POLITIK
Sekjen PAN Menepis Isu Perpecahan KIM Dalam Menentukan Pasangan Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menepis isu perpecahan di Koalisi Indonesia Maju (KIM), karena hingga saat ini gabungan partai politik pengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto itu belum juga memutuskan bakal calon wakil presiden.“Alhamdulillah saya bisa mengklarifikasinya bahwa hubungan di antar parpol di dalam KIM itu solid, baik, komunikasinya aktif, produktif,” kata Eddy saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.Eddy mengatakan bahwa tidak ada dinamika internal maupun tarik-menarik kepentingan di antara anggota KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.“Jadi tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada namanya tarik menarik kepentingan, tidak ada yang namanya dinamika di internal, itu tidak ada sama sekali, bahkan rumor yang mengatakan salah satu atau dua di antara anggota koalisi akan kemudian angkat kaki, tidak ada,” ujarnya.Semua ketua umum parpol KIM, kata Eddy, telah sepakat untuk bisa duduk bersama untuk kemudian memutuskan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di kontestasi Pemilu 2024.“Kami bekerja semuanya, all out untuk memenangkan pak Prabowo bersama bakal cawapresnya,” ujar Eddy.Eddy menyebutkan bahwa pertemuan antar ketua umum parpol pengusung bacapres Prabowo sempat tertunda karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan harus mendampingi Presiden Joko Widodo menjalankan tugas negara ke Tiongkok dan Arab Saudi.“Alhamdulillah baru saja (sore ini) beliau (Zulkifli Hasan) mendarat di Jakarta dan saya kira nanti segera setelah ini akan ada kepastian kapan rapat para ketum itu akan dilaksanakan,” katanya.Dia menegaskan bahwa agenda rapat terkait pembahasan mengenai penetapan bacawapres pendamping Prabowo akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Menurut dia, rapat bersama para elite partai yang akan dipimpin langsung oleh Prabowo tersebut, juga untuk membahas hal-hal teknis seperti penentuan waktu deklarasi hingga pendaftaran.“Yang terakhir (mendaftar ke KPU RI), kan kalau dalam gamelan yang paling terakhir itu gongnya. Nah, yang jelas yang terakhir mendaftar Pak Prabowo ya itu lah gongnya nanti,” ucap Eddy.Sebelumnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran, Jakarta, Kamis (19/10) pagi.Kemudian, bakal pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyusul menjadi pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2024 di hari pertama pendaftaran, Kamis (19/10) siang.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19-25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo, PDIP yang Penting Sudah Deklarasi Ganjar-Mahfud
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons kabar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mendeklarasikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.\"Yang penting kami sudah deklarasi antara Pak Ganjar dan Prof Mahfud,\" ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024.Tak hanya itu, sambung dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan agar seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu segera bergerak ke bawah.\"Apa yang disampaikan Ibu Mega setelah berdialog dengan para ketua umum termasuk Presiden Jokowi ketika mengusulkan Prof Mahfud sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik melakukan formasi hukum ternyata mendapatkan respons yang positif,\" katanya.Ia menilai dalam berpolitik itu harus memegang etika politik. Sebab, berpolitik itu digerakkan oleh nilai-nilai moral, kebaikan hingga dedikasi bagi kemajuan bangsa dan negara.\"Bukan ambisi dengan melanggar kepatutan di dalam politik,\" tambah Hasto.Menurut Hasto, Megawati bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo aktif melakukan monitoring setiap hari untuk mengetahui kader mana yang belum bergerak menjangkau rakyat.Hasto mengungkapkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akab melakukan konsolidasi ke Jawa Timur untuk bertemu para relawan.\"Kami langsung bergerak karena kami yakin Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini lahir dari mata hati rakyat, dari harapan rakyat banyak. Itu yang didorong,\" pungkasnya.Pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis siang.Ganjar-Mahfud menjadi bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada hari pertama pendaftaran.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Siapa yang Berproses Dengan Menanam Angin Akan Menuai Badai
