POLITIK
Keamanan IT KPU Harus Diperkuat, Waspadai Sabotase Rekapitulasi Suara Pemilu
Jakarta | FNN - Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan audit keamanan IT secara menyeluruh, memperkuat perlindungan data-data pemilih agar tidak disalahgunakan saat pemilihan suara nanti. \"Rekayasa data rekapitulasi dimungkinkan, pertama karena artinya sistem keamanan TI, internet platform maupun database KPU dalam posisi tidak aman,\" tegas Heru pada Jumat (1/12/2023). Modus yang bisa dilakukan adalah dengan mencatut data, membuat KTP siluman, dan mencoblos pada menit-menit terakhir sebelum TPS dibuka. \"Bisa jadi akan membuat KTP palsu yang akan digunakan saat pencoblosan pemilu 2024 an pilpres pada 14 Februari mendatang. Ini harus diantisipasi, karena biasanya ketika menjelang penutupan suara, 1 jam sebelumnya, dimungkinkan orang yang belum memili bisa memilih, yang tidak terdaftar bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP,\" ungkap Heru. Dan biasanya mereka akan menggunakan KTP tersebut bukan di wilayah DPT. Selain itu, ada metode lain yang tidak kalah jahat, bisa mengacak-ngacak Pemilu kita. \"Dan selain data yang diambil, dengan hacker masuk ke sistem KPU, maka ya bisa saja nanti mereka mengacak-acak sistem IT KPU lainnya termasuk rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga masalah ini jangan dianggap sepele, tapi harus diperkuat keamanan siber dan keamanan datanya,\" tegas Heru. \"Kita harus antisipasi pemilu 2024 ini , pilpres, menjadi pemilu dan pilpres yang berkualitas,\" tambah Heru. Belajar dari kasus hacker Jimbo, Heru merasa KPU tidak melindungi data-data mereka dengan baik. \"Memang kalau kita lihat data-data tersebut, secara data yang formatnya memang sudah tidak melakukan enkripsi, artinya ada ada kelalaian KPU, harusnya data tersebut dilakukan enkripsi,\" jelas Heru. Maka tidak heran jika data-data ini mudah diretas. Untuk itu, Heru tetap mendorong KPU melakukan audit IT menyeluruh. \"Memang biasanya kalau ada peretasan biasanya perlu dilakukan audit keamanan IT secara menyeluruh. Jadi memang ada prosedur yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana kebocoran terjadi dan dari mana kebocoran. Apakah juga KPU sudah melakukan hal hal yang memang berupaya untuk mencegah kebocoran tersebut terjadi,\" jelas Heru. Lebih Jujur Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay meminta agar KPU tidak menganggap sederhana persoalan kebocoran data pemilih dari website KPU. Kabar kebocoran itu bisa memicu respons publik dan berimbas pada kepercayaan publik terhadap muruah lembaga, bahkan memunculkan persepsi negatif di mata publik. \"Memang kita jangan menganggap enteng bahwa satu hal itu berdiri sendiri. Jadi bisa merembet ke hal yang lain. Ini kan persoalan kepercayaan, persoalan persepsi,\" ungkapnya. Saat ini, publik tengah dilanda kekhawatiran terkait data mereka yang ada di server KPU dan lebih luas pada legitimasi hasil pemilu. Menurut Hadar, adanya anggapan bahwa kebocoran data bisa memengaruhi hasil pemilu adalah persepsi publik saat merespons kerentanan sistem KPU. Kendati demikian, Hadar menilai terlalu jauh untuk mengaitkan kebocoran data pemilih dengan rekayasa hasil pemilu. \"Bahwa data ini kemudian bisa dimanfaatkan ke suara, itu agak jauh. Kalaupun ada pemanfaatan, tetap ada sistem-sistem, benteng-benteng yang memagari suara yang diberikan. Tapi kalau persoalan persepsi orang, pemahaman orang, itu kan tidak semuaya tahu secara rinci,” tambah komisioner KPU periode 2012-2017 itu. \"Data suara kan belum ada, suara baru nanti terbentuk. Jadi tidak menyambung. Jadi jauh kalau toh ada sambungannya,\" terusnya. Menurutnya, KPU tidak bisa lagi menjawab persoalan tersebut dengan normatif. KPU harus bersikap terbuka dan memberikan penjelasan gamblang terhadap kejadian tersebut. \"Bagi saya, kejujuran itu menjadi penting, cepat, dan kemudian membuka sebetulnya apa yang terjadi. Sehingga masyarakat semua akan paham. Keterbukaan itu penting, selain melibatkan banyak pemangku kepentingan lain di luar yang punya kompetensi, para akademi, ahli IT, profesional IT. Jadi jangan hanya mengandalkan lembaga negara, tapi terbukti (kebocoran data),\" pungkasnya. (Sur)
Jangan Salah Pilih Capres agar Reformasi Tidak Kembali ke Titik Nol
