaban Israel karena mengabaikan masalah kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat Palestina. \"Biden bisa dianggap bagian dari penjahat perang yang mendukung genosida Israel di Palestina. Kondisi kesehatan Biden yang buruk setelah terjangkit Covid, begitu juga performa politiknya yang semakin menurun membuat Biden kehilangan respek, bukan hanya dari partainya saja, melainkan juga dari sebagian warga Amerika,\" ungkap Ginting. Kamala Haris Mengenai siapa calon dari Partai Demokrat yang akan diusung menggantikan Biden, menurut Selamat Ginting, Wakil Presiden Kamala Haris kemungkinan besar akan menjadi favorit kandidat calon presiden. Apalagi dalam pernyataan Biden saat pengunduran dirinya dari capres, telah memberikan sinyal positif terhadap Kamala Haris. Dalam unggahan di media sosial, Biden menyebut Wakil Presiden Kamala Harris sebagai \"mitra yang luar biasa,\" dan dirinya mendukung Harris untuk menggantikan posisinya. \"Hanya tinggal tiga bulan lagi pelaksanaan pilpres, sehingga Partai Demokrat tidak punya waktu yang cukup banyak untuk mencari calon pengganti Biden. Sehingga peluang Kamala Haris dalam kandidasi, sebagai keputusan realistis secara politik,\" ujar Ginting. Trump Semakin Kuat Menurut Ginting, pengumuman mundurnya Biden, yang sedang menjalani isolasi karena Covid, terjadi hanya tiga hari setelah Trump menyampaikan pidato sarat tensi saat menerima pencalonan partainya untuk mendapatkan kesempatan kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua. Trump, yang telah mempersiapkan pertarungan ulang dengan Biden selama empat tahun, kini akan menghadapi lawan yang berbeda dan belum diketahui dari Partai Demokrat, dengan hanya 110 hari tersisa hingga Hari Pemilihan. Kini, lanjut Ginting, posisi Trump menjadi sangat kuat untuk kembali menjadi Presiden Amerika. Termasuk jika lawan tandingnya Kamala Haris. Ini seperti mengulang saat Trump secara dramatis mengalahkan Hillary Clinton pada 2916 lalu. \"Trump bagaikan seng ada lawan dalam pilpres November 2924 mendatang. Calon dari Demokrat belum ada yang terlalu kuat untuk bisa menandingi Trump. Publik Amerika juga masing sangsi jika presiden nya perempuan dan itu belum pernah terjadi,\" pungkas Ginting. (sws).

Memahami Pikiran Pemuja Demokrasi Mbelgedes

Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BANYAK teman akademisi bahkan banyak juga yang bergelar Doķtor dan Profesor yang setuju kembali ke UUD 1945 . Alasannya, karena melihat kerusakan negeri ini sudah sangat akut. Tetapi anehnya mereka tidak setuju dengan presiden dipilih MPR melainkan tetap menginginkan  pemilihan langsung. Saya berusaha menjelaskan pemilihan langsung itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan sistem MPR ,tetapi mereka ngotot demokrasi yang mereka pahami adalah demokrasi mbelgedes -  istilah Prof Danil M Rosyid sahabat saya. Dianggapnya kalau permusyawaratan perwakilan bukan demokrasi. Pandangan mereka demokrasi mbelgedes pemilihan langsung itulah demokrasi. Padahal setelah nyoblos kemudian si pemenang nggak bisa dipersoalkan atas kebijakannya, tetapi hanya bisa berteriak ngedumel caci maki atas nama kebebasan berbicara. Demo dengan segala cara itulah kebebasan berekspresi dan menjadi oposisi, walau semua itu tidak digubris dan tidak akan bisa mengubah keputusan yang menang. Ibaratnya, walau ada 1000 Rocky Gerung melakukan caci maki setiap saat, ya tidak akan mengubah keputusan, sebab itu hasil dari demokrasi pemilihan langsung. Kalau pemilihan lewat MPR, maka yang dilakukan adalah bermusyawarah dan rakyat diwakili oleh mereka yang punya kapasitas, maka tugas MPR bukan hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi menyiapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudiàn Presiden terpilih diberi amanah menjalankan GBHN, Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri, apalagi petugas partai. Jika Presiden menyeleweng dari GBHN, ia bisa diturunkan. Terus kalau dengan pemilihan langsung setelah memilih, ya terima saja apa yang diputuskan pemenang dan tidak bakalan didengar, sebab demokrasi liberal itu kalau tidak setuju silakan protes, atau demo atau oposisi tetapi tidak akan bisa mengybah keputusan. Jokowi didemo oleh Rocky Gerung Ddikatakan Bajingan Tolol, ya biarkan saja. Anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu. Ketika saya menerangkan bahwa sistem yang dibangun oleh pendiri bangsa adalah sistem MPR atau sistem sendiri bukan menjiplak dari sistem Presidenseil maupun Parlementer, mereka melecehkan dan menganggap sistem MPR adalah kuno.  