DAERAH
Viral..! Sejumlah Preman Bergolok Mengancam Warga Cluster Madani
Jakarta | FNN - Warga Cluster Madani (dan perumahan Griya Cendekia) didatangi sejumlah orang yang diduga preman. Mereka mengancam dengan mengacung-acungkan golok. Peristiwa yang terjadi hari ini, Ahad 13 Oktober 2024, sebagai buntut penolakan warga atas proyek pembangunan pabrik tissue di dekat lingkungan mereka. Warga setempat menuturkan, pabrik itu dibangun dalam perumahan Griya Cendekia yang berbatas tembok langsung dengan Cluster Madani. Warga perumahan Griya Cendekia dan Cluster Madani sudah menolak keberadaan proyek tersebut kepada pihak perusahaan 18 September lalu. Namun protes warga itu tidak dindahkan. Pembangunan pabrik, yang dibilang sebagai gudang itu, masih terus dilanjutkan. Itu sebabnya pada hari ini warga menggelar aksi penolakan dengan memasang spanduk di lahan perumahan Cluster Madani. Tapi satu setengah jam setelah itu, tiba-tiba rombongan preman membawa mobil Honda Jazz warna merah dengan plat F 1672 TO bersama 3 motor langsung masuk tanpa izin/ke perumahan Cluster Madani, tepatnya di blok 04. Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah kaget melihat rombongan laki-laki membawa golok dan langsung merobohkan spanduk yang mereka pasang. Ketika ditanya alasan mereka apa, salah seorang preman mengancam: \"Ini daerah kami. Kami warga asli. Jangan coba-coba halangin kami. Kami bekerja di sana,\" teriaknya sambil menunjuk projek yang sedang dibangun. Salah seorang dari mereka mengacungkan golok kepada warga. “Ini bacok kepala gue,\" katanya sambil mengacungkan golok. \"Saya warga pribumi Anda pendatang, jangan coba-coba menghalangi pekerjaan kami!” Selanjutnya warga langsung melaporkan peristiwa ini ke polsek Gunung Sindur. Hanya saja, sampai berita ini diturunkan, belum ada sikap resmi dari polsek Gunung Sindur atas BAP yang sudah dibuat warga. (CO)
Maklumat Jogjakarta Ingatkan Prabowo Kembali ke UUD 1945
Jogjakarta | FNN - Maklumat Jogjakarta, dengan kesadaran mendalam dan sungguh sungguh meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengembalikan NKRI ke dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945. Hal ini perlu diingatkan karena para penyeru Maklumat Jogjakarta masih meyakini bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto masih ada keengganan untuk memutuskan hubungan dengan oligarki dan pihak luar negeri yang mendukung kemenangannya pada Pilpres 14 Februari 2024. Terdapat sinyal bahwa Prabowo Subianto perlu dukungan, dorongan masyarakat, untuk membangkitkan semangat dan keberaniannya dalam mengelola dan mengendalikan negara, NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45 sepeti telah terjadi pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Gerindra harus konsisten, bahwa : Dalam Mukadimah AD/ART nya tentang bahayanya penyelewengan - penyelewengan terhadap cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati. Dalam Visi dan Misinya AD/ART khususnya pada pasal 10 ayat (1 ) Partai Gerindra akan \"Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945\". Atas kondisi itu, sangat diperlukan dukungan TNI dan rakyat dari berbagi unsur untuk mengawal Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, mewujudkan tegaknya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 45, dengan \"Dekrit Presiden Negara Kembali Pancasila dan UUD 45\". Kondisi riil alternatif politik di Indonesia perlu disampaikan kepada Presiden terpilih sebagai pertimbangan kebijakan yang harus diambil, ditempuh dan dilaksanakan. Untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 45, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada beberapa pilihan kebijakan politik dengan kendala dan hambatan, antara lain : Pertama; pendekatan sistem kebijakan politik yang harus diambil kembalinya Pancasila dan UUD 45. Adapun kendala dan hambatannya adalah bahwa semua lini penyelenggara pemerintahan telah terkontaminasi kekuatan Taipan Oligarki, asing dan aseng. Semua larut dalam paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme serta munculnya kekuatan dengan berbagai upaya dan rekayasa menolak negara kembali ke Pancasila dan UUD 45 dan tetap berlakunya UUD 2002. Kedua; pendekatan kepemimpinan harus diisi oleh figur Pancasilais sejati dan memiliki sifat Kesatria (Bertaqwa kepada.Tuhan YME, Amanah, Jujur dan Adil). Kendala dan hambatannya adalah lahirnya pemimpin generasi baru seperti asing