DAERAH

Gubernur Sumbar Instruksikan Penanganan Cepat Gempa Pasaman Barat

Padang, FNN - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan BPBD provinsi untuk bergerak cepat membantu penanganan dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang 17 km timur laut Pasaman Barat pada Jumat pukul 08.39 WIB.\"Tim tanggap darurat BPBD sudah dalam perjalanan ke Pasaman Barat. Kami sedang koordinasikan dengan berbagai pihak bersama BPBD untuk turun ke lokasi siang ini,\" katanya di Padang, Jumat.Saat ini tim juga tengah mengumpulkan data terkait kerusakan dan korban yang terjadi akibat gempa Pasaman Barat terutama untuk daerah yang parah.Ia meminta semua pihak menjalankan SOP yang sudah ada terkait kebencanaan agar tidak ada tugas yang tumpang tindih sehingga respon bisa dilakukan secepatnya.Hamsuardi menyebut ratusan rumah roboh akibat gempa berkekuatan 6,2 yang mengguncang daerah itu pada Jumat.Daerah terparah yang mengalami kerusakan yaitu Nagari Kajai di Kecamatan Talamau dan Nagari Kinali.Menurut dia saat ini Wakil Bupati, Sekda Kabupaten hingga BPBD sudah berada di lokasi yang paling parah untuk melakukan evakuasi dan penanganan lebih lanjut.Ia mengimbau warga untuk tetap waspada karena masih ada kemungkinan terjadinya gempa susulan.\"Masyarakat diminta tetap tenang dan saling bantu membantu mengatasi bencana ini,\" ujarnya. Gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Pasaman Barat pada Jumat pukul 08.39 WIB.Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa yang berlokasi di 0.15 derajat Lintang Utara, 99.98 derajat Bujur Timur pada kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. (mth)

Pemkab Sidoarjo Kebut Betonisasi Jalan Sepanjang 21 Kilometer

Sidoarjo, FNN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur akan mengebut pekerjaan betonisasi jalan di sejumlah ruas sepanjang total 21 kilometer pada Maret 2022.Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Jumat, mengatakan pengerjaan betonisasi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo ini baru bisa dilakukan mulai Maret karena sepanjang Januari hingga Februari curah hujan masih cukup tinggi.\"Kondisi ini bisa menghambat pekerjaan betonisasi,\" katanya.Selain betonisasi, kata dia, Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya AIr (Dinas PUBMSDA) juga akan memulai pekerjaan perbaikan jalan sejumlah ruas di seluruh wilayah Sidoarjo.\"Kami melalui Dinas PUBMSDA telah melakukan pemetaan, survei dan perencanaan yang diperlukan untuk pekerjaan betonisasi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini prosesnya masih dalam tahap lelang dan juga menunggu curah hujan menurun,\" ujarnya.Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Muhdlor, mengatakan sebelum pengerjaan betonisasi, pihaknya juga menyiapkan pembangunan drainase di ruas-ruas yang akan dilakukan betonisasi.\"Untuk pekerjaan betonisasi tahun ini totalnya 21 kilometer, pembangunan drainase didahulukan agar tidak terjadi lagi genangan air pasca dilakukan betonisasi,\" katanya.Sementara itu, Sekretaris Dinas PUBMSDA, M Yunan Khoiron menyebut selain betonisasi sepanjang 21 kilometer, pihaknya juga menyiapkan pekerjaan pemeliharaan di lebih dari 30 ruas jalan di seluruh Sidaorjo pada Maret.Titik pemeliharaan jalan itu merata di seluruh Sidoarjo, mulai dari Kecamatan Tarik seperti di Jalan Kedungbocok, Jalan Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Jalan Sidomulyo Kecamatan Buduran dan Jalan di Kecamatan Candi.Sementara itu, terkait betonisasi 21 kilometer jalan yang ada di Sidoarjo saat ini masih proses lelang. Prediksinya, Maret beberapa sudah mulai betonisasi. Antara lain ruas jalan Panjunan - Suko, ruas Krembung - Kepadangan, ruas Wonoayu - Candi Negoro dan lainnya.\"Proses perbaikan mulai sekitar Maret, nanti diawali pekerjaan pembuatan salurannya dulu dengan memasang box culvert, baru setelah itu jalannya dibeton. Saat ini semua pekerjaan masih dalam proses lelang untuk menentukan pihak yang mengerjakan,\" ucapnya. (mth)

