POLITIK
Partai Gelora Temukan Tiga Model Potensi Kecurangan yang Bakal Terjadi di Pemilu 2024
JAKARTA | FNN - Untuk mengantisipasi kecurangan dalam Pemilu 2024 terutama dalam pemilu legislatif, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah membentuk Tim Advokasi dan Saksi yang akan bertugas untuk mengamankan suara rakyat yang dipercayakan kepada Partai Gelora. Tim ini diketuai Ketua Bidang Hukum DPN Partai Gelora. Amin Fahrudin, SH. MH, yang berprofesi sebagai seorang advokat. \"Kami telah mengidentifikasi praktek-praktek kecurangan yang biasa terjadi dalam Pemilu,\" kata Amin Fahrudin dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023). Menurut Amin, ada tiga model kecurangan yang terjadi dalam setiap Pemilu, termasuk yang akan terjadi di Pemilu 2024. Pertama adalah pencurian atau kecurangan di TPS yang dilakukan oleh oknum partai pesaing yang dibantu oleh oknum penyelenggara di KPPS, sehingga bisa mengurangi perolehan suara Partai Gelora. \"Untuk itu kami akan mengirimkan tim saksi di setiap TPS di seluruh pelosok tanah air yang berfungsi sebagai saksi sekaligus mengadvokasi/ memperjuangkan jika terjadi praktek pencurian atau kecurangan di masing-masing TPS,\" katanya. Sebab, jika pihaknya abai soal ini, maka Partai Gelora tidak dapat memperjuangkan atau memprotes kecurangan yang sudah terlanjur dihitung dan dilaporkan dalam Form C-1. Sedangkan kecurangan kedua dapat terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. \"Dalam proses rekapitulasi suara jika tidak kita pantau dan tongkrongi, maka potensi kecurangan juga dapat terjadi,\" katanya. Oleh karenanya, pada setiap rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPUD Kabupaten/Kota, Tim Saksi Partai Gelora siap untuk mengawalnya sehingga potensi kecurangan yang berakibat pada kerugian suara dapat kita antisipasi. Sementara model kecurangan ketiga ini, yang lebih rumit karena biasanya tidak terkait langsung dengan hilangnya suara Partai Gelora. Yaitu jika terjadi jual beli suara dari oknum partai A kepada oknum partai B dengan melibatkan oknum penyelenggara yang berdampak pada melonjaknya suara partai pembeli. \"Memang suara kita tidak berkurang, tapi partai pesaing bisa melonjak drastis melampaui partai kita sehingga ketika dikonversi menjadi kursi parlemen, partai tersebutlah yang mendapat kursi,\" ujarnya. Tindakan antisipasi terhadap kecurangan model ini, lanjut Amin, harus mengerahkan tim yang besar untuk mengecek seluruh rekapitulasi di setiap level mulai dari TPS sampai KPUD, bahkan sampai KPU pusat. \"Untuk kerja pengamanan suara ini Partai Gelora telah membentuk Tim Hukum dan Advokasi yang diperkuat dengan 70 pengacara yang ada di pusat maupun di masing-masing wilayah,\" katanya. Para pengacara ini, kata Amin, sudah berpengalaman dalam menangani perkara pengawalan maupun penanganan sengketa pemilu, baik di pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada. Sebelumnya juga pada bulan September lalu, Partai Gelora bersama Mahkamah Konstitusi RI telah menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait sengketa Pemilu. Sehingga tim ini sudah siap bekerja dan beraksi di lapangan. \"Kami juga telah membentuk koordinator saksi dan advokasi di setiap kabupaten kota yang nantinya akan menerjunkan tim saksi di semua TPS di seluruh wilayah Indonesia,\" katanya. Amin mengatakan, Partai Gelora optimis lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% dalam Pemilu 2024 nanti. Oleh karenanya, potensi-potensi kecurangan yang dapat merugikan suara Partai Gelora sedini mungkin diantisipasi, karena dalam setiap suara Pemilu terdapat mandat rakyat yang harus diperjuangkan. \"Mari kita jaga proses Pemilu ini secara sehat agar menghasilkan demokrasi yang makin matang untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia,\" pungkas Amin. (Ida)
Partai Gelora Optimistis Suara Pemilih Muda di Pilpres 2024 ke Prabowo-Gibran