Jakarta | FNN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk bijaksana menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menambahkan, jika salah pilih, maka cita-cita reformasi terancam hilang. \"Mengingatkan bagi semua warga yang berhak memilih jangan lupa akan rekam jejak buruk calon pemimpin di masa lalu, yang belum jelas pertanggungjawaban hukum dan moralnya. Jika warga masyarakat salah memilih maka kita akan kembali harus memperjuangkan reformasi yang sekarang terancam hilang oleh ambisi kekuasaan tanpa moralitas ini,\" tegas Petrus pada wartawan, Kamis (30/11/2023). Dalam pidatonya Megawati di Jakarta beberapa waktu lalu, mantan Presiden RI ke-5 ini mengingatkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah untuk membatasi kekuasaan. Sebagai sebuah amandemen, aturan tersebut mestinya cukup diikuti, dan tidak boleh dilanggar. \"Sebagai seorang mantan Presiden RI dan sebagai Ketua Umum Partai nasionalis terbesar di Indonesia, pernyataan keras Bu Mega dalam Rakernas PDIP soal pentingnya praktek bernegara tetap berada dalam frame konstitusi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat,\" jelas Petrus. Harus ada orang-orang yang mengingatkan maksud dan tujuan kita bernegara, menjalankan demokrasi dan melaksanakan Pemilu yang Jurdil. \"Menjaga demokrasi yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, terutama lewat pemilu yang jujur, adil dan bebas tanpa ada pemaksaan kehendak, tanpa ada kecurangan, tanpa intimidasi, dan sebagainya,\" kata Petrus. Gelaran kampanye Pemilu sudah dimulai. Semua pihak harus menjunjung prinsip-prinsip Pemilu tanpa intervensi. \"Prinsip-prinsip pemilu harus ditegakkan, karena Indonesia adalah negara hukum menuntut adanya pemilu yang jujur dan damai, peradilan yang bebas tanpa intervensi, perlindungan terhadap HAM dengan tetap menghargai pembatasan yang dilakukan oleh UU untuk menjamin HAM orang lain,\" tandas Petrus. Kesadaran Masyarakat Dalam kesempatan terpisah, pakar politik Prof. Ikrar Nusa Bakti menilai berbagai upaya intervensi di bidang hukum dan politik yang terjadi akhir-akhir ini untuk melanggengkan sebuah kekuasaan telah membahayakan demokrasi Indonesia. \"Kami yang selama ini selalu bersuara keras itu bukan kita ingin menginjak konstitusi tapi kita ingin presiden menghormati konstitusi dan mengembalikan demokrasi pada rel yang benar. Ini bukan lagi haus kekuasaan tapi benar-benar seperti kata orang Jawa bilang adalah gragas, artinya rakus,\" tandasnya di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Mantan Duta besar Indonesia untuk Tunisia ini menegaskan, \"Berpolitik itu harus ada etika!\" Etika itu sangat penting dan erat kaitannya dengan daya tahan politik. Dia menambahkan bahwa kita harus berhenti berpikir bahwa semua orang Indonesia \'memiliki niat baik\'. Dia mengkritisi tajam sikap-sikap politik Joko Widodo yang berlaku seperti seorang raja sekarang ini. \"Untuk itulah, saya berharap agar masyarakat bisa melihat dan sadar akan adanya upaya-upaya menciderai demokrasi bangsa. Hal itu berbahaya bagi masa depan Indonesia, sehingga diperlukan kekuatan bersama,\" pungkasnya. (Sur)
Didukung Tiga Gubernur, Pasangan Prabowo-Gibran Optimistis Menangi Kontestasi di Jatim
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak saat ini tengah mengarahkan pandangannya untuk membaca \'fenomena Gibran\' dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto itu, tidak hanya menggerus basis suara PDIP di Jawa Tengah, tapi juga mengalahkan klaim atas kepemilikan suara tradisional di Jawa Timur (Jatim). \"Kita memang sedang membaca fenomena gibran ini dimana-mana cukup mengagetkan. Saya sendiri menganggap memang di Jawa Timur sedang terjadi guncangan yang cukup kuat,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema \'Kemana Suara di Jawa Timur: Muhaimin atau Gibran?, Rabu (29/11/2023). Menurut Fahri, kehadiran Gibran telah menggeliatkan suara pemilih pemula, milenial dan zelenial yang cukup masif. Sebab, Gibran dianggap sebagai politisi muda yang berani, sehingga kontroversi-kontroversi di tingkat pusat dilupakan. \"Rupanya Gibran itu cukup menyentak akar rumput pemilih pemula dan pemilih muda. Nah, saya kira ini menarik untuk dibedah. Gibran ini merepresentasikan pemilih baru, pemula, mileinal dan zelenial yang mampu mengalahkan klaim-klaim tradisional tentang kepemilikan