DAERAH
Ekonomi Lampung Tumbuh 5,15 Persen
Bandarlampung, FNN - Kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 5,15 persen year on year (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 3,0 persen (yoy)\"Kenaikan itu ditopang oleh peningkatan kinerja lapangan usaha (LU), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, serta pengadaan air,\" kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono, di Bandarlampung, Sabtu.Ia menyebutkan, realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2020 yang terkontraksi sebesar 2,25 persen (yoy).Secara nominal, lanjutnya perekonomian Lampung pada triwulan IV 2021 berdasarkan ADHK (2010) tercatat sebesar Rp60,32 triliun.Budi menjelaskan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh peningkatan kinerja konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di tengah termoderasinya kinerja ekspor.Kinerja LNPRT mengalami pertumbuhan 9,80 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan LNPRT akibat berlangsungnya event besar muktamar NU di Lampung pada triwulan IV 2021.Investasi pada triwulan IV 2021 juga tumbuh sebesar 6,41 persen (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 3,63 persen (yoy).\"Peningkatan investasi tersebut didorong oleh masih berlangsungnya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Bakauheni Harbour City, program bedah rumah, perbaikan jalan dan irigasi, serta infrastruktur desa,\" tambah Budiyono. (mth)
Ketua DPRD Surabaya Terima Curhat Kader Kesehatan hingga Bunda PAUD
Surabaya, FNN - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menerima curahan hati dari para ibu-ibu kader kesehatan hingga bunda pendidikan anak usia dini seputar air bersih, toilet, hingga seragam saat reses di Kota Surabaya, Sabtu.\"Tolong diperjuangkan pak supaya kebutuhan kami dapat dipenuhi. Ini sangat bermanfaat bagi warga,\" kata salah satu kader kesehatan dari Posyandu Balita Dukuh Sutorejo, Umi Hani saat menyampaikan kebutuhan seragam, sarana senam lansia hingga sound sistem kepada Adi saat reses .Utami menyampaikan, pihaknya sering menemui warga tidak mampu belum mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah.\"Kalau bisa minta tolong diusahakan dapat PKH (program keluarga harapan) atau bentuk bantuan rutin lainnya,\" katanya.Sebelumnya, dalam reses di Kedungbaruk, Rungkut, Adi juga mendapat keluhan soal kebutuhan toilet bagi anak-anak siswa PAUD.\"Kami membutuhkan toilet yang sangat bermanfaat bagi anak-anak siswa PAUD. Karena belum ada toilet,\" ujar seorang bunda PAUD, Ny. Didik Nurhadi.Tidak hanya itu, Adi juga mendapatkan pengaduan tentang kebutuhan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya.\"Kami sudah mengajukan bertahun-tahun lalu, tapi belum dipasang sampai sekarang. Kami sangat memerlukan air PDAM. Tolong diperjuangkan,\" kata Ny. Nawan.Mendapati hal itu, Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dan keluhan ibu-ibu kader kesehatan dan bunda PAUD.\"Semua menjadi atensi saya, semoga bisa diwujudkan seiring kemampuan keuangan pemerintah,\" katanya.Adi mengatakan, tahun anggaran 2022, DPRD dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menyepakati untuk memberi perangkat komputer bagi sekolah-sekolah PAUD yang teregister di Dinas Pendidikan Surabaya.Ia juga menjelaskan insentif ibu-ibu kader kesehatan, dari Pemkot Surabaya, telah dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan. Adi berharap ibu-ibu kader kesehatan semakin bersemangat melayani warga masyarakat.Mengenai toilet untuk siswa PAUD, Adi kemudian menyambungkan aspirasi itu dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.Ia berharap bisa dikerjakan dan dipenuhi dalam APBD Kota Surabaya.Begitu juga dengan persoalan air PDAM, Adi langsung mengontak pihak PDAM Surya Sembada Surabaya untuk menindaklanjuti keluhan itu. \"Pihak PDAM akan segera mencek dan mengawal aspirasi itu,\" ujarnya. (mth)
Kemenkumham Sulut fasilitasi pendaftaran perseroan perorangan UMK
