Pidato Prabowo Subianto 1 jam lebih di Istana pada 8 April 2026 seharusnya menjadi momentum konsolidasi pemerintahan. Namun alih-alih menyajikan arah kebijakan yang tajam dan terukur, publik justru disuguhi kombinasi antara klaim prestasi dan sindiran politik yang terasa lebih emosional daripada strategis. Ketika seorang presiden mulai sibuk “menyentil” pihak lain yang dianggap terlalu bernafsu menjadi presiden, publik patut bertanya: siapa sebenarnya yang sedang tidak percaya diri? Klaim bahwa pemerintah telah mencapai “tonggak prestasi nyata” dalam 18 bulan pertama terdengar meyakinkan di podium, tetapi problemnya sederhana—di mana ukurannya? Di sektor pangan, harga masih fluktuatif. Di sektor energi, ketergantungan impor belum juga terurai.  Di sektor air, krisis di berbagai daerah tetap berulang. Jika ini disebut prestasi, maka standar keberhasilan tampaknya telah diturunkan sedemikian rupa agar terlihat tercapai. Lebih menarik lagi adalah nada defensif yang muncul di akhir pidato. Sindiran terhadap pihak yang “ingin jadi presiden” bukan sekadar retorika politik biasa. Ini sinyal adanya kegelisahan di dalam kekuasaan itu sendiri. Seolah-olah ancaman terbesar bukan datang dari oposisi di luar, melainkan dari lingkaran dalam yang mulai bergerak diam-diam. Nama Gibran Rakabuming Raka tak disebut, tetapi arah angin terasa jelas. Manuver politik yang mulai terlihat—dari konsolidasi jaringan hingga mobilisasi simpatisan—membuat panggung kekuasaan tampak retak dari dalam. Ditambah lagi bayang-bayang Joko Widodo yang belum sepenuhnya pergi dari orbit kekuasaan, situasi ini menyerupai pertarungan pengaruh yang belum selesai. Lebih jauh, kemunculan narasi ekstrem seperti yang dilontarkan Saiful Mujani soal “parlemen jalanan” memperkeruh suasana. Ini bukan lagi sekadar kritik, tetapi indikasi bahwa stabilitas politik sedang diuji oleh aktor-aktor yang merasa memiliki saham dalam kekuasaan saat ini. Ironisnya, mereka yang dulu memoles citra kekuasaan kini seperti siap menggoyangnya. Di titik ini, pidato Presiden yang menyindir justru memperlihatkan satu hal: kekuasaan tidak sedang solid. Alih-alih menunjukkan ketegasan, sindiran tersebut terkesan seperti reaksi spontan terhadap tekanan yang makin terasa. Padahal, seorang presiden tidak cukup hanya menyindir—ia dituntut mengendalikan. Sikap ini tidak bermaksud membela satu pihak atau menyerang pihak lain. Namun satu hal jelas: jika konflik internal terus dibiarkan, maka pemerintah bukan hanya akan kehilangan fokus, tetapi juga legitimasi. Rakyat tidak peduli siapa yang paling berambisi menjadi presiden berikutnya. Yang mereka butuhkan adalah kepastian hari ini—harga stabil, pekerjaan ada, dan negara hadir. Jika benar ada “musuh dalam selimut”, maka yang dibutuhkan bukan sekadar sindiran di podium, melainkan keberanian politik untuk menertibkan. Sebab dalam politik, ancaman paling berbahaya bukan yang berteriak di luar pagar, tetapi yang tersenyum di dalam ruang kekuasaan. (*)

Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Negeri Depok menyelidiki pengadaan ponsel tablet Sekretariat DPRD Kota Depok senilai Rp530 juta. Harga per unit yang mencapai Rp10,6 juta dinilai tidak wajar dan mencederai rasa keadilan publik. JAKARTA, FNN | Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kembali menjadi pusat perhatian. Sekretariat DPRD Kota Depok terjebak dalam sorotan Center for Budget Analysis (CBA) terkait pengadaan 50 unit alat komunikasi berupa ponsel tablet. Proyek yang menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp530.250.000 ini dianggap sebagai bentuk pemborosan yang nyata. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa harga per unit perangkat tersebut mencapai Rp10.605.000. Dengan spesifikasi minimal RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB, angka tersebut jauh melampaui harga pasar yang berlaku di berbagai toko daring maupun gerai fisik. Menurut Jajang, spesifikasi serupa dapat ditemukan dengan harga hampir setengah dari yang dianggarkan oleh Sekretariat DPRD Depok. Penyimpangan Harga dan Etika Anggaran Ketidakwajaran harga ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai prinsip efisiensi dalam belanja daerah. Dalam perspektif kebijakan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib merujuk pada azas hemat dan tidak mewah. Perbandingan harga yang dilakukan CBA menunjukkan adanya selisih yang signifikan, yang dalam banyak kasus seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik penggelembungan harga (mark up). Jajang Nurjaman menekankan bahwa kebutuhan alat komunikasi bagi anggota dewan semestinya tidak dibebankan kepada kas daerah. Sebagai wakil rakyat dengan penghasilan yang memadai, kebutuhan pribadi seperti ponsel seharusnya menjadi tanggungan masing-masing. Memaksakan pengadaan ini melalui duit pajak rakyat dinilai sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi konstituen di Kota Depok. Dilihat dari sisi sosiologi politik, fenomena ini mencerminkan apa yang sering disebut sebagai perilaku mencari rente (rent-seeking behavior) di lingkungan birokrasi dan legislatif. James M. Buchanan dalam karyanya \"Toward a Theory of the Rent-Seeking Society\" (1980) menjelaskan bahwa individu atau kelompok seringkali menggunakan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya daripada menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas. Urgensi Penyelidikan Kejaksaan CBA mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk segera bertindak. Penyelidikan perlu difokuskan pada proses perencanaan, penentuan spesifikasi teknis, hingga penunjukan vendor penyedia barang. Transparansi dalam proses ini menjadi krusial untuk memastikan tidak adanya mufakat jahat antara penyelenggara negara dengan pihak swasta. Kejari Depok memiliki dasar hukum yang kuat untuk masuk ke dalam kasus ini jika ditemukan bukti awal adanya kerugian negara akibat ketidakwajaran harga. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi instrumen jika pengadaan ini terbukti melanggar prosedur dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara. Beban Publik dan Hilangnya Empati Kritik terhadap pengadaan ponsel mewah ini bukan tanpa alasan. Di tengah tuntutan masyarakat akan perbaikan infrastruktur jalan, penanganan sampah, dan peningkatan pelayanan kesehatan di Depok, belanja gadget senilai setengah miliar rupiah terasa sangat kontras. Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas publik yang menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya secara langsung kepada masyarakat. Robert Klitgaard dalam bukunya \"Controlling Corruption\" (1988) memberikan formula klasik bahwa korupsi (dan pemborosan) terjadi karena adanya monopoli kekuasaan ditambah diskresi yang besar tanpa adanya akuntabilitas yang memadai. Dalam kasus di Depok, diskresi Sekretariat DPRD dalam menentukan harga dan spesifikasi alat komunikasi tampak berjalan tanpa pengawasan yang ketat dari lembaga auditor internal maupun kontrol publik yang memadai sebelum anggaran diketok. Sindiran tajam Jajang Nurjaman mengenai material emas atau berlian dalam ponsel tersebut bukan sekadar seloroh. Itu adalah bentuk kemarahan publik atas ketidaklogisan angka yang disodorkan. Jika Kejari Depok tetap diam, maka persepsi publik mengenai lemahnya penegakan hukum terhadap \"belanja fasilitas pejabat\" akan semakin menguat. Transparansi adalah harga mati dalam pengelolaan APBD. Tanpa adanya audit menyeluruh terhadap pengadaan ini, proyek ponsel tablet di DPRD Depok akan terus menjadi catatan kelam dalam tata kelola keuangan daerah di Kota Belimbing. 