JAKARTA | FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Rico Marbun mengaku optimistis pemilih muda akan memilih pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. \"Gelora yakin, bahwa pada Pilpres 2024, pemilih muda akan pilih yang benar-benar muda, pasangan calon presiden dan calon presiden yang kita dukung,\" kata Rico dalam diskusi Gelora Talks dengan tema\' Kemana Suara Milineal di Pilpres 2024?, Rabu (15/11/2023) sore. Berdasarkan data yang dimiliki Partai Gelora, menurut Rico, pemilih muda lebih menyukai pasangan capres-cawapres yang mampu menyelesaikan masalah, memiliki tantangan dan mempunyai harapan. \"Ada beberapa hal yang jadi perhatian anak muda. Misalnya, anak muda ini sangat perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Visi-misi para capres-cawapres itu dilihat satu persatu, apakah bisa menjadi aspirasi buat mereka atau tidak,\" katanya. Rico menilai generasi muda memiliki cara pandang sendiri dalam menyikapi suatu masalah, bukannya apatis atau tidak perhatian. Justru mereka sangat perhatian, namun pemilih muda ini menghendaki adanya bukti dan solutif. \"Nah, Pak Prabowo yang konsen dengan pendidikan dan kesejahteraan, bahkan kemandirian itu, dipandang sebagai sebuah harapan, semangat hidupnya semakin meningkat,\" katanya. Karena itu, pemilih muda yang suaranya berkisar antara 53-54 persen di Pemilu 2024 ini, sangat berpengaruh pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. \"Jadi parpol maupun capresnya akan dilihat, apakah mampu menyelesaikan problem dan tantangan yang dihadapi bangsa. Apakah mereka memberikan harapan, nanti kesanalah suara pemilih muda diberikan,\" katanya. Senior Analys Drone Emprit Yan Kurniawan mengatakan, ada hal penting terkait percakapan undian nomor urut capres-cawapres pada Selasa (14/2023). \"Ini belum kita rilis, belum kita sampaikan, ini khusus buat Gelora TV kita sampaikan. Pertama yang paling populer adalah Gibran. Harusnya biasanya kan yang paling populer itu calon presiden, ini tidak. Dia calon wakil presiden paling muda,\" kata Yan. Yan mengatakan, pada percakapan bulan lalu, cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD menduduki percakapan tertinggi, namun sekarang percakapan populer diambil-alih Gibran. \"Gibran dianggap telah memberikan tsunami politik yang sangat besar sampai sekarang, sehingga percakapannya paling populer dibicarakan orang-orang,\" katanya. Menurut Yan, percakapan paling populer setelah Gibran adalah Ganjar Pranowo, sementara Mahfud MD berada di urutan ketiga. Percakapan antara Gibran dan Ganjar mendominasi media sosial pada 14-15 November 2023. \"Gibran dan Ganjar mendominasi percakapan. Itu kita ambil datanya tanggal 14 November sampai 15 November pagi. Untuk Gibran sekitar 22.333 mention, sedangkan untuk Ganjar 19.758,\" ungkapnya. Ia mengatakan, dua orang populer ini dibangun oleh isu konflik. Namun, kedepannya agar ada sentimen ke publik lebih baik, maka strategi komunikasi keduanya harus dibenahi. \"Gibran terbanyak diasosiakan kata sungkem, salaman dengan Ibu Megawati dan Ganjar diasosiasikan dengan drakor. Timnya Ganjar sengaja memunculkan ini dengan bahasa-bahasa anak muda, kekinian untuk menyaingi Gibran,\" katanya. Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, kehadiran Gibran telah mendongkrak suara Prabowo yang mendapat nomor urut 2 itu secara signifikan, karena dianggap mewakili suara generasi muda. Ia sependapat bahwa, cara pandang anda muda dalam melihat suatu permasalahan dengan generasi tua sangat berbeda jauh dalam berbagai hal seperti problem lapangan kerja, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. \"Imajinasi anak muda itu berbeda dengan generasi di atas 40 tahun, karena generasi di atas 40 tahun membayangkan misalnya pekerjaan itu, pekerjaan tetap, PNS atau pegawai BUMN atau kerja di pabrik. Sementara anak-anak muda memiliki pilihan ratusan pekerjaan,\" kata Hasan Nasbi. Sehingga ketika membahas anak muda, maka tidak bisa lagi sekedar membahas pekerjaan saja, tetapi juga soal imajinasi anak muda tentang pekerjaan. \"Soal kesehatan juga demikian, imajinasinya berbeda dengan yang tua. Orang tua hanya bicara fisik, tetapi kalau anak muda sudah berbicara mengenai kesehatan mental,\" katanya. Demikian pula soal kesejahteraan, lanjut pendiri Cyrus Network ini, imajinasi soal kesejahteraan dari anak muda juga berbeda dengan yang tua. \"Jadi kalau soal pilihan menurut saya, tidak berbeda dengan usia diatasnya. Tetapi ketika bicara soal kebutuhan-kebutuhan, pesan-pesan itu perlu disesuaikan dengan imajinasi anak muda. Jadi kalau kita melihat data survei, maka suara anak muda sangat positif untuk pasangan Prabowo-Gibran, dan diaminkan oleh poster-poster yang muda dipahami anak muda,\" pungkasnya. (ida)
