DAERAH
Surat Menteri Kebudayaan Memperuncing Konflik Keraton Surakarta
Oleh Joko Sumpeno | Jurnalis Senior KONFLIK internal Keraton Kasunanan Surakarta dalam sepuluh hari terakhir tampaknya mengerucut pada tiga figur. Mereka adalah Pangeran Purboyo, Gusti Hangabehi dengan gelar KGPAA Mangkubumi, dan KGPA Tejowulan. Ketegangan memuncak setelah terbit surat Menteri Kebudayaan Fadlizon bernomor 10596/MK.L/KB.1003/2025 yang ditujukan kepada Pengageng Sasana Wilopo dan Lembaga Dewan Adat Keraton. Dalam surat tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan dan kepemimpinan Keraton Surakarta berada di tangan Pakubuwono XIII bersama Maha Menteri KGPA Tejowulan. Untuk urusan suksesi, pemerintah meminta agar musyawarah melibatkan Tejowulan. Surat itu dikirim sebagai respons atas permintaan resmi Lembaga Dewan Adat yang dipimpin GKR Wandansari. Tembusan juga diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, dan Wali Kota Surakarta. Posisi Tejowulan sebagai pejabat ad interim merujuk pada SK Mendagri Nomor 430-2933 Tahun 2017, yang menetapkannya sebagai pendamping PB XIII sejak 2017. Setelah PB XIII wafat, ia menjalankan fungsi sementara sampai proses penetapan PB XIV diselesaikan. Berdasarkan alasan itu, Tejowulan tidak hadir dalam dua deklarasi penting pada 5 dan 10 November 2025: penobatan Pangeran Purboyo dan pengukuhan Gusti Hangabehi sebagai KGPAA Mangkubumi. Ia meminta seluruh pihak menahan diri dari tindakan penobatan sepihak. Seruan ini tidak diindahkan. Dua penobatan tetap dilakukan dan memperjelas pembelahan internal. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa Tejowulan turut memiliki peluang untuk menjadi PB XIV melalui kedudukannya sebagai pejabat sementara. Penolakan terhadap posisi Tejowulan juga mencuat dari kubu Pangeran Purboyo. Pangeran Benowo, adik PB XIII, mempertanyakan legitimasi Tejowulan. “Lho yang didampingi Tejowulan kan sudah meninggal, lalu dia mendampingi siapa?” begitu pandangannya yang beredar di media sosial. Surat Menteri Kebudayaan turut memantik polemik baru karena menyinggung status Keraton Surakarta sebagai cagar budaya. Sebagian kerabat menolak, sebab status cagar budaya dinilai membuat keraton masuk ke dalam kendali pemerintah. Mereka menilai hal itu berpotensi membatasi ruang gerak internal, bahkan untuk urusan sederhana. Pertanyaan lain muncul: mengapa Keraton Yogyakarta tidak diperlakukan sama? Perdebatan semakin melebar ketika Pangeran Purboyo bergerak cepat. Pada 15 November 2025 ia di-jumeneng-kan sebagai PB XIV tanpa kehadiran KGPAA Mangkubumi maupun Tejowulan. Momentum itu mempertegas garis pembelahan yang sudah terbentuk. Di sisi lain, langkah Tejowulan melalui jalur pejabat ad interim menimbulkan pertanyaan tersendiri. Ada dugaan bahwa proses ini tidak sepenuhnya steril dari dinamika politik pemerintah. Namun persoalan utamanya tetap bertumpu pada kegelisahan internal keraton dalam merespons perkembangan zaman. Konflik berkepanjangan ini justru membawa Keraton Surakarta mendekati fase sandyakala, jauh dari peran idealnya sebagai pusat kebudayaan Jawa. (*)
Viral Dugaan Bupati Kutai Timur Jual APBD Rp600 Miliar ke Haji Herman
JAKARTA, FNN--Di balik kemenangan politik, tersimpan tagihan raksasa. Dugaan barter proyek senilai Rp600 miliar antara Bupati Kutai Timur dan seorang pengusaha tambang menyeret birokrasi ke dalam pusaran korupsi. Dari Balikpapan, aroma “utang Pilkada” kini menyesaki udara Sangatta—meninggalkan jejak gelap dalam tubuh APBD 2025. Sore itu, awal Oktober 2025, sebuah kafe di sudut Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, menjadi saksi pertemuan empat orang yang kelak disebut sebagai “titik awal” kisruh anggaran Kutai Timur. Tak ada tanda-tanda mencolok—hanya secangkir kopi, obrolan datar, dan tawa sesekali. Namun di balik meja kayu itu, sedang dibicarakan hal besar: dugaan barter kekuasaan dan uang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur 2025. Di sana hadir Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kabid Bappeda Marhadyn, staf kepercayaan bupati Anggara, dan pengusaha tambang asal Balikpapan Haji Herman. Menurut laman fnn.asia yang sempat viral, topik yang mereka bahas adalah “utang politik” yang harus dibayar setelah Pilkada 2024. “Haji Herman minta proyek besar dari APBD 2025. Katanya, untuk menutup dana yang sudah keluar waktu pilkada,” ujar sumber itu. Bayangan Balas Jasa Nama Haji Herman memang tak asing di lingkaran tim pemenangan Ardiansyah–Mahyunadi (ARMY). Dalam laporan FNN.asia berjudul “Bupati bersama Marhadyn jual 600 miliar APBD Kutim ke Haji Herman”, disebutkan nilai kesepakatan politik itu mencapai Rp600 miliar—angka yang menggetarkan. Sejak saat itu, posisi Marhadyn melonjak. Pejabat struktural yang sebelumnya jarang terdengar, tiba-tiba memegang kendali penuh atas perencanaan anggaran Kutim. Ia disebut menentukan struktur APBD, mengatur proyek prioritas, bahkan terlibat langsung dalam pembahasan tender. “Sekarang semua lewat dia,” kata seorang pejabat Bappeda yang meminta namanya disamarkan. “Plt Kepala Bappeda Noviari Noor seperti kehilangan kewenangan.” Jaringan Proyek yang Tersusun Rapi Beberapa kontraktor lokal di Sangatta mulai curiga. Sejak Maret hingga September 2025, hampir tak ada tender besar yang berjalan. “Tapi perusahaan tertentu yang dekat dengan Haji Herman malah bisa langsung kerja,” kata seorang pengusaha konstruksi. Sumber lain di lingkungan Bappeda menyebut, daftar kegiatan dalam APBD Perubahan 2025 diatur agar proyek-proyek tertentu tetap masuk. Pertemuan tertutup antara Marhadyn dan Noviari Noor disebut terjadi berulang kali sepanjang September. “Kadang rapat malam, staf lain disuruh pulang,” ujar seorang ASN yang ikut membantu administrasi. Isu makin panas ketika muncul kabar bahwa Rp60 miliar uang tunai berpindah tangan setelah pertemuan Balikpapan. Belum ada bukti kuat, tapi cerita itu berulang di kalangan pegawai dan politisi lokal. “Kalau benar APBD dipakai untuk bayar utang pilkada, itu bukan lagi pelanggaran etik—itu korupsi politik,” kata Burhanuddin AR, aktivis antikorupsi. Bayang-Bayang Anggara dan Sekda Nama Anggara tak kalah