DAERAH
Petani Berharap Ada Pembagian Sumber Mata Air Pegunungan Muria Kudus
Kudus, FNN - Petani di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap ada solusi atas masalah pemanfaatan air dari Pegunungan Muria dengan pembagian secara adil agar petani tetap bisa bercocok tanam.\"Sejak ada eksploitasi air Pegunungan Muria secara besar-besaran, baik untuk masyarakat maupun untuk kepentingan bisnis, sektor pertanian terkena dampaknya karena petani tidak bisa tanam seperti biasanya,\" kata Sutikno, petani asal Desa Kajar saat ditemui seusai beraudiensi dengan Bupati Kudus Hartopo di Pendopo Pringgitan Kabupaten Kudus, Senin.Sebelumnya, kata dia, dirinya bisa menanam hingga tiga kali musim tanam, namun saat ini untuk bisa menanam pada musim tanam ketiga harus mengandalkan air hujan, sedangkan dari air yang bersumber dari pegunungan sudah tidak bisa diharapkan.Beberapa kali menanam tanaman kacang tanah pada musim tanam ketiga, kata dia, gagal terus karena air pegunungan yang biasanya bisa dimanfaatkan untuk pengairan tanaman ternyata tidak bisa, sedangkan air hujan yang diperkirakan bisa untuk mengairi ternyata prediksinya juga meleset.Produktivitas tanaman kacang yang seharusnya bisa mencapai 2 ton, karena kurangnya ketersediaan air irigasi produksinya menurun drastis dengan hanya menghasilkan 1,3 kuintal.Untuk itulah, kata dia, petani berharap ada pembagian dalam pemanfaatan air dari pegunungan, baik untuk petani, rumah tangga maupun untuk kepentingan usaha.\"Jika harus ditertibkan, kenyataan hingga masih saja muncul usaha penjualan air dari Pegunungan Muria, sehingga solusinya lebih baik ada pembagian yang adil agar petani juga tetap bisa memanfaatkan dan masyarakat juga terpenuhi sesuai kebutuhan sehingga kelebihannya tidak terbuang percuma,\" ujarnya.Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo mengungkapkan pihaknya bersama Camat Dawe akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Kajar untuk optimalisasi pengelolaan air Pegunungan Muria, sedangkan pengawasannya akan dilakukan Satpol PP.\"Kalaupun ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya perlu ada pemberian sanksi. Kami akan mengawasi penggunaan air dari pegunungan sesuai perundang-undangan yang berlaku,\" tegasnya.Ia mendorong pengembangan BUMDes untuk mengatur instalasi pipa air sehingga pemanfaatan air menjadi lebih terkendali, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi dikomersialkan. (mth)
Dinas Pertanian Kulon Progo Diminta Fasilitasi Sumur Bor untuk Petani
Kulon Progo, FNN - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartonomeminta Dinas Pertanian dan Pangan setempat memfasilitasi petani yang kesulitan air karena jauh dari irigasi untuk mendapatkan bantuan sumur bor.Ponimin Budi Hartono di Kulon Progo, Senin, mengatakan berdasarkan hasil kunjungan kerja anggota DPRD Kulon Progo ke Ngawi dan Nganjuk (Jawa Timur), pemerintah setempat membuatkan sumur bor bagi petani yang lahan pertaniannya tidak teraliri air dari jaringan irigasi atau tanah tadah hujan.Di sana, setiap beberapa ribu meter dibuatkan sumur bor dengan memanfaatkan panel listrik untuk mengangkat air supaya dapat dimanfaatkan untuk pengairan.\"Untuk itu, di Kulon Progo harus ada survei dan perencanaan yang matang untuk mendampingi petani yang lahannya tidak tersentuh air dari jaringan irigasi. Sumur bor ini menjadi solusi bagi lahan pertanian yang kesulitan air dan merupakan tanah tadah hujan,\" kata Ponimin.Dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Kulon Progo, sektor pertanian tidak terkena dampak COVID-19, bahkan mampu menjadi sektor yang menopang perekonomian masyarakat, khususnya petani bawang merah, dan hortikultura lainnya.Menurut Ponimin, membuat sumur bor ini juga tidak membutuhkan biaya banyak, seperti membangun bendung dan saluran irigasi baru. Sumur bor ini dapat mengefisiensi anggaran, namun dampaknya sangat tinggi dalam ketahanan pangan.