JAKARTA, FNN  – Di tengah suasana khidmat bulan suci Ramadhan, Mubarok Institute menggelar diskusi interaktif dan simposium (14/3) bertajuk \"Menyikapi Dinamika Politik Global dalam Perspektif Geostrategi dan Geopolitik Indonesia.\" Forum ini tidak sekadar menjadi ajang bedah kebijakan, namun juga refleksi mendalam mengenai hakikat pengabdian manusia sebagai insan di tengah pusaran kekuasaan dunia. Sinergi Geopolitik dan Moralitas, Mubarok Institute Bedah Posisi Strategis Indonesia di Kancah Global Rangkaian simposium Ramadhan, Mubarok Institute membawa diskusi interaktif ke level yang lebih strategis dalam membedah tema tersebut. Simposium ini menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi dari ketahanan integritas dan etika para pemimpinnya. Dalam sesi geostrategi, diskusi menyoroti posisi Indonesia yang berada di titik silang kepentingan kekuatan besar dunia. Mubarok Institute memandang bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, Indonesia harus memerankan politik Bebas Aktif yang transformatif. \"Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia, prasyarat utamanya adalah bangsa kita ini harus \'sehat\' secara mental dan bersih dari penyakit korupsi sistemik,\" ujar Herry Purnomo Sekretaris Jenderal Mubarok Institute dalam simposium Sabtu siang ini. Lebih lanjut, Fadhil As. Mubarok Chairman Mubarok Institute mengatakan, “Penegakan hukum yang kuat tanpa pandang bulu disebut sebagai manifestasi nyata dari bangsa yang berdaulat secara hakiki”. Filosofi Pulang Lebaran dan Integritas Pemimpin Simposium ini ditekankan menjadi sebuah refleksi filosofis mengenai \"Hakikat Pulang\". Ramadhan menjadi momentum untuk menyadari bahwa setiap individu, termasuk para pemangku kebijakan pada akhirnya akan pulang menghadap Sang Pencipta (Rahmatullah). Dalam narasi yang disampaikan, ditekankan bahwa ketakutan akan kematian seringkali bersumber dari keterikatan duniawi (Hubbud Dunya) yang berlebihan dan minimnya bekal amal. \"Jika dunia hanya dianggap sebagai terminal, maka kepulangan menuju Allah akan terasa ringan. Namun, bagi mereka yang rakus dan menumpuk harta melalui jalan yang tidak benar, kepulangan menjadi hal yang menakutkan,\" ungkap Gus Fadhil panggilan akrab Chairman Mubarok Institute ini dalam sambutan pembuka diskusi tersebut. Antara Lebah dan Lalat sebagai Manifestasi Etika Bernegara Simposium ini menyoroti perbedaan tajam antara perilaku \'Lebah\' yang membangun peradaban dengan kemanfaatan, dibandingkan perilaku \'Lalat\' yang melambangkan pribadi gemar mencari kesalahan dan menyebarkan penyakit sistemik bernama korupsi. Fadhil mengatakan, “Mubarok Institute secara tegas menggarisbawahi bahwa korupsi dan praktik mafia adalah bentuk nyata Akhlaq Madzmumah atau budi pekerti tercela”.  Belajar dari ketegasan Rasulullah SAW terhadap kasus wanita cantik dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum yaitu suku Arab yang dihormati karena mayoritas mereka saudagar sukses, forum ini menyerukan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Integritas bangsa dipertaruhkan pada kemampuan negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu, demi menghindari kehancuran peradaban”, demikian kata Gus Fadhil panggilan akrab Fadhil As. Mubarok dengan lantang. Strategi Ya Robbi dan Ya Lobby Sebagai solusi praktis-strategis, Mubarok Institute memperkenalkan formula Ya Robbi dan Ya Lobby, bahwa Ya Robbi (Dimensi Vertikal) yang jelas menempatkan niat tulus dan spiritualitas sebagai fondasi perjuangan. Sedangkan Ya Lobby (Dimensi Horizontal) melakukan diplomasi cerdas dan penguatan jejaring bersih untuk melawan dominasi oligarki serta oknum politisi kotor. Sinergi inilah yang diharapkan mampu mengawal aspirasi luhur bangsa Indonesia yang bersih dari praktik-praktik menyimpang yang berujung pada jeruji besi, sebagaimana kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah akhir-akhir ini. Indonesia di Panggung Dunia Dalam perspektif geostrategis, simposium ini membedah bagaimana Indonesia harus memposisikan diri di tengah dinamika global yang kian kompleks. Dengan memadukan ikhtiar profesional (Lobby) dan kepasrahan spiritual (Robbi), Indonesia diharapkan mampu menjadi kekuatan alternatif yang berdaulat, beradab dan disegani di panggung internasional. \"Kesuksesan bernegara tidak boleh dipisahkan dari kesadaran bahwa kita semua akan pulang. Kepemimpinan yang autentik adalah kepemimpinan yang menyadari tanggung jawabnya di hadapan sejarah dan di hadapan Tuhan,\" pungkas Gus Fadhil dalam simposium tersebut. Melawan Oligarki Mubarok Institute menawarkan solusi \"Sinergi Jaringan\" Salah satu poin krusial yang dibahas adalah bagaimana menghadapi tantangan domestik yang menghambat gerak geopolitik Indonesia, seperti dominasi pengusaha hitam dan politik uang. Membangun jejaring profesional yang bersih untuk mengomunikasikan aspirasi luhur bangsa dan mengimbangi pengaruh oligarki yang destruktif. Memastikan bahwa setiap langkah diplomasi dan kebijakan negara memiliki landasan moral yang kuat, dengan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan saat pulang “meninggal dunia” nanti. Pesan Tegas Hukum Bukan Komoditas Mengingat kembali kisah Bani Makhzum, simposium ini memberikan peringatan keras kepada para pemangku kebijakan. Diskusi ini mengingatkan bahwa kehancuran sebuah peradaban dimulai ketika hukum menjadi tumpul ke atas. Pesan ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika politik nasional, di mana Mubarok Institute mendorong agar Indonesia meneladani prinsip keadilan absolut. \"Jangan sampai kita mengejar keinginan sesaat yang berujung pada kehinaan seperti kasus-kasus OTT yang memalukan. Kita mencari keberkahan dalam bernegara, bukan sekadar kemenangan politik,\" tegas Fadhil dalam diskusi tersebut. Sementara Prof. Sulkhan Chakim, Wakil Rektor UIN SAIZU Purwokerto menegaskan bahwa Mubarok Institute berkewajiban memberikan masukan positif kepada pemerintah atas perkembangan politik global yang terjadi saat ini.  Momen Buka Puasa Bersama seperti ini sangat baik untuk merenungkan kembali peran bangsa Indonesia bagi stabilitas politik Indonesia di dunia internasional. Ramadhan sebagai Kompas Kebijakan Simposium diakhiri dengan kesimpulan bahwa perspektif geopolitik Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai spiritualitas Al-Qur\'an. Menjadi manusia (Insan) yang beradab dan berintegritas adalah modal utama bagi Indonesia untuk mengaung di Asia dan dunia.Dengan memadukan ikhtiar profesional dan kepasrahan spiritual, Mubarok Institute mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal visi Indonesia yang bersih, jujur dan pro-rakyat demi mewujudkan harapan baru Indonesia yang sejahtera. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan segar yang tidak hanya tajam secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih terang benderang.(*)

Samarinda, FNN -  Sengketa Tanah seluas 2 ha di tepi Jl HM Ardans Samarinda Kalimantan Timur terus bergulir. Pihak perusahaan, yakni PT Sumber Mas Timber ingkar memenuhi janjinya. Hasil mediasi di PN Samarinda antara PT Sumber Mas Timber dengan ahli waris La Singga berakhir buntu. Pihak PT Sumber Mas hanya akan memberikan uang kerokhiman sebesar Rp 300 juta. \"Kami tolak uang itu karena syaratnya berat sekali, yaitu semua dokumen asli, diminta oleh perusahaan,\" kata Wandora kepada wartawan, Kamis.12 Maret 2026 di PN Samarinda. Pengakuan Wandora dibenarkan oleh penasihat hukumnya, Rustani, SH.,MH. \"Jelas kami tolak, sebabpersyaratan terlalu berat. Klien kami disuruh menyerahkan surat segel asli, surat hibah asli, dan surat INPN. Tak hanya itu, klien kami disuruh membuat pernyataan tertulis bahwa lahan tersebut bukan