suara di Jawa Timur. Afiliasi-afliasi berbasis tradisional itu dikalahkan,\" ujarnya. Fahri menduga akan ada mobilisasi pemindahan pemilih ke pasangan Prabowo-Gibran yang cukup besar dalam 20 hari terakhir masa kampanye. Sekarang, katanya, baru pada tahap awal pendahuluan. \"Selain kehadiran mas Gibran yang membuat guncangan di Jawa Timur. Pak Prabowo juga memiliki basis pengenalan yang luas di kalangan kiai dan santri di basis-basis pesantren sejak dulu. Makanya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu kawannya Pak Prabowo,\" katanya. Fahri juga mengatakan, elektabilitas suara PDIP salah satu pemenang di Jatim, berikut suara capresnya akan terguncang hebat, karena kemenanganya selama ini ada kontribusi dari Jokowi bakal terganggu. \"Dengan adanya Mas Gibran yang dianggap terafiliasi langsung dengan Pak Jokowi, maka elektablitas PDIP yang dipengaruhi dan dikontribusikan oleh Pak Jokowi, akan guncang juga mengganggu basis suara capres nomor 3,\" katanya. \"Nah, terkait calon nomor 1, terutama Pak Muhaimin Iskandar, dimana afiliasi cukup besar kepada PKB di Jawa Timur. Tetapi kita temukan justru afiliasi terhadap pribadi Pak Muhaimin selama ini tidak terlalu besar,\" imbuhnya. Ia menambahkan, Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas di Jawa Timur sebagai kekuatan politik baru di Jatim, karena dukungannya kepada calon presiden (capres) Prabowo Subianto. \"Battleground di Jawa Timur selama ini menjadi persaingan PDIP dan PKB, dan sekarang masuk Gerindra. sebagai kekuatan baru. Dugaan saya Partai Gerindra akan mendapatkan coat-tail effect Pak Prabowo,\" pungkas Fahri. Menanggapi hal ini, Co-Kapten Timnas AMIN Jumhur Hidayat mengaku tidak percaya terhadap hasil-hasil survei yang selalu menempatkan elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan perolehan suara paling rendah. \"Saya tidak percaya dengan lembaga survei, bahwa apapun yang disampaikan buat saya tidak ada artinya. Kenapa dari fakta-fakta yang ada berbicara lain. Saya kasih contoh soal Sudirman di Jawa Tengah beberapa hari menjelang pencoblosan hanya mendapatkan 13-14 persen. Tapi begitu nyoblos dapat 43 persen,\" kata Jumhur. Tiga Gubernur Dukung Prabowo-Gibran Sementara itu, Ketua Pengarah Tim Kampanye Daerah Jatim Anwar Sadad mengatakan, Gubernur Jatim Khofifah Indah Parawangsa bersama dua mantan gubernur, Soekarwo (Pak Dhe Karwo) dan Imam Utomo siap memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. \"Di TKD Jatim itu ada tiga gubernur, ada Imam Utomo, Pak Dhe Karwo dan Ibu Khofifah. Sehingga memberikan optimisme, bahwa ketokohan dan figur dua orang ini akan memberikan spririt di Jawa Timur,\" kata Anwar. Apalagi, kata Anwar, dari Pemilu ke Pemilu, pemenang suara di Jatim selalu berubah-ubah. Yakni pernah dimenangkan PDIP, PKB dan Partai Demokrat, itu menandakan bahwa kontestasi partai politik di Jatim begitu dinamis. \"Satu hal yang memberikan kami optimisme, terlepas dari fahta bahwa dua paslon di sebelah mewakili dua entitas yang tidak dimiliki paslon nomor 2, yaitu Jawa Timur dan NU. Tapi justu dengan itu kita punya optimisme,\" katanya. Pertama soal Jatim, menurut Anwar, pemilihan Gibran sebagai pendamping Prabowo adalah pilihan strategis untuk memenuhi kebutuhan mengenai tren pemilih muda di masa depan. Sebab, hal itu tidak hanya sekedar menjadi jargon, karena 56 persen pemilih milenial dan negeri z yang menjadi pemilih di Pemilu 2024. Mereka tumbuh bukan melalui sekat-sekat promodialimse dan identitas. \"Mereka tumbuh dari masyarakat yang tidak tumbuh dari mana mereka berasal, tapi yang paling penting adalah kompetisi mereka miliki. Inilah pentingnya menggandeng Mas Gibran,\" katanya. Sedangkan yang kedua soal Nahdtul Ulama (NU), lanjut Anwar, hubungan Prabowo dengan nahdliyin selama ini sudah cukup dalam terjalin sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. \"Seperti kata Pak Fahri Hamzah, itu sudah terjalin sejak Pilpres 2014, 2019 dan hubungan dengan para kiai dan tokoh-tokoh NU selama telah di maintance secara substantif. Misalkan 15 Anggota DPRD Partai Gerindra di Provinsi Jawa Timur, itu 11 orang merupakan kader-kader NU. Jadi kader NU itu diapresiasi, diberi ruang oleh partai yang kelahirannya tidak dari rahim NU,\" katanya. Selain itu, para Ketua DPD/DPW Jatim partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran juga merupakan kader NU seperti Ketua DPW Partai Gelora Jatim Muhammad Sirot. Sehingga dalam pandangan publik, akan lebih substantif memberi ruang kepada kader NU untuk berkiprah di partai yang kelahirannnya bukan difasilitasi NU. \"Itu jauh lebih subtantif, daripada mengambil sekedar identitas NU, jargon-jargon NU, tetapi dalam praktiknya tidak memberikan ruang yang besar kepada NU. Inilah optimisme kami, kehadiran kader NU di partai pendukung Pak Prabowo akan memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo-Gibran,\" tandasnya. (Ida)