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Pencawapresan Gibran Tidak Punya Legitimasi Hukum dan Cacat Legalitas
Jakarta | FNN - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran akan merugi karena tidak memiliki legitimasi dalam pencalonan mereka. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan kandidasi Putra Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka juga cacat legalitas. Bivitri yang juga Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini menambahkan, pencalonan Gibran telah mengobrak-abrik konstitusi, mencederai hukum, pun sudah terbukti melanggar etik berat. \"Sudah ada masalah dalam legitimasi pencalonan Gibran, karena ada masalah etik yang sudah terbukti di MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Ini kan konstitusi dimainkan untuk politik,\" jelas Bivitri dalam podcast yang dipandu Mantan Ketua KPK Abraham Samad. Ia menjelaskan, putusan MK atas perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat secara legalitas. Pasalnya, kata Bivitri, putusan itu menabrak Undang Undang Kehakiman Pasal 17 yang menerangkan bahwa hakim yang punya benturan kepentingan terhadap perkara, dalam kasus ini yaitu Gibran Rakabuming, hakim harus mundur. Ayat berikutnya, jika hakim tidak mundur, maka putusan batal. Namun kenyataannya, tutur Bivitri, Hakim Anwar Usman tidak mundur, Gibran tetap melenggang dan ditetapkan KPU sebagai Cawapres. Itu menunjukkan karakter yang sebenarnya. \"Kita lihat konteks besar, ada seseorang yang mau maju, ada hukum menghalangi. Normalnya kalau kita taat hukum, peduli pada hukum, tunggu sajalah, tapi ini tidak.Malah hukumnya yang diganti dengan menggunakan kekuasaan, itu yang terjadi di negara hukum kita,\" ungkap Bivitri kecewa. Lebih lanjut pasca ditetapkannya pasangan Capres-Cawapres oleh KPU kemarin, Bivitri mengajak pemilih untuk melihat logika moral dari para calon. \"Pegangan kita adalah kompas moral kita. Kok bisa ada intelektual melihat suatu kesalahan tapi diam saja. Ini pertanda bahwa demokrasi kita sidah di ambang bahaya,\" tandas Bivitri lagi. \"Dan karena itu legitimasi ini sesuatu yang sangat penting, ini kan pilpres dan kedepannya pasti akan mengganggu proses. Sebenarnya buruk untuk mereka, kalau menurut saya, orang Indonesia, semuanya bernalar, kita enggak bodoh-bodoh juga, kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa ada benturan kepentingan, ada masalah, sehingga sebenarnya legitimasinya cacat,\" jelas perempuan yang akrab disapa Vitri ini. Tanpa Dua Legitimasi Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menyoroti pencalonan Gibran yang meskipun dianggap memenuhi syarat pencalonan berdasarkan keputusan MK, kendati putusan tersebut diwarnai pelanggaran etik berat. \"Proses-proses ini yang kemudian bicara moralitas. Dalam konteks ini, Gibran secara hukum menurut putusan MK, legal. Tapi secara proses dianggap bermasalah, cacat,\" ujarnya. Ketiga, adalah legitimasi elektoral. Nyarwi menyebut legitimasi itu disandarkan pada tingkat keterpilihan. Menurutnya, kalaupun nanti Gibran memenangi pertarungan, maka hanya ada legitimasi elektoral. \"Legitimasi ketiga dari pemilu. Seberapa besar pemilih melihat krisis moralitas itu? Kalau nanti seandainya terpilih, ya bearti dia mendapatkan legitimasi politik, tetapi itu hanya legitimasi elektoral,\" tandasnya. Karena itu, Nyarwi menekankan pemimpin harus mendapatkan legitimasi komprehensif untuk menjamin kehidupan demokrasi yang lebih baik. \"Seorang pemimpin mendapatkan legitimasi politik itu harus komprehensif. Masyarakat juga harus paham,\" pungkasnya.