Mereka lebih memuja demokrasi mbelgedes dibanding permusyawaratan perwakilan. Dengan pemilihan langsung mereka tidak perlu susah-susah mencari jabatan meniti karir dari bawah. Pokoknya ikut menjadi relawan memenangkan yang dicalonkan. Kalau menang bisa, minimal jadi komisaris perusahaan di BUMN,  tidak perlu punya keahlian yang profesional. Maka yang terjadi penggarongan kekayaan ibu pertiwi. Korupsi sudah ugal-ugalan  bilangannya, bukan milyard tetapi sudah ratusan ribuan triliun. Sudah sangat genting negeri ini, sementara DPR dengan asiknya bermain -main dengan kebijakan, maka jika kebijakan itu mendasar pada Anggota DPR atau pengurus partai, tidak bakalan disahkan UU pembuktian terbalik atas kekayaan pejabat. Megawati jelas tidak setuju sebab sebagian besar korupsi dilakukan oleh anggota partainya selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi. PDIP berpesta pora dan sekarang di akhir jabatan Jokowi dijadikan kambing hitam, padahal kekuasaan bukan hanya di Jokowi. Rusaknya negeri ini ya karena mengganti UUD1945 dengan UUD 2002. Dan digantinya Pancasila dengan demokrasi liberal. Apakah kita biarkan keadaan negeri ini menuju kehancurannya atas pengkhianatan kita terhadap Pancasila dengan mensetubuhkan dengan individualusme, liberalisme, dan kapitalisme? (*).

Selamat Ginting: Tiga Wamen Hasil Konsensus Jokowi dán Prabowo

Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengungkapkan, tiga wakil menteri yang baru dilantik merupakan hasil konsensus politik antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketiga wakil menteri itu kemungkinan besar akan menjadi menteri sesuai bidangnya dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akhir Oktober 2024 mendatang. \"Ketiga wakil menteri baru di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi merupakan hasil konsensus politik antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto,\" kata pengamat politik UNAS Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (20/7/2024). Magang Menteri Menurut Ginting, ketiga wakil menteri yang baru dilantik itu sesungguhnya diberikan kesempatan magang sebagai menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo Subíanto mendatang. Jadi, lanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sesungguhnya sudah memilki tiga calon menteri, yakni Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Investasi Yuliot Tanjung. Ketiganya dilantik menjadi Wakil Menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024) Keponakan Prabowo Menurut Ginting, baik Thomas Djiwandono maupun Sudaryono merupakan lingkaran terdekat dari Presiden terplih Prabowo Subianto. Thomas Djiwandono merupakan Keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan anak dari Mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden Soeharto, Joseph Soedradjad Djiwandono. Jadi seperti ayahnya, Thomas juga piawai di bidang keuangan. Antara lain lulusan master/magister bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional, bendahara umum Partai Gerindra, dan Deputy CEO Arsari Group (2006). \"Walau keponakan Presiden terpiih Prabowo Subianto, namun Thomas Djiwandono memliki latar belakang terkait bidang keuangan. Sehingga penempatannya sebagai Wamen Keuangan merupakan magang sebelum menjadi menterí keuangan pada kabinet mendatang,\" ujar Selamat Ginting, dosen FISIP UNAS. Asisten Pribadi Prabowo Adapun Sudaryono, lanjut Ginting, juga merupakan orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Antara lain pernah menjadi  asisten pribadi Menteri  Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan hingga saat ini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Otomatis Sudaryono juga menjadi kandidat kuat Gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra. \"Dengan ditunjuknya Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian oleh Presiden Jokowi merupakan konsensus politik antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga Sudaryono tidak akan maju lagi dalam kontestasi Pilkada di Jawa Tengah. Partai Gerindra pun akan mendukung calon yang disodorkan oleh Presiden Jokowi, entah Ahmad Luthfi atau Kaesang Pangarep,\" ungkap Ginting. Profesional Sedangkan Yuliot Tanjung, kata Ginting, memang sejak lama meniti karier di bidang investasi dan penanaman modal. Antara lain sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kepala Kantor BPKM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II dan Direktur Deregulasi, BKPM. \"Bagi saya penunjukan Yuliot Tanjung sebagai Wamen Investasi Indonesia dan Wakil Kepala BKPM tidak mengejutkan, karena Yuliot memang profesional di bidang investasi dan penanaman modal,\" ungkap Ginting. Pro dan Kontra Bagi Ginting, wajar jika publik mengritisi pelantikan tiga wamen itu dengan alasan menghambur-hamburkan uang negara dan negara harus memberikan fasilitas setingkat menteri serta uang penghargaan masa bakti. \" Wah, enak bener ya jadi pejabat tinggí negara cuma tiga bulan tapi dapat uang penghargaan masa bakti yang nilainya lebih dari Rp500 juta,\" pungkas Ginting. (sws)