dengan Penghayat dan Pengamalan Pancasila dan UUD 45. Lahirnya pemimpin generasi baru yang larut dalam kehidupan hedonis di alam liberalisme, kapitalisme dan Individualisme. Lahirnya pemimpin generasi baru yang buta sejarah terhadap kekuatan Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara dan UUD 45 sebagai jalan keselamatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga, Pendekatan Revolusi. Akan menjadi kehendak alam, lahir dengan sendirinya apabila NKRI yang terus-menerus mengalami kebuntuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa arah dan tujuan yang jelas. Revolusi adalah syah apabila rakyat sebagai pemilik kekuasaan menghendakinya. Revolusi akan muncul tidak bisa dipercepat dan ditunda apabila NKRI tetap di luar kendali Pancasila dan UUD 45.Revolusi akan muncul ketika kekuatan rakyat telah menyatu dengan kekuatan bersenjata (TNI). Presiden Prabowo Subianto adalah seorang prajurit yang tidak akan lepas dari Sapta Marga dan Sumpahnya sebagai prajurit sekalipun sudah purnawirawan. Ketegaran seorang prajurit TNI telah dicontohkan oleh Jenderal Besar TNI Raden Soedirman adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tanggal 19 Desember 1948 Indonesia tersisa Yogyakarta terkepung Belanda. Presiden Soekarno meminta P. Sudirman \"Dimas tinggal saja disini bersama sama kami (di istana). Jawab Pak Sudirman singkat, \"Wah, tapi saya tidak bisa, saya tentara\" Dalam kondisi sakit parah Panglima Besar mengatakan kepada pasukannya \"TNI tidak kenal menyerah - Metz or Zonder, pemerintah (dengan atau tanpa pemerintah) tidak ada kata menyerah dengan Belanda. Testimoni Maklumat Yogjakarta meminta, mendorong dan memberikan pilihan kepada Prabowo Subianto dengan perjuangan tidak seberat Panglima Besar Jenderal Sudirman - \"Kembalikan Negara Kembali Pancasila dan UUD 45 sebagai jalan keselamatan dan keutuhan NKRI. Maklumat Jogyakarta dikeluarkan pada 13 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto, Prof. DR. Rochmat Wahab M.Pd., M.A., Prof. DR. Soffian Effendi, B.A.(Hons.), M.A., M.P.I.A., Ph.D, Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. (*)
Cucu Pahlawan Nasional di NTB Terkuat Survei Poltracking, Pilkada Lombok Timur
Mataram | FNN - Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, H Muhammad Syamsul Luthfi-H Abdul Wahid, unggul jauh dari para pesaingnya di Pilkada Lombok Timur. Survei Poltracking Indonesia, elektabilitas pasangan Luthfi-Wahid tembus 35,5 persen meninggalkan pesaing terdekatnya pasangan Haerul Warisin-Edwin Hadiwijaya dengan elektabilitas 18,8 persen. ”Hasil survei ini patut kami syukuri sebagai hasil kerja keras selama empat bulan terakhir. Sekaligus sebagai motivasi untuk lebih sering turun ke masyarakat,” kata Ketua Tim Pemenangan Pasangan Luthfi-Wahid, TGH Yahya Ibrahim Saleh Moyot, Selasa (1/10/2024). Hasil resmi sigi elektabiltias lima pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur tersebut telah didapat secara langsung Tim Pemenangan Luthfi-Wahid dari Poltracking Indonesia. Publikasi kepada publik secara resmi menyusul akan dilakukan oleh peneliti lembaga survei di Indonesia dengan rekam jejak paling akurat dan presisi tersebut. Survei dilakukan Poltracking sepanjang 5-12 September 2024. Survei sendiri bertujuan antara lain untuk mengukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas calon bupati dan wakil bupati Lombok Timur. Juga mengukur peta sebaran (crosstab) elektabilitas seluruh kandidat. Sebanyak 440 warga Lombok Timur yang sudah memiliki hak pilih menjadi responden survei ini. Menggunakan metode Multistage Random Sampling, survei ini memiliki margin of error +/- 4.7 persen dengan tingkat kepercayaan95 persen. Berdasarkan hasil survei tersebut, elektabilitas pasangan Lutfi-Wahid unggul jauh dari empat kandidat lainnya yang bertarung di Pilkada Lombok Timur. Pasangan Haerul Warisin-Edwin Hadiwijaya terpaut sangat signifikan dengan elektabilitas 18,8 persen. Sementara di posisi ketiga ada pasangan H Rumaksi-Sukisman Azmy dengan 17,6 persen, Suryadi Jaya Purnama-TGH Khairul Fatihin (10,3 persen), dan pasangan Tanwirul Anhar-Daeng Palori (3,2 persen). Sementara 14,6 persen responden tidak menjawab atau tidak tahu. Secara sebaran, dari 21 kecamatan di Lombok Timur, pasangan Lutfi-Wahid unggul di 13 kecamatan. Sementara pasangan Haerul-Edwin unggul di empat kecamatan. Sedangkan pasangan Rumaksi-Sukisman unggul di tiga