Manado, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado menggelar fasilitasi pendaftaran perseroan perorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Manado, Sabtu.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perjanjian kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Sulut dengan Pemkot Manado yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.\"Kegiatan yang dihadiri oleh 40 UMK ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum Perseroan Perorangan didaerah yang merupakan salah satu upaya terciptanya iklim ramah investasi yang dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kemudahan pengurusan badan usaha,\" katanya.Kadis Koperasi dan UKM Kota Manado Soni Sondakh mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.\" UMK merupakan ujung tombak dari perekonomian daerah dan berharap UMKM yang ada di Kota Manado untuk terus bertahan dan berani berinovasi, khususnya dimasa pandemi saat ini.,\" katanya.Pendaftaran Perseroan Perseorangan dapat dilakukan dimana saja dengan mengakses halaman website www.ahu.go.idUntuk sementara, pada kegiatan tersebut telah terdapat 25 UMK Kota Manado yang berhasil didaftarkan perseroan perorangan.Kegiatan dilaksanakan di Swiss-belHotel Maleosan, Manado dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald Lumbuun dan Kadis Koperasi dan UKM Manado Soni Sondakh beserta jajaran, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Aswan Idrak, Kasubbid AHU, Hendrik Siahaya dan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut. (mth)
BMKG: Wilayah Sumsel Berpotensi Berawan hingga Hujan Petir
Palembang, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian wilayah Sumatera Selatan berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan petir, Jumat.Rilis pers diterima ANTARA, cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Banyuasin dan Palembang.Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan petir di wilayah OKU Selatan, Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang. Sedangkan yang berpotensi hujan ringan di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), Muara Enim, Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin.Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan petir di wilayah OKU, OKU Timur, Muara Enim, Prabumulih, PALI, Lahat, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Sedangkan cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah OKU Selatan, Pagaralam, Empat Lawang dan Lubuklinggau.Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan petir di wilayah OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Palembang. Cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah Prabumulih, PALI, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.Suhu udara di wilayah Sumsel dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan OKI diperkirakan 23 – 32 °C, dengan kelembapan udara 60 % - 98 %.Suhu udara di wilayah Sumsel dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat dan OKU Selatan berkisar 19 – 30 °C, dengan kelembapan udara 65% - 100%.Angin bergerak dari Barat Daya – Barat Laut dengan kecepatan 05 – 25 km/jam.Tinggi gelombang laut di Selat Gelasa, Selat Bangka bagian Utara dan Selat Bangka bagian Selatan 0,5 – 1,25 meter. Cuaca diperkirakan hujan ringan. Arah angin dari Selatan - Barat dengan kecepatan 8 – 30 km/jam.Berdasarkan perkiraan cuaca ini, BMKG memberikan peringatan dini untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah OKU Selatan, Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang.Sementara pada malam hingga dini hari di wilayah OKI, OKU, OKU Timur, Muara Enim, Prabumulih, PALI, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Palembang. (mth)
PUPR Depok Siapkan Sembilan Program Strategis pada 2023
Depok, FNN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianti mengatakan telah memetakan beberapa program strategis yang akan dijalankan di tahun 2023.\"Sudah kami petakan terdapat sembilan poin yang menjadi fokus program pada tahun 2023,\" kata Citra Indah Yulianti dalam keterangannya, di Depok, Jumat.Citra menyebutkan sembilan program strategis adalah penyelenggaraan jalan, pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan penataan ruang.Selain itu, lanjut Citra, ada juga pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.“Serta ada juga penataan bangunan gedung dan yang terakhir pengembangan jasa konstruksi,” katanya.Citra berharap, kesembilan program pembangunan ini bisa berjalan maksimal. Dengan begitu, dapat meningkatkan kemajuan di Kota Depok.“Mudah-mudahan masyarakat dapat ikut mendukung kegiatan pemerintah, khususnya pembangunan. Mengingat, pembangunan ini juga untuk kepentingan masyarakat,” katanya. (mth)
Wali Kota Kupang Dorong Pimpinan Dinas Kreatif Jalankan Tugas
