PURWOKERTO,  FNN  – Tragedi gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon memicu reaksi keras dari kalangan akademisi. Vice President of Mubarok Institute Prof. Dr. Sulkhan Chakim, MM, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional. Dalam pernyataan persnya, Rabu (1/4), Prof. Sulkhan menegaskan bahwa serangan proyektil artileri yang menghantam pos Kontingen Garuda dan konvoi logistik di Lebanon merupakan pelanggaran besar terhadap hukum internasional. \"Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan tamparan bagi kedaulatan internasional. PBB telah diserang, dan ini merupakan pelanggaran besar secara global. Di titik ini, peran politik bebas aktif kita dipertanyakan, terutama terkait jaminan keamanan pasukan TNI yang bertugas di luar negeri,\" ujar Prof. Sulkhan. Menurutnya, insiden yang merenggut nyawa Praka Farizal Rhomadhon dan dua rekan lainnya menunjukkan rapuhnya koordinasi keamanan di wilayah konflik, meskipun Indonesia terlibat dalam berbagai forum perdamaian. Lebih lanjut, Prof. Sulkhan menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah lembaga bentukan Donald Trump yang mempertemukan Indonesia dan Israel di satu meja. Ia menilai forum tersebut tidak memberikan perlindungan nyata bagi prajurit Indonesia di lapangan.\"Ini menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace. Forum tersebut tidak memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang jelas terhadap peran Dewan Keamanan PBB. Kita melihat adanya standar ganda yang nyata dari Donald Trump dalam mengelola perdamaian ini,\" tegasnya. Ia mengingatkan agar pemerintah tetap memegang teguh prinsip kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa harus terikat pada organisasi yang justru merugikan kepentingan nasional.\"Indonesia harus berdaulat penuh secara geopolitik dan geostrategi. Kita tidak boleh terjebak dalam diplomasi yang justru menempatkan prajurit kita dalam risiko tinggi tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan internasional yang kuat,\" tutup Prof. Sulkhan. Gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon ini memang tengah menjadi sorotan nasional, memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Israel serta meninjau ulang keterlibatan dalam aliansi internasional yang dianggap paradoks.(*)

JAKARTA, FNN - Penggunaan anggaran untuk pengadaan CCTV di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan tajam. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai belanja tersebut perlu diaudit dan diselidiki aparat penegak hukum. Menurut Uchok, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, M. Fajar Sauri, bahkan dijuluki sebagai “Bapak CCTV” karena dinilai rutin mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian perangkat tersebut setiap tahun. “Seolah-olah setiap tahun selalu memborong CCTV. Bahkan mungkin satu hari sebelum kiamat pun tetap membeli CCTV,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026). Ia memaparkan, pada tahun 2026 anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan CCTV mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Sementara pada 2025, anggaran yang terserap sebesar Rp2,2 miliar, dan pada 2024 mencapai Rp846 juta lebih. Jika ditotal selama tiga tahun terakhir, kata Uchok, anggaran yang digunakan untuk pengadaan CCTV oleh dinas tersebut mencapai sekitar Rp5,5 miliar. “Anggaran sebesar itu perlu diaudit secara menyeluruh dan diselidiki,” tegasnya. CBA pun meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk segera mengambil langkah. Uchok mendesak agar M. Fajar Sauri dipanggil guna memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut. Selain itu, Uchok juga membuka kemungkinan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, jika dianggap diperlukan dalam proses penyelidikan. “Kalau perlu, Gubernur juga bisa dimintai keterangan,” pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terkait tudingan tersebut.

Jakarta, Liranews.com l  Mubarok Institute menggelar diskusi interaktif dan simposium Ramadhan bertajuk “Menyikapi Dinamika Politik Global dalam Perspektif Geostrategi dan Geopolitik Indonesia, ” pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta. Hadir puluhan tokoh nasional seperti Dewan Pengarah BRIN, Marsudi Wahyu Kisworo, Komisaris PT MRT Jakarta Leles Sudarmanto, para pebisnis dan pelaku usaha di Jakarta. Forum ini membahas posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global sekaligus menekankan pentingnya integritas moral dalam kepemimpinan nasional. Vice President Mubarok Institute, Sulkhan Chakim, menegaskan lembaganya berkomitmen menjadi mitra strategis perguruan tinggi di Indonesia serta memfasilitasi sinergi antara kampus, pemerintah, dan sektor swasta. Ia juga menilai forum Ramadhan menjadi momentum refleksi bagi peran Indonesia dalam menjaga stabilitas politik global. Lebih jauh Sulkhan  menyatakan bahwa  Indonesia berada pada fase penting diplomasi global sehingga paradigma politik luar negeri Bebas Aktif perlu diimplementasikan secara lebih substantif untuk melindungi kepentingan nasional. Simposium tersebut juga menekankan tiga agenda strategis, yakni redefinisi geopolitik nasional, penguatan integrasi infrastruktur dan ekonomi, serta kemandirian pangan dan energi untuk menghadapi krisis global. Menurut Sulkhan, saat ini Indonesia berpotensi menjadi kekuatan alternatif di panggung internasional, dengan syarat memperkuat integritas kepemimpinan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Melalui forum ini, Mubarok Institute berharap lahir rekomendasi strategis bagi pemerintah guna menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Kepada kampus kampus di seluruh Indonesia, Sulkhan berharap secara proaktif memberikan masukan  kepada Presiden Prabowo dalam merespons situasi terkini keadaan bangsa kita (*)

