POLITIK
Kudeta Halus Airlangga dari Kursi Panas Ketum Golkar
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti Hanya ada dua pilihan kepada Airlangga. Ambil kesempatan untuk terlibat kawal proses transisi dari Jokowi ke Prabowo atau dipenjarakan. Apa yang menimpa Airlangga Hartato, bukanlah pengunduran diri dari kursi panas ketum Golkar. Melainkan kudeta halus yang bersumber dari tekanan eksternal. Tekanan eksternal yang dimaksud bersumber dari dorongan arus politik Istana yang saat ini jadi mesin penggerak utama suksesi transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Teknananya powerfull. Airlangga tak kuasa menolak. Skenarionya sama seperti badai ancaman yang dilayangkan Istana saat menekan Airlangga berhenti mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres dan menyerahkan Golkar sebagai partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu. Kekuatan cawe-cawe Jokowi menggunakan politik premanisme. Jebak, sandera lalu hantam Airlangga dengan sejumlah kasus dugaan korupsi. Di pilpres lalu, Airlangga ditekan gunakan dugaan korupsi izin ekspor Crude Palm Oil. Airlangga diseret ke meja Kejaksaan Agung, dicecar 46 pertanyaan selama 12 jam. Keluarnya Airlangga loyo, menunduk pasrah ikuti arahan Jokowi. Kini Airlangga dipukul lewat dugaan kolusi bersama importir terkait pelepasan 26.415 kontainer barang yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Airlangga dilaporkan ke Bareskrim pada Jum\'at 9 Agustus. Sehari berikutnya, 10 Agustus Airlangga meneken surat pengunduran diri. Di hari yang sama, Airlangga juga mengahadap Jokowi ke Istana sambil memegang map. Agenda pertemuan dadakan karena tidak terjadwal sebelumnya. Hari berikutnya, Minggu 11 Agustus, Airlangga umumkan pengunduran dirinya ke publik. Dulu, menjelang pilpres, Airlangga dipukul Jokowi agar berhenti calonkan diri sebagai capres atau cawapres dan bersedia serahkan Golkar. Jokowi tekan Airlangga serahkan Golkar ke dalam koalisi pendukung pasangan calon yang ditukanginya: Prabowo-Gibran. Lebih detail lagi untuk suksesi kelanjutan dinasti politik keluarga yang diteruskan anaknya Gibran yang dipasangkan sebagai wakil Prabowo. Akhirnya, mimpi Jokowi jadi nyata. Prabowo-Gibran menang. Kini, Airlangga dikudeta dengan tujuan yang lebih strategis lagi. Golkar harus berada di bawah kendali full Jokowi untuk memastikan dirinya punya kekuatan dalam menjaga eksistensi dinasti politiknya setelah transisi kekuasaan ke tangan Prabowo. Tidak ada pilihan lain. Harus ada partai besar yang digunakan Jokowi sebagai alat politik untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dinasti politiknya ke depan. Posisi Gibran sebagai wakil presiden saja tidak cukup untuk menjaga kelanjutan dinasti politik Jokowi. Ke depannya sangat berpotensi dimandulkan Prabowo seperti kasus Ma\'ruf Amin yang disimpan Jokowi layaknya \"baby doll\" selama hampir 5 tahun. Saat ini, Prabowo masih menurut apa kata Jokowi. Prabowo berhutang kasa besar kepada Jokowi yang sukses membuat mimpi Prabowo jadi nyata setelah 4 kali gagal capres. Ke depannya, saat Prabowo dilantik, seluruh kendali kekuasaan berada di tangannya. Jokowi bukan lagi siapa-siapa. Jika keretakan hubungan keduanya menguat-memuncak, Prabowo tidak akan segan memukul Jokowi. Lalu siapa yang akan melindungi Jokowi? Mengendalikan salah satu partai besar adalah pilihan terbaik. Meskipun pilihan itu juga tidak absolut kuat. Karena arus politik transaksional antara DPR dan eksekutif yang kuat di Indonesia, ketentuan presidential threshold serta pembentukan koalisi yang berlebihan di parlemen, memberi peluang berlebih kepada presiden mengikat dan memukul ketua partai. Sulit bagi ketua partai menandingi cawe-cawe presiden. Hal ini sudah dibuktikan Jokowi ketika memukul banyak ketua partai selama menjabat. Di satu sisi Airlangga pasti tidak mau ambil risiko besar. Lebih baik bagi Airlangga menuruti desakan Jokowi dan menjadi bagian penting yang dilibatkan dalam proses transisi kepemerintahan Prabowo. Dari pada didiskreditkan, dipidanakan, dikirminalkan, masuk penjara. Jauh lebih baik bagi Airlangga menerima kompensasi yang sudah disiapkan Jokowi dan Prabowo. Boleh jadi, lanjut sebagai menteri lagi. Lihat saja perilaku Airlangga, setelah mengundurkan diri, Airlangga cabut ke IKN, nikmati \"candle light dinner\" bareng Jokowi. Kemudian ikuti rapat kabinet pertama di gedung Istana \"Kelelawar\" Nusantara (IKN) dengan agenda utama: mempersiapkan transisi ke pemerintahan Prabowo. Asik. Seperti dikatakan Bahlil saat menyahut candaan Airlangga dan Sri Mulyani dalam sesi foto bersama setelah rapat di IKN: \"Masuk Barang Itu, saya punya kursi spesial\" Inilah perilaku politik elit Indonesia. Lucu dan menggemaskan! Saya sepakat dengan kalimat Pak JK, dalam kasus ini, tidak ada kecamuk konflik internal di balik pengunduran diri Airlangga. Bagi saya, desakan internal Golkar terhadap Airlangga jelang Pilpres 2024 lalu, udah melunak bersamaan pencapaian Airlangga yang berhasil membawa Golkar meraih 102 kursi DPR RI di Pemilu 2024, meningkat signifikan dari pada Pemilu 2019 yang hanya 85 kursi. Mundurnya Airlangga adalah peristiwa kudeta halus yang didalangi aktor eksternal, yakni Presiden Jokowi. Lalu siapa yang akan dipasang sebagai pengganti Airlangga pimpin Golkar pada Munas di Akhir Agustus mendatang? Entahlah, pastinya proses harus diselesaikan sampai akhir. Pimpinan baru harus manusia dibawah kendali Jokowi. Bisa jadi Bahlil, Gibran dan calon kuat lainnya. Atau boleh jadi Jokowi sendiri yang jadi ketuanya, atau jadi ketua dewan pembinanya. Entahlah. Waktu akan menjawab. (*)
Anies Baswedan Harus Melawan