Pemkab Bone Bolango Akan Kembangkan Wisata Pantai Kurenai

Gorontalo, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, akan mengembangkan objek wisata pantai Kurenai di Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli di Gorontalo, Kamis, mengatakan pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).\"Pemerintah daerah akan terus berusaha mempercantik pantai-pantai yang berada di wilayah Bone Bolango. Salah satu di antaranya Pantai Kurenai,\" ujarnya.Merlan mengungkapkan pada Maret 2022 nanti akan ada investor datang untuk melakukan survei terkait rencana mempercantik Pantai Kurenai tersebut.\"Jika tak ada halangan, awal Maret investor akan datang untuk melihat Pantai Kurenai. Mereka akan buka restoran hingga hotel di pantai tersebut. Semua akan ditata menjadi indah seperti di Bali,\" Kata Merlan Uloli.Ia menjelaskan investor yang akan datang tersebut bukan semata-mata untuk memonopoli. Pantai Kurenai nantinya akan dibangun hotel dan restoran.\"Bagi masyarakat yang memiliki perahu atau UMKM akan diberikan tempat untuk sama-sama menikmati hasil pariwisata di sini,\" kata dia.Pemerintah daerah, kata Merlan, merencanakan hal itu, karena melihat pemanfaatan sektor pariwisata di wilayah Pantai Kurenai tersebut masih kurang maksimal.Hal ini bisa dilihat dari segi kebersihan, tata ruang di kawasan pantai, fasilitas hingga kuliner. Selain itu juga tentunya orang-orang akan mencari tempat rekreasi yang indah dan menarik.\"Di Pantai Kurenai ini juga akan disediakan tambatan perahu. Kalau ini segera dibangun insya Allah tahun depan sudah selesai. Saya yakin semua itu akan terwujud asalkan masyarakat mendukung pemerintah bersama-sama membangun daerah ini,\" ujarnya. (mth)

Disrumkin Depok Capai Serapan Anggaran 96,45 Persen

Depok, FNN - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok Jawa Barat mencatat serapan anggaran tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 96,45 persen, sehingga menempati peringkat pertama dengan realisasi keuangan tertinggi.Kepala Disrumkim Kota Depok, Dudi Mi\'raz dalam keterangannya, Rabu mengungkapkan, raihan prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh pegawai selama satu tahun melaksanakan kegiatan pembangunan secara maksimal. Total anggaran yang dialokasikan untuk Disrumkim pada tahun 2021 sekitar Rp390 miliar.\"Saya bersyukur atas hasil yang telah ditorehkan kerja bareng kepala bidang dan timnya masing-masing, ini merupakan bagian dari memupuk kebersamaan. Alhamdulillah, atas capaian ini kami mendapat penghargaan dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris,\" katanya.Dikatakannya, dirinya selalu mengingatkan para pegawai untuk segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan agar anggaran yang sudah tersedia langsung terserap dan terealisasi pembangunannya. Dia juga selalu berkomunikasi untuk memecahkan masalah, sehingga tidak ada pekerjaan yang terhambat.Supaya tahun 2022 dapat mempertahankan capaian tersebut, lanjut Dudi, pihaknya memiliki tagline \'Leni\' untuk pembangunan tahun 2022. \'Leni\' memiliki dua arti, yakni Lelang Dini dan Lebih Dini.Dudi berharap kegiatan di 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya. Biasanya lelang dimulai Februari, saya sudah ajukan ke Badan Lelang Pengadaan (BLP) sejak Desember 2021 agar kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan lebih awal. (mth)