menarik. Ia dikenal sebagai “penyambung lidah” bupati—orang yang kerap menjadi perantara jika Bupati Ardiansyah membutuhkan dana cepat, termasuk dari dinas-dinas. “Sudah jadi rahasia umum di Kutim,” kata seorang ASN senior. “Ada beberapa pegawai siap bersaksi tentang peran Anggara.” Kekacauan tata kelola ini juga menyeret bayangan Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi. Beberapa pejabat menuding Sekda memiliki “jagoan kontraktor” yang kerap membawa nama besar sang pejabat untuk mengamankan proyek. “Kalau Iwan sudah masuk, urusannya susah. Biasanya bawa nama Sekda dan ancam mutasi,” ujar seorang pejabat di dinas teknis. Upaya media untuk mengonfirmasi Bupati Ardiansyah, Marhadyn, maupun Plt Kepala Bappeda Noviari Noor sampai kini tidak membuahkan hasil. Pesan singkat dan panggilan telepon yang dikirim tidak direspons. Sementara itu, desakan publik agar KPK dan Kejaksaan Agung turun tangan semakin menguat. Warga Sangatta menyuarakan keprihatinan atas tata kelola keuangan daerah yang dianggap makin tak transparan. “Kami ingin APBD kembali ke rakyat, bukan ke kantong tim sukses,” kata Burhanuddin. Kini, di tengah kabut politik yang menutupi Kutai Timur, publik hanya bisa berharap pada langkah tegas aparat penegak hukum. Sebab bagi warga yang lelah dengan drama “utang Pilkada” dan proyek siluman, satu hal sudah jelas: kepercayaan publik adalah korban paling awal dari transaksi politik yang gelap ini. (DH)
Ratusan Warga Geruduk DPRD Kutim, Desak Evaluasi APBD dan Copot TAPD
SANGATTA, FNN — Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat Kutai Timur menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kutim, Selasa (28/10/2025). Mereka menuntut perombakan total tata kelola pemerintahan daerah dan transparansi penggunaan anggaran tahun 2025–2026. Dalam orasinya, massa menilai sejumlah program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun tanpa melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan diduga sarat usulan fiktif. “Banyak program prioritas rakyat tidak diakomodasi, sementara proyek lain justru menumpuk di wilayah tertentu tanpa permintaan masyarakat,” bunyi pernyataan sikap massa yang diterima redaksi. Massa juga mendesak Bupati Kutai Timur, Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si, mencopot dan mengganti jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)—termasuk Sekda, BPKAD, Bappeda, Bapenda, LPBJ, serta kepala dinas yang dianggap gagal merancang program “pro rakyat.” Isu pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) turut disorot. Mereka menilai penyaluran dana CSR perusahaan tambang dan perkebunan tidak merata dan belum menyentuh masyarakat desa maupun pesisir. Selain itu, massa menuntut: Keterbukaan data pembangunan hingga level kecamatan dan desa. Penolakan utang daerah untuk proyek yang dinilai tidak realistis. Pengetatan penerimaan tenaga kerja lokal. Penutupan tempat hiburan malam dan prostitusi ilegal, serta penerbitan Perda Anti Miras. Penataan ulang tata ruang wilayah yang bersinggungan dengan HGU dan kawasan hutan. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum memeriksa TAPD dan kepala dinas yang diduga memonopoli anggaran. “Kami akan turun dengan massa lima kali lipat dan memboikot seluruh program 2026 bila tuntutan ini diabaikan,” tegas Koordinator Aksi, Arsil Dyago Tandi Tasik. Pemkab Kutim Janji Evaluasi Menanggapi aksi tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyatakan akan mengevaluasi TAPD dan instansi terkait. Ia mengakui masih ada kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah. “Tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna. Itu nanti akan kami evaluasi bersama berdasarkan bukti-bukti yang ada,” ujar Ardiansyah seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Kutim, pro.kutaitimurkab.go.id. Ardiansyah juga berjanji membuka ruang dialog dengan perwakilan masyarakat untuk memperbaiki sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Namun, ia meminta warga memberi waktu agar evaluasi berjalan sesuai prosedur. Isu Transparansi di Daerah Kaya Sumber Daya Kutai Timur merupakan salah satu daerah penghasil batu bara dan sawit terbesar di Kalimantan Timur. Namun, distribusi pembangunan dinilai belum merata. Sejumlah kecamatan pesisir dan pedalaman masih tertinggal fasilitas dasar, sementara proyek besar menumpuk di pusat kota. Aksi ini dinilai menjadi simbol meningkatnya kesadaran publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat kini makin berani mengawasi APBD, karena mereka tahu uang itu milik publik, bukan elit. Aksi yang berlangsung tertib itu berakhir menjelang sore dengan janji lanjutan dialog antara perwakilan masyarakat, DPRD, dan Pemkab Kutim. Namun, di lapangan, publik menunggu: apakah janji evaluasi itu akan benar-benar dijalankan, atau sekadar menjadi retorika politik jelang tahun anggaran baru. (DH)
Mahasiswa Kaltim Batal Gelar Demo Desak Kejati Usut Dugaan Korupsi Sekda Kutim
SAMARINDA, FNN — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Kalimantan Timur (GAM Kaltim) batal menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur yang sedianya dilakukan hari ini, Selasa, 21 Oktober 2025, pukul 10.00 Wita. Rencana aksi itu digelar untuk mendesak Kejati Kaltim mengusut dugaan korupsi di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang disebut melibatkan Sekda Rizali Hadi. Koordinator Lapangan GAM Kaltim, Ferdi Borneo, menyatakan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan penyakit sosial yang merusak tatanan kehidupan berbangsa. Ia menilai praktik dugaan penyimpangan di lingkungan Setda Kutim tak boleh dibiarkan tanpa penyelidikan mendalam. “Dugaan kami meliputi pemberian honorarium pengadaan barang dan jasa tahun 2024 yang tidak sesuai ketentuan, pemberian tunjangan kinerja, jasa konsultasi, serta proyek pembangunan di lingkungan Setda Kutim,” ujar Ferdi dalam keterangan tertulis yang diterima sejumlah media, Sabtu (18/10). Ferdi menambahkan, aksi sedianya akan diikuti sekitar 100 peserta dengan membawa pengeras suara dan spanduk sebagai perlengkapan. Mereka akan menuntut Kejati Kaltim untuk segera memeriksa Sekda Rizali Hadi dan seluruh pihak yang terlibat. Dalam pernyataan sikapnya, GAM Kaltim menyoroti sejumlah poin dugaan penyimpangan, antara lain: - Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa tahun 2024 senilai Rp667 juta yang diduga tidak sesuai ketentuan.