\"Kami minta Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) saling bersinergi untuk masalah pengairan ini, khususnya lahan pertanian lahan tadah hujan dan lahan pertanian yang tidak ada jaringan irigasi,\" katanya.Politisi PAN ini mengatakan sumur bor ini akan mampu mendongkrak sektor pertanian, dengan pemanfaatan lahan yang kurang produktif menjadi lahan produktif. Saat ini, alif fungsi lahan pertanian dampak Bandara Internasional Yogyakarta sangat tinggi, sehingga perlu diimbangi dengan inovasi pemanfaatan lahan supaya lebih optimal dalam produksi.\"Kunci sektor pertanian yang tangguh adalah ketersediaan air, sehingga harus mulai direncanakan dari sekarang,\" katanya.Salah satu petani di Desa Tuksono, Sentolo, Sumingan mengatakan saat ini masih musim hujan, tapi sejak akhir Desember tidak ada hujan, sehingga di Bulak Taruban, sawah yang posisinya di atas irigasi sudah kesulitan air, dan tanaman padi berpotensi kekeringan. \"Kami berharap ada bantuan dari dinas untuk pengairan ini,\" katanya. (mth)
Rumah Makan di Pusat Keramaian Kota Sukabumi Terbakar
Sukabumi, Jabar, FNN - Puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api yang membakar rumah makan di pusat keramaian Kota Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (9/1) malam.\"Api pertama kali muncul dari dapur yang diduga akibat bocornya kompor gas, sehingga api membesar dan menjalar ke seluruh ruangan rumah makan yang menyajikan masakan khas China ini,\" kata Kabid Damkar pada Dinas Pol PP dan Damkar Kota Sukabumi Adjat Sudrajat, Senin dini hari. (sws)
Pemerintah Jayawijaya Fasilitasi Warganya Pendidikan Kedokteran
Wamena, FNN - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memfasilitasi warganya untuk mendapatkan akses pendidikan kedokteran di perguruan tinggi di luar kabupaten ini.Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, Minggu, mengaku selalu membangun koordinasi dengan pihak Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura agar menerima beberapa anak dari Jayawijaya, khusus untuk jurusan kedokteran.\"Saya minta ke Uncen untuk anak Jayawijaya sekolah dokter, saya sudah suruh tes, kasi nama ada sekitar 7 orang tetapi cuma dua saja yang tes,\" katanya.Jhon mengatakan selalu mengupayakan agar putra dan putri asli Jayawijaya bisa mendapatkan pendidikan pada jurusan-jurusan yang sangat dibutuhkan langsung untuk pelayanan kepada masyarakat wilayah ini.\"Saya selalu minta jatah ke Uncen untuk yang susah. Bapak ibu jangan diam-diam ikut tes, tidak lulus baru kasi tahu. Harus kasi tahu bapak bupati bahwa saya punya anak ada ikut,\" katanya.Bupati mengharapkan pada Tahun 2022 ini lebih banyak perwakilan anak Jayawijaya yang kuliah di jurusan-jurusan yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan kemasyarakatan.\"Kalau memang besok dari Distrik Napua ada yang mau, sampaikan nanti saya koordinasi dengan pihak Uncen. Saya membantu orang sekolah tidak pernah saya mau ekspos,\" katanya.Selain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, Jhon memastikan pihaknya juga memfasilitasi sekolah pilot bagi anak daerah yang mampu dan siap.\"Banyak yang bilang kami tidak lahirkan dokter, pilot, padahal banyak yang sudah kami hasilkan,\" katanya.Salah satu contoh pilot yang sudah dihasilkan adalah seorang perempuan dari distrik pinggiran di pusat kota.\"Kita punya satu itu Nita Yogobi, itu saya ambil, kasi sekolah, sekarang terbang di PT Jayawijaya. Ini salah satu pilot yang kita hasilkan,\" katanya. (mth)
