Oleh Meidia Pratama | 
Pengamat Politik dan Keamanan Internasional

PERTEMUAN bilateral antara Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang, dan Donald Trump telah dilaksanakan pada 19 Maret 2026 di Washington, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Jepang mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan rudal berlapis milik Amerika Serikat (Golden Dome Defense Missile System). 

Konsep Golden Dome merupakan cerminan peningkatan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat sebagai perlindungan dari negara-negara yang dianggap sebagai ancaman.

Pada prinsipnya, sistem ini dirancang untuk menangkis serangan berskala besar dari negara-negara setara dengan menggunakan ribuan satelit yang dilengkapi sensor dan sistem pencegat.

 Sistem ini juga melibatkan pengerahan rudal hipersonik berkecepatan tinggi (hypersonic glide vehicle) yang mampu mencapai lebih dari lima kali kecepatan suara. Selain itu, sistem ini diperkuat dengan perlindungan yang menggunakan drone (unmanned aerial vehicle) serta dukungan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Pengembangan rancangan sistem pertahanan ini dimulai melalui perintah eksekutif Donald Trump pada 27 Januari 2025. Namun, gagasan tersebut memiliki kemiripan dengan Inisiatif Pertahanan Strategis yang pernah diusulkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983.
Rencana keterlibatan Jepang dalam sistem pertahanan ini tidak dapat dilepaskan dari dua hal utama.

Pertama, hubungan kedua negara berkembang melalui kerja sama strategis yang disebut Quadrilateral Security Dialogue, yaitu kerja sama antara empat negara di kawasan Indo-Pasifik. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India yang bertujuan memperkuat stabilitas keamanan, kerja sama ekonomi, serta keseimbangan kekuatan di kawasan. Kerja sama tersebut dimulai pada tahun 2007 dan digagas oleh Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang.

Kedua, adanya ancaman regional dari Cina yang berkaitan dengan posisi geografis pulau-pulau Jepang, seperti Okinawa dan Ryukyu. Posisi Okinawa dianggap sangat strategis sekaligus berisiko dalam skenario perang karena lokasinya berdekatan dengan Taiwan.

 Sebagaimana diketahui, Cina memiliki kepentingan untuk mSelain itu, Okinawa menjadi lokasi Kadena Air Base dan Marine Corps Air Station Futenma yang dimiliki oleh Amerika Serikat di Asia Timur, serta berfungsi sebagai basis logistik untuk membantu Taiwan. Oleh karena itu, Okinawa disebut sebagai “frontline of the Indo-Pacific security architecture” karena hanya berjarak sekitar 600–700 kilometer dari Taiwan.

Reinkarnasi Konservatisme Jepang
Setelah keterlibatannya dalam Perang Dunia II, Jepang menetapkan diri sebagai negara pasifis yang menolak perang. Prinsip tersebut dituangkan dalam Konstitusi Jepang yang disahkan dan mulai berlaku pada tahun 1947, terutama dalam Pasal 9 yang secara umum memiliki dua ayat utama.

Pada ayat (1) dinyatakan bahwa Jepang menolak perang sebagai hak kedaulatan negara dan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa internasional. Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jepang menyatakan tidak akan mempertahankan angkatan darat, laut, dan udara, serta tidak mengakui hak berperang negara.

Dengan demikian, Jepang memosisikan negaranya berdasarkan prinsip larangan perang agresif, tetapi tidak sepenuhnya melarang pertahanan diri. Kendati konstitusi melarang pembentukan angkatan bersenjata konvensional, Jepang tetap memiliki Japan Self-Defense Forces.

Pada masa pemerintahan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang, dilakukan penafsiran ulang terhadap Pasal 9 pada tahun 2015. Dari yang semula hanya berorientasi pada pertahanan diri, kemudian berkembang menjadi konsep collective self-defense. Perubahan tersebut memungkinkan Jepang membantu sekutunya apabila diserang atau apabila terdapat ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan Jepang sebagai negara.

Pergeseran pemaknaan tersebut diwujudkan melalui kerja sama yang semakin erat dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut dipandang memiliki dasar rasional karena adanya ancaman regional, seperti program nuklir Korea Utara, sengketa wilayah Kepulauan Senkaku serta aktivitas militer Cina, dan ketegangan antara Cina dan Taiwan yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan Jepang.

Pandangan konservatif Shinzo Abe terhadap ancaman regional tersebut kembali dihidupkan oleh Sanae Takaichi. Kesamaan latar belakang politik dalam faksi Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) antara Shinzo Abe dan Sanae Takaichi menempatkan Takaichi sebagai salah satu politisi konservatif dalam politik Jepang.

Ia juga dipandang sebagai salah satu penerus pandangan politik konservatif Shinzo Abe. Oleh karena itu, langkah kebijakan keamanan yang ditempuh Sanae Takaichi dengan dukungan Amerika Serikat dapat dipandang sebagai kelanjutan dari kebijakan yang pernah dijalankan oleh Shinzo Abe sebelumnya.

Diplomasi Keamanan Jepang Kurang Sensitif

Para analis geopolitik dan keamanan bersepakat bahwa terdapat empat kawasan yang menjadi titik paling panas di dunia karena memiliki potensi konflik yang sangat besar, yaitu Timur Tengah, Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Ukraina.

Saat ini, masyarakat dunia sedang menyaksikan validitas analisis para pakar geopolitik tersebut. Timur Tengah kembali menjadi kawasan peperangan sengit antara Iran dan Israel, yang juga melibatkan dukungan dari Amerika Serikat. Akibatnya, tekanan terhadap perdagangan global serta jalur distribusi energi menjadi perhatian banyak pihak.

 Ketegangan perang juga belum menunjukkan tanda-tanda penurunan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Di tengah kecemasan global akibat konflik di Timur Tengah, Jepang justru melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat terkait sistem pertahanan rudal berlapis. Diplomasi internasional yang menyangkut kerja sama perdagangan dan keamanan semestinya mempertimbangkan konteks keamanan internasional secara lebih luas.

Pada prinsipnya, diplomasi keamanan akan lebih tepat dilakukan dalam kondisi damai untuk membangun daya tangkal (deterrence). Argumentasi ini didasarkan pada fakta bahwa Jepang bukan merupakan aktor utama yang secara langsung terlibat dalam konflik di Timur Tengah. Jepang lebih tepat diposisikan sebagai aktor pinggiran (periphery) yang terdampak secara tidak langsung, misalnya melalui gangguan pasokan minyak akibat konflik tersebut.

Langkah diplomasi yang dilakukan oleh Sanae Takaichi dalam pertemuannya dengan Donald Trump dapat dipandang sebagai tindakan yang tergesa-gesa karena kurang mempertimbangkan momentum waktu. Tindakan tersebut memicu kritik dan polemik di dalam negeri Jepang, terutama dari kelompok oposisi yang menyoroti kedekatan Takaichi dengan Donald Trump, kemungkinan dukungan militer Jepang, serta arah militerisasi Jepang di masa depan.

0Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa langkah diplomasi yang dilakukan Sanae Takaichi dengan bertemu Donald Trump dapat menarik Jepang lebih jauh ke dalam konflik berskala global. (*)