Kejadian terhadap Donald Trump Bisa Saja Terjadi di Indonesia, Jika yang Kalah Tidak Terima dan yang Menang Arogan

Jakarta | FNN - Pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman mengingatkan, peristiwa penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kandidat calon presiden (capres) dari Partai Republik pada Sabtu (13/7/2024) lalu, bisa saja terjadi di Indonesia. Hal itu terjadi akibat gaya komunikasi politik ekstrem yang dipertontonkan oleh Donald Trump dan Presiden AS Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sejak 2020 lalu, hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di publik mereka. \"Kita mau mengingatkan, penembakan Trump ini akibat komunikasi ekstrem di depan publik, yang dipraktikkan Joe Biden dan Donald Trump. Ini juga bisa terjadi di Indonesia, jika yang kalah tidak terima dan yang menang arogan,\" kata Tengku Zulkifli Usman, dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (17/7/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Donald Trump Tertembak, Ada Apa Dibalik Pilpres Amerika?\'. Zulkifli mengingatkan elite politik Indonesia yang masih menggunakan politik identitas hingga menyebabkan terjadinya polarisasi di masyarakat, untuk tidak menggunakannya lagi. \"Ada orang-orang yang sengaja memelihara permusuhan dan perselisihan seperti pada Pemilu 2014-2019 lalu, kadang pelakunya partai Islam. Kalau dia terdesak, teriak orang lain Fir\'aun dan kalau dia bagus dia bilang Musa. Mereka mengklaim Musa terus, yang lain dibilang Fir\'aun terus. Padahal dalam Pilkada antara Fir\'aun dan Musa berteman dan berkolaborasi,\" katanya. Menurut dia, gaya komunikasi politik ekstrem harus ditinggalkan, karena tidak menguntungkan bagi Indonesia dan merugikan generasi selanjutnya, serta tujuan pencapaian Indonesia Emas 2045. Masyarakat harus diberikan pencerahan dan pencerdasan dalam berpolitik. \"Cara berpikir seperti ini akan merusak kita, ketika Pemilu atau Pilpres bermusuhan, tapi ketika Pilkada berkolaborasi dan berteman, kan nggak konsisten. Jadi kelakukan-kelakuan munafik dan hiprokrit seperti ini harus dihilangkan dari Indonesia,\" katanya. Ia berharap semua pihak bersatu dan damai, sehingga tercipta rasa aman, serta akan memudahkan pemerintah untuk melakukan konsolidasi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan negara superpower baru. \"Saya kira apa yang dilakukan Partai Gelora untuk mengedukasi masyarakat, melalui channel Gelora TV dengan menggelar diskusi seperti ini, sudah benar karena memang mentalitas seperti ini harus ada\" ujarnya. Tengku juga sepakat dengan upaya yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan rekonsiliasi nasional. \"Stop polarisasi, jangan berpikir pendek untuk kepentingan 5 tahun saja, nggak ada gunanya kita berantem terus. Kita punya Indonesia Emas 2045, dan Indonesia akan terus ada dalam setiap Pemilu,\" tegasnya. Sedangkan Pakar Komunikasi dan Hubungan Internasional, Prof Dr Bachtiar Aly, MA mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu mendukung salah satu satu calon presiden AS, antara Joe Biden atau Trump. \"Indonesia itu mirip gadis cantik, kita yang diperlukan. Mau siapa yang jadi presiden, baik Trump maupun Biden sama saja. Kita juga tetap harus melakukan lobi-lobi kepada Amerika, bagaimana semua kepentingan nasional kita agar diutamakan,\" kata Bachtiar Aly. Ia menilai dinamika politik di AS memang menarik untuk diperbicangkan, karena terjadinya perubahan signifikan dalam revolusi mental di negara yang dianggap paling demokratis di dunia tersebut. \"Gara-gara pertarungan politik, memang nilai-nilai sopan santun sudah terkikis dan serangan-serangannya juga bersifat pribadi. Di Indonesia, gejala ini sudah ada sampai ada keinginan politik bumi hangus. Kita harus hormati, suka atau tidak suka siapa yang terpilih,\" katanya. Sementara  Chris Komari, Aktivis Demokrasi di Amerika Serikat dan Anggota Dewan Kota 2002 & 2008 menegaskan, bahwa penembakan terhadap capres dari Partai Republik Donlad Trump tidak ada konspirasi politik yang dilakukan oleh Presiden AS Joe Biden. \"Donald Trump itu, satu-satunya mantan Presiden Amerika yang tidak pernah menerima kekalahan. Memang banyak teori tentang kejadian ini, dan media berperan dalam membentuk opini publik mengenai Joe Biden,\"  kata Chris Qomari. Aktvis asal Indonesia ini menilai, kejadian penembakan ini memang menguntungkan Trump secara politik maupun popularitasnya, dan bisa jadi memenangi Pilpres AS pada November 2024 mendatang. Namun, Chris menilai sosok Joe Biden masih jauh lebih baik daripada Donald Trump secara personal, dan tidak terlibat kasus hukum. Sehingga Joe Biden dinilai lebih tepat yang menjadi Presiden Amerika Serikat. (Ida)

