Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Selain Anis Mata, Presiden Prabowo Subianto juga mengangkat dua Wamenlu lainnya, yakni Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dipimpin oleh Sugiono selaku Menteri Luar Negeri (Menlu). Usai dilantik sebagai Wamenlu Urusan Dunia Islam, Anis Matta mengatakan, sikap Indonesia terhadap Palestina jelas. Sebab, Presiden Prabowo sudah menyatakan akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. \"Kalau kita mendengarkan pidato Presiden kemarin jelas sekali, Beliau katakan isu Palestina akan menjadi isu utama dan akan menjadi tugas diplomasi Indonesia di dunia Islam,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).. Anis Matta mengatakan, membantu kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Oleh sebab itu, segala cara akan dilakukan termasuk melalui jalur diplomasi agar peperangan di Gaza bisa segera berakhir dan Palestina bisa merdeka. \"Karena isu perang Palestina sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan kita punya amanah konstitusi untuk membantu kemerdekaan Palestina. Saya kira semua usaha kita sebagai bangsa Indonesia baik diplomasi politik maupun kemanusiaan akan kita tunjukkan untuk membantu kemerdekaan Palestina,\" kata dia. Meski begitu, Anis Matta mengatakan isu dalam dunia Islam tidak hanya Palestina. Ia menyebut, masalah di Palestina nantinya akan jadi game changer terhadap konstelasi global. \"Isu dunia Islam bukan cuma Palestina. Tapi menurut saya perang Palestina akan jadi game changer, hasil akhir perang nanti ini akan mengubah konstelasi bukan hanya di Timur Tengah tapi di tingkat global,\" katanya. Anis Matta mengungkapkan dirinya akan fokus menangani masalah diplomasi di Timur Tengah. Salah satu yang menjadi fokus adalah isu Palestina dan Israel. \"Kira-kira itu ya (Palestina-Israel) secara khusus di dunia Islam Timur Tengah,\" ujarnya. Namun, mengenai tugasnya secara mendetail masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembagian tugas antar wakil menteri masih belum tuntas sepenuhnya. \"Pembagian tugas di antara kami belum kita tuntaskan betul walaupun dari awal saya diberi fokus untuk dunia Islam,\" pungkasnya. Usai pelantikan, Anis Matta bersama Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno menemani Sugiono melakukan serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kemenlu. Retno Marsudi secara resmi menyerahkan jabatan Menlu kepada Sugiono. Seperti diketahui, pada Senin (21/10/2024) sore, Presiden Prabowo Subianto melantik para Wakil Menteri (Wamen), Wakil Kepala Badan/Lembaga, dan Sekretaris Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Wamen berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 73/M/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan para wamen periode tahun 2024-2029. \"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" ucap Prabowo diikuti para Wamen. \"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,\" sambungnya. (*)

JAKARTA, FNN |  Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka diminta untuk dapat membantu menyelesaikan kasus pilu di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang mengalami perundungan (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sistematis dari Kementerian Kesehatan. Anggota KTKI professional tenaga kesehatan (nakes) dan nonnakes dari berbagai daerah baik unsur ASN, swasta maupun profesional telah di PHK secara sepihak oleh Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin. \"Selama ini  Menkes mencari korban perundungan dokter dan nakes di Perguruan Tinggi dan RSUD, namun saat ini perundungan diperluas di   KTKI sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang seharusnya independen justru   mendapat perlakuan semena-mena dari tindakan kebijakan dari Menkes,\" kata Acep Effendi salah satu korban PHK dari KTKI kepada pers di Jakata, Sabtu siang.  Berikut penuturan Acep Effendi selengkapnya: Saya PNS Dinkes IV/C dari NTT yang memperoleh rekomendasi atasan untuk pensiun dini. Dengan surat persetujuan Gubernur NTT, Bapak Viktor Laiskodat ke BKN untuk pensiun dini tahun 2022, karena pertimbangan Kepres KTKI dengan lima tahun, bersamaan dengan batas akhir pensiun.  