POLITIK
Mantan Dirut Bakti Kominfo: Johnny Plate Pengecut
Jakarta, FNN - Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Anang Achmad Latif menyebut mantan Menkominfo Johnny G. Plate adalah seorang pengecut.Anang mengaku salah menilai Johnny selama ia bekerja di kementerian tersebut. Menurut Anang, Johnny tidak sesuai dengan harapannya bahwa seorang pemimpin harus mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buahnya.“Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah, tetapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang baik namun pengecut,” ucap Anang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.Anang menyampaikan pernyataan itu dalam nota pembelaan (pleidoi) pribadinya atas tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G Kemenkominfo.Lebih lanjut, Anang menyebut Johnny berlindung seolah-olah tidak bersalah dalam perkara yang tengah diadili itu. Anang menyebut Johnny membuat pengakuan bahwa eksekusi di lapangan selama pengerjaan proyek BTS 4G hanya dibebankan kepada dirinya.“Apa yang terjadi ketika eksekusi di lapangan menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya, menurut pengakuan beliau. Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri. Saya akui beliau seorang politisi ulung,” ucap Anang.Di sisi lain, dia mengaku merasa telah melakukan kesalahan besar karena tidak mengungkapkan keseluruhan kebenaran yang ada. Namun ia mengaku sudah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang akan disesali seumur hidup.“Mungkin adalah kesalahan besar saya tidak mengungkapkan keseluruhan kebenaran yang ada karena hanya semata-mata hati nurani saya terbentur dengan pikiran saya. Apakah akan menjadi lebih bermanfaat atau bahkan mendapatkan mudarat. Namun akhirnya, saya sudah memutuskan bahwa saya tidak ingin melakukan sesuatu yang akan saya sesali seumur hidup,” katanya.Anang Achmad Latif dituntut dengan pidana 18 tahun penjara. Dia juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp5 miliar subsider sembilan tahun kurungan penjara.JPU menilai Anang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua primer Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Sementara itu, Johnny G. Plate dituntut pidana penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar subsider 7,5 tahun kurungan penjara.Johnny G. Plate dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Kasad Agus Subiyanto Siap Mengikuti Proses Pencalonan Dirinya Sebagai Panglima TNI
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut dia siap mengikuti proses pencalonan dirinya sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.Presiden RI Joko Widodo melalui surat presiden (surpres) ke DPR RI mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI.\"Siap,\" kata Agus pada sela-sela kegiatannya mendampingi Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Bogor, Jawa Barat, Rabu.Walaupun demikian, perwira tinggi bintang empat itu mengaku belum mendengar mengenai jadwal uji kelayakan dan kepatutan, yang menjadi salah satu tahapan menjadi Panglima TNI.Dalam kesempatan yang sama, dia menegaskan dirinya loyal terhadap Presiden RI Joko Widodo dan siap menerima penugasan apa pun dari Presiden.\"Saya loyal kepada Panglima tertinggi saya, Presiden, karena sebelum di sini pun, saya ditempatkan di mana saja, pernah di Tim-Tim (Timor-Timor). Saya dulu menyelesaikan (tugas) sampai 1999 terakhir di sana, kemudian di Poso juga. Jadi, saya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja,\" ujar Agus Subiyanto.Agus melanjutkan jika nantinya dia terpilih sebagai Panglima TNI, maka dia ingin meningkatkan profesionalisme prajurit. \"Kami akan buat prajurit yang profesional, riil profesional,\" kata Kasad.DPR RI menerima surpres dari Presiden RI Joko Widodo mengenai usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada Senin (30/10).Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, yang resmi menjabat sebagai Panglima pada Desember 2022, bakal pensiun pada 1 Desember 2023 atau beberapa hari setelah dia tepat berusia 58 tahun. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur perwira TNI pensiun pada usia 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun.Agus Subiyanto, yang baru saja resmi menjabat minggu lalu (27/10), dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Rabu minggu lalu (25/10). Jika dia akhirnya terpilih sebagai Panglima TNI, maka masa tugas Agus sebagai Kasad kemungkinan kurang lebih dari 1 bulan.(ida/ANTARA)
