POLITIK
Pemerintah Diminta Ambil Pelajaran dari Gejolak Politik yang Terjadi di Negeri K-Pop
Jakarta | FNN - Pemerintah Indonesia diminta mengambil pelajaran dari gejolak politik yang terjadi di negeri K-Pop, Korea Selatan (Korsel) yang berujung pada pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer pada Sabtu (7/12/2024) lalu. Hal itu akibat Presiden Yoon Suk Yeol secara gegabah menggunakan kekuasaannya untuk mengumumkan keadaan darurat. Padahal yang terjadi adalah persoalan politik biasa, yang dipicu oleh persoalan pribadi dirinya dan perseteruan dengan parlemen Korsel. Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim dalam Gelora Talks bertajuk \'Gejolak Politik di Negeri K-Pop, Ada Apa?\' Rabu (18/12/2024) sore. \"Ini pelajaran yang penting buat kita. Artinya memang Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata itu, memang punya wewenang kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat. Tetapi, power rakyat nggak boleh disepelekan, tidak boleh di take for granted (tidak dihargai) dalam bahasa gaulnya,\" kata Henwira Halim. Menurut Henwira, kekuasaan Presiden itu sangat besar, bisa menonaktifkan seluruh institusi negara dan memusatkan kekuasaan dalam genggamannya, apabila negara dalam keadaan darurat. \"Artinya menggunakan kekuasaan itu, perlu ada standar _requirement_ atau persyaratan yang ketat. Jadi Presiden tidak bisa mentang-mentang menggunakan kekuasaannya, tanpa ada urgensinya,\" ujar Henwira. Apalagi kemudian terbukti, ternyata tidak ada ancaman serangan dari Korea Utara (Korut) yang dijadikan dalih oleh Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan keadaan darurat. \"Ternyata ini hanya masalah politik yang harusnya diselesaikan melalui mekanisme politik biasa. Parlemennya terjadi perpecahan, parlemennya pecah dipicu skandal korupsi istrinya (Kim Keon-hee),\" katanya. Henwira menambahkan, pelajaran lain yang bisa diambil dari gejolak politik di negeri K-Pop adalah masalah transparasi dan keberanian dalam mengingatkan pemimpin, apabila salah dalam membuat kebijakan. \"Harus berani ngomong ke bos-nya (Presiden, red) kalau memang benar atau salah. Jangan asal bapak senang, tapi menjerusmuskan. Sehingga kita bisa mencegah, apabila tidak ada urgensinya atau salah. Harus berani mencegah,\" tegasnya. Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah adalah para peserta aksi unjuk rasa di Korsel, yang sebagian besar adalah penggemar berat atau fans K-Pop. Mereka memiliki yang pendidikan merata dan wawasan yang cukup dalam berdemokrasi. Sehingga membantu mereka berkomunikasi di media sosial untuk memobilisasi massa. \"Ini bedanya di kita (Indonesia) yang pendidikannya masih belum merata dan belum memiliki wawasan yang cukup. Sosial media bisa menjadi racun dan bumerang, kalau tidak ada rambu-rambunya dengan dalih kebebasan demokrasi,\" pungkasnya. Pembelajaran Proses Demokrasi Sementara itu, Pakar Hukum International, Universitas Indonesia Prof Arie Afriansyah mengingatkan, bahwa kondisi yang terjadi di Korsel, bisa saja terjadi di Indonesia, apalagi penggembar K-Pop di tanah air sangat besar. \"Penggemar K-Pop di Indonesia ini sangat banyak, pasti mereka memperhatikan proses yang sedang terjadi di Korea Selatan. Mereka juga pasti akan memperhatikan proses yang sedang terjadi di sini,\" kata Arie Afriansyah. Proses demokrasi di Korsel itu, kata dia, mengajarkan perlu adanya check and balance antara Presiden dan parlemen dalam kehidupan bernegara dan demokrasi. \"Dan yang bertarung, semua terlihat juga memiliki kedewasaan dalam berpolitik, mau menerima. Dan rakyatnya juga tidak tinggal diam, melakukan upaya untuk memastikan proses demokrasi berjalan rapi. Kita lihat bagaimana rapinya demonstrasi di Korea Selatan, pakai balon dan bernyanyi nyanyi,\" ujarnya. Menurut dia, semua proses gejolak politik di Korsel sesuai dengan koridor hukum sebagai garda terdepan mereka dalam berdemokrasi. \"Semua rakyat menunggu apapun hasil dari pengadilan (Mahkamah Konstitusi) yang bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Jadi betapa dewasanya rakyat Korea Selatan akan menerima keputusan apapun dari pengadilan, mau menang atau kalah,\" tegasnya. Sedangkan Pengamat Hubungan International, Universitas Parahyangan Bandung Ratih Indraswari mengatakan, apa yang terjadi di Korsel sekarang adalah sebagai harmoni budaya dan perlawanan sosial. Ratih mengidentifikasi ada tiga hal yang penting dalam gejolak politik di negeri K-Pop sekarang. Pertama adalah mobilisasi massa atau gerakan sosial yang berasal dari kesamaan suka, sama-sama suka dengan K-Pop. \"K-Pop berhasil membentuk suatu gerakan sosial atau social movement. Penggemarnya yang besar berhasil diberdayakan. Idol-idol mereka ini memiliki hubungan emosional yang sangat intens, karena untuk jadi anggota harus ditraining dulu yang berat. Sehingga mereka punya tujuan dan identitas yang jelas,\" kata Ratih Indraswari. Para fans K-Pop ini, lanjut Ratih, memiliki semangat kerja keras, solidaritas dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan. Sehingga membuat mereka lebih aktif dalam menyuarakan keadilan dan ketimpangan sosial, serta berani mengkritik pemerintah Korsel agar ada perubahan yang mereka kehendaki. Kedua adalah protes terhadap pemerintah yang dilakukan oleh para K-Pop ini berlangsung damai dan kreatif, dimana aksi unjuk rasa didominasi para perempuan muda. \"Protes di Korea Selatan mengajarkan kita, berdemo itu bisa damai dan kreatif dengan bernyanyi-nyanyi. Semua dilakukan dengan unik dengan membawa gitar, yang didominasi perempuan muda,\" katanya. Alumnis S3 Ewha Womans University, Korsel ini menilai demontrasi di Korsel memiliki kombinasi antara protes dan konser musik. \"Sehingga meski protes, tapi tetap santun. Semua lirik lagu yang dinyanyikan, dimodifikasi sebagai pesan politik untuk menyuarakan keadaan sosial di Korea Selatan,\" katanya. Ketiga adalah ada elemen budaya dalam protes di Korsel, dibandingkan dengan negara lain. Dimana 70 persen yang melakukan protes berusia 18-25 tahun, dan sisanya berusia diatas 30 tahun. \"K-Pop di Korea Selatan ini seperti Pancasila di Indonesia. Mereka menjadikan K-Pop sebagai budaya, dan terbukti telah diterima secara global. Artinya, dalam setiap peristiwa politik di Korea Selatan, pasti ada keterlibatan sosial budayanya. Bahkan artis K-Pop juga terlibat dalam gerakan ini,\" tandasnya. (*)