Jakarta, FNN | Melihat sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini,  semakin membuat apatis dan frustasi.   Di samping tebang pilih dalam menjalankan tugas, KPK juga tidak independen karena kalau mau melakukan sesuatu penindakan harus seizin Dewan Pengawas. Lalu Dewan Pengawas harus izin dulu ke Presiden. Dalam kondisi seperti ini independen KPK dipertanyakan.   Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi Anthony Budiawan dalam Diskusi Media Buka Fakta yang diselenggarakan Forum Jurnalis Merdeka (FJM) bekerja sama dengan MediaTrust di Wilasa Modern Resto & Barber, Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026).   Sementara itu pemerhati intelijen dan militer Sri Radjasa Chandra menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) divakumkan. Langkah itu diambil seiring makin \"mandulnya\" KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang lebih buruk lagi, 10 tahun berkuasa Jokowi menjadikan KPK sebagai alat politik untuk menekan musuh politiknya.    “Vakumkan saja KPK. Selesaikan perkara yang masih berjalan. Tapi jangan lagi menangani kasus baru,” kata Sri Radjasa Chandra.   Dalam diskusi bertajuk “KPK Dilemahkan: Siapa Diuntungkan, Siapa Dikorbankan?” ini, Radjasa menilai langkah lembaga antirasuah itu tidak lagi punya arah yang jelas. KPK antusias kalau menjerat jaksa dan hakim? Tapi sama sekali tidak bernyali terhadap polisi. “Ini tanda tanya besar. Makanya saya bilang, KPK itu singkatan dari Katanya Pemberantasan Korupsi,. Jadi baru sebatas \'katanya,\'” ujar Radjasa.   Dia mengingatkan, bahwa KPK dibentuk pada 2002 untuk menjawab lemahnya penegakan hukum akibat praktik korupsi di internal aparat. Dukungan luas masyarakat pun membuat para pejabat korup kelojotan. Namun semua berubah setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang digagas pemerintahan Joko Widodo dan DPR. Revisi UU KPK yang dipaksakan itu praktis membuat kewenangan dan independensi KPK tergerus.    Situasi semakin runyam setelah invisible hand penyokong revisi berhasil mendudukkan Firli Bahuri sebagai ketua KPK. Kepemimpinan Firli Bahuri yang banyak diwarnai banyak pelanggaran etik meninggalkan legasi berupa Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). “Sebelumnya tidak ada SP3. Ini mengubah arah penanganan perkara,” ujarnya. Rusaknya ekosistem ekosistem pemberantasan korupsi dan berdampak pada penurunan indeks persepsi korupsi.   Apa yang disampaikan Sri Rajasa diamini Ekonom Anthony Budiawan. Dalam forum yang sama, Anthony mengungkapkan banyak pelaku ekonomi melihat KPK telah melampaui batas fungsi awalnya. Praktik penindakan yang dominan berupa penangkapan memunculkan desakan pembubaran lembaga tersebut.   Anthony mengaitkan perubahan arah KPK dengan dinamika politik dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia merujuk pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo di media massa terkait, perintah Jokowi agar KPK nenghentikan kasus korupsi Setya Novanto.    “Jadi memang benar pelemahan KPK itu dilakukan Jokowi. Tetapi ingat Jokowi itu cuma operator. Ada kepentingan lebih besar lagi di belakang dia yang mengambil keuntungan dari lemahnya KPK,” katanya.   Menurut Anthony, pelemahan KPK berdampak pada kepastian hukum dan iklim investasi. Pelaku usaha disebut menghadapi ketidakpastian karena khawatir dikriminalisasi. Ini menyulitkan peningkatan investasi. “Tidak ada negara dengan indeks persepsi korupsi rendah mencatatkan investasi besar. Investor pada takut,” kata Anthony. (*)