- Tunjangan kinerja perangkat UKPBJ tahun 2024 senilai Rp6 miliar yang juga diduga bermasalah.- Dugaan penyimpangan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan kontrak lumsum di Setda, serta proyek lapangan sepak bola Bukit Pelangi yang meliputi pembuatan papan nama (Rp198,4 juta), pagar jaring (Rp495 juta), dan ruang ganti pemain (Rp295 juta). Selain mendesak Kejati, mahasiswa juga meminta Bupati Kutai Timur untuk mencopot Rizali Hadi dari jabatannya jika terbukti terlibat dalam penyimpangan. Hanya saja, sampai siang ini demo yang ditunggu itu tak terjadi. Ferdi yang dihubungi media tidak mengangkat teleponnya. Pesan WhatsApp pun tak dijawab. Laporan KTP Pusat Mandek di Kejati Isu dugaan korupsi di Setda Kutim bukan hal baru. Komite Transparansi Pembangunan (KTP) Pusat sebelumnya telah melaporkan adanya dugaan penyimpangan honorarium di BPKAD dan Setda Kutim sejak 19 September 2023. Hasil audit BPK menemukan kelebihan pembayaran honorarium hingga Rp16,2 miliar pada kedua instansi tersebut dalam tahun anggaran 2022. Namun, laporan itu disebut belum ditindaklanjuti Kejati Kaltim. Ketua KTP Pusat, Denny Ruslan, dalam surat resmi yang dikirim ke Kejati Kaltim menyebut hingga kini surat itu tak mendapat jawaban. Denny bahkan menduga ada upaya lobi dari pihak Sekda Kutim melalui Kabag Hukum Pemkab Kutim, Januar Bayu Irawan, kepada pejabat intelijen Kejati Kaltim. “Kami memperoleh informasi adanya pendekatan intensif, bahkan disebut-sebut ada imbalan berupa fasilitas mewah seperti mobil Toyota Alphard,” tulis Denny dalam dokumen yang beredar di kalangan wartawan. Ia menegaskan, informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut, namun penting untuk disampaikan sebagai langkah pencegahan agar penanganan kasus berjalan transparan. Desakan Transparansi Sebelumnya,Ferdi menegaskan bahwa aksi mahasiswa pada 21 Oktober itu bukan sekadar protes, tetapi bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum di daerah. “Kami menuntut Kejati Kaltim untuk bekerja profesional dan membuka hasil penyelidikan kepada publik. Jangan biarkan kasus ini tenggelam karena intervensi politik atau kekuasaan,” pungkasnya.
Halalbihalal Muhammadiyah Jakarta: Gubernur Pramono Akan Pindahkan Patung MH Thamrin
JAKARTA, FNN | Iringan musik Betawi mengalun meriah saat dua ondel-ondel menari riang di halaman Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (19/4/2025) pagi. Tamu-tamu undangan yang berdatangan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, disambut hangat dengan Tari Sirih Kuning—tarian tradisional Betawi yang melambangkan penghormatan dan kegembiraan. Tari tersebut dibawakan oleh enam siswi SMA Muhammadiyah 1 Jakarta dengan kostum kuning cerah dan gerakan lemah gemulai, menciptakan suasana syahdu dan bersahabat di awal acara Halalbihalal 1446 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta. Dengan mengusung tema “Menghadirkan Bahagia dalam Dakwah Muhammadiyah di DKI Jakarta,” kegiatan ini menjadi momen penting untuk merajut silaturahmi antara pimpinan, kader, dan warga Muhammadiyah, sekaligus memperkuat kemitraan harmonis antara Muhammadiyah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Kalau hubungan pemerintah dengan Muhammadiyah harmonis, warga Jakarta tentu akan bahagia,” kaya Ketua Panitia Dr. Nurhadi, M.Ag dalam sambutannya. Ketua PWM DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Pramono Anung atas kehadirannya di tengah kesibukan sebagai kepala daerah. “Ini menunjukkan bahwa Gubernur kita bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kehidupan keagamaan dan sosial di Jakarta,” ujar Abubakar. Ia menambahkan, kehadiran Pramono memberi semangat tersendiri bagi warga Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Jakarta. “Pak Gubernur ini datang bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai sahabat umat. Kami merasa dihargai dan dikuatkan,” tegasnya, disambut tepuk tangan para hadirin. Lebih jauh, Abubakar mengatakan bahwa tugasnya dalam halalbihalal ini adalah memperkenalkan Gubernur dan Ketua DPRD kepada warga Muhammadiyah. Selain agar mengenal secara lebih dekat, warga Muhammadiyah juga memahami arah pemikiran dalam kebijakan pemerintah sehingga dapat membangun kerja sama yang konstruktif. ”Dengan begitu, warga Muhammadiyah berkontribusi dalam bentuk dukungan terkait berbagai program Pemprov DKI Jakarta,” ujar Abubakar. Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Muhammadiyah atas kiprahnya di Jakarta. Ia membuka dengan nada humor saat menyebut Ketua DPRD Khoirudin sebagai sosok yang “bisa menebak siapa yang menang” dalam Pilkada lalu. ”Sebelum pemilihan aja beliau sudah pengin ketemu sama saya. Jadi memang beliau bisa menebak siapa yang akan menang, betul kan Pak Kiai?” kata Pramono disambut tawa para hadirin. Dalam sambutannya, Pramono mengungkapkan sejumlah hal terkait kepemimpinannya sebagai gubernur, mulai rencana pemindahan patung MH Thamrin, revitalisasi taman, sampai soal kemacetan parah di Tanjung Priok pasca-libur panjang Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembacaan Kalam Ilahi oleh Ustaz Syamsuri Firdaus, Juara MTQ Internasional. Hadirin kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah sebagai bentuk semangat kebangsaan dan kebanggaan keorganisasian. Agenda penting lainnya termasuk penyerahan Sertifikat Halal kepada pelaku UMKM binaan PWM DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, buku “Seni Budaya Transformatif dan Islami” yang disusun oleh Majelis Tarjih PWM DKI Jakarta juga diluncurkan, menawarkan inspirasi dalam meramu seni budaya berbasis nilai Islam progresif. Sebagai penutup, tausiyah bertajuk “Hikmah Halalbihalal” disampaikan oleh Dr. Syakir Djamaludin, MA, dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Acara ditutup dengan doa bersama dan penuh suasana kekeluargaan menjelang tengah hari.