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan bahwa seseorang dalam berpolitik menggunakan cara-cara yang curang maka yang bersangkutan akan memperoleh bencana.\"Siapa yang berproses dengan cara tidak benar, siapa yang berproses dengan menanam angin akan menuai badai,\" ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Centre TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat.Pria asal Yogyakarta itu menekankan bahwa seluruh pihak menghindari cara-cara curang dalam berpolitik sebab Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membangun masa depan bangsa dengan jumlah penduduk mencapai 273,8 juta jiwa.Menurut dia, kehadiran Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 justru mendapat sambutan yang positif dari masyarakat.\"Posisi Prof. Mahfud Md. sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik, wasit yang baik di tengah kontestasi liberal antara politisi, antarpengusaha itu diperlukan sosok yang kredibel dan punya integritas,\" katanya.Pasangan Ganjar-Mahfud resmi mendaftarkan diri ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres, Kamis (19/10) siang.Ganjar-Mahfud menjadi bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama pendaftaran.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Gibran Berpotensi Mendampingi Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa partainya akan menerima apa pun hasil rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengenai bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang nantinya akan ditentukan untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.“Siapa pun yang akan diputuskan menjadi cawapres di dalam forum ketua umum itu, seluruh anggota koalisi akan taat dan akan konsekuen menjalankan keputusannya,” kata Eddy menanggapi potensi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang akan mendampingi Prabowo di Jakarta, Jumat.Menurut dia, hingga saat ini di meja rapat KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), tersaji lima nama untuk dipilih mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto di Pemilu 2024.“Kan semua tau, Golkar mengajukan pak Airlangga, pak Yusril didorong oleh PBB, teman-teman yang lain juga mendorong ibu Khofifah, ada dari internal Gerindra mendorong mas Gibran, kami di PAN pak Erick. Jadi sekarang terlihat lima nama terbuka untuk dibahas semua,” ujarnya.Sesuai dengan komitmen awal, kata Eddy, seluruh anggota KIM akan taat dan konsekuen menjalankan keputusan terkait siapa pun yang akan dipilih mendampingi Prabowo.“Kami datang dengan semangat kebersamaan, ya. Sehingga pasti nanti akan duduk bersama dan siapa pun nama yang keluar sebagai pendamping pak Prabowo di pilpres, kami terima,” kata Eddy.Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membahas bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 pelaksanaannya satu atau dua hari ke depan.\"Nanti akan dibahas dalam satu dua hari ke depan,\" kata Airlangga di Jakarta, Jumat.Menurut dia, sudah ada agenda syukuran peringatan HUT Ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dengan demikian, rapat bersama KIM tidak bisa dilakukan pada hari ini.Dua pasangan bakal capres-cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah resmi mendaftar ke KPU RI sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama tahapan pendaftaran, Kamis (19/10).Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Partai Gelora Dukung Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Prabowo Subianto
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Partai Gelora mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Cawapres Gelora Gibran,\" tegas Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya. Jumat (20/10/2023). Sebagai capres dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo telah mengantongi empat nama cawapres dari empat wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Luar Jawa. Pemilihan satu nama cawapres diserahkan kepada Prabowo dan akan dibahas para pimpinan partai KIM. Rencananya, cawapres Prabowo semula akan diumumkan pada awal pekan ini. Namun, hal itu tertunda, karena salah satu parpol KIM, yakni Ketua Umum PAN Zulkili Hasan sedang mengikuti kunjungan Presiden Jokowi ke China dan Arab Saudi. Pengumuman cawapres Prabowo menunggu semua pimpinan KIM hadir. Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ragu mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Ia yakin pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pilpres 2024. \"Ada tiga alasan yang mendasari kenapa Gelora mendukung Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo. Jadi ketika orang berpikir ragu-ragu, kita justru yakin,\" katanya. Ketiga alasan tersebut, menurut Anis Matta, adalah alasan pertama Gibran melanjutkan rekonsiliasi antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasan kedua, Gibran akan menambah kekuatan elektoral Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan alasan ketiga adalah perpaduan generasi, dimana Prabowo adalah calon presiden (capres) tertua, sementara Gibran cawapres termuda. \"Saya kira tiga alasan ini menemukan relevansinya, apalagi kalau bicara rekonsiliasi dan pembelahan yang tajam, yang potensinya juga akan terjadi di Pilpres 2024,\" katanya. Anis Matta menilai mendorong Gibran sebagai cawapres Prabowo, bukan berarti melanggengkan politik dinasti. Di dalam alam demokrasi, tidak dikenal politik dinasti, karena semua dikembalikan kepada rakyat. Ia lantas mencontohkan sepak terjang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani dalam politik, yang dianggap sebagai kelanjutan dinasti politik Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI-5 Megawati Soekarnoputri. \"AHY maju Pilkada DKI (Pilgub DKI Jakarta 2017) kalah kok. Puan juga tidak dicalonkan sebagai capres, karena memang ini urusannya dengan rakyat. Semua ada kalkulasinya, mau anak siapapun, apakah itu anak presiden atau anak orang biasa sama saja,\" jelasnya. Artinya, di dalam sistem demokrasi Pemilu, tidak ada politik dinasti, semuanya setara dan bergantung kepada rakyat, apakah figur yang bersangkutan diterima atau tidak. \"Coba apa kurangnya Puan, dia anak Megawati. Puan juga sudah kampanye mau jadi capres ke sana kemari, sampai membentuk Dewan Kolonel, tetap nggak dipilih sama PDIP, karena memang pertimbangannya adalah elektabilitas,\" katanya. Anis Matta berpandangan tidak boleh ada diskriminasi usia untuk menjadi pemimpin, dengan menghilangkan hak anak muda. Padahal suara anak muda diperebutkan dalam setiap pemilihan atau election. \"Jadi ketika orang sudah menjadi voters di usia muda, maka pada saat yang sama tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjadi pemimpin,\" tegasnya. Kiprah para pemimpin muda, kata Anis Matta, juga banyak dikenal dalam sejarah Islam dan berhasil seperti Umar bin Abdul Azis, Khalifah Dinasti Umayyah dan Muhammad al-Fatih (Mehmed II), Sultan Ustmaniyah, Turki. \"Dalam sejarah Islam pun, pemimpin yang muda-muda banyak, ada Umar bin Abdul Azis itu umurnya 35 tahun waktu jadi khalifah. Jadi kalau jadi presiden atau wakil presiden bolehlah dibawa 40 tahun, tapi kalau jadi nabi harus diatas 40,\" tandasnya. Menurut Anis Matta, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas usia capres-cawapres 40 tahun atau yang menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada pada Senin (16/10/2023), bisa saja dikaitkan dengan isu keluarga Presiden Jokowi agar putra sulungnya bisa maju sebagai cawapres. \"Keputusan MK ini memang gampang dihubungkan dengan isu keluarga, tapi kita mesti melihat hal ini, bukan hanya berlaku di 2024, tetapi juga di 2029 dan seterusnya. Kita harus memandang ini dari sisi keadilan,\" katanya. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan surat tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres cawapres. KPU menyampaikan putusan MK itu bersifat final. Surat tindaklanjut itu terbit 17 Oktober 2023 dan diteken oleh Ketua KPU Hasyim Asy\'ari. Surat KPU itu bernomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023. Surat ini ditujukan ke peserta pemilu 2024. KPU dalam suratnya menyampaikan putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh Dimana hasil putusan MK itu sendiri mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru. Dia mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres. (Ida)
KIM Tidak Pernah Ragu Menentukan Bacawapres Pendamping Prabowo
