Reses ke Jatim, LaNyalla Pantau Persiapan Pra PON ke Markas KONI

  Dipublikasikan pada MSURABAYA, FNN  – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memantau persiapan pra PON Jawa Timur disela-sela tugas reses ke KONI Jatim, Minggu (26/2/2023). Menurut LaNyalla, pra PON adalah bagian dari persiapan tim untuk menghadapi PON XIX maupun kejuaraan lainnya. “Kita ingin memastikan Jawa Timur bisa mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya. Sehingga banyak yang bisa lolos dari ajang pra PON,” tuturnya. LaNyalla berharap persiapan maksimal dapat dilakukan agar Jawa Timur bisa merealisasikan target juara umum. “Sebagai salah satu kekuatan olahraga di tanah air, Jawa Timur harus bisa berbuat banyak di PON. Hasil terbaik harus dicapai yaitu menjadi juara umum PON XIX juga kejuaraan nasional lainnya. Untuk itu, persiapan dan evaluasi harus benar-benar dijalankan dengan maksimal,” katanya. Sementara Ketua KONI M. Nabil, yang langsung menyambut LaNyalla, mengatakan pihaknya mempersiapkan atlet melalui Pusat Pelatihan Daerah (Puslatda) Jatim 100-V KONI Provinsi Jatim Tahun 2023. Nabil menyampaikan, Puslatda ini bertujuan untuk memberikan bekal latihan yang terbaik bagi para Atlet Jatim sebelum berkompetisi di ajang PON tahun 2024 mendatang. Ia menyatakan, sebelum mengikuti PON terlebih dahulu para atlet akan bertanding pada ajang Pra PON yang akan dilaksanakan tahun 2023 sekitar bulan Februari di 56 nomor cabor pada pra PON. “Tantangan kita hari ini adalah jumlah nomor yang diperebutkan pada Pra PON sangat banyak mencapai 1.033. Untuk itu, kita akan melakukan seleksi mulai dari Cabor Premium, Akuatik hingga cabor pada nomor nomor baru,” terangnya. Salah satu cabang olahraga di Jawa Timur yang mulai mempersiapkan diri adalah muaythai. Buktinya, Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (Pengprov MI) Jawa Timur telah sukses menggelar Liga Muaythai yang dimulai dengan seri pertama di Surabaya, sejak 25 hingga 26 Februari 2023.  Ajang ini digunakan untuk menjaring atlet baru yang diproyeksikan masuk Puslatda Jatim proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara. Kejuaraan ini sendiri digeber di Surabaya Town Square Mall hingga akhir tahun 2023. Pemilihan mall yang berlokasi di Surabaya selatan itu karena saat ini menjadi mall sport yang banyak dikunjungi oleh banyak olahragawan untuk berlatih. “Ini akan menjadi ajang pencarian bakat yang sistematis,” kata Ketua Pengprov MI Jatim, Baso Juherman.  Dijelaskannya, muaythai Jatim sudah mulai mempersembahkan prestasi yang membanggakan, baik pada level nasional maupun internasional. Baso bertekad untuk terus membawa muaythai Jatim meraih prestasi. Karena itu, dia berupaya memaksimalkan Liga Muaythai sebagai proses seleksi mendapatkan atlet potensial. Apalagi persaingan memperebutkan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara semakin dekat. Informasi yang dihimpun, perhelatan Pra PON cabang olahraga muaythai digelar di Solo, Jawa Tengah, Juni 2023 mendatang. “Jadi tujuan dari Liga Muaythai untuk menjaring atlet-atlet Jawa Timur untuk mengisi nomor-nomor pertandingan yang akan dilaksanakan pada Pra PON nanti,” tegas Baso. “Target (Pra PON) tentu meloloskan sebanyak-banyaknya atlet. Karena nanti hanya akan ada enam provinsi yang lolos (PON). Mudah-mudahan semua nomor yang diikuti Jatim bisa kita lolos,” tambahnya.(*) 