Keterlibatan Publik Awasi Pemilu Dibutuhkan di Tengah Masifnya Ketidaknetralan
Jakarta | FNN - Ketua Umum Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia, Muh. Afit Khomsani menilai isu pelanggaran pemilu terkait pencopotan maupun pemasangan baliho patut menjadi catatan para penyelenggara pemilu. \"Fakta itu, adanya pemasangan dan penurunan Baliho di beberapa tempat tentu menunjukan bahwa masih adanya ketidaksatupaduan pemahaman antarpenyelenggara pemilu. Yang Jelas, tahapan kampanye belum dilaksanakan,\" tegas Muh. Afit pada wartawan di Jakarta, Senin (13/11/2023). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga diminta untuk tegas dan tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan terkait pemilu, termasuk curi start kampanye. \"Betul, bawaslu harus tegas di sini, tidak boleh pilih,\" sambungnya. Afit mengimbau agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu serta berani melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan alat negara. \"Jika ada dan terbukti, adanya penggunaan kekuataan kekuasaan pemerintah yang berpihak pada salah satu kandidat maka wajib bagi kita untuk melaporkan hal tersebut,\" ujarnya. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Bawaslu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) proaktif menindak aparat negara yang ikut serta dalam proses tahapan hingga Pemilu 2024. Hal ini lantaran dalam beberapa hari terakhir banyak peristiwa dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi Pemilu 2024. Semisal pencopotan spanduk lawan politik pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Bali, hingga pemasangan baliho Prabowo-Gibran Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. \"Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka, Prabowo-Gibran,\" jelas Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulisnya. Julius menambahkan, pemasangan baliho yang diduga dilakukan kepolisian jelas mencederai sikap netral aparat dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu. Menurutnya, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan Presiden Joko Widodo terus menggunakan semua kekuataan untuk memenangkan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali, Medan, dan lainnya. Jalankan Tugas Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa Bawaslu sudah dibiayai negara triliunan rupiah, namun belum bisa menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya seperti diharapankan publik. \"Saat di mana banyak baliho bertebaran, dengan ukuran sangat besar dan dengan jumlah yang sangat massif, mestinya dapat jadi bahan awal bagi Bawaslu untuk melakukan fungsinya. Yakni pengawasan atas pengadaan, pemasangan dan peletakan baliho dimaksud,\" kata Ray, Senin (13/11/2023). \"Kewajiban pengawasan itu, seharusnya makin meningkat manakalah ditemukan potongan video yang menggambarkan pemasangan dan sekaligus pencopotan baliho-baliho dimaksud. Apakah dilakukan dengan cara yang tepat atau tidak. Memiliki izin atau tidak. Dipasang di tempat yang diperkenankan atau sebaliknya,\" ungkap Ray. Jelang dibukanya masa kampanye, pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sudah ditemukan sejumlah pelanggaran dan keterlibatan aparat dalam prosesnya. Maka, Bawaslu memiliki peran yang besar dalam mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut. \"Jika memang tidak ditemukan seperti hal yang disebutkan dalam berbagai tayangan media sosial dan laporan media tersebut maka dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat akan keterlibatan aparat dalam hal ini. Jelas, inilah salah satu tugas dan fungsi Bawaslu yang dibiayai oleh negara dengan dana sampai puluhan triliun rupiah,\" pungkas Ray. (sof)
Partai Gelora Usulkan Wajib Belajar 16 Tahun dan Makan Siang Gratis untuk Ciptakan Generasi Unggul