kecamatan, dan pasangan Suryadi-TGH Fatihin unggul di satu kecamatan. Tak cuma elektabilitas. Tingkat popularitas atau pengenalan publik Lombok Timur terhadap sosok HM Syamsul Luthfi juga sangat tinggi. Tertinggi dari seluruh figur yang bertarung di Pilkada Lotim. Sebanyak 65,2 persen publik Gumi Patuh Karya mengenal cucu Almagfurulahu Maulanasyaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid ini. Jauh meninggalkan popularitas H Rumaksi, yang berada di posisi kedua dengan 56,8 persen. Demikian halnya dengan tingkat kesukaan publik Lombok Timur terhadap Lutfhi. Sebanyak 57,9 persen publik menyukai politisi Senayan dua periode ini. Lagi-lagi meninggalkan akseptabilitas H Rumaksi yang berada di posisi kedua dengan 43,9 persen. Sementara figur H Abdul Wahid sebagai kandidat wakil bupati juga sangat memuaskan. Popularitas tokoh yang menjadi Anggota DPRD Provinsi NTB ini mencapai 35,5 persen. Sementara tingkat tingkat kesukaan publik terhadap politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menembus angka 32,7 persen. Selain mengukur elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas, Poltracking Indonesia juga melakukan simulasi surat suara. Responden menjawab pertanyaan kunci dalam simulasi ini yakni, saat datang ke TPS dan berada di bilik suara, siapa kandidat yang akan dipilih? Dalam simulasi surat suara ini, pasangan Lutfi-Wahid meraih 39,1 persen. Unggul telak atas pasangan Rumaksi-Sukisman yang meraih 19,9 persen. Sementara di posisi ketiga pasangan Haerul-Edwin dengan 19,2 persen, pasangan Suryadi-TGH Fatihin 10,3 persen, dan pasangan Tanwirul-Daeng Palori dengan 3,2 persen. Hanya 8,2 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu dalam simulasi surat suara ini. Menanggapi hasil survei tersebut, HM Syamsul Luthfi menyampaikan rasa syukurnya. Sepenuhnya dia merasa terhormat. Namun begitu, Luthfi menegaskan, dirinya dan seluruh Tim Pemenangan menyadari, bahwa di balik hasil survei tersebut adalah sebuah amanah dan tanggung jawab yang besar dari masyarakat Lombok Timur pada pasangan Lutfi-Wahid. “Kami akan terus bekerja keras untuk mendengar, melayani, dan memenuhi harapan masyarakat,\" ucapnya. Ditegaskannya, hasil survei tersebut adalah bentuk kepercayaan yang sangat berharga dari masyarakat. Namun, perjalanan masih panjang, dan pasangan Baju Ijo akan tetap fokus pada kerja nyata demi kebaikan bersama. “Hasil survei ini bukan tentang saya pribadi. Tetapi tentang kerja keras tim dan kepercayaan masyarakat. Kami akan menjaga semangat ini untuk terus membawa perubahan positif bagi Lombok Timur,\" tutup Luthfi. (H Wardi).
Anies Bak Monster Menakutkan
Oleh: Ady Amar - Kolumnis ANIES Baswedan jadi menakutkan bagi mereka yang tak ingin ia bercokol kembali sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Karenanya, Anies tak diberi peluang mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Segala upaya dilakukan agar tak ada partai yang nekat mencalonkan. Hak partai untuk mencalonkan siapa saja, tentu setelah menyerap aspirasi warga, itu dijamin undang-undang menjadi tak berlaku. Hasil survei sebagai alat ukur seberapa besar tingkat keterpilihan seseorang dalam Pilkada Jakarta tak lagi diperhitungkan. Lewat berbagai rilis lembaga survei Anies mengungguli calon gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), Ridwan Kamil (RK), dengan selisih suara yang mustahil bisa terkejar. Siapa calon wakil gubernu dari RK belum dipastikan. Bisa Suswono dari PKS--partai kunci yang merapat ke KIM dan mampu membuyarkan pencalonan Anies--atau bahkan Kaesang Pangarep putra bungsu Presiden Jokowi. Pokoknya Anies tak boleh jadi lawan kandidat yang diorkestrasi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Karenanya, partai yang di luar KIM yang tersisa \"dipaksa\" bergabung menjadi KIM Plus. Cukup disisakan PDI Perjuangan yang tak bisa mencalonkan calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Pada Pileg DPRD Jakarta PDIP memperoleh 15 kursi. Minimal 22 kursi untuk bisa mengusung calonnya. Berbagai cara dilakukan untuk membujuk partai-partai di luar KIM untuk tak meloloskan Anies. Ada partai yang ditekan sekuatnya sampai tak berdaya. Baik tekanan lewat sandera politik karena kasus hukum atau bisnis terganggu bahkan dibuat tak aman. Memang tidak semua demikian. Ada partai yang tanpa ditekan justru dengan gemulai mendekat memilih masuk bagian dari kekuasaan. Itulah suasana yang dibangun