Tinjau Kesiapan KPU Jatim, Ketua DPD RI Bahas Proporsional Tertutup

SURABAYA, FNN  – Untuk memastikan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 tidak menemui masalah, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengunjungi Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Sabtu (25/2/2023).   LaNyalla diterima langsung Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam, beserta jajarannya, antara lain Insan Qoriawan (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan), Miftahur Rozaq (Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik), Nurul Amalia (Ketua Divisi Data dan Informasi) dan Rochani (Ketua Divisi SDM Litbang).   “Sebagai anggota DPD RI, saya datang ke KPU Jatim untuk melakukan fungsi pengawasan. Saya ingin melihat sejauh mana persiapan KPU Jatim dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 nanti,”ujar LaNyalla saat melakukan agenda reses di Jawa Timur, tersebut. LaNyalla mengapresiasi kinerja KPU Jatim yang telah mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 dengan baik. Ia berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga usai “Mendengar paparan teman-teman Komisioner KPU Jatim, kita optimis Pemilu dan Pileg 2024 di Jawa Timur akan berjalan sukses,” ujar dia. Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan soal polemik Pemilu Legislatif dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Menurutnya, jika disuruh memilih dirinya lebih memilih sistem proporsional tertutup. “Sistem proporsional tertutup secara ideal akan memberikan tempat bagi kader terbaik partai untuk diberangkatkan ke gedung dewan. Mereka yang selama ini bekerja keras membangun partai, mengikuti proses pengkaderan, berkeringat, akan mendapat prioritas. Meskipun mungkin tidak populer atau tidak punya kemampuan finansial untuk meraup suara dalam sistem proporsional terbuka,” papar dia. Sebaliknya sistem proporsional terbuka memberi peluang kepada bukan kader utama partai untuk melenggang ke Senayan. Karena batu ujinya adalah popularitas yang berbanding lurus dengan elektabilitas. “Bahkan mungkin saja mereka yang terpilih ‘belum’ utuh memahami platform perjuangan partainya. Karena memang dia bukan aktivis partai tersebut. Baru beberapa bulan memakai jaket partai. Hanya karena sangat dikenal oleh publik, sehingga terpilih,” ujar dia. Atas nama KPU Jatim, Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berterimakasih dengan kunjungan Ketua DPD RI ke kantornya. Kunjungan tersebut merupakan dukungan yang besar dan menambah energi bagi KPU Jatim dalam melaksanakan seluruh proses Pemilu. “Alhamdulillah secara garis besar dan sampai sejauh ini KPU Jatim belum mendapatkan kendala berarti dalam mempersiapkan tahapan Pemilu. Semoga ke depannya tetap on the track,” kata dia.(*) 