Saya memilih untuk menjadi Anggota KTKI  karena LNS adalah Pejabat Negara. Tentunya kebanggaan sebagai putra daerah NTT yang terpilih dari ratusan entomolog se-Indonesia. Karena kewajiban harus berdomisili di Jakarta, Saya sudah menyekolahkan Kepres untuk mengambil cicilan rumah di bank pemerintah untuk jangka waktu sesuai Kepres. Siapa yang akan membayar cicilan rumah saya nantinya, jika saya di PHK tanpa ada kejelasan? *** Hal yang sama terjadi pada Akhsin Munawar, yang melakukan pensiun dini dan telah menyekolahkan Kepres untuk cicilan rumah, akibat kebijakan Dirjen Nakes dimana seluruh Anggota KTKI harus berdomisili di Jakarta. Padahal sebelumnya, Akhsin mendapat berbagai fasilitas sebagai Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan di Propinsi Jambi. Mereka  berharap, Prabowo Subianto dan Gibran dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Posisi KTKI sebagai LNS Independen KTKI menyampaikan harapannya agar ke depan, Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 menjaga marwah Lembaga Non Struktural. Muqouwis yang telah berhenti sementara dari PNS Dinas Kesehatan Lampung karena menjadi Anggota KTI, Perwakilan Tenaga Sanitasi Lingkungan menjelaskan: “Membangun LNS yang independent sama saja membangun citra menjadi negara demokrasi. Keinginan menguasai LNS itulah membungkam demokrasi.” Anggota KTKI lainnya, Rachma Fitriati yang juga Dosen di FIA UI mengingatkan, “Seharusnya Menkes memposisikan Konsil sebagai partner yang saling bersinergi dengan KTKI untuk menjaga mutu dan perlindungan hukum bagi Nakes dengan posisi sejajar.  Bukan malah melakukan PHK massal dengan berlindung di bawah PMK 12/2024, yang sebagian pasalnya diduga mal-administrasi karena bertentangan dengan UU No.17/2023 dan PP 28/2024. Chandi Lobing, Anggota KTKI yang berasal dari Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini menyampaikan“Korporasi saja masih memiliki mitigasi untuk PHK massal, kenapa justru sebagai pejabat negara, Kemenkes malah secara sembrono melakukan PHK massal secara sepihak, mendadak dan tidak ada mitigasi sama sekali!”  Rahmaniwati dari Perwakilan Unsur Profesi Teknisi Gigi Konsil Keteknisian Medis menambahkan: \"Ketika kami bertanya tentang masa berlaku Kepres 31/M/2022 selama lima tahun, pejabat Plt.Ses KTKI dengan arogannya menegaskan :Ini sudah resiko jabatan.” Dimana letak keadilannya bagi Anggota KTKI. Padahal kami semua memilih untuk menjadi Anggota KTKI karena Kepres Nomor 31/M tahun 2022 berlangsung selama lima tahun.  \"Sebagai LNS yang diangkat dengan Keputusan Presiden, seharusnya Menkes menjaga marwah KTKI. Bukan malah membuang Anggota KTKI layaknya sampah, karena dianggap yang sudah tidak berguna?\" tegas Her Basuki Anggota KTKI yang sebelumnya Direktur Akademi Keperawatan Surakarta. \"Di mana nurani Menkes sebagai pejabat negara? Tahukah Menkes bahwa Anggota KTKI, selama kurun waktu 2 tahun telah menorehkan kinerjanya yang sangat tinggi, dengan melakukan validasi terhadap penerbitan STR sebanyak 1.572.936 buah\".  Atas kebaikan itu ada beberapa anggota saat ini sebagai tukang Ojeg guna memenuhi kebutuhan setiap harinya. Seperti Anggota KTKI, Tri Moedji, yang sebelumnya adalah Kepala Instalasi Rekam Medis di salah satu RSUD,  terpaksa banting stir menjadi driver ojek online. Sebagai seorang tulang punggung keluarga karena single parent dan menanggung kakaknya yang menderita stroke complikasi hipertensi, Moeji sudah tidak ada pilihan. Pekerjaan apapun dilakoninya, karena pada usianya yang sudah tidak lagi muda, sangatlah tidak mudah mencari pekerjaan mendadak dalam waktu dekat. (DH)

Jakarta, FNN — Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) besutan HM. Jusuf Rizal mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk menekan kemiskinan dan melawan Korupsi di bumi Indonesia. “Sebagaimana janji politik Prabowo agar jangan ada lagi kemiskinan dan korupsi di bumi Indonesia, Partai Parsindo yang berbasiskan Loyalis Bapak HM.Soeharto akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” tegas Ketua Umum Partai Parsindo, HM.Jusuf Rizal kepada media di Jakarta. Partai Parsindo pada Pemilu 2024, gagal menjadi peserta Pemilu setelah gagal di PTUN. Putra mahkota Cendana Tommy Soeharto ikut bergabung di Partai Parsindo setelah di Partai Berkarya, Tommy didepak Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya. Menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu, pada Pemilu 2024, Partai