penguasa untuk tak meloloskannya. Anies menakutkan bagi mereka yang tak siap bersaing di alam demokrasi selayaknya. Mengapa Anies begitu menakutkan, bahkan bak monster, itu tak lebih dari pilihan sikap politiknya yang menyuarakan keadilan dan kesetaraan. Hal kebaikan yang tak bisa diterima kekuasaan yang terlilit kartel dalam mengatur kebijakan. Anies tak bisa diatur-atur seenaknya. Anies tak bisa didikte semaunya. Bahkan Anies tak bisa ditaklukkan dengan pendekatan hengki pengki. Anies hanya takut pada hukum dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Soal itu Anies telah membuktikan saat ia memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta periode ke-1, 2017-2022. Menjadi bisa dipahami saat Surya Paloh ketua umum NasDem saat ditanya wartawan tentang kesiapan partainya mengusung Anies, \"Susah beliau untuk maju,\" jawabnya. Sikap politik yang dipilih NasDem itu dipertegas lagi saat kemarin beliau menemui presiden terpilih Prabowo Subianto dan menyatakan NasDem siap bergabung bagian dalam pemerintahan. Menjawab wartawan yang menanyakan pencalonan Anies, ia jelas menyatakan, \"... Saya beri tahu Anies, ini bukan momen anda maju Pilkada Jakarta.\" Sudah dipastikan NasDem akan masuk bagian dari KIM. Pintu NasDem untuk mengusung Anies sudah tertutup rapat. Tak perlulah bertanya, bagaimana mungkin NasDem yang sebelumnya jelas menyatakan akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta lalu perlu meralat dengan \"tak akan mencalonkan Anies\". Saat Pilpres NasDem nekat mencalonkan Anies yang berkesudahan 2 menteri dari NasDem dicokok Kejaksaan dan KPK: Johny G. Plate dan Syahrul Yasin Limpo. Belum lagi bisnis Surya Paloh yang konon \"diganggu\" sampai batas dibuat menyerah. Begitu pula nasib yang sama dialami PKB yang digoyang. Perseteruan dengan PBNU dibuat meruncing. Bahkan muncul isue \"pencaplokan\" partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu. Keberadaan PKB yang akan bermuktamar di Bali dibuat menjadi tak aman setelah Rabu sore, 14 Agustus, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua Syuriah NU KH Miftachul Akhyar menghadap Jokowi di istana. \"Bapak Presiden Jokowi menanyakan kemelut yang terjadi di PBNU..,\" kata Yahya. Dijawab, kami bisa menyelesaikannya secara internal. Sampai di situ percaya? Sebelumnya para kiai berkumpul di PP Tebuireng Jombang, Senin, 13 Agustus. Memberi mandat kepada PBNU untuk memperbaiki PKB. Melihat dinamika yang ada, Muhaimin mengultimatum Kapolri agar bertindak tegas dan membubarkan jika muncul PKB tandingan yang mengadakan muktamar. Muhaimin mensinyalir akan dimunculkan PKB tandingan. Tambahnya, bahwa PKB yang sah adalah yang dipimpinnya di mana ia menjabat Wakil Ketua DPR RI, dan Jazilul Fawaid wakil ketua PKB yang menjabat Wakil Ketua MPR RI. Soal melipat PKB jika dimaui ini bukanlah hal yang sulit dilakukan--belajar dari kasus Beringin yang kokoh dengan mudah digergaji si tukang kayu dibuat roboh seketika--itu jika PKB yang dipimpinnya nekat berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Luar biasa menakutkannya Anies Baswedan itu sehingga segala cara menggagalkan keikutsertaannya dilakukan. Bagaimana dengan PKS? Setidaknya belum tampak \"tekanan\" rezim untuk melumatnya jika PKS berkehendak mengusung Anies. Sepertinya rezim menggunakan cara lain dalam menundukkan PKS. Mengelus-elus bisa jadi cara efektif untuk menjinakkannya. Soal ini biar nanti waktu yang menjawab. Terasa tekanan mengganjal Anies pada Pilkada Jakarta ini lebih dahsyat dibanding saat Pilpres yang lalu. Pada Pilpres, ganjalan itu ditujukan pada Anies memakai tangan KPK. Upaya keras menersangkakan Anies pada kasus Formula E tak berhasil. Bagaimana bisa menersangkakan Anies jika nista korupsi tak dibuat. Dan, Anies melenggang mulus mengikuti Pilpres 2024. Keikutsertaan Anies itu rezim sampai perlu mengucurkan dana tak sedikit untuk memenangkan jagoannya lewat politik gentong babi (pork barrel politics). Anies memang menakutkan. Karenanya, hadirnya tak dikehendaki rezim. Pilkada Jakarta 2024 dibuat agar Anies tak lolos bisa mengikuti. Jika sampai lolos dan memenanginya itu bisa jadi panggung Anies menapak di Pilpres 2029. Itu tak boleh terjadi. Kekuasaan sebisa mungkin diupayakan tak lepas dari belitan kartel. Tak boleh lepas dari itu. Mengenaskan!**
Keroyokan Menjegal Anies: Episode Pembusukan Demokrasi
