Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah negara tampak seperti kompas rusak: berputar ke mana angin kekuasaan bertiup. Bukan soal perbandingan dengan rezim sebelumnya—itu debat usang. Masalahnya kini lebih mendasar: konsistensi, martabat, dan arah kebijakan yang terlihat makin kabur. Janji-janji kerakyatan yang dulu menggelegar di panggung kampanye, hari ini terdengar seperti gema kosong yang memantul tanpa makna.

Kabinet gemuk yang digadang-gadang sebagai “tim kuat” justru lebih menyerupai panggung penuh improvisasi tanpa arah. Banyak bicara, minim mutu. Ancaman politik dilontarkan ke sana-sini, tetapi implementasi kebijakan justru terlihat gamang, bahkan kontradiktif. Retorika keras, eksekusi lunak—sebuah kombinasi yang berbahaya bagi stabilitas negara.

Dalam politik luar negeri, inkonsistensi itu tampak telanjang. Di satu sisi, Indonesia seolah merapat ke Xi Jinping; di sisi lain, mencoba mencari simpati Donald Trump dengan bayang-bayang kepentingan Benjamin Netanyahu. Hasilnya? Bukan posisi strategis, melainkan posisi serba tanggung. Tidak cukup tegas untuk dihormati, tidak cukup netral untuk dipercaya.

Ketika konflik global memanas, Indonesia mencoba menawarkan diri sebagai juru damai. Namun respons dunia dingin. Iran lebih memilih Pakistan dan Turki. Sinyal ini jelas: diplomasi Indonesia tidak lagi dianggap relevan. “Diplomacy without dignity”—diplomasi tanpa harga diri—bukan sekadar kritik, melainkan realitas yang mulai terasa.

Lebih ironis lagi, dampak dari kebijakan luar negeri yang limbung itu merembet ke dalam negeri. Ketegangan di kawasan berdampak langsung pada kepentingan nasional, dari jalur energi hingga keselamatan prajurit di misi internasional. Ketika dua kepentingan besar dunia saling tarik-menarik, Indonesia justru terlihat seperti objek, bukan subjek.

Di dalam negeri, program unggulan seperti MBG digadang-gadang sebagai solusi kerakyatan. Namun realitasnya menimbulkan tanda tanya besar. Manfaatnya belum terasa merata, sementara potensi penyimpangan mulai tercium. Program prioritas tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan akuntabilitas. Jika tidak diawasi ketat, ia hanya akan menjadi proyek baru yang mengulang pola lama: besar di anggaran, kecil di manfaat.

Lebih mengkhawatirkan lagi, persoalan warisan lama—korupsi, nepotisme, utang—tidak ditangani secara serius. Alih-alih pembenahan, yang terlihat justru pembiaran. Seolah-olah kekuasaan lebih sibuk merawat citra ketimbang menyelesaikan masalah mendasar.

Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping tidak banyak membantu meredam keraguan publik. Justru menambah persepsi bahwa kekuasaan hari ini lebih dekat dengan lingkaran dinasti daripada meritokrasi. Ini bukan sekadar soal individu, melainkan soal pesan politik yang disampaikan kepada publik.

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pertunjukan retorika atau manuver geopolitik yang membingungkan. Rakyat membutuhkan kepastian, keberanian, dan keberpihakan yang nyata. Jika arah ini terus dipertahankan, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan: apakah pemerintahan ini benar-benar bekerja untuk rakyat, atau sekadar bertahan di tengah tarik-menarik kepentingan global?

Sebab dalam politik, yang paling berbahaya bukanlah kesalahan—melainkan ketidakjelasan arah yang dibiarkan berlarut-larut. (*)