Pelaku Wisata Minta Ketua DPD RI Dorong Kolaborasi Stakeholder di Jatim

SURABAYA, FNN – Para pelaku pariwisata Jawa Timur (Jatim) yang diwakili Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim berharap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong para pelaku pariwisata di Jawa Timur untuk saling berkolaborasi agar pariwisata bangkit kembali pasca pandemi. Harapan itu disampaikan rombongan pengurus PHRI Jatim yang dipimpin oleh Ketuanya Dwi Cahyono saat bertemu Ketua DPD RI di kantor Kadin Jatim, Surabaya, Jumat (24/2/2023). Dwi Cahyono menyampaikan saat ini pariwisata di Jatim memang sudah mulai menggeliat kembali setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Namun perlu campur tangan berbagai pihak untuk percepatannya. Apalagi, katanya, para pelaku bisnis hotel dan restoran, tidak bisa bergerak sendirian. Sebab sektor pariwisata sangat berkaitan dengan berbagai bidang lainnya. “Saat ini merupakan momentum tepat untuk membangkitkan kembali sektor tersebut. Tetapi kami memandang perlunya kolaborasi berbagai pihak. Karena itulah, kami berharap Pak LaNyalla sebagai Ketua DPD RI mendorong pihak-pihak terkait untuk satu tekad dan satu irama bagaimana menggerakkan kembali pariwisata di Jatim. Salah satunya dalam hal promosi ke setiap daerah di Indonesia lainnya,” tuturnya. Dijelaskan Dwi, kolaborasi akan semakin mempercepat perkembangan kemajuan pariwisata. Hal ini akan berdampak luas bagi masyarakat. “Kami berharap tidak muluk-muluk. Kami ingin ada pergerakan wisatawan nusantara saja dari berbagai daerah di Indonesia ke Jatim. Potensi pariwisata di Jatim masih terbuka luas dan sangat besar. Jika mampu digerakkan dengan baik, tentu akan menggerakkan juga ekonomi masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Semoga kolaborasi-kolaborasi bisa melahirkan paket paket wisata di Jawa Timur yang disukai pasar wisatawan,” papar dia. Ketua DPD RI menegaskan pihaknya akan mendorong stakeholder di daerah untuk berperan serta dan bersama-sama dalam percepatan kemajuan pariwisata. Pemerintah harus fokus dan pasti hadir dalam hal ini. “Kami mendukung upaya-upaya para pelaku pariwisata. Kami juga sepakat bahwa sektor pariwisata sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya akan dorong stakeholder terkait untuk berkolaborasi,” kata LaNyalla. Kata LaNyalla, sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki banyak ragam adat, tradisi dan budaya. tak satu pun daerah di Republik ini yang tak memiliki adat, tradisi dan budaya khas yang menjadi keunggulan suatu wilayah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Ada banyak kearifan lokal yang patut dikembangkan dan dilestarikan sebagai keunggulan Provinsi Jatim. Oleh karenanya, pria asli Bugis itu mendorong agar Jatim mengembangkan wisata budaya sebagai salah satu kekuatan dalam menopang sektor perekonomian. “Jawa Timur ini sarat dengan budaya. Sesungguhnya, budaya merupakan kekuatan tersendiri bagi Jawa Timur. Kearifan lokal ini banyak memberikan makna yang luas dalam kehidupan bermasyarakat,” tutur LaNyalla. Selain sebagai identitas diri, LaNyalla menilai budaya juga memberikan harmoni terhadap masyarakatnya. Jawa Timur, LaNyalla melanjutkan, memiliki kekayaan budaya yang hingga kini masih menjadi tradisi yang dilestarikan masyarakat. LaNyalla mencatat setidaknya ada tujuh tradisi adat Jawa yang masih lestari hingga saat ini. Di antaranya adalah Tumpeng Sewu, Sekaten, Kebo-Keboan, Gerebek Maulud, Karapan Sapi, Upacara Kasada dan Larung Sasaji. “Tradisi itu kemudian menjadi keistimewaan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Oleh karenanya, saya mendorong agar hal ini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya. Tawarkan itu kepada wisatawan dan promosikan terus,” saran LaNyalla. Menurut LaNyalla, kekayaan budaya yang masih melekat dan populer di hati masyarakatnya tidak hanya memiliki arti sosial yang mendalam, tetapi juga mampu memberikan dampak lainnya jika dilestarikan sebagai objek dalam kepariwisataan. “Budaya itu selama ini menjadi daya tarik paling utama, setelah itu baru alam, setelah itu baru wisata buatan. Tonjolkan terus budaya kita, maka Jatim akan menjadi pemenang di pariwisata,” pungkasnya.(*)