Soal Gemoy, Mahfuz Sidik: PKS Terbukti Plin-Plan
JAKARTA | FNN - Tidak lama setelah Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman Sohibul Iman mengkritik \'gemoy\', justru beredar poster iklan kampanye PKS memakai figur anak gemoy. Menanggapi temuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz sidik menyebut PKS plin-plan. \"Apa yang diomongin dengan apa yang dijalanin beda terus. Nggak jelas,\" kata Mahfuz dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023). Dalam poster iklan kampanye PKS itu, anak gemoy terlihat tengah mengendarai motor, menggunakan helm dan jaket orange bertuliskan angka 8 dan logo PKS Sementara di kanan-kirinya, anak gemoy tersebut tengah membawa kantong belanjaan berisi bahan pangan. Sedangkan di plat nomor bertuliskan PKS Menang: Pangan Murah, Kerja Gampang, Sehat Muda. Sebagai mantan kader PKS, Mahfuz mengetahui betul kalau PKS sering mengeluarkan janji-janji bombastis yang hampa. Dimana sejak awal sudah mengetahui, bahwa janji tersebut tidak dapat diperjuangkan dari awal, tapi tetap dijanjikan. \"Seperti janji SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera. Itu sejak awal memang sudah tahu tidak diperjuangkan dengan undang-undang, tapi tetap dijanjikan demi meraup suara,\" katanya. Menurut Mahfuz, masalah SIM dan STNK itu, memang tidak bisa ditetapkan dengan undang-undang, karena merupakan kewenangan dengan pemerintah daerah. Sebab, berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga aturan SIM seumur hidup dan bebas STNK itu ditetapkan Peraturan Daerah (Perda). Tetapi faktanya, hal itu tidak terbukti, hanya sekedar janji-janji PKS untuk meraup suara di Pemilu saja. \"Kan waktu itu, ada tiga yang jadi gubernur dari PKS. Ada DKI yang sekarang jadi calon presiden (Anies Baswedan), NTB (Zulkiflimansyah), Sumbar Irwan Prayitno, belum lagi yang wali kota. Kenapa SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan tidak diperjuangkan di wilayah itu,\" katanya. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, lanjut Mahfuz, dimana gubernurnya yang merupakan kader PKS justru menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan tertinggi daerah. \"Jangankan membebaskan pajak bermotor, faktanya Zulkiflimansyah selama menjadi Gubernur NTB tiap tahun justru menaikkan pajak motor,\" katanya. Jika PKS serius terhadap janji memperjuangkan SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) seperti yang disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Pemilu 2019 lalu, bisa dijalankan oleh kadernya yang menjadi kepala daerah. \"Sekali kebijakan Samsat adalah kebijakan gubernur, bukan kebijakan pusat. Harusnya program kampanye PKS bisa dilaksanakan di daerah yang kadernya menjadi kepala daerah. Bukan malah sebaliknya, gubernur justru tiap tahun menaikkan pajak motor,\" ungkapnya. Artinya, untuk merealisasikan janji-janji bombastis PKS yang hampa itu, kata Mahfuz, tidak perlu menunggu berkuasa di tingkat pusat terlebih dahulu, misalkan menjadi partai mayoritas di DPR atau menjadi Presiden. \"Tapi PKS bisa menjalankan program kampanyenya di daerah daerah yang PKS menjadi kepala daerah. Itu dengan catatan kalau PKS tidak plin-plan,\" tegas Mahfuz. Sekjen Partai Gelora ini juga menyindir soal perbedaan sikap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, yang didukung PKS dan Sekjen PKS Aboebakar Alhabsyi soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur. \"Capresnya menolak IKN dan ingin tetap Ibu Kota tetap di Jakarta, sementara Sekjen PKS mendukung pemindahan IKN. Jadi yang bener ini yang mana, apakah yang disampaikan capresnya atau partai pendukung capresnya,\" pungkas Mahfuz. (Ida)
Kecurangan Pemilu Masif, Kemunduran Demokrasi Tidak akan Terhindarkan