Oleh: Ady Amar | Kolumnis Apa yang dikatakan Ahmad Syahroni politisi NasDem, meski Anies sudah mengantongi rekomendasi NasDem belum tentu akan lanjut sampai pendaftaran ke KPU. Lanjutnya, \"Dewa-dewa\" yang akan menentukan. Syahroni tak menyebut siapa \"dewa-dewa\" yang dimaksudkannya itu. Ia seperti tak mau ambil risiko menyebut sejelasnya. Cukup kisi-kisi, dan itu sudah cukup untuk menafsirinya. Syahroni seolah mau mengatakan, ada dinamika politik yang berkembang dalam dua pekan ini dengan munculnya campur tangan kekuatan apa yang disebutnya \"dewa-dewa\". Pastilah itu kekuatan dahsyat karena bisa mengeleminir apa yang sudah diputuskan partai. Setidaknya gambaran itu muncul dari partainya. Semua dibuat menjadi terang benderang, bahwa Anies Baswedan tak dikehendaki maju di Pilkada Jakarta oleh kekuatan yang disebutnya \"dewa-dewa\". Dewa yang disebut pun tak cukup satu, tapi perlu keroyokan \"dewa-dewa\" untuk mampu menjegalnya. \"Dewa-dewa\" yang dimaksudkan itu untuk sekadar menggambarkan kekuatan besar di balik upaya menjegal Anies. Dipastikan kekuatan itu jauh lebih besar dari partai politik. Tentu \"dewa-dewa\" itu hanyalah tamsil untuk menyebut kekuatan dahsyat itu. Anies seakan jadi musuh bersama. \"Dewa-dewa\" seolah telah belajar banyak tentangnya yang tak bisa kompromi pada sesuatu yang tak sesuai aturan hukum dan prinsip keadilan. Karenanya, Anies tak dibiarkan boleh melenggang mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta. Tafsir pun lalu melipir menyebut kekuatan \"dewa-dewa\" itu lebih pada konspirasi para kartel dan rezim dengan menyeret partai politik yang elitenya punya kasus hukum atau dalam sandera politik. Atau pula partai yang kemaruk ingin masuk dalam lingkar kekuasaan agar ada kursi menteri didapatnya. Dimunculkan Koalisi Indonesia Maju (KIM)--nama koalisi pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024--yang terdiri dari partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Pada pilkada Jakarta koalisi KIM itu perlu cakupan anggotanya diperluas. Maka dimunculkan terminologi KIM Plus. NasDem dan PKB dua partai yang seperti akan mengisi pos KIM Plus itu. Setidaknya dua partai itu sudah coba balik badan. Dari semula mendukung Anies menjadi kompromi pada kekuatan \"dewa-dewa\". Meski belum terwujud tapi tanda-tandanya sudah tampak benderang dari pernyataan petinggi partainya. Sebagaimana penuturan Syahroni, itu pula yang tersurat disampaikan Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid, bahwa partainya akan bergabung dengan KIM Plus itu untuk kebaikan Jakarta dan untuk kebaikan Indonesia. Konsekuensi dari bergabung pastilah menyepakati siapa pun calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditentukan. Itu berarti meninggalkan Anies yang pada awalnya digadang akan diusungnya bersama PKS. Senin kemarin, 5 Agustus 2024, kabar dahsyat menggelegar saat Ridwan Kamil yang diusung KIM untuk Pilkada Jakarta sudah menyatakan akan meminang Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebagai calon wakil gubernurnya. Sungguh tawaran menggiurkan. Tawaran yang tentu menggoda iman PKS. Masih kokohkah iman PKS, atau justru ikut larut oleh kepentingan politik sempit, dan itu dengan meninggalkan konstituennya yang mayoritas memilih Anies Baswedan. Bisa jadi. Setidaknya tanda-tandanya sudah tampak. PKS sudah memulainya di Sumatera Utara dengan resmi mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution. Artinya meninggalkan inkumbemt Edy Rahmayadi yang sebelumnya didukungnya. Signal juga diberikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dihadapan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Meski dengan balutan candaan. Disampaikan pada acara HUT PKB, bahwa keinginan partainya (PKS) masuk jadi bagian dari KIM Plus. Jika itu yang terjadi, maka yang tersisa dan memilih di luar kekuasaan hanyalah PDI Perjuangan. Tanpa ada partai lain yang berkoalisi, itu jika PKS lebih memilih bergabung dengan KIM Plus, maka Pilkada Jakarta hanya diikuti satu peserta. PDI Perjuangan tak bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi. Benar apa yang dikatakan Sufmi Dasco Ahmad dengan yakinnya, Pilkada Jakarta akan diikuti maksimal dua pasangan. Artinya, itu bisa diikuti satu pasang saja. Kita lihat saja perkembangannya, setidaknya dalam pekan ini, semua akan terjawab apakah pembusukan demokrasi massal itu terwujud. Dan, itu keberhasilan menjegal Anies Baswedan. Menjegalnya sama dengan menjegal suara pemilih yang mayoritas memilihnya, itu tergambar dari rilis berbagai lembaga survei. Maka iman PKS dipertaruhkan. Sikap politiknya jadi catatan konstituennya, dan akan dikenang sepanjang masa. Jangan kecewakan konstituen yang telah konsisten memilih dari waktu ke waktu. Bijak jika belajar dari kasus PPP, itu agar PKS terhindar dari hukuman dosa sejarah yang pernah dibuat.**