Kepala Daerah Harus Mampu Gali Potensi Ekonomi Lokal

JAKARTA, FNN – Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap para kepala daerah mampu menggali setiap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya digali, LaNyalla meminta potensi yang ada bisa dijadikan sebagai unggulan dan prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. “Setiap daerah harus membuat skala prioritas dan target sasaran sektor ekonomi yang paling potensial menjadi pendapatan asli daerah atau PAD,” kata LaNyalla, Sabtu (18/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan Bali. Provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah itu menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023 sebagai langkah untuk mendongkrak perekonomian hingga mencapai angka 4,5 persen dari minus 0,9 persen akibat pandemi Covid-19. “Apa yang dilakukan Provinsi Bali merupakan upaya konkret sebagai bagian dari upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis skala prioritas,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong setiap daerah untuk menggenjot perekonomian daerah dan menekan angka kontraksi yang terjadi beberapa waktu saat masa pandemi “Para kepala daerah yang memahami potensi-potensi strategis yang dapat menumbuhkan ekonomi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama menekan angka pengangguran yang diprediksi masih terus bertambah,” ujarnya. Dikatakan LaNyalla, sesungguhnya banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang bisa dijadikan ujung tombak pergerakan roda ekonomi masyarakat. Hanya saja, hal tersebut belum secara maksimal digali. Imbasnya, pemda hanya mengandalkan dana dari pusat untuk pembangunan wilayah. “Kalau ini bisa digali, saya yakin tak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia ini sangat kaya akan potensi ekonomi. Dan, kepala daerah harus kreatif menggalinya,” ujar LaNyalla.(*)

Anggota DPD Bisa Keluarkan Mosi Tidak Percaya Jika Tamsil Tidak Dilantik

JAKARTA, FNN  — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi meminta pimpinan MPR segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR. Diingatkannya, DPD RI bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke pimpinan MPR mengabaikan hasil Sidang Paripurna DPD yang sudah memutuskan mengganti Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung. “Pimpinan MPR harus melaksanakan putusan dari DPD terkait pergantian wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Kita sudah paripurnakan (usulan penggantian, Red) ini,” papar Fachrul, Kamis (16/2/2023). Diingatkannya, DPD sudah melakukan sidang paripurna untuk pemilihan wakil ketua MPR secara demokratis. Hasilnya terpilih Tamsil Linrung yang diajukan untuk menggantikan Fadel Muhammad.  Tamsil Linrung, menurut Fachrul, harus segera dilantik. Hal ini karena menyangkut citra baik kelembagaan. Jika pimpinan MPR tidak segera melantik berarti MPR tidak melaksanakan perintah UU.  \"Ini berbahaya karena nggota DPD bisa mengeluarkan mosi tidak percaya ke ketua MPR. Ini kan kuncinya ada di Ketua MPR,” kata Fachrul.  Jangan sampai, lanjut Fachrul, ada 136 anggota DPD kecewa dengan Ketua MPR. “Jangan menunjukkan etika ketatanegaraan yang tidak baik. Ini sudah ada putusan hukum yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan berarti menunjukkan citra yang tidak baik bagi MPR saat ini,” paparnya. Fachrul mengingatkan pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Fadel Muhammad terkait penggantian dirinya dengan Tamsil.  Sehingga Fadel sudah tidak punya legitimasi menjadi Wakil Ketua MPR.  “Secara hukum maupun putusan di parlemen, Pak Fadel sudah tidak sah,” kata Fachrul. Pimpinan MPR, menurut Fachrul, harus segera melantik Tamsil. Pimpinan MPR diminta untuk tidak berpolitik dengan tidak segera pelantikan Tamsil.  “Pengadilan sudah menolak gugatan yang diajukan Pak Fadel, yang mempersoalkan hasil sidang paripurna DPD yang memutuskan menggantinya,” kata anggota DPD dari daerah pemilihan Aceh ini. Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro, mengatakan, melihat dari kasus Fadel Muhammad ini, serupa yang terjadi pada kasus penggantian wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Saat itu Fahri yang bermasalah dengan partainya, yaitu PKS.  Saat itu PKS mencopot Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR.  Namun pergantian itu tidak bisa dilakukan karena alasan proses hukum belum inkracht. \"Sampai masa jabatannya selesai Pak Fahri masih bercokol sebagai wakil pimpinan DPR,” kata Bawono. Jika harus menunggu proses hukum selesai, dari gugatan hingga banding berkali-kali, maka prosesnya bisa panjang. Bisa melebihi masa jabatnnya di DPR. “Hingga waktu itu PKS gagal mencopot Fahri untuk digantikan kader lain,” ungkap dia. Dijelaskannya, proses politik dan proses hukum tidak bisa seiring sejalan. Dalam proses hukum ada tertib administrasi dan tertib hukum, sementara proses politik akan sangat tergantung kekuasaan siapa yang lebih kuat. (sws)

MPR Tidak Perlu Menunggu Proses Hukum Selesai untuk Lantik Wakil Ketua MPR yang Baru.