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora adalah partai masa depan yang paham sejarah dan mengerti realita hari ini. Menurut Anis Matta, narasi besar partai di Indonesia itu ada tiga. Yakni partai masa lalu, masa kini dan masa depan. Partai masa lalu itu, andalannya memori sejarah, masa kini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan masa depan itu, biasanya imajinatif. \"Nah, kalau mau menempatkan Partai Gelora itu, adalah partai masa depan yang paham sejarah dengan baik dan mengerti realita hari ini,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode #21 dengan tema \"Apa Agenda Kampanye Partai Gelora? Dari Narasi ke Aksi\" yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (13/11/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa sebagai partai masa depan, Partai Gelora memiliki agenda panjang dan tidak akan lapuk oleh waktu. \"Kita punya narasi besar, menjadikan Indonesia superpower baru dengan menggabungkan tiga dimenesi, yakni agama, demokrasi dan keadilan sosial atau kemakmuran,\" katanya. Anis Matta menilai tahun 2024 mendatang akan menjadi titik awal atau nol km dari gelombang ketiga, sejarah baru yang akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Adapun gelombang pertama itu dimulai pada masa ketika menjadi Indonesia hingga kemerdekaan RI, sedangkan gelombang kedua menjadi negara modern hingga reformasi. \"Kalau kita punya mimpi besar, maka kita perlu langkah kecil. Karena dengan langkah kecil yang tidak berhenti itu, kita akan menuju mimpi besar menjadikan Indonesia superpower baru,\" katanya. Langkah kecil itu, kata Anis Matta, diwujudkan dengan membangun manusianya, karena generasi tersebut akan menjadi tulang punggungnya dan pemikul beban sejarah. Maka sepertiga umurnya harus \'diintervensi negara\' dari mulai dari kandungan hingga umur 22-23 tahun. \"Jadi kalau ditanya, darimana kita mulai perjalanan menjadi Indonesia superpower baru, saya bilang dari ibu hamil. Ibu hamil itu, simbol kehidupan dan simbol generasi atau simbol kesinambungan,\" ujarnya. Intervensi negara yang ia maksud adalah memberikan gizi, vitamin kepada ibu hamil hingga 1.000 hari kelahiran sang bayi. Hal ini penting agar bayi yang dilahirkan tidak stunting dan menjadi beban negara. Setelah itu, negara harus menyiapkan sistem wajib belajar selama 16 tahun, yakni wajib belajar 12 tahun sekarang ditambah 4 tahun lagi hingga kuliah di perguruan tinggi. Sebelum memasuki kuliah, setiap anak yang sekolah di jenjang SD-SMA akan diberikan makan siang gratis dan lain-lain, karena sistem belajar yang digunakan adalah sistem full day school. \"Dengan konsep itu, saya kira anggarannya tidak masalah, karena kebijakan anggaran, menyangkut kebijakan makro. Kalau fokusnya ke sana, ya kita bisa arahkan. Kenapa kita perlu fokus, karena itu penting untuk pembangunan sumber daya manusia,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, konsep pembangunan sumber daya manusia yang disampaikan Partai Gelora itu, menyatukan antara pendidikan dan kesehatan, sehingga menciptakan manusia Indonesia yang kuat. \"Kalau semua sudah diberikan negara, maka negara bisa menuntut mereka untuk memberikan kontribusi kepada negara. Inilah yang nanti akan menjadi moment of luck, momen keberuntungan bagi Indonesia untuk menjadi superpower baru,\" katanya. Ia menambahkan, konsep Partai Gelora soal \'manusia Indonesia\' ini juga yang menjadi dasar dukungan kepada calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan upaya melanjutkan legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi). \"Jadi ide Indonesia Superpower baru ini, mirip dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo menjadi Macan Asia dan program Indonesia Emas 2045-nya Pak Jokowi. Karena itu kita berkolaborasi, karena narasinya ketemu,\" katanya. Sehingga isu pendidikan, lanjut Anis Matta, menjadi fokus utama pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, selain masalah infrasktur, hilirisasi industri, UMKM dan lain-lain. \"Infrastrukturnya sesuatu yang sudah berjalan tinggal dilanjutkan, fokus ke depan adalah pembangunan sumber saya manusia. Ini sudah jadi agenda koalisi, sebagai gerakan kebangkitan menuju gelombang ketiga, sejarah baru menjadikan Indonesia sebagai superpower baru,\" pungkasnya. (ida)