Konflik Ormas di Krawang, Madas Nusantara Ajak Dialog Karang Taruna
Krawang, FNN — Ormas Madas Nusantara mengirim surat ke Ketua Karang Taruna Kabupaten Krawang, Jawa Barat, Asef Saefullah, terkait konflik ormas di Krawang karena dikhawatirkan dapat memicu konflik horisontal yang merusak persatuan dan kesatuan antarsuku, serta mengangggu stabilitas keamanan. Pengiriman surat resmi Ormas Madas Nusantara itu dibenarkan oleh Ketua Umum Madas Nusantara, HM.Jusuf Rizal, SH saat dikonfirmasi wartawan dari Krawang ke Jakarta. Surat Ormas Madas Nusantara itu beredar di kalangan ormas, tokoh Madura dan Karang Taruna di Kabupaten Krawang, Jawa Barat. Dalam surat, tertanggal 1 Agustus 2024, Ormas Madas Nusantara mengajak Karang Taruna Kabupaten Krawang untuk bertemu, bersilaturrahmi, berkoordinasi serta berdialog guna mencari solusi yang solutif agar adanya gesekan psikologis antar ormas tidak menimbulkan konflik horisontal. “Sebagai ormas orang Madura, Ormas Madas Nusantara merasa prihatin atas kejadian di Krawang yang menimbulkan gesekan psikologis. Ini perlu diredam dan dicari solusi secara musyawarah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Menurutnya ada beberapa alasan kenapa ormas Madas Nusantara dalam konteks ini ikut ambil bagian. Pertama, selain karena empati juga, adanya permohonan masyarakat agar tokoh-tokoh Madura yang di pusat ikut menyelesaikan konflik yang terjadi. Kedua, pengalaman kasus Sampit, Kalteng yang meluas karena kasus sepele (arogansi oknum) yang merugikan masyarakat, termasuk warga Madura. Ormas Madas Nusantara tidak ingin itu terjadi, karena ulah oknum, warga Madura di Krawang yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Ketiga, Ormas Madura Nusantara mengajak seluruh ormas yang ada serta Karang Taruna jangan mudah diprovokasi sehingga ada gesekan psikologis yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal yang merugikan masyarakat luas. Ormas didirikan untuk amar ma’ruf nahi munkar, bukan untuk membela kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Keempat, ormas Madas Nusantara mendesak kepada aparat penegak hukum, baik Kapolda Jawa Barat, Kapolres Krawang maupun aparat lainnya bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar hukum serta menimbulkan gangguan stabilitas keamanan. “Indonesia itu negara hukum. Tidak bisa menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Itu akan menjadi preseden buruk, apalagi saat ini sudah menjelang Pilkada. Selaku Mitra TNI Polri, Ormas Madas Nusantara mendukung terciptanya stabilitas keamanan,” tambah Jusuf Rizal. Kelima, Ormas Madas Nusantara menghimbau kepada masyarakat Madura di manapun berpijak agar menjaga etika, moral dan patuh pada hukum agar nanti hidup damai bermasyarakat dengan masyarakat lainnya. Diharapkan juga para tokoh dan sesepuh Madura dapat memberikan arahan. Dari pantauan wartawan di lapangan pertemuan Ormas Madas Nusantara dengan Karang Taruna sedang diatur waktunya. Apakah nanti melebar mengajak ormas-ormas se Kabupaten Krawang bertemu, belum ada penjelasan teknisnya.(Dh)
Terlibat Pemerasan, Salah Satu Kepala Dinas Kabupaten Bogor Dicokok KPK
Cibinong | FNN - Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyebutkan salah satu kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemerasan. Asmawa di Cibinong, Kamis, mengungkapkan dari enam orang yang diamankan oleh KPK, satu orang di antaranya merupakan kepala dinas. \"Kasusnya pemerasan, satu orang sopir, dan empat orang PNS. Satu di antara PNS itu ada kepala dinas, hanya masih dicari tahu siapa,\" kata Asmawa. Ia mengaku masih melakukan penelusuran mengenai kasus pemerasan yang melibatkan empat orang ASN Pemerintah Kabupaten Bogor ini. \"Sekarang kita lihat dulu, seperti apa konstruksinya, apakan bagian dari pelaku, nanti diungkap. Pasti aparat penegak hukum akan mengungkap ini secara terang benderang,\" ujarnya. Sebelumnya, KPK, Kamis, menangkap satu orang berinisial YS lantaran mengaku sebagai pegawai KPK dan melakukan pemerasan terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bogor. \"Tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan Mang Kabayan di Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB,\" kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis. Tessa menerangkan, pada Kamis pagi pihaknya menerima laporan mengenai seseorang berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dan melakukan pemerasan kepada seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pejabat tersebut dimintai sejumlah uang oleh YS dan atas laporan itu KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik dan inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan. Tim KPK kemudian memastikan bahwa orang tersebut telah menerima uang dari pihak pelapor dan langsung menangkap YS pada sekitar pukul 13.30 WIB. Tim KPK kemudian membawa YS menuju kediamannya di Perumahan Villa Bogor Indah di Kota Bogor dalam rangka pengumpulan barang bukti. Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp300 juta, satu unit ponsel merek iPhone dan satu unit kendaraan merek Porche warna putih. Tim selanjutnya membawa YS ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut \"Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri,\" ujar Tessa. Pihak KPK selanjutnya akan menyerahkan YS beserta uang, barang dan kendaraannya kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut. (ant)
Tajurhalang Bogor Jadi Lautan Sampah, Ini Salah Satu Pelakunya
Bogor | FNN - Jalan raya Bomang (Bojonggede - Kemang) semakin ramai dilintasi pengguna jalan. Jalan arteri yang merupakan terusan Jalan Tegar Beriman menuju Parung itu kini penuh sampah di kiri dan kanan jalan. Jajaran Muspika Kecamatan Tajurhalang mengadakan patroli dan menangkap seorang pria yang membuang sampah di jalan raya yang belum jadi itu. Penangkapan itu viral di sejumlah media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria mengenakan kaos putih dengan topi, sedang membacakan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya membuang sampah di Jalan Raya Bomang, Tajurhalang. \"Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Apabila saya membuang sampah sembarang lagi, saya siap kenakan sanksi dan hukuman yang berlaku,\" ucap pembuang sampah dalam video postingan akun Instagram @kantorkecamatantajurhalang yang dilihat Radar Bogor Selasa (23/7/2024) pagi. Dikonfirmasi, Camat Tajurhalang Ivan Pramudya membenarkan perihal adanya tangkap tangan oknum masyarakat yang membuang sampah sembarang di Jalan Raya Bomang. Kata dia oknum masyarakat pembuang sampah membuang sampah secara sembarang tersebut dilakukan pada malam hari. \"Kemarin Satpol PP yang menangkap dan membuat surat pernyataan,\" katanya kepada Radar Bogor Selasa (23/7/2024). Ia meminta agar masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang. Jika menemukan oknum masyarakat yang membuang sampah sembarang, bisa melapor ke Muspika Kecamatan Tajurhalang. Sementara itu, kondisi Jalan Raya Bomang masih dipenuhi sampah liar. Pantauan Radar Bogor Selasa (23/7/2024) tumpukan sampah di sepanjang jalan masih ditemukan. Sebagian sampah ada yang sudah dibakar. Ada pula yang berserakan hingga menutupi sebagian jalan. (Rdr)
Dirgahayu Pakuwojo 29 Tahun: Membangun Paradigma dan Harapan Baru
Jakarta | FNN - Perkumpulan Keluarga Besar Purworejo, atau Pakuwojo tahun 2024 ini menginjak usia ke 29 tahun. Usia yang cukup matang untuk sebuah organisasi kemasyarakatan, dimana embrionya berasal dari Ikeba, atau Ikatan Kekeluargaan Bagelen. Demikian rilis yang diterima redaksi FNN, Sabtu (20/07/2024) di Jakarta. Dirintis oleh para sesepuh asal Purworejo yang ada di perantauan, seperti Jend TNI Achmad Yani, Jend. TNI Panuju dan kawan kawan pada medio akhir 1960. Organisasi nirlaba ini kemudian diteruskan oleh Letkol TNI (Mar) Maryudi tahun 1995 di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wadah ini menjadi harapan dan pemantik jiwa spartan kegotong-royongan sedulur Purworejo di Jabotabek dan di berbagai di Indonesia. Dalam perjalanannya Pakuwojo mengalami dinamika dan naik turun semangat, sesuatu yang sangat wajar dalam sebuah organisasi. Hingga saat ini paguyuban tertua Purworejo di Jabotabek ini telah mengalami enam periode kepemimpinan yang dikendalikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dimulai dari Letkol TNI (Mar) Maryudi, Dr. H. Yasir Alwi, H. Sutrisman, SH., Zenal Arifin sampai yang sekarang tepat satu tahun dipegang oleh Rendra Kusuma