JAKARTA, FNN  – Di tengah suasana khidmat bulan suci Ramadhan, Mubarok Institute menggelar diskusi interaktif dan simposium (14/3) bertajuk \"Menyikapi Dinamika Politik Global dalam Perspektif Geostrategi dan Geopolitik Indonesia.\" Forum ini tidak sekadar menjadi ajang bedah kebijakan, namun juga refleksi mendalam mengenai hakikat pengabdian manusia sebagai insan di tengah pusaran kekuasaan dunia. Sinergi Geopolitik dan Moralitas, Mubarok Institute Bedah Posisi Strategis Indonesia di Kancah Global Rangkaian simposium Ramadhan, Mubarok Institute membawa diskusi interaktif ke level yang lebih strategis dalam membedah tema tersebut. Simposium ini menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi dari ketahanan integritas dan etika para pemimpinnya. Dalam sesi geostrategi, diskusi menyoroti posisi Indonesia yang berada di titik silang kepentingan kekuatan besar dunia. Mubarok Institute memandang bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, Indonesia harus memerankan politik Bebas Aktif yang transformatif. \"Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia, prasyarat utamanya adalah bangsa kita ini harus \'sehat\' secara mental dan bersih dari penyakit korupsi sistemik,\" ujar Herry Purnomo Sekretaris Jenderal Mubarok Institute dalam simposium Sabtu siang ini. Lebih lanjut, Fadhil As. Mubarok Chairman Mubarok Institute mengatakan, “Penegakan hukum yang kuat tanpa pandang bulu disebut sebagai manifestasi nyata dari bangsa yang berdaulat secara hakiki”. Filosofi Pulang Lebaran dan Integritas Pemimpin Simposium ini ditekankan menjadi sebuah refleksi filosofis mengenai \"Hakikat Pulang\". Ramadhan menjadi momentum untuk menyadari bahwa setiap individu, termasuk para pemangku kebijakan pada akhirnya akan pulang menghadap Sang Pencipta (Rahmatullah). Dalam narasi yang disampaikan, ditekankan bahwa ketakutan akan kematian seringkali bersumber dari keterikatan duniawi (Hubbud Dunya) yang berlebihan dan minimnya bekal amal. \"Jika dunia hanya dianggap sebagai terminal, maka kepulangan menuju Allah akan terasa ringan. Namun, bagi mereka yang rakus dan menumpuk harta melalui jalan yang tidak benar, kepulangan menjadi hal yang menakutkan,\" ungkap Gus Fadhil panggilan akrab Chairman Mubarok Institute ini dalam sambutan pembuka diskusi tersebut. Antara Lebah dan Lalat sebagai Manifestasi Etika Bernegara Simposium ini menyoroti perbedaan tajam antara perilaku \'Lebah\' yang membangun peradaban dengan kemanfaatan, dibandingkan perilaku \'Lalat\' yang melambangkan pribadi gemar mencari kesalahan dan menyebarkan penyakit sistemik bernama korupsi. Fadhil mengatakan, “Mubarok Institute secara tegas menggarisbawahi bahwa korupsi dan praktik mafia adalah bentuk nyata Akhlaq Madzmumah atau budi pekerti tercela”.  Belajar dari ketegasan Rasulullah SAW terhadap kasus wanita cantik dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum yaitu suku Arab yang dihormati karena mayoritas mereka saudagar sukses, forum ini menyerukan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Integritas bangsa dipertaruhkan pada kemampuan negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu, demi menghindari kehancuran peradaban”, demikian kata Gus Fadhil panggilan akrab Fadhil As. Mubarok dengan lantang. Strategi Ya Robbi dan Ya Lobby Sebagai solusi praktis-strategis, Mubarok Institute memperkenalkan formula Ya Robbi dan Ya Lobby, bahwa Ya Robbi (Dimensi Vertikal) yang jelas menempatkan niat tulus dan spiritualitas sebagai fondasi perjuangan. Sedangkan Ya Lobby (Dimensi Horizontal) melakukan diplomasi cerdas dan penguatan jejaring bersih untuk melawan dominasi oligarki serta oknum politisi kotor. Sinergi inilah yang diharapkan mampu mengawal aspirasi luhur bangsa Indonesia yang bersih dari praktik-praktik menyimpang yang berujung pada jeruji besi, sebagaimana kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah akhir-akhir ini. Indonesia di Panggung Dunia Dalam perspektif geostrategis, simposium ini membedah bagaimana Indonesia harus memposisikan diri di tengah dinamika global yang kian kompleks. Dengan memadukan ikhtiar profesional (Lobby) dan kepasrahan spiritual (Robbi), Indonesia diharapkan mampu menjadi kekuatan alternatif yang berdaulat, beradab dan disegani