DAERAH
Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Kampung Lele Boyolali Jateng
Boyolali, FNN - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja budidaya ikan air tawar di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis.MKP Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Kampung Lele Desa Tegalrejo Boyolali dengan tujuan untuk melihat langsung budidaya perikanan air tawar yang dilakukan dengan baik dan mampu menghasilkan produksi rata-rata 600 ton ikan lele per bulan yang tersebar pada 2.000 kolam.\"Saya melihat budidaya ikan lele ini, cukup bagus karena setiap satu kilogram bisa Rp3.700 net profit. Kalau ini skalanya dinaikkan maka seluruh pembudidayaan nilai tukar kesejahteraan petani akan meningkat,\" kata Sakti Wahyu Trenggono.Menurut MKP, Kampung Lele tersebut telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Hal tersebut karena kegiatan di Kampung Lele didasarkan atas usaha agribisnis lele yang terpadu, dijalankan mulai dari hulu hingga hilir secara sistematis dan dinamis.Sementara itu, soal produksi ikan lele untuk pemasaran, Kampung Lele Boyolali sudah menjangkau hingga ke daerah Yogyakarta, Solo, Klaten, Boyolali, dan Salatiga. \"Kalau pemasaran tidak usah khawatir, berapapun produksi langsung dapat diserap oleh pasar,\" kata Trenggono. Selain berdialog dengan peternak ikan air tawar di Kampung Lele Boyolali, MKP juga menyerahkan sejumlah bantuan.Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain berupa dua unit sepeda motor roda tiga senilai Rp60 juta, 2.000 kilogram pakan mandiri senilai Rp15,6 juta, 10 paket calon induk ikan lele senilai Rp5,2 juta, dan 100 ribu ekor benih ikan lele senilai Rp19,5 juta.Selain itu, Trenggono juga menyerahkan bantuan berupa satu unit \"excavator\" senilai Rp1,150 miliar, satu paket budidaya ikan sistem \"bioflok\" senilai Rp190 juta, dua paket alat kualitas air senilai Rp7 juta, dua unit pompa air senilai Rp6 juta, dan 25 paket \"smartkit\" pengujian kualitas air senilai Rp75 juta. MKP yang didampingi Bupati Boyolali M Said Hidayat dalam kunjungan kerja tersebut juga menaburkan ribuan ekor benih ikan lele ke dalam kolam ikan air tawar di Kampung Lele itu.Bupati Boyolali M. Said Hidayat dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan serta dukungan kepada para peternak ikan air tawar di Kampung Lele.“Selamat datang dan terima kasih atas perhatian, saran, arahan untuk upaya langkah pengembangan ke depan demi untuk membangun Kabupaten Boyolali yang lebih baik,\" kata Bupati. (mth)
BPJAMSOSTEK NTB Berikan Fasilitas Kemudahan Miliki Rumah bagi Peserta
Lombok Barat, FNN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara memberikan fasilitas kemudahan bagi peserta untuk memiliki rumah, melalui manfaat layanan tambahan.Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat, di Mataram, Kamis mengatakan manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan merupakan salah satu program yang bertujuan memberikan manfaat berupa perumahan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.\"Ada 61.000 peserta BPJAMSOSTEK di 10 kabupaten/kota di NTB yang lolos verifikasi program MLT perumahan pekerja,\" katanya, dalam sosialisasi MLT perumahan pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis.Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan MLT perumahan pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk inovasi pelayanan yang disediakan untuk mewujudkan impian pekerja yang ingin memiliki rumah atau merenovasi rumahnya.Menurut dia, dalam mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah terus berupaya melakukan program yang bernilai positif, salah satunya melalui program MLT perumahan pekerja.\"Salah satu tolak ukur masyarakat yang sejahtera adalah memiliki rumah. Sungguh sengsara memiliki keluarga, tetapi tidak memiliki rumah,\" ujarnya.Hasil survei Badan Pusat Statistik, kata dia, menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan di NTB masih rendah. Bisa jadi salah satu indikatornya adalah banyak pekerja yang belum memiliki rumah.Untuk itu, katanya, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya mendapat jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kesehatan, tetapi juga bisa memiliki rumah yang layak dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.\"Mudah-mudahan program tersebut dapat berjalan, sehingga NTB Gemilang sesuai visi misi pemerintah dapat segera terwujud,\" katanya.Sementara itu, Kepala Bank BTN Cabang Mataram Yusuf Sadeli mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK sejak 2017, terkait dengan implementasi MLT perumahan pekerja.\"Program memiliki rumah tersebut sebagai wujud pencapaian satu juta rumah bagi masyarakat Indonesia,\" ujarnya. (mth)