Oleh : Mudrick M Sangidu | Tokoh Senior Politik Pendiri Mega Bintang, Sabtu 10/08/2024 mendapatkan kunjungan Anies Baswedan di kediamannya Kartopuran Solo. Dalam kunjungannya Anies menyampaikan bahwa ke Solo kalau tidak \"sowan\" kepada Tokoh Senior Solo tidak afdhol. \"Rasanya tidak afdhol, kalau kami ke Solo tidak sowan kepada Pak Mudrick, Tokoh Senior kami\" kata Anies. Di samping bersilaturahmi kepada Mudrick, Anies juga memohon doa Mudrick dan Tokoh Mega Bintang lainnya yang mendampingi Mudrick, semoga tetap sehat dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Dalam menyambut kedatangan Anies, Mudrick didampingi Tokoh-tokoh Mega Bintang di Solo Raya, menyampaikan rasa terima kasih kepada Anies yang telah berkenan berkunjung ke kediamannya. \"Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Mas Anies dan rombongan yang telah berkenan rawuh di rumah saya ini\" sambut Mudrick. Dalam pembicaraan berikutnya, disinggung juga perkembangan terakhir proses Pilkada tahun 2024, terutama sekali perkembangan di Jakarta. Mudrick menyampaikan saran kepada Anies, agar tidak hanya sekedar bertahan menghadapi rezim saat ini. \"Mas Anies jangan hanya bertahan, tetapi harus menyerang. Karena rezim saat ini tidak boleh didiamkan melakukan penzaliman kepada rakyatnya\" kata Mudrick. Lebih lanjut Mudrick menyampaikan yang sangat krusial saat ini adalah maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. \"Mas Anies harus melawan mereka. Jalin komunikasi dengan Parpol yang beroposisi kepada Rezim. Buat Aliansi Rakyat Berantas Korupsi sekaligus memimpin gerakan tersebut. Mega Bintang siap mengajak seluruh rakyat mendukung gerakan ini\" saran Mudrick. Sedangkan dalam Pilkada kali ini, abaikan saja Parpol yang dulu mendukung Mas Anies tetapi saat ini mereka berbalik arah bersama rezim saat ini. \"Abaikan saja mereka, Mas. Bisa jadi mereka bergabung dalam koalisi rezim saat ini karena diiming imingi kursi di Kabinet. Bisa juga mereka tersandera dengan kasus korupsi yang mereka lakukan. Dengan bergabung dengan rezim ini, mereka berharap diselamatkan dari pemeriksaan KPK\" tegas Mudrick. (*)
Anies dalam Pusaran Demokrasi Siasat
Oleh: Ady Amar | Kolumnis MENJEGAL Anies agar tak sampai mengikuti Pilkada Jakarta 2024 itu amatlah mudah. Semudah membalik telapak tangan kekuasaan yang tak menghendakinya. Lalu ketaksukaan itu dikuatkan lewat partai-partai untuk tak memilihnya. Rezim dengan caranya yang berupa-rupa membujuk partai-partai yang punya watak opurtunistik pragmatis agar tak mengusung Anies pada Pilkada Jakarta 2024. Lewat berbagai tawaran menggiurkan yang memang sedang diharap partai-partai itu dengan beragam alasannya. Maka tampaklah mana partai yang suka hati menutup pintu buat Anies, dan mana partai-partai yang karena sebab tertentu mesti tak memilih Anies agar selamat dari jerat hukum. Ada pula partai yang berharap dan sampai perlu ngemis bisa bergabung dalam kekuasaan agar ada kursi menteri didapatnya. Semua keinginan partai-partai itu sepertinya akan dipenuhi oleh rezim yang berkuasa dengan syarat partai-partai itu tak mencalonkan Anies Baswedan. Karenanya, Anies tak lagi dilihat pada elektabilitasnya yang tinggi, dan tentu tingkat keterpilihan pun tinggi. Elektabilitas Anies lewat berbagai lembaga survei memang unggul bahkan terpaut jauh dari pesaingnya, baik Ahok apalagi dengan Ridwan Kamil. Tidak sebagaimana sebelum-sebelumnya di mana elektablitas jadi keharusan saat partai menentukan kandidat yang akan diusungnya. Elektabilitas jadi patokan untuk diusung. Tapi kali ini khusus untuk Anies pada Pilkada Jakarta elektabilitas tinggi tak dilihat. Justru sebaliknya Anies perlu dibegal agar tak lolos mengikuti Pilkada Jakarta. Anies tak dikehendaki bisa berlaga, dan bahkan partai-partai yang semula tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukungnya saat Pilpres lalu--PKS, NasDem dan PKB--ramai-ramai seperti buang badan. Tampak lebih punya kecenderungan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi KIM Plus. Di alam demokrasi yang sehat mustahil elektabilitas tinggi tak jadi pilihan. Tak akan terjadi. Tapi tidak dalam demokrasi siasat, yang tidak saja membegal Anies tapi juga hak rakyat untuk memilihnya, itu hal yang tak aneh. Itu lah yang terlihat hari-hari ini menjelang Pilkada Jakarta. Anies berada dalam pusaran demokrasi siasat di mana politik kekuasaan dijalankan dengan semau-maunya. Hukum tak jadi panglima, tapi tunduk pada kekuasaan politik. Hukum bisa dirubah sekehendak penguasa. Hukum jadi suka-suka semaunya. Bersamaan itu kartel muncul menempel bersinergi dengan kekuasaan. Makin serasi. Klop sudah. Itulah yang disinyalir politisi partai NasDem Ahmad Syahroni dengan ungkapan \"dewa-dewa\". Menurutnya, \"dewa-dewa\" itu yang punya kuasa penentu, apakah Anies bisa maju atau tidak dalam Pilkada Jakarta. \"Dewa-dewa\" itu lah yang mendapat tempat dalam negara yang dijalankan lewat demokrasi siasat. Korbannya tidak saja Anies, tapi hak rakyat untuk memilih pemimpin yang dikehendaki pun dirampas. Bukan cuma Anies yang jadi korban persekongkolan jahat dari sistem demokrasi siasat, tapi rakyat Jakarta khususnya yang jadi korban tak bisa memilihnya. Rakyat Jakarta yang memang telah merasakan \"manisnya\" kepemimpinan Anies selaku Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Karenanya menjadi wajar jika elektabilitas Anies begitu tinggi saat ia bersiap-siap maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta untuk periode ke-2 nya. Segala upaya terus diikhtiarkan berbagai elemen masyarakat Jakarta dengan mendatangi partai yang diharapkan masih bisa disentuh nuraninya. Meski sampai saat ini nurani itu masih terkunci oleh syahwat berkoalisi dengan kekuasaan yang menggiurkan. Naudzubillah min dzalik.**
Perubahan Dunia Sekarang akan Mengucilkan Israel dan Memaksa Pengembalian Tanah-tanah Palestina yang Diambil Secara Ilegal