PURWOKERTO,  FNN  – Tragedi gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon memicu reaksi keras dari kalangan akademisi. Vice President of Mubarok Institute Prof. Dr. Sulkhan Chakim, MM, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional. Dalam pernyataan persnya, Rabu (1/4), Prof. Sulkhan menegaskan bahwa serangan proyektil artileri yang menghantam pos Kontingen Garuda dan konvoi logistik di Lebanon merupakan pelanggaran besar terhadap hukum internasional. \"Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan tamparan bagi kedaulatan internasional. PBB telah diserang, dan ini merupakan pelanggaran besar secara global. Di titik ini, peran politik bebas aktif kita dipertanyakan, terutama terkait jaminan keamanan pasukan TNI yang bertugas di luar negeri,\" ujar Prof. Sulkhan. Menurutnya, insiden yang merenggut nyawa Praka Farizal Rhomadhon dan dua rekan lainnya menunjukkan rapuhnya koordinasi keamanan di wilayah konflik, meskipun Indonesia terlibat dalam berbagai forum perdamaian. Lebih lanjut, Prof. Sulkhan menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah lembaga bentukan Donald Trump yang mempertemukan Indonesia dan Israel di satu meja. Ia menilai forum tersebut tidak memberikan perlindungan nyata bagi prajurit Indonesia di lapangan.\"Ini menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace. Forum tersebut tidak memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang jelas terhadap peran Dewan Keamanan PBB. Kita melihat adanya standar ganda yang nyata dari Donald Trump dalam mengelola perdamaian ini,\" tegasnya. Ia mengingatkan agar pemerintah tetap memegang teguh prinsip kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa harus terikat pada organisasi yang justru merugikan kepentingan nasional.\"Indonesia harus berdaulat penuh secara geopolitik dan geostrategi. Kita tidak boleh terjebak dalam diplomasi yang justru menempatkan prajurit kita dalam risiko tinggi tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan internasional yang kuat,\" tutup Prof. Sulkhan. Gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon ini memang tengah menjadi sorotan nasional, memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Israel serta meninjau ulang keterlibatan dalam aliansi internasional yang dianggap paradoks.(*)

Samarinda, FNN -  Sengketa Tanah seluas 2 ha di tepi Jl HM Ardans Samarinda Kalimantan Timur terus bergulir. Pihak perusahaan, yakni PT Sumber Mas Timber ingkar memenuhi janjinya. Hasil mediasi di PN Samarinda antara PT Sumber Mas Timber dengan ahli waris La Singga berakhir buntu. Pihak PT Sumber Mas hanya akan memberikan uang kerokhiman sebesar Rp 300 juta. \"Kami tolak uang itu karena syaratnya berat sekali, yaitu semua dokumen asli, diminta oleh perusahaan,\" kata Wandora kepada wartawan, Kamis.12 Maret 2026 di PN Samarinda. Pengakuan Wandora dibenarkan oleh penasihat hukumnya, Rustani, SH.,MH. \"Jelas kami tolak, sebabpersyaratan terlalu berat. Klien kami disuruh menyerahkan surat segel asli, surat hibah asli, dan surat INPN. Tak hanya itu, klien kami disuruh membuat pernyataan tertulis bahwa lahan tersebut bukan milik La Singga,\" kata Rustani. Semua surat itu kata Rustani, harus diserahkan kepada PT Sumber Mas Timber. Setelah itu baru uang kerohiman 300 juta diberikan. Menurut Rustani, tawaran itu tidak adil dan tidak masuk akal. Lahan seluas 2 Ha milik keluarga La Singga, (orang tua Wandora), kok cuma mau diganti Rp 300 juta. Sementara dalam perjanjian awal kata Rustani uang kerokhiman itu untuk mengganti tanam tumbuh dan rumah yang sudah dihancurkan oleh PT Sumber Mas. \" Ini jelas menyalahi komitmen dan kami menolaknya,\" paparnya. Namun demikian, perdamaian masih terbuka, mana kala pihak perusahaan menjaga komitmen dengan baik. Wandora menyatakan kalau perusahaan bersedia membayar ganti rugi yang disepakati, pihaknya siap keluar dari lokasi dan PT Sumber Mas bisa menguasainya. \"Dokumen yang diminta juga akan kami serahkan kepada PT Sumber Mas. Keluarga meminta uang ganti rugi total keseluruhan sebesar Rp 5 miliar. Jika ini disepakati, keluarga La Singga tidak akan mengungkit lagi persoalan lahan di jalan Ring Road Samarinda tersebut,\" kata Wandora. Bagi Wandora, angka tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah hilang: rumah, tanah warisan, mata pencaharian, dan rasa aman. “Klien kami kehilangan segalanya. Nilai itu sangat tidak layak,” tegas kuasa hukum Wandora, Rustani. Pihak keluarga tetap menuntut ganti rugi yang setidaknya bisa untuk berteduh, modal jualan, dan bayar utang. Di atas lahan yang kini disengketakan, Wandora masih bertahan. Bukan di rumah, melainkan di bedeng sederhana di tepi Jalan H.M. Ardans, Samarinda, Kalimantan Timur. Di situlah ia menjalani hari-harinya bersama puluhan anak cucunya sejak penggusuran meratakan tempat tinggalnya. Tanah seluas 2 hektare itu diyakini sebagai milik keluarga besarnya berdasarkan surat surat yang dimilikinya. Ia mengaku sudah puluhan tahun tinggal di lokasi itu dan tidak pernah menjualnya. Namun, putusan pengadilan berujung eksekusi yang membuatnya kehilangan segalanya. “Saya hanya ingin hak saya kembali,” ujarnya lirih. Keterbatasan ekonomi membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di lokasi sengketa. Upaya hukum telah ditempuh. Wandora menggugat PT Sumber Mas Timber melalui perkara Nomor 254/Pdt.G/2025/PN.SMR, dengan dasar kepemilikan surat hibah tertanggal 30 September 2022. Di sisi lain, perusahaan menyatakan telah memenangkan perkara hingga berkekuatan hukum tetap dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut. Akhirnya terjadilah upaya perdamaian di meja mediasi. Sayang mediasi gagal mencapai kesepakatan. Langkah berikutnya kata Rustani adalah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.(*)