PURWOKERTO,  FNN  – Tragedi gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon memicu reaksi keras dari kalangan akademisi. Vice President of Mubarok Institute Prof. Dr. Sulkhan Chakim, MM, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional. Dalam pernyataan persnya, Rabu (1/4), Prof. Sulkhan menegaskan bahwa serangan proyektil artileri yang menghantam pos Kontingen Garuda dan konvoi logistik di Lebanon merupakan pelanggaran besar terhadap hukum internasional. \"Peristiwa ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan tamparan bagi kedaulatan internasional. PBB telah diserang, dan ini merupakan pelanggaran besar secara global. Di titik ini, peran politik bebas aktif kita dipertanyakan, terutama terkait jaminan keamanan pasukan TNI yang bertugas di luar negeri,\" ujar Prof. Sulkhan. Menurutnya, insiden yang merenggut nyawa Praka Farizal Rhomadhon dan dua rekan lainnya menunjukkan rapuhnya koordinasi keamanan di wilayah konflik, meskipun Indonesia terlibat dalam berbagai forum perdamaian. Lebih lanjut, Prof. Sulkhan menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah lembaga bentukan Donald Trump yang mempertemukan Indonesia dan Israel di satu meja. Ia menilai forum tersebut tidak memberikan perlindungan nyata bagi prajurit Indonesia di lapangan.\"Ini menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera keluar dari Board of Peace. Forum tersebut tidak memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang jelas terhadap peran Dewan Keamanan PBB. Kita melihat adanya standar ganda yang nyata dari Donald Trump dalam mengelola perdamaian ini,\" tegasnya. Ia mengingatkan agar pemerintah tetap memegang teguh prinsip kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri tanpa harus terikat pada organisasi yang justru merugikan kepentingan nasional.\"Indonesia harus berdaulat penuh secara geopolitik dan geostrategi. Kita tidak boleh terjebak dalam diplomasi yang justru menempatkan prajurit kita dalam risiko tinggi tanpa adanya kepastian hukum dan perlindungan internasional yang kuat,\" tutup Prof. Sulkhan. Gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon ini memang tengah menjadi sorotan nasional, memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Israel serta meninjau ulang keterlibatan dalam aliansi internasional yang dianggap paradoks.(*)

Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Negeri Depok menyelidiki pengadaan ponsel tablet Sekretariat DPRD Kota Depok senilai Rp530 juta. Harga per unit yang mencapai Rp10,6 juta dinilai tidak wajar dan mencederai rasa keadilan publik. JAKARTA, FNN | Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kembali menjadi pusat perhatian. Sekretariat DPRD Kota Depok terjebak dalam sorotan Center for Budget Analysis (CBA) terkait pengadaan 50 unit alat komunikasi berupa ponsel tablet. Proyek yang menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp530.250.000 ini dianggap sebagai bentuk pemborosan yang nyata. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa harga per unit perangkat tersebut mencapai Rp10.605.000. Dengan spesifikasi minimal RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB, angka tersebut jauh melampaui harga pasar yang berlaku di berbagai toko daring maupun gerai fisik. Menurut Jajang, spesifikasi serupa dapat ditemukan dengan harga hampir setengah dari yang dianggarkan oleh Sekretariat DPRD Depok. Penyimpangan Harga dan Etika Anggaran Ketidakwajaran harga ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai prinsip efisiensi dalam belanja daerah. Dalam perspektif kebijakan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib merujuk pada azas hemat dan tidak mewah. Perbandingan harga yang dilakukan CBA menunjukkan adanya selisih yang signifikan, yang dalam banyak kasus seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik penggelembungan harga (mark up). Jajang Nurjaman menekankan bahwa kebutuhan alat komunikasi bagi anggota dewan semestinya tidak dibebankan kepada kas daerah. Sebagai wakil rakyat dengan penghasilan yang memadai, kebutuhan pribadi seperti ponsel seharusnya menjadi tanggungan masing-masing. Memaksakan pengadaan ini melalui duit pajak rakyat dinilai sebagai tindakan yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi konstituen di Kota Depok. Dilihat dari sisi sosiologi politik, fenomena ini mencerminkan apa yang sering disebut sebagai perilaku mencari rente (rent-seeking behavior) di lingkungan birokrasi dan legislatif. James M. Buchanan dalam