Penghukuman Jokowi Mulai dari PDIP
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Telah lama muncul desakan Jokowi untuk mundur dari jabatan Presiden, kemudian DPR/MPR dituntut memakzulkan berdasar Pasal 7 A UUD 1945 namun hingga akhir jabatan 20 Oktober 2024 hal itu tidak terealisasi. Di sisi lain kasus-kasus Jokowi terus diangkat bahkan melalui jalur hukum. Namun sepanjang Jokowi masih Presiden, semua bisa diatasi. Kekuasaan mampu mengendalikan hukum. Upaya menghukum Jokowi atas dosa politik yang bertumpuk terus membentur. Nepotisme telah diadukan ke Bareskrim, ijazah palsu berkali-kali di Pengadilan, KM 50 ditagih sebagai hutang, IKN simbol kesewenangan dan pemborosan, Rempang dilawan karena menggadai kedaulatan kepada RRC, PIK 1 dan PIK 2 Jokowi dan Pengusasaha jahat merampas tanah rakyat, dan masih banyak kasus Jokowi sang Presiden yang tidak bermutu dan pantas ditangkap lalu diadili. Setelah tidak menjabat, Jokowi terus ingin mempertahankan pengaruh dan mencari perlindungan. Untuk pengaruh ia pegang Prabowo \"Singa Sirkus\" nya dan titip \"anak Samsul\" nya. Berbagai Kepala Daerah juga hasil cawe-cawe. Ada jalur partai politik, konglomerat, aparat dan birokrat, ada pula jalur hukum. Semua menjadi jaringan bagi pengaruhnya. Sementara serangan untuk menangkap dan mengadili Jokowi juga gencar. Ia harus berlindung. Tiga otoritas dijadikan tempat berlindung di samping awalnya adalah PDIP partai yang membesarkan. Ketiganya yaitu konglomerasi 9 Naga peliharaan dan ATM nya, Presiden Prabowo produk politiknya dan Kapolri-Jaksa Agung sebagai mesin hukumnya. Penghukuman dimulai dengan pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP SK No. 1649 untuk Jokowi, No.1650 untuk Gibran dan 1651 bagi Bobby Nasution. Pemecatan resmi ini melegitimasi permusuhan Megawati dengan Jokowi. Meski dinilai terlambat tetapi lumayan juga sebagai awal dari penghukuman. Berikut yang potensial adalah mundurnya Naga dari kebersamaan. Berpindah majikan. PIK 2 menjadi titik rawan dan IKN yang akan belepotan. Jika Prabowo berani segera mengganti Kapolri dan Jaksa Agung, maka penghukuman Jokowi akan berlanjut. Bukan hal mustahil peristiwa tumbang dan larinya Assad terjadi pula pada Jokowi yang harus berlari-lari menghindari kejaran rakyat yang marah kepadanya. Prabowo pun tidak bisa berlama-lama untuk melindunginya. Jokowi adalah penjahat dan perusak negara. (*).
Korbankan Perang Suci, Presiden Cabut PSN atau Rakyat Cabut Paksa
Oleh Sutoya Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih RAHASIA motivasi dan menjaga moral perlawanan adalah keyakinan ini perang suci melawan kebiadaban dan kekejaman kekuatan yang terus, menindas dan merampas pekarangan atau rumah seseorang dengan paksa yang miliki dengan syah Satukan suasana hati dan emosi perlawanan suci. Pimpinan pergerakan pimpinlah dari depan agar rakyat tertindas melihat Anda di garis depan berkorban demi perjuangan, ini akan jadi mukjizat dan menutup kekurangan apapun dalam sumber daya material. Inilah yang digambarkan Panglima Besar Jenderal Sudirman, rakyat bergerak bersama dalam perang gerilya, mereka melepaskan apapun yang dimiliki sebagai logistik menopang pergerakan perjuangannya. Berjuanglah dengan ikhlas itu akan tercium sebagai perang suci. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan \"Perbandingan moral dengan fisik adalah tiga berbanding satu\" dalam sebuah pertempuran prajurit yang termotivasi (perang suci) sanggup mengalahkan pasukan yang tiga kali lebih banyak dari pasukannya. Untuk menciptakan dinamika perlawanan terbaik : \"Satukan kekuatan di seputar yang layak. Ini perjuangan suci untuk melawan kedzaliman dan kebiadaban harus di lawan karena jalan perdamaian adalah mustahil\" \"Bahu membahu periksa kebutuhan fisik mereka. Sifat alami mereka yang mementingkan diri sendiri akan muncul di permukaan dan mereka akan memisahkan diri dari barisan perjuangan perlawanan ketika kebutuhan fisik mereka rentan dimangsa oleh Taipan\" \"Pimpin mereka dari depan. Sejak awal pemimpin harus terlihat memimpin dari depan, siap menanggung bahaya, bukan mendorong mereka dari belakang, biarlah mereka berlari untuk mengimbangi pimpinannya\". \"Konsentrasikan energi kekuatan dan semangat yang mengalir dalam pikiran dan pergerakan. Setiap aksi dan bertindak harus jelas dan terarah\" \"Jaga emosi mereka. Cara terbaik memotivasi bukan dengan cara menukar, tetapi melalui emosi. Bahwa perjuangannya perang suci ini hanya akan dicapai dengan bergerak bersama dengan semangat baja\" \"Campurkan sikap tegas dan kemurahan. Kunci sumber daya manusia adakah keseimbangan antara sikap tegas dan kemurahan. Jarang jarang lah menunjukkan kemurahan, komentar hangat atau kemurahan. Anda mundur atau saya libas. \"Bangun mitos kelompok. Pergerakan dengan moral tertinggi adalah pergerakan yang telah teruji bahwa leluhur pahlawanku di daerahku tidak pernah terkalahkan. Jangan kamu coba akan mengganggu apalagi akan menindas anak anak cucunya dengan kejam dan sadis\" \"Berilah sinyal tidak mengenal ampun untuk pada penindas. Yakini bukan jumlah atau kekuatan yang akan memberikan kemenangan dalam sebuah perlawanan - melainkan gerakan apapun yang melawan dengan jiwa yang kuat akan meraih kemenangan gemilang\". Lebih baik kita mempunyai pemimpin seorang Kapten yang sederhana, berpakaian sederhana yang mengetahui apa yang harus diperjuangkan, mencintai apa yang sedang diperjuangkan dari pada seorang Jenderal yang sudah terkontaminasi otak dan prilakunya sebagai penghianat negara. Perang suci membela keadilan, membela rakyat dari perampasan, penyiksaan dan penindasan akan melahirkan pejuang militan dan tidak mungkin akan bisa di kalahkan dan dibeli dengan uang. Tanaman samangat ini perang suci, ridak ada jalan mundur Presiden membubarkan PNS atau terpaksa rakyat harus membubarkan dengan cara paksa*. (*)