Kupang, FNN - Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore, mendorong para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lebih kreatif dalam menjalankan tugas pelayanan kemasyarakatan.\"Pemerintah Kota Kupang telah membuat perjanjian kerja dengan semua pimpinan OPD. Kami berharap semua perangkat daerah bekerja sesuai apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja tersebut,\" Jefri Riwu Kore di Kupang, Jumat.Dia mengatakan hal itu terkait penandatanganan perjanjian kinerja pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2022.Perjanjian kinerja tersebut, lanjutnya, bertujuan dalam rangka peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kota Kupang.Menurut dia, perjanjian kinerja juga berhubungan dengan anggaran dalam melaksanakan tugas yang dilakukan dengan beragam inovasi.\"Pimpinan perangkat daerah untuk lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam semua tugas dan pekerjaannya,\" kata Jefri mengingatkan.Jefri berharap seluruh pimpinan perangkat daerah dapat terus saling bekerja sama untuk menciptakan suasana dan sistem kerja yang aman dan nyaman bagi semua pihak.\"Mari kita semua saling mendukung dan saling mendoakan agar diberikan kekuatan, kebijaksanaan dalam mengemban tugas kita masing-masing dan berdampak baik pada pelayanan publik,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang Meilan Sibuea mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kota Kupang untuk memperoleh pencapaian kinerja yang lebih baik, serta mampu mewujudkan visi dan misi Kota Kupang yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah.Meilan mengatakan maksud penandatanganan perjanjian kinerja tersebut antara lain sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta menciptakan tolak ukur kinerja aparatur.Selain itu, penandatanganan itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja para pimpinan OPD di Kota Kupang. (mth)
Warga Eks Lokalisasi Tambak Asri Surabaya Minta Nikah Massal
Surabaya, FNN - Warga eks lokalisasi Tambak Asri, Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat menggelar nikah massal di wilayahnya menyusul banyak pasangan suami istri yang berstatus nikah siri.\"Kami akan komunikasikan dengan Pemkot Surabaya agar bisa menggelar nikah massal. Apalagi kegiatan nikah massal juga sering digelar pemkot,\" kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar\'ah di Surabaya, Jumat.Zuhrotul mengatakan, adanya permintaan nikah tersebut berawal dari dirinya menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat di Balai RW 09 Tambak Asri Kelurahan Moro Krembangan, pada Rabu (17/2) malam. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Masa Reses Tahun Sidang Ketiga, Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2022.Pada kesempatan itu, lanjut dia, Ketua RT 07/RW 09 Tambak Asri Agus Budianto sempat menyampaikan, banyak warga yang sebelumnya eks pekerja seks komersial (PSK) di kampungnya berstatus nikah siri.Para eks PSK itu diketahui banyak yang dari luar Surabaya. Mereka berkeluarga tinggal musiman di lingkungan RT 07/RW 09. Ketua RT menyebut dari 50 pasangan nikah siri di wilayahnya, 20 pasangan di antaranya merupakan warga ber- KTP Surabaya dan belum wilayah lain yang jumlahnya bisa mencapai ratusan.Zuhrotul memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Menurutnya nikah siri akan berdampak tidak baik bagi pihak perempuan, dan anak dari pasangan tersebut.\"Pihak perempuan akan kesulitan mendapatkan hak waris, begitu pula anak. Karena dalam akta kelahiran anak hanya dicantumkan nama ibu, tidak ada nama ayah,\" katanya.Menurut dia, praktik nikah siri di wilayah kampung Tambak Asri sudah berlangsung lama. \"Dulu ini kan tempat lokalisasi,\" ujarnya.Wanita yang akrab di sapa Zuhro itu menambahkan, dirinya sedang melakukan pendataan untuk memastikan berapa jumlah pasangan nikah siri di Tambak Asri. (mth)
Gubernur Kepri Telusuri Dugaan KKN Proyek Sekretaris DPRD