di panggung internasional. \"Kesuksesan bernegara tidak boleh dipisahkan dari kesadaran bahwa kita semua akan pulang. Kepemimpinan yang autentik adalah kepemimpinan yang menyadari tanggung jawabnya di hadapan sejarah dan di hadapan Tuhan,\" pungkas Gus Fadhil dalam simposium tersebut. Melawan Oligarki Mubarok Institute menawarkan solusi \"Sinergi Jaringan\" Salah satu poin krusial yang dibahas adalah bagaimana menghadapi tantangan domestik yang menghambat gerak geopolitik Indonesia, seperti dominasi pengusaha hitam dan politik uang. Membangun jejaring profesional yang bersih untuk mengomunikasikan aspirasi luhur bangsa dan mengimbangi pengaruh oligarki yang destruktif. Memastikan bahwa setiap langkah diplomasi dan kebijakan negara memiliki landasan moral yang kuat, dengan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan saat pulang “meninggal dunia” nanti. Pesan Tegas Hukum Bukan Komoditas Mengingat kembali kisah Bani Makhzum, simposium ini memberikan peringatan keras kepada para pemangku kebijakan. Diskusi ini mengingatkan bahwa kehancuran sebuah peradaban dimulai ketika hukum menjadi tumpul ke atas. Pesan ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika politik nasional, di mana Mubarok Institute mendorong agar Indonesia meneladani prinsip keadilan absolut. \"Jangan sampai kita mengejar keinginan sesaat yang berujung pada kehinaan seperti kasus-kasus OTT yang memalukan. Kita mencari keberkahan dalam bernegara, bukan sekadar kemenangan politik,\" tegas Fadhil dalam diskusi tersebut. Sementara Prof. Sulkhan Chakim, Wakil Rektor UIN SAIZU Purwokerto menegaskan bahwa Mubarok Institute berkewajiban memberikan masukan positif kepada pemerintah atas perkembangan politik global yang terjadi saat ini.  Momen Buka Puasa Bersama seperti ini sangat baik untuk merenungkan kembali peran bangsa Indonesia bagi stabilitas politik Indonesia di dunia internasional. Ramadhan sebagai Kompas Kebijakan Simposium diakhiri dengan kesimpulan bahwa perspektif geopolitik Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai spiritualitas Al-Qur\'an. Menjadi manusia (Insan) yang beradab dan berintegritas adalah modal utama bagi Indonesia untuk mengaung di Asia dan dunia.Dengan memadukan ikhtiar profesional dan kepasrahan spiritual, Mubarok Institute mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal visi Indonesia yang bersih, jujur dan pro-rakyat demi mewujudkan harapan baru Indonesia yang sejahtera. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan segar yang tidak hanya tajam secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih terang benderang.(*)

JAKARTA, FNN  [13 Maret 2026] – Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Akulaku kembali bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) menghadirkan berbagai program sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk pelatihan keterampilan bagi anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta. Kolaborasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan CSR Ramadan 2026 yang diinisiasi bersama oleh Akulaku Group dan BAZNAS RI. Salah satu inisiatif yang diselenggarakan pada Ramadan kali ini adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan sablon bagi anak-anak binaan, yang bertujuan memberikan bekal keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai modal kemandirian di masa depan. Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia, Edy Salim, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi positif kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan sosial yang dapat memberikan dampak nyata. “Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Melalui kolaborasi bersama BAZNAS RI, bantuan yang disalurkan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A, mengatakan bahwa kegiatan ini bagian dari upaya BAZNAS menghadirkan program Ramadan yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan. “Melalui program ini kami ingin menghadirkan kebahagiaan Ramadan sekaligus memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka”. Sementara itu, Kepala Divisi Pendayagunaan, Layanan UPZ dan CSR BAZNAS RI, Ajat Sudrajat, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi BAZNAS dan Akulaku dalam menyalurkan berbagai program sosial selama Ramadan. “Hari ini kita melaksanakan program Hidangan Berkah Ramadan berupa pembagian hidangan berbuka puasa, mulai dari takjil hingga makanan utama bagi anak-anak binaan”. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, Syaikoni, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di lembaganya. “Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS RI dan Akulaku Group atas dukungan serta perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di LPKA Jakarta”. Salah satu anak binaan berinisial RAPO (16) mengaku senang dapat mengikutikegiatan tersebut. “Saya senang sekali mengikuti acara ini karena kami bisa belajar menyablon dan mengetahui perbedaan sablon digital dan manual. Terima kasih kepada BAZNAS dan Akulaku Group yang sudah datang dan berbagi dengan kami”. Akulaku Group berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif sosial yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam aspek kesejahteraan dan pemberdayaan. (*)

JAKARTA, FNN  – Di tengah suasana khidmat bulan suci Ramadhan, Mubarok Institute menggelar diskusi interaktif dan simposium (14/3) bertajuk \"Menyikapi Dinamika Politik Global dalam Perspektif Geostrategi dan Geopolitik Indonesia.\" Forum ini tidak sekadar menjadi ajang bedah kebijakan, namun juga refleksi mendalam mengenai hakikat pengabdian manusia sebagai insan di tengah pusaran kekuasaan dunia. Sinergi Geopolitik dan Moralitas, Mubarok Institute Bedah Posisi Strategis Indonesia di Kancah Global Rangkaian simposium Ramadhan, Mubarok Institute membawa diskusi interaktif ke level yang lebih strategis dalam membedah tema tersebut. Simposium ini menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi dari ketahanan integritas dan etika para pemimpinnya. Dalam sesi geostrategi, diskusi menyoroti posisi Indonesia yang berada di titik silang kepentingan kekuatan besar dunia. Mubarok Institute memandang bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, Indonesia harus memerankan politik Bebas Aktif yang transformatif. \"Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia, prasyarat utamanya adalah bangsa kita ini harus \'sehat\' secara mental dan bersih dari penyakit korupsi sistemik,\" ujar Herry Purnomo Sekretaris Jenderal Mubarok Institute dalam simposium Sabtu siang ini. Lebih lanjut, Fadhil As. Mubarok Chairman Mubarok Institute mengatakan, “Penegakan hukum yang kuat tanpa pandang bulu disebut sebagai manifestasi nyata dari bangsa yang berdaulat secara hakiki”. Filosofi Pulang Lebaran dan Integritas Pemimpin Simposium ini ditekankan menjadi sebuah refleksi filosofis mengenai \"Hakikat Pulang\". Ramadhan menjadi momentum untuk menyadari bahwa setiap individu, termasuk para pemangku kebijakan pada akhirnya akan pulang menghadap Sang Pencipta (Rahmatullah). Dalam narasi yang disampaikan, ditekankan bahwa ketakutan akan kematian seringkali bersumber dari keterikatan duniawi (Hubbud Dunya) yang berlebihan dan minimnya bekal amal. \"Jika dunia hanya dianggap sebagai terminal, maka kepulangan menuju Allah akan terasa ringan. Namun, bagi mereka yang rakus dan menumpuk harta melalui jalan yang tidak benar, kepulangan menjadi hal yang menakutkan,\" ungkap Gus Fadhil panggilan akrab Chairman Mubarok Institute ini dalam sambutan pembuka diskusi tersebut. Antara Lebah dan Lalat sebagai Manifestasi Etika Bernegara Simposium ini menyoroti perbedaan tajam antara perilaku \'Lebah\' yang membangun peradaban dengan kemanfaatan, dibandingkan perilaku \'Lalat\' yang melambangkan pribadi gemar mencari kesalahan dan menyebarkan penyakit sistemik bernama korupsi. Fadhil mengatakan, “Mubarok Institute secara tegas menggarisbawahi bahwa korupsi dan praktik mafia adalah bentuk nyata Akhlaq Madzmumah atau budi pekerti tercela”.  