Khofifah Sebut Universitas Jambi Bisa Jadi Pelopor Kemajuan Daerah
Jambi, FNN - Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa menyebutkan Universitas Jambi (Unja) bisa menjadi pelopor kemajuan bagi Provinsi Jambi.Khofifah saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Kampus Unja di Mendalo Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi, Kamis, mengatakan ada kekuatan dan potensi yang kalau didorong bersama akan menjadi kekuatan yang luar biasa di Provinsi Jambi.\"Jadi kekuatan akademik di Unja bisa menjadi pionir dan banyak kemajuan yang bisa dicapai Jambi ini,\" kata Khofifah. Kegiatan kuliah umum itu merupakan salah satu agenda dalam kunjungan Khofifah di Provinsi Jambi. Gubernur yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan materi bertema `\'Ekonomi Islam dan Kemandirian Umat menuju Arus Baru Ekonomi Indonesia\".Ia memberikan semangat kepada para mahasiswa untuk muncul dan berani melakukan terobosan serta inovasi untuk memiliki daya saing.Kegiatan kunjungan Gubernur Khofifah disambut oleh Rektor Universitas Jambi Prof Drs H Sutrisno dan jajaran teras Kampus Pinang Masak itu. Dengan gayanya yang khas, Khofifah terlibat dialog dengan civitas akademika Unja serta para mahasiswa yang hadir pada acara yang digelar di Gedung Rektorat lantai III Unja itu.Rektor Universitas Jambi Prof Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Jatim untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.Selain itu Rektor menjelaskan tentang profil Unja kepada rombongan Pemprov Jatim yang terdiri dari pejabat, pengusaha dan pihak terkait keuangan daerah itu.Hadir pula para wakil rektor Unja, dekan, ketua lembaga dan unit di lingkungan Universitas Jambi.Kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi, Jajaran Kepala Dinas Pemerintah Jawa Timur dan mahasiswa. (mth)
DPRD Medan Dorong Revisi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Medan, FNN - DPRD Kota Medan mendorong revisi Peraturan Walikota Kota Medan No.11/2018 tentang Pengeloaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat.\"Agar dana sebesar Rp45 miliar di APBD Kota Medan tahun ini untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bisa digunakan maksimal,\" ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, Dhiyaul Hayati di Medan, Rabu.Revisi Peraturan Wali Kota ini, terkait warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sesuai hasil rekomendasi dari rapat gabungan komisi I, II dan pemangku kepentingan program JKN Kota Medan awal pekan ini.Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.Dhiyaul menuturkan ada tiga rekomendasi DPRD kepada Pemkot Medan, seperti register pasien akibat dana register selama ini cuma bagi warga yang tidak terdaftar BPJS dan hanya untuk rawat inap.\"Jadi nanti kita rekomendasikan agar peserta BPJS Kesehatan mandiri Kelas III juga bisa mendapatkan dana register itu,\" ucapnya.Pihaknya juga merekomendasikan sinkronisasi koordinasi antara rumah sakit dan Disdukcapil Kota Medan bagi warga yang meninggal dunia, terutama peserta PBI BPJS Kesehatan.\"Ketika ada warga PBI BPJS meninggal, rumah sakit atau Dinas Kesehatan harus koordinasi dengan Dinas Kependudukan. Jika sudah meninggal, maka dananya bisa dialihkan ke orang lain,\" tutur dia.Rekomendasi terakhir yakni peningkatan mutu manajemen RSUD dr Pirngadi Medan. \"Makanya kita minta data anggaran RSUD Pirngadi, sehingga kita bisa merekomendasi layanan untuk menambah ketertarikan warga berobat di rumah sakit ini,\" ujar Dhiyaul. (mth)
Teten: Kopi robusta di Lombok Berpotensi Laris Manis Berkat MotoGP