Transisi Pemerintahan Diharapkan Dapat Berjalan Mulus, RI Bisa Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Suriah
Jakarta | FNN - Pemerintah Republik Indonesia (RI) perlu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) berperan aktif dalam menjaga kawasaan Timur Tengah (Timteng) agar tidak semakin memanas pasca penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Minggu (10/12/2024) oleh kelompok pemberontak pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS). \"Kita berharap mulai sekarang PBB benar-benar lebih aktif dalam menstabilkan kawasan Timur Tengah, bukan hanya di Suriah, karena perang Palestina-Israel belum berhenti,\" kata Henwira Halim, Ketua Hubungan Luar Negeri (Hublu) DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam diskusi Gelora Talks, Rabu (11/12/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Tumbangannya Bashar al Assad & Eskalasi Baru di Konflik di Timur Tengah\' itu, Henwira menegaskan, bahwa peran aktif PBB sekarang diperlukan agar kawasan Timteng tenang dan perang tidak meluas ke wilayah lain. \"Kita minta PBB untuk benar-benar concern agar wilayah (Timteng) tenang, agar tidak ada lagi perang berkelanjutan, yang itu sangat merusak keamanan dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak,\" katanya. Henwira berharap transisi pemerintahan di Suriah dapat berjalan mulus, sehingga mendapatkan legitimasi dunia internasional. Indonesia dapat berperan dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian seperti di Lebanon, jika diperlukan PBB. \"Di Suriah banyak negara berkepentingan ada pengaruh Amerika, Rusia, Iran dan Turki. Semua kepentingan ini harus didengar, maka disinilah perlunya PBB, masuk sebagai kekuatan multirateral untuk mengakui atau tidak pemerintahan baru, serta menjaga kawasan tetap stabil,\" ujarnya. Sedangkan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan yang hadir sebagai narasumber diskusi Gelora Talks mengatakan, penggulingan Bashar al-Assad terjadi karena keinginan masyarakat Suriah sendiri, tidak ada intervensi asing. \"Masyarakat Suriah sudah lama sekali ingin keluar dari pemerintahan Bashar al-Assad yang memang dikenal kejam dan menindas ini. Salah satu (kekejaman)-nya terlihat di penjara Sednaya\" kata Abdul Monem Annan, yang berbicara dalam Bahasa Arab. Menurut dia, kejahatan perang yang dilakukan oleh Bashar al-Assad di Suriah sebagai suatu kejahatan perang yang sangat tidak bisa dibayangkan. Karena itu, tumbangnya Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah. Annan menegaskan, tak ada intervensi asing dalam peralihan kekuasaan itu. Peralihan ini juga tak terkait konflik di kawasan Timteng, yang dimulai dengan perang di Hamas-Israel pasca serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Dubes Suriah untuk Indonesia ini menilai Bashar al-Assad berhasil ditumbangkan, karena perhatian utama Rusia dan Iran terfokus pada masalah yang mereka sedang hadapi. Hal inilah yang dimanfaatkan kelompok oposisi untuk melakukan serangan dan penggulingan Bashar al-Assad. \"Rusia harus fokus pada perang Ukraina sehingga kekuatannya berkurang di Suriah. Begitu juga Iran yang sibuk dengan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel di Lebanon,\" ujarnya. Annan juga memastikan tak ada peran Amerika Serikat (AS) dan Israel mendukung pemberontak HTS dalam upaya penggulingan Bashar al-Assad, kendati saat ini AS terlihat lebih bersahabat dengan pemimpin HTS Abu Mohammed al-Golani. \"AS dan Israel menunjukkan sikap lebih bersahabat setelah penggulingan Assad karena Golani sudah memperlihatkan dan ia telah meninggalkan ideologi Al Qaeda,\" katanya. Golani, lanjut Annan, bukan lagi anggota Al Qaeda dan hanya ingin berjihad membebaskan Suriah dari kekuasaan Bashar al Assad yang berkuasa dengan sangat kejam. \"Sekarang ini adalah era baru Suriah, masa depan yang baru, yang diinginkan rakyat, damai dan pemerintahan yang demokratis,\" katanya. Pergantian Kekuasaan Biasa Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah Wajid Fauzi menilai situasi di Suriah hanya sebagai sebuah pergantian kekuasaan dan berharap hubungan persahabatan kedua negara tetap terjaga. \"Apa yang sedang kita saksikan ini sesungguhnya adalah sebuah pergantian kekuasaan dari sebuah negara,\" kata Dubes Wajid Fauzi yang hadir sebagai narasumber Gelora Talks tersebut, secara daring dari Damaskus, Suriah. Dubes Wajid Fauzi menegaskan, situasi pergantian kekuasaan di Suriah sebagai hal biasa dari sebuah negara dan hal itu bisa terjadi di mana-mana. \"Jadi, kita sebagai Bangsa Indonesia melihat ini sebagai satu pergantian kekuasaan di sebuah negara. Negaranya adalah Suriah dan Suriah itu sekarang dari dahulu adalah sahabat Indonesia,\" kata dia. Dubes Wajid juga sepakat dengan Duta Besar Suriah untuk Indonesia Abdul Monem Annan, bahwa tumbangnya rezim Presiden Bashar Al-Assad murni keinginan masyarakat dan oposisi di Suriah, tak ada campur tangan dari negara luar. Dia menegaskan kembali bahwa sikap Indonesia terhadap situasi di Suriah saat ini adalah akan terus mengikuti secara dekat situasi yang terjadi dan Presiden Indonesia menilai persoalan di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses transisi yang inklusif, demokratik, damai, serta mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat. \"Tentu, itu semua dengan tetap menjaga kedaulatan dan kemerdekaan serta keutuhan wilayah Suriah. Ini penting untuk kita jadikan pedoman bersama bahwa inilah yang akan dilakukan kita semua sebagai bangsa Indonesia dalam melihat perubahan ini,\" tambah dia. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Wajid juga menyoroti bahwa persahabatan Indonesia dan Suriah sudah terbangun sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, pada sekitar 1947. Suriah, kata dia, melalui wakilnya di PBB memajukan isu Indonesia, atau Indonesian Matters, untuk diajukan di Sidang Dewan Keamanan PBB, dan Suriah mendukung kemerdekaan Indonesia. Sejarah tersebut, menurut Dubes, merupakan nilai yang sangat berharga dalam hubungan bilateral kedua negara. Oleh karena itu, di masa pergantian kekuasaan baru di Suriah, Dubes Wajid berharap persahabatan Indonesia dan Suriah tetap terjaga, terus menjadi dua negara yang saling bersahabat, dan hubungan keduanya dapat terus ditingkatkan di kemudian hari. Dia juga menyampaikan bahwa situasi jalanan di Kota Damaskus saat ini sudah normal, masyarakat bebas beraktivitas, tidak ada hambatan apapun. \"Saya berkeliling kota, melihat jalanan di Kota Damaskus. Saya bisa katakan bahwa 98 persen kehidupan masyarakat sudah normal. Toko-toko sudah buka, transportasi umum sudah mulai berjalan dan masyarakat sudah keluar bebas, tidak ada hambatan apa-apa,\"katanya. Dia juga memastikan bahwa sampai saat ini WNI di Suriah juga dalam keadaan aman tanpa ada laporan dampak apapun dari peristiwa politik yang terjadi saat ini. Namun, Jurnalis peliput Krisis Suriah Pizaro Gozali Idrus mengingatkan, meskipun situasi di Suriah saat ini telihat tenang pasca penggulingan Bashar al Assad, tetapi di wilayah utara tetap berperang. \"Di wilayah utara masih terjadi pertempuran antar faksi-faksi. Faksi di Suriah utara ini dibackup penuh Amerika dan Israel. Eskalasi di wilayah tersebut masih tinggi, walaupun dia dicap teroris, tetapi dia dibackup pendanaan oleh Amerika,\" kata Pizaro. Artinya, apabila wilayah utara Suriah ini tidak dikendalikan akan berdampak pada keamanan di wilayah lain, termasuk Damaskus yang sudah terlihat aman saat ini. \"Karena itu, menurut saya, situasi di utara ini harus bisa dikendalikan. Kalau situasi di utara ini tidak terkendalikan. Ini bukan tidak mungkin berdampak ke wilayah-wilayah lain,\" tegas Pizaro. (*)
Sherly Tjoanda Ungkap Peran Setral Partai Gelora Dalam Karir Politiknya, Jadi yang Pertama Yakinkan Dirinya Maju Pilkada Malut 2024
Jakarta | FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kedatangan tamu istimewa di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) I di Pomeletol Patra Kuningan Jakarta, pada Minggu (8/12/2024) lalu. Tamu istimewa tersebut, tak lain adalah Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda. Diketahui pada Minggu (8/12/2024), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Malut) menetapkan pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilkada Malut 2024. Kedatangan Sherly, tentu saja mengejutkan dan membuat surprise peserta Munas I Partai Gelora. \"Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara Ibu Sherly Tjoanda. Beliau sengaja kita undang ke sini (Munas, red),\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora. Kepada peserta Munas I, Mahfuz lantas menjelaskan, bahwa Sherly Joanda maju sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilkada Malut 2024 menggantikan suaminya, Benny Laos yang meninggal dunia karena kecelakaan speedboat beberapa waktu lalu. \"Pak Benny Laos wafat, akhirnya disepakati dan diputuskan, bahwa calon gubernur digantikan oleh istrinya (Sherly Tjoanda). Beliau perempuan beragama Nasrani, dan terpilih sebagai gubernur di Provinsi Maluku Utara mayoritas muslim. Dan Alhamdulilah beliau menang,\" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024). Menurut Mahfuz, Sherly Tjoanda adalah sosok perempuan inspiratif. Sebab, dalam situasi yang sangat berat saat tengah mendapat musibah, tapi mampu memenangkan kontestasi Pilkada Malut, melawan kandidat-kandidat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. \"Jadi kedatangan Ibu Sherly Tjoanda ini, momen yang sangat penting bagi kami di Partai Gelora, karena kami baru saja menyelesaikan Musyawarah Nasional I. Tadi sudah diputuskan, bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora 2024-2029 adalah Bapak Muhammad Anis Matta,\" ujarnya. Sherly, kata Mahfuz, sengaja ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta untuk menyampaikan ucapan terima atas dukungan dalam Pilkada Malut, bertepatan dengan pengumuman pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe sebagai pemenang Pilkada 2024 oleh KPU Malut. \"Jadi kedatangan beliau kesini, selain bertemu Pak Ketum juga mau bertemu Pak Waketum (Fahri Hamzah), karena kelihatannya kalau hanya ketemu Pak Ketum, tanpa ketemu Waketum, kelihatanya tidak sah,\" ujar Mahfuz disambut gelak tawa peserta Munas I Partai Gelora. Sherly Tjoanda kemudian terlihat bersalaman dengan Ketua Umum Partai Gelora dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Fahri Hamzah. Sherly mengatakan, kemenangan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di Pilkada 2024 Malut, tidak bisa dilepaskan dari peran dan dukungan Partai Gelora. \"Partai Gelora bagian integral yang sangat penting dari kemenangan pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe. Ketua DPW selalu mendampingi dan memberikan dukungan ke ke kami, baik ketika almarhum masih maupun ketika sudah meninggal,\" kata Sherly Tjoanda. Peran Partai Gelora Dalam kesempatan ini, Sherly menceritakan, bahwa Ketua DPW Partai Gelora Malut Alimin Muhammad adalah orang pertama yang meminta dirinya maju di Pilkada Malut menggantikan almarhum Benny Laos, suaminya. \"Pak Alimin adalah orang pertama yang menanyakan kesediaan saya untuk melanjutkan perjuangan dari almarhum. Saya bilang, tidak mengerti politik dan saya seorang perempuan. Karena di Maluku Utara, tidak pernah bisa menerima seorang perempuan, apalagi saya bukan seorang muslim,\" katanya. Namun, Alimin menyakinkan dirinya untuk tidak perlu kwatir, dan meminta kesediannya maju di Pilkada Malut menggantikan suaminya, Benny Laos. \"Jadi Partai Gelora ini memiliki peran penting dalam sejarah karir politik saya. Singkat cerita akhirnya saya maju dan berdasarkan hasil quick count dan pleno rekapitulasi KPU saya menang di angka 51,7 persen,\" katanya. Dengan penetapan KPU Malut tersebut, kata Sherly, ia menjadi calon Gubernur Malut pertama perempuan dan calon gubernur pertama perempuan termuda di Indonesia. \"Saya sebenarnya ibu rumah tangga biasa, tidak punya ambisi politik, apalagi mau mencalonkan sebagai gubernur. Semua saya jalankan dengan ikhlas,\" ujar Sherly. Karena ke-ikhlasan itu, ia kemudian memberanikan diri ikut berkompetisi dalam kontestasi Pilkada Malut dengan politik modern yang terukur, cerdas dan santun. \"Kami bisa membuktikan, bahwa kami bisa menang tanpa politik uang. Kami adalah kandidat triple monoritas, tapi menang. Itu semua berkat Partai Gelora yang mendukung ide anti politik uang. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anis Matta, Pak Alimin dan seluruh kader Partai Gelora. Terima kasih atas dukungannya,\" ujar Sherly Tjoanda. Karena itu, Sherly berharap Partai Gelora tetap memberikan dukungan kepada dirinya pasca pelantikan sebagai Gubernur Malut nantinya. \"Saya berharap pelantikan nanti bukan menjadi akhir dari kebersamaan, tapi menjadi awal dari perjuangan bersama. Karena kita semua berjuang untuk kesetaraan dalam keberagaman,\" katanya. Sherly secara khusus meminta bimbingan kepada Anis Matta dan Fahri Hamzah, yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, serta Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI dalam membangun Indonesia dari Malut. \"Saya doakan yang terbaik untuk Partai Gelora, semakin hari semakin besar dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya berharap Partai Gelora bisa memiliki fraksi penuh di 2029 nantinya,\" tandas Sherly. Siap Bantu Perumahan Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga Wamen PKP RI menyampaikan selamat kepada Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Malut terpiliih. \"Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara, yang akan memimpin daerah kepulauan yang kaya akan rempah-rempah dan mineral,\" kata Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, Sherly sebagai Gubernur Malut nantinya memiliki banyak tantangan, terutama menekan masalah ketimpangan di masyarakat, akibat permainan elite di pusat dan daerah dalam mengelola kekayaan alam secara berlebihan, namun tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. \"Kemenangan Ibu Sherly adalah monumen kemenangan bagi perempuan di daerah. Insya Allah kami akan membantu, terutama akan menuntaskan masalah perumahannya di Maluku Utara,\" ujar Fahri. Sherly mengaku memang ingin bertemu Wamen PKP Fahri Hamzah secara langsung untuk menuntaskan masalah perumahan di Malut, khususnya di Kecamatan Sofifi, Kota Tidore. \"Sofifi terletak di ibukota, tapi rasa kecamatan. Jadi izin Pak Wamen bisa dibangun banyak rumah di Sofifi,\" kata Sherly Tjoanda, Gubernur Malut terpilih ini. Menanggapi permintaan Sherly ini, Fahri akan memprioritaskan pembangunan perumahan di Sofifi, karena masuk dalam kawasan strategis provinsi, yang dibuat Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Fahri mengaku pernah beberapa kali ke Sofifi saat masih menjadi Wakil Ketua DPR 2014-2019. Ia pernah mengkoordinir kunjungan kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. \"Terima kasih, pokoknya saya siap membantu supaya ibu Sherly bisa sukses dua periode. Karena sudah menjadi kawasan strategis provinsi, tentu kita akan prioritaskan,\" tegas Fahri Hamzah. (*)
Pramono-Rano Sudah Menang 50 Plus 1, Madas Nusantara Tolak Pilkada 2 Putaran
JAKARTA, FNN | Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara membuat maklumat penolakan Dua Putaran Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya dari hitung cepat (Quick Qount), Exit Pool, Real Count Internal dan data Rekap di KPU, Pramono-Rano unggul 50,07%. Itu sudah melebihi 50 persen suara plus 2000-3000 suara. “Jadi kami selaku relawan Ormas Madas Nusantara menolak wacana dua putaran, karena itu sama dengan KPU melakukan kecurangan secara tentang-terangan. Jika KPU memaksa dua putaran, ini tidak bisa ditolelir,” tegas Ketua Umum, Madas Nusantara, HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta. Perlu diketahui hasıl Quick Qount seluruh lembaga survei mencatat Pasangan Pramono-Rano unggul dengan rata-rata 50,14%. Sementara Ridwan Kamil-Suswono 39,18% dan Dharma-Kun 10,68%. Di Rekapitulasi online KPU, suara Pramono-Rano tercatat 50,07 %. Sama dengan hasil rekapitulasi Timses Pramono-Rano dari rakap formulir C1 yaitu 50,7%. Melihat fakta-fakta itu, Madas Nusantara berteriak keras mewanti-wanti KPU Pusat dan KPUD DKI Jakarta, agar jangan main api memaksa dua putaran. Nanti KPU bisa terbakar. Dan Madas Nusantara telah siap untuk mengawal itu. “Pokoknya jika KPU bermain-main dengan demokrasi dan melakukan kecurangan, semua anggota KPU, akan Madas Nusantara datangi. Jika ada yang curang, bagi kami lebih baik “Putih Tulang, daripada Putih Mata”,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi yang dikenal keras itu. Dikatakan dengan hasil perolehan suara 50,7% itu, sama dengan perolehan suara Pramono-Rano sudah mencapai 50% Plus 1. Maka itu telah memenuhi Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Pasangan Pramono-Rano menang satu putaran. Statemen keras Madas Nusantara menolak dua putaran, karena pihaknya mengendus akan adanya Grand Design kelompok kepentingan untuk memaksa untuk dua putaran. Mereka mau menghalalkan segala cara, meski Presiden Prabowo mengatakan menyerahkan pilihan pada rakyat. “Sebagai warga yang baik, kami taat dan patuh pada konstitusi. Tapi jika hak-hak demokrasi kami dirampas, kami juga dapat melakukan yang sama untuk bersama relawan lain menyikapi kondisi yang tidak sehat ini,” tegas Jusuf Rizal Relawan Prabowo itu secara diplomatis Untuk pengumuman hasil hitung real qount KPU akan dilakulan 16 Desember 2024. Saat itu baru diketahui, apakah KPU mengumumkan Satu Putaran atau Dua Putaran untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.