Jakarta | FNN - Konflik antara Palestina-Israel baru bisa diakhiri melalui pendekatan geopolitik, sebab berdirinya Israel merupakan hadiah dari Inggris, karena Sekutu menjadi pemenang Perang Dunia (PD) I dan pada saat yang sama Inggris menguasai Semenanjung Palestina. Sehingga kemerdekaan Palestina juga harus didorong melalui pendekatan geopolitik. Dan Situasi geopolitik sekarang menjadi momentum bagi Palestina, ketika Israel dikucilkan dunia, karena melakukan genosida di Gaza. Hal itu disampaikan Pengamat GeoPolitik Internasional Tengku Zulkifli Usman dalam Gelora Talk bertajuk \'Ismail Haniya, Hamas dan Masa Depan Perjuangan Palestina\', Rabu (7/8/2024) sore. \"Jadi soal Palestina ini, masalah klasik geopolitik, Inggris janji ke Yahudi. Dan waktu itu Sekutu menang Perang Dunia (PD) I, maka berdirilah Israel. Artinya, penyelesaiannya juga harus dengan pendekatan Geopolitik (GeoPolitical Approach),\" kata Tengku Zulkifli Usman. Sebab, Israel lahir dari rahim warisan kolonialisme barat yang settingannya sudah dilakukan sejak PD I. Sehingga apabila ingin menghilangkan Israel dari peta dunia juga harus dengan momentum geopolitik. Namun, pendekatan geopolitik juga harus dipahami bahwa selama tatanan dunia masih seperti ini, dimana Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) masih didominasi Amerika Serikat (AS) dan aliansinya, maka Palestina akan sulit Merdeka. \"Sekarang ini mulai ada perubahan geopolitik yang selama ini stagnan, menyediakan momentum untuk Palestina karena ada kekuatan multipolar aliansi Rusia, Iran, China dan Korea Utara,\" kata TZU, sapaan Zulkifli Usman. Sekarang perubahan dunia sedang menuju multipolar, sehingga memberikan secercah cahaya bagi peluang kemerdekaan Palestina. Perubahan tatanan dunia dan melemahnya aliansi Aliansi AS, Israel dan Sekutunya ini adalah perubahan yang mengarah positif kepada kemerdekaan Palestina. \"Disanalah Indonesia perlu banyak berperan, untuk memperkuat sistem multipolar dan mendorong banyak negara lain, bangkit bersama-sama menentang ketidakadilan AS, Israel, dan seluruh Sekutunya atas penghinaan terhadap nilai nilai kemanusiaan di seluruh tanah Palestina terutama Gaza, yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun,\" ujarnya. Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran ini berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil momentum ini untuk mempercepat kemerdekaan Palestina melalui landscape perubahan geopolitik global. \"Pendekatan geopolitik adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Momentum ini harus diambil Indonesia ke depan dibawah pimpinan Pak Prabowo,\" tegasnya. Pakar Hukum Internasional, Universitas Indonesia Arie Afriansyah menambahkan, mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, tidak hanya 143 negara saja, serta semakin sedikit negara yang abstain. Dengan demikian, keberadaan negara Palestina yang didukung oleh perubahan geopolitik global akan semakin kuat dan nyata. Sehingga Isarel pun pada akhirnya diharapkan dapat menyadari tidak akan bisa lagi menguasai keseluruhan Semenanjung Palestina sebagai wilayah Israel. \"Dan Israel harus mengembalikan tanah-tanah yang secara ilegal itu diambil oleh Israel, ya harus diserahkan kembali kepada Palestina,\" kata Afriansyah. Meski hal itu sulit untuk dilakukan, tetapi dengan adanya perkembangan dunia yang mengalami perubahan saat ini, ia yakin hal itu akan terwujud. \"Harapan saya, dengan perkembangan dunia yang sedang berubah ini, saya rasa akan ada jalan ke sana, karena bukanya tidak mungkin (tanah-tanah yang diambil secara ilegal Israel dikembalikan ke Palestina),\" katanya. Tidak Terpengaruh Sementara itu, Director Asia Middle East Center for Research and Dialogue Muslim Imran mengatakan, terbunuhnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Rabu (31/7/2024) tidak akan mempengaruhi Hamas sebagai organisasi perlawanan Israel. \"Peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh oleh Zionis Israel di Teheran Iran tidak akan mempengaruhi jalannya organisasi Hamas, karena Hamas memiliki budaya organisasi dan sistem yang sudah berjalan,\" kata Muslim Imran. Bahkan Hamas, kata Muslim, telah menunjuk pemimpin barunya Yahya Sinwar, yang pernah menghabiskan hidupnya lebih dari 20 tahun di penjara Israel sebagai pengganti Ismail Haniyeh. \"Penujukkan Yahya Sinwar justru meningkatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan yang ada di Palestina. Sementara Israel sekarang sedang mengalami stagnasi karena tidak mampu mengambil alih kondisi yang ada,\" katanya. Ia mengatakan, saat ini ada pergeseran dinamika global akibat peristiwa genosida dan perkembangan terakhir di Palestina yang telah mempengaruhi tatanan dunia. \"Kalau Israel hanya begitu-begitu saja,\" katanya. Hal senada disampaikan Direktur Baitul Maqdis Institute Pizaro Gozali Idrus. Pizaro mengatakan, terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan mengubah situasi perjuangan rakyat Palestina dalam memerangi penjajah Israel. \"Terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan mengubah situasi apapun, itu bukan situasi baru bagi Hamas. Kalau kita lihat wafatnya Syekh Ahmad Yasin misalnya, tetap ada yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan hingga Ismail Haniyeh gugur. Dan Hamas sekarang sudah menujuk Yahya Sinwar,\" kata Pizaro. Pizaro mengatakan, bandul perjuangan politik Hamas akan semakin menarik ke depannya, karena Yahya Sinwar merupakan orang lapangan yang mengetahui betul karakter Israel dan mempelajari bahasa Ibrani, karena pernah dipenjara selama 23 tahun di penjara negara zionis. \"Yahya Sinwar ini yang berhasil melakukan transformasi kelompok militer Hamas hingga seperti sekarang dan berani melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Yahya Sinwar ini monster bagi Israel, mimpi buruk bagi Israel,\" katanya. Pizaro menilai penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas, menujukkan bahwa perjuangan Hamas ke depan akan lebih fokus kepada kekuatan militer daripada diplomasi global seperti yang dilakukan Ismail Haniyeh selama ini. (*)