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah negara tampak seperti kompas rusak: berputar ke mana angin kekuasaan bertiup. Bukan soal perbandingan dengan rezim sebelumnya—itu debat usang. Masalahnya kini lebih mendasar: konsistensi, martabat, dan arah kebijakan yang terlihat makin kabur. Janji-janji kerakyatan yang dulu menggelegar di panggung kampanye, hari ini terdengar seperti gema kosong yang memantul tanpa makna. Kabinet gemuk yang digadang-gadang sebagai “tim kuat” justru lebih menyerupai panggung penuh improvisasi tanpa arah. Banyak bicara, minim mutu. Ancaman politik dilontarkan ke sana-sini, tetapi implementasi kebijakan justru terlihat gamang, bahkan kontradiktif. Retorika keras, eksekusi lunak—sebuah kombinasi yang berbahaya bagi stabilitas negara. Dalam politik luar negeri, inkonsistensi itu tampak telanjang. Di satu sisi, Indonesia seolah merapat ke Xi Jinping; di sisi lain, mencoba mencari simpati Donald Trump dengan bayang-bayang kepentingan Benjamin Netanyahu. Hasilnya? Bukan posisi strategis, melainkan posisi serba tanggung. Tidak cukup tegas untuk dihormati, tidak cukup netral untuk dipercaya. Ketika konflik global memanas, Indonesia mencoba menawarkan diri sebagai juru damai. Namun respons dunia dingin. Iran lebih memilih Pakistan dan Turki. Sinyal ini jelas: diplomasi Indonesia tidak lagi dianggap relevan. “Diplomacy without dignity”—diplomasi tanpa harga diri—bukan sekadar kritik, melainkan realitas yang mulai terasa. Lebih ironis lagi, dampak dari kebijakan luar negeri yang limbung itu merembet ke dalam negeri. Ketegangan di kawasan berdampak langsung pada kepentingan nasional, dari jalur energi hingga keselamatan prajurit di misi internasional. Ketika dua kepentingan besar dunia saling tarik-menarik, Indonesia justru terlihat seperti objek, bukan subjek. Di dalam negeri, program unggulan seperti MBG digadang-gadang sebagai solusi kerakyatan. Namun realitasnya menimbulkan tanda tanya besar. Manfaatnya belum terasa merata, sementara potensi penyimpangan mulai tercium. Program prioritas tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan akuntabilitas. Jika tidak diawasi ketat, ia hanya akan menjadi proyek baru yang mengulang pola lama: besar di anggaran, kecil di manfaat. Lebih mengkhawatirkan lagi, persoalan warisan lama—korupsi, nepotisme, utang—tidak ditangani secara serius. Alih-alih pembenahan, yang terlihat justru pembiaran. Seolah-olah kekuasaan lebih sibuk merawat citra ketimbang menyelesaikan masalah mendasar. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping tidak banyak membantu meredam keraguan publik. Justru menambah persepsi bahwa kekuasaan hari ini lebih dekat dengan lingkaran dinasti daripada meritokrasi. Ini bukan sekadar soal individu, melainkan soal pesan politik yang disampaikan kepada publik. Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pertunjukan retorika atau manuver geopolitik yang membingungkan. Rakyat membutuhkan kepastian, keberanian, dan keberpihakan yang nyata. Jika arah ini terus dipertahankan, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan: apakah pemerintahan ini benar-benar bekerja untuk rakyat, atau sekadar bertahan di tengah tarik-menarik kepentingan global? Sebab dalam politik, yang paling berbahaya bukanlah kesalahan—melainkan ketidakjelasan arah yang dibiarkan berlarut-larut. (*)