Jakarta | FNN - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menyebut sikap penguasa saat ini mau seperti penguasa di masa Orde Baru. Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pernyataan Megawati ada benarnya jika berkenaan dengan kemunduran demokrasi, namun belum sampai pada pengulangan pada apa yang terjadi di era Orde Baru. \"Kita akui bahwa ada kemunduran dalam kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi mengatakan penguasa sekarang ini bertindak seperti orde baru masih belum,\" tegas Bonar di Jakarta, Rabu (29/11/2023). Menurutnya, sekarang ini memang ada sejumlah kejadian yang mencederai demokrasi. Namun, di sisi lain, masih ada pula kebebasan di negeri ini. \"Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan juga oposisi masih ada,\" ujarnya. Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa menegaskan pernyataan Megawati sebagai respons atas kondisi politik terkini. Pidatonya juga menyiratkan kekecewaan, kegelisahan, dan tanggung jawab moral. \"Saya kira ini respons Megawati melihat situasi atas konstelasi politik yang begitu dinamis dan cukup alot. Menurut saya respons Megawati lebih pada political surprise yang terjadi hingga hari ini. Sehingga pidatonya menurut semiotika politik juga bisa diartikan sebagai bentuk dari kekecewaan, kegelisahan, dan di samping posisinya sebagai Presiden ke-5 RI tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menanggapi atau merespons situasi yang terjadi,\" ungkapnya. Kendati demikian, memang tidak bisa dipungkiri saat ini terjadi preseden buruk yang mengarah pada era Orde Baru. \"Dari peristiwa-peristiwa politik atau preseden politik yang terjadi, ada arah ke sana. Bahwasanya ada proses-proses di mana terjadinya intervensi politik atau penguasa terhadap suprastruktur politik lainnya atau lebih pada lembaga-lembaga negara,\" tambahnya. Pemilu saat ini dibayang-bayangi dengan isu netralitas aparat penegak hukum hingga aparatur negara yang dimobilisasi untuk mendukung dan memenangkan calon tertentu. “Saya kira ini adalah suatu preseden yang bisa diasosiasikan dengan insiden-insiden politik yang ada di era Orde Baru,\" jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekesalannya kepada situasi politik saat ini. \"Mestinya Ibu nggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru,\" kata Megawati di Jakarta. Pada pidato lainnya, Megawati mengajak masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya. Dan bijaksana menggunakan hak pilihnya. \"Kalau mau memilih pemimpin apa sih yang dilihat? Jangan hanya supaya dia nyoblos. Pilihlah yang baik yang bisa memimpin yang menaungi semuanya. Yang track record politiknya bukan hanya teori tapi punya pengalaman,\" tegas Megawati. Kekecewaan Beralasan Pengamat Politik dari Universitas Negeri Veteran Jakarta Danis TS mengatakan berapi-apinya pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP bukan tanpa alasan. \"Sangat bisa dibenarkan, karena kondisi pemilu 2024 memang sangat berbeda, benturan politik dan kepentingan yang sangat kuat namun semuanya sangat berhati-hati untuk menjaga stabilitas politik dan negara,\" kata Danis. Sikap Mega yang kritis, mencerminkan isi hati, kegundahannya melihat situasi politik hari ini. \"Dinamika masyarakat terasa sangat anomali,\" sebut Danis. Retaknya hubungan Megawati dengan Presiden Jokowi ditenggarai Danis membawa perubahan besar di partai berlambang Banteng ini. \"Ditengah berbagai Kontrovensi, elektabilitas Ganjar-Mahfud melemah, banyak relawan dan kader yang yang berpindah,\" ungkap Danis. Pekerjaan Rumah bagi PDIP untuk memenangkan Banteng ditengah maraknya penyelewengan kekuasaan dan penggunaan alat-alat negara pada Pemilu Kali ini. \"Pertanyaan pentinya adalah sejauhmana ibu megawati ,PDIP dan koalidi serius melakukan perlawanan politik?\"kata Danis. Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indodata ini menjelaskan, ada beberapa opsi yang dapat dilakukan PDIP sebagai upaya politik perlawanan yang dilakukannya. \"Menarik semua menteri PDIP dan koalisi dari Kabinet. Menyusun Koalisi baru pasca pemilihan putaran pertama, jika Ganjar-Mahfud masuk putaran kedua, Semua timnya harus bersiap menerima semua kelompok Anies, dan jika sebaliknya semua harus masuk dan bergabung dengan koalisi Amien,\" tambah Danis. Namun diatas kepentingan pemenangan Pemilu, Danis percaya baik PDIP maupun koalisi lain memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ketentraman bangsa. \"Betapapun beratnya Kondisi dan kompetisi pada pemilu 2024 semua komponen harus bersatu pasca pemilu dan melanjutkan agenda-agenda kebangsaan,\" pungkas Danis. (Sur)