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak pernah memiliki keraguan dalam menentukan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.\"Siapa yang bilang ragu? Banyak yang pengen menjadi bacawapres Prabowo. Banyak yang pengen, enggak ada yang diragukan, enggak ada keraguan,\" kata Lodewijk Freidrich di Jakarta, Jumat, menanggapi isu sejumlah pihak yang menyebut KIM ragu-ragu dan belum siap menghadapi Pemilu 2024.KIM yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), kata Lodewijk, tidak mau terburu-buru mengambil keputusan terkait dengan pasangan yang akan mendampingi Prabowo Subianto.Menurut Lodewijk, tidak mudah menentukan pasangan bacapres dan bacawapres mengingat banyak orang kompeten yang ingin mendampingi Prabowo. Sementara itu, KIM harus menentukan pilihan pada satu nama yang nantinya dapat menambah dukungan untuk memenangi Pemilu 2024.\"Memangnya gampang menentukan pasangan (bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo), terus tahu-tahu ada yang lebih kompeten lagi gimana. Jadi, tidak perlu terburu-buru,\" ucapnya.Lodewijk berharap agar masyarakat Tanah Air, khususnya para pendukung Prabowo Subianto, untuk bersabar menunggu hasil keputusan dari KIM terkait dengan siapa yang nantinya akan menjadi pendamping Prabowo.\"Banyak yang dipertimbangkan, tunggu saja keputusannya nanti,\" ujarnya.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal nama bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto diumumkan secepatnya setelah para ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) rapat.Dikatakan bahwa kemungkinan nama itu dibuka dalam hitungan jam setelah rapat.\"Mudah-mudahan bukan sehari dua hari, jamlah. Mudah-mudahan,\" kata Sekjen Gerindra saat ditemui di dekat kediaman Prabowo, Jakarta, Rabu (18/9).Terkait jadwal rapat, dia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto masih menunggu semua ketua umum partai ada di Jakarta.Pasalnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan RI masih di luar negeri mendampingi Presiden RI Joko Widodo.Walaupun demikian, Zulkifli Hasan (Zulhas) dijadwalkan tiba di Tanah Air sehari lebih cepat, yaitu pada hari Jumat (20/10). Sementara itu, rombongan Presiden Jokowi pada hari Sabtu (21/10).Pada hari Kamis (19/10), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menjadi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pertama yang resmi mendaftarkan diri ke KPU RI.Selanjutnya pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. turut menyusul menjadi pasangan kedua yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pilpres 2024 pada hari pertama pendaftaran.Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 hingga 25 Oktober 2023.(ida/ANTARA)
Mengenai Isu Gibran Gabung Golkar, Airlangga Sudah Berkomunikasi
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gibran Rakabuming Raka terkait dengan kabar merapatnya Wali Kota Surakarta itu untuk menjadi kader Partai Golkar.\"Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja,\" kata Airlangga di Jakarta, Jumat.Mengenai isu Gibran yang disebut-sebut akan masuk ke Partai Golkar melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Airlangga enggan berkomentar lebih jauh.Airlangga hanya meminta publik untuk melihat ke depan nantinya akan seperti apa, apakah Gibran akan benar bergabung atau tidak.\"Kita lihat saja,\" ucapnya.Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menuturkan bahwa pihaknya memang terus melakukan perekrutan kader untuk bergabung ke Partai Golkar.Namun, terkait dengan isu bergabungnya Gibran, dia meminta untuk menanyakan langsung kepada putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu.\"Kata Gibran apa? Ya, pegang kata Gibran jangan tanya kami,\" kata Lodewijk.Lodewijk menyebut bahwa selama 2 tahun terakhir Partai Golkar sudah merekrut tiga juta orang baru.Ia pun mempersilakan siapa saja yang mau masuk dan bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu.\"Ya kalau ada orang yang masuk, ya, mari, wong kami lagi merekrut orang. Kalau baca di Lampung, satu desa merekrut 100 orang. Siapa saja, teman-teman wartawan juga kalau mau masuk Golkar, ya, okelah, bagus gitu lo,\" ujarnya.Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menepis isu yang menyatakan dirinya akan bergabung dengan Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.\"Iki lho, aku neng kene terus (ini saya di sini terus). Tulisen nggak bener (ditulis saja tidak benar),\" katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/10).Jika namanya keluar pada Rapimnas Partai Golkar mendatang, dia enggan memberikan tanggapan.\"Enggak gimana-gimana,\" katanya.Gibran sendiri sempat santer akan masuk Partai Golkar melalui keanggotaan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang merupakan organisasi masyarakat di bawah Partai Golkar.Mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa anak muda cocok mengenakan baju kuning yang merujuk pada dirinya, dia mengaku cocok mengenakan baju warna apa pun.\"Saya pakai baju warna apa saja cocok,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pejabat dan Pegawai Kemenkopolhukam Diminta Netral