karyanya \"Toward a Theory of the Rent-Seeking Society\" (1980) menjelaskan bahwa individu atau kelompok seringkali menggunakan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya daripada menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas. Urgensi Penyelidikan Kejaksaan CBA mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk segera bertindak. Penyelidikan perlu difokuskan pada proses perencanaan, penentuan spesifikasi teknis, hingga penunjukan vendor penyedia barang. Transparansi dalam proses ini menjadi krusial untuk memastikan tidak adanya mufakat jahat antara penyelenggara negara dengan pihak swasta. Kejari Depok memiliki dasar hukum yang kuat untuk masuk ke dalam kasus ini jika ditemukan bukti awal adanya kerugian negara akibat ketidakwajaran harga. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi instrumen jika pengadaan ini terbukti melanggar prosedur dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara. Beban Publik dan Hilangnya Empati Kritik terhadap pengadaan ponsel mewah ini bukan tanpa alasan. Di tengah tuntutan masyarakat akan perbaikan infrastruktur jalan, penanganan sampah, dan peningkatan pelayanan kesehatan di Depok, belanja gadget senilai setengah miliar rupiah terasa sangat kontras. Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas publik yang menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya secara langsung kepada masyarakat. Robert Klitgaard dalam bukunya \"Controlling Corruption\" (1988) memberikan formula klasik bahwa korupsi (dan pemborosan) terjadi karena adanya monopoli kekuasaan ditambah diskresi yang besar tanpa adanya akuntabilitas yang memadai. Dalam kasus di Depok, diskresi Sekretariat DPRD dalam menentukan harga dan spesifikasi alat komunikasi tampak berjalan tanpa pengawasan yang ketat dari lembaga auditor internal maupun kontrol publik yang memadai sebelum anggaran diketok. Sindiran tajam Jajang Nurjaman mengenai material emas atau berlian dalam ponsel tersebut bukan sekadar seloroh. Itu adalah bentuk kemarahan publik atas ketidaklogisan angka yang disodorkan. Jika Kejari Depok tetap diam, maka persepsi publik mengenai lemahnya penegakan hukum terhadap \"belanja fasilitas pejabat\" akan semakin menguat. Transparansi adalah harga mati dalam pengelolaan APBD. Tanpa adanya audit menyeluruh terhadap pengadaan ini, proyek ponsel tablet di DPRD Depok akan terus menjadi catatan kelam dalam tata kelola keuangan daerah di Kota Belimbing. 

Di tengah rakyat yang dipaksa berhemat, ada segelintir elite yang tampaknya justru merayakan kemewahan sebagai gaya hidup—bukan sebagai penyimpangan. Perayaan ulang tahun ke-37 Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya di Paris bukan sekadar pesta. Ia adalah simbol telanjang dari ironi kekuasaan: ketika negara bicara efisiensi, lingkar dalam justru mempertontonkan ekses. Mari jujur: publik tidak sedang memperdebatkan boleh atau tidaknya seseorang berulang tahun. Yang dipersoalkan adalah sensitivitas—atau lebih tepatnya, ketiadaan sensitivitas—di tengah kondisi sosial ekonomi yang belum pulih. Ketika rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, pejabat justru memamerkan sabuk emasnya di panggung global. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyebut perayaan itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan efisiensi yang dicanangkan Prabowo Subianto. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Bagaimana mungkin kebijakan penghematan dijalankan secara serius jika orang-orang terdekat presiden sendiri tampak abai—atau lebih buruk lagi, merasa kebal? Di sinilah letak problem utamanya: standar ganda. Narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah sejak 2025 kini terancam berubah menjadi sekadar slogan kosong—omon-omon, kata sebagian pihak. Sebab, publik melihat kontras yang terlalu mencolok: di satu sisi ada pemangkasan, di sisi lain ada pesta di hotel mewah kelas dunia. Perayaan di Four Seasons Hotel George V Paris bukan sekadar detail lokasi. Ia adalah