milik La Singga,\" kata Rustani. Semua surat itu kata Rustani, harus diserahkan kepada PT Sumber Mas Timber. Setelah itu baru uang kerohiman 300 juta diberikan. Menurut Rustani, tawaran itu tidak adil dan tidak masuk akal. Lahan seluas 2 Ha milik keluarga La Singga, (orang tua Wandora), kok cuma mau diganti Rp 300 juta. Sementara dalam perjanjian awal kata Rustani uang kerokhiman itu untuk mengganti tanam tumbuh dan rumah yang sudah dihancurkan oleh PT Sumber Mas. \" Ini jelas menyalahi komitmen dan kami menolaknya,\" paparnya. Namun demikian, perdamaian masih terbuka, mana kala pihak perusahaan menjaga komitmen dengan baik. Wandora menyatakan kalau perusahaan bersedia membayar ganti rugi yang disepakati, pihaknya siap keluar dari lokasi dan PT Sumber Mas bisa menguasainya. \"Dokumen yang diminta juga akan kami serahkan kepada PT Sumber Mas. Keluarga meminta uang ganti rugi total keseluruhan sebesar Rp 5 miliar. Jika ini disepakati, keluarga La Singga tidak akan mengungkit lagi persoalan lahan di jalan Ring Road Samarinda tersebut,\" kata Wandora. Bagi Wandora, angka tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah hilang: rumah, tanah warisan, mata pencaharian, dan rasa aman. “Klien kami kehilangan segalanya. Nilai itu sangat tidak layak,” tegas kuasa hukum Wandora, Rustani. Pihak keluarga tetap menuntut ganti rugi yang setidaknya bisa untuk berteduh, modal jualan, dan bayar utang. Di atas lahan yang kini disengketakan, Wandora masih bertahan. Bukan di rumah, melainkan di bedeng sederhana di tepi Jalan H.M. Ardans, Samarinda, Kalimantan Timur. Di situlah ia menjalani hari-harinya bersama puluhan anak cucunya sejak penggusuran meratakan tempat tinggalnya. Tanah seluas 2 hektare itu diyakini sebagai milik keluarga besarnya berdasarkan surat surat yang dimilikinya. Ia mengaku sudah puluhan tahun tinggal di lokasi itu dan tidak pernah menjualnya. Namun, putusan pengadilan berujung eksekusi yang membuatnya kehilangan segalanya. “Saya hanya ingin hak saya kembali,” ujarnya lirih. Keterbatasan ekonomi membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di lokasi sengketa. Upaya hukum telah ditempuh. Wandora menggugat PT Sumber Mas Timber melalui perkara Nomor 254/Pdt.G/2025/PN.SMR, dengan dasar kepemilikan surat hibah tertanggal 30 September 2022. Di sisi lain, perusahaan menyatakan telah memenangkan perkara hingga berkekuatan hukum tetap dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut. Akhirnya terjadilah upaya perdamaian di meja mediasi. Sayang mediasi gagal mencapai kesepakatan. Langkah berikutnya kata Rustani adalah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.(*)

Jakarta, Liranews.com l  Mubarok Institute menggelar diskusi interaktif dan simposium Ramadhan bertajuk “Menyikapi Dinamika Politik Global dalam Perspektif Geostrategi dan Geopolitik Indonesia, ” pada Sabtu, 14 Maret 2026 di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta. Hadir puluhan tokoh nasional seperti Dewan Pengarah BRIN, Marsudi Wahyu Kisworo, Komisaris PT MRT Jakarta Leles Sudarmanto, para pebisnis dan pelaku usaha di Jakarta. Forum ini membahas posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global sekaligus menekankan pentingnya integritas moral dalam kepemimpinan nasional. Vice President Mubarok Institute, Sulkhan Chakim, menegaskan lembaganya berkomitmen menjadi mitra strategis perguruan tinggi di Indonesia serta memfasilitasi sinergi antara kampus, pemerintah, dan sektor swasta. Ia juga menilai forum Ramadhan menjadi momentum refleksi bagi peran Indonesia dalam menjaga stabilitas politik global. Lebih jauh Sulkhan  menyatakan bahwa  Indonesia berada pada fase penting diplomasi global sehingga paradigma politik luar negeri Bebas Aktif perlu diimplementasikan secara lebih substantif untuk melindungi kepentingan nasional. Simposium tersebut juga menekankan