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) 2024 Mahfud MD meminta pejabat dan pegawai di lingkungan kementeriannya untuk netral dan tidak terlibat politik praktis.“Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi calon wakil presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” pesan Mahfud saat memberi arahan dalam apel pagi, dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.Mahfud menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah urusan dirinya pribadi, bukan sebagai Menkopolhukam. Untuk itu, ia meminta pegawai di kementerian itu agar tidak terlibat dalam urusan dukung-mendukung terhadap dirinya.“Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menkopolhukam atau menolak Menkopolhukam, itu soal lain. Urusan cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menkopolhukam,” ucapnya.Bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo itu meminta seluruh pejabat maupun pegawai di Kemenkopolhukam untuk melanjutkan kinerja baik yang selama ini sudah dilakukan.“Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah agar pemilu berjalan netral,” kata Mahfud.Menurut Mahfud, politik yang harus dikembangkan insan Kemenkopolhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan, dan politik ideologis agar ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Menkopolhukam. Politik kita, politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor,” imbuhnya.Pesan tersebut, sambung Mahfud, tidak hanya untuk pemilu presiden dan wakil presiden, melainkan untuk pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah.“Jangan sampai nanti berita ‘Oh Menkopolhukam, Kemenkopolhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah,” kata Mahfud.(ida/ANTARA)
Gibran Batal Nyawapres, Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra ‘Berebut’
Jakarta, FNN – Mungkin sebagian orang sudah menerima broadcast Surat Tidak Pernah Dipidana dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra. Surat tersebut menjadi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. “Ini berarti, terkonfirmasi bahwa putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming batal maju sebagai calon wakil presiden, kendati sang Paman, Ketua MK Anwar Usman, berhasil meloloskannya. Jadi, sang Paman meloloskan tapi batal maju, ini gantian omnya yang maju, yakni Om Erick Thohir,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengawali sebuah pembahasan di kanal You Tube-nya Hersubeno Point edisi Jumat (20/10/23). Batalnya pencawapresan Gibran membuat tokoh-tokoh partai pendukung Jokowi berebut dan adu cepat mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran. Erick Thohir dan Yusril Ihza Mahendra sudah mengurus persyaratan administrasi untuk menjadi calon wakil presiden. Kedunya telah mengurus Surat Tidak Pernah Dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan suratnya ternyata telah diterbitkan pada 16 Oktober lalu. Ini berarti bersamaan dengan keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Namun, ternyata Yusril bergerak lebih cepat karena dia ternyata juga telah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian Mabes Polri, dan telah terbit 12 Oktober, sebelum ada keputusan MK. Ini berarti, tanda-tanda Gibran batal menjadi calon wakil presiden sebenarnya mulai terendus ke publik, setelah Yusril menyatakan bahwa keputusan MK yang meloloskan Gibran cacat hukum. “Ini menarik, karena Yusril pendukung Jokowi dan ada di dalam koalisi Prabowo, tapi menyatakan cacat hukum? Itu bisa dianggap sebagai perlawanan dari dalam,” ujar Hersu. Lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden memang menimbulkan penolakan yang luas dari publik. Bukan hanya oposan Jokowi, tetapi juga dari pendukung Jokowi sendiri, termasuk para buzzer. Penentangan juga datang dari PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa ada karma politik dan mengingatkan filosofi “siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai”. Di kalangan internal pendukung Prabowo, nama Gibran sebagai bakal calon wakil presiden juga ditentang keras. Mereka khawatir jika tetap memaksakan mengusung Gibran maka perolehan suara anjlok. Akibatnya, selain kalah dalam pilpres, juga berdampak serius pada elektabilitas masing-masing partai pendukung Prabowo. Elektabilitas mereka dipastikan akan hancur karena kemarahan publik dan kemarahan internal mereka. Karena soal inilah tampaknya disepakat akhirnya pencawapresan Gibran dibatalkan. Rupanya kabar ini juga sudah sampai ke PDIP sehingga Megawati mengumumkan pencawapresan Mahfud MD, dan Gibran yang semula dipanggil oleh Sekjen PDIP kemudian dibatalkan. Mengapa kemudian pilihannya jatuh kepada Erick, bukan ke Airlangga Hartarto yang jumlah kursinya lebih banyak di DPR, atau figur lain dari luar yang lebih kuat, misalnya. “Erick Thohir ini, Anda harus ingat, sesungguhnya merupakan figur yang sudah disiapkan oleh Jokowi bersama Sandiaga Uno jauh-jauh hari. Ingat, dulu ada dua skenario, yaitu skenario all the president man dan dua calon wakil presiden yang disiapkan oleh Jokowi (Sandiaga Uno dan Erick Thohir). Namun, Sandiaga Uno ternyata tidak berhasil menembus barikade di PDIP sehingga dia terpaksa menerima Mahfud MD menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo),” ujar Hersu mengingatkan. Ketika Gibran gagal maka Erick sebagai pemain cadangan utama yang kemudian dimainkan di kubu Prabowo karena sesuai skenario awal Erick memang disodorkan untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo, sebelum kemudian menguat nama Gibran. Erick sangat dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan bagi Kaesang dan Gibran, dia dianggap sebagai Om. Kita tentu masih ingat ketika Kaesang menikah, Erick menjadi ketua panitianya dan saat itu Erick menyebut bahwa Kaesang sudah dianggap seperti keponakannya sendiri. Jadi, kalau keponakan berarti Kaesang dan Gibran menganggap dia sebagai Omnya. Erick juga punya kerja sama bisnis dengan Kaesang dan Gibran melalui anaknya. Dia juga sudah cukup lama menyiapkan diri memperkuat basis dukungannya dengan merapat ke pengurus besar Nahdatul Ulama. Dia menjadi anggota Banser dan oleh Menteri Agama yang juga ketua Banser dia disebut sebagai Banser yang bersertifikat. Erik juga dipilih sebagai ketua panitia peringatan 100 tahun Nahdatul Ulama. Dengan demikian, kendati Erick adalah NU kawe, namun kontribusinya yang besar ke PBNU bisa membuat dia dipastikan mendapat dukungan yang sangat besar dari NU struktural kalau maju menjadi cawapres Prabowo. “Jadi, bila Erick berpasangan dengan Prabowo maka ketiga cawapres akan memperebutkan suara warga Nahdatul Ulama,” ujar Hersu. Bagaimana dengan Yusril? Meskipun Yusri punya figur personal yang mentereng, tapi sepertinya dia hanya cadangan kedua. Kalau beradu dengan Erick maka Yusril bakal kalah karena Erick didukung oleh PAN dan bermodal banyak. “Jadi, mengapa Erick yang berpeluang besar? Karena dia orang kepercayaan Jokowi, didukung oleh NU struktural, dalam hal ini PBNU, dan disokong oleh PAN. Jadi, kalau Gibran diloloskan menjadi calon wakil presiden oleh pamannya, Anwar Usman, maka ketiga gagal maju digantikan oleh Omnya yang lain, yakni Erick Thohir,” ujar Hersu mengakhiri pembahasannya. (ida)
Cium Kaki Ibu, Pasangan AMIN Lebih dari Sekadar Presiden dan Wakil Presiden
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Cium kaki Ibu, bukan hanya menjadi keyakinan ridho Allah berada pada ridho orang tua. Pasangan AMIN tak ubahnya meminta obat mujarab dari virus kebiadaban pemimpin dan pejabat yang mewabah di republik dekade ini. Bukan pidato Anies yang menggelegar atau jumlah massa rakyat yang menggetarkan saat pendaftaran pasangan AMIN di KPU. Adab dan akhlak Anies-Gus Imin pada momen sungkeman kepada ibunya, merupakan indikator kelayakan moral dan integritas pemimpin yang mengusung perubahan. Bahkan harta setinggi dan sebesar gunung yang dimiliki seorang anak tak akan mampu membalas kebaikan seorang ibu. Betapapun hebat dan tingginya jabatan seorang anak, itu tak akan bisa menggantikan, tak sebanding apalagi menukar apa yang telah diberikan seorang ibu kepada anaknya. Bagi Ibu kebahagiaan seorang anak lebih penting dan utama, meski