Wijaya, S.Pt atau akrab disapa Luki, didampingi Dr.H. Romadi Abdul Kohar, ST. MM sebagai Sekjen. Paradigma dan harapan baru didengungkan sebagai tagline sekaligus keyword kerja organisasi. Zaman yang sudah berubah, tentu sikap kerja, karakter, dan kolektivitas ialah menjadi utama. Semangat ini digelorakan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain Kabupaten Purworejo yang terkenal melahirkan para pemikir dan pejuang bangsa, akan tetapi daerah ini cenderung stagnan, dan tertinggal dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Padahal, masyarakat Purworejo di daerah solid dan saling berkomunikasi. Bahkan hingga saat ini setidaknya ada 40 organisasi paguyuban asal Purworejo. Hal ini menjadi pertanyaan sekaligus catatan bagi kepemimpinan baru Pakuwojo. \"Paguyuban warga Purworejo di Jabotabek, ada lebih 40-an, namun belum mampu ikut andil secara signifikan dalam membenahi dan membantu problem daerah secara nyata,\" Figur Ketum dan Sekjen yang energik, berusia 40-an, berlatarbelakang ilmuwan sosial/ peneliti dan juga pebisnis diharapkan menjadi harapan kita semua untuk saling melengkapi. Pelan tapi pasti, tepat satu tahun ini pasca konstelasi politik, pesta demokrasi usai, hari ini Minggu, 21 Juli 2024 menjadi pembuktian kabinet zaken, kabinet kerja yang apakah mampu mewujudkan “ new paradigm & hope” nya ini? Di bawah duet Ketum dan Sekjen saat ini telah dirintis Purworejo Card, Purworejo Meat & Mart, Koperasi Pakuwojo Mandiri, dan kelas tani Pakuwojo. \"Beberapa program sudah mulai dirintis, ada yang jalan ada juga yang menunggu eksekusi lanjutan.\" Selamat dirgahayu Pakuwojo ke 29 tahun. \"New Paradigm & Hope menjadi rumah bersama yang teduh bagi ratusan ribu sedhulur Purworejo di rantau.\" (sws)
Kasus Pembunuhan Wartawan Rico, IJW: Panglima TNI Agus Subiyanto Terburu-buru
Medan, FNN | Indonesian Journalist Watch (IJW) menyesalkan pernyaataan Panglima TNI, Agus Subiyanto, yang terburu-buru memberikan klarifikasi tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembakaran rumah Wartawan Rico Sempurna. Padahal Polisi sedang melakukan penyelidikan. Rico bersama isteri, anak dan cucunya, tewas dalam peristiwa pada 27 Juni 2024 di Karo, Sumatera Utara itu. \"Terlalu dini dan terburu-buru,\" sesal Ketua Umum IJW, HM Jusuf Rizal, SH kepada media di Medan, Sumatera Utara. \"Semestinya sebagai Panglima TNI, Agus Subiyanto tidak memberikan pernyataan seperti itu.\" Sebagaimana dilansir media dalam pernyataan Panglima TNI, Agus Subiyanto di Gedung DPR RI, 10 Juli 2024 menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan prajuritnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna sehingga menewaskan yang bersangkutan bersama tiga anggota keluarganya. Agus mengatakan mempercayakan perkara itu kepada Polri untuk diusut secara tuntas. Kata Agus, \"Enggak ada, enggak ada,” membantah keterlibatan prajuritnya menjawab pertanyaan wartawan. Pernyataan itulah, lanjut Jusuf Rizal, yang patut disesalkan, karena belum menguasai fakta di lapangan, Agus sudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Sementara IJW berdasarkan investigasi jaringan meyakini keterlibatan oknum TNI dan Kepolisian di Karo dalam kasus tersebut. \"IJW minta kepada Polda Sumut tidak terpengaruh adanya pernyataan Panglima TNI, Agus Sudibyo. Polda Sumut jangan kendor,\" tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. Menurut Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dengan ditetapkannya tiga tersangka yaitu R, Y dan BG dalam kasus pembakaran wartawan Rico, Polda Sumut tidak akan sulit untuk menyeret aktor utama dalam kasus tersebut yang diduga melibatkan oknum TNI maupun Polisi di Karo. Laporan keluarga Rico Sempurna ke Pusat Polisi Militer (Puspomad) TNI AD di Gambir, Jakarta terkait dugaan keterlibatan oknum Koptu HB Batalion Infantri Simbisa 125 Kabanjahe bisa menambah amunisi penyidik Polda Sumut guna membongkar latar belakang pembakaran dan pembunuhan. IJW tetap berkeyakinan ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri dalam kasus ini, baik langsung atau tidak. Pembakaran itu terkait Judi Togel, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak. Jumlahnya bisa mencapai Rp.70-100 juta per minggu. “Itu sudah mafia. Gangster di Kabupaten Karo. Yang terlibat menerima jatah diduga tidak hanya oknum TNI, Polisi, Ormas dan bahkan juga oknum jurnalis ikut kecipratan,” demikian Jusuf Rizal.
POPULER