Parsindo merasa diperlukankan diskriminan oleh Ketua KPU, Hasyim Asyari, sehingga gagal menjadi peserta Pemilu. Namun Partai Parsindo tidak menyerah. Kini mempersiapkan untuk konsolidasi menuju Pemilu 2029. “Kami memahami kondisi politik saat itu, dimana hal-hal yang berbau loyalis Presiden RI ke-2, Bapak HM. Soeharto kurang diterima, sehingga ada penjegalan yang menyulitkan Partai Parsindo berkembang,” tegas Jusuf Rizal tetap semangat melakukan konsolidasi Partai Parsindo. Dengan dilantiknya Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden, 2024-2029, Partai Parsindo akan ikut mengawal dan mendukung berbagai program pemerintah yang pro rakyat. Berperan aktif membangun Indonesia, Menjaga Negeri. Guna mengawasi kemiskinan dan korupsi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Parsindo juga akan membentuk Satgas Pengawasan Dana Desa (PDD) di setiap Desa, karena kebocoran penggunaan dana desa secara signifikan dapat menimbulkan kemiskinan di Desa. “Partai Parsindo mengucapkan selamat kepada Prabowo yang telah dilantik jadi Presiden RI ke-8. Kita dukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu. (DH)

Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Selain Anis Mata, Presiden Prabowo Subianto juga mengangkat dua Wamenlu lainnya, yakni Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dipimpin oleh Sugiono selaku Menteri Luar Negeri (Menlu). Usai dilantik sebagai Wamenlu Urusan Dunia Islam, Anis Matta mengatakan, sikap Indonesia terhadap Palestina jelas. Sebab, Presiden Prabowo sudah menyatakan akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. \"Kalau kita mendengarkan pidato Presiden kemarin jelas sekali, Beliau katakan isu Palestina akan menjadi isu utama dan akan menjadi tugas diplomasi Indonesia di dunia Islam,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).. Anis Matta mengatakan, membantu kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Oleh sebab itu, segala cara akan dilakukan termasuk melalui jalur diplomasi agar peperangan di Gaza bisa segera berakhir dan Palestina bisa merdeka. \"Karena isu perang Palestina sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan kita punya amanah konstitusi untuk membantu kemerdekaan Palestina. Saya kira semua usaha kita sebagai bangsa Indonesia baik diplomasi politik maupun kemanusiaan akan kita tunjukkan untuk membantu kemerdekaan Palestina,\" kata dia. Meski begitu, Anis Matta mengatakan isu dalam dunia Islam tidak hanya Palestina. Ia menyebut, masalah di Palestina nantinya akan jadi game changer terhadap konstelasi global. \"Isu dunia Islam bukan cuma Palestina. Tapi menurut saya perang Palestina akan jadi game changer, hasil akhir perang nanti ini akan mengubah konstelasi bukan hanya di Timur Tengah tapi di tingkat global,\" katanya. Anis Matta mengungkapkan dirinya akan fokus menangani masalah diplomasi di Timur Tengah. Salah satu yang menjadi fokus adalah isu Palestina dan Israel. \"Kira-kira itu ya (Palestina-Israel) secara khusus di dunia Islam Timur Tengah,\" ujarnya. Namun, mengenai tugasnya secara mendetail masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembagian tugas antar wakil menteri masih belum tuntas sepenuhnya. \"Pembagian tugas di antara kami belum kita tuntaskan betul walaupun dari awal saya diberi fokus untuk dunia Islam,\" pungkasnya. Usai pelantikan, Anis Matta bersama Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno menemani Sugiono melakukan serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kemenlu. Retno Marsudi secara resmi menyerahkan jabatan Menlu kepada Sugiono. Seperti diketahui, pada Senin (21/10/2024) sore, Presiden Prabowo Subianto melantik para Wakil Menteri (Wamen), Wakil Kepala Badan/Lembaga, dan Sekretaris Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Wamen berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 73/M/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan para wamen periode tahun 2024-2029. \"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" ucap Prabowo diikuti para Wamen. \"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,\" sambungnya. (*)