Lewat Sobat Aksi Ramadan 2025 PalmCo Tebarkan Kebaikan di Masjid maupun Ponpes Sumut dan Riau
Medan | FNN - Generasi muda PTPN IV PalmCo, Perusahaan sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) laksanakan program Sobat Aksi Ramadhan 2025. Para karyawan Gen Z dan Milenial Perusahaan sawit terluas di dunia itu melaksanakan kegiatan sosial berupa aksi gotong royong, bersih-bersih lingkungan, pembagian santunan bagi anak yatim, kaum dhuafa, serta diakhiri dengan buka puasa bersama. Anak muda yang tergabung dalam BUMN Muda dan Srikandi PTPN IV PalmCo tersebut mengunjungi dan melaksanakan aksinya di mesjid-mesjid yang ada di Sumatera Utara dan Riau, berturut-turut selama 3 hari sejak Selasa sampai Kamis, 18 hingga 20 Maret 2025. Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa, menyebutkan bahwa Program Sobat Aksi Ramadan 2025 ini didukung oleh Kementerian BUMN dan dilaksanakan oleh semua perusahaan negara di mana PalmCo hadir memberikan kepedulian dan berbagi kebahagiaan, meningkatkan kesejahteraan serta membantu masyarakat di bulan Ramadhan. “Total ada 30 relawan yang turun ke tiga titik pelaksanaan, yakni dua lokasi di Sumatera Utara dan satu lokasi di Riau,” buka Jatmiko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/03). Dua titik pertama ada di Sumatera Utara yakni di Masjid Al-Falah, Kabupaten Langkat, dan Masjid An-Nasuha, Kota Medan. Sementara itu, satu titik lainnya berada di Provinsi Riau dan dipusatkan di Pondok Pesantren Roudhul Ulum, Kabupaten Siak. Menurut Jatmiko, program ini juga merupakan upaya mendukung misi Asta Cita ke delapan Presiden Prabowo Subianto, yaitu menciptakan harmoni sosial dan meningkatkan toleransi antarumat beragama. “Sobat Aksi Ramadhan tidak hanya melibatkan relawan atau volunteer yang terdiri dari BUMN Muda PTPN IV serta Srikandi PTPN IV, namun juga melibatkan Masyarakat, Santri dan Pengurus Masjid/Ponpes sehingga terjalin kebersamaan,” katanya. “Harapannya untuk karyawan muda kita yang mengikuti juga tentunya semakin meningkatkan loyalitas dan semangat karyawan, serta menciptakan budaya yang lebih baik dengan meningkatkan empati dan kepedulian sosial,” harap Jatmiko lagi. Callista, seorang BUMN Muda PTPN IV Regional I mengungkapkan rasa bangganya bisa turut serta berkontribusi dalam kegiatan Sobat Aksi Ramadan 2025. “Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi saya dan teman-teman karena tidak hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga, tetapi juga merasakan langsung kebersamaan dengan masyarakat setempat,” sebut perempuan 27 tahun tersebut. “Melihat senyum anak-anak yatim dan masyarakat yang menerima bantuan memberikan pengalaman yang menambah semangat kami untuk terus berbuat kebaikan,” ungkapnya. Senada dengan Callista, Susan yang sehari-harinya bekerja di Regional II mengungkapkan rasa syukurnya karena sebagai non-muslim dapat ikut terlibat dan merasakan keseruan dalam kegiatan Ramadan ini. “Sobat Aksi Ramadhan PalmCo mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu,” imbuhnya. Ustadz Afrianto, salah satu pengurus Pondok Pesantren Roudhul Ulum yang kini memiliki puluhan santri dan santriwati dengan ekonomi menengah kebawah menyampaikan rasa terimakasih terhadap Sobat Aksi Ramadhan. “Terimakasih PalmCo, insya Allah banyak manfaat bagi santri dan santriwati karena menambah kenyamanan dalam menuntut ilmu maupun beribadah bagi kami yang baru saja merintis Pondok Pesantren selama 2 tahun ini,” sebut Afrianto. “Kebersihan itu sebagian dari iman. Marilah kita mensucikan hati kita dengan menjaga sesuatu yang terlihat seperti yang kita lakukan hari ini,” tutupnya. (Ida).
Dilaporkan Pengusaha ke Polisi, Kadis LHK Sumut Dapat Dukungan Sejumlah LSM
MEDAN, FNN | Tindakan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Yuliani Siregar, membongkar pagar seng di kawasan hutan lindung mendapat dukungan sejumlah pihak. Lantaran tindakannya itu, Yuliani dipolisikan ke Polda Sumut oleh perusahaan tambak udang PT Tun Sewindu. Yuliani dituding menjadi inisiator pembongkaran pagar seng yang mengkavling 48 hektar sempadan pantai di Dusun 3, Desa Rugemuk, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang. Kawasan bakau yang sudah berubah menjadi ladang dan kebun ini, statusnya adalah hutan lindung. PT Tun Sewindu mengklaim sebagai pemilik lahan itu. Tindakan Yuliani tersebut antara lain mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Dukungan juga diberikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti \"Laksamana Serdang\", Tuah bersama perwakilan Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Forestry Desa Regemuk Kec. Pantai Labu Kab. Deliserdang. Terakhir organisasi yang menamakan diri Relawan Tegak Lurus Prabowo. \"Kami sangat berterima kasih atas dukungan moril Relawan Tegak Lurus Prabowo,\" ucap Yuliani Siregar saat menerima Rinno Hadinata, S.sos selaku Ketua Korwil Relawan Tegak Lurus Prabowo Sumatra Utara, Kamis 10 Maret 2025. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dan telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ketua Presidium Tegak Lurus Prabowo, Arse Pane, mengatakan tindakan Yuliani sudah seharusnya dilakukan karena sesuai dengan kewenangannya. Mengamankan Lahan Negara Yuliani Siregar mengatakan pembongkaran dilakukannya atas dasar penegakan hukum. Berdasarkan data dari Dinas LHK, lahan yang dikuasai PT Tun Sewindu adalah hutan negara. \"Saya menegakkan hukum, bukan pencuri, tidak ada korupsi. Saya mengamankan lahan negara, ini namanya penindakan. Sebelumnya saya dimarahi pimpinan, harus bertindak duluanlah,\" katanya. Pada 23 Februari 2025, warga setempat bersama Dinas LHK Sumut membongkar pagar seng di kawasan hutan lindung. Yuliani turun langsung ke lokasi, memastikan bahwa kawasan itu milik negara bukan perorangan. \"Saya sama masyarakat membongkarnya. Alasan pertama, ada pengaduan masyarakat. Kedua, itu kawasan hutan lindung. Mana ada orang yang bisa memiliki kawasan hutan tanpa izin,\" ujar Yuliani. (DH)