Soal Pemindahan Atribut Partai di Bali, Presiden Sudah Menerima Informasi
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima informasi dari Pj Gubernur Bali terkait pemindahan atribut partai politik di Bali saat kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.\"Dan ini tadi memperoleh informasi dari (Pj) Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang,\" kata Jokowi saat kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu.Presiden menyampaikan bahwa terkait atribut partai itu, pemerintah termasuk aparatur sipil negara, TNI serta Polri harus netral.\"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,\" tegasnya.Oleh sebab itu, kata dia, pemindahan beberapa atribut partai politik oleh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi, semestinya meminta izin kepada pengurus partai di daerah agar tidak menimbulkan miskomunikasi.\"Oleh sebab itu pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,\" terangnya.Saat ditanya apakah pemerintah daerah atau ASN di Bali yang melakukan pemindahan/pencopotan atribut partai tidak netral, Jokowi menekankan bahwa yang terpenting adalah melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah.\"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi,\" kata dia.Sedangkan apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, Presiden Jokowi menyebut hal itu merupakan urusan dari pemerintah daerah.(ida/ANTARA)
Kang Emil Diundang Jokowi ke IKN Sebagai Arsitek
Jakarta, FNN - Koordinator Staf Khusus Presiden RI, AAGN Ari Dwipayana, mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang khusus mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, agar bisa memberikan masukan soal pembangunan sesuai kapasitas seorang arsitek.\"Pak Ridwan Kamil diundang khusus oleh Bapak Presiden untuk melihat langsung progres pembangunan IKN karena Kang Emil adalah seorang arsitek sehingga bisa (memberikan) masukan sesuai keahlian beliau,\" kata Ari saat dihubungi dari Jakarta.Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil sebelumnya tampak duduk di jajaran depan bersama para menteri kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi, dan para pejabat daerah saat seremoni groundbreaking Bandara Ibu Kota Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.Kang Emil duduk bersebelahan dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Kemudian di sebelah Bambang adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Presiden Jokowi.Presiden Jokowi pada Rabu ini dijadwalkan meninjau dan meletakkan batu pertama pembangunan (groundbreaking) sejumlah proyek infrastruktur di IKN.Saat meresmikan groundbreaking Bandara IKN, Jokowi menargetkan bandara itu dapat beroperasi penuh pada 2024.\"Hari ini kita segera akan melakukan groundbreaking pembangunan Bandar Udara Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan akan beroperasi penuh pada Desember 2024,\" tuturnya.Menurut Jokowi, pembangunan Bandara IKN ditargetkan selesai dan sudah dapat digunakan pada Juni 2024, namun resmi operasional pada Desember 2024. Kehadiran Bandara IKN, kata Jokowi, sangat penting seiring dengan padatnya kegiatan dan mobilitas orang, begitu juga barang dari dan menuju IKN.(ida/ANTARA)
Politik Kekerabatan, Bukan Monopoli Jokowi
Potik kekerabatan bukan monopoli Jokowi. Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadi imam dalam hal dinasti. Hary Tanoesoedibjo pun tanpa merasa risih memasang istri dan selutuh anaknya untuk duduk di kursi Senayan. Oleh: Dimas Huda | Jurnalis Senior FNN Partai Perindo seakan sudah menjadi kendaraan pribadi keluarga Hary Tanoesoedibjo. Taipan ini mengusung istri dan semua anaknya turut serta berjuang menguasai Senayan. Istri Hary Tanoe, Liliyana Tanaja Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg Partai Perindo untuk Dapil Jakarta II dengan nomor urut 1. Anak pertama Hary, Angela H Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg dari Partai Perindo untuk Dapil Jawa Timur I. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendapatkan nomor urut 1. Anak kedua Hary, Valencia H Tanoesoedibjo tercatat sebagai bakal caleg dari Partai Perindo di Dapil Jakarta III, dengan nomor urut 1. Anak ketiganya, Jessica Tanoesoedibjo terdaftar sebagai bakal caleg di Dapil NTT II, dengan nomor urut 1. Selanjutnya, anak keempat Hary, Clarissa Tanoesoedibjo sebagai bakal caleg di Dapil Jawa Barat I, dengan nomor urut 2. Adapun anak bungsu Hary, Warren Tanoesoedibjo bakal caleg di Dapil Jawa Tengah I, dengan nomor urut 2. Hary Tanoesoedibjo juga sendiri terdaftar di Dapil Banten III. Dia mendapatkan urut 1 di antara bakal caleg Perindo lainnya di dapil tersebut. Fenomena politik kekerabatan tampaknya kian mengental pada Pemilu 2024. Bukan hanya Hary Tanoe yang memboyong keluarganya untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut. Fenomena itu terjadi di banyak partai politik. Para bakal caleg keluarga elite partai politik itu jumlahnya sedikitnya hampir 20 orang. Keikutsertaan mereka diketahui setelah KPU RI mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI pada Agustus lalu. Dalam dokumen tersebut, terdapat 9.919 nama bakal caleg yang diusung 18 partai politik untuk bertarung di 84 daerah pemilihan (dapil). Tampak lima nama bakal caleg yang merupakan istri atau suami dari elite partai politik. Bahkan, empat di antaranya nyaleg bareng dengan pasangannya. Himmatul Aliyah, istri dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, misalnya. Himmatul tercatat sebagai bakal caleg Partai Gerindra untuk Dapil DKI Jakarta II dengan nomor urut 1, sedangkan Muzani sendiri nyaleg di Dapil Lampung I dengan nomor urut 1. Ada juga Netty Prasetiyani, istri dari Wakil Ketua Majelis Syura PKS yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Netty jadi bakal caleg PKS di Dapil Jawa Barat VIII dengan nomor urut 1, sedangkan Aher berlaga di Dapil Jawa Barat II dengan nomor urut 1. Lalu ada Erry Ayudhiansyah. Dia adalah suami dari Ketua DPP PKB sekaligus Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Erry jadi bakal caleg PKB untuk Dapil Banten II dengan nomor urut 1, sedangkan Chusnunia akan bertarung di Dapil Lampung I dengan nomor 1. Julie Sutrisno Laiskodat tak ketinggalan. Istri dari politikus senior Partai Nasdem sekaligus Gubernur NTT Viktor Laiskodat ini jadi caleg Partai Nasdem untuk Dapil Dapil NTT I dengan nomor urut 1, sedangkan Viktor maju di Dapil NTT II dengan nomor urut 1. Begitu juga Atalia Praratya. Istri Ridwan Kamil, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Gubernur Jawa Barat ini bakal caleg Partai Golkar di Dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 2. Jika dicermati, termasuk Hary Tanoe, ada delapan bakal caleg DPR yang punya hubungan dengan elite politik sebagai ayah-anak atau nenek-cucu atau paman-keponakan. Mereka itu misalnya Parananda Surya Paloh. Anak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem ini sebagai bakal caleg nomor urut 1 di Dapil Sumatera Utara I untuk Nasdem. Ada juga Putri Zulkifli Hasan, anak dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Putri jadi bakal caleg PAN di Dapil Lampung I dengan nomor urut 1. Lalu, Rivandra Airlangga, putra dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Rivandra tercatat sebagai bakal caleg Partai Golkar untuk Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. Hisan Anis Matta, putri dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga tak ketinggalan. Hisan jadi bakal caleg Partai Gelora di Dapil Jawa Barat V dengan nomor urut 1. M Rasyid Rajasa, putra dari Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa. Rasyid terdaftar sebagai bakal caleg PAN di Dapil Jawa Barat I dengan nomor urut 5. Erwin Aksa, keponakan dari mantan wakil presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK). Erwin yang kini menduduki posisi Ketua DPP Partai Golkar ternyata maju sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III dengan nomor urut 2. Rahayu Saraswati, anak dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo sekaligus keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kini memegang jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra maju sebagai bakal caleg di Dapil Jakarta III dengan nomor urut 1. Diah Pikantan O Putri Hapran juga begitu. Pikantan merupakan anak dari Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani. Dia tentu cucu dari Ketua Umum PDIP sekaligus mantan presiden RI Megawati Soekarnoputri. Pikantan jadi bakal caleg dari partai berlogo banteng itu di Dapil Jawa Tengah IV dengan nomor urut 1. Merusak Demokrasi Fenomena keluarga elite partai politik menjadi bakal caleg ini merupakan bentuk politik kekerabatan. Fenomena ini disebut merusak demokrasi dari banyak sisi. \"Jaringan politik kekerabatan ini sulit diketahui oleh masyarakat, padahal itu dampaknya buruk, merusak demokrasi kita,\" kata Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Pada umumnya caleg-caleg kekerabatan ini menjadi caleg dengan menempuh jalan pintas, yakni mengandalkan kedekatan dengan elite partai. Mereka biasanya mendaftar di