Anis Matta: DKI Jakarta Jadi Lumbung Suara, Partai Gelora Yakin Lolos Parlemen Treshold 4 Persen
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengaku optimistis DKI Jakarta akan menjadi lumbung suara di Pemilu 2024, yang berasal dari tiga daerah pemilihan (dapil) yang ada. \"Dari survei yang kita baca, kita optimis di dapil 3 dan dua lainnya, merata dalam mendapatkan kursi dari DKI ini. Sebagian besar dari treshold 4 persen ini. Insya Alla akan disumbangkan oleh DKi Jakarta,\" kata Anis Matta saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora Dapil 3 DKI Jakarta, Minggu (12/11/2023). Anis Matta menegaskan, Dapil 3 DKI Jakarta bukan merupakan \'dapil neraka\', karena memang pada dasarnya semua dapil bukan \'dapil surga\'. Malahan Dapil 3 ini akan menjadi lumbung suara bagi Partai Gelora. \"Saya selalu ditanya, Dapil 3 DKI itu dapil neraka. Tapi pada dasarnya tidak ada dapil surga. Tidak ada dapil yang enak, seluruhnya tidak enak. Tapi kita akan menjadikan dapil 3 ini menjadi lumbung suara kita,\" katanya. Pada prinsipnya, kata Anis Matta, semua dapil memiliki tantangan sendiri-sendiri, tergantung populasi atau geografi. Sebab, secara geografi atau wilayah, Jawa itu mengandung anomali, karena memiliki populasi sekitar 55-60 persen dari wilayahnya. Sementara di luar Jawa populasinya sedikit, tetapi wilayahnya sangat luas. \"Jangan dianggap kursi di luar Jawa jauh lebih murah, tapi tantangan juga berat, karena wilayahnya sangat luas. Di Sulawesi Tengah misalkan untuk mendapatkan satu kursi, itu wilayahnya terbentang dari Jakarta ke Jogya,\" ujarnya. Karena itu, kata Anis Matta, tantangan di Jawa itu lebih banyak pada populasinya yang jumlahnya sangat besar, sementara di luar Jawa itu pada geografi wilayahnya sangat luas. Selain itu, kata Anis Matta, bahwa Partai Gelora merupakan partai yang memiliki narasi besar, bukan partai yang dibangun berdasarkan memori sejarah atau partai hari ini yang pragmatis dan realistis. \"Partai Gelora itu, partai masa depan yang punya visi, jangkauannya ke depan dan ingin membuat peta jalan bagi Indonesia. Ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena disebut partai ini, imajinatif,\" katanya. Namun, ia yakin Partai Gelora ada dalam grafik pencapaiannya akan mengalami tren kenaikan dari waktu ke waktu. Karena Partai Gelora ini, akan menghubungkan jalan hari ini dan jalan yang akan dicapai di masa depan. \"Kita sengaja mendirikan Partai Gelora ini pada hari Sumpah Pemuda. Kita ingin menyampaikan satu pesan, bahwa ketika Partai Gelora dideklarasikan memang tidak ada gaungnya. Tapi setelah 20 tahun partai ini didirikan gaungnya akan besar seperti Sumpah Pemuda, kira-kira 20 tahun kemudian Indonesia Merdeka,\" katanya. Artinya, mulai Pemilu 2024 ini, Partai Gelora akan tumbuh dan terus tumbuh hingga mencapai puncaknya dalam kurun waktu 20 tahun sejak didirikan pada 28 Oktober 2019 lalu. \"Partai Gelora ini, fondasinya lahir dari satu futuristik. Dia lahir lahir dari kedaaan hari ini dan proyeksi masa depan. Jadi pada dasarnya Partai Gelora menggabungkan unsur sejarah, hari ini dan masa depan,\" ungkapnya. Karena itu, Anis Matta berharap kepada para calon anggota legislatif (caleg) Partai Gelora di seluruh tingkatkan baik itu, DPR maupun DPRD di provinsi dan kabupaten/kota untuk mulai menurunkan grand narasi besar partai yang mendapatkan nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini. Yakni menjadikan sebagai bahan kampanye yang bisa dikonsumsi oleh semua kelompok di masyarakat, seperti narasi menjadikan Indonesia Superpower baru dalam jangka panjang. \"Itu harus mulai kita cicil sekarang, dan fondasinya adalah pembangunan SDM. Nah, kalau mau membangun SDM, ya kita mulai dari ibu hamil,\" katanya. Berdasarkan data, kata Anis Matta, ada sekitar 4 persen ibu hamil setiap tahunnya, dan dari angka kelahiran, sepertiganya adalah stunting., sehingga dalam jangka panjang akan menjadi beban negara. \"Jadi ibu hamil itu harus kita rawat. Sekarang berarti setiap manusia yang ada