Jogjakarta | FNN -  Maklumat Jogjakarta, dengan kesadaran mendalam dan sungguh sungguh meminta  Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengembalikan NKRI ke dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini perlu diingatkan karena para penyeru Maklumat Jogjakarta masih meyakini bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto masih ada keengganan untuk memutuskan hubungan dengan oligarki dan pihak luar negeri yang mendukung kemenangannya pada Pilpres 14 Februari 2024.

Terdapat sinyal bahwa  Prabowo Subianto perlu dukungan, dorongan masyarakat, untuk membangkitkan semangat dan keberaniannya dalam mengelola dan mengendalikan negara, NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45 sepeti telah terjadi pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Gerindra harus konsisten, bahwa :

Dalam Mukadimah AD/ART nya tentang bahayanya penyelewengan - penyelewengan terhadap cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati.

Dalam Visi dan Misinya AD/ART  khususnya pada pasal 10 ayat (1 ) Partai Gerindra akan "Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945".

Atas kondisi itu,  sangat diperlukan dukungan TNI dan rakyat dari berbagi unsur untuk  mengawal  Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, mewujudkan tegaknya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45, dengan "Dekrit Presiden Negara Kembali Pancasila dan UUD 45".

Kondisi riil alternatif politik di Indonesia perlu disampaikan kepada Presiden terpilih sebagai pertimbangan kebijakan yang harus diambil, ditempuh dan dilaksanakan.

Untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 45, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada beberapa pilihan kebijakan politik dengan kendala dan hambatan, antara lain :

Pertama; pendekatan sistem kebijakan politik yang harus diambil kembalinya Pancasila dan  UUD 45.

Adapun kendala dan hambatannya adalah bahwa semua lini penyelenggara pemerintahan telah terkontaminasi kekuatan Taipan Oligarki, asing dan aseng.

Semua larut dalam paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme serta munculnya kekuatan dengan berbagai upaya dan rekayasa menolak negara kembali ke Pancasila dan UUD 45 dan tetap berlakunya UUD 2002.

Kedua;  pendekatan kepemimpinan harus diisi oleh figur Pancasilais sejati dan memiliki sifat Kesatria (Bertaqwa kepada.Tuhan YME, Amanah, Jujur dan Adil).

Kendala dan hambatannya adalah lahirnya pemimpin generasi baru seperti asing dengan Penghayat dan Pengamalan Pancasila dan UUD 45.

Lahirnya pemimpin generasi baru yang larut dalam kehidupan hedonis di alam liberalisme, kapitalisme dan Individualisme.

 Lahirnya pemimpin generasi baru yang buta sejarah terhadap kekuatan Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara dan UUD 45 sebagai jalan keselamatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, Pendekatan Revolusi. Akan menjadi kehendak alam,  lahir dengan sendirinya apabila NKRI yang terus-menerus mengalami kebuntuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Revolusi adalah syah apabila rakyat sebagai pemilik kekuasaan menghendakinya.

Revolusi akan muncul tidak bisa dipercepat dan ditunda apabila NKRI tetap di luar kendali Pancasila dan UUD 45.
Revolusi akan muncul ketika kekuatan rakyat telah menyatu dengan kekuatan bersenjata (TNI).

Presiden Prabowo Subianto adalah seorang prajurit yang tidak akan lepas dari Sapta Marga dan Sumpahnya sebagai prajurit sekalipun sudah purnawirawan.

Ketegaran seorang prajurit TNI telah dicontohkan oleh Jenderal Besar TNI Raden Soedirman adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada tanggal 19 Desember 1948 Indonesia tersisa Yogyakarta terkepung Belanda. Presiden Soekarno meminta P. Sudirman "Dimas tinggal saja disini bersama sama kami (di istana). Jawab Pak Sudirman singkat, "Wah, tapi saya tidak bisa, saya tentara"

Dalam kondisi sakit parah Panglima Besar mengatakan kepada pasukannya "TNI tidak kenal menyerah - Metz or Zonder,  pemerintah (dengan atau tanpa pemerintah) tidak ada kata menyerah dengan Belanda.

Testimoni Maklumat Yogjakarta meminta, mendorong dan memberikan  pilihan kepada Prabowo Subianto dengan perjuangan tidak seberat Panglima Besar Jenderal Sudirman  - "Kembalikan Negara Kembali  Pancasila dan UUD 45 sebagai jalan keselamatan dan keutuhan NKRI. 

Maklumat Jogyakarta dikeluarkan pada 13 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh  Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. DR. Rochmat Wahab M.Pd., M.A., Prof. DR. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D, Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. (*)