hari terakhir pendaftaran dan tidak mengikuti tahapan kaderisasi seperti anggota partai lainnya. Itu sebabnya, fenomena politik kekerabatan merusak proses kaderisasi partai karena kader-kader potensial yang sudah mengikuti tahapan kaderisasi, bahkan mungkin pencalonan, terhalang langkahnya menjadi caleg karena harus mengalah dengan keluarga elite partai. Kalaupun bisa menjadi caleg, para kader tetap saja harus merelakan nomor urut kecil apabila terdaftar di dapil yang sama dengan keluarga bos partai. Politik kekerabatan atau politik dinasti ini terjadi karena regulasi pemilu tidak melarang hal tersebut. Praktik tersebut semakin subur akibat adanya \"oligarki partai\" alias segelintir orang yang punya kuasa penuh menentukan kebijakan partai. \"Jadi saya kira (fenomena politik kekerabatan ini) berbanding lurus dengan faktor partai politik kita yang masih dikuasai oligarki. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan,\" kata Lucius. Elit Pemangsa Dinasti politik adalah fenomena yang terjadi setiap pemilu. Para pembuat undang-undang pun tak pernah membuat rekomendasi atau memastikan agar dinasti politik tak terjadi lagi. Tengok saja trah Yudhoyono yang maju melalui Partai Demokrat. Trah ini dinahkodai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rombongan keluarga yang maju caleg ini adalah akibat kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang memberi keistimewaan pada kader yang dekat dengan ketua umum. Hal ini agar praktik menyimpang bisa dikendalikan. “Ini semua bisa dijelaskan karena oligarki partai yang belum juga berubah. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan,” ujar Lucius. Politik dinasti sebenarnya bukan sistem yang tepat diterapkan negara yang demokratis. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak suara yang harus dijamin dan dipenuhi. Selain itu, politik dinasti juga mampu menyuburkan budaya korupsi dan kecenderungan mempertahankan kekuasaan. Banyak studi membuktikan bahwa sejak awal terjadi pembajakan terhadap lembaga-lembaga dan prosedur Demokrasi, dan ini menjadikan demokratisasi Indonesia berwatak sangat elitis. Robison & Hadiz (2004) melakukan studi yang menggaris-bawahi bahwa elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung politik. Mereka melakukan reorganisasi kekuasaan mengikuti logika politik kartel, yaitu politik kartel digambarkan sebagai situasi manakala partai-partai politik secara bersama-sama mengabaikan komitmen ideologis dan programnya agar tetap bisa bertahan di lingkar kekuasaan dengan memilih bergabung dengan pemerintahan baru pasca pemilu. Sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan mereka berbagi pos-pos jabatan di pemerintahan. Politik kartel pada gilirannya membentuk pemerintahan berwatak oligarkis. Oligarki merupakan mekanisme pemusatan kekuasaan pada segelintir elit berkuasa yang menekankan pada kekuatan sumber daya material (kekayaan) sebagai basis mempertahanan kekuasaan sekaligus kekayaan pada diri elit. Sementara plutokrasi mirip dengan oligarki. Namun, plutokrasi terjadi tatkala tercipta suatu kondisi ekstrem ketimpangan sumber daya antara “kaya”dan “miskin” di dalam suatu negara. Plutokrat (penguasa dalam plutokrasi) tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, melainkan juga sumber daya kekerasan (pasukan, senjata, teknologi). Dan ini menjadi basis bagi munculnya oligarki. Akan tetapi ada studi lain yang dilakukan Hee-Yeon Cho (2008) melihat bahwa“demokrasi oligarkis” Indonesia berangsur-angsur berubah menjadi “oligarki demokratis. ”Inilah sejenis oligarki yang ingin mempertahankan kekayaan–sekaligus merebut kekuasaan–melalui kompetisi electoral (melalui pemilu) yang berwatak elitis. Sehingga, bukan politik demokrasi yang berlangsung di Indonesia, tapi politik oligarki. Sementara itu Winters (2014) juga menegaskan kenyataan serupa, bahwa elemen penting neo Orde Baru adalah kaum oligark (elit berwatak oligarkis) yang tak ikut lenyap bersama tumbangnya Soeharto. Kaum oligark yang dulu berada di bawah kendali mutlak Soeharto kini sedang berebut posisi di puncak kekuasaan. Oligark sultanistik di zaman Orde Baru terpusat di Cendana, sedangkan oligark pasca Orde Baru menyebar ke dalam banyak kutub persaingan kaum elit. Metode otoritarian Orde Baru membuat oligarki bisa dikuasai seorang diktator, sedangkan “demokratisasi” pasca Orde Baru membuat para oligark bersaing melalui mekanisme kompetisi electoral. Sehingga Winters ingin menegaskan bahwa oligarki dan demokrasi saling menunggangi.