Kota Magelang Dapat 5.000 Liter Minyak Goreng untuk Operasi Pasar

Magelang, FNN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Jawa Tengah,  mendapatkan dukungan 5.000 liter minyak goreng dari Kementerian Perdagangan untuk operasi pasar guna mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga di pasaran setempat.\"Ini kepedulian pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng,\" kata Kepala Disperindag Kota Magelang Catur Budi Fajar S. dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu.Pasokan minyak goreng diterima daerah setempat 4.000 liter dari Kemendag melalui Pemprov Jateng untuk operasi pasar di lima pasar dan 17 kelurahan di Kota Magelang. Dalam waktu dekat, pemkot mendapatkan tambahan pasokan 1.000 liter minyak goreng untuk lanjutan operasi pasar.Operasi pasar minyak goreng selama 22-24 Februari 2022 digelar pemkot setempat dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, untuk masyarakat umum dan pelaku usaha yang terdampak situasi kelangkaan barang dan kenaikan harga, sejak beberapa waktu terakhir.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menghadiri operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp13.500 per liter di Kecamatan Magelang Selatan pada Selasa (22/2). Hadir pula antara lain Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, jajaran forkopimda, dan organisasi perangkat daerah terkait.\"Pemerintah daerah tidak punya kewenangan operasi pasar, tapi kami layangkan surat ke Kementerian Perdagangan melalui Pemprov Jateng kemudian dikirim 4.000 liter untuk 17 kelurahan dan lima pasar di Kota Magelang,\" kata Catur.Tambahan pasokan minyak goreng 1.000 liter untuk Kota Magelang guna lanjutan operasi pasar dengan sasaran khusus pelaku usaha yang terdampak situasi ini, dengan harga Rp14.000 per liter.\"Rencananya pada Kamis (24/2) kami dapat lagi minyak goreng premium, untuk operasi pasar lagi. Kami berikan kepada pelaku usaha yang terdampak. Syaratnya menunjukkan fotokopi kartu keluarga,\" katanya.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan operasi pasar bermanfaat membantu masyarakat yang sedang kesulitan memperoleh minyak goreng. Harga minyak goreng di daerah setempat mengalami kenaikan secara bertahap dan hingga saat ini di kisaran Rp17.000 per liter.\"Dengan operasi pasar ini kami bisa berikan harga minyak goreng dengan minimal harga Rp14.000 per liter atau di bawahnya. Ini salah satu cara pemerintah membantu masyarakat dan menstabilkan harga,\" kata dia.Seorang pelaku UMKM di Kota Magelang yang juga warga Trunan, Kecamatan Magelang Selatan, Yuliani, mengakui operasi pasar meringankan pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk kelanjutan usahanya.\"Semoga minyak tidak lagi langka karena sangat penting dan dibutuhkan untuk menggoreng dan semacamnya, utamanya untuk usaha kue seperti saya,\" katanya. (mth)

Wali Kota: Pemindahan Ibu kota Provinsi Kalsel Keputusan Tiba-Tiba

Banjarmasin, FNN - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) H Ibnu Sina menyatakan keputusan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru merupakan keputusan tiba-tiba. \"Bahasa sederhananya, pemindahan ini seperti, untuk keputusannya ya, bukan prosesnya, keputusannya tiba-tiba,\" ujar Ibnu Sina, di Banjarmasin, Senin. Menurut dia, Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpinnya selama dua periode jalan ini hingga 2024 nanti merasa tidak pernah dilibatkan hingga undang-undang itu berproses dan disahkan DPR RI pada 15 Februari 2022. \"Kami merasa tidak pernah ditanya, makanya saya bertanya ini aspirasi siapa,\" ujar Ibnu Sina. Yang dirinya tahu, kata Ibnu Sina, keputusan disepakati pada masa Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur H Rosehan NB (2005--2010), hanya pemindahan pusat perkantoran dari wilayah Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. \"Di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi saat itu juga hanya pemindahan pusat pemerintahan, bukan ibu kota provinsi,\" katanya lagi. Kenapa dia yakin hal itu, karena Ibnu Sina menyatakan terlibat langsung pada keputusan RPJMD saat itu, karena sebagai anggota legislatifnya. \"Saya ketua Komisi I saat itu yang membahas tentang pemindahan perkantoran baru Pemprov Kalsel ke Kota Banjarbaru tersebut, jadi saya paham betul, tidak ada pemindahan ibu kota provinsi,\" ujarnya pula. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan itu adalah hal yang biasa, namun tidak dengan status ibu kota Provinsi Kalsel, sebab Kota Banjarmasin merupakan kota bersejarah yang sudah selama 495 tahun jadi ibu kota provinsi. \"Biasa pemindahan ibu kota daerah itu dimulai prosesnya dari bawah, tidak tiba-tiba keputusannya disepakati seperti ini,\" katanya lagi. Dengan sudah adanya keputusan tiba-tiba pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ini, Ibnu Sina menyampaikan mempertimbangkan untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). \"Memang banyak dorongan untuk kami melakukan judicial review sudah diundangkan ini, aspirasi masyarakat, khususnya warga Kota Banjarmasin saya amati beberapa hari ini ada keinginan kuat untuk melakukan upaya hukum, baik judicial review ataupun yang lainnya,\" kata Ibnu Sina. Sebelumnya, DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa (15/2), resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi undang-undang (UU), salah satunya Provinsi Kalsel. Dalam UU Provinsi Kalimantan Selatan Bab II Pasal ke-4 yang menyebutkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Padahal selama ini Kota Banjarmasin. (mth)