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong varian kopi robusta asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi produk unggulan terlebih dengan adanya ajang MotoGP 2022 di daerah tersebut yang berpotensi membuat komoditas tersebut laris manis. \"Para pengrajin kopi robusta dan kopi jenis lainnya di Lombok perlu menyajikan dengan cara-cara yang lebih modern dan elegan selama pelaksanaan MotoGP yang akan digelar Maret 2022 mendatang,\" ucapnya saat melakukan dialog dengan Asosiasi Kopi di Pendopo Bupati Lombok Barat sebagaimana dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis. Lebih lanjut, para pelaku usaha di industri kopi disebut dapat memaksimalkan peluang bisnis dengan lebih banyak membuka kedai kopi di wilayah Lombok selama acara berlangsung. Menurut dia, sajian kopi harus dipersiapkan secara khusus di setiap tempat menimbang wisatawan yang akan datang diperkirakan 100 ribu orang. \"Kalau (wisatawan) seminggu di sini dan minum kopi dua kali sehari, bisa untung. Tetapi tempat minum kopi itu harus dengan penyajian yang modern,\" kata dia. Di tingkat domestik maupun internasional, pangsa pasar kopi robusta dinilai sangat tinggi sehingga secara ekonomi, komoditas tersebut lebih unggul dibandingkan varian lainnya. Untuk itu, Teten mengharapkan para petani kopi di Lombok mulai serius untuk menjaga produktivitas dan kualitas kopi robusta untuk disajikan saat gelaran internasional di Mandalika, Lombok Barat, NTB. \"Robusta ini lebih produktif, apalagi nanti dikaitkan dengan climate change (perubahan iklim) sehingga sulit memproduksi kopi Arabica yang butuh daerah dingin ketinggian di atas 1.000 kaki. Karena itu, saya anjurkan dari sekarang kita perkuat produksi Robusta, di Lombok ini sangat bisa dikembangkan,\" sebut dia. Ketua Asosiasi Kopi Lombok (Lombok Speciality Coffee Association) Doddy Adi Wibowo menyatakan siap memasarkan produk kopi terbaiknya terutama varian robusta saat gelaran MotoGP mendatang. \"Sekarang produksi kopi Robusta mulai mengarah ke processing (pengolahan) untuk pasca panennya dengan baik dan benar. Kita sudah mengarah ke sana, tetapi memang untuk kapasitasnya masih dibilang belum maksimal,\" ungkap Doddy. Saat ini, produksi kopi robusta di Lombok mencapai tiga ribu ton panen yang mayoritas diserap oleh pasar di Jawa dan luar negeri. Dia mengharapkan pemerintah beri dukungan seperti penyediaan infrastruktur terpadu di kawasan perkebunan kopi, serta biaya logistik dan pupuk yang murah sehingga dapat mendorong produktivitas petani. Dengan begitu kebutuhan, ujar dia, pasar domestik maupun internasional dapat terpenuhi. (mth)
Kemenkop Luncurkan "New" PLUT untuk Kembangkan UMKM di NTB
Jakarta, FNN - Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program New Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menciptakan wirausaha produktif di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Redesain PLUT ini disebut sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. “Pembaharuan PLUT ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di Kemenkop-UKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat meluncurkan New PLUT di Lombok, NTB, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dengan program baru yang sudah didesain, New PLUT diyakini akan mampu mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan besar. Menurut dia, New PLUT dapat menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan pelaku usaha karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultansi, bussiness matching, hingga showcase bagi produk UMKM atau wirausaha baru. Hal ini mempertimbangkan struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh usaha mikro sebesar 99,6 persen dari total jumlah UMKM.“Pemerintah terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal. Oleh karenanya, program-program pelatihan yang sifatnya konvensional harus ditinggalkan,” ungkap Menkop. Pendekatan melalui model inkubasi diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Rasio kewirausahaan di Indonesia disebut masih kalah jauh dibandingkan seperti Singapura yang memiliki 8,5 persen wirausaha dari total penduduk negara tersebut. Saat ini, Indonesia baru mencapai 3,55 persen dan menargetkan 3,95 persen di tahun 2024. Untuk mengejar target, Teten mengakui bahwa keberadaan PLUT menjadi salah satu upaya mendorong penciptaan wirausaha baru dan mengubah struktur ekonomi yang mikro, kecil, dan menengah, menjadi pengusaha besar.“Terbitnya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 2 tahun 2022 tentang Kewirausahaan akan menjadi terobosan untuk melakukan percepatan pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini menjadi rujukan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk menyusun program strategis terkait enterpreneur,” katanya. Ia juga menekankan agar pelaku UMKM bisa memenangkan persaingan di pasar domestik maupun global melalui digitalisasi menimbang produk lokapasar (e-commerce) hampir 50 persen dikuasai produk impor. Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu ada redesain produk UMKM nasional yang bisa dimulai dari PLUT tersebut. (mth)