Rencana Dukung Anies, DPP BroNies Temui Wakil Ketua Umum DPP PROJO
Jakarta | FNN - Ketua Umum DPP Relawan Bro Anies (BroNies) bersama Sekjen dan Bendahara Umum serta pengurus lainnya, Selasa sore, 31 Oktober 2023 menemui Wakil Ketua Umum DPP PROJO di hotel Namira Surabaya, Jawa Timur. Yusuf Blegur dan Guntur Siregar juga Deasy Narulita selaku Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum bersama rekan-rekan BroNies mengadakan silaturahim dengan Suhandoyo Wakil Ketua Umum aktif DPP PROJO sebagai pendiri dan pernah menjadi ketua PROJO Jawa Timur. Pertemuan BroNies dengan salah satu tokoh penggerak PROJO itu mencoba menjajaki rencana deklarasi PROJO mendukung Anies. Seperti yang sudah dideklarasikan, PROJO terbelah mendukung capres Prabowo dan Ganjar. Pertemuan BroNies dengan Handoyo yang juga menjadi Ketua Bapilu Partai Nasdem Jawa Timur, merupakan upaya untuk konsolidasi dalam rangka mempersiapkan dan menindaklanjuti aspirasi beberapa pengurus aktif PROJO yang selama ini merasa simpati dan memiliki empati terhadap figur Anies Baswedan. Yusuf dan Guntur mencoba meminta saran dan pertimbangan tentang pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi dengan basis kekuatan nasionalis terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Handoyo yang dikenal sebagai penggerak massa di Jawa Timur, ujar kedua pengurus BroNies yang Aktifis GMNI. Silaturahim itu disambut hangat dan antusias oleh Handoko yang pernah menjadi anggota DPRD dan Ketua Fraksi PDIP Jawa Timur. Pertemuan relawan pendukung Anies dan pendukung Jokowi (BroNies dan PROJO) tersebut menghasilkan satu agenda kegiatan Deklarasi PROJO Pro Anies, rencananya akan dilaksanakan antara di Jawa Timur, Jawa Tengah dan di Jakarta. Handoyo yang pernah mengumpulkan suara terbanyak dan memenangkan pemilihan Ketua DPD dalam Konferda PDIP Jawa Timur namun digagalkan oleh Hasto Kristianto-Sekjend PDIP, mengatakan akan melakukan konsolidasi PROJO Jawa Tengah juga. Apalagi banyak pengurus PROJO Jawa Tengah yang tidak puas dan kecewa kepada Prabowo yang memilih Gibran sebagai cawapresnya, pungkas Handoyo. Sementara Yusuf Blegur dan Guntur Siregar akan berusaha membantu memfasilitasi aspirasi atau keinginan Deklarasi PROJO Pro Anies bisa dilaksanakan di Jakarta. Kami akan komunikasi dengan semua pihak terkait yang bisa membantu kegiatan itu. Ini menjadi bentuk inisiasi dan tanggungjawab BroNies dalam menggalang semua potensi kekuatan politik yang berbasis ideologi kiri dan nasionalis demi memenangkan Anies sebagai presiden. In syaa Allah pasangan AMIN bisa membuat “matchsvorming” dan harus sanggup membangun “samen bundelling van alle revolutionary krachten”, menjelang pilpres 2024. Selain kehadiran Gus Imin dengan basis NU nya di Jatim dan Jateng, semoga kolaborasi BroNies dan PROJO dapat berkontribusi pada pemenangan pasangan AMIN. Aamiin. (*) *Surabaya, 31 Oktober 2023.* *DPP BroNies* *Yusuf Blegur-Ketua Umum* *Guntur Siregar-Sekjend*
Percepatan Deklarasi Gibran, Strategi Perang Lawan PDIP
Jakarta, FNN - Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, percepatan deklarasi Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), bagian dari stategi perang politik melawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Percepatan deklarasi Gibran sebagai cawapres tadi malam, ibaratnya menggunakan pertempuran untuk mencapai tujuan kemenangan perang, yakni pilpres 2024,” kata Selamat Ginting di Medan, Senin (23/10). Pertempuran politik, lanjut Ginting, dipimpin calon presiden (capres) dan Ketua Umum Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) Prabowo Subianto melalui serangan penetrasi menembus garis pertahanan lawan dengan cepat dan dadakan. Hasilnya berhasil mengambil Gibran, putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres bagi Prabowo. “Padahal Gibran belum resmi keluar dari PDIP. Itu sama saja Gibran telah lompar pagar dari PDIP setelah dideklarasikan pertama kali oleh Partai Golkar. Golkar mengambil momentum itu sebelum diambil partai lain,” ujar Ginting. Termasuk, kata Ginting, Prabowo menggunakan serangan perembesan dengan menerobos lubang-lubang pertahanan PDIP, seperti relawan pendukung Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019. Mereka kemudian bergabung menjadi pendukung capres Prabowo. Pepet Jokowi Menurutnya, penetrasi politik yang dilakukan Prabowo misalnya memengaruhi salah satu kekuatan utama PDIP dalam diri keluarga Presiden Jokowi. Efek Jokowi yang luar biasa dalam dua kali pilpres serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya hingga 70-80 persen, tidak dijaga dengan baik oleh PDIP. “Kesempatan itu diambil Prabowo untuk menambah kekuatan politiknya dalam pilpres 2024 ini. Prabowo terus melakukan strategi memepet Jokowi dan keluarganya, baik melalui simbol semikotika politik maupun komunikasi politik yang intensif” kata Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, Jawa Tengah titik lemah Prabowo dalam pilpres 2014 dan 2019. Sebaliknya Jawa Tengah merupakan kandang banteng. Itulah ceruk politik yang akan diambilnya untuk menghadapi dominasi PDIP di Jawa Tengah. Di luar itu, lanjutnya, memang ada hubungan yang kurang harmonis antara Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kondisi ini dibaca dengan baik oleh Prabowo dan dikapitalisasi menjadi suara dukungan politik. Ibaratnya, kata Ginting, seperti memisahkan ikan dari airnya, sehingga ikan keluar dari kolamnya. Jokowi dan keluarganya berhasil dikeluarkan dari kolam PDIP. Diawali masuknya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pengarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal hubungan politik PDIP dengan PSI tidak bagus. Prabowo memanfaatkannya dengan melakukan komunikasi politik dengan merangkul PSI dengan cara mengunjungi kantor PSI. “Setelah itu, Prabowo berkali-kali melamar Gibran untuk bersedia menjadi cawapres bagi dirinya. Tembok pertahanan keluarga Jokowi pun bobol. Itu namanya strategi operasi serangan ke jantung pertahanan lawan,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Incar Relawan Jokowi Selain itu, kata Ginting, penetrasi politik juga dilakukan dengan mengincar kekuatan-kekuatan politik pendukung Jokowi. Belasan relawan pendukung Jokowi, seperti Projo (Pro-Jokowi), Joman (Jokowi Mania), dan lain lain keluar dari barisan PDIP. Mereka berbalik arah tidak mendukung capres dari PDIP Ganjar Panowo, sebaliknya mendukung capres Prabowo. “Untuk melawan kekuatan politik besar seperti PDIP diperlukan strategi non-konvensional yang diluar perkiraan lawan politik. Itulah yang dilakukan Prabowo sebagai pensiunan militer untuk mengalahkan PDIP dalam pilpres 2024,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik. Penetrasi politik, lanjut Ginting, juga mengincar sejumlah tokoh yang dapat menggoyang pertahanan lawan. Misalnya membujuk kader PDIP Budiman Sujatmiko serta politikus senior Effendi Simbolon untuk melakukan manuver politik menyeberang atau mendukung Prabowo. “Memang Effendi Simbolon membantah, tapi bisa jadi itulah strategi, teknik, dan taktik pertempuran politik yang lolos dari perhatian PDIP. Seperti operasi intelijen, tentu saja tidak akan pernah mengakui serangan penetrasi ke kandang musuh,” pungkas Ginting. (sws)
Anis Matta Sebut Politik Dinasti Tidak Ada Relevansinya dalam Sistem Demokrasi, Rakyat yang Menentukan
JAKARTA, FNN - Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipastikan akan mengusung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menjelaskan secara panjang lebar alasan Partai Gelora dan partai politik (parpol) KIM lainnya mendukung Wali Kota Solo itu sebagai cawapres Prabowo Subianto di 2024. Hal itu disampaikannya dalam program Anis Matta Menjawab Episode Spesial dengan tema \"Mengapa Gibran?\" yang telah tayang di kanal YouTube Gelora TV, pada Jumat (19/10/2023) malam, \"Jadi dalam empat tahun terakhir ini peristiwa politik yang paling penting adalah penyatuan Pak Prabowo (Prabowo Subianto) dengan Pak Jokowi (Joko Widodo). Saya menganggap itu adalah tambahan nilai baru dalam kualitas leader mereka berdua,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (22/10/2023). Menurut Anis Matta, Prabowo telah melawan dirinya sendiri ketika menerima ajakan rekonsiliasi dan masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Padahal Prabowo dua kali kalah Pilpres di 2014 dan 2019 melawan Jokowi. \"Saya menganggap itu, adalah satu peristiwa psikologi leadership yang luar biasa di mana beliau berhasil melawan dirinya sendiri. Saya ini sudah mendukung Pak Prabowo dari 2014, 2019 dan sekarang juga. Saya melihat ada yang beda dari Pak Prabowo sekarang, yaitu itu punya kebesaran jiwa dan kerendahan hati,\" katanya. Anis Matta juga menilai Jokowi memiliki kebesaran jiwa dan kerendahan hati ketika mau menerima lawan politiknya, Prabowo Subianto masuk dalam kabinet. \"Jadi Pak Jokowi ini juga punya satu kebesaran jiwa dan kerendahan hati, dimana beliau sudah bertarung berdarah-darah dengan Pak Prabowo. Tapi demi kepentingan bangsa, mau menyatu, karena tidak ingin melibat