harus dilakukan dengan pengorbanan apapun. Begitupun bagi seorang anak, keikhlasan dan keridhoaan seorang ibu itu lebih dari cukup untuk membuatnya menjadi manusia yang berarti. Bukan harta, bukan jabatan dan bukan status sosial yang didambakan seorang ibu pada anaknya, tapi tentang nilai-nilai dan makna kehidupan yang lebih prinsip yang diharapkan seorang Ibu yang harus dimiliki oleh semua anak-anaknya. Tidak sedikit anak atau seseorang yang memiliki segalanya di dunia, namun jangankan memberi manfaat pada banyak orang, kehidupan ibunya saja sering terabaikan. Banyak anak atau seseorang yang hidup dengan keterbatasan dan sekedarnya, akan tetapi dengan kesadaran jiwa dan kesadaran maknanya tetap dapat memuliakan ibunya. Pasangan Anies-Gus Imin begitu memesona pada saat pendaftaran capres-cawapres di KPU pada tanggal 19 Oktober 2023. Bukan suasana politik yang menegangkan, bukan pada pidato Anies yang menggelegar, bukan pula jumlah massa yang partisiiatif dan fantastis yang mengiringinya. Momen itu menjadi istimewa dan luar biasa tatkala Anies dan Gus Imin memulai rangkaian pendaftaran capres-cawapres itu dengan sungkeman pada ibunda Anies. Anies dan Gus Imin menundukkan tubuhnya, merendahkan kemanusiaannya dan bersimpuh di hadapan ibunya seraya mencium kakinya. Peristiwa yang bukan saja mengharukan, lebih dari itu menyeruak pesan kesholehan dan ketaatan kandidat presiden dan wakil presiden pada seorang ibu. Mungkin publik lebih fokus mengamati dan menilai salah satu agenda pilpres 2024 itu dengan beragam analisis yang terkait dengan konstelasi dan konfigurasi politik nasional. Pendukung dan lawan politik akan punya apresiasi dan reaksi masing-masing. Politisi, akademisi, dan boleh jadi para pejabat dan pengusaha ikut mencermati dinamika pendaftaran capres-cawapres Anies-Gus Imin. Bisa dianggap biasa saja atau sekedar tradisi, namun sungkeman pasangan AMIN yang diikuti cium kaki pada Ibunda Anies menjadi berbeda dan begitu berarti. Ya begitu berarti karena menunjukkan ahliak kedua pemimpin, terutama saat negara diselimuti ketidakwarasan dan pelbagai penyimpangan. Adab pasangan AMIN menjadi diferensiasi terhadap fenomena krisis moral dan miskin integritas pada kebanyakan pemimpin dan pejabat dalam rezim pemerintahan selama hampir satu dekade ini. Bukan cuma mengebiri demokrasi dan memanipulasi konstitusi, rezim pemerintahan begitu gersang dari kehadiran moral dan integritas. Menghalalkan segala cara demi syahwat kekuasaan dan menjadi gerombolan pemimpin tanpa adab dan akhlak. Anies dan Gus Imin dihadapkan pada realitas itu membawa harapan perubahan dan Indonesia yang lebih baik. Pasangan AMIN, terutama pada figur Anies terasa menjadi istimewa karena lebih banyak menampilkan sisi-sisi pribadinya yang humanis dan populis. Dalam badai kritik dan hujatan di tengah kontestasi pilpres 2024, Anies tetap bergeming dan bersabar menghadapinya. Tak ada respon negatif, tak ada sakit hati dan tak ada sedikitpun rasa dendam terhadap upaya mendawngreed dan pembunuhan karakter terhadap seorang Anies selama ini. Anies tetap menampilkan jatidirinya yang tenang, santun dan optimis dalam terpaan gelombang isu, intrik dan fitnah yang keji. Anies seperti dalam pidato pendaftaran capres-cawapresnya, tetap yakin dan bahkan meminta maaf mengecewakan orang-orang yang telah pesimis terhadap dirinya. Lebih dari sekadar rekam jejak, rekam karya dan rekam prestasi. Lebih dari sekedar kematangan dan kualitas behavior dalam kepemimpinannya. Lebih dari keyakinan dan optimisme membawa bangsa ini untuk keluar dari situasi krisis dan ketidakwarasan dalam penyelenggaraan negara. Anies dan Gus Imin bukan sekedar membawa janji-janji dan harapan perubahan. Anies dan Gus Imin telah telah memulai sesuatu yang jauh lebih fundamental dan radikal sebelum menjadi Presiden dan wakil Presiden. Bahwasanya Pasangan AMIN telah memberikan edukasi sekaligus pencerahan, seperti memberi sinyal sepatutnya adab dan akhlak menjadi hal yang prinsip dan utama bagi semua anak bangsa terutama pada seorang pemimpin. Dengan mencium kaki ibu, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menjadi lebih dari sekedar presiden dan wakil presiden bahkan sebelum pilpres 2024 dimulai. Perubahan rakyat, negara dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik, dimulai dari perubahan adab dan akhlak para pemimpinnya. (*)
POPULER