Menakar Iman PKS
Oleh: Ady Amar | Kolumnis SUNGGUH tak dinyana PKS tegah mengunci Anies Baswedan dengan cara yang sejatinya bukanlah perwatakannya. Rencana awal memang _sih_ Anies akan disandingkan dengan Wakil Ketua Majelis Syura PKS M. Shohibul Iman. Tapi Anies dibebani mencari kekurangan kursi untuk dapatnya pasangan Anies dan Iman (AMAN) bisa melenggang berlaga dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Mencari kekurangan kursi, disebutnya 4 kursi, bukankah itu tugas partai lewat lobi-lobi antarpartai, mengapa mesti dibebankan pada Anies. Tugas Anies lebih pada menjaga elektabilitasnya tetap tinggi untuk keterpilihannya. Membebankan pada Anies, itu lebih pada sikap PKS untuk cuci tangan atas ketakmampuan melobi partai lainnya untuk mengusung pasangan AMAN, dan lalu membebankan itu pada Anies. Tenggat waktu untuk Anies pun ditentukan sampai 4 Agustus 2024. Jika sampai tenggat waktu yang ditentukan Anies tak mampu memenuhinya, maka kesepakatan itu tidak berlaku, atau kesepakatan itu menjadi tidak mengikat PKS untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Sikap PKS mengunci Anies dengan tenggat waktu itu boleh juga jika disimpulkan, bahwa saat ini PKS tengah membuka opsi lain bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sikap PKS yang masih malu-malu enggan berterus terang bahwa opsi yang dipilih ada dalam barisan KIM, itu bentuk kebimbangan dari langkah yang diambilnya, yang disadari bisa menimbulkan gelombang kemarahan konstituennya. Tapi mau tidak mau-sungkan tidak sungkan dalam hitungan hari kedepan deklarasi bergabungnya PKS dengan KIM akan resmi dideklarasikan. Pembicaraan dengan KIM sepertinya sudah matang, sebagaimana disampaikan politisi senior Golkar Idrus Marham, bahwa Plus dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu tambahan dari 3 partai: NasDem, PKB dan PKS. Menjadi sepaket Koalisi Perubahan yang pada Pilpres 2024 lalu mengusung Anies-Muhaimin, itu harus meninggalkan Anies dengan memilih meleburkan diri dalam KIM. Terbitlah KIM Plus. Koalisi Pembaharuan bagai onggokan dalam kantong besar KIM. Maka Anies tak jadi opsi pilihan meski berbagai lembaga survei merilis hasil survei Anies jauh di atas Ridwan Kamil (RK), yang tengah digadang berkontestasi di Pilkada Jakarta melawan kotak kosong, atau dicarikan pasangan boneka agar tak merasa malu jika kotak kosong jadi pemenangnya. Kata Ahok, kalau RK melawan kotak kosong, ia sangat yakin pemenangnya adalah kotak kosong. Santer berita bahwa RK akan dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Agaknya Jokowi tak sampai hati jika di 20 Oktober 2024 saat ia purna tugas sang bungsu belum punya jabatan yang bisa dibanggakan keluarga. Keadilan bagi anak-anak sepertinya perlu dilakukan meski itu laku nepotis menjijikkan. RK sebelumnya lebih memilih Pilkada Jawa Barat ketimbang Pilkada Jakarta jika harus berhadapan dengan Anies sebagai lawannya. RK tak percaya diri melawan Anies. Bahkan Golkar pengusung utamanya keukeuh tak mau kehilangan wilayah Jawa Barat yang kans kemenangan RK mengungguli kandidat lain, Dedi Mulyadi yang diusung Gerindra. Tukar guling pun dilakukan--saat sudah dipastikan PKS mampu mengunci Anies hingga gagal melenggang di Pilkada Jakarta--RK ditarik lagi ke Jakarta, dan Dedi Mulyadi melenggang di Pilkada Jawa Barat. Atur mengatur ini tidak saja di dua provinsi, tapi sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan lainnya. Seperti bagi-bagi jatah di antara partai besar dalam KIM. Bersinergi dalam pembusukan demokrasi. PKS jika sudah pasti berkoalisi dengan KIM dengan imbalan jatah 2-3 kursi menteri, itu sungguh diluar _value_ yang selama ini dipegangnya. PKS yang selama ini disebut partai dakwah tampak pragmatis. Watak politiknya berubah. Menjadi tak beda dengan partai lainnya. Masih ada waktu PKS berbenah memikirkan langkahnya. Tak perlu ikut grusa-grusu dengan NasDem dan PKB--dua partai yang seperti tak punya pilihan lain jika tak ingin digebuk karena dosa politik, atau bisnis elitenya yang jadi sasaran diganjal jika tak sejalan pilihan politik dengan rezim--yang itu tentu beda dengan PKS yang sulit dikulik untuk dihabisi. Elite PKS seperti tak menyimpan dosa politik masa lalu yang bisa dikerjai dalam sandera politik. Hari-hari ini konstituen PKS tengah menunggu sikap politik yang akan diambil, yang tentu selalu diputuskan lewat Majelis Syura, memilih mendengarkan aspirasi konstituennya untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Atau justru para elite lebih memilih bergabung dalam lingkar kekuasaan dengan konsekuensi ditinggal konstituennya. Saat ini, setidaknya saya, tengah menakar iman PKS! (*)
Konflik PKB-PBNU, Jangan Ganggu Kinerja Pansus Haji