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad segera menelusuri sejumlah proyek diduga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ditangani Sekretaris DPRD setempat Martin Luther Maromon.\"Kami akan cek proyek itu,\" kata Ansar, di salah satu restoran di Tanjungpinang, Kamis.Ansar tidak terlihat kaget mendapatkan informasi miring terkait proyek yang ditangani Martin, yang diduga melibatkan perusahaan keluarga.\"Seharusnya tidak boleh melibatkan perusahaan keluarga,\" ujarnya menegaskan.Ansar mencontohkan dirinya, yang tidak pernah memberikan proyek kepada anak-anak maupun saudara dekatnya.\"Anak dan saudara saya juga ada yang menjadi pengusaha, tetapi kami tidak pernah memanfaatkan jabatan untuk memberikan proyek,\" katanya pula.Ia mengingatkan seluruh jajarannya, terutama yang menangani proyek agar bekerja sesuai prosedur dan profesional. Menurutnya, pelaksanaan proyek harus mengikuti sistem yang telah ditetapkan.\"Pelaksanaan proyek itu harus bermanfaat bagi masyarakat dan daerah,\" katanya pula.Sekretaris DPRD Provinsi Kepri Martin Luther Maromon diduga menggunakan CV Navi Permata Cemerlang, perusahaan milik kerabatnya sejak menjabat sebagai Kepala Biro Umum, untuk mengerjakan sejumlah proyek.Berdasarkan data yang diperoleh, CV Navi Permata Cemerlang memperoleh sejumlah kegiatan pengadaan pada tahun 2021, dengan enam kali pencairan. Selain itu, perusahaan ini juga memperoleh kegiatan pemeliharaan taman sebesar Rp724 juta.Baru sekitar tujuh bulan menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kepri, Martin juga melibatkan perusahaan itu dalam pengadaan pakaian dinas, dengan anggaran Rp541 juta. Anggaran kegiatan dicairkan pada akhir Desember 2021, namun pakaian tersebut belum selesai dikerjakan.Sebelumnya, Martin mengakui CV Navi Permata Cemerlang, yang memiliki hubungan dengan Navi Tailor dan Navi Catering, milik kerabatnya. Pengadaan makan dan minum untuk kegiatan DPRD Kepri di Batam, diberikan kepada Navi Catering. Sementara pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kepri, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian, dan pakaian dinas lapangan dikerjakan oleh Navi Tailor.\"Itu perusahaan kerabat saya, bukan perusahaan anak saya. Anak saya hanya bekerja di perusahaan itu,\" ujarnya pula.Anggaran untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kepri 19,8 juta, pakaian sipil lengkap Rp188,3 juta, pakaian dinas harian Rp65,9 juta, dan pakaian dinas lapangan Rp82,4 juta.Hasil penelusuran, Navi Tailor belum menyelesaikan pekerjaannya. Namun anggaran untuk kegiatan tersebut, cair sejak Desember 2021.Martin tidak dapat menjelaskan persoalan itu. Namun memastikan seluruh kegiatan itu, telah dilaksanakan, bukan fiktif.\"Barangnya ada. Teknisnya coba tanya ke-PPTK dan keuangan,\" ujarnya lagi.Penelusuran berlanjut kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan pakaian tersebut, Herman Muis, dan Kepala Bagian Keuangan DPRD Kepri Jhon A Barus. Herman mengatakan pengguna anggaran kegiatan itu adalah Martin.\"Saya sudah bertanya kepada Pak Martin, apakah pakaian tersebut dapat selesai tepat waktu. Jawabannya, bisa,\" kata Herman, yang sejak Oktober 2021 menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha dan Humas DPRD Kepri.Herman mengaku baru beberapa hari lalu mengunjungi Navi Tailor atau setelah heboh berita tentang permasalahan itu.Ia mengaku proyek pakaian itu sudah selesai dikerjakan, namun baru diambil.\"Saya malah dimarah tadi karena lambat ambil pakaian itu,\" ujarnya.Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menduga Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau Martin Luther Maromon melakukan praktik KKN dalam pelaksanaan sejumlah proyek di lembaga itu.Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga proyek dengan sistem penunjukan langsung semestinya mengikuti aturan sehingga kompetitif, salah satunya dengan menyiapkan perusahaan pembanding.Semestinya, perusahaan milik kerabat Martin juga tidak boleh terlibat dalam proyek tersebut. Karena dalam berbagai kasus korupsi, biasanya nilai proyek lebih tinggi jika menggunakan perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengguna anggaran atau pejabat lainnya yang terlibat dalam proyek itu.Sebagai contoh, proyek pengadaan pakaian di DPRD Kepri yang dikerjakan oleh Navi Tailor. Seharusnya, seluruh pakaian itu selesai dikerjakan paling lama 25 Desember 2021.Jika pihak kontraktor tidak menyediakan pakaian tersebut tepat waktu, maka semestinya dikenakan denda 5 persen, dan masuk daftar hitam selama 5 tahun.\"Proyek belum selesai, tetapi sudah dicairkan dananya, kuat dugaan ada pemalsuan data. Salah satunya terkait berita acara penyerahan barang,\" katanya pula. (sws)
BI dan PWNU Jatim Sepakati Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Pesantren