Maluku Butuh Sekda Sebagai Koordinator Penggerak Ekonomi
by Kisman Latumakulita/Pemerhati Pembangunan Maluku SELAMA 51 tahun beberapa bulan Provinsi Maluku dipimin oleh Gubernur yang berlatar belakang aparatur pemerintah. Baik itu yang berasal dari TNI dan Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimulai sejak Pak Gubernur Pak Semeru tahun di 1973, sampai dengan Pak Murad Ismail yang berakhir di bulan April 2024. Selama kurun waktu 51 tahun itu pula ASN Provinsi Maluku dibentuk dalam karakter berpikir dan bertindak dan bekerja sebagai aparat dan birakrat tulen. Kerjanya bikin perencanaan pembangunan itu dan ini yang menyerap anggaran. Lalu kerjakan proyek dengan baik. Hasilnya dilaporkan kepada tingkatan birokrat yang lebih tinggi secara berjenjang, bahwa pekerjaan bagus bagus dan bagus. Setelah masa untuk pensiun tiba, berakhirlah penugasan dan Dharma Bhakti kepada tanah air, nusa, bangsa dan negara. Menikmati hari tua dengan cucu-cucu sambil meningkatkan ibadah kepada Allaah Subhaanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi ini juga terjadi pada sebagian besar aparat pemerintahan di provins-provinsi lain di tanah air. Kecuali provinsi Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Aparat di ketiga provinsi ini dibentuk dengan karakter intrepreneurship. Para pejabatnya dituntut untuk membuat kebijakan yang mampu mendatangkan value ekonomi untuk masyarakat. Dampaknya pertumbuhan ekonomi di tiga daerah ini tertingi di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu naik tiap tahun. Belakangan, dalam sepuluh tahun terakhir, provinsi Sulawesi Selatan saat dipimpin oleh Gubernur Pak Syahrul Yasin Limpo juga meinguti Bali, Yogyakarta dan Sumatera Barat. Pejabat dan ASN Sulawesi Selatan diwajibkan untuk berpikir dan berprilaku sebagai intrepreneurship. Bersamaan waktunya, setiap tahun lebih dari 100 anak-anak pintar di daerah ini dibiyai Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Pak Syahrul Yasin Limpo pernah berkelakar “kalau mau beli orang pintar dan doktor, maka belilah dari Sulawesi Selatan. Stoknya sangat banyak”. Alahmdulillah Provinsi Maluku hari ini ditakdirkan Allaah Subhaanahu Wata’ala dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubenur yang berlatar belakang pengusaha. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath ini sebagai dwi tinggal pimpinan Maluku yang punya jiwa intrepreneurship. Pada umumnya para intrepreneurship punyak sikap dan kepercayaan yang tinggi terhadap kegiatan kewirausahaan. Setiap spending harus berdampak secara ekonomi langsung kepada masyarakat. Pak Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahan berkali-kali mengingatkan aparat birokrat bahwa semua yang dipakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik rakyat. Dibeli dengan uang dari pajak rakyat. Harus dipakai untuk melayani rakyat. Dipakai untuk memajukan rakyat. Dimanfaatkan untuk melepaskan rakyat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pak Prabowo rupanya sangat mengerti akan prilaku aparat birokrat ini. Faktanya masih banyak yang gagal paham soal ini. Dikiranya jabatan di pemerintahan itu milik pribadi dan keluraganya. Kadang-kadang dipakai memarah-marahii rakyat, dan membentak-bentak rakyat. Bahkan terkadang kebablasan sampai memaki-maki rakyat. Maluku di bawah Pak Hendrik dan Abdullah Vanath harus membuat lompatan dalam penggunaan setiap rupiah keuangan daerah. Tidak bisa lagi seperti kebiasaan yang sudah-sudah. Pakai atau belanjakan uang sampai habis di akhir tahun. Setelah itu bikin perencanaan baru yang mirip-mirip. Lalu minta anggaran lagi untuk dihasibiskan tahun depan. Meskipun anggaran daerah itu tidak memiliki dampak langsung terhadap aktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebiasaan ini sebaiknya dirubah di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Setiap satu rupiah spending di luar gaji yang menjadi haknya ASN haruslah berbasis value ekonomi langsung kepada masyarakat. Minimal berdampak langsung kepada masyarakat di sekitar proyek itu apa? Aparat bukan hanya bikin laporan tentang perkembangan dan kemajuan proyek bla bla bla selesai. Dilanjutkan pemeriksaan dari pengawas juga selesai. Lalu bendahara caikan atau bayar. Untuk itu ke depan, semua Kepala Dinas atau Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Provinsi Maluku agar tidak lagi berpikir dan bekerja yang biasa-biasa saja. Harus berani membuat lompatan pada setiap pengambilan keputusan sebagai pembantu Gubernur yang dipercaya menjadi Kepala Dinas atau OPD. Paksa diri untuk berfikir manfaat value ekonomi apa yang didapat masyarakat dari kebijakan atau proyek yang dibuat? Kepala Dinas dan OPD tidak perlu malu-malu belajar, bertanya dan berdiskusi dengan mereka yang paham dan punya kelebihan. Kebetulan guru besarnya sudah tersedia setiap saat di dalam kantor Gubenur Maluku. Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath adalah guru besar yang paling pas. Bapak berdua punya latar belakang, ilmu dan pengalaman sebagai intrepreneurship. Pasti dengan senang hati besedia untuk mengajari anak buahnya setiap saat. Jangan takut untuk bertanya hanya khawatir nanti dibilang tidak paham dan tidak mengerti. Tidak paham dan tidak mengerti lebih baik kalau ditempatkan sebagai awal dari keberhasilan yang hendak digapai. Pesan orang tua-tua di kampong “ kalau rajin bertanya nanti ose pandai. Sedangkan kalau malu bertanya sesat di jalan”. Dengan demikian, kalau setiap hari masuk kantor, tidak hanya berkutat dengan soal-soal rutinitas keadmitrasian semata. Harus melangkah ke depan untuk membaca, belajar dan bertanya tentang dampak anggaran proyek yang berkiatan loss and benafi kepada masyarakat itu apa dan bagaimana? Paling kurang apa benafit yang bakal di dapat masyarakat