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti Konflik PBNU dan PKB makin meruncing. Masalah keduanya sebenarnya sudah memanas sejak Pilpres 2024 lalu lantaran polarisasi dukungan politik yang berbeda. PBNU di bawah pimpinan Yahya Cholil Staquf mendukung Prabowo-Gibran. Sementara PKB jelas mendukung ketumnya, Muhaimin Iskandar yang tampil sebagai cawapres mendampingi Anies. Belakangan konflik keduanya meruncing lantaran Ketum PBNU, Yahya tidak terima dan menolak pembentukan Pansus Angket Haji DPR RI untuk mengusut dugaan permasalahan dan indikasi korupsi penyelenggaraan haji 2024 oleh kementrian agama yg dipimpin oleh adik kandungnya, Yaqut Cholil Quomas. Yahya Staquf menilai, Pembentukan pansus haji diinisasi dan disahkan oleh Muhaminim Iskandar, ketum PKB yg juga Wakil Ketua DPR sebagai usaha untuk menyerang dirinya. Penilaian Staquf ini dikarenakan menteri agama adalah adik kandungnya. Maka pansus angket DPR yang disahkan Muhaimin kepada menteri agama, dinilai secara langsung sebagai upaya PKB dan Muhaimin menyerang dirinya dan PBNU lewat DPR. Bagi saya, penilaian dan kecurigaan yg sedikit tidak masul akal, sengaja dibuat-buat untuk menghambat kinerja Pansus DPR mengusut tuntas persoalan pelaksaan haji 2024 oleh Kemenag. Pertama, masalah pansus Haji DPR adalah persoalan kelembagaan terkait tindak lanjut DPR untuk meminta pertanggungjawaban kinerja menteri agama. Pansus hak angket adalah hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 199 UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Pansus Hak Angket dibentuk untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Menurut Undang-undang dan sistem tatanegara Indonesia. Jika DPR tidak memperoleh laporan yang jelas terkait pelaksanaan haji, atau temuan yang menimbulkan keganjilan, indikasi pelanggaran, korupsi dll, maka DPR ber-hak membentuk pansus untuk mengusut tuntas. Semua indikasi pelanggaran UU tersebut disusun sebagai laporan resmi kemudian dijadikan sebagai dokumen yang memuat alasan sebagai syarat pembentukan pansus sebagaimana dijelaskan dalam pasal ayat (2) pasal 199 UU MD3. Kenyataannya, pada Selasa 9 Juli 2024 lalu, dalam paripurna ke 21, semua syarat terpenuhi dan Pansus Haji yang berisikan 30 anggota dewan dari berbagai fraksi resmi dibentuk. Dalam dokumen resminya, pansus haji mengemukakan tiga permasalahan mendasar yang diperoleh dari tim pengawas haji di lapangan. Diantaranya: tenda dan toilet yang tidak memadai, tidak sesuai rencana anggaran dan besaran biaya haji. Ketiga, masalah paling serius, yakno soal pelanggaran UU terkait kebijakan peralihan kuota haji reguler yang dilakukan kementrian Agama. Tim pengawas DPR menemukan, peralihan kuota reguler ke haji plus sejumlah 8.400 atau sekitar 50% dari kuota haji 2024. Melampaui batas maksimum 8% sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahin 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh. Peralihan kuota inilah yang menjadi alasan utama kenapa dibentuk pansus angket DPR. Kenapa peralihannya bisa melampui 8%? Apa pertimbangan kementrian agama alihkan kuota dengan jumlah yang sangat besar 50%? Bahkan, kementrian agama yang dipimpin oleh Yaqut saudara kandung Yahya ini terbukti juga melanggar sikap presiden sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden No 6 Tahun 2024 tentang besaran biaya ibadah haji 2024. Di dalamnya tidak ada relaksasi untuk peralihan kuota hingba batas 50%. Mirisnya lagi, tim pengawas haji DPR, Wisnu Wijaya Adiputra menemukan indikasi di lapangan, bahwa hasil peralihan kuota haji reguler ke haji plus dijual sekitar Rp 300 juta, lebih mahal dari umumnya sekitar Rp 160 juta. Dari indikasi ini, telihat jelas peralihan kuota reguler ke haji plus membawa berkah bisnis dan keuntungan yang luar biasa besar. Silahkan kalkulasi sendiri. Pansus dibentuk untuk menyelesaikan segenap persoalan tersebut. Sebagai langkah evaluasi untuk membenahi pelaksanaan haji ke depannya. Biarkanlah Pansus Haji bekerja secara profesional. Bahkan, siapapun dia, demi kebaikan bersama, Kinerja pansus haji wajib didukung. Maka sikap Yahya yang menyatakan Pansus Haji adalah hasil politisasi Muhaimin dan PKB untuk menyerang adiknya sebagai menteri agama yang secara tidak langsung juga menyerang dirinya dan PBNU adalah kalimat yang tidak bisa dibenarkan. Pembentukan pansus adalah untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat luas. Konfliknya dengan Muhaimin adalah kepentingan pribadi. Silahkan diselesaikan secara pribadi. Selesaikan di tempat lain. Tidak elok melibatkan konflik pribadi ataupun menyeret PKB dan PBNU ke dalam masalah pansus haji. Karena pembentukan pansus Haji adalah hasil kesepkatan seluruh fraksi di DPR, bukan cuma disepakati oleh Muhaimin selaku wakil ketua DPR. Seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan membentuk Pansus haji dalam paripurna ke 21 pada 9 Juli lalu. Keputusan itu diambil setelah 35 anggota DPR mengusulkan Hak Angket terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Salah satu pengusul terkemuka yakni Selly Andriany Gantina dari fraksi PDIP. Jumlah anggota pansus terdiri dari 7 orang dari fraksi PDIP, 4 fraksi Golkar, 4 Gerindra, 3 Nasdem, 3 PKB dan lain-lain. Totalnya 30 orang dari fraksi berbeda. Jadi dapat dilihat, tubuh Pansus Haji, tidak hanya mewakili Cak Imin dan PKB. Tetapi mewakili banyak fraksi lainnya, termasuk Gerindra dan Golkar sebagai mitra kerja politik PBNU pimpinan Yahya untuk menangkan Prabowo Gibran di Pilpres lalu. Artinya, tidak ada urusan antara pansus haji dengan sentimen Cak imin mewakili PKB terhadap Yahya dan juga PBNU. Pansus Haji adalah urusan kelembagaan antara DPR dan Kementrian Agama. Mewakili aspirasi semua elemen DPR untuk mengusut tuntas persoalan haji 2024. Yahya tidak perlu melibatkan dirinya dalam urusan Pansus Haji DPR dengan membawa motif konflik pribadi. Konflik antara dirinya dan Cak Imin adalah persoalan lain. Silahkan selesaikan di tempat lain. Jangan campuri masalah Pansus Haji. Jangan sengaja bikin ribut, bawa-bawa urusan konflik pribadi karena dapat menghambat, mengganggu kinerja Pansus DPR mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur dan hukum serta indikasi korupsi yang dilakukan kementrian agama dalam pelaksanaan haji 2024. Biarkan Pansus bekerja secara profesional. Menyelesaikan masalah indikasi korupsi atas pelanggaran pengalihan kuota haji. Jika hasil kerja pansus menyatakan menteri agama dan anggotanya terbukti bersalah, silahkan jadikan rekomendasi-laporan