Surabaya, FNN - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) setempat menyepakati kerja sama pengembangan ekonomi pesantren di wilayah itu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-99 Nahdlatul Ulama (NU).Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto di Surabaya, Kamis mengatakan kerja sama kedua lembaga berfokus pada empat program utama, yakni pertama keduanya sepakat memberikan dukungan program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren di Jawa Timur.Kedua, masing-masing lembaga akan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan tentang pengelolaan keuangan syariah kepada pesantren-pesantren di Jawa Timur. Ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi kebanksentralan kepada pesantren Jawa Timur, di antaranya perihal ciri-ciri keaslian uang rupiah, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) hingga keuangan inklusif. Keempat, bersama-sama mengelola data dan mengembangkan model bisnis yang dapat direplikasi atau sebagai role model dalam program kemandirian pesantren. \"Kerja sama BI-PWNU Jatim ini diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi pesantren di Jawa Timur dan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,\" kata Budi, usai menandatangani dokumen Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk kerja sama pengembangan ekonomi pesantren di Jawa Timur. Selain melakukan MoU dengan Bank Indonesia Jatim, PWNU Jatim juga menandatangani kerja sama dengan OJK Jatim, Jasa Raharja, UPN, UTM, UNESA, UNUSA, UNISMA dan UPN terkait dukungan pendidikan syariah dan kerja sama lainnya. Sementara itu, acara Harlah ke-99 NU berlangsung di Auditorium KH Hasyim asy’ari Kantor PWNU Jatim dihadiri oleh Rais Aam, Ketua dan pengurus inti PBNU, Rais Syuriah PWNU Jatim (KH Muhammad Anwar Manshur dan KH Agoes Ali Mashuri), Kepala BI Jatim, Kepala OJK Jatim, Direktur Jasa Raharja, Kakanwil Kemenag Jatim dan seluruh pimpinan PWNU se-Indonesia. (mth)
BNI Siap Kucurkan KUR Pengembangan Budi Daya Jagung di Morowali Utara
Morowali Utara, FNN - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) siap mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani di Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang mengembangkan budi daya jagung lewat pola kemitraan dengan pihak swasta yang bertindak sebagai penjamin (offtaker). \"Kami siap membiayai dan kami akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk merealisasikan skema pembiayaan budidaya jagung ini,\" kata Pimpinan Cabang BNI Parigi Raymon B Kamasaan, Kamis. Ia menyatakan kesiapan tersebut telah disampaikan dalam pertemuan teknis antara balai penyuluhan pertanian (BPP) dengan pihak swasta yang akan bertindak selaku offtaker dan Bank BNI yang dipimpin Bupati Morut Delis J. Hehi. Ia menerangkan pola kerja sama dalam budidaya jagung nantinya adalah petani mengolah lahannya masing-masing dan akan mendapat dukungan pembiayaan dengan skema KUR Bank BNI yang dijamin oleh offtaker. \"Setiap hektar lahan diperkirakan akan mendapat dukungan KUR sebesar Rp14 juta, dimana Rp8 juta untuk biaya budi daya dan selebihnya biaya hidup untuk petani,\" ujarnya. Sementara itu perwakilan perusahaan selaku offtaker pada program kemitraan, Edward Tanari menyatakan biaya budi daya ini akan ditangani oleh offtaker yang akan menyediakan mesin pengolah lahan, benih, pupuk dan obat-obatan. Sedangkan soal pasar, petani dan offtaker akan membicarakan dan menyepakati harga tertinggi dan harga terendah. \"Kami akan menjamin bahwa petani peserta kemitraan akan menikmati harga yang wajar,\"terangnya. Selain itu, kata Edward, semua lahan yang disertakan dalam program ini akan dipertanggungkan pada perusahaan asuransi di antaranya PT. Jasindo. Sementara itu Bupati Morut Delis J. Hehi mengapresiasi kesiapan Bank BNI yang memberikan dukungan pembiayaan terhadap program penting ini. \"Program ini sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta memperkecil lahan-lahan tidur atau kurang produktif,\"katanya. Sampai saat ini, lanjutnya, tercatat sudah ratusan warga dengan areal lahan yang dimiliki sekitar 1.300 ha mencatatkan diri siap mengikuti program kemitraan tersebut. Delis berharap dalam dua bulan ke depan program itu sudah mulai berjalan dengan target minimal 200 ha tiap bulan. Ia juga berharap para Kepala BPP dan penyuluh lapangan segera melakukan sosialisasi kepada para petani yang sudah mendaftarkan diri, sementara offtaker dan Bank BNI mempersiapkan dokumen kerja sama untuk penjaminan KUR. (mth)
POPULER