Ratusan Warga Datangi Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat
Medan, FNN - Ratusan warga mendatangi kerangkeng di belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).\"Warga berharap agar pemerintah dapat kembali membuka dan melegalkan kerangkeng tersebut. Karena selama ini kerangkeng yang dianggap seram, namun merupakan tempat pembinaan bagi orang pecandu narkoba,\" kata salah seorang warga Langkat Dapat Br Tarigan, Rabu.Ia menyebutkan, tidak benar di lokasi kerangkeng itu tempat penyiksaan dan dianggap seram. Justru tempat kerangkeng tersebut sangat membantu warga Langkat.\"Selama kerangkeng itu ada (tempat pembinaan), kondisi di desa kami aman dan tidak ada lagi pencurian,\" ujarnya pula.Tarigan mengatakan, sebelum adanya panti rehabilitasi itu sepuluh tahun yang lalu, pencurian meningkat dan sangat meresahkan warga. \"Untuk itu beberapa masyarakat mendatangi lokasi tersebut dan berharap pemerintah bisa melegalkan kerangkeng untuk merehab para pecandu narkoba di Langkat,\" katanya lagi.Sebelumnya, Polda Sumatera Utara mengusut temuan kerangkeng khusus di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kabupaten Langkat.\"Polda Sumut sudah membentuk tim dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut serta BNN Kabupaten Langkat untuk melakukan penyelidikan ruangan yang ditempati bagi pengguna narkoba itu,\" kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1). Hadi menyebutkan, hasil penyelidikan tim, kerangkeng khusus tersebut sudah ada sejak tahun 2012.Polda Sumut telah memeriksa 11 orang terkait temuan tempat binaan di rumah bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin yang diduga menjadi tempat perbudakan.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan menyebutkan, pemeriksaan itu dalam rangka meminta keterangan sejumlah pihak yang ditemui di lokasi yang disebut sebagai tempat pembinaan itu.“Terkait dengan penemuan tempat binaan milik eks Bupati Langkat, (kasus itu) telah diperiksa dan diambil keterangannya. Semuanya 11 orang,” kata Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/1).Menurut dia, pihak-pihak yang dimintai keterangan itu, di antaranya pengurus tempat pembinaan, termasuk warga binaan yang mengikuti pembinaan di tempat itu. “Kemudian kepala desa setempat, sekretaris desa dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat,” ujarnya lagi. (mth)
DJPB: Pendapatan Negara di NTT Tumbuh 7,5 Persen
Kupang, FNN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat pendapatan negara di NTT pada 2021 mencapai Rp3,16 triliun atau tumbuh sekitar 7,5 persen dari 2020 sebesar Rp2,94 triliun.\"Penerimaan negara di 2021 ini secara persentase mencapai 98,9 persen atau hampir mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun,\" kata Kepala Kantor Wilayah DPJB NTT Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Rabu.Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan perkembangan pendapatan negara berupa penerimaan perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di NTT pada periode 2021.Catur menjelaskan pendapatan negara di NTT yang tumbuh 7,5 persen ini didukung dengan kondisi perekonomian yang mulai berangsur membaik di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.\"Mobilitas masyarakat di 2021 juga sudah mulai berangsur lancar membuat aktivitas ekonomi juga semakin membaik sehingga pendapatan negara juga naik,\" katanya.Catur menjelaskan penyumbang terbesar pendapatan negara di NTT yaitu dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2,6 triliun atau tumbuh 94,7 persen.Sedangkan PNBP mencapai sebesar Rp542,4 miliar atau melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp429,9 miliar.Ia berharap pendapatan negara di NTT terus bertumbuh positif seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian di provinsi berbasiskan kepulauan itu.\"Pendapatan negara ini juga pada akhirnya akan kembali dimanfaatkan untuk masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan,\" katanya. (mth)