tiga agenda strategis, yakni redefinisi geopolitik nasional, penguatan integrasi infrastruktur dan ekonomi, serta kemandirian pangan dan energi untuk menghadapi krisis global. Menurut Sulkhan, saat ini Indonesia berpotensi menjadi kekuatan alternatif di panggung internasional, dengan syarat memperkuat integritas kepemimpinan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Melalui forum ini, Mubarok Institute berharap lahir rekomendasi strategis bagi pemerintah guna menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Kepada kampus kampus di seluruh Indonesia, Sulkhan berharap secara proaktif memberikan masukan  kepada Presiden Prabowo dalam merespons situasi terkini keadaan bangsa kita (*)

JAKARTA, FNN  — Forum Jurnalis Merdeka punya cara sendiri dalam mengisi waktu ngabuburit. Sekelompok wartawan senior itu menggelar diskusi politik ekonomi menyikapi kondisi terkini tanah air merespons gejolak perang di Timur Tengah. Pemerhati intelijen Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi menjadi kesalahan strategis. Sikap tersebut dinilai tidak membaca perubahan peta geopolitik global sekaligus membuka risiko politik di dalam negeri. “Menjadi mediator adalah kebijakan yang kebablasan. Apakah Presiden tidak tahu bahwa ada prasyarat khusus dari kedua negara yang bersengketa? Misalnya harus ada pengakuan dari pihak yang berkonflik. Faktanya Iran juga tidak mungkin menerima Indonesia,” kata Sri Radjasa dalam diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Merdeka di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026). Diskusi bertajuk “BoP, Perang Timur Tengah, dan Guncangan di Istana” itu membahas dampak geopolitik konflik Iran–Israel–Amerika Serikat serta implikasinya bagi Indonesia. Forum tersebut juga menyoroti kemungkinan adanya operasi politik domestik di balik manuver diplomasi Indonesia. Menurut Sri Radjasa, pemerintah Indonesia dinilai keliru membaca perubahan arah politik Amerika Serikat yang semakin menonjolkan kepentingan nasional. Ia menilai penurunan kekuatan ekonomi AS memicu nasionalisme yang lebih agresif. “Sekarang terlihat kecenderungan baru di Amerika. Mereka tidak lagi berperan sebagai pemimpin dunia, tetapi bertindak sebagai penguasa dunia. Kita bisa melihatnya dari kasus Venezuela sampai isu Greenland,” ujarnya. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum Indonesia mengambil posisi geopolitik tertentu, termasuk ketika bergabung dengan blok ekonomi BRICS maupun ketika masuk dalam gagasan Board of Peace (BoP). “Di sini letak blundernya. Ketika Indonesia bergabung dengan BRICS, Donald Trump mengambil sikap kontras terhadap blok itu. Artinya langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sensitif,” kata dia. Sri Radjasa juga menilai Amerika Serikat saat ini lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dibanding isu lain, termasuk hak asasi manusia. Hal itu, menurutnya, membuat konfigurasi politik global semakin keras dan transaksional. Ia mengingatkan bahwa keputusan Indonesia untuk mengambil peran mediator dapat berbalik menjadi tekanan politik bagi pemerintah jika tidak dihitung secara matang.  “Menabur angin bisa menuai badai. Risiko politiknya besar jika langkah seperti ini tidak dihitung dengan cermat,” ujarnya. Diskusi yang dimoderatori wartawan senior Sri Widodo Soetarjowiyono ini juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya pemerhati politik Imam Bogie Yuda Swara serta pemerhati sejarah dan budaya Joko Sumpeno. Selain persoalan politik luar negeri, diskusi tersebut juga menyinggung dampak ekonomi jika konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berkembang menjadi perang terbuka. Sejumlah peserta forum menilai eskalasi perang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia, menekan nilai tukar rupiah, serta memperlebar beban subsidi energi dalam APBN. (DH).