JAKARTA, FNN  — Pengamat hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menunggu poses hukum yang diajukan Fadel Muhammad selesai. Mereka bisa langsung melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. “Jadi terletak pada apakah fakta yang dipakai (dalam pencopotan Fadel, Red) cukup atau tidak. Kalau faktanya cukup maka MPR tidak perlu menunggu proses hukum. Bahkan bisa diabaikan,” ungkap Margarito, Senin (13/2/2023). Pernyataan ini disampaikan terkait dengan belum dilantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR. Dalam prosesnya Fadel diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Ketua MPR. Proses pelantikan belum dilakukan karena menunggu proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Menurut Magarito, semuanya tinggal kemauan MPR. “Kalau MPR mau sebenarnya mereka punya dasar untuk melakukan tindakan itu (melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel, Red),” paparnya. MPR tidak perlu ragu untuk melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad. Kalau faktanya cukup maka MPR bisa segera mengambil keputusan, tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad. Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti punya pendapat yang sama. Menurutnya, MPR bisa saja langsung mengganti Fadel dengan Tamsil. “Kalau nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tinggal disesuaikan saja dengan putusan pengadilan,” kata Ray. Bagi Ray, masalah ini lebih tergantung pada kemauan internal MPR. “Apakah MPR mau mempercepat atau memang memperlambat. Karena tidak ada ketentuan yang khusus mengatur itu,” kata dia. Selain itu, kata Ray, DPD juga harus menyuarakan masalah ini lebih kuat kalau memang ingin segera ada penggantian.  Bagi Ray akan lebih baik jika pimpinan MPR segera melakukan penggantian. “Lebih baik dilantik saja dulu (Tamsil, Red). Kalau nanti ada keputusan baru ya sesuaikan dengan keputusan itu,” ungkap Ray. (sws)

LaNyalla Tekankan Pentingnya Masyarakat Dibekali Kemampuan Dasar Kebencanaan

Jakarta, FNN – Maraknya bencana di sejumlah daerah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap masyarakat dibekali kemampuan menangani kebencanaan.  “Sudah saatnya dibekali pengetahuan dasar penanganan kebencanaan. Masyarakat kita di sejumlah daerah seringkali berhadapan langsung dengan bencana,” ujar LaNyalla, Selasa (14/2/2023). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, kemampuan penanganan bencana penting untuk dibekali kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang deteksi dini dan mengetahui langkah evaluasi diri dalam menghadapi bahaya bencana.  “Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang jenis-jenis kebencanaan, mengenali bahaya dan langkah penanganannya. Saya kira hal ini harus menjadi program pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dengan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait,” ujar LaNyalla. LaNyalla mengatakan, anjuran BNPB bahwa masyarakat bisa membuat jalur evakuasi di rumah dan membuat atau menggunakan alat deteksi dini gempa bumi untuk menghindari bencana, menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai masyarakat di daerah rawan bencana. “Saya menilai anjuran BNPB itu merupakan hal positif dan perlu disosialisasikan agar masyarakat mampu secepatnya menghindari bencana,” harap LaNyalla. Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan alat-alat rumah tangga sebagai sistem peringatan dini gempa bumi sederhana, namun tepat guna. Peringatan dini gempa bumi dapat dibuat dengan memanfaatkan barang-barang yang mudah dijumpai di rumah. Misalnya, dengan menyusun kaleng secara bertingkat. Sehingga dapat menjadi alarm jika terjadi gempa bumi. Kaleng-kaleng bekas diisi batu dan disusun secara bertingkat. Maka, ketika gempa susulan terjadi kaleng-kaleng ini akan jatuh.(*)

La Nyalla Sambut Baik Pembangunan Trading House di Negara Sasaran Ekspor