Partai Gelora Perjuangkan Program Kuliah Gratis agar Bonus Demografi Tidak Layu
JAKARTA | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora akan mendorong kebijakan program kuliah gratis sebagai alat perjuangan untuk menciptakan masyarakat berpengetahuan yang memiliki basis dasar pendidikan tinggi. \"Sebab, jangan sampai bonus demokrasi ini menjadi layu, karena yang ada hanya orang umur muda, tapi kapasitasnya rendah. Energinya besar, tapi pengetahuannya sedikit karena pendidikannya rendah. JIka itu terjadi, maka tidak akan bisa memikul cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode dengan tema \'Memperjuangkan Kuliah Gratis\' yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV pada Senin (27/11/2023) malam lalu. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar ini, Anis Matta menegaskan, bahwa bonus demografi tidak boleh hanya dilihat sebagai hadiah sejarah saja, karena dalam struktur populasinya yang dominan adalah orang muda. \"Tetapi dengan bonus demografi itu, kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan agar bonus demografi tidak menjadi beban negara. Tetapi ini harus ada poltical will atau keinginan politik dan tekad politik dari pemerintah,\" katanya. Pemerintah, kata Anis Matta, harus menjadikan program kuliah gratis ini sebagai program prioritas. Sehingga nantinya, basis dasar pendidikan manusia Indonesia lebih tinggi, tidak lagi jenjang SMA, tapi sudah jenjang S1 (sarjana). \"Program beasiswa saja tidak cukup, itupun sifatnya juga terbatas. Tapi kalau ini, kita wajibkan semua orang kuliah, kita buat kebijakan kuliah gratis. Kalau ini bisa dieksekusi, Insya Allah akan menjadi moment of luck, momen keberuntungan bagi pemerintah,\" katanya. Generasi yang mendapatkan kebijakan kuliah gratis, lanjut Anis Matta, akan mengenang sepanjang hidup, karena dia tidak termasuk bagian 30 persen generasi yang tidak bisa menikmati pendidikan tinggi. \"Ini yang akan menciptakan moment of luck seperti Pak Harto (Presiden Soeharto) yang membuat SD Inpres. Saya, Bang Miing, Pak Fahri Hamzah itu produk SD Inpres. Jadi yang diingat dari Pak Harto iti bukan banyaknya bendungan yang diresmikan, tapi karena SD Inpres yang kita ingat,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, kuliah gratis adalah bagian dari revolusi pendidikan dalam menyiapkan manusia Indonesia yang unggul, selain mencegah stunting dengan merawat ibu hamil hingga asupan gizi pada anak, serta program sekolah full day dan makan siang gratis hingga SMA. \"Kuliah gratis ini adalah persoalan riil kita sekarang dan ini yang harus menjadi prioritas, kalau kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan. Kalau berbicara anggaran, Itu anggarannya bisa kita adakan, yang penting ada political will menjadikannya sebagai prioritas,\" katanya. Sebagai mantan Wakil Ketua DPR yang mengkoordinatori bidang anggaran, Anis Matta mengaku tahu betul bagaimana cara menghemat anggaran negara. Sebab, banyak anggaran tidak berguna yang hanya sekedar buang-buang duit, bisa disisir dan dialihkan untuk program lebih produktif seperti kuliah gratis. Apalagi sejak era reformasi, pemerintah juga telah menetapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen di APBN, sehingga program kuliah gratis tersebut bukan hal mustahil. \"Jadi yang lebih penting itu, bukan sekedar anggaran, tapi political will pemerintah, anggaran bisa menyusul. Sebab, ketika sudah menjadi prioritas, kalau tidak ada anggarannya, kita bikin penghematan di tempat-tempat lain,\" katanya. \"Saya pernah menjadi koordinator anggaran di DPR, bahwa anggaran kita yang tidak efisien tidak efektif itu, terlalu banyak. Kalau kita lebih detil saja, menyisir program-program yang tidak berguna sekedar buang-buang duit, lalu dialihkan semua anggaran itu ke yang produktif, Insya Alah akan ketemu jalannya kebijakan kuliah gratis. Itu bisa, kata kuncinya adalah di political will,\" pungkasnya. (Ida)
Sindir Gimik 'Gemoy', Mahfuz Sidik: PKS Kayaknya Lupa Ingatan?