untuk di bawa ke KPK dan diselesaikan secara hukum. Kasian jemaah haji reguler yg menunggu hingga di atas 30 tahun. Ribuan kuota yg dialihkan itu, seharusnya diberikan untuk haji reguler untuk memperpendek sebagian masa tunggu. Ini seperti tidak punya hati, malah dialihkan ke haji plus yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Lewat jasa biro perjalanan yang telah mendapat izin menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus. Dengan motif bisnis, malah dijual dengan harga sangat mahal. Hasilnya entah digunakan untuk apa? Soal konflik pribadi antara Yahya-PBNU dan Muhaimin-PKB, silahkan diselesaikan layaknya orang dewasa. Toh kalian juga masih satu keluarga besar NU. Jangan kayak anak kecil, bikin ribut, bikin gaduh kondisi nasional. Saling menyiapkan masa untuk saling mengawal ambisi masing-masing. Bawa-bawa banser, anshor, seperti mau perang saudara. Malu jadi tontonan banyak orang sampai dunia internasional. Saya tidak sedang membela Cak Imin ataupun PKB. Tidak ada urusan saya sama mereka. Namum sikap Yahya yg berencana membentuk Tim Lima PBNU untuk merebut kembali PKB ke pemilik PBNU adalah dramatisasi yang cenderung tidak dewasa. Kita semua tahu, bahwa relasi PBNU dan PKB itu sebatas hubungan aspiratif, historis dan kultural. Bukanlah hubungan struktural. Punya batasan kewenangan, fungsi, keindipendensian masing-masing. PBNU tidak boleh memaksa diri untuk mengintervensi, mengendalikan PKB. Seharusnya ada kerja sama yang baik. Masing-masing pihak sebaiknya fokus pada tugasnya masing-masing. PBNU tetap berfokus pada pembangunan keumatan dan keagamaan. Sementara PKB pada bidang politik. Semoga Allah merahmati kita semua, dimatikan hawa nafsu dan ambisi negatif dan dibuka pola pikirnya. Sedih rasanya lihat orang-orang pandai ceramah agama, mewakili satu tubuh NU sibuk berantem. Jadi tontonan umum. Malu sangat. Mari kita doakan yg terbaik untuk mereka yg bertikai dan demi kebaikan rakyat Indonesia, Al-Fatihah. (*).
Keroyokan Menjegal Anies: Episode Pembusukan Demokrasi
Oleh: Ady Amar | Kolumnis Apa yang dikatakan Ahmad Syahroni politisi NasDem, meski Anies sudah mengantongi rekomendasi NasDem belum tentu akan lanjut sampai pendaftaran ke KPU. Lanjutnya, \"Dewa-dewa\" yang akan menentukan. Syahroni tak menyebut siapa \"dewa-dewa\" yang dimaksudkannya itu. Ia seperti tak mau ambil risiko menyebut sejelasnya. Cukup kisi-kisi, dan itu sudah cukup untuk menafsirinya. Syahroni seolah mau mengatakan, ada dinamika politik yang berkembang dalam dua pekan ini dengan munculnya campur tangan kekuatan apa yang disebutnya \"dewa-dewa\". Pastilah itu kekuatan dahsyat karena bisa mengeleminir apa yang sudah diputuskan partai. Setidaknya gambaran itu muncul dari partainya. Semua dibuat menjadi terang benderang, bahwa Anies Baswedan tak dikehendaki maju di Pilkada Jakarta oleh kekuatan yang disebutnya \"dewa-dewa\". Dewa yang disebut pun tak cukup satu, tapi perlu keroyokan \"dewa-dewa\" untuk mampu menjegalnya. \"Dewa-dewa\" yang dimaksudkan itu untuk sekadar menggambarkan kekuatan besar di balik upaya menjegal Anies. Dipastikan kekuatan itu jauh lebih besar dari partai politik. Tentu \"dewa-dewa\" itu hanyalah tamsil untuk menyebut kekuatan dahsyat itu. Anies seakan jadi musuh bersama. \"Dewa-dewa\" seolah telah belajar banyak tentangnya yang tak bisa kompromi pada sesuatu yang tak sesuai aturan hukum dan prinsip keadilan. Karenanya, Anies tak dibiarkan boleh melenggang mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta. Tafsir pun lalu melipir menyebut kekuatan \"dewa-dewa\" itu lebih pada konspirasi para kartel dan rezim dengan menyeret partai politik yang elitenya punya kasus hukum atau dalam sandera politik. Atau pula partai yang kemaruk ingin masuk dalam lingkar kekuasaan agar ada kursi menteri didapatnya. Dimunculkan Koalisi Indonesia Maju (KIM)--nama koalisi pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024--yang terdiri dari partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Pada pilkada Jakarta koalisi KIM itu perlu cakupan anggotanya diperluas. Maka dimunculkan terminologi KIM Plus. NasDem dan PKB dua partai yang seperti akan mengisi pos KIM Plus itu. Setidaknya dua partai itu sudah coba balik badan. Dari semula mendukung Anies menjadi kompromi pada kekuatan \"dewa-dewa\". Meski belum terwujud tapi tanda-tandanya sudah tampak benderang dari pernyataan petinggi partainya. Sebagaimana penuturan Syahroni, itu pula yang tersurat disampaikan Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid, bahwa partainya akan bergabung dengan KIM Plus itu untuk kebaikan Jakarta dan untuk kebaikan Indonesia. Konsekuensi dari bergabung pastilah menyepakati siapa pun calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditentukan. Itu berarti meninggalkan Anies yang pada awalnya digadang akan diusungnya bersama PKS. Senin kemarin, 5 Agustus 2024, kabar dahsyat menggelegar saat Ridwan Kamil yang diusung KIM untuk Pilkada Jakarta sudah menyatakan akan meminang Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebagai calon wakil gubernurnya. Sungguh tawaran menggiurkan. Tawaran yang tentu menggoda iman PKS. Masih kokohkah iman PKS, atau justru ikut larut oleh kepentingan politik sempit, dan itu dengan meninggalkan konstituennya yang mayoritas memilih Anies Baswedan. Bisa jadi. Setidaknya tanda-tandanya sudah tampak. PKS sudah memulainya di Sumatera Utara dengan resmi mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution. Artinya meninggalkan inkumbemt Edy Rahmayadi yang sebelumnya didukungnya. Signal juga diberikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dihadapan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Meski dengan balutan candaan. Disampaikan pada acara HUT PKB, bahwa