Belajar dari ketegasan Rasulullah SAW terhadap kasus wanita cantik dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum yaitu suku Arab yang dihormati karena mayoritas mereka saudagar sukses, forum ini menyerukan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Integritas bangsa dipertaruhkan pada kemampuan negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu, demi menghindari kehancuran peradaban”, demikian kata Gus Fadhil panggilan akrab Fadhil As. Mubarok dengan lantang. Strategi Ya Robbi dan Ya Lobby Sebagai solusi praktis-strategis, Mubarok Institute memperkenalkan formula Ya Robbi dan Ya Lobby, bahwa Ya Robbi (Dimensi Vertikal) yang jelas menempatkan niat tulus dan spiritualitas sebagai fondasi perjuangan. Sedangkan Ya Lobby (Dimensi Horizontal) melakukan diplomasi cerdas dan penguatan jejaring bersih untuk melawan dominasi oligarki serta oknum politisi kotor. Sinergi inilah yang diharapkan mampu mengawal aspirasi luhur bangsa Indonesia yang bersih dari praktik-praktik menyimpang yang berujung pada jeruji besi, sebagaimana kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah akhir-akhir ini. Indonesia di Panggung Dunia Dalam perspektif geostrategis, simposium ini membedah bagaimana Indonesia harus memposisikan diri di tengah dinamika global yang kian kompleks. Dengan memadukan ikhtiar profesional (Lobby) dan kepasrahan spiritual (Robbi), Indonesia diharapkan mampu menjadi kekuatan alternatif yang berdaulat, beradab dan disegani di panggung internasional. \"Kesuksesan bernegara tidak boleh dipisahkan dari kesadaran bahwa kita semua akan pulang. Kepemimpinan yang autentik adalah kepemimpinan yang menyadari tanggung jawabnya di hadapan sejarah dan di hadapan Tuhan,\" pungkas Gus Fadhil dalam simposium tersebut. Melawan Oligarki Mubarok Institute menawarkan solusi \"Sinergi Jaringan\" Salah satu poin krusial yang dibahas adalah bagaimana menghadapi tantangan domestik yang menghambat gerak geopolitik Indonesia, seperti dominasi pengusaha hitam dan politik uang. Membangun jejaring profesional yang bersih untuk mengomunikasikan aspirasi luhur bangsa dan mengimbangi pengaruh oligarki yang destruktif. Memastikan bahwa setiap langkah diplomasi dan kebijakan negara memiliki landasan moral yang kuat, dengan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan saat pulang “meninggal dunia” nanti. Pesan Tegas Hukum Bukan Komoditas Mengingat kembali kisah Bani Makhzum, simposium ini memberikan peringatan keras kepada para pemangku kebijakan. Diskusi ini mengingatkan bahwa kehancuran sebuah peradaban dimulai ketika hukum menjadi tumpul ke atas. Pesan ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika politik nasional, di mana Mubarok Institute mendorong agar Indonesia meneladani prinsip keadilan absolut. \"Jangan sampai kita mengejar keinginan sesaat yang berujung pada kehinaan seperti kasus-kasus OTT yang memalukan. Kita mencari keberkahan dalam bernegara, bukan sekadar kemenangan politik,\" tegas Fadhil dalam diskusi tersebut. Sementara Prof. Sulkhan Chakim, Wakil Rektor UIN SAIZU Purwokerto menegaskan bahwa Mubarok Institute berkewajiban memberikan masukan positif kepada pemerintah atas perkembangan politik global yang terjadi saat ini.  Momen Buka Puasa Bersama seperti ini sangat baik untuk merenungkan kembali peran bangsa Indonesia bagi stabilitas politik Indonesia di dunia internasional. Ramadhan sebagai Kompas Kebijakan Simposium diakhiri dengan kesimpulan bahwa perspektif geopolitik Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai spiritualitas Al-Qur\'an. Menjadi manusia (Insan) yang beradab dan berintegritas adalah modal utama bagi Indonesia untuk mengaung di Asia dan dunia.Dengan memadukan ikhtiar profesional dan kepasrahan spiritual, Mubarok Institute mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal visi Indonesia yang bersih, jujur dan pro-rakyat demi mewujudkan harapan baru Indonesia yang sejahtera. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan segar yang tidak hanya tajam secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih terang benderang.(*)

JAKARTA, FNN  — Forum Jurnalis Merdeka punya cara sendiri dalam mengisi waktu ngabuburit. Sekelompok wartawan senior itu menggelar diskusi politik ekonomi menyikapi kondisi terkini tanah air merespons gejolak perang di Timur Tengah. Pemerhati intelijen Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri sebagai mediator konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi menjadi kesalahan strategis. Sikap tersebut dinilai tidak membaca perubahan peta geopolitik global sekaligus membuka risiko politik di dalam negeri. “Menjadi mediator adalah kebijakan yang kebablasan. Apakah Presiden tidak tahu bahwa ada prasyarat khusus dari kedua negara yang