Pilkada Serentak 2024 Dinilai sebagai Upaya Pemerintah Lakukan Sinkronisasi Pembangunan di Pusat dan Daerah
Jakarta | FNN -Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah digelar serentak secara nasional pada Rabu, 27 November 2024, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mensinkronkan kerja-kerja skala nasional (pusat) dan lokal (daerah) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini agar pembagunan yang dilakukan bisa sejalan dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045. Penegasan itu disampaikan Ketua DPN Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Sutriyono dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'PIlkada Serentak 2024, Indonesia Menyambut Pemimpin Baru Daerah\', Rabu (27/12/2024) sore. \"Jadi Pilkada Serentak 2024 ini, ini semacam sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau kemarin, pemerintah pusat berjalan 5 tahun, di tengah jalan kepala daerahnya diganti. Nah, ini yang selama ini mengganggu rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang, makanya sekarang disinkronkan, waktunya hampir bersamaan,\" kata Sutriyono. Karena itu, menurut dia, banyak dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 seperti banyaknya penunjukan penjabat kepala daerah yang dilakukan untuk penyesuaian waktu masa jabatan di pemerintahan pusat dan daerah. \"Ini konsekuensi yang harus kita lalui dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Semua ini untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan,\" katanya. Partai Gelora berpandangan bahwa pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki target dan mimpi besar dalam capaian pembangunannya. Sehingga harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah agar program-program yang dicanangkan bisa dilaksanakan, dan tidak terhambat di daerah. Dalam kesempatan ini, DPN Partai Gelora Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresisasi kepada kader Partai Gelora yang ikut berpartisipasi dan berjuang dalam Pilkada Serentak 2024, baik sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah. \"Kami yakin sepenuhnya, teman-teman sudah berjuang maksimal, meskipun ada efek pahitnya. Tetapi ini adalah salah satu tonggak penting Partai Gelora sudah menyambut dan menyiapkan diri untuk ikut berkontribusi dalam rangka perbaikan dan berkualitasnya kita dalam bernegara,\" kata Sutriyono. Tata kekola dalam penyelenggaraan proses regenerasi kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah, saat ini kata Sutriyono, masih perlu perbaikan dalam hal regulasinya. \"Seperti Revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menggabungkan tiga Undang-undang, yaitu Pilpres, Pemilihan DPR/DPD/DPRD dan Penyelenggaraan Pemilu yang dilebur menjadi satu UU. Saat ini perlu disesuaikan dengan suasana kebatinan rakyat yang tengah berkembang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita,\" ujarnya. Anggota Komisi II DPR Periode 2015-2019 ini menegaskan, bahwa beberapa UU memang perlu segera direvisi tidak hanya UU No.7 Tahun 2027 saja, tetapi juga UU Pemerintahan Daerah (Pemda) dan UU Pilkada, termasuk UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta UU Tata Ruang. \"Semua perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, tidak hanya sekali revisi, tapi bisa berkali-kali disesuaikan dengan tingkat update yang berkembang terhadap suasana kebatinan rakyat. Nah, kita tunggu keputusan politiknya apa, karena pemerintah dan DPR sama-sama mengusulkan revisi,\" katanya. Sutriyono menilai perlunya dilakukan inventarisasi terhadap permasalahan yang muncul dari pelaksanaan UU tersebut, sepertinya halnya UU Pilkada. Sebab, Pilkada menurut sebagian orang dikatakan tidak masuk dalam rezim Pemilu, karena akarnya adalah rezim Pemerintahan Daerah. \"Makanya banyak yang tidak nyambung kemarin. Karena di UU Pemilu sudah diatur di dalamnya penyelenggara, tetapi di UU Pilkada ini ada pengaturan soal penyelenggara juga,\" katanya. Sehingga UU Pilkada terkesan tidak update, dan tertinggal dari UU Pemilu. Sebab, UU Pemilu sudah mengatur soal pengawas TPS, sementara UU Pilkada belum mengatur. \"Jadi ini yang perlu disinkronkan. Termasuk soal tata kelola penyebaran, serta penempatan SDM penyelenggara Pemilu yang sekarang sentralistik di Kesekjenan KPU RI, kalau dulu sekretariat KPUD bagian dari Pemerintah daerah,\" jelasnya. Sutriyono berharap semua fungsionaris dan kader Partai Gelora mulai ikut menyiapkan semacam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) untuk memberikan masukan dan perbaikan Revisi Undang-undang tengah berlangsung di DPR dan pemerintah. Diskusi Gelora Talks ini juga menghadirkan beberapa calon kepala dan wakil kepala daerah yang merupakan kader Partai Gelora yang maju di Pilkada Serentak 2024, antara lain calon Bupati Takalar, Sulawesi Selatan Syamsari Kitta dan calon Bupati Boalemo, Gorontalo Wahyudin Lihawa. Lalu, calon Wakil Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur Syukri Wahid, calon Wakil Bupati Bona Bolango, Gorontalo Syamsu T Botituhe, dan calon Wakil Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat Zainal Abaidin. (Ida)
Raih 50% Plus 1, Pramono-Rano Menang Satu Putaran di Pilkada DKI Jakarta
Jakarta, FNN | Pasangan Pramono-Rano menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan meraih 50% Plus 1 berdasarkan hasil Real Count Formulir C1 internal Tim Pemenangan Pramono-Rano. Namun penetapan resmi baru akan dilakukan KPU, 15 Desember 2024 Sementara semua Quick Qount lembaga survei menunjukkan data jika pasangan Pramono-Rano unggul. Hasil Quick Qount SMRC (Saiful Mujani Riset dan Consulting) menyebutkan Pramono-Rano raih (51,03%) pasangan Ridwan Kamil-Suswono (38,80%) dan Dharma-Kun (10,17%). Keyakinan jika Pramono-Rano menang satu putaran tersebut disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima kepada media berdasarkan hasıl perhitungan Real Count hasil rekapitulasi Formulir C1 dari seluruh TPS di Jakarta Dikatakan sebanyak 14.835 TPS telah masuk dan hanya 43 TPS Formulir C1 yang belum masuk. Dari total rekapitulasi jumlah suara yang dihitung mencapai 2.163.111 atau setara dengan 50,09%. Darı data itu, belum dihitung 43 TPS, suara Pramono-Rano sudah melebihi 3000 suara. Artinya sudah melebihi 50%+1. “Dengan demikian telah memenuhi Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Pasangan Pramono-Rano kami nyatakan menang satu putaran,” tegas Aria Bima Atas hasil perhitungan di mana suara Pramono-Rano dikatakan unggul satu putaran, memperoleh respons dari para Relawan Pramono-Rano. Relawan Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara dengan Ketua Umum, HM Jusuf Rizal, SH. Kepada media di Maskas Komando Pendopo Madas Nusantara, Cibubur, Jusuf Rizal didampingi Sekjen, H. Fauzi, Ketua Harian, H.Achmad Fauzi dan Bendum, H. Abbas Muni, menyatakan optimistis pada penetapan KPU, 15 Desember 2024, pasangan Pramono-Rano akan menang satu putaran. Namun, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menggaris bawahi perlunya semua organ mengawasi dan mengawal perhitungan KPU agar tidak masuk angın, termasuk kemungkinan adanya intervensi serta cawe-cawe kelompok kepentingan. “Jika itu terjadi dipastikan akan ribut. Akar Rumput pendukung Pramono-Rano pasti akan bergerak melawan kecurangan. Karena itu kepada pihak berkepentingan agar sportif. Karena Presiden Prabowo juga tidak ingin Pilkada terciderai,” tegas Jusuf Rizal. Menurutnya, ada titik rawan yang perlu dijaga para relawan dan timses yaitu mulai dari perhitungan di TPS, PPS, PPK hingga input data di sistim IT. Karena bisa saja suara Dharma-Kun direkayasa migrasi ke Paslon Ridwan Kamil-Suswono dan suara Pramono-Rano berkurang, sehingga menjadi dua putaran. “Saya menghimbau Ormas Madas Nusantara dan organ Relawan lainnya menjadi mata dan telinga. Jika ada yang bermain, baik aparat dan pejabat tangkap dan pidanakan,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu.