keinginan partainya (PKS) masuk jadi bagian dari KIM Plus. Jika itu yang terjadi, maka yang tersisa dan memilih di luar kekuasaan hanyalah PDI Perjuangan. Tanpa ada partai lain yang berkoalisi, itu jika PKS lebih memilih bergabung dengan KIM Plus, maka Pilkada Jakarta hanya diikuti satu peserta. PDI Perjuangan tak bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Benar apa yang dikatakan Sufmi Dasco Ahmad dengan yakinnya, Pilkada Jakarta akan diikuti maksimal dua pasangan. Artinya, itu bisa diikuti satu pasang saja. Kita lihat saja perkembangannya, setidaknya dalam pekan ini, semua akan terjawab apakah pembusukan demokrasi massal itu terwujud. Dan, itu keberhasilan menjegal Anies Baswedan. Menjegalnya sama dengan menjegal suara pemilih yang mayoritas memilihnya, itu tergambar dari rilis berbagai lembaga survei. Maka iman PKS dipertaruhkan. Sikap politiknya jadi catatan konstituennya, dan akan dikenang sepanjang masa. Jangan kecewakan konstituen yang telah konsisten memilih dari waktu ke waktu. Bijak jika belajar dari kasus PPP, itu agar PKS terhindar dari hukuman dosa sejarah yang pernah dibuat.**
Tinju Terakhir Rakyat untuk Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Pandanglah hari ini. Sebab inilah hidup yang benar-benar hidup. Dalam jangkanya yang singkat. Terletak semua kenyataan pada eksistensimu. Sebab kemarin hanyalah mimpi. Dan besok hanyalah bayangan. Baik dan buruk bayangan balasanmu. Pandanglah hari ini itu akan terjadi esok hari. Meminta maaf akan datang dari seseorang yang merasa bersalah atau telah melakukan kesalahan. Ketika sudah datang ketakutan akan datangnya resiko, tiba tiba akan tampil seolah olah santun \"suatu kedok sosial\" tampil meyakinkan, alim, menyenangkan, meminta ampunan. Tetapi ketika kedok borok bekas luka kesalahan yang menimbulkan banyak korban disentuh dengan tidak sengaja, akan terasa sangat menyakitkan dan kalau itu ada pada Jokowi, sikapnya akan tetap membela diri dan paranoid. Cara terbaik mengatasi paranoid tidak harus menyerang secara terang terangan, sementara membiarkan mereka penasaran. Hasilnya akan terjadi sensasi samar-samar yang mengganggu menyusupkan perasaan ketakutan dan inferior Meminta maaf sedang menuntun pada rasa bersalah atau pura-pura bersalah. Basa basi selanjutnya adalah pura-pura akan memperbaiki dari semua adalah akan semakin tampak kedunguan dan kebodohannya. Basa basi akan memperbaiki pada waktu yang sudah terlambat akan menuntun pada kasalahan berikutnya. Balas dendam rakyat yang terbaik atas penderitaan yang panjang selama ini adalah memberitahu tawa terakhir menjadikan korban merasakan dan membayangkan resiko yang harus diterimanya. Provokasi yang terbaik bagi Jokowi saat ini biarkan melakukan apa saja, silahkan meminta maaf atau apapun yang ingin dilakukan Hanya menghadapinya kondisi seperti ini jangan naif: terhadap kekuasaan yang telah menjadi tiran dan otoriter tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah. Kesalahan dan boroknya sendiri yang akan menimbulkan luka dan penderitaan. Bagi penghianat negara akan berhadapan dengan pengadilan rakyat dan rakyat sendiri yang menyarungkan tinjunya yang terahir dengan hukuman mati bagi penghianat negara. (*)
Mundur Dulu, Baru Minta Maaf
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Tempo mengurai Nawadosa Jokowi dan sebelumnya telah banyak pula kritik, mosi, petisi dan aksi, tiba-tiba Jokowi, yang juga mengatasnamakan Ma\'ruf Amin, meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama memerintah. Dengan sedikit merintih menyadari dirinya sebagai manusia tak luput dari salah. Sebagai manusia tentu bagus saja Jokowi meminta maaf, akan tetapi sebagai Presiden yang menjalankan amanat rakyat, ia harus bertanggung jawab. Sampai saat ini tidak ada tanga-tanda ia tampil sebagai makhluk yang bertanggungjawab. Masih senang lari-lari sambil terus menambah dosa. Minta maaf rasanya hanya intermeso atau kamuflase. Nafsu Jokowi tetap merajalela. Soal IKN kemarin piknik dengan influencer untuk berpesta makan, konvoy motor dan pamer ruang kerja Istana. Tidak bisa tidur menjadi berita. Pekan depan ia akan membawa 500 relawan ke IKN pidato-pidatoan sambil hura-hura. Itu baru IKN belum PIK 2 yang berbau China, pengendalian TNI dan Polri melalui rekayasa aturan, serta nepotisme yang tak tahu malu. Lalu apa arti minta maaf ? Tidak ada. Lips service, kata mahasiswa. Sederhananya andai Jokowi dan keluarga serta kroni melakukan korupsi yang dianggap sebagai \"kesalahan manusia\", apakah selesai dengan sekedar minta maaf? Tentu tidak, harus tetap diproses pelanggaran hukumnya. Demikian juga untuk berbagai kejahatan politik lain seperti penghianatan, pemenjaraan dan pembunuhan politik, menjual tanah dan air milik negara, merampok kedaulatan rakyat atau berkolaborasi dengan penjajah, semua itu harus mendapat sanksi. Dalam hukum memang memungkinkan suatu perbuatan melanggar hukum dapat bebas dengan sebab adanya \"alasan pemaaf\". Berkaitan dengan ini Pasal 44 ayat (1) KUHP menegaskan perbuatan pidana dapat dimaafkan jika pelaku ada mengalami penyakit gila atau idiot (psikiatris) atau guncangan jiwa luar biasa (psikologis) atau ada daya paksa/darurat (overmacht). Rasanya tidak ada kondisi darurat yang menyebabkan Jokowi harus melakukan tindak pidana, semua berjalan normal saja, entah untuk sebab lain seperti gila, idiot atau guncangan jiwa. Itu tugas psikiater dan psikolog untuk memeriksanya. Bukan pengamat atau akademisi, apalagi aktivis. Ulama tentu siap saja untuk terapi spiritual. Oleh karena itu permintaan maaf Jokowo didepan \"zikir dan do\'a kebangsaan\" di Istana Merdeka kemarin patut diabaikan. Nanti ditunda saja saat lebaran untuk saling memaafkan \"manusiawi\" dengan salam-salaman. Bukti menyadari