di perut ibunya diintervensi negara dan di rawat negara,\" katanya. Lalu, setelah lahir perlu mendapatkan bantuan gizi dan vitamin yang cukup untuk membangun fondasi fisik kuat pada 1.000 hari pertama. Kemudian ketika sekolah SD, SMP dan SMA hingga kuliah mendapatkan bantuan pendidikan gratis, sehingga ketika selesai menempuh pendidikan akan menjadi generasi yang kuat. \"Satu persoalan bonus demografi kita adalah asupan gizi yang kurang bagus, dan sistem pendidikan kita harus kita ubah. Sistem pendidikan kita harus berorientasi full day school, dan anak-anak harus mendapatkan makan siang gratis di sekolah,\" ujarnya. Sehingga ketika manusia Indonesia sudah diintervensi sejak dalam kandungan, dan sampai selesai pendidikan tinggi, maka negara bisa menagih mereka untuk berkontribusi kepada negara. \"Di sinilah akan banyak tercipta generasi yang pintar di Indonesia, yang akan akhirnya menjadi menjadi tulang punggung bangsa. Kita harus menciptakan generasi-generasi masa depan agar kita memperoleh moment of luck, momen keberuntungan menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru,\" pungkasnya. Konsolidasi Pemenangan Partai Gelora di D\'Arcici Hotel ini dihadiri oleh kader Partai Gelora dari Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, serta Ketua DPW DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana. Hadir pula dalam konsolidasi, selain Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, juga hadir Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bappilu DPN Partai Gelora Rico Marbun, serta Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Raihan Iskandar yang menjadi caleg Dapil 3 DKI Jakarta. (Ida)
Bawaslu Diminta Menertibkan Baliho PPP Mendukung AMIN di Sleman
Jakarta, FNN - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk segera menertibkan baliho yang memperlihatkan dukungan partainya untuk pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Anies-Muhaimin (AMIN), di Sleman, Yogyakarta.“Kami tidak tahu menahu, tentu kami minta aparat penegak hukum khususnya Bawaslu untuk menertibkan karena itu bukan ranah kami, dan itu (pemasangan) bukan PPP kami,” kata Baidowi, saat menghadiri acara pembekalan calon legislatif PPP seluruh Indonesia, di Jakarta, Sabtu.Saat ini PPP bersama PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Perindo mengusung dan mendukung pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.Baidowi mengingatkan bahwa hukuman pidana bisa diterapkan bagi yang menyalahgunakan atribut partai.“Orang yang menyalahgunakan atribut (partai) yang secara resmi dimiliki oleh salah satu peserta pemilu itu kena pidana pemilu,” ujarnya.Baidowi mengatakan bahwa PPP siap berjuang untuk memenangkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menyakini para kader PPP solid mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.“Kami yakin PPP nanti ketika pemilu lebih banyak yang memilih Pak Ganjar dan itu terbukti ketika kami turun ke bawah dan apalagi kalau wakil presidennya adalah Pak Mahfud Md,” katanya.Sebelumnya, di Jalan Wates Km 8, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman terpasang spanduk dukungan PPP untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.Adapun PPP bersama PDI Perjuangan, Perindo, dan Partai Hanura telah mendeklarasikan mengusung pasangan Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pemilu 2024. Sedangkan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.(sof/ANTARA)
Soal Pencopotan Baliho di Sumut, TPN Ganjar-Mahfud Buka Suara