Angkatan Kerja di Sulut Capai 1,21 Juta Orang

Manado, FNN - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di daerah tersebut mencapai 1,21 juta orang tahun 2021.\"Yang bekerja ada sebanyak 1,13 juta orang,\" sebut Gubernur Olly di Manado, Selasa.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kata dia, sebesar 7,06 persen, turun 0,31 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2020, sedangkanTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,15 persen, turun 1,27 persen poin dari Agustus 2020.\"Masih terdapat perbedaan TPAK laki-laki dan perempuan, bahkan TPAK perempuan tercatat mengalami penurunan 0,96 persen poin dalam setahun terakhir,\" jelasnya.Dia menambahkan, sebanyak 683,93 ribu orang (60,70 persen) bekerja di kegiatan informal, turun sebesar 0,32 persen dibandingkan dengan Agustus 2020.Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah pengangguran turun sebesar 2,25 persen poin, namun persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,68 persen poin, terdapat 203,70 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau sebesar 10,44 persen.Angka tersebut terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (14,22 ribu orang), bukan angkatan kerja karena COVID-19 (8,85 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (9,83 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (170,80 ribu orang).Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas dan pada usia ini memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja.\"Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2019,\" katanya.Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang pengangguran. (mth)

Pemkab Siak Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng Atasi Kenaikan Harga

Siak, FNN - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Selasa, menggelar operasi pasar dengan harga harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter dari salah satu distributor untuk mengantisipasi harga saat ini yang mencapai hingga Rp20 ribu per liter.Salah seorang warga, Eka (32) mengaku sudah dua pekan ini membeli minyak goreng harga Rp15-20 ribu per liter. Adanya di pasar minyak kemasan namun di mini market tidak ada, hanya saat promosi saja.\"Kalau tak pagi, tak dapat, yang promo tak ada lagi, sudah habis. Sekarang merek apa sajalah yang penting ada minyak goreng,\" kata Eka saat antre minyak goreng operasi pasar di Pasar Belantik Siak.Kepala Disdagprin Kabupaten Siak Wan Ibrahim menyampaikan pada operasi pasar ini dijual dari distributor sebanyak 1.200 kemasan atau 2.400 liter. Minyak goreng merek Sania disediakan oleh PT Berkat Karya Laris dengan jatah satu orang dua liter dengan menunjukkan KTP.\"Operasi pasar ini setelah di beberapa kecamatan sudah kita adakan sidak. Selanjutnya di Perawang akan kita adakan juga, sudah kita hubungi distributor. Insya Allah berkelanjutan ke Bungaraya, Sabak Auh, dan Sungai Apit,\" ujarnya.Kegiatan itu turut dipantau juga oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza yang juga berharap kegiatan ini bisa dilakukan sampai bulan puasa dan lebaran karena kebutuhan masyarakat meningkat seperti untuk membuat kue.\"Perlu kerjasama dengan distributor di Siak. Kita minta juga Disdagprin koordinasi dengan provinsi katanya dalam rapat inflasi yang saya ikuti ada operasi pasar, mungkin belum sampai ke kita,\" ungkapnya. (mth)