Bantul Siapkan Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Terdampak COVID
Bantul, FNN - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2022 menyiapkan berbagai program untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk karena terdampak pandemi COVID-19.\"Selain padat karya ini masih ada program pemberdayaan masyarakat berbasis pedukuhan yang tiap dusun mendapat dana sebesar Rp50 juta yang juga turun tahun ini,\" kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai memberikan sosialisasi padat karya APBD Bantul 2022 di Bantul, Rabu.Menurut dia, padat karya berupa pembangunan sarana dan prasarana desa dengan melibatkan tenaga kerja masyarakat lokal itu, bertujuan selain menanggulangi masalah pengangguran juga memberikan pendapatan masyarakat terdampak pandemi COVID-19.Bupati mengatakan, ada juga padat karya dari bantuan keuangan khusus (BKK) yang akan direncanakan pada tahun ini, kemudian ada program pemberdayaan masyarakat desa (P2MD) di setiap desa yang akan direkomendasikan untuk melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja.\"Supaya mereka juga dapat upah dari proyek-proyek swakelola ini. Jadi padat karya, P2MD, BKK itu semua swakelola, dengan pola ini kita harapkan ada pendapatan di masyarakat, dan masyarakat bisa menanggulangi masalah ekonominya,\" katanya.Bupati mengatakan, apalagi di tengah pemerintah masih berupaya mengatasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, pemerintah daerah diamanakan untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.\"Makanya pola pemberdayaan masyarakat seperti padat karya ini akan terus kita tingkatkan, karena disamping bisa memberikan pendapatan pada masyarakat, kualitas atau mutu sarana prasarana yang dibangun masyarakat ini terbukti lebih bagus,\" katanya.Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul Istirul Widilastuti mengatakan, bahwa padat karya APBD Bantul 2022 akan menyasar di 99 lokasi, yang diantaranya berupa pembangunan saluran irigasi tersier, pengerasan jalan, talut jalan dan sebagainya.\"Padat karya ini bertujuan lebih pada memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan kriteria penganggur, setengah penganggur dan warga miskin, apalagi di masa COVID-19 saat ini,\" katanya. (mth)
Angka Kasus "Stunting" di Kabupaten Temanggung Turun Jadi 20,5 Persen
Temanggung, FNN - Angka kasus stunting--kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan terganggu sehingga anak menjadi tengkes-- pada anak balita di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, turun dari 25,79 persen pada 2019 menjadi 20,5 persen pada 2021 menurut hasil Studi Status Gizi Balita di Indonesia.\"Meskipun angka stunting balita mengalami penurunan, angka tersebut masih cukup tinggi, karena diharapkan tahun 2024 angka stunting bisa menjadi 14 persen,\" kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Sri Hartati pada Selasa, usai acara peringatan Hari Gizi Nasional di SMA Negeri 2 Temanggung.Menurut dia, jumlah anak balita di Kabupaten Temanggung sekitar 65.000.Kasus stunting pada anak balita, ia mengatakan, antara lain terjadi karena masalah pola pengasuhan, kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan gizi.\"Faktor paling dominan adalah gizi yang dikonsumsi, kekurangan protein dan karbohidrat. Hal ini biasanya dari pola makan dan pola asuh orang tua seperti apa,\" katanya.Ia menjelaskan bahwa penyuluhan gizi pada siswa SMA merupakan bagian dari upaya mempersiapkan sejak awal remaja yang nantinya akan menjadi ibu dan orang tua untuk mencegah stunting dan masalah gizi pada anak-anak mereka.Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Dwi Sukarmei mengatakan bahwa peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini mengangkat tema \"Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas\".Peringatan Hari Gizi Nasional di Temanggung mencakup kegiatan penyuluhan gizi, Isi Piringku, dan makan bekal dengan gizi seimbang di SMA Negeri 2 Temanggung, hibah buku tentang gizi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, dan penyediaan layanan konsultasi gizi dan pembagian buah di RSUD Temanggung. (mth)
POPULER
