Pidato Prabowo Subianto 1 jam lebih di Istana pada 8 April 2026 seharusnya menjadi momentum konsolidasi pemerintahan. Namun alih-alih menyajikan arah kebijakan yang tajam dan terukur, publik justru disuguhi kombinasi antara klaim prestasi dan sindiran politik yang terasa lebih emosional daripada strategis. Ketika seorang presiden mulai sibuk “menyentil” pihak lain yang dianggap terlalu bernafsu menjadi presiden, publik patut bertanya: siapa sebenarnya yang sedang tidak percaya diri?

Klaim bahwa pemerintah telah mencapai “tonggak prestasi nyata” dalam 18 bulan pertama terdengar meyakinkan di podium, tetapi problemnya sederhana—di mana ukurannya? Di sektor pangan, harga masih fluktuatif. Di sektor energi, ketergantungan impor belum juga terurai.

 Di sektor air, krisis di berbagai daerah tetap berulang. Jika ini disebut prestasi, maka standar keberhasilan tampaknya telah diturunkan sedemikian rupa agar terlihat tercapai.

Lebih menarik lagi adalah nada defensif yang muncul di akhir pidato. Sindiran terhadap pihak yang “ingin jadi presiden” bukan sekadar retorika politik biasa. Ini sinyal adanya kegelisahan di dalam kekuasaan itu sendiri. Seolah-olah ancaman terbesar bukan datang dari oposisi di luar, melainkan dari lingkaran dalam yang mulai bergerak diam-diam.

Nama Gibran Rakabuming Raka tak disebut, tetapi arah angin terasa jelas. Manuver politik yang mulai terlihat—dari konsolidasi jaringan hingga mobilisasi simpatisan—membuat panggung kekuasaan tampak retak dari dalam. Ditambah lagi bayang-bayang Joko Widodo yang belum sepenuhnya pergi dari orbit kekuasaan, situasi ini menyerupai pertarungan pengaruh yang belum selesai.

Lebih jauh, kemunculan narasi ekstrem seperti yang dilontarkan Saiful Mujani soal “parlemen jalanan” memperkeruh suasana. Ini bukan lagi sekadar kritik, tetapi indikasi bahwa stabilitas politik sedang diuji oleh aktor-aktor yang merasa memiliki saham dalam kekuasaan saat ini. Ironisnya, mereka yang dulu memoles citra kekuasaan kini seperti siap menggoyangnya.

Di titik ini, pidato Presiden yang menyindir justru memperlihatkan satu hal: kekuasaan tidak sedang solid. Alih-alih menunjukkan ketegasan, sindiran tersebut terkesan seperti reaksi spontan terhadap tekanan yang makin terasa. Padahal, seorang presiden tidak cukup hanya menyindir—ia dituntut mengendalikan.

Sikap ini tidak bermaksud membela satu pihak atau menyerang pihak lain. Namun satu hal jelas: jika konflik internal terus dibiarkan, maka pemerintah bukan hanya akan kehilangan fokus, tetapi juga legitimasi. Rakyat tidak peduli siapa yang paling berambisi menjadi presiden berikutnya. Yang mereka butuhkan adalah kepastian hari ini—harga stabil, pekerjaan ada, dan negara hadir.

Jika benar ada “musuh dalam selimut”, maka yang dibutuhkan bukan sekadar sindiran di podium, melainkan keberanian politik untuk menertibkan. Sebab dalam politik, ancaman paling berbahaya bukan yang berteriak di luar pagar, tetapi yang tersenyum di dalam ruang kekuasaan. (*)