JAKARTA | FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik bereaksi keras menanggapi pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang menyidir penggunaan gimik \'gemoy\' oleh calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk meraup suara pada Pemilu 2024. \"Saya menduga, PKS ini sepertinya lupa ingatan, kalau mengkritik Pak Prabowo. Padahal di setiap Pemilu, PKS-lah yang paling sering main gimik. Gimik-gimik Itu dibuat langsung secara resmi oleh PKS sebagai partai,\" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023). Menurut Mahfuz, salah satu gimik yang dibuat PKS adalah program SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019 lalu. Gimik ini telah menaikkan suara PKS pada Pemilu Legislatif 2019. \"Mana buktinya, kan nggak ada sampai sekarang. Itu berarti soal SIM seumur hidup itu gimik saja dalam kampanye. Kalau soal gimik, PKS itu ahlinya, bukan Prabowo,\" katanya. Mahfuz juga mengingatkan agar PKS tidak lupa ingatan, bahwa pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 lalu, PKS mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ketika itu, yang mengarahkan dukungan adalah Sohibul Iman selaku Presiden PKS. \"Jadi kalau PKS sekarang mengkritik Prabowo dibilang tidak punya ide atau gagasan, padahal Pemilu 2014 dan 2019 mengusung calon presiden Prabowo Subianto. Kalau Prabowo tidak punya ide, ngapain didukung dulu sama PKS,\" kilahnya. Dengan dua hal itu, Mahfuz kembali menegaskan, bahwa PKS dan Sohibul Iman lupa ingatan. Ia menilai Sohibul sengaja menebar gimik untuk melakukan serangan secara pribadi kepada Prabowo Subianto, yang dinilai memiliki ide lebih baik dan punya narasi besar dibandingkan capres yang didukungnya. \"Pak Prabowo itu justru capres yang punya ide dan gagasan, dibandingkan capres lainnya. Itu sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan sejak dulu. Dalam kampanye juga sudah ada 17 program prioritas Prabowo dan 8 program cepat Prabowo. Itu semua program dan ide, bukan gimik,\" katanya. Sekjen Partai Gelora menegaskan, bahwa gimik \'gemoy\' tersebut bukan berasal dari Prabowo maupun tim kampanyenya, tetapi merupakan penyebutan dari nitizen yang merasa gemas melihat sosok Menteri Pertahanan itu. \"Jadi gemoy itu bukan ide Pak Prabowo, juga bukan dari TKN, itu dari nitizen. Kalau PKS mau marah , silahkan ke nitizen. Kalau marah, marah ke nitizen, nggak perlu buat gimik-gimik, kita tahu siapa PKS,\" pungkas Mahfuz Sidik. Sepertu diketahui, dalam acara \'Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024\' di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023) lalu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyindir pihak yang menggunakan gimik \'gemoy\' dan \'santuy\' untuk meraup suara pada pemilu 2024 dan tak mau beradu gagasan. \"Sekarang ada istilah gemoy, santuy, seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat,\" kata Sohibul. (Ida)
Anis Matta Yakin Pemilu 2024 akan Jauh Lebih Damai Dibandingkan Pemilu 2019
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Pemilu 2024 akan jauh lebih damai dibandingkan pelaksanaan pemilu sebelumnya, terutama Pemilu 2019. \"Saya yakin betul Pemilu 2024, Isya Allah jauh berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 terutama dari sisi keamanan juga dari sisi penegakan hukum,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (27/11/2023). Menurut Anis Matta, Pemilu 2024 lebih terbuka dan memungkinkan adanya kontrol publik yang kuat apabila terjadi kecurangan dalam proses Pemilu. \"Karena itu, saya yakin bahwa Pemilu kita kali ini agak jauh lebih damai dan jauh lebih terbuka. Kontrol publik atas kemungkinan terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pemilu juga juga jauh lebih kuat,\" katanya. Anis Matta berharap agar semua pihak menyambut Pemilu 2024 ini dengan suka cita dan gembira. Sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai, terbuka dan adil. \"Mudah-mudahan kita menghadapi Pemilu 2024 ini, dengan hati yang lapang, dengan hati riang gembira, dan semangat menyelenggarakan Pemilu ini secara damai, terbuka dan adil,\" pungkas Anis Matta. Pada Senin (27/11/2023), Badan Pangawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar acara Deklarasi Pemilu Damai yang dihadiri para pimpinan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dan tiga kandidat pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presifen (cawapres). Deklarasi Pemilu Damai Bawaslu digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, sekaligus menjadi Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Kampanye Pemilu 2024. Sementara acara Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai digelar digelar di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Sebab, KPU akan memulai jadwal masa kampanye mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Anis Matta terlihat hadir dalam Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Bawaslu. Anis Matta didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Namun, saat Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai di KPU ini, Partai Gelora diwakili oleh Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Dalam kesempatan ini, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik menandatangani Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai. Selain itu, tiga pasangan capres-cawapres juga mendatangani Deklarasi Kampanye Pemilu 2024 Damai. Sebelumnya, di Bawaslu mereka juga menandantangani Deklarasi Pemilu Damai Partai Gelora sendiri menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Sedangkan pasangan capres-cawapres yang didukung dalam Pilpres 2024, adalah pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Ida)
Fahri Hamzah: Politik Aliran Tak Ada Untungnya, Harus Diakhiri!