simbol. Simbol jarak antara penguasa dan yang dikuasai. Simbol bahwa ada dua realitas yang berjalan paralel: realitas rakyat dan realitas elite.Dan seperti biasa, yang menjadi korban adalah kepercayaan publik. Seolah belum cukup, budaya lama yang dulu sempat dikritik—bahkan hendak ditertibkan—kini kembali menjamur: deretan karangan bunga di lingkungan Istana Negara. Ucapan selamat, dukungan, atau sekadar formalitas, semuanya dibungkus dalam papan bunga yang mencolok—dan tentu saja, tidak murah. Mari berhitung secara sederhana. Satu papan bunga bisa bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jika jumlahnya puluhan, bahkan ratusan, maka berapa uang yang sebenarnya “terbuang” hanya untuk simbol yang sehari-dua hari kemudian layu dan dibuang? Pertanyaannya menjadi lebih tajam: bukankah dulu ada wacana pelarangan atau setidaknya pembatasan pengiriman karangan bunga karena dianggap tidak efisien dan tidak substansial? Bukankah pemerintah sendiri yang menggaungkan pentingnya penghematan? Kini, ketika praktik itu kembali marak, publik berhak mencurigai satu hal: jangan-jangan efisiensi hanya berlaku ke bawah, bukan ke atas. Perbandingan dengan Titiek Soeharto menjadi semakin menohok. Di hari yang sama, perayaan sederhana di Kompleks DPR—dengan tumpeng dan kebersahajaan—justru terasa lebih “negarawan” dibanding pesta di jantung Eropa. Ini bukan soal siapa yang lebih baik sebagai individu. Ini soal pesan politik yang dikirimkan kepada rakyat. Sederhana atau mewah, keduanya adalah pilihan. Dan setiap pilihan mengandung makna. Dalam konteks ini, pilihan Teddy Indra Wijaya tampak jelas: menunjukkan kedekatan dengan kekuasaan, bukan kedekatan dengan realitas rakyat.Ajudan, Loyalitas, dan Arogansi Kekuasaan Sebagai sosok yang dikenal dekat dengan Prabowo Subianto, posisi Teddy bukan sekadar pejabat administratif. Ia adalah representasi dari lingkar inti kekuasaan. Apa yang ia lakukan, bagaimana ia bersikap, akan selalu dibaca sebagai refleksi dari kepemimpinan di atasnya. Di titik ini, pembelaan bahwa perayaan itu terjadi “di sela tugas negara” terdengar lebih seperti justifikasi ketimbang penjelasan. Justru karena berada dalam tugas negara, standar etiknya seharusnya lebih tinggi—bukan lebih longgar. Jika tidak, publik berhak bertanya: apakah jabatan publik kini menjadi tiket untuk menikmati fasilitas tanpa batas?Kontribusi: Prestasi atau Sekadar Kedekatan? Pertanyaan paling mendasar kembali mengemuka: apa sebenarnya kontribusi nyata Teddy Indra Wijaya bagi bangsa dan negara hingga layak tampil dengan simbol kemewahan seperti itu?Ya, rekam jejak militernya mentereng. Pendidikan dan pelatihannya tidak main-main. Kariernya terbilang cepat. Tetapi semua itu tidak otomatis menjawab kegelisahan publik hari ini. Karena yang dinilai bukan masa lalu, melainkan sensitivitas saat ini. Dan saat sensitivitas itu hilang, maka semua prestasi menjadi terdengar seperti pembenaran. Citra Pemerintah di Ujung TandukPeristiwa ini mungkin tampak sepele bagi sebagian kalangan. “Hanya ulang tahun,” kata mereka. Tetapi dalam politik, tidak ada yang benar-benar sepele. Setiap gestur adalah pesan. Setiap simbol adalah pernyataan. Dan pesan yang sampai ke publik hari ini sederhana namun mematikan: ada elite yang hidup di dunia berbeda.Jika ini terus dibiarkan, maka bukan hanya Teddy Indra Wijaya yang dipertanyakan, tetapi juga kredibilitas Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang mengusung efisiensi dan keberpihakan pada rakyat. Kekuasaan tidak hanya diukur dari kebijakan, tetapi juga dari kepekaan. Dan dalam kasus ini, yang dipertontonkan bukanlah kepekaan, melainkan jarak.Rakyat tidak menuntut pejabat hidup miskin. Yang mereka tuntut adalah empati. Sebab tanpa empati, kekuasaan hanya akan melahirkan arogansi.Dan ketika arogansi menjadi wajah kekuasaan, maka kejatuhan tinggal menunggu waktu. Jadi, apa kontribusi Teddy Indra Wijaya?Mungkin ada.etapi hari ini, yang paling terasa justru kontribusinya dalam merusak rasa keadilan publik. (*)