PRESIDEN Prabowo Subianto mengumpulkan para mantan presiden, mantan wakil presiden, eks menteri luar negeri, serta ketua umum partai parlemen di Istana pada Selasa malam, 3 Maret 2026. Empat jam. Tertutup. Agenda resmi: geopolitik.

Empat jam tentu bukan waktu yang singkat. Namun dalam politik, durasi bukan inti persoalan. Yang jauh lebih penting adalah konteks dan momentum. Mengapa harus semua tokoh sekaligus? Mengapa kini? Politik tidak pernah steril dari simbol, dan simbol sebesar itu jarang lahir dari situasi biasa-biasa saja.

Jika seorang presiden mengerahkan seluruh “arsenal senior” bangsa dalam satu meja, biasanya ada dua kemungkinan: situasi sedang genting atau keputusan besar tengah disiapkan. Dunia memang sedang bergolak. Polarisasi global mengeras—blok Barat di bawah Amerika Serikat berhadapan dengan poros China–Rusia–Iran. Perang proksi merembet, konflik Timur Tengah belum padam, ketegangan Laut Cina Selatan terus berdenyut, dan perang dagang menjadi norma baru.

Indonesia tentu tidak hidup di ruang hampa. Namun konsolidasi elite sebesar itu memunculkan tafsir lain: apakah ini strategi visioner untuk menghadapi badai, atau justru manuver pengamanan diri sebelum legitimasi diuji?

Sinyal Stabilitas atau Sinyal Kegelisahan?

Dari luar negeri, pertemuan itu dapat dibaca sebagai pesan stabilitas. Dunia melihat elite lintas rezim duduk bersama. Indonesia tampak solid. Dalam diplomasi modern, citra stabilitas sering kali lebih menentukan daripada isi komunike.

Namun publik dalam negeri tidak bisa diminta sekadar terkesima oleh foto kebersamaan. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa konsolidasi elite sering kali lahir bukan hanya karena visi besar, melainkan karena kekhawatiran yang sama besar.

Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih bertahan di kisaran 5 persen. Angka itu tampak stabil di atas kertas. Tetapi stabilitas agregat tidak selalu identik dengan rasa aman di dapur rumah tangga. Tekanan daya beli kelas menengah terasa, sektor manufaktur mengalami kontraksi di sejumlah subsektor, dan nilai tukar rupiah sensitif terhadap gejolak global. Harga energi dunia fluktuatif, sementara ruang fiskal tidak lagi selapang masa ekspansi komoditas.

Kita pernah belajar mahal pada 1998: krisis ekonomi dapat menjelma menjadi krisis politik dalam hitungan bulan. Ketika legitimasi diguncang oleh tekanan ekonomi, konsolidasi elite menjadi tameng pertama. Maka langkah mengamankan barisan sebelum gelombang membesar adalah tindakan preventif yang masuk akal. Pertanyaannya, preventif terhadap apa? Ancaman eksternal atau potensi erosi legitimasi internal?

Politik Bebas Aktif atau Bebas Bingung?

Indonesia sejak awal mengusung prinsip bebas aktif. Kita bukan satelit kekuatan mana pun. Kita bukan kepanjangan tangan blok tertentu. Namun realitas hari ini jauh lebih keras dibanding era Perang Dingin klasik.

Tekanan untuk memilih posisi semakin nyata. Ketika hukum internasional dilanggar, ketika blok-blok besar saling menekan lewat sanksi dan embargo, netralitas diuji bukan pada retorika, melainkan pada keberanian sikap.

Netralitas tanpa arah bukanlah kebijakan. Ia hanyalah penundaan keputusan. Dan dalam geopolitik, penundaan sering kali dibaca sebagai kelemahan.

Jika Indonesia ingin dihormati sebagai kekuatan Global South, keberanian moral harus lebih nyata daripada pidato forum. Dunia tidak membutuhkan mediator yang ragu-ragu. Dunia membutuhkan negara yang tahu kepentingannya, berani menyatakannya, dan siap menanggung konsekuensinya.

Konsolidasi, Lalu Apa?

Ada dimensi personal yang tak bisa diabaikan. Pertemuan itu sekaligus menempatkan Prabowo sebagai pusat gravitasi politik nasional—center of gravity. Ia ingin tampil sebagai pemimpin yang memanggil seluruh unsur bangsa ketika badai datang. Sebuah citra negarawan.

Namun legitimasi tidak berhenti pada simbol. Empat jam pertemuan tidak otomatis melahirkan arah. Publik menunggu keputusan konkret, bukan sekadar narasi kebersamaan.

Apakah Indonesia akan tegas menjaga kedaulatan ekonomi di tengah perang dagang?

Apakah Indonesia berani mengambil sikap moral dalam konflik global, sekalipun berisiko menyinggung kekuatan besar?

Ataukah kita sekadar menjaga citra stabilitas sambil berharap badai berlalu sendiri?

Presiden yang terlalu percaya diri tidak perlu mengumpulkan semua tokoh. Presiden yang merasa aman tidak perlu mengerahkan “memori strategis” lintas rezim sekaligus. Fakta bahwa semua dipanggil dalam satu malam menunjukkan satu hal: situasi sedang dibaca sebagai fase turbulensi yang berbahaya.

Dan turbulensi tidak dihadapi dengan foto bersama.

Bangsa Besar Tidak Diciptakan untuk Menjadi Penonton

Indonesia adalah negara dengan lebih dari 270 juta penduduk. Ekonominya terbesar di Asia Tenggara. Suaranya diperhitungkan di dunia Islam dan Global South. Setiap sikap memiliki konsekuensi. Setiap keraguan memiliki harga.

Pertemuan di Istana itu bisa menjadi awal kepemimpinan kolektif yang matang. Namun bisa pula menjadi tanda bahwa pemerintah sedang mencari payung politik sebelum hujan turun deras.

Sejarah tidak menilai siapa yang duduk satu meja. Sejarah menilai siapa yang berani mengambil keputusan ketika risiko paling besar.

Konsolidasi sudah dilakukan. Kini publik menunggu: keberanian apa yang menyusul?

Karena dalam geopolitik, bangsa yang terlalu lama ragu akan berubah dari pemain menjadi penonton. Dan bangsa sebesar Indonesia seharusnya tidak ditakdirkan untuk sekadar menonton—apalagi tersingkir. (*)