JAKARTA | FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut jika politik aliran dan ekstrim kiri-kanan dalam politik Indonesia, harus diakhiri. Alasannya, karena praktik politik seperti itu, tidak berdasar dan tidak menguntungkan secara nasional. \"Saya adalah korban dari politik aliran dan pembelahan ekstrim pada 2 (dua) pemilu terakhir,\" ungkap Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023). Karenanya, menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, diperlukan intrupsi sebagai rekonsiliasi, terutama elit dan bangsa Indonesia untuk menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. \"Dan untuk itulah, saya mendukung rekonsiliasi Prabowo-Jokowi pasca Pemilu 2019. Kita harus akhiri pertempuran ekstrim di kiri-kanan,\' tegas Fahri lagi. Banga Indonesia, lanjut Fahri, harus menjadi moderat, ke tengah, berlabuh dan bersatu membangun negara yang kuat. Selain itu, semua pihak juga harus bersyukur sekarang, karena ketegangan seperti ini tidak terlalu besar. Namun, untuk itulah rekonsiliasi bangsa diperlukan dan mengakhiri konflik partisan dan politik aliran. \"Kita harus bersatu mendukung Pak Jokowi-Prabowo untuk menyatukan bangsa kita ke depan,\" demikian Caleg DPR RI dari Partai Gelora Indonesia untuk Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu. (Ida)
Netralitas Pemilu Butuh Peran Masyarakat Sipil untuk Awasi Kerja KPU dan Bawaslu
Jakarta | FNN - Jelang dimulainya musim kampanye Pemilu 2024, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu untuk tidak memberi keistimewaan pada paslon tertentu. \"Maka yang harus didorong adalah Bawaslu, harus memainkan peranan untuk menjalankan tugas, mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak memberi keistimewaan kepada calon tertentu atau membiarkan pelanggaran itu terjadi,\" tegas Romo Benny di Jakarta, Senin (27/11/2023). Pemilu yang Jurdil, jujur dan adil, hanya mungkin terjadi kalau kita bersama-sama mengawasi jalannya pemilu yang jujur, adil dan transparan dengan mengawasi penyelenggara pemilu agar bertindak netral dan tidak berpihak. \"Jadi, Bawaslu harus berperan secara aktif, kalau Bawaslu tidak aktif, maka masyarakat harus mengingatkan, menegur, mengkritik, bahkan bisa memberikan mosi tidak percaya kepada Bawaslu karena Bawaslu tidak menjalankan tugasnya dengan benar,\" tambah Romo Benny. Tugas pengawasan berlapis, oleh Bawaslu itu sendiri selaku penyelenggara maupun masyarakat sipil harus dilakukan demi keadaban bangsa dan terciptanya sebuah pemerintahan yang memiliki trust di mata rakyat. \"Kalau pemilu tahun ini dipenuhi dengan kecurangan, ketidakbahagian publik, dan pemilu itu penuh dengan cacat, maka jalannya pemerintahan akan terganggu, maka jangan kita mempermainkan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang penuh manipulatif,\" jelas Romo Benny. Jika semua pihak berkomitmen untuk menjaga jalannya pemilu yang Luber-Jurdil, maka netralitas bukan sekadar jargon, sehingga Pemilu dapat menjadi pesta demokrasi yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Romo Benny, yang juga rohaniawan Katolik ini menambahkan, elemen masyarakat di sini termasuk tokoh agama. \"Peranan tokoh agama memberikan kesejukan, pendidikan politik, dan paling penting bagaimana tokoh agama memberikan kesejukan dan tidak memprovokasi, tetapi memberikan kecerahan, agar pemilu yang adil dan damai, dan kita bersama-sama mengawalnya,\" pungkasnya berharap. Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) berharap para penyelenggara pemilu mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas. \"Ya kita sangat berharap dan mengimbau bahwasanya kejujuran itu modal utama dalam bernegara. Kunci keselamatan itu kejujuran. Makanya kita berharap semuanya mengutamakan kejujuran, hati nurani, agar terpilih pemimpin yang kredibel,\" katanya. Jaga Legitimasi Pemilu Menurut Gus Fahrur, ketika proses pemilihan pemimpin melanggar aturan dan tidak sesuai asas luber dan jurdil, maka akan menghasilkan pemimpin yang kurang legitimasi. \"Kalau prosesnya ada yang tidak benar, itu kan kurang legitimate di masyarakat. Oleh karena itu kita berharap penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, semua yang terlibat berkomitmen bersama-sama dalam menjalankan amanah rakyat ini,\" tandasnya. Ia juga meminta masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan umum. Menurutnya, jika masyarakat abai terhadap pemilu, maka justru mereka yang merugi karena mendapat pemimpin dan pemerintahan yang kurang kredibel dan terlegitimasi. \"Semua harus terlibat. Justru kalau kita tidak ikut aktif mengawasi, mengawal proses ini, ya kita akan rugi lima tahun,\" tegasnya. Karena itu, Gus Fahrur meminta agar publik tidak pesimistis di tengah isu kecurangan dan ketidaknetralan Pemilu 2024. \"Justru kita harus, ini kewajiban, untuk ikut dalam mengawasi. Jangan pesimistis, kita masih yakin masih banyak orang yang mempunyai hati nurani,\" pungkasnya. (Sur)
POPULER