nanti? Dampaknya itu uang rakyat harus dirasakan manfaat ekonomi rakyat. Jangan sampai proyek selesai, namun masyarakat tidak merasakan manfaat ekonomi apa dari proyek tersebut. Bukan juga hanya Kepala Dinas dan OPD yang dapat bagian di depan sekian persen. Sisanya sekian persen lagi nanti diambil setelah proyek selesai. Makelar proyek atau penghubung juga dapat bagian sekian persen. Sisanya sekitar 10% lagi untuk vendor yang mengerjakan proyek di lapangan. Kebiasaan Kepala Dinas dan OPD yang hanya sekdar sebagai komandan administrasi dan pengawasan harus diakhiri di eranya Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Selanjutnya Kepala Dinas dan OPD yang tidak punya jiwa intrepreneurship harus rela untuk tidak dapat jabatan sampai pensiun. Provinsi Malaku hari ini tidak sedang membutuhkan kepala administrasi rutin yang begitu-begitu saja. Kalau hanya paham soal adminitrasi, lebih pas kalau menjadi Kepala Perpustakaan saja. Untuk mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD yang berkarakter intrepreneurship, maka dibutuhkan Sekretaris Daerah (Sekda) yang punya kemampuan di atas rata-rata. Tidak yang biasa-biasa saja. Tidak hanya bisa kerja rutinitas adiminitrasi saja. Harus yang berfikir out of the box. Sekda yang bisa meyakinkan para investor, baik dalam maupun luar negeri bahwa kalau berinvetasi di Maluku itu bakal untung besar. Sekda yang harus punya kemampuan berkominikasi bisnis setingkat di bawah Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Kemampuan bahasa Inggris juga perlu. Minimal mengerti kalau ada orang bicara bahasa Inggris. Sekda yang bisa berpikir mencari beasiswa gratis dari lembaga-lembaga donor, baik dari dalam dan luar negeri untuk anak-anak pintar dari Maluku ambil kuliah S1, S2 dan S3 di luar negeri. Ditagetkan setiap tahun ada 25-50 anak Maluku kuliah S1, S2 dan S3 ke luar negeri. Pulang dari luar negeri, mereka wajib menjadi ASN Pemda Maluku. Bukannya Sekda yang kalau Gebernur bergerak ke luar dari Kota Ambon, harus basoso untuk ikut dalam rombongan Gubernur. Kalau bagitu, apa tempo Sekda bekerja mengkoordinir Kepala Dinas dan OPD mambangun ekonomi masyarakat Maluku? Maluku tidak butuh Sekda provinsi yang punya hobby pasang baliho dan spanduk di jalan-jalan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur saat hari-hari besar keagamaan dan nasional. Sekda itu kerpala Sekretariat. Ruang lingkupnya untuk itu internal birokrat. Keluar kalau memang dibutuhkan saja. Bukan untuk dikenal publik. Kepala Skretariat pasang baliho dan spanduk di jalan itu kecelakaan sejarah. Baliho dan spanduk itu hanya untuk pejabat politik saja, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekda yang tidak dikenal masyarakat itu bagus dan hebat. Namun hasil kerjanya yang perlu untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Provinsi Maluku hari ini butuh Sekda yang befikir dengan lompatan atau lari. Sekda yang punya jiwa visioner, inovatif, komunikatf dan kolaboratif. Supaya bisa dikuti oleh Kepala Dinas, OPD dan seluruh birokrat di Pemda Maluku. Sekda setiap hari harus bisa menugaskan para Kepala Dinas OPD mamaksa diri berpikir tentang value ekonomi masyarakat hari ini, besok dan nanti itu apa? Selamat bekerja untuk Pak Hendrik Lewerissa dan Pak Abdullah Vanath. Beta dorong dan gabung jurus dari luar pagar saja “Par Maluku Pung Bae”. Amin amin amin.
Azhar Kadri,"Tanah Saya Dirampas oleh Kroni Rita Widyasari"
Azhar Bin Kadri adalah seorang warga biasa yang tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai saat ini ia harus lapor ke kantor polisi di Samarinda setiap bulan setelah ia menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Ia divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Samarinda karena menggunakan dokumen palsu dalam penjualan tanah seluas 14.000 m² di jalan Sirodj Salman, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia digugat oleh pembeli tanahnya bernama Masdari, seorang pengusaha kaya yang juga sebagai tangan kanan Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Timur. Gugatan dilayangkan Masdari karena kesal terhadap Azhar Kadri yang tidak mau bertandatangan dalam urusan balik nama sertifikat. Segala upaya dilakukan Masdari agar Azhar kooperatif, namun Azhar Kadri tetap bersikeras tidak mau tanda tangan. Azhar bersedia tandatangan jika sudah menerima uang pelunasan. Berikutnya, Azhar Kadri dikriminaliasi dengan tuduhan pemalsuan dokumen, sementara hak penguasaan lahan, masih ada pada Azhari sesuai dokumen yang dimilikinya. Bagaimana cerita sesungguhnya, berikut wawancara wartawan FNN dengan Azhar Kadri di Jakarta, 10 Februari 2025. Petikannya: Anda dipenjara dua tahun dan hari ini masih harus wajib lapor, kasusnya seperti apa?Saya dipenjara dua tahun karena saya dituduh memalsukan surat tanah berupa sertifikat atas nama saya. Padahal sejak saya beli tahun 2005, saya belum pernah bikin sertifikat. Saya cek di BPN lahan itu atas nama orang lain, bukan nama saya. Lokasinya di jalan Sirodj Salman Samarinda. Jadi Anda dituduh melakukan pemalsuan dokumen yang mana?Saya dituduh melakukan pemalsuan sertifikat atas nama saya, padahal saya tidak pernah bikin sertifikat. Dokumem apa yang dipakai untuk menuduh Anda?Foto kopi sertifikat atas nama saya. Padahal saya tidak pernah membuatnya. Dia punya foto kopi, tapi tidak pernah menunjukkan aslinya. Apakah di sidang pengadilan, tidak ditunjukkan aslinya?Tidak. Dan saya juga tidak diberi foto kopinya. Saya hanya diperlihatkan. Seluruh orang yang terlibat di pengadilan semua memojokkan saya, termasuk pengacara saya, mengelabuhi saya agar mau tanda tangan, yang saya tidak tahu isi dan tujuannya. Orang pengadilan situ siapa saja? Ya pengacara, jaksa, polisi, hakim, semua memusuhi saya. Bagaimana mungkin pengacara Anda tidak membela Anda?Iya, mereka membela lawan saya. Saya dijebak. Yang penting saya bisa dipenjara. Jadi lahan