Pemkab Sampang Bantu Pembangunan Rumah Mantan Pengikut Syiah
Sampang, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur membantu pembangunan rumah bagi mantan pengikut ajaran Islam Syiah yang hendak kembali di kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Karang Penang, Sampang.Menurut Bupati Sampang Slamet Junaidi di Sampang, Sabtu (8/1), itu dilakukan, karena konflik antara Syiah dan Sunni telah berakhir damai, setelah semua pengikut Syiah berbaiat untuk kembali memeluk ajaran sunni pada November 2020.\"Para ulama di Sampang ini sudah bersedia menerima mantan pengikut Syiah tersebut untuk kembali ke kampung halaman mereka, maka kami, selaku pemerintah harus memfasilitasi,\" katanya.Usulan bantuan pembangunan rumah bagi korban konflik sosial itu juga atas usulan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam (NU) Sampang melalui program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).\"Kami memang menyarankan agar pemkab membantu pembangunan rumah bagi mantan pengikut Syiah yang hendak kembali ke kampung halamannya itu,\" kata Ketua Lakpesdam NU Sampang Faisol Ramdhani. Selain membantu pembangunan rumah, pemerintah juga membantu program sertifikasi tanah para korban konflik itu.Sebanyak 239 warga Sampang yang menjadi korban konflik bernuansa SARA menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur bersamaan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada 14 Desember 2020. Sementara itu, mantan pengikut ajaran Islam Syiah yang rencananya akan kembali ke Sampang dalam waktu dekat ini sebanyak 26 orang, bahkan sebanyak 4 kepala keluarga sudah ada yang bangun rumah di Desa Blu’uran, Omben dan di Desa Karanggayam, Kecamatan Karang Penang sebanyak 2 kepala keluarga. Konflik bernuansa SARA antara Syiah dan Sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur itu terjadi pada tahun 2012 hingga akhirnya para korban ini diungsikan di Rusunawa, Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.Komunitas Syiah Sampang ini diusir dari kampung halaman mereka di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu`uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang oleh sekelompok massa anti-syiah, lantaran berbeda paham dengan mayoritas penganut Islam di wilayah itu.Sebelum diungsikan ke Sidoarja, korban penyerangan kelompok anti-Syiah ini terlebih dahulu diungsikan oleh Pemkab Sampang ke Gedung Olahraga (GOR) Wijaya Kusuma.Atas desakan kelompok mayoritas, maka pada 20 Juni 2013, kelompok Islam Syiah ini akhirnya dipindah ke Rusunawa, Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.Pemerintah Kabupaten Sampang sebelumnya menyatakan, pengungsian kelompok Islam minoritas di Sampang ke Sidoarjo itu, hanya sementara, namun hingga kini masih tetap tinggal di pengungsian.Kala itu, jumlah total warga Syiah yang diungsikan sebanyak 338 orang, terdiri dari 81 kepala keluarga. (mth)
PT BRM Luncurkan Kampung Protein untuk Masyarakat Dharmasraya
Pulau Punjung, FNN - PT Bukit Raya Mudisa (PT BRM) meluncurkan program kampung protein untuk masyarakat Nagari Lubuk Karak, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap kegiatan pengembangan masyarakat sekitar.Melalui program Community Development bertajuk \"Kampung Protein\", perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan akasia tersebut menyerahkan 234 ekor indukan ayam kampung unggul balitbangtan (KUB), pakan, dan perlengkapan membuat kandang kepada Kelompok Tani Sumanik.