Family Office: Luhut, Jokowi dan Republik Mimpi

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) REPUBLIK Mimpi. Julukan ini pantas ditempelkan pada Indonesia saat ini. Karena dipimpin oleh para pemimpi: the dreamers. Khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi. Keduanya menyetir kabinet. Keduanya merupakan pemimpi terbesar Indonesia, sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pemimpi atau pengkhayal, beda tipis dengan pembohong. Kita tidak tahu pasti, apakah yang bersangkutan sedang bermimpi, berkhayal, atau berbohong. Karena, pernyataan tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam kondisi yang lebih memprihatinkan, pemimpi atau pengkhayal yakin akan kebenaran khayalannya. Bagaikan pengidap skizofrenia. Pikiran tidak sambung dengan kenyataan. Sejak 2014, banyak kebijakan Jokowi dan Luhut seperti berkhayal: tidak ada yang menjadi kenyataan. Sebut saja mobil Esemka, yang merupakan khayalan kelas tinggi tanpa tanding. Ini mimpi, khayal atau bohong? Beda tipis. Kembali ke topik awal, Family Office. Sekonyong-konyong Luhut bicara mau memberi fasilitas Family Office, bebas pajak, di Bali. Katanya, Jokowi sudah setuju. Melalui Family Office, duo Luhut-Jokowi mau melanjutkan mimpi dan khayalan sebelumnya, yaitu mimpi menarik modal asing ke Indonesia, melalui Indonesia Sovereign Wealth fund, yang dinamakan Indonesia Investment Authority, atau disingkat INA, yang akhirnya menjelma menjadi Lembaga Pengelola Investasi. Luhut-Jokowi berkhayal mendirikan sovereign wealth fund, tapi tidak punya kekayaan. Yang ada, malah utang pemerintah naik terus. Keuangan negara nyaris bangkrut. Makanya, Jokowi menaikkan pajak PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, dan akan naik lagi menjadi 12 persen pada tahun depan. Nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memang lebih cocok. Ceritanya, LPI mau mengelola modal asing, termasuk modal orang kaya asing, antara lain dari Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Atau Softbank. Investor asing diiming-imingi bermacam-macam proyek di IKN. Proyek air bersih, listrik, infrastruktur, dan lainnya. Tetapi gagal total. Tidak ada investor asing yang mau menyerahkan uangnya kepada LPI. Softbank kabur. Sepertinya, LPI akan rugi besar, yang pastinya akan merugikan keuangan negara. LPI gagal. Mimpi berlanjut ke Family Office. Investor diimingi-imingi bebas pajak di Bali. Pulau yang sangat suci bagi umat Hindu mau dijadikan tempat penyimpanan uang tidak jelas, dan berpotensi pencucian uang ilegal. Kacau. Kacau sekali. Apa sebenarnya Family Office? Kenapa Indonesia baru sekarang meributkan Family Office? Family Office bukan barang baru. Family Office sudah ada sejak puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Dulu disebut _stewardship_, profesional yang diserahkan mengelola harta kekayaan keluarga kerajaan dan para bangsawan, untuk optimalkan tingkat keuntungan investasi: bukan untuk mengemplang pajak, apalagi untuk pencucian uang. _Stewardship_ modern sekarang dikenal dengan Family Office, untuk mengelola (Office) harta orang atau keluarga super kaya (Family). Family Office di era modern ini pertama kali diprakarsai oleh JP Morgan pada pertengahan abad ke 19, dengan mendirikan perusahaan investasi keluarga yang kemudian dikenal dengan *House of Morgan* Menjelang akhir abad ke 19, keluarga Rockefeller mendirikan Family Office untuk mengelola harta kekayaan keluarganya, dan kemudian meluas mengikutsertakan harta keluarga orang super kaya lainnya. Jenis Family Office ini dikenal dengan Multi-Family Office yang sekarang berkembang sangat pesat. https://www.rbcwealthmanagement.com/en-eu/insights/considering-a-family-office-heres-what-you-need-to-know Artinya, Family Office tidak lain merupakan perusahaan private equity atau fund manager. Banyak bank terkemuka sekarang juga mendirikan unit Wealth Management, yang intinya adalah fund manager atau Multi-Family Office yang menawarkan jasa pengelolaan investasi kepada para orang kaya.  