Samarinda, FNN -  Sengketa Tanah seluas 2 ha di tepi Jl HM Ardans Samarinda Kalimantan Timur terus bergulir. Pihak perusahaan, yakni PT Sumber Mas Timber ingkar memenuhi janjinya. Hasil mediasi di PN Samarinda antara PT Sumber Mas Timber dengan ahli waris La Singga berakhir buntu. Pihak PT Sumber Mas hanya akan memberikan uang kerokhiman sebesar Rp 300 juta. \"Kami tolak uang itu karena syaratnya berat sekali, yaitu semua dokumen asli, diminta oleh perusahaan,\" kata Wandora kepada wartawan, Kamis.12 Maret 2026 di PN Samarinda. Pengakuan Wandora dibenarkan oleh penasihat hukumnya, Rustani, SH.,MH. \"Jelas kami tolak, sebabpersyaratan terlalu berat. Klien kami disuruh menyerahkan surat segel asli, surat hibah asli, dan surat INPN. Tak hanya itu, klien kami disuruh membuat pernyataan tertulis bahwa lahan tersebut bukan milik La Singga,\" kata Rustani. Semua surat itu kata Rustani, harus diserahkan kepada PT Sumber Mas Timber. Setelah itu baru uang kerohiman 300 juta diberikan. Menurut Rustani, tawaran itu tidak adil dan tidak masuk akal. Lahan seluas 2 Ha milik keluarga La Singga, (orang tua Wandora), kok cuma mau diganti Rp 300 juta. Sementara dalam perjanjian awal kata Rustani uang kerokhiman itu untuk mengganti tanam tumbuh dan rumah yang sudah dihancurkan oleh PT Sumber Mas. \" Ini jelas menyalahi komitmen dan kami menolaknya,\" paparnya. Namun demikian, perdamaian masih terbuka, mana kala pihak perusahaan menjaga komitmen dengan baik. Wandora menyatakan kalau perusahaan bersedia membayar ganti rugi yang disepakati, pihaknya siap keluar dari lokasi dan PT Sumber Mas bisa menguasainya. \"Dokumen yang diminta juga akan kami serahkan kepada PT Sumber Mas. Keluarga meminta uang ganti rugi total keseluruhan sebesar Rp 5 miliar. Jika ini disepakati, keluarga La Singga tidak akan mengungkit lagi persoalan lahan di jalan Ring Road Samarinda tersebut,\" kata Wandora. Bagi Wandora, angka tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah hilang: rumah, tanah warisan, mata pencaharian, dan rasa aman. “Klien kami kehilangan segalanya. Nilai itu sangat tidak layak,” tegas kuasa hukum Wandora, Rustani. Pihak keluarga tetap menuntut ganti rugi yang setidaknya bisa untuk berteduh, modal jualan, dan bayar utang. Di atas lahan yang kini disengketakan, Wandora masih bertahan. Bukan di rumah, melainkan di bedeng sederhana di tepi Jalan H.M. Ardans, Samarinda, Kalimantan Timur. Di situlah ia menjalani hari-harinya bersama puluhan anak cucunya sejak penggusuran meratakan tempat tinggalnya. Tanah seluas 2 hektare itu diyakini sebagai milik keluarga besarnya berdasarkan surat surat yang dimilikinya. Ia mengaku sudah puluhan tahun tinggal di lokasi itu dan tidak pernah menjualnya. Namun, putusan pengadilan berujung eksekusi yang membuatnya kehilangan segalanya. “Saya hanya ingin hak saya kembali,” ujarnya lirih. Keterbatasan ekonomi membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di lokasi sengketa. Upaya hukum telah ditempuh. Wandora menggugat PT Sumber Mas Timber melalui perkara Nomor 254/Pdt.G/2025/PN.SMR, dengan dasar kepemilikan surat hibah tertanggal 30 September 2022. Di sisi lain, perusahaan menyatakan telah memenangkan perkara hingga berkekuatan hukum tetap dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut. Akhirnya terjadilah upaya perdamaian di meja mediasi. Sayang mediasi gagal mencapai kesepakatan. Langkah berikutnya kata Rustani adalah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.(*)