kesalahan dan menyesal atas perbuatan dengan mundur dari jabatan ternyata tidak dilakukan. Jadi semuanya bullshit, omdo, wadul atau sandiwara air mata buaya. Tahapannya jelas yaitu mundur, tangkap dan adili Jokowi. Setelah mendapatkan hukuman itulah waktu tepat untuk minta maaf dan semoga rakyat memaafkan dengan mendo\'akan agar pak Jokowi tabah, sabar dan diampuni. Sambil merenung betapa naasnya berada di dalam penjara. Bertobatlah saat itu dengan setobat-tobatnya. Jangan semedi atau bawa-bawa mantera dukun selama di penjara. Nanti rusak iman pak Jokowi. Sampai 20 Oktober 2024 masih ada waktu untuk sukarela mundur, toh semua usaha politik Jokowi sudah mangkrak dan gagal. Gibran sang putera yang jadi Wapres pun menggendong sejuta masalah. Ada persoalan moral, etika, agama, hukum dan politik. Gibran bukan solusi tetapi caci maki. Lewat dari 20 Oktober 2024 persoalan akan menjadi lain lagi. Jokowi bukan pahlawan tetapi penjahat yang memulai karier sebagai pengusaha Meubel, Walikota, Gubernur dan Presiden. Dinasti yang dibangun menjadi nafas terakhir dari sakaratul mautnya. IKN adalah kuburan politiknya. Mereka yang bernafas tetapi telah hilang rasa malu (al haya\'), tidak amanah (al amanah) dan tidak peka atau tidak memiliki rasa sayang (ar rahmah) maka ia telah mati iman dan bagaikan berada di alam kubur. Hadits Riwayat Ibnu Majjah itu dapat menjadi rujukan. (*)
Selamat Ginting: Jika Kamala Harris Jadi Presiden, AS Berubah Arah Soal Israel di Palestina
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting memprediksi, jika Kamala Harris menjadi presiden, kebijakan Amerika Serikat (AS) soal penjajahan Israel, terutama di Gaza dan Tepi Barat, Palestina, akan berubah total. Harris menolak kebijakan pendahulunya yang terang-terangan membela Israel walau sudah masuk kategori genosida. \"Semiotika politik yang ditampilkan Kamala Harris sudah tampak. Ia menolak hadir untuk mendengarkan pidato Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Kongres AS, hari ini, \" kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (25/7/2024). Sinyal Jelas Menurut Selamat Ginting, penolakan Kamala Harris menunjukkan itulah visi dan misinya jika kelak Partai Demokrat mempercayakan kepada dirinya untuk menjadi kandidat presiden sebagai pengganti Joe Biden yang mundur dari kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Biden mendapatkan mosi tidak percaya publik. Sebaliknya Kamala Harris kini elektabilitasnya sudah dua poin melewati Donald Trump, kandidat dari Partai Republik. Dikemukakan, Wakil Presiden AS Kamala Harris, kini tengah menjadi sorotan dunia tentang visi dan misinya, termasuk kebijakan perempuan keturunan Jamaika Afrika dan India, Asia Selatan itu. Salah satunya soal perang Israel di Gaza , Palestina. \"Jadi sikap penolakan Kamala Harris merupakan sinyal yang jelas tentang kekhawatirannya atas jatuhnya korban sipil di Gaza,\" ujar dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNAS itu. Seperti diketahui, korban tewas di Gaza hampir mencapai lebih dari 39 ribu jiwa dan hampir 90 ribu jiwa mengalami luka berat dan ringan. Serukan Gencatan Senjata Memang, lanjut Ginting, Kamala Harris tidak pernah secara eksplisit menentang kebijakan Presiden Joe Biden terkait Israel. Namun, secara implisit, ia berulang kali, menyerukan gencatan senjata dalam konflik tersebut. \"Kini dengan mundurnya Biden dari kontestasi pilpres, Kamala Harris berpeluang besar akan menang dalam konvensi presiden dari Partai Demokrat, tiga pekan ke depan. Sekaligus memiliki kesempatan untuk menduduki Gedung Putih, kantor Presiden AS,\" ungkap Ginting. Ginting melanjutkan, jika Kamala Harris berhasil menjadi presiden, ia akan membuat catatan baru soal sikap AS terhadap pemerintahan zionis Israel yang abai terhadap masalah kemanusiaan. \"Sebagai perempuan, hati nuraninya tinggi terhadap masalah kemanusiaan. Ia pun mantan Jaksa Agung California, sehingga harus menunjukkan keberpihakannya kepada hukum internasional yang menyatakan kehadiran Israel di Gaza ilegal,\" tutur Ginting. Beda dengan Biden Menurutnya, konflik antara Joe Biden dengan Kamala Harris yang tidak bisa ditutupi utamanya soal keberadaan Israel di Gaza. Sebagian publik AS, termasuk para mahasiswa yang terus menyuarakan agar Biden tidak memberikan dukungan terhadap kebiadaban Israel. \"Saya pikir tindakan AS mendukung genosida Israel di Gaza adalah tindakan memalukan, karena Amerika menganggap dirinya sebagai kampium demokrasi. Padahal demokrasi itu menentang kesewenangan-wenangan. Apalagi penjajahan di era modern seperti saat ini,\" ungkap Ginting. Publik Amerika, lanjut Ginting, menunjukkan harapan besar agar Kamala Harris bisa menjadi presiden ke 47 AS. Antara lain dengan banjirnya sumbangan untuk kampanye Kamala hingga kemarin mencapai sekitar Rp4 Triliun. Publik mulai mengabaikan masalah gender dan orangtua Kamala Harris yang keturunan Jamaika dan India. \"Itulah bentuk kemarahan publik AS terhadap Biden yang dinilai sangat mendukung perang Israel terhadap Hamas sejak serangan pada 7 Oktober 2023 lalu. Biden terus memberikan bantuan militer kepada pemerintah zionis Israel,\" ungkap Ginting. Dunia Lega Dikemukakan, pada Maret 2024 lalu, Kamala Harris secara mengejutkan membuat pernyataan seruan kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri penderitaan yang sangat besar. Termasuk kritik keras terhadap Israel yang memblokade pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. \"Sikap Kamala Harris otomatis berbeda pula dengan kandidat Presiden Donald Trump yang terang-terangan akan membantu Israel,\" tambah Ginting. \"Sikap Kamala Harris membuat dunia lega, karena ada kandidat Presiden AS yang mau mendengarkan protes dunia internasional,\" tutup Ginting.(sws)
POPULER