Jakarta | FNN - Warga Cluster Madani (dan perumahan Griya Cendekia) didatangi sejumlah orang yang diduga preman. Mereka mengancam dengan mengacung-acungkan golok. Peristiwa yang terjadi hari ini, Ahad 13 Oktober 2024, sebagai buntut penolakan warga atas proyek pembangunan pabrik tissue di dekat lingkungan mereka.  Warga setempat  menuturkan, pabrik itu dibangun dalam perumahan Griya Cendekia yang berbatas tembok langsung dengan Cluster Madani.   Warga perumahan Griya Cendekia dan Cluster Madani sudah menolak keberadaan proyek tersebut kepada pihak perusahaan 18 September lalu. Namun protes warga itu tidak dindahkan. Pembangunan pabrik, yang dibilang sebagai gudang itu, masih terus dilanjutkan. Itu sebabnya pada hari ini warga menggelar aksi penolakan dengan memasang spanduk di lahan perumahan Cluster Madani.    Tapi satu setengah jam setelah itu, tiba-tiba rombongan preman membawa mobil Honda Jazz warna merah dengan plat F 1672 TO bersama 3 motor langsung masuk tanpa izin/ke perumahan Cluster Madani, tepatnya di blok 04.  Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah kaget melihat rombongan laki-laki membawa golok dan langsung merobohkan spanduk yang mereka pasang.   Ketika ditanya alasan mereka apa, salah seorang preman mengancam: \"Ini daerah kami. Kami warga asli. Jangan coba-coba halangin kami. Kami bekerja di sana,\" teriaknya sambil menunjuk projek yang sedang dibangun. Salah seorang dari mereka mengacungkan golok kepada warga. “Ini bacok kepala gue,\" katanya sambil mengacungkan golok. \"Saya warga pribumi Anda pendatang, jangan coba-coba menghalangi pekerjaan kami!”  Selanjutnya warga langsung melaporkan peristiwa ini ke polsek Gunung Sindur. Hanya saja, sampai berita ini diturunkan, belum ada sikap resmi dari polsek Gunung Sindur atas BAP yang sudah dibuat warga. (CO)  

Bojonggede Bogor baru saja heboh menjadi buah bibir setiap orang. Musababnya adalah viralnya sebuah video yang berisi jeritan anak balita yang meronta minta makan kepada ibunya. Anak itu bernama Gibran. Gibran yang ini, bukan Gibran anak presiden yang baru saja direkayasa, menjadi wapres. Gibran yang ini, bukan Gibran yang hidupnya penuh kasih sayang, juga penuh uang. Gibran yang ini bukan Gibran yang bisa melakukan apa saja. Ingin jadi bos martabak, jadilah. Ingin jadi walikota, jadilah. Ingin jadi Samsul, jadilah. Ingin jadi wapres, jadilah. Gibran  yang ini adalah Gibran yang belum beruntung. Tinggal di Bojong. Hidupnya penuh keterbatasan. Gibran Bojong jauh berbeda dengan Gibran Solo. Hanya untuk mengisi perut saja Gibran Bojong harus berjuang keras. Anak sekecil itu, harus berhadapan dengan judesnya sang mama. Ia harus menyiksa diri, guling guling di tanah, sambil terus berteriak meminta, memohon, dan meronta-ronta agar diberi makan. Namun sang ibu malah memarahinya bahkan menyiram air dengan botol bekas air mineral. Tampaknya Gibran mengalami kelaparan ekstrem. Maklum hari itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 13.00 WIB, saat makan siang sudah lewat. Perut pasti sudah kosong lama. Apalagi, jika mengacu pengakuan para tetangga, Gibran sering kelaparan dan sering pula dibantu tetangga kiri kanannya.    Ayah Gibran seorang tukang bangunan yang sedang bekerja di luar kota. Sebuah profesi yang tentu saja tak bisa diharapkan penghasilannya. Maka, jika tak ada kelembutan dan kasih sayang dari sikap sang ibu, bisa dimaklumi. Ia mudah marah dan emosi, manakala mendapat kesulitan. Kesulitan yang selalu berulang. Penghasilan suaminya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Peristiwa yang terjadi di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ini pertama kali diungkap oleh Ahmad Saugi melalui akun tiktoknya. Ia memang bukan wartawan. Ia seorang pegawai PLN, namun kepeduliannya melebihi wartawan. Keputusan memviralkan kejadian ini membuat mata dunia terbuka, bahwa di desa yang panen penghargaan sebagai Kampung Ramah Lingkungan itu, justru terjadi anomali. Di gang sempit desanya, ada anak kelaparan. Saugi kemudian membawa anak itu makan di restoran cepat saji. Borok yang diungkap Ahmad Saugi telah membuat murka aparat setempat. Kepala Desa Rawapanjang, Muhammad Agus mengancam akan melaporkan ke polisi tindakan Ahmad Saugi. Saugi diminta mencabut videonya dan meminta maaf di kecamatan Bojonggede. Beginilah jika mentalitas aparat kita antikritik. Mereka tidak rela diungkap kelemahannya, maunya hanya disanjung dan dipuja. Apakah sanjungan itu bisa membuat kenyang ribuan orang yang sedang kelaparan? (*)