bersengketa? Misalnya harus ada pengakuan dari pihak yang berkonflik. Faktanya Iran juga tidak mungkin menerima Indonesia,” kata Sri Radjasa dalam diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Merdeka di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026). Diskusi bertajuk “BoP, Perang Timur Tengah, dan Guncangan di Istana” itu membahas dampak geopolitik konflik Iran–Israel–Amerika Serikat serta implikasinya bagi Indonesia. Forum tersebut juga menyoroti kemungkinan adanya operasi politik domestik di balik manuver diplomasi Indonesia. Menurut Sri Radjasa, pemerintah Indonesia dinilai keliru membaca perubahan arah politik Amerika Serikat yang semakin menonjolkan kepentingan nasional. Ia menilai penurunan kekuatan ekonomi AS memicu nasionalisme yang lebih agresif. “Sekarang terlihat kecenderungan baru di Amerika. Mereka tidak lagi berperan sebagai pemimpin dunia, tetapi bertindak sebagai penguasa dunia. Kita bisa melihatnya dari kasus Venezuela sampai isu Greenland,” ujarnya. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum Indonesia mengambil posisi geopolitik tertentu, termasuk ketika bergabung dengan blok ekonomi BRICS maupun ketika masuk dalam gagasan Board of Peace (BoP). “Di sini letak blundernya. Ketika Indonesia bergabung dengan BRICS, Donald Trump mengambil sikap kontras terhadap blok itu. Artinya langkah ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sensitif,” kata dia. Sri Radjasa juga menilai Amerika Serikat saat ini lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dibanding isu lain, termasuk hak asasi manusia. Hal itu, menurutnya, membuat konfigurasi politik global semakin keras dan transaksional. Ia mengingatkan bahwa keputusan Indonesia untuk mengambil peran mediator dapat berbalik menjadi tekanan politik bagi pemerintah jika tidak dihitung secara matang.  “Menabur angin bisa menuai badai. Risiko politiknya besar jika langkah seperti ini tidak dihitung dengan cermat,” ujarnya. Diskusi yang dimoderatori wartawan senior Sri Widodo Soetarjowiyono ini juga dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya pemerhati politik Imam Bogie Yuda Swara serta pemerhati sejarah dan budaya Joko Sumpeno. Selain persoalan politik luar negeri, diskusi tersebut juga menyinggung dampak ekonomi jika konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berkembang menjadi perang terbuka. Sejumlah peserta forum menilai eskalasi perang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia, menekan nilai tukar rupiah, serta memperlebar beban subsidi energi dalam APBN. (DH).

SAMARINDA,  MEDIATRUST.ID — Di tepi Jalan H.M. Ardans, Samarinda, Kalimantan Timur, sebuah gubug seng berdiri sunyi di bawah terik matahari. Di sanalah Wa Ndora tinggal. Tidak ada dinding kokoh. Tidak ada pintu untuk dikunci. Hanya lembaran seng tipis yang menjadi pelindungnya dari panas dan hujan. Di tempat itu pula, ia bertahan di atas tanah yang diyakininya sebagai peninggalan keluarganya—tanah yang kini bukan lagi miliknya, setidaknya di atas kertas. “Dari awal penggusuran, saya tetap di sini,” ucapnya pelan. Dulu, rumahnya berdiri di sana. Ia tidak sendiri. Ada anak-anak dan keluarga yang mengisi hari-harinya. Kini, rumah itu telah rata dengan tanah. Anak-anaknya terpaksa menumpang di rumah kerabat. Ia memilih tinggal sendiri, menjaga apa yang tersisa: harapan. Tanah seluas sekitar 2 hektare itu bukan sekadar aset. Di situlah hidupnya tumbuh. Di situlah masa depannya pernah ia bayangkan. Namun semuanya berubah ketika eksekusi pengadilan datang. Wa Ndora mengaku tidak pernah menjual tanah tersebut. Ia pun menggugat, berharap ada ruang untuk didengar. Dalam mediasi di Pengadilan Negeri Samarinda, Kamis (26/2/2026), secercah harapan sempat muncul. PT Sumber Mas Timber menawarkan uang kerohiman Rp200 juta. Namun, tawaran itu ia tolak. Bagi Wa Ndora, nilai itu tidak sebanding dengan kehilangan yang ia rasakan. Kuasa hukumnya, Rustani, S.H., menyebut kliennya telah kehilangan rumah, tanah, dan mata pencaharian. Mereka mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp3 miliar. Sementara itu, perusahaan menyatakan kepemilikan lahan telah sah secara hukum. Uang kerohiman Rp200 juta, menurut mereka, adalah bentuk kepedulian, bukan kewajiban. Di tengah tarik-menarik itu, Wa Ndora tetap menjalani hari-harinya di bawah seng berkarat. Ia tidak tahu sampai kapan. Ia hanya tahu, ia belum ingin pergi.“Mau pindah ke mana? Untuk makan saja kadang susah,. Kalau uang kerohiman layak, misalnya Rp500 juta, mungkin saya terima,” katanya lirih. Setiap hari, ia melihat tanah itu. Tanah yang dulu ia sebut rumah.Ia tidak berbicara tentang hukum. Ia tidak berbicara tentang putusan. Ia hanya berbicara tentang harapan sederhana. “Saya hanya ingin hak saya kembali,” ucapnya. Di bawah langit Samarinda, di atas tanah yang diperebutkan, Wa Ndora masih bertahan. Menunggu. Berharap. Dan belum menyerah. (*)