Lecehkan Jakarta Sebagai Kampung Raksasa dan Warganya Kampungan, Ridwan Kamil Diminta Pulang ke Bandung
Jakarta | FNN - Pose manyun bibir Atalia Praratya Kamil, istri Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, menjadi bahan perbincangan warganet di musim Pilkada tahun ini. Padahal kejadiannya sudah satu tahun lalu, tepatnya 11 Januari 2023, di mana Atalia memoncongkan bibirnya sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Penyebaran foto dengan pose tersebut ternyata menyakiti suporter Persija. Sebelumnya Ridwan Kamil juga mengunggah status di akun X (dulu twitter) yang menyebut Jakarta bukan metropolitan tetapi kampung raksasa, serta penduduknya kampungan. “Ada yang menyebut Jakarta=kampung raksasa, bukan true metropolitan. Katanya fisik memang metropolitan, tapi perialkunya masih banyak yang kampungan,” kata RK dalam twitt-nya 12 tahun yang lalu. “Suami istri sama saja, senangnya menghina orang lain, tak cocok model begini jadi pemimpin,” kata Zubaedah, salah satu warga Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Salah satu kelompok suporter Persib Bandung, Viking Persib Club (VPC) angkat bicara soal pose manyun Atalia Praratya Kamil sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak tersebut. Pengurus VPC, Arland Siddha menjelaskan, yang telah dilakukan oleh Atalia Praratya Kamil dalam konteks sepak bola memang akan menuai pro dan kontra. Apalagi, saat itu sedang ada pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Rabu (11/1/2023) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). \"Terlebih beliau (Atalia) sebagai istri pejabat (Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil),\" jelas Arland melalui sambungan telepon, Jumat (13/1/2023). Apabila dilihat dari sisi konten yang diunggah, Arlan menilai Atalia Kamil Atalia tidak bermaksud untuk memberikan pesan apa-apa selain hanya \'lucu-lucuan\'. \"Jadi apa yang diunggah oleh Atalia terkait dengan foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak hanya lucu-lucuan,\" ucapnya. Namun, ketika konten tersebut masuk ke ranah publik akan memiliki tafsir yang berbeda-beda. Satu sisi orang akan berpikir konten menjadi bagian dari provokasi setelah pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Jagad medsos juga ramai setelah salah satu akun Instagram memosting ulang foto tersebut dan membubuhkan komentar. Salah satunya adalah akun IG @pr4sety0bhagas: Kamil dan Istrinya pernah h1na Persija. Sekarang Nyagub di Kandang Persija salah tempat kau mil... RK juga pernah beberapa kali membuat cuitan bernada menghina Jakarta dan warganya yang artinya juga termasuk dianggap menghina Persija. Akibatnya, frasa hina Jakarta menjadi viral.Selain twit bernada kritik yang kini seolah berbalik, twit berbau seksual milik RK di akun Twitter atau X miliknya, @ridwankamil juga menjadi sorotan dan diungkit kembali. Beberapa bahkan menjurus kepada cuitan bernada seksisme. Menanggapi cuitan lama Ridwan Kamil di medsos, musisi Betawi kontemporer Muhammad Amrullah, yang dikenal sebagai Kojek Betawi memahami jika masyarakat Jakarta kini mengadakan penolakan terhadap (RK). Misalnya, RK pernah dianggap menyindir Jakarta hingga menghina klub sepak bola Persija. Penolakan terhadap RK, kata Amrullah, juga terkait program yang dia bawa seperti akan mendukung agenda reklamasi yang berpihak pada kepentingan penggede. \"Kalau gue secara pribadi sebagai orang Betawi atau Jakarta dan juga suporter Persija menolak keras RK jadi gubernur Jakarta. Tidak ada RK untuk Jakarta. Dulu menghina, sekarang ngemis suara. Sorry ye,\" ujarnya. Sementara menurut Pengamat Pilkada Abdul Halim, kekesalan warga Jakarta terhadap nyinyiran Ridwan Kamil dan istrinya sangat bisa dipahami. Apalagi rivalitas antara Maung Bandung (suporter Persib) dengan Macan Kemayoran (suporter Persija) tidak akan pernah surut selama kedua klub berhadap-hadapan. “Ini sebuah realita yang harus kita terima. Hanya saja, kita perlu bijak dalam menghadapi realita tersebut,” paparnya. Macan Kemayoran, kata Halim pasti tidak mau dipimpin oleh Maung Bandung, di mana hal seperti ini seharusnya dipahami oleh Ridwan Kamil. “Macan Kemayoran lebih memilih Anies Baswedan, tetapi oleh para politisi dipaksa untuk memilih Ridwan Kamil, sesuatu yang mustahil. Janganlah atas nama politik, semua bisa dilanggar,” tegasnya. Hal senada dikemukakan oleh Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan. RK kata Rizal banyak mendapat penolakan dari warga Jakarta karena warga menginginkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ikut dalam kompetisi pemilihan Gubernur, akan tetapi rezim Jokowi menghalangi dengan merekayasa partai-partai agar tidak ada yang mengusung Anies. Batalnya Anies nyapres lantaran Koalisi Indonesia Maju (KIM) mampu membujuk PKS untuk bergabung. Akhirnya pasangan pengganti Anies sodoran KIM adalah RK-Suswono. “Jadi bisa disimpulkan bahwa RK merupakan boneka rezim sekaligus pembunuh Anies. Warga Jakarta paham akan hal ini, karenanya mereka menolak RK,” tegasnya. Di samping itu lanjut Rizal bahwa RK merupakan mantan Gubernur Jabar dan Walikota Bandung. Sementara Persib adalah musuh bebuyutan Persija dan Jakmania sensitif pada bos bobotoh. “Aspek historis dan psikopolitis ini menyebabkan RK menjadi musuh rakyat Jakarta khususnya pendukung Persija. RK ditolak dan hanya berharap menang dengan modal dukungan atau permainan kekuasaan Prabowo dan Jokowi. RK terasing dari masyarakat Jakarta. Ia ingin berakrab-akrab dengan panggilan Betawi \"Bang\" tapi gagal karena panggilan Sunda adalah \"Akang atau Teteh,\" tegasnya. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono terus merosot akibat ulah masa lalu dan masa kini. Terkini, Ridwan Kamil dalam sebuah kampanye mengeluarkan pernyataan yang menghina pada randa. Hasil survei yang awalnya rata-rata mencapai 46 persen, kini elektabilitas Rido di bawah 40 persen. (ida)
Jejak Digital Tak Bisa Bohong, Ridwan Kamil Punya Penilaian Buruk terhadap Jakarta