Beberapa bank di Indonesia, khususnya bank asing dan beberapa bank lokal besar, juga sudah menawarkan jasa semacam Multi-Family Office, dan wealth management. Global Family Office, termasuk bank global, sudah mempunyai kantor di hampir seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang mempunyai keunggulan pajak, seperti Singapore. Singapore bukan saja menawarkan keunggulan pajak. Yang lebih penting dari itu, Singapore menawarkan birokrasi yang efisien, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini faktor yang sangat penting bagi orang kaya global untuk menempatkan uangnya. Singapore menempati urutan ke-4 negara yang paling bersih dari korupsi sedunia. Indonesia menempati urutan ke-115 dan termasuk negara dengan tingkat korupsi yang kronis. Oleh karena itu, tidak ada orang kaya yang mau menyerahkan uangnya untuk dikelola di negara dengan birokrasi dan mental koruptif. Mimpi dan khayalan Luhut-Jokowi, ilusi Family Office, dan Republik Mimpi, akan segera buyar. —- 000 —-

Sekarang Waktu yang Tepat Bagi Indonesia untuk Muncul sebagai Pemberi Pengaruh Signifikan Perubahan Dunia

Jakarta | FNN - Kekalahan telak partai konservatif dalam sejumlah pemilu legislatif di negara-negara Uni Eropa (UE) menjadi peluang dan kesempatan bagi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran politik luar negeri Indonesia di tataran global. \"Jadi sekarang ini dunia sudah berubah. Orang sudah ada kesadaran, apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina adalah genosida, apartheid. Babak belurnya para pemimpin di Eropa, itu semua karena mereka menjadi pendukung Israel,\" kata Tengku Zulkfli Usman, pengamat politik luar negeri dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (10/7/2024). Dalam diskusi dengan tema \'Pemilu Eropa dan USA: Membaca Tren dan Proyeksi\' ini,  Zulkifli Usman menilai kekalahan para pemimpin Eropa tersebut, berdampak positif bagi kemerdekaan Palestina.  Sehingga pemilu di Eropa harus disambut dengan semangat perubahan, dan dilihat sebagai peluang kerjasama global yang lebih baik lagi antara Indonesia dan Eropa.  \"Indonesia jangan jadi pemain pinggiran atau hanya retorika lagi. Kita sekarang punya presiden seorang jenderal, lebih cerdas, maka setiap pesan atau message yang disampaikan Pak Prabowo harus bisa dipahami dunia,\" katanya. Prabowo harus bisa mengkapitalisasi kemenangan partai sayap kanan di Eropa dan meredupnya pengaruh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.  \"Para pemimpin Eropa dan Amerika sekarang dianggap gagal. Kalau kita berhasil mengkapitalisasi isu ini, maka efeknya akan lebih besar dan dampak positif terhadap kemerdekaan Palestina,\" ujarnya. Diplomat senior Prof. Imron Cotan berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada Inggris yang sekarang dipimpin Keir Starmer, sebagai perdana menteri baru, yang secara terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada Palestina dan ingin menyelsaikan perang Ukraina. \"Kalau kita tidak bisa berharap kepada Amerika untuk menyelesaikan konflik global, Indonesia sekarang perlu memberikan perhatian kepada Inggris, yang juga punya hak veto. Dibawa pimpinan Keir Starmer, ada harapan dunia akan damai, dan konflik-konflik global bisa diselesaikan,\" kata Imron Cotan. Ia meminta Prabowo nantinya menempatkan diplomat-diplomat berpengalaman di Inggris yang mengerti dinamika betul kawasan, sehingga bisa menjadi jembatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menyelesaikan berbagai konflik global. \"Jangan lagi menempatkan diplomat yang tidak mempunyai latar belakang dan pengetahuan yang cukup seperti selama ini, dalam konteks untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Sehingga kita punya kekuatan untuk lobi-lobi dan diplomasi ditingkat global,\" kata Duta Besar RI untuk Australia dan Tiongkok, 2003-2013 ini. Menlu yang Tepat Namun, menurut Ple Priatna, diplomat senior lainnya, Prabowo tidak cukup hanya menempatkan para diplomat-diplomat yang berpengalaman saja, tetapi juga harus menunjuk menteri luar negeri yang tepat. \"Pak Prabowo yang akan dilantik menjadi Presiden pada Oktober nanti sekaligus menjadi diplomatik bagi Indonesia dalam menghadapi situasi dunia yang penuh gejolak. Pak Prabowo harus memilih menteri luar negeri yang ideal, tidak asal-asalan, karena dia akan capek sendiri nantinya,\" kata Ple Priatna. Ple Priatna, Diplomat Indonesia 1988-2021 ini mengusulkan agar Prabowo memilih mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa atau mantan Duta Besar untuk PBB Dino Patti Djalal sebagai menteri Menlu-nya menggantikan Retno Marsudi.  