DUNIA polemik ijazah kembali menyuguhkan ironi yang sulit ditutupi. Tokoh yang selama ini tampil paling lantang dan paling “ilmiah” justru menjadi orang pertama yang melemah ketika tekanan datang. Tokohnya adalah Rismon Sianipar Hasiholan. Selama berbulan-bulan ia tampil dengan gaya meyakinkan. Analisis forensik digital dipamerkan, buku setebal tujuh ratusan halaman diterbitkan, dan keyakinan tentang ijazah Joko Widodo disampaikan dengan nada hampir absolut.  Ia orasi dari satu panggung ke panggung lain, dari podcast, radio  hingga televisi. Bahkan ia pernah mengklaim keyakinan hingga “11 ribu persen” ijazah Jokowi palsu. Namun keberanian yang terdengar heroik itu ternyata tidak bertahan lama.Begitu status tersangka datang, keberanian itu mendadak melemah bahkan tak berdaya, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana: permintaan maaf. Bukan hanya kepada Joko Widodo, tetapi juga kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lebih dari itu, ia juga mengajukan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Sebuah langkah yang sebelumnya justru ia sindir ketika dilakukan oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Ia caci maki mereka tanpa ampun. Di titik inilah ironi itu menjadi lengkap.Dulu ia tampil sangar di ruang publik, tetapi ketika realitas hukum datang, sikapnya berubah lembut. Seolah-olah yang selama ini dipertontonkan hanyalah keberanian retorik, bukan keberanian konsekuensi. Ironinya lagi, Rismon kini mengaku selama ini dieksploitasi oleh rekan-rekan seperjuangannya sendiri. Pernyataan ini tentu memunculkan dua kemungkinan yang sama-sama problematis. Jika benar ia dieksploitasi, berarti gerakan yang selama ini mengusung isu ijazah hanyalah panggung politik yang memanfaatkan “penelitian ilmiah”. Namun jika tidak benar, maka publiklah yang selama ini dieksploitasi oleh klaim ilmiah yang terlalu percaya diri. Keduanya sama-sama tidak menggembirakan. Yang menarik, tidak semua tokoh dalam lingkaran isu ini memilih jalan yang sama. Roy Suryo, misalnya, tetap menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi bermasalah. Bahkan ia masih menyebut angka keyakinan hingga 99,9 persen ijazah Jokowi palsu. Sementara itu, beberapa tokoh lain masih memilih melanjutkan jalur hukum hingga pengadilan. Artinya, polemik ini belum benar-benar selesai hanya karena satu orang berubah sikap. Rismon mungkin merasa perjuangannya telah selesai. Ia bahkan menyebut penelitian ilmiah bersifat progresif dan on going. Tetapi justru di situlah kontradiksi paling mencolok dan menohok. Jika penelitian masih berjalan, mengapa kesimpulannya sudah ditutup dengan permintaan maaf? Pertanyaan ini sulit dihindari. Lebih sulit lagi ketika publik mengingat bahwa sebelumnya Rismon pernah bersumpah siap dihujat oleh 280 juta rakyat Indonesia jika ia berkhianat terhadap perjuangannya sendiri.Hari ini sumpah itu terasa seperti retorika yang terlalu cepat dilupakan. Di panggung politik Indonesia, fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak tokoh terlihat gagah ketika berbicara di ruang publik, tetapi berubah drastis ketika berhadapan dengan risiko hukum. Namun kasus ini tetap menarik karena memperlihatkan satu pelajaran klasik:keberanian di media sosial tidak selalu sama dengan keberanian dalam kenyataan. Rismon mungkin telah memilih jalannya sendiri. Ia bisa meminta maaf, menarik bukunya, atau menutup penelitiannya. Namun satu hal tidak bisa ia tarik kembali: narasi besar yang pernah ia bangun sendiri. Dan dalam politik, narasi yang sudah dilepas ke publik sering kali hidup lebih lama daripada orang yang menciptakannya. (*)