Jakarta | FNN – Entah ada masalah apa dengan keluarga Ridwan Kamil, pasangan suami istri itu gemar menghina Jakarta dan warganya. Setelah Ridwan Kamil menghina rakyat Jakarta dengan sebutan negatif seperti tengil, jorok, dan kampungan, istrinya Atalia Praratya Kamil, juga melakukan hal yang sama. Dalam sebuah pose ia menampakkan bibirnya yang sengaja dimanyun-manyunkan, istri calon gubernur Jakarta nomor urut 1 itu, menjadi bahan perbincangan warganet di musim Pilkada tahun ini. Padahal kejadiannya sudah satu tahun lalu, tepatnya 11 Januari 2023, di mana Atalia memoncongkan bibirnya sembari membawa foto pemain Persija Jakarta, Rico Simanjuntak. Penyebaran foto dengan pose tersebut ternyata menyakiti suporter Persija. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah mencatat banyak sekali konten-konten medsos Ridwan Kamil yang berisi kebencian terhadap Jakarta dan warganya. Ia tidak tahu apa yang menjadi penyebab, yang jelas, apa yang dilakukan masa lalu akan dipetik pada masa kini. Rizal yang juga warga Bandung Jawa Barat tersebut mendata setidaknya ada 7 penyebab kekalahan Ridwan Kamil, antara lain: pertama, RK banyak penolakan dari warga Jakarta karena warga menginginkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ikut dalam kompetisi akan tetapi rezim Jokowi menghalangi dengan merekayasa partai-partai agar tidak ada yang mengusung Anies. KIM mampu menarik atau membujuk PKS untuk bergabung. Pasangan pengganti Anies sodoran KIM adalah RK-Suswono. RK boneka rezim sekaligus pembunuh Anies. Warga Jakarta paham akan hal ini, karenanya mereka menolak RK. Kedua, di samping itu RK adalah mantan Gubernur Jabar dan Walikota Bandung. Persib adalah musuh bebuyutan Persija. Jakmania sensitif pada boss bobotoh. Aspek historis dan psikopolitis ini menyebabkan RK menjadi musuh rakyat Jakarta khususnya pendukung Persija. RK ditolak dan hanya berharap menang dengan modal dukungan atau permainan kekuasaan Prabowo dan Jokowi. RK terasing dari masyarakat Jakarta. Ingin berakrab-akrab dengan panggilan Betawi \"Bang\" gagal karena panggilan Sunda adalah \"Akang atau Teteh\". Ketiga, RK pernah menghina warga Jakarta dengan bokep atau malas dan hedon adalah gaya propaganda membangun spirit warga Jawa Barat atau Bandung. Padahal pola menghina tidak bagus sebagai pemimpin negarawan. Semestinya membangun spirit itu dengan optimalisasi potensi dan karakter, bukan melakukan pemojokan, peminggiran atau penghinaan. Keempat, dampak sikap egois dan tidak dewasa seperti itu tentu berdampak pada elektabilitas RK-Suswono. Pasangan ini tidak mendapat dukungan sebagaimana harapan dan kesumringahan awal. RK menjadi figur yang tak disukai. Belum lagi informasi gencar pula bahwa RK gagal memimpin Jawa Barat. Ada pemberi raport merah atas kepemimpinan yang dominan atas pencitraan ketimbang prestasi. Kelima, Suswono PKS blunder besar \"menodai agama\" lewat ucapannya. Suswono dikenal sebagai Menteri dari PKS era SBY dan terseret kasus suap kuota impor daging dan terima uang SKRT saat menjadi anggota DPR. Rekam jejak Suswono tidak sebersih moto PKS. Menjadi pasangan RK dinilai kontroversial karena beralasan pada threshold. MK telah mengubah threshold Pilkada yang memungkinkan PKS tidak tergantung. Keenam, RK-Suswono tidak akan menang. Gerakan coblos semua menggerus suara, demikian juga pilihan lain rezim KIM yang bukan kepada pasangan \"serba salah\" ini. RK bakal keok. \"Keok kawas hayam loba nu macok\" (Kalah seperti ayam, banyak yang mematuk). RK-Suswono tampak semakin frustrasi dan bergoyang sendiri. Ketujuh, RK secara demonstratif menghadap Prabowo dan Jokowi yang pengaruhnya tentu diharapkan. Gejala politiknya RK merasa bakal kalah sehingga butuh pegangan kuat kekuasaan. Sebenarnya awal Jokowi dan Prabowo ada di belakang RK-Suswono, tetapi perkembangan yang ada justru pasangan ini ditinggalkan. KIM sudah malas mendukung RK. Dukungan menguat ke kubu pesaing Pramono-Rano Karno. Hasil survei terakhir 7 lembaga survei ada 4 lembaga yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel dan 3 lembaga survei yang mengunggulkan Rido. Dengan demikian hasil survei memposisikan pasangan Pramono-Rano lebih unggul ketimbang pasangan Rido (Ridwan-Suswono). Adapun keempat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Pram-Doel adalah Indikator Politik, SMRC, Litbang Kompas, dan LSI. Indikator Politik milik Burhanuddin Muhtadi merilis pasangan Pramono-Rano unggul dengan elektabilitas 42,9%, diikuti RIDO dengan 39,2%, dan Dharma-Kun sebesar 5%. Sisanya sebesar 12,8% merupakan massa mengambang atau swing voters. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas Pramono-Rano kini mendapat posisi nomor tertinggi dengan angka survei 46%. Kemudian, nomor urut kedua yaitu RIDO 39,1% dan terakhir pasangan Dharma-Kun 5,1%. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pram-Rano berada di posisi teratas dengan 38,3%, kemudian RIDO 34,6%, dan Dharma-Kun 3,3%. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,46%. Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), merilis Pramono-Rano memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas RIDO yang sebesar 37,4% dan Dharma-Kun 6,6%, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara lembaga survei yang merilis pasangan Rido lebih unggul adalah LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA, PPI (Parameter Politik Indonesia), dan Poltracking. Menurut lembaga survei LSI Denny JA, pasangan RIDO unggul tipis dengan perolehan 37,4% dibandingkan Pram-Rano yang sebesar 37,1%. Dharma-Kun memperoleh suara sebesar 4%. Metode survei yang dilakukan yakni multi stage random sampling dengan margin of error +- 3,5 persen. Kemudian, menurut Parameter Politik Indonesia (PPI) pasangan RIDO unggul dengan perolehan sebesar 47,8%, Pram-Rano sebesar 38% dan Dharma-Kun sebanyak 4,3% suara. Metode survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error +- 2,8%. Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, mengungkapkan ada potensi Pilkada di Jakarta berlangsung dalam satu putaran menimbang elektabilitas pasangan RIDO sebesar 51,6%. Namun, angka tersebut masih mepet dengan persyaratan Pilkada Jakarta, yakni 50%+1. artinya, potensi Pilkada berlangsung dua putaran masih terbuka lebar. Hasil survei Poltracking sempat diperiksa oleh Dewan Etik Persepsi hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Awal penyelidikan ini dilakukan karena hasil Poltracking berbanding terbalik dengan LSI. Poltracking kemudian memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). (ayun)
POPULER