\"Penyerahan ini sudah kita lakukan berapa hari lalu, selain indukan ayam, kita juga bantu masyarakat pakan pelet 15 sak, tempat minum 30 unit, tempat makan 30 unit, gabah dan jagung sembilan sak, dan bahan untuk kandang berupa papan sederan sebanyak satu truk,\" kata Humas PT BRM Endri Wahyudi di Pulau Punjung, Sabtu. Lebih lanjut, ia menjelaskan pengembangan masyarakat melalui kampung protein juga mendukung program pemerintah dalam memberantas tengkes pada anak, khususnya balita. Selain, itu untuk sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat.\"Telur dan daging ayam merupakan sumber protein yang sudah akrab dengan masyarakat, hanya saja belum dimaksimalkan selama ini. Di sini kita ingin agar masyarakat dapat memaksimalkan potensi ini,\" ujar dia.Selain bertani dan berkebun, kata dia, sumber penghasilan masyarakat juga dapat bertambah dari beternak ayam. Ayam jenis ini dinilai lebih produktif menghasilkan telur dibandingkan dengan ayam kampung biasa.\"Kemampuan beradaptasi dan daya tahan terhadap penyakit juga cukup bagus, sehingga mudah untuk dikembangkan oleh masyarakat,\" ujarnya.Ia menambahkan komitmen perusahaan dalam rangka pemberantasan tengkes sebelumnya juga sudah dilakukan dengan mendistribusikan 60 kotak susu formula, satu unit tensi digital, satu unit timbangan bayi digital, dan satu unit timbangan dewasa kepada masyarakat Nagari Ampek Koto Dibawuah, Kecamatan IX Koto.Sementara itu, Wali Nagari Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto Marti Azis menyebutkan pemerintahan Lubuk Karak mendukung dan menyambut baik program perusahaan tersebut . \"Kami sebagai pemerintahan nagari tentu sangat mendukung program ini, karena sangat bagus dalam upaya pengembangan untuk masyarakat. Semangat yang sama juga ditunjukkan anggota kelompok tani Sumanik dalam membuat kandang secara bergotong royong,\" katanya.Perwakilan anggota kelompok Tani Sumanik Fauzan menyampaikan terima kasih kepada manajemen perusahaan yang telah membantu masyarakat. Kelompok Tani beserta anggota akan berkomitmen dalam menjalankan program Kampung protein yang digagas oleh perusahaan sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. (mth)
Dinas Pertanian Karawang: Produksi Padi 2021 Mencapai 1,4 Juta Ton
Karawang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jabar menyampaikan realisasi produksi padi sepanjang tahun 2021 mencapai 1,4 juta ton gabah kering panen.\"Itu adalah hasil panen selama setahun dari luas lahan baku pertanian yang mencapai 94.517 hektare,\" kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Karawang Edi Suryana, di Karawang, Kamis.Ia mengatakan, biasanya dalam setahun terdapat dua kali tanam padi pada areal sawah di wilayah Karawang. Dari dua kali tanam itu menghasilkan 1,3 juta ton gabah kering panen.Namun pada tahun 2021 terdapat tambahan indeks pertanaman atau tiga kali tanam di atas lahan seluas sekitar 1.000 hektare.Dengan adanya tiga kali tanam itu, maka ada tambahan produksi sebanyak 72 ribu ton gabah kering panen. Sehingga hasil panen produksi padi menjadi 1,4 juta ton gabah kering panen.Edi menyampaikan, rata-rata produksi padi di wilayah Karawang itu mencapai 7,2 ton gabah kering panen per hektare.Dikatakannya, jika produksi padi di Karawang saja mencapai 1,3 juta ton dengan asumsi dua kali tanam dalam setahun, maka produksi padi selama setahun mencapai 1,3 juta ton gabah kering panen atau setara beras 800 ribu ton.Untuk kebutuhan beras di Karawang sendiri dalam setahun mencapai 300 ribu ton. Atas hal tersebut, jika produksi padi sebanyak 1,3 juta ton per tahun maka Karawang masih surplus 500 ribu ton beras.\"Jadi Karawang bisa memasok beras ke luar wilayah Karawang,\" katanya.Ia menyampaikan, pada tahun ini atau pada 2022 pihaknya akan terus meningkatkan produksi padi. Di antara upayanya ialah dengan menambah masa tanam.Artinya, untuk areal sawah yang biasa dua kali tanam akan ditingkatkan menjadi tiga kali tanam. Sedangkan yang sudah menjalani tiga kali tanam, akan ditingkatkan menjadi empat kali tanam dalam setahun.Untuk mewujudkan empat kali tanam dan empat kali panen dalam setahun, penanaman padi akan dilakukan dengan menggunakan varietas yang cocok. (mth)