itu sekarang milik siapa?Lahan itu masih milik saya, karena Masdari membeli ke saya pada tahun 2015 baru memberi uang muka (DP) sebesar 50 juta. Dia belum melunasinya. Tapi kemudian Masdari menguasai lahan itu mengerahkan preman. Sekarang lahan itu dipagar keliling. Di dalamnya ada puluhan alat berat Mengapa Anda tidak bertahan?Saya orang kecil. Saya tidak mungkin melawan mereka. Saya dimusuhi banyak orang, preman, polisi dan semuanya. Siapa sebenarnya Masdari itu?Dia itu orang kuat di Kalimantan Timur. Dia orang kepercayaan Rita Widyasari, Bupati Kutai Timur. Semua orang tunduk pada dia. Semua orang takut pada dia. Tanah saya dirampas oleh kroni Rita Widyasari. Mengapa hal ini tidak disampaikan saat dalam sidang pengadilan?Sudah. Tapi tidak ada yang percaya. Masa sih begitu? Buktinya saya dikalahkan dan dipenjara meskipun saya tidak ikhlas. Anda punya lahan 14.000 m di tengah kota, dari mana asalnya?Saya beli dari orang yang bernama Antal tahun 2005 seharga Rp350 juta. Sudah lunas, bukti dan kuitansi semua ada. Pada tahun 2015 saya jual ke Masdari dengan harga Rp6 Milyar. Saya dikasih uang muka Rp50 juta. Dalam perjalanannya saya disuruh tandantangan di kuitansi kosong berkali-kali. Katanya untuk urus sertifikat dan balik nama. Setelah DP diterima, lalu kapan pelunasan?Belum pernah. Saya hanya terima Rp50 juta itu saja. Di mana bukti surat-surat dan kuitansi saat Anda membeli dari Antal, sekarang?Ada pada Masdari. Kok bisa ada di sana, gimana prosesnya?Itu notaris dan pengacara yang mengelabui saya. Katanya untuk memperlancar urusan balik nama. Saya percaya saja sama pengacara. Saya baru sadar belakangan. Jadi sekarang, lahan dan surat ada pada Masdari?Iya, tetapi dia tidak bisa membuat sertifikat karena harus ada tandatangan saya. Saya tidak mau tanda tangan karena belum lunas. Akhirnya segala cara dia gunakan untuk memenangkan saya. Saya dituduh memalsukan dokumen. Saya tidak pernah buat dokumen apa-apa. Apa yang membuat Anda yakin bahwa lahan itu milik Anda? Pembeli (Masdari) belum melunasi pembayaran. Pengurus RT, RW, Lurah, Camat menyatakan lahan itu milik saya. Pengadilan menghukum saya karena pemalsuan dokumen, tapi itu tekayasa. Pengadilan tidak memutuskan soal hak kepemilikan tanah. Jangan jangan itu memang tanah bermasalah sejak lama? Sebelumnya memang pernah bermasalah antara Antal dengan Pemerintah Kota Samarinda, tapi dimenangkan oleh Antal. Saya beli dari Antal. Apakah ada kemungkinan Masdari beli langsung dari Antal?Menurut pengakuan Masdari, benar dia beli dari Antal setelah kasus ini ramai seharga Rp6 miliar. Sementara saya beli dari Antal tahun 2005. Tetapi saya tanya Antal, tidak begitu. Tidak begitu, maksudnya?Iya, Antal tidak menerima Rp6 miliar. Artinya Antal menjual ke Anda, menjual juga ke Masdari?Iya, tapi duluan saya yang beli. Makanya kalau mau tegakkan hukum harus betul betul tegak. Saya ini orang kecil gak tahu apa apa. Anda tahu, seluruh pernyataan Anda ini punya implikasi hukum ya?Siap. Apa yang saya sampaikan benar. Saya butuh keadilan. Waktu vonis 2 tahun, Anda kabur dan dinyatakan buron, benarkah?Saya tidak kabur. Waktu proses banding saya pergi ke rumah anak saya di Banjarmasin. Pas putusan Mahkamah Agung saya masih di Banjarmasin. Setelah kembali ke Samarinda saya ditangkap. Saya tidak kabur, saya tidak melawan, saya kooperatif. Setelah menjalani dua tahun saya masih wajib lapor sampai Desember 2025. Anda menerima putusan pengadilan itu?Tidak. Saya tidak ikhlas, saya tidak ridho. Saya korban mafia tanah, saya korban rekayasa hukum. Apa harapan Anda?Saya berharap Presiden Prabowo bisa turun tangan mengatasi mafia tanah di Kalimantan Timur yang sudah sangat meresahkan. (*)
MENYIBAK TABIR MISTERI NUSANTARA: Putra Betara Indra adalah “Budak Angon” (7)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Misteri Bait-bait Terakhir Ramalan Joyoboyo. Dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo digambarkan suasana negara yang kacau penuh carut marut serta terjadi kerusakan moral yang luar biasa. Namun dengan adanya fenomena tersebut kemudian digambarkan munculnya seseorang yang arif dan bijaksana yang mampu mengatasi keadaan. Sesuai dengan keheningan, kearifan sebagai Waliyullah Kanjeng Sunan Kalijaga dalam bait-bait (Sinom nya) menggambarkan ciri-ciri atau karakter seseorang itu dengan tokoh wayang dalam Wiracarita Mahabharata yang sudah dikenal masyarakat luas. Dati cuplikan Bait 159 sampai Bait 173 terbaca sebagai berikut : Bait 159: \"Selet-selete yen mbesuk ngancik tutuping tahun sinungkalan dewa wolu, ngasta manggalaning ratu; bakal ana dewa ngejawantah; apengawak manungsa; apasurya padha bethara Kresna; awatak Baladewa; agegaman trisula wedha; jinejer wolak-waliking zaman\" … Bait 160:\"Iku tandane putra Bethara Indra wus katon; tumeka ing arcapada ambebantu wong Jawa\" Bait 162:\"Bala prewangan makhluk halus padha baris, pada rebut benere garis; tan kasat mata, tan arupa; sing madhegani putrane Bethara Indra; agegaman trisula wedha; momongane padha dadi nayaka perang perange tanpa bala; sakti mandraguna tanpa aji-aji\" Bait 163:\"Apeparap pangeraning prang; tan pokro anggoning nyandhang; ning iya bisa nyembadani ruwet rentenging wong sakpirang-pirang\" Bait 164:\"Mumpuni sakabehing laku; nugel tanah Jawa kaping pindho; ngerahake jin setan; kumara prewangan, para lelembut ke bawah perintah saeko proyo kinen ambantu manungso Jawa padha asesanti trisula weda; landhepe triniji suci; bener, jejeg, jujur; kadherekake Sabdopalon lan Noyogenggong\" Bait 166:\"Idune idu geni; sabdane malati; sing mbregendhul mesti mati; ora tuwo, enom padha dene bayi; wong ora ndayani nyuwun apa bae mesthi sembada; garis sabda ora gentalan dina; beja-bejane sing yakin lan tuhu setya sabdanira; tan karsa sinuyudan wong sak tanah Jawa; nanging inung pilih-pilih sapa\" Bait 167:\"Waskita pindha dewa; bisa nyumurupi lahire