bangsanya terbelah,\" ujarnya. Ketika itu, tepatnya pada 6 Oktober 2019, Anis Matta mengaku menemui Presiden Jokowi untuk menawarkan rekonsiliasi dengan mengajak masuk Prabowo dalam kabinet, karena dunia bakal dilanda krisis besar, sehingga dibutuhkan persatuan, serta tidak ada pembelahan di elite dan masyarakat. \"Usulan tersebut diterima Pak Jokowi, beliau ingin ada rekonsiliasi yang bisa menyatukan bangsa. Dan begitu dilantik di periode kedua, tak begitu lama terjadi wabah Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Coba bayangkan apabila bangsa masih terbelah, dan beliau berdua tidak bisa menyatu, apakah bisa kita menghadapi krisis, yang diperparah dampak perang Rusia-Ukraina ini,\" katanya. Sehingga dalam konteks ini, lanjut Anis Matta, rekonsiliasi harus tetap dilanjutkan, karena krisis besar saat ini belum selesai dan sedang menuju puncak-puncaknya, apalagi sekarang ada tambahan perang lagi antara Hamas, Palestina-Israel. \"Jadi dalam konteks Pilpres 2024, perwujudan dari Pak Jokowi ini adalah Gibran (Gibran Rakabuming Raka). Sebab, tidak ada calon-calon yang diusulkan merupakan kelanjutan dari nilai-niai rekonsiliasi, kecuali Gibran,\" ujarnya. Anis Matta menegaskan, tantangan terbesar ke depan adalah ancaman perang dan konflik gepolitik global, krisis ekonomi, bencana alam, perubahan iklim dan ancaman disintegrasi bangsa lainnya. \"Itulah di antara alasan kenapa kita mendukung Pak Prabowo, karena tantangan negara besar seperti Indonesia juga sangat besar. Dan Pak Prabowo ini dianggap sebagai tokoh pemersatu bangsa dalam konteks rekonsiliasi. Bukan lagi mewakili politik aliran, tetapi sudah politik populasi,\" katanya. Sehingga dengan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo tersebut, upaya rekonsiliasi dengan Jokowi dapat tetap berlanjut, sehingga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan politik dinasti. \"Jadi mengapa Gibran? Rekonsiliasi itu alasan pertama, alasan keduanya adalah mendapatkan tambahan kekuatan elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan alasan ketiga adalah perpaduan antara generasi tua dan muda,\" paparnya. Tidak Ada Relevansi Dalam kesempatan ini, Anis Matta menjelaskan, bahwa tuduhan melanggengkan politik dinasti kepada Presiden Jokowi dengan mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo, tidak ada relevansinya. Sebab, dalam sistem demokrasi, jabatan yang dipilih rakyat tidak mengenal politik dinasti. \"Coba kita lihat di negara juaranya demokrasi, Amerika Serikat seperti George Bush dan Bush Jr, apakah itu bentuk politik dinasti. Bapaknya yang duluan presiden, lalu anaknnya. Anaknya dua periode, bapaknya hanya satu periode. Kemudian Bill Clinton sebagai mantan presiden mendukung istrinya, Hillari Clinton sebagai presiden, apakah itu disebut politik dinasti,\" katanya. Artinya, dalam sistem demokrasi itu, semua pilihan diserahkan kepada rakyat, apakah yang bersangkutan dipilih atau tidak. Politik dinasti itu terjadi jika jabatan tersebut ditunjuk, bukan melalui proses pemilihan dengan sistem demokrasi. \"Kalau di Indonesia itu contohnya, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Pilkada DKI, kalah juga meski anak presiden (Susilo Bambang Yudhoyono). Lalu, Puan (Puan Maharani) yang dikampanyekan sebagai capres, oleh PDIP nyatanya tidak dipilih, malahan pilih Ganjar (Ganjar Pranowo), padahal ketua umumnya ibunya sendiri, Ibu Mega (Megawati Soekarmoputri). Artinya dalam sistem demokrasi itu tunduk pada aturan elektabilitas,\" tegas Anis Matta. Dengan demikian, dinasti politik itu secara politik tidak berpengaruh dalam proses pemilihan, karena semua ditentukan oleh rakyat atau pemilih, termasuk di Pilpres 2024. \"Selama 25 tahun ini, masyarakat kita sudah menjadi masyarakat demokrasi dan generasi sekarang ini, generasi Z itu native demokrasi. Iklim demokrasi kita sudah tumbuh sejak 1998. Jadi dalam konteks soal politik dinasti ini sudah terjawab,\" paparnya. Ia berharap ada pematangan kedewasaan dalam berdemokrasi, dan tidak membangun asumsi-asumsi yang tidak perlu dalam menilai kapasitas atau kompetensi seseorang. \"Dulu Pak Jokowi ketika mau maju di 2014, disebut tidak kompeten, lebih kompeten Pak Prabowo. Tapi faktanya, Pak Jokowi berhasil mengelola negara. Sehingga penilaian itu hanya sekedar asumsi-asumsi saja,\" katanya. Asumsi itu, saat ini ungkapnya, juga menimpa Gibran yang dianggap tidak berkompeten dan tidak berpengalaman dalam pemerintahan, sehingga dianggap tidak layak diusulkan sebagai cawapres. \"Saya kira