DPRA Minta Mendag Jadikan Aprindo Distributor Minyak Goreng untuk Aceh

Banda Aceh, FNN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh minta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menunjuk Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Aceh sebagai distributor minyak goreng ke Tanah Rencong.\"Kita buat semacam rekomendasi bersama Pemerintah Aceh agar Mendag memberikan pasokan minyak untuk Aceh melalui Aprindo Aceh,\" kata Ketua Komisi II DPRA Irpannusir, di Banda Aceh, Selasa.Irpan mengatakan, berdasarkan regulasi Kemendag, Aprindo merupakan salah satu lembaga yang dapat menjadi distributor untuk pendistribusian minyak goreng, termasuk ke Aceh.\"Langkah ini penting supaya minyak goreng di Aceh bisa kita jaga dan tidak terjadi kelangkaan, serta harganya tidak tinggi lagi,\" ujarnya.Selain itu, Irpan juga meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Aceh untuk melakukan operasi pasar bersama dengan melibatkan Pemerintah Aceh dan DPRA guna mencegah adanya penimbunan minyak.\"Kita harus mencegah terjadi penimbunan minyak goreng di lapangan. Maka harus dilakukan operasi pasar hal itu tidak terjadi, ini bagian dari upaya pencegahan kita,\" kata politisi PAN itu.Sementara itu, Kepala Disperindag Aceh Mohd Tanwier menyampaikan bahwa pihaknya tidak berhenti mengupayakan pasokan minyak ke Aceh. Sejauh ini beberapa truk minyak Bimoli telah masuk ke Aceh, sehingga dapat membantu pasokan minyak kemasan.\"Secara pasokan cukup, tapi masalah hari ini adalah harga, intinya pasokan kita usahakan semaksimal mungkin begitu juga penurunan harga sesuai yang ditetapkan menteri,\" kata Mohd Tanwier.Kemudian, kata Mohd Tanwier, Pemerintah Aceh juga sepakat dan meminta kepada Kemendag untuk memberikan kesempatan kepada Aprindo Aceh sebagai distributor utama minyak goreng ke Aceh.\"Tadi kita juga sudah sepakat meminta Mendag untuk memberikan kesempatan Aprindo Aceh sebagai distributor utama minyak goreng ke Aceh, karena mereka juga telah menyatakan siap untuk menjadi distributor,\" ujar Mohd Tanwier. (mth)

Ridwan Kamil Resmikan Underpass Sriwijaya Cimahi

Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan meresmikan Underpass Sriwijaya yang berlokasi di depan Rumah Sakit Dustira di Jalan Sriwijaya serta menjadi underpass pertama di Kota Cimahi, Selasa.Underpass sepanjang 600 meter, lebar 8,6 meter dan tinggi 5,2 meter ini dibangun di bawah lintasan rel kereta api Stasiun Cimahi dan bisa digunakan untuk dua lajur kendaraan.Gubernur meyakini jalan bawah tanah ini nantinya akan memecah kemacetan di perlintasan Contong yang selama ini menjadi kendala aktivitas warga.\"Semoga bermanfaat untuk kelancaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Cimahi,\" ujarnya.Menurut Kang Emil, infrastruktur Cimahi perlu terus didukung karena strategis dan menjadi tempat berkumpulnya institusi militer.Underpass Sriwijaya dibangun lewat skema kolaborasi anggaran antara bantuan keuangan Pemda Provinsi Jabar sebesar Rp105 miliar untuk teknis pembangunan dengan APBD Kota Cimahi sebesar Rp1,1 miliar untuk pembebasan lahan.\"Cimahi harus terus didukung apalagi kereta cepat juga tahun depan akan beroperasi,\" ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil sempat membocorkan bahwa di Cimahi akan dibangun pusat wisata terbesar melebihi wisata Kota Bandung. Namun ia masih merahasiakan jenis wisata maupun lokasinya sampai desainnya rampung.\"Kita akan bikin pusat wisata terbesar di Cimahi bahkan di Kota Bandung, jadi nanti jangan hanya ke Lembang terus. Tempatnya masih dirahasiakan sedang dikonsepkan, ini komitmen saya dengan Pak Wali (Plt Wali Kota Cimahi),\" kata Kang Emil.Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana juga mengajak masyarakat untuk menjaga aset daerah seperti Underpass Sriwijaya demi kepentingan bersama.Dia pun mengucapkan terima kasihnya untuk bantuan dari Pemda Provinsi Jabar dan kepada masyarakat yang bersabar selama proses pembangunan.\"Terima kasih atas dukungan dan kesabarannya, mari jaga bersama aset ini kita untuk kemaslahatan bersama,\" ujarnya.Pihaknya berharap tahun depan Cimahi bisa kembali mendapatkan bantuan dari Pemda Provinsi Jabar untuk membangun lagi underpass di sisi timur Stasiun Cimahi.Ngatiyana mengatakan, walaupun luas Cimahi kecil, tetapi wilayah ini memiliki kepadatan penduduk dan menjadi perlintasan antarwilayah.\"Mudah-mudahan bantuannya tidak hanya ini tapi underpass di sebelah timurnya bisa dibangun juga di tahun 2023,\" katanya. (mth)