Oleh: Agusto Sulistio | Pegiat Cyber Media 

DALAM dunia politik, kita sering diajak percaya pada satu asumsi sederhana, bahwa kritik, tuduhan, dan kontroversi adalah tanda melemahnya seorang pemimpin. Rasanya logika ini sesaat masuk di akal kita, bahwa semakin banyak diserang, semakin rapuh kekuasaannya. 

Namun, fakta sejarah dan teori politik justru hal itu memunculkan banyak  kenyataan yang lebih luas, kekuasaan bisa runtuh bahkan tidak sedikit malah terus berlanjut.

Niccolo Machiavelli filsuf dunia telah mengingatkan bahwa ukuran utama seorang pemimpin bukanlah seberapa ia dicintai, melainkan seberapa ia mampu mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan keadaan. Dalam bukunya yang berjudu "The Prince", Machiavelli  menegaskan bahwa seorang penguasa boleh saja dibenci oleh sebagian kalangan, selama ia tidak kehilangan dukungan dari pilar-pilar kekuatan utama, baik itu elite politik, institusi negara, maupun rakyat.

Pandangan ini pun diperkuat oleh Max Weber melalui konsep otoritas karismatik. Weber menjelaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin sering kali tidak semata-mata bersumber dari aturan formal, tetapi dari keyakinan emosional para pengikutnya. Dalam situasi seperti ini, kritik dan tuduhan negatif tidak selalu melemahkan. Sebaliknya, ia bisa memperkuat persepsi bahwa pemimpin tersebut sedang menghadapi tekanan besar dan justru karena itu, layak untuk dibela.

Fenomena ini bukan teori, mari kita lihat fakta kekuasaan politik global. Donald Trump misalnya, tetap memiliki basis pendukung yang solid meskipun dihantam berbagai kontroversi dan proses politik seperti impeachment. Kritik yang datang justru diolah menjadi narasi bahwa ia sedang diserang oleh kekuatan besar, yang pada akhirnya memperkuat loyalitas pendukungnya.

Hal serupa terjadi pada Recep Tayyip Erdogan. Di tengah tekanan politik dan tuduhan otoritarianisme, justru dia mampu memperkuat posisinya. Bahkan saat terjadi Kudeta Turki 2016, rakyat turun ke jalan untuk membelanya. Ancaman dan kontroversi berubah menjadi energi yang mengikat hubungan antara pemimpin dan masyarakat pendukungnya.

Dalam negeri kita pun demikian, bagaimana kemudian sejak awal Jokowi terpilih menjadi presiden ke 7 tahun 2014, saat itu pun sudah menuai kritik tajam. Hasil pilpres 2014 salah satu yang memicu akan runtuhnya kekuasaan Jokowi. Begitu juga kebijakan Jokowi yang selalu menuai kritik tajam. 

Di periode ke dua Jokowi saat itu, kondisi kekuasaan masih dibayangi kejatuhannya, bahkan banyak persepsi seolah besok Jokowi akan jatuh dan masuk penjara. Faktanya Jokowi turun sesuai jadwal, malah anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka kemudian menjadi wakil presiden Prabowo Subianto. 

Tulisan ini bukan untuk mematahkan pihak oposisi, namun merupakan bagian dari pembajaran tentang politik realistis.

Jika kita tarik ke konteks Indonesia hari ini era Prabowo, dinamika yang kurang lebih serupa mulai terlihat. Kebijakan Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir memicu perdebatan dan kritik, bahkan melahirkan wacana pemakzulan atau impeachment di ruang publik. Namun, jika kita melihat lebih dalam, realitas politik yang ada menunjukkan bahwa pondasi kekuatan yang dimilikinya masih relatif kokoh.

Di parlemen, dukungan terhadap pemerintahan saat ini masih tergolong kuat. Koalisi partai politik yang berada di belakang pemerintahan mayoritas yang signifikan, sehingga secara matematis politik, wacana pemakzulan tidak memiliki pijakan yang cukup kuat untuk bergerak menjadi proses nyata. Dalam sistem demokrasi, angka dan koalisi adalah faktor penentu, bukan opini atau tekanan di ruang publik.

Di tingkat partai politik, stabilitas juga terlihat dari minimnya gejolak besar yang mengarah pada pembelotan secara besar dan terbuka. Partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan masih menunjukkan kepentingan yang sejalan dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Ini salah satu prinsip kekuaaan,  karena dalam banyak kasus di dunia, keruntuhan seorang pemimpin justru dimulai dari retaknya dukungan elite, bukan dari tekanan publik saja.

Dalam kabinet merah putih, konsolidasi kekuasaan tampak relatif terjaga. Tidak terlihat adanya konflik terbuka yang signifikan yang dapat mengarah pada disintegrasi internal. Justru dengan banyaknya kritik, biasanya kabinet akan semakin solid untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan.

Sementara itu, di tingkat masyarakat, dukungan terhadap Prabowo Subianto tidak bisa dipandang sebelah mata. Polarisasi memang ada, tetapi sebagaimana dijelaskan dalam teori Machiavelli dan Weber, polarisasi justru sering kali memperkuat loyalitas pendukung. Kritik dari oposisi tidak selalu menggerus dukungan, melahan bisa menambah keterikatan emosional di kalangan basis pendukungnya.

Dari aspek internasional, posisi Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo juga relatif stabil. Hubungan diplomatik dan kerja sama dengan berbagai negara tetap berjalan, bahkan dalam beberapa aspek menunjukkan kesinambungan dan penguatan. Dalam politik global, legitimasi eksternal ini menjadi salah satu faktor penting yang ikut menopang stabilitas kepemimpinan di dalam negeri.

Dari sini kita dapat melihat bahwa kontroversi tidak selalu identik dengan kelemahan. Dalam banyak kasus justru menjadi bagian dari dinamika yang memperkuat kekuasaan. Kritik, tuduhan, dan bahkan wacana pemakzulan bisa menjadi "omon-omon” yang tidak serta-merta menggoyahkan pondasi di bawahnya.

Publik perlu melihat situasi ini demgan utuh dan jernih. Politik bukan hanya tentang siapa yang paling banyak dikritik, tetapi tentang bagaimana kekuatan itu terdistribusi dan dipertahankan. Seorang pemimpin tidak jatuh hanya karena tekanan opini, badai kritik tidak selalu meruntuhkan kapal kekuasaan. Justru kadang-kadng badai itulah yang menguji, menguatkan, dan pada akhirnya membuktikan seberapa kokoh kapal itu berlayar di tengah gelombang zaman dan post truth. (*)