Jakarta, FNN - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud buka suara terkait pencopotan baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pematang Siantar, Sumatera Utara.Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyayangkan tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.\"Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi,\" kata Todung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Menurutnya, dalam masa pemilu wajar apabila baliho pasangan bakal capres dan wapres ada di mana-mana. Namun, dia merasa hanya baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. yang diturunkan.Untuk itu, Todung mengajak semua elemen bangsa berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024. Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke \'call center\' netralitas aparat negara dalam waktu dekat.\"Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat,\" ujarnya.Ia menilai apabila laporan tidak ditanggapi, maka ada potensi ketidaknetralan. Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.\"Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh,\" jelas Todung.Todung menegaskan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu. Kalau masyarakat terpecah-belah Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi.\"Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Surya Paloh Mengingatkan Pentingnya Keadilan bagi Bangsa Indonesia
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan pentingnya nilai keadilan bagi bangsa Indonesia dalam HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu.Menurut dia, keadilan adalah nilai yang senantiasa membimbing manusia pada hidup yang sesuai dengan ajaran kebaikan.“Kita tidak bisa tinggal diam ketika ada penguasa, kekuasaan, yang berlaku tidak adil, demi kepentingan tertentu dan kelompoknya,” kata Surya Paloh, di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, di negara-negara yang makmur dan sejahtera, lembaga peradilan tetap berdiri, karena belum tentu keadilan sudah betul-betul ditegakkan di negara tersebut.Dia pun mengingatkan agar tidak menjadi orang oportunis yang memanfaatkan situasi krisis untuk meraih keuntungan pribadi, terutama melalui lembaga peradilan negara.Menurut dia, sifat oportunis dan mementingkan diri serta golongan sendiri, juga bisa dimiliki oleh orang-orang yang terdidik dan terpelajar.“Berbagai keistimewaan yang melekat pada dirinya, bukannya menyorotkan jiwa dan raga untuk kemaslahatan publik. Mereka malah menggadaikan kemaslahatan publik untuk keselamatan jiwa dan raga seorang,” katanya.Namun demikian, manusia selalu diberikan dua pilihan dalam menggunakan kepakarannya untuk kehidupan bernegara, yakni menyelamatkan masyarakat atau memanfaatkan kepakaran untuk keuntungan pribadi.\"Pilihan pertama adalah jalan sunyi yang jarang diambil sebagai pilihan utama,” katanya.(sof/ANTARA)
Cak Imin Menanggapi Hasil Berbagai Survei Terkait Elektabilitas AMIN
Jakarta, FNN - Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi hasil berbagai survei yang menunjukkan bahwa dirinya dan Anies Baswedan memiliki elektabilitas terendah dibanding dua pasangan calon lain.Menurut dia, berbagai survei tersebut bisa saja merupakan upaya penggiringan opini publik terkait pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang.“Pasti, pastilah itu (upaya menggiring opini publik),” kata Cak Imin usai Perayaan HUT ke-12 Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu.Tak hanya itu, beberapa survei yang menyebutkan bahwa Pilpres 2024 berpotensi hanya berjalan satu putaran juga dinilai sebagai upaya menggiring opini publik.Sebelumnya, hasil survei beberapa lembaga seperti Charta Politika dan Populi Center menunjukkan bahwa elektabilitas Anies-Muhaimin (AMIN) terendah di antara pasangan bacapres/bacawapres.Dalam survei tatap muka yang dilaksanakan Charta Politika pada 26-31 Oktober 2023, elektabilitas AMIN hanya sebesar 24,3 persen atau di bawah dua pasangan bacapres/bacawapres lain. Elektabilitas Ganjar-Mahfud mencapai 36,8 persen dan Prabowo-Gibran mencapai 34,7 persen.Demikian pula, dalam survei Populi Center yang dilaksanakan secara tatap muka pada 29 Oktober sampai 5 November 2023, elektabilitas AMIN terendah di antara dua pasangan lain sebesar 22,3 persen.Dalam survei itu, elektabilitias Prabowo-Gibran unggul dengan nilai 43,1 persen, disusul oleh elektabilitas Ganjar-Mahfud sebesae 23 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat. Pasangan Ganjar-Mahfud diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.(sof/ANTARA)
POPULER