mbahira, buyutira, canggahira; pindha lahir bareng sadina; ora bisa diapusi marga bisa maca ati; wasis, wegig, waskita; ngerti sakdurunge winarah; bisa pirsa mbah-mbahira; angawuningani jantraning zaman Jawa; ngerti garise siji-sijining umat; Tan kewran sasuruping zaman\" Bait 167\"Waskita pindha dewa; bisa nyumurupi lahire mbahira, buyutira, canggahira; pindha lahir bareng sadina; ora bisa diapusi marga bisa maca ati; wasis, wegig, waskita; ngerti sakdurunge winarah; bisa pirsa mbah-mbahira; angawuningani jantraning zaman Jawa; ngerti garise siji-sijining umat; Tan kewran sasuruping zaman\". Bait 168:\"Mula den upadinen sinatriya iku; wus tan abapa, tan bibi, lola; awus aputus weda Jawa; mung angandelake trisula; landheping trisula pucuk; gegawe pati utawa utang nyawa; sing tengah sirik gawe kapitunaning liyan; sing pinggir-pinggir tolak colong njupuk winanda\" Bait 170\"Ing ngarsa Begawan; dudu pandhita sinebut pandhita; dudu dewa sinebut dewa; kaya dene manungsa\" Bait 171\"Aja gumun, aja ngungun; hiya iku putrane Bethara Indra; kang pambayun tur isih kuwasa nundhung setan; tumurune tirta brajamusti pisah kaya ngundhuh; hiya siji iki kang bisa paring pituduh marang jarwane jangka kalaningsun; tan kena den apusi; marga bisa manjing jroning ati; ana manungso kaiden ketemu; uga ana jalma sing durung mangsane; aja sirik aja gela; iku dudu wektunira; nganggo simbol ratu tanpa makutha; mula sing menangi enggala den leluri; aja kongsi zaman kendhata madhepa den marikelu; beja-bejane anak putu\" Bait 172:\"Iki dalan kanggo sing eling lan waspada; ing zaman kalabendu Jawa; aja nglarang dalem ngleluri wong apengawak dewa; cures ludhes saka braja jelma kumara; aja-aja kleru pandhita samusana; larinen pandhita asenjata trisula wedha; iku hiya pinaringaning dewa\" Bait 173,\"Nglurug tanpa bala; yen menang tan ngasorake liyan; para kawula padha suka-suka; marga adiling pangeran wus teka; ratune nyembah kawula; angagem trisula wedha; para pandhita hiya padha muja; hiya iku momongane kaki Sabdopalon; sing wis adu wirang nanging kondhang; genaha kacetha kanthi njingglang; nora ana wong ngresula kurang; hiya iku tandane kalabendu wis minger; centi wektu jejering kalamukti; andayani indering jagad raya; padha asung bhekti\" *Misteri dari semua Bait Bait di atas, antara lain :* \"Siapa orang yang dilambangkan Batara Indra, yang datang untuk membantu orang Jawa bersenjatakan trisula wedha, para asuhannya menjadi perwira perang, jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat\" \"Kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi keruwetan banyak orang. Menguasai seluruh ajaran (ngelmu), memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan; seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada trisula weda, tajamnya tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdopalon dan Noyogenggong\" \"Ludahnya ludah api, sabdanya sakti (terbukti), yang membantah pasti mati; orang tua, muda maupun bayi, orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti terpenuhi, garis sabdanya tidak akan lama, beruntunglah bagi yang yakin dan percaya serta menaati sabdanya; tidak mau dihormati orang se tanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja\" Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat dan sakti; mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur anda; memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap orang dan tidak tertelan zaman\"_ \"Oleh sebab itu carilah satria itu; yatim piatu, tak bersanak saudara; sudah lulus weda Jawa; hanya berpedoman trisula, ujung trisulanya sangat tajam; membawa maut atau utang nyawa; yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan\" \" Ia bukan begawan pendeta apalagi dewa. Jangan heran, jangan bingung; itulah putranya Batara Indra, yang sulung dan masih kuasa mengusir setan, turunnya air brajamusti pecah memercik, hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya, tidak bisa ditipu, karena dapat masuk ke dalam hati.\" \"Ada manusia yang bisa bertemu, orang itu memakai lambang ratu tanpa mahkota, sebab itu yang menjumpai segeralah menghormati, jangan sampai terputus, menghadaplah dengan patuh, keberuntungan ada di anak cucu\" \"Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada, pada zaman kalabendu Jawa, jangan melarang dalam menghormati orang berupa dewa, yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga, jangan keliru mencari dewa, carilah dewa bersenjata trisula wedha, itulah pemberian dewa\"_ *Menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain, rakyat bersuka ria; karena keadilan Yang Kuasa telah tiba, raja menyembah rakyat, bersenjatakan trisula wedha; para pendeta juga pada memuja; itulah asuhannya Sabdopalon. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan, itulah tanda zaman kalabendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan; memperkokoh tatanan jagad raya; semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Sampai di sini kita akan dapat mulai memahami siapakah yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo dengan istilah “Putra Betara Indra” itu ? Bait-bait tersebut telah mengurai secara rinci tentang ciri-ciri dan karakter orang tersebut. Putrau Betara Indra tidak lain dan tidak bukan adalah Waliyullah (aulia) yang tertulis di dalam sinomb ait 28 pada Serat Musarar Joyoboyo. Perlambang paras Kresna dan watak Baladewa bermakna satria pinandhita. Karena hakekat dua bersaudara Kresna dan Baladewa (Krishna Balarama) melambangkan kepribadian yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hakekat ini setidaknya kita dapat meraba bahwa Putra Betara Indra adalah juga “Budak Angon” (Anak Gembala) yang telah dikatakan oleh Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsit Siliwangi* Berbeda jaman wangsit ramalan Joyoboyo tersambung dengan wangsit ramalan Siliwangi. (Bersambung).
POPULER