Mas Gibran sangat kompeten, dan bisa menjadi tambahan elektoral bagi Pak Prabowo. Sebelum berpasangan, Pak Prabowo sudah yang paling unggul, maka dengan adanya Mas Gibran akan menambah energi dan tambahan kekuatan elektoral bagi Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Jawa Tengah yang tidak pernah menang di 2014 dan 2019,\" jelasnya. Anis Matta menegaskan, pasangan Prabowo-Gibran dalam waktu 3-4 bulan ini akan menyakinkan pemilih yang mash ragu-ragu atau massa mengambang (swing voters) untuk menentukan pilihan politiknya ke pasangan Prabowo-Gibran. \"Kalau kita lihat, Gibran tidak akan merugikan Prabowo, malahan menguntungkan, karena akan ada tambahan elektoral. Makanya masalah-masalah itu, sesuatu yang masih debatable, bisa diuji dalam survei beberaoa hari ke depan. Saya yakin pasangan Prabowo-Gibran, elektabilitasnya tinggi,\" pungkasnya. (ida)
Puan Sebut Gibran Sudah Bilang Ingin Ikut Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan kader partai sekaligus Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan kepadanya ingin mengikuti kontes Pilpres 2024.\"Semalam (Jumat, 20/10), (saya) sudah bertemu Mas Gibran dan Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan ia akan ikut dalam kontes Pilpres (2024),\" kata Puan usai menghadiri Konsolidasi Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.Namun demikian, Puan enggan menjelaskan lebih lanjut karena belum ada keputusan pasti soal pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.\"Yang saya ketahui, Mas Gibran saat ini baru menerima rekomendasi dari Partai Golkar untuk bisa maju sebagai bakal cawapres. Namun, mengenai bagaimana selanjutnya, hal itu belum ada keputusan,\" tambah Puan.Oleh karena itu, lanjut Puan, hingga kini Gibran masih berstatus sebagai juru kampanye untuk pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.Selanjutnya, Puan mengatakan bahwa dalam menghadapi kontes politik, seluruh partai koalisi, kader, dan simpatisan harus menjaga kekompakan dan solidaritas.\"Ini tidak saya tujukan kepada siapa-siapa; tapi menjelang pemilihan, bisa saja kawan menjadi lawan atau lawan justru menjadi teman,\" jelasnya.Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menerima surat keputusan (SK) rekomendasi sebagai bakal (cawapres) dari Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu.Rapimnas Partai Golkar tersebut menetapkan bahwa partai \"beringin\" mengusung dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) periode 2024-2029. Kedua, Partai Golkar mengusung dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres periode 2024-2029.(sof/ANTARA)
Kejagung Menerima Surat Pemberitahuan Penyidikan Rocky Gerung
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan kasus penyebaran berita bohong yang menjerat Rocky Gerung (RG) dan kawan-kawan.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya segera menyusun tim jaksa dalam penanganan perkara lebih lanjut.Ketut mengatakan saat ini Jampidum masih menunggu pengiriman berkas perkara dari penyidik Bareskrim Polri terkait persyaratan formal dan material untuk dipelajari.\"Hal ini bertujuan untuk menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara dimaksud,\" kata Ketut.Rocky Gerung dan kawan-kawan dijerat dengan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), dan/atau Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Kemudian, Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).\"Tuntutan itu terhadap peristiwa yang terjadi di Gedung Aula Muzdalifah Islamic Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Juli 2023,\" jelasnya.Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali melanjutkan pemeriksaan dengan meminta klarifikasi kepada Rocky Gerung. Rocky pun telah memenuhi panggilan penyidik untuk klarifikasi terkait penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya menyiapkan 97 pertanyaan, yang 47 di antaranya sudah ditanyakan pada pemeriksaan pertama.Pertanyaan itu terkait beberapa berita yang dianggap bohong oleh pelapor, seperti tentang kelapa sawit dan China.\"Itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong. Tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk proses penyelidikan lebih lanjut,\" kata Djuhandhani.Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri menerima 26 laporan yang dilaporkan ke Polda Sumatera Utara, Polda Yogyakarta, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Metro Jaya.\"Semua laporan sudah ditampung di Bareskrim,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
POPULER