Ribuan Pelanggar Lalu Lintas di Palembang Terekam Tilang Elektronik
Palembang, FNN - Ribuan pelanggar lalu lintas di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) terekam kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE)\' dalam masa sosialisasi pekan pertama Januari 2022 ini.Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Pol M Pratama Adhyasastra, di Palembang, Kamis, menjelaskan selama enam hari terhitung sejak 1 Januari 2021 hingga hari ini, kamera e-TLE yang dipasang di sembilan titik jalan protokol merekam 26.071 pelanggar lalu lintas.Pelanggar lalu lintas yang terekam kamera tilang elektronik itu sebagian hanya menjadi catatan petugas dan sebagian dikirimi surat konfirmasi perihal pelanggaran yang dilakukan melalui petugas PT Pos Indonesia.Pelanggar lalu lintas yang telah menerima konfirmasi tersebut ditunggu kedatangannya di ruangan \'front office e-TLE\' Kantor Ditlantas Polda Sumsel di Jalan Kampus POM IX depan Mal Palembang Square (PS Mal).Jika pelanggar tersebut tidak datang untuk memberikan konfirmasi perihal pelanggaran yang dilakukannya seperti tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, menggunakan gawai saat berkendara, dan pelanggaran lainnya, data kendaraannya akan diblokir, ujarnya.Menurut dia, sekarang ini personel Ditlantas Polda Sumsel gencar mensosialisasikan penerapan tilang elektronik untuk menyambut peluncuran e-TLE dalam waktu dekat ini.Tilang elektronik perlu disosialisasikan sehingga masyarakat mengetahui sistem tilang baru tersebut dan lebih disiplin dalam berlalu lintas.Untuk menerapkan tilang elektronik itu, pihaknya telah memasang perangkat kamera pengawas yang bisa merekam pelanggaran dari pengguna jalan di sejumlah ruas jalan protokol dan perempatan lampu merah.Penerapan tilang elektronik itu diharapkan bisa meminimalkan pelanggaran lalu lintas pengendara roda dua maupun roda empat.Sistem e-TLE merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri mewujudkan salah satu program prioritas presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.Proses penindakan terhadap pengguna kendaraan bermotor yang terekam kamera perangkat e-Tilang, dengan pengiriman surat tilang ke alamat sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar.Dalam surat tilang tersebut akan dicantumkan pasal yang dilanggar, tanggal dan tempat pelanggaran.Kemudian, pihaknya juga menyiapkan \'link situs web\' untuk konfirmasi pelanggaran, dan tanggal serta tempat sidang pelanggaran lengkap dengan denda yang harus dibayar sesuai ketentuan dan hasil musyawarah dengan Mahkejapol, ujar Kombes Pol Pratama. (mth)
Teras Janji Bicarakan Potensi Perikanan Teluk Sampit ke Pusat
Sampit, FNN - Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang berjanji membantu mengkomunikasikan ke Pemerintah Pusat, terkait pengembangan berbagai potensi perikanan dan pertanian serta pariwisata di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.Sekarang tinggal bagaimana Camat beserta para kepala desa dapat menyampaikan secara tertulis berbagai potensi tersebut sekaligus hal yang perlu mendapatkan bantuan dari pusat, kata Teras Narang saat mengadakan reses di Kecamatan Teluk Sampit, Kamis.