NAMA Rismon Sianipar pernah melesat ke ruang publik seperti meteor: tiba-tiba muncul, terang benderang, lalu membuat banyak orang menengadah dengan rasa heran. Ia bukan pejabat, bukan tokoh besar, hanya seorang yang datang dengan keberanian retorika yang meluap-luap. Dengan modal suara lantang dan keyakinan yang tampak tak tergoyahkan, ia menantang siapa saja—dari Kapolri hingga Presiden Joko Widodo. Publik pun terbelah antara takjub dan geli. Ada yang melihatnya sebagai simbol keberanian, ada pula yang menilainya sekadar fenomena “mulut lebih cepat daripada akal”. Namun satu hal yang tak terbantahkan: keberanian verbal itu sempat menciptakan sensasi. Ia tampak seperti sosok yang, meminjam istilah orang kampung, sudah kehilangan rasa takut. Urat takutnya sudah putus. Sayangnya, panggung keberanian itu rupanya tidak bertahan lama. Belum genap satu tahun, arah cerita berubah drastis. Sosok yang dahulu memuntahkan sumpah serapah kepada kekuasaan mendadak melunak. Ludah yang pernah disemprotkan dengan penuh emosi kini seperti diseruput kembali—perlahan, hati-hati, bahkan tampak dinikmati. Di sinilah drama klasik manusia kembali dipentaskan. Dalam teori perjuangan, penderitaan sering disebut sebagai bahan bakar perlawanan. Namun dalam praktik kehidupan nyata, penderitaan sering berubah menjadi alat seleksi: siapa yang benar-benar teguh, dan siapa yang sekadar singgah di panggung keberanian. Negara selalu menjadi arena paradoks. Ia membutuhkan pahlawan untuk menjaga idealisme, tetapi juga menyediakan karpet merah bagi pragmatisme. Banyak orang memulai perjalanan dengan teriakan moral, tetapi mengakhiri langkahnya dengan kompromi yang sangat rasional. Sejarah menunjukkan bahwa kepahlawanan bukan soal seberapa keras seseorang berteriak di awal perlombaan, melainkan seberapa lama ia mampu bertahan di lintasan. Sebab dalam maraton moralitas, godaan terbesar bukanlah kekalahan, melainkan tawaran untuk berhenti dengan imbalan kenyamanan. Maka kisah ini sebenarnya bukan hanya tentang satu orang. Ia adalah cermin kecil dari penyakit besar dalam kehidupan publik: keberanian yang mudah diproduksi, tetapi sulit dipertahankan. Banyak orang bersedia menantang dunia ketika risiko masih terasa jauh. Namun ketika konsekuensi mulai mendekat—entah kehilangan uang, kebebasan, atau kenyamanan—keberanian sering mendadak lumpuh. Dan di tengah semua itu, publik hanya bisa menyaksikan satu pertanyaan lama yang terus berulang dalam sejarah manusia: ketika kebenaran menuntut harga yang mahal, apakah seseorang tetap berdiri tegak—atau justru duduk tenang di atas parcel kenyamanan? (*)