Keduanya merupakan diplomat senior berpengalaman dari Kementerian Luar Negeri, yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam diplomasi ditingkat global yang selama ini sudah teruji. \"Dalam situasi dunia yang penuh gejolak seperti sekarang, kita perlu menteri luar negeri seperti Marty Natalegawa atau Dino Patti Djalal. Jangan pilih orang dari kader partai atau orang dari luar Kementerian Luar Negeri untuk posisi menteri luar negeri, karena mereka tidak mengerti apa-apa soal diplomatik,\" tegasnya. Pengamat Militer dan Pertahanan Conny Rahakundini Bakrie sepakat dengan pendapat Diplomat senior Prof. Imron Cotan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pendekatan kepada Inggris dalam diplomasi politik luar negerinya. \"Saya berharap bapak Presiden nantinya berani mendudukan Inggris sebagai saudara-saudara kita di Eropa. Karena bagaimanapun Inggris yang menfaslitasi pendirian negara Yahudi. Kalau sekarang kita bicara Palestina, maka Inggris juga bisa berperan untuk memfasilitasi pendirian Palestina,\" kata Connie Rahakundini. Artinya, Indonesia sudah saatnya memberikan pengaruh signifikan agar dunia bisa berubah. Indonesia bisa berperan dan memberikan pemahaman kepada Inggris dan negara Eropa lainnya mengenai Palestina. \"Sekaranglah kesempatan Asia, kalau bicara Asia, itu bicara Indonesia. Indonesia bisa muncul sebagai pemberi pengaruh signifikan yang sangat penting bagi dunia,\" pungkasnya. (Ida)

Pemerintah Diharapkan Gunakan Strategi Hankam dan Intelejen dalam Penanganan Serangan Siber

Jakarta| FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) bisa segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintahan ke depan. Sebab, ancaman siber ke depan akan semakin besar, sehingga peretasan PDN saat ini perlu ditangani lebih serius, dengan strategi pertahanan dan keamanan (hankam), serta intelejen. \"Partai Gelora cukup sering menyorot tema peretasan dalam konteks keamanan data konsumen dan data negara. Hal ini mengkhawatirkan karena terus menguat dan meluas,\" kata Endy Kurniawan, Ketua DPN Partai Gelora di Jakarta, Rabu (3/7/2024) sore. Hal itu disampaikan Endy Kurniawan dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \"PDN Jebol Diretas, Bahaya Di Mana Negara?\", yang ditayangkan di Gelora TV, Rabu (3/7/2024). Diskusi yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini juga dihadiri Anggota Komisi I DPR Dave Laksono, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, serta Pakar Telematika dan IT Roy Suryo.  Partai Gelora, kata Endy, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk matra khusus siber, selain matra darat, laut dan udara agar strategi penanganan serangan siber lebih terintegrasi, termasuk menjaga kedaulatan data nasional.  \"Narasi Partai Gelora adalah menjadikan Indonesia superpower baru, oleh sebab itu siber perlu perhatian khusus kalau perlu dibentuk matra khusus siber. Strateginya harus terintegrasi dengan hankam untuk menjaga kedaulatan data nasional,\" katanya. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, ide awal membuat PDN adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya. Namun, peretasan PDN ini telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara, serta terbukti bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, dimana hacker komunitas saja bisa meretas. Menurut Dave, DPR telah mengganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp 20 triliun sejak 2019 hingga 2024, dimana pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate.  \"PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarankan sekitar Rp 20 triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp 100 triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data,\" katanya. Komisi I DPR, lanjut Dave, pada awalnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas peretasan PDN, tapi karena masa jabatan anggota DPR periode ini akan berakhir pada 30 September, maka hal itu diurungkan. \"Dan pemerintah juga sudah melakukan auditing melalui BPKP. Kita minta Menkominfo dan BSSN memberikan penjelasan pada masa sidang mendatang. Hasil temuannya sejauh mana, transformasinya seperti apa, dan langkah mitigasinya. Ini yang mau kita dengar,\" ujar politisi Partai Golkar ini. Usai mendengar penjelasan dari Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, kata Dave, DPR akan mengundang Badan Intelejen Negara (BIN), Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan peretasan tersebut. Peretasan PDN Diduga Terkait Judi Online Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, peretasan PDN ini sebagai tragedi kegagalan negara dalam mengantisipasi dan memitigasi di era digital. \"Era digital ini sudah 10 tahun digelorakan pemerintah, tapi ternyata pemerintah nampak gagap, tidak siap mengantisipasi era digital itu sendiri. Infrastruktur dan SDM juga tidak siap, sehingga hal ini menjadi tragedi dan kegagalan negara,\" kata Tulus Abadi.  