\"Data-data itulah nantinya modal saya untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, terkhusus kementerian terkait. Tidak mungkin saya sampaikan jika hanya bermodalkan lisan,\" ucapnya.Anggota MPR RI itu pun memberikan contoh data yang perlu dipersiapkan dan disampaikan khusus untuk sektor perikanan, yakni potensi perikanan laut dan darat, jenis-jenis ikan yang sering ditangkap nelayan, kendala-kendala yang dihadapi para nelayan.Kemudian, lanjut Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, bantuan apa yang sangat diharapkan dari pemerintah pusat, termasuk apakah perlu diberikan pelatihan kepada nelayan setempat bagaimana ikan yang ditangkap nelayan bisa tetap segar diterima pengumpul hingga konsumen, serta lainnya.\"Begitu juga dengan data terkait potensi disektor pertanian dan pariwisata yang ada di Kecamatan Teluk Sampit. Jadi, saya pun menyampaikan ke pemerintah pusat benar-benar sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan,\" kata Teras Narang.Sebelumnya, Camat Teluk Sampit Juliansyah menyatakan, potensi di kecamatan ini terdiri dari pertanian dengan komoditas utama tanaman padi, perkebunan kelapa dalam, perikanan laut dan darat, serta pariwisata.Dia mengatakan untuk lahan pertanian tanaman padi di kecamatan ini mencapai belasan ribu hektare, namun baru sekitar 9.000 hektare yang dimanfaatkan masyarakat. Bahkan, Bupati Kotawaringin Timur telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar dijadikan lokasi proyek food estate.Selain itu, lanjut dia, potensi perikanan laut maupun darat di kecamatan ini juga luar biasa. Untuk perikanan laut, ada banyak jenis ikan, kepiting, kerang dan lainnya. Hanya memang perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terkhusus masalah kapal penangkap ikan, dermaga serta lainnya.\"Sekarang ini kapal milik nelayan kapasitasnya maksimal 3 ton. Alangkah baiknya berkapasitas 8 ton. Dermaga untuk bersandar kapal-kapal nelayan pun perlu diperpanjang dari yang asa saat ini,\" kata Juliansyah.Dia mengakui selama ini sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten terhadap para nelayan dan petani di Kecamatan Teluk Sampit. Hanya, bantuan-bantuan tersebut terkesan kurang optimal karena minimnya pendampingan.\"Kalaupun ada pendampingnya, terkadang tidak yang begitu mengerti. Bahkan ada pendamping pertanian ataupun perikanan, tidak diketahui kecamatan karena tidak melapor. Kadang kesal juga. Harusnya kan melapor, biar kita tahu siapa orangnya dan bagaimana kapasitasnya,\" kata Juliansyah. (mth)
DPRD DKI Panggil SKPD dan BUMD Pangan Bahas Kenaikan Sejumlah Sembako
Jakarta, FNN - Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan pada Kamis (6/1) untuk membahas naiknya harga sejumlah sembako.Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut dalam pemanggilan tersebut bakal mempertanyakan soal kenaikan sejumlah bahan pangan di Jakarta, termasuk memastikan stok yang ada.\"Di dalam kita bahas kenaikan harga telur, cabai, minyak goreng. Ini bagaimana antisipasi pemda ke depannya seperti apakah akan ada operasi pasar kalau tidak alternatifnya apa, ini besok kami akan gali,\" kata Aziz di Jakarta, Rabu.Kemudian, lanjut Aziz, akan dibicarakan mengenai subsidi untuk jangka panjang, dan juga akan membicarakan sarana ruang pendingin (cold storage) untuk barang yang memiliki nilai fluktuatif.\"Kami akan cek apakah barangnya cukup untuk melakukan operasi pasar. Kemudian pasti dibicarakan soal subsidi pangan,\" tuturnya.Selain itu, Aziz menyebut bahwa pemanggilan ini juga terkait dengan evaluasi tahunan pada Dinas KPKP dan BUMD pangan.\"Besok kami akan memanggil Dinas KPKP dan seluruh BUMD pangan ada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya, juga untuk mengagendakan rapat tentang evaluasi capaian tahun lalu,\" ucap Aziz.Aziz mengungkapkan bahwa rapat tersebut rencananya akan dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB. (mth)
POPULER