Karena PDN dikelola satu pintu, maka ketika diretas hacker, akibatnya seluruh pelayanan publik terutama yang strategis menjadi lumpuh dan terganggu di lapangan. \"Selain lumpuhnya pelayanan publik, yang sering tidak disadari adalah perundungan data pribadi milik masyarakat. Di era digital ini, data pribadi ini menjadi harta karun kita. Harusnya menjadi perhatian utama pemerintah,\" ujarnya. YLKI menduga peretasan PDN ini terkait upaya pemerintah dalam memberantas kasus judi online dan pinjaman online ilegal, serta kelengahan pemerintah yang hanya mengambil ceruk ekonomi digital sebagai pemasukan, tapi tanpa mengantisipasi dampak permasalahan yang timbul. \"Padahal tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, banyak penumpang gelap di era digital ini. Tapi datanya tidak back up, dan SDM-nya yang handle juga tidak handal,\" tandasnya.  Sedangkan Pengamat Telematika dan IT Roy Suryo mengatakan, kerugian negara dari kasus peretasan PDN ini sangat besar bagi publik dan keamanan negara. \"Kalau yang tidak mengerti, bilang aman-aman saja karena data kita dikunci. Tapi kalau dari teori konspirasi justru banyak yang senang, datanya hilang,\" kata Roy Suryo. Mengingat dampak peretasan PDN ini sangat besar, seharusnya DPR, kata Roy Suryo, membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan YLKI memfasilitasi gugatan class action kepada negara. \"Kasus ini tidak cukup diselesaikan melalui Panja atau Rapat Kerja, tapi harus melalui Pansus mengingat kerugian yang sangat besar. Dan saya mau memprovokasi tipis-tipis agar YLKI melakukan gugatan class action kepada negara, \" katanya.  Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta pemerintah tidak mempercayai pelaku peretasan Brain Chiper yang akan memberikan \'kunci\' gratis untuk membuka data PDN Sementara di Surabaya yang diretas. \"Dari kemarin saya ditanya media, mas kira-kira dikasih kunci nggak? Saya bilang coba dibaca baik kata-katanya, Rabu ini. Itu tidak dikatakan Rabu 3 Juli, bisa Rabu depan, bisa Rabu tahun depan. Rabunya kita tidak tahu kapan, bisa kapan-kapan. Kita kena prank,\' katanya. Sebab, dalam sejarah peretasan didunia tidak pernah ada hacker yang minta maaf, sehingga pernyataan Brain Chipper itu hanya sekedar prank. \"Apalagi pemerintah saja tidak meminta maaf ke rakyatnya, malah hackernya yang minta maaf, sehingga hal ini menjadi aneh. Dan sampai hari ini, terbukti tidak diberikan kuncinya. Kita memang kena prank,\" pungkas Roy Suryo. (*)

Nawadosa Jokowi di Depan Mahkamah Rakyat Luar Biasa

Jakarta| FNN - Inisiator, penggagas dan pencetus Maklumat Yogjakarta pada 18 Mei 2024 yang terdiri dari Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A., Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D., menyimpulkan bahwa negara hari ini dalam keadaan bahaya. Setidaknya ada sembilan dosa besar Jokowi yang mengakibatkan Indonesia terpuruk hari ini. Berikut rilis lengkap yang diterima redaksi FNN, Ahad (30/06/2023). INDONESIA DALAM BAHAYA Kami Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta (18 Mei 2024 ) : Dengan senantiasa berlindung dan memohon pertolongan Tuhan YME, untuk menyelamatkan Indonesia . Terus  mencermati perkembangan dinamika denyut nadi kehidupan praktek penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Keadaan terus memburuk dan membahayakan eksistensi NKRI Telah muncul 9 catatan dosa dosa Jokowi melalui  Persidangan Mahkamah Rakyat  di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (25/6/2024). \"Memperingatkan Presiden Jokowi\" : Jangan mengabaikan suara / aspirasi rakyat ( Mahkamah Rakyat ) , apalagi muncul dan lahir dari lingkungan kampus (terlampir). .Apabila suara / aspirasi rakyat tersebut di abaikan maka benar benar NKRI dalam bahaya. Presiden harus introspeksi dan memperbaiki diri untuk menghindari segala kemungkinan lahirnya kemarahan rakyat yang lebih besar akan menerpa dan menimpa dirinya. Inisiator, Penggagas dan Pencetus Maklumat Yogjakarta (18 Mei 2024) - Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto- Prof. Dr. Rochmat Wahab M.Pd., M.A.- Prof. Dr. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D.  Lampiran: \"TUNTUTAN MAHKAMAH RAKYAT LUAR BIASA\"--------------------Program pembangunan ala Jokowi atau Nawacita yang mengakibatkan maraknya ketidakadilan menjadi sembilan dosa atau Nawadosa yang disampaikan dalam Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Dosa Dosa Jokowi : Pertama merupakan perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat yang terjadi akibat ambisi investasi Jokowi. Untuk melancarkan bisnisnya, pemerintah menggunakan kata eco atau green agar menciptakan citra ramah lingkungan yang sesungguhnya menimbulkan kerusakan ekologis dan permasalahan sosial, seperti pembangunan IKN. Kedua, kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap masyarakat yang menuntut dan membela haknya, seperti kasus Wadas, Rempang, hingga kriminalisasi buruh. Fenomena “No Viral No Justice” pun menjadi contoh besar aparat penegak hukum tidak memproses laporan pelanggaran sebelum laporan tersebut viral dan mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat. Ketiga, kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas yang menunjukkan hukum tajam ke bawah selama era Jokowi. Kasus kekerasan terhadap masyarakat di Papua hingga peristiwa Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa menjadi contoh nyata impunitas yang membuat kasus pelanggaran hak sipil tak pernah dituntaskan akibat pembiaran dari pemerintah. “Impunitas yang melenggang bebas selama rezim ini memberikan ruang untuk melakukan kesalahan secara terus-menerus karena tidak ada mekanisme penghukuman. Karenanya, pelanggaran HAM yang terjadi difasilitasi oleh negara. Maka, penyelesaian harus diserahkan pada mekanisme yang disepakati oleh rakyat untuk menghapus kultur impunitas dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kejahatan HAM berat,” ujar Dimas Bagus Arya dari Kontras. Keempat, komersialisasi, penyeragaman, dan penundukan sistem pendidikan yang mengakibatkan carut-marutnya sistem akademik di Indonesia. Pendidikan yang menjadi hak dasar setiap warga justru dikomersialisasi dengan biaya pendidikan yang mahal dan berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru. Kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindakan perlindungan koruptor. Penindakan yang lemah bagi para koruptor, pemecatan pegawai KPK yang menolak upaya penggembosan KPK, hingga perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarga Jokowi menjadi bukti bobroknya sistem hukum di Indonesia. “Pemberantasan korupsi terburuk terjadi selama sepuluh tahun masa pemerintahan Jokowi. Dari sekian banyak kasus korupsi yang jumlahnya triliunan rupiah kurang dari Rp10 persen yang dikembalikan ke negara. Sayangnya, presiden tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk memberantas kasus korupsi. Pemerintah malah memotong taring untuk dilaksanakannya pemberantasan kasus korupsi. Selain itu, nepotisme dan politik dinasti ditunjukkan secara terang-terangan saat Pilpres tahun ini. Semangat anti-korupsi dalam UUD 45 justru digerogoti selama sepuluh tahun masa Jokowi,” ujar Yaser Aulia dari Indonesia Corruption Watch (ICW). “Dosa rezim hari ini adalah pelemahan pemberantasan korupsi dan yang menjadi perhatian adalah kepastian hukum dan bisnis yang dapat dilihat dari praktik revolving door. Analogi itu kita artikan seperti pejabat adalah pebisnis dan ada juga pebisnis yang jadi pejabat atau pebisnis yang mempengaruhi pejabat. Praktik ini banyak di pengelolaan SDA. Praktik revolving door ini new normal di Indonesia dan menjadi satu hal yang dititikberatkan dalam Mahkamah Rakyat ini,” ujar Bagus Pradana dari Transparency Indonesia. Keenam, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Eksploitasi besar-besaran terhadap SDA seperti penghancuran wilayah Indonesia bagian Timur untuk proyek hilirisasi nikel, solusi ketenagalistrikan yang masih menggunakan batubara, hingga penggunaan biomassa yang menebang hutan secara besar-besaran. “Hari ini kita kembali berduka karena lubang tambang di Samarinda, Kalimantan Timur kembali menelan korban jiwa, yaitu dua pelajar berusia sembilan tahun. Selama 2011 hingga 2024 ada 47 korban yang meninggal di lubang tambang di Kalimantan Timur.  Ketujuh: Pembobolan PDN (Pusat Data Nasional) dan kontrak penyimpanan dan pengolahan data pemilihan umum Indonesia adalah kejahatan terbesar terhadap bangsa dan negara yg dilakukan oleh pimpinan pemerintahan dan perusahaan negara, yg berdampak luat biasa. kejahatan pembocoran dara dan atau menyerah- kan pengumpulan dan pemrosesan dara pada perusahaan atau non perusahaan non pemerin-tah harus